“TIME is Money, Efficiency is Life”, sebuah slogan populer yang menandai reformasi ekonomi Tiongkok pada tahun 1981 ini barangkali betul–betul dijiwai oleh seluruh rakyatnya selama bertahun–tahun.

Data World Bank mencatat, hanya dalam 20 tahun terakhir GDP Tiongkok naik lebih dari sepuluh kali lipat dari 1,66 triliun dollar AS pada 2003 menjadi 17,79 triliun dollar AS pada 2023.

Walau memiliki GDP lebih besar, yakni sebesar 27,36 triliun dollar AS pada 2023, Amerika Serikat membutuhkan waktu 44 tahun untuk mendongkrak GDP dengan rasio peningkatan yang lebih dari sepuluh kali lipat.

Data World Bank mencatat GDP Amerika Serikat sebesar 2,63 triliun dollar AS pada 1979.

Jika dicermati, hanya ada satu kunci kesuksesan Tiongkok menjadi negara maju: efisiensi. Segala produk harus bisa dibuat di dalam negeri, seluruh pertambahan nilainya harus terjadi di dalam negeri, di samping itu kualitasnya harus bagus dan harganya harus murah.

Efisiensi terbukti sebagai strategi yang paling fundamental dan tahan terhadap segala krisis.

Berdasarkan data dari Trading Economics, surplus neraca perdagangan Tiongkok pada 2023 bahkan mencapai nilai 829,08 miliar dollar AS. Dua puluh dua kali lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan Indonesia yang hanya senilai 36,911 miliar dollar AS menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Maka banyak yang seharusnya kita dapat pelajari dari Tiongkok dan efisiensinya.

Proses rantai ekonomi di negara ini masih jauh dari kata efisien. Tanpa efisiensi rasanya mimpi menjadi negara maju selamanya akan tetap menjadi mimpi.

Lalu dari manakah kita harus mulai? Tentu dari masalah yang paling mendasar dan fundamental: masalah pangan.

Logikanya sederhana: proses rantai pasok (supply chain) dan produksi pangan yang efisien akan mengakibatkan produksi pangan yang berlimpah dan harga bahan pangan menjadi murah.

Jika harga pangan murah, maka daya beli masyarakat akan terjaga dan inflasi dapat dikendalikan. Masyarakat lebih mudah sejahtera.

Jika produksi berlimpah dan harga bahan pangan murah, maka negara kita juga tentu dapat meminimalkan impor.

Kita bisa jadi negara yang berdikari, paling tidak pada soal pangan. Toh negara kita konon katanya negara agraris.

Sebagai negara agraris, impor beras yang sebesar 1,789 miliar dollar AS pada 2023 adalah hal yang sungguh ironis. Permasalahan ketidakcukupan beras ini telah terjadi berpuluh–puluh tahun lamanya dan tidak pernah dapat terselesaikan.

“TIME is Money, Efficiency is Life”, sebuah slogan populer yang menandai reformasi ekonomi Tiongkok pada tahun 1981 ini barangkali betul–betul dijiwai oleh seluruh rakyatnya selama bertahun–tahun.

Data World Bank mencatat, hanya dalam 20 tahun terakhir GDP Tiongkok naik lebih dari sepuluh kali lipat dari 1,66 triliun dollar AS pada 2003 menjadi 17,79 triliun dollar AS pada 2023.

Walau memiliki GDP lebih besar, yakni sebesar 27,36 triliun dollar AS pada 2023, Amerika Serikat membutuhkan waktu 44 tahun untuk mendongkrak GDP dengan rasio peningkatan yang lebih dari sepuluh kali lipat.

Data World Bank mencatat GDP Amerika Serikat sebesar 2,63 triliun dollar AS pada 1979.

Jika dicermati, hanya ada satu kunci kesuksesan Tiongkok menjadi negara maju: efisiensi. Segala produk harus bisa dibuat di dalam negeri, seluruh pertambahan nilainya harus terjadi di dalam negeri, di samping itu kualitasnya harus bagus dan harganya harus murah.

Efisiensi terbukti sebagai strategi yang paling fundamental dan tahan terhadap segala krisis.

Berdasarkan data dari Trading Economics, surplus neraca perdagangan Tiongkok pada 2023 bahkan mencapai nilai 829,08 miliar dollar AS. Dua puluh dua kali lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan Indonesia yang hanya senilai 36,911 miliar dollar AS menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Maka banyak yang seharusnya kita dapat pelajari dari Tiongkok dan efisiensinya.

Proses rantai ekonomi di negara ini masih jauh dari kata efisien. Tanpa efisiensi rasanya mimpi menjadi negara maju selamanya akan tetap menjadi mimpi.

Lalu dari manakah kita harus mulai? Tentu dari masalah yang paling mendasar dan fundamental: masalah pangan.

Logikanya sederhana: proses rantai pasok (supply chain) dan produksi pangan yang efisien akan mengakibatkan produksi pangan yang berlimpah dan harga bahan pangan menjadi murah.

Jika harga pangan murah, maka daya beli masyarakat akan terjaga dan inflasi dapat dikendalikan. Masyarakat lebih mudah sejahtera.

Jika produksi berlimpah dan harga bahan pangan murah, maka negara kita juga tentu dapat meminimalkan impor.

Kita bisa jadi negara yang berdikari, paling tidak pada soal pangan. Toh negara kita konon katanya negara agraris.

Sebagai negara agraris, impor beras yang sebesar 1,789 miliar dollar AS pada 2023 adalah hal yang sungguh ironis. Permasalahan ketidakcukupan beras ini telah terjadi berpuluh–puluh tahun lamanya dan tidak pernah dapat terselesaikan.

Menurut perhitungan EIU, food security index kita masih berada pada skor 47,5 jauh di bawah Tiongkok yang memiliki skor 100.

Demikian juga indeks sufficiency of supply (ketercukupan pasokan) yang masih berada pada skor 32,1, jauh dibawah rata–rata keseluruhan negara yang sebesar 61,9.

Permasalahan pangan ini tentu harus menjadi prioritas dan perhatian bagi pemerintahan presiden terpilih kelak. Beberapa solusi yang dapat dipikirkan oleh pemerintahan presiden terpilih adalah sebagai berikut.

Pertama, negara harus hadir sebagai technology enabler untuk masalah pangan ini. Negara perlu memberikan dukungan berupa teknologi pertanian dan pertenakan yang muktahir dan efisien.

Di negara–negara maju, teknologi pertanian maupun perternakan sudah begitu maju dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi.

Pemerintah harus proaktif untuk melakukan riset, transfer teknologi dan mengimplementasikan teknologi tersebut.

Kedua, negara harus hadir menjamin seluruh rantai produksi sistem pertanian berjalan dengan efektif dan efisien. Negara dan petani dapat menjalin sebuah kemitraan ‘inti plasma’.

Negara sebagai ‘inti’ menyediakan lahan dan infrastruktur, menjamin distribusi pupuk, mengimplementasikan teknologi pertanian muktahir dan menyerap komoditas dengan harga yang adil bagi petani dan konsumen. Sedangkan petani sebagai ‘plasma’ tinggal fokus untuk menggarap dan mengolah lahan.

Data BPS menunjukkan bahwa 15,89 juta petani kita memiliki lahan untuk diolah kurang dari 0,5 hektare.

Dengan asumsi optimistis bahwa 1 hektare dapat menghasilkan 8 ton gabah per tahun, dengan harga gabah sebesar Rp 8.000/kg, maka masih ada 15,89 juta petani yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 32 juta per tahun atau sekitar Rp 2,6 juta per bulan.

Anda pun sudah bisa berhitung. Jika 15,89 juta petani tersebut hendak dilayakkan hidupnya paling tidak dengan memiliki penghasilan setara UMR di Jakarta, kita masih membutuhkan 8 juta hektare sawah lagi. Setara dengan 2/3 Pulau Jawa atau 1/9 Pulau Kalimantan.

Maka hal paling fundamental yang harus dilakukan adalah dengan mengusahakan ketersediaan lahan pertanian, supaya petani sejahtera dan produksi beras kita dapat terdongkrak.

Dengan lahan dan infrastruktur memadai, distribusi pupuk yang juga dapat di-manage dengan baik serta implementasi teknologi pertanian muktahir, petani semestinya hanya dapat lebih fokus bekerja menggarap sawahnya.

Negara kemudian juga harus mengatur agar komoditas tersebut dapat terserap dengan harga yang adil bagi petani dan konsumen.

Ketiga, negara harus melakukan intervensi yang efisien pada sektor perternakan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Saat ini kebutuhan daging dan susu dalam negeri sebagian besar masih dipenuhi dari impor. Data BPS mencatat pada 2023 impor daging kita masih sebesar 238.433 ton atau setara 834 juta dollar AS.

Sedangkan menurut Kementerian Perindustrian, 80 persen kebutuhan susu nasional pada 2023 masih dipenuhi dengan impor.

Menurut TKN Prabowo-Gibran, Program makan bergizi gratis diperkirakan akan menambah kebutuhan dalam negeri tersebut untuk daging sebesar 500.000 ton dan susu sebesar 4 juta kiloliter.

Maka tentu pemerintah harus melakukan intervensi melalui BUMN atau badan yang ditugaskan untuk mengimpor bibit sapi dalam jumlah masif, membangun infrastruktur dan teknologi perternakan yang modern serta menciptakan sistem logistik perternakan yang efisien.

Tentu dalam usaha menuju swasembada daging dan susu, pihak swasta juga dapat dilibatkan sepanjang tidak mempengaruhi efisiensi dari tata kelola ekosistem perternakan secara nasional.

Keempat, negara harus juga melakukan intervensi pada ekosistem industri pakan ternak.
Harga telur ayam yang tidak stabil dan terus naik dalam beberapa bulan terakhir adalah akibat dari inefisiensi biaya operasional perternakan unggas.

Menurut BPS, 70,62 persen biaya operasional perternakan unggas adalah biaya pakan ternak. Hampir 50 persen pangsa pasar dari pakan unggas saat ini dikuasai oleh hanya dua emiten besar.

Praktik oligopoli pada pakan unggas yang mungkin terjadi, tentu mengakibatkan tidak efisiennya operasional perternakan. Akhirnya masyarakat yang paling dirugikan akibat ketidakstabilan harga telur dan daging ayam yang diakibatkan oleh inefisiensi ini.

Negara perlu melakukan intervensi terkait hal ini dengan menggenjot produksi jagung sebagai bahan baku utama dari pakan unggas, memastikan proses impor jagung berjalan tanpa terafiliasi oleh produsen pakan unggas dan memberikan penugasan kepada BUMN atau badan lainnya untuk turut serta mengusahakan tata kelola ekosistem pakan unggas yang efisien.

Kelima, negara harus dapat menjadi price guarantator yang mampu mengendalikan dan menekan harga pangan agar murah dan terjangkau.

Proses rantai pasok yang meliputi: distribusi, penyimpanan dan logistik, harus diusahakan seefisien mungkin.

Menurut laporan dari Food Loss and Waste Indonesia pada tahun 2021, proyeksi kerugian akibat food loss yang salah satunya akibat proses storage atau penyimpanan adalah sebesar Rp 205 triliun.

Sedangkan kerugian akibat food waste yang salah satunya akibat proses distribusi adalah sebesar Rp 346 triliun.

Indonesia juga masuk dalam empat besar negara dengan food waste terbesar menurut UNEP Food Waste Index tahun 2021.

Pada peranan ini, negara harus dapat mengatur, mengusahakan dan memastikan agar proses sepanjang rantai pasok pangan berjalan dengan efisien, sehingga disparitas harga pangan dapat ditekan.

Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu pernah berujar: “Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dalam segala hal.”

Saat ini, rasanya kecepatan bukan satu–satunya hal yang paling penting. Efisiensi adalah kunci keunggulan bersaing suatu negara di masa kini. Negara yang efisien akan mengalahkan negara yang tidak efisien pada segala hal.

Tanpa efisiensi, hanya dua hal yang menjadi keunggulan kita: komoditas sumber daya alam yang kaya dan populasi besar sebagai pasar.

Sumber daya alam tentu suatu saat habis, jangan sampai populasi besar kita hanya sebagai penonton dan dijadikan target pasar oleh negara lain.

Harapan kita sungguh bertumpu pada pundak Presiden terpilih dan pemerintahan yang akan mulai bekerja pada Oktober 2024 nanti.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons keputusan PKB yang mengusulkan nama artis Nagita Slavina mendampingi Bobby Nasution untuk Pilgub Sumatera Utara (Sumut). Dasco menyebut, nama calon wakil gubernur harus ada persetujuan dulu dari calon gubernur yang akan bekerja sama nantinya.

"Nah bahwa kemudian beberapa partai kemudian mencalonkan wakil gubernur itu tentunya boleh-boleh saja dan keputusannya nanti akan kita putuskan bersama," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu Dasco mengatakan, sosok yang dicalonkan juga harus mempunyai kapasitas dan elektabilitas tinggi untuk menjadi bahan pertimbangan.

"Dan bahwa yang dicalonkan itu juga kita lihat mempunyai potensi dan elektabilitas yang tinggi dan disukai masyarakat ya itu juga tentunya menjadi salah satu bahan pertimbangan kami, demikian," ucap Dasco.

PKB memutuskan mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Namun, mereka belum memutuskan siapa calon wakil gubernur yang mendampingi Bobby.

Akan tetapi, PKB juga mengusulkan aktris Nagita Slavina untuk mendampingi Bobby. PKB menilai, Nagita mampu memberikan dampak elektoral besar kepada Bobby saat hari pencoblosan.

"Oh iya tadi ini diskusinya, ini serius. Saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini zaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih memiliki peluang untuk diusung PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Apalagi, sampai saat ini PDIP belum menentukan sosok yang akan diusung untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, peluang PDIP untuk mengusung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta sangat kecil. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta itu dinilai memiliki permasalahan hukum di masa lalunya.

"Saya melihatnya berat, sulit ya. Karena Ahok kan punya masalah. Ahok pernah dipidana, pernah dipenjara, ya susah," kata Ujang saat dihubungi Republika, Senin (8/7/2024).

Menurut dia, lawan politiknya pasti akan kembali mengangkat isu agama apabila PDIP mengusung Ahok. Kondisi itu disebut akan kembali memunculkan konflik di masyarakat.

"Itu yang menjadi persoalan. Sekarang kan sudah adem, sudah enak. Jadi kalau Ahok dimajukan oleh PDIP itu berisiko," kata dia.

Ia menambahkan, peluang Ahok untuk menang dalam Pilgub DKI Jakarta juga relatif kecil. Karena itu, menurut dia, PDIP tidak akan mengusung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Itu hanya isu yang terus dikembangkan. Padahal nanti jagonya bukan Ahok," kata Ujang.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkap sejumlah nama yang berpeluang diusung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Empat di antaranya adalah kader dari partai berlambang kepala banteng itu.

Empat nama tersebut adalah Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Hendrar Prihadi, dan Tri Rismaharini. Sedangkan satu nama di luar PDIP yang disebutnya adalah mantan panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa. Selain itu ada nama

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengelola kata sandi, NordPass mengungkap ada 20 kata sandi alias password di Indonesia yang mudah dibobol peretas. Segera ganti jika password Anda masuk ke daftar ini!

Berdasarkan laman resmi NordPass, dilansir pada Senin (8/7/2024), mengungkapkan bahwa ‘123456’ merupakan kata sandi teratas yang paling mudah dibobol. Waktu yang dibutuhkan peretas untuk memecahkan password ini hanya kurang dari 1 detik.

“Waktu untuk memecahkan menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan peretas untuk memecahkan kata sandi,” jelasnya.

Parahnya lagi, NordPass mengungkap bahwa kata sandi berupa angka ‘123456’ telah digunakan sebanyak 221.098 kali.

Selain kata sandi 123456, NordPass menyampaikan bahwa ‘admin’ dan angka ‘12345678’ juga sangat mudah dipecahkan para peretas. Keduanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik.

Kata sandi berupa ‘admin’ sudah digunakan sebanyak 118.903 kali, sedangkan ‘12345678’ telah digunakan sebanyak 56.535 kali.

Mayoritas, NordPass mengungkap bahwa kata sandi berupa angka sangat mudah diretas. Bahkan, kata sandi berupa ‘password’ dan ‘bismillah’ juga mudah dipecahkan.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa identitas pengguna username dan password harus dijaga dengan kombinasi yang kuat, sama hal dengan pusat data. Bukan hanya itu, Heru juga menyarankan agar kata sandi diganti secara reguler.

“Memang saat ini banyak peretas tidak lagi membobol sistem dengan username dan password, tetapi dalam banyak layanan dan sistem, agar tidak salah penggunaan pusat data, maka tetap harus dijaga dan kuat password-nya,” kata Heru kepadaBisnis, Senin (8/7/2024).

Berikut adalah 20 password yang mudah dibobol para hacker, dilansir dari NordPass:

1. 123456

2. admin

3. 12345678

4. 12345

5. 123456789

6. user

7. password

8. bismillah

9. admin123

10. theworldinyourhand

11. Telkomdso123

12. 1234567890

13. 1234567

14. admin123456

15. 112233

16. 123123

17. 654321

18. rahasia

19. P@ssw0rd

20. qwerty

Warta Ekonomi, Jakarta -

Permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia belum juga kunjung reda. Bahkan, hingga menjelang rotasi pucuk kepemimpinan di Indonesia. akan tetapi, tidak sedikit pula pihak yang berupaya untuk mengurai masalah tersebut.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Rachmat Pambudi, berharap dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu Presiden RI 2024 ini membenahi banyak hal khusunya perbaikan tata kelola perkebunan sawit di masa mendatang.

Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu juga mengungkapkan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintahan baru untuk menyelesaikan permasalahan di sektor perkebunan sawit.

Salah satu yang ia sebut adalah mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera menerbitkan sertifikat hak milik kebun petani sawit. Di sisi lain, dia juga berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk ‘secara legowo’ mengakui kepemilikan kebun sawit yang sudah eksis sejak tahun 2020 silam.

Selain itu, Rachmat juga menegaskan pentingnya program wajib replanting (mandatory) untuk kebun sawit yang produktivitasnya stagnan hanya di bawah 1,2 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per bulan atau yang rendemen crude palm oil (CPO) di bawah 3 ton per hektare per tahunnya.

“Diharapkan untuk segera melakukan replanting bagi kebun yang produksinya hanya 0,4 – 0,7 ton TBS per hektare per bulan. Yang diperkirakan mencapai 3,2 juta hektar dan 1,6 juta hektar masuk dalam kelompok Tanaman Umur Tua dan Tanaman Belum Menghasilkan,” tutur Rachmat, dikutip Warta Ekonomi, Senin (8/7/2024).

Guna mendukung program replanting, Rachmat menyarankan untuk menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta menaikkan biaya tanggungan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Muharram merupakan waktu yang tepat bagi umat muslim untuk meminta pengampunan kepada Allah SWT.

Pada bulan ini, umat muslim juga dianjurkan untuk melakukan berbagai ibadah agar bisa lebih dekat dengan yang menciptakan hidup.

Tak hanya ibadah wajib, muslim juga disarankan untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti puasa dan bersedekah.

"Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadan adalah puasa pada bulan Allah – Muharam. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." (HR. Muslim no. 1163).

Adapun puasa yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram adalah puasa Tasu'a (9 Muharram) dan Puasa Asyura (10 Muharram).

Puasa Tasu’a adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sebagai pengiring puasa Asyura.

Karena pada tanggal 10 Muharram, umat Yahudi juga melakukan puasa. Jadi melaksanakan puasa Tasu’a pada tanggal 9 Muharram bertujuan untuk mengiringi puasa esok harinya dan menjadi puasa pembeda antara Yahudi dan Nasrani.

Jadwal Puasa Tasua dan Asyura

1 Muharram 1446 H jatuh pada Minggu, 7 Juli 2024. Artinya, umat muslim akan melaksanakan puasa Tasua pada 9 muharram atau Senin, 16 Juli 2024.

Sedangkan Puasa Asyura jatuh pada 10 muharram, yakni Selasa 17 Juli 2024.

Keutamaan Puasa Asyura

Puasa pada 10 Muharram dianjurkan oleh agama karena mengandung keutamaan besar.

Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat Muslim mengatakan bahwa ia akan menunaikan puasa tasu’a atau Asyura sekiranya ada umur pada tahun mendatang.

Adapun keutamaan puasa Asyura di antaranya adalah meleburkan dosa di tahun yang lalu, seperti hadits yang diriwayatkan Abi Qatadah.

Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura, beliau menjawab: Meleburkan dosa di tahun yang lalu.

Niat Puasa Asyura

Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatil âsyûrâ lillâhi ta‘âlâ.

Artinya, “Aku berniat puasa sunah Asyura esok hari karena Allah SWT.”

PT Pelita Air Service berencana mendatangkan tiga pesawat tahun ini untuk menambah rute penerbangan. Saat ini maskapai BUMN ini memiliki 11 pesawat untuk 12 rute penerbangan.

Direktur Niaga PT Pelita Air Service Asa Perkasa mengatakan, pesawat yang akan didatangkan adalah Airbus A320. Diakuinya, pengadaan pesawat ini cukup menantang karena maskapai rebutan.

"Jadi dari 11, harapan kita tahun ini bisa menjadi 14 pesawat. Tentunya dengan kondisi sekarang apakah datangnya on time atau tidak, itu juga challenging buat kita karena sekarang ini hampir semua airlines membutuhkan itu jadi agak rebutan," kata Asa dikutip dari Antara, Senin (8/7).

Rute baru yang diprioritaskan adalah Medan, Makassar, dan Lombok. Khusus untuk rute ke Lombok, dia berharap bisa datang sebelum September 2024 agar bisa mengakomodir penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada akhir September 2024.

"Saat pesawat itu ada, mungkin kita akan prioritaskan untuk terbang ke kota-kota tersebut. Tentunya targetnya Lombok tahun ini, saya juga belum pastikan di bulan apa kita bisa, mudah-mudahan pesawat ke-12 segera datang untuk bisa mendukung penerbangan ke Lombok," ujarnya.

Sejauh ini, Bali sudah menjadi rute penerbangan favorit. Dalam sehari, Pelita bisa melakukan sebanyak dua hingga tiga kali. Selain itu, rute ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan Pekanbaru, Riau juga menjadi tujuan penerbangan yang paling diminati.

"Bali cukup favorit, artinya kami sudah bisa mengumpulkan keuntungan di rute itu. Selain itu, Balikpapan dan Pekanbaru itu punya kontribusi besar terhadap Pelita, Balikpapan kita terbang tiga kali sehari, dari Balikpapan juga kita sudah punya rute ke Surabaya dan ke Jogja," ujar Asa.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendatangi kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Dia langsung disambut oleh para petinggi PKS.

Politikus Golkar itu tiba sekitar pukul 14.16 WIB. Dia disambut pertama kali oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sosok Bamsoet terlihat mengenakan batik berwarna cokelat lengan panjang, lengkap dengan celana bahan serta sepatu yang keduanya berwarna hitam saat menyapa para petinggi PKS.

Di jajaran politikus PKS, selain Syaikhu ada Sekjen Partai Abu Bakar Al-Habsyi yang menyapa Bamsoet dan dilanjutkan dengan pelukan, ada juga Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

"Nanti dulu ya," ujar Bamsoet kepada wartawan yang bertanya soal maksud dan kedatangannya ke lokasi.

Bamsoet dan para petinggi partai PKS itu pun lanjut masuk ke dalam ruangan untuk melakukan pertemuan secara tertutup.

Kunjungan-kunjungan ini sendiri dinamai Bamsoet sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan.

Sebelum ke kantor DPP PKS, terakhir diketahui, dia mengunjungi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/7) lalu. Saat itu dia diterima langsung oleh Ketua Wantimpres, Wiranto dan anggotanya.

NEW YORK, KOMPAS.com - Saat seseorang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah keuangan. Ini termasuk adalah biaya hidup di negara tujuan.

Selama empat tahun berturut-turut, Vietnam menjadi negara dengan biaya hidup paling terjangkau di dunia bagi ekspatriat menurut studi InterNations pada tahun ini.

Dikutip dari CNBC, Senin (8/7/2024), Vietnam menduduki peringkat pertama dari 53 negara tujuan dalam hal keuangan pribadi.

Dari 53 negara, Vietnam berada di peringkat 40 untuk kualitas hidup, peringkat 29 untuk hal-hal penting bagi ekspatriat seperti kehidupan digital, tempat tinggal dan bahasa, dan peringkat ke-14 untuk bekerja di luar negeri, dengan pertimbangan seperti prospek karier, gaji, dan keamanan kerja.

Lebih dari 12.000 ekspatriat di 174 wilayah di seluruh dunia berpartisipasi dalam survei Expat Insider 2024.

Survei ini memberikan wawasan termasuk tempat tinggal terbaik dan terburuk, kualitas hidup, bekerja di luar negeri, dan keuangan pribadi.

Untuk mengukur Personal Finance Index, InterNations meminta responden untuk mengurutkan tingkat kepuasan pribadi dalam tiga bidang, yakni biaya hidup secara umum, kepuasan terhadap situasi keuangan, dan apakah pendapatan cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman.

Data ini digunakan untuk menyusun laporan yang sebagian besar tidak berubah dibandingkan tahun lalu.

Namun, ada pengecualian negara baru yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Brazil (peringkat ke-9) yang menggantikan Malaysia. Negeri Jiran turun dari peringkat ke-5 pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-11 pada tahun ini.

NEW YORK, KOMPAS.com - Saat seseorang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah keuangan. Ini termasuk adalah biaya hidup di negara tujuan.

Selama empat tahun berturut-turut, Vietnam menjadi negara dengan biaya hidup paling terjangkau di dunia bagi ekspatriat menurut studi InterNations pada tahun ini.

Dikutip dari CNBC, Senin (8/7/2024), Vietnam menduduki peringkat pertama dari 53 negara tujuan dalam hal keuangan pribadi.

Dari 53 negara, Vietnam berada di peringkat 40 untuk kualitas hidup, peringkat 29 untuk hal-hal penting bagi ekspatriat seperti kehidupan digital, tempat tinggal dan bahasa, dan peringkat ke-14 untuk bekerja di luar negeri, dengan pertimbangan seperti prospek karier, gaji, dan keamanan kerja.

Lebih dari 12.000 ekspatriat di 174 wilayah di seluruh dunia berpartisipasi dalam survei Expat Insider 2024.

Survei ini memberikan wawasan termasuk tempat tinggal terbaik dan terburuk, kualitas hidup, bekerja di luar negeri, dan keuangan pribadi.

Untuk mengukur Personal Finance Index, InterNations meminta responden untuk mengurutkan tingkat kepuasan pribadi dalam tiga bidang, yakni biaya hidup secara umum, kepuasan terhadap situasi keuangan, dan apakah pendapatan cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman.

Data ini digunakan untuk menyusun laporan yang sebagian besar tidak berubah dibandingkan tahun lalu.

Namun, ada pengecualian negara baru yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Brazil (peringkat ke-9) yang menggantikan Malaysia. Negeri Jiran turun dari peringkat ke-5 pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-11 pada tahun ini.

Negara-negara Asia mendominasi daftar tahun ini, meraih enam dari 10 posisi teratas.

Asia Tenggara, khususnya, menonjol dengan Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand berada di peringkat 10 besar.

“Perumahan merupakan nilai tambah yang besar di keempat negara. Thailand di peringkat 1, Vietnam di peringkat ke-2, Filipina di peringkat ke-5, dan Indonesia di peringkat ke-8,” kata Kathrin Chudoba, kepala pemasaran InterNations.

“Sebagian besar ekspatriat setuju bahwa mencari tempat tinggal itu mudah, dan mereka senang dengan betapa terjangkaunya harga tempat tinggal tersebut," imbuh Chudoba.

Dari ekspatriat yang tinggal di Vietnam yang disurvei, 86 persen responden menilai biaya hidup mereka baik. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 40 persen.

Kemudian, sebanyak 65 persen responden di negara tersebut mengatakan bahwa mereka puas dengan situasi keuangan mereka dibandingkan dengan 54 persen responden secara global, menurut laporan tersebut.

Selain itu, 68 persen responden mengatakan pendapatan mereka lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman, dibandingkan dengan 41 persen secara global, beradasarkan survei tersebuut.

Tidak hanya biaya hidup yang rendah, ekspatriat cenderung digaji lebih tinggi di Vietnam.

“Hampir dua kali lipat laporan rata-rata global dengan pendapatan kotor tahunan sebesar 150.000 dollar AS atau lebih (19 persen versus 10 persen secara global),” menurut InterNations.

Selain itu, kepuasan kerja secara umum juga sangat tinggi di kalangan ekspatriat di negara tersebut.

"Vietnam melonjak dari peringkat 24 tahun lalu menjadi peringkat 3 pada tahun 2024 karena faktor ini, yang merupakan bagian dari subkategori Budaya dan Kepuasan Kerja," ujar Chudoba.

Secara umum, keseimbangan kehidupan kerja mengalahkan kemajuan karier di Vietnam, menurut laporan tersebut. Khususnya, kurang dari separuh (46 persen) populasi ekspatriat di Vietnam bekerja penuh waktu, dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 57 persen.

Sekitar satu dari lima ekspatriat (21 persen) bekerja paruh waktu, dan sekitar 18 persen ekspatriat sudah pensiun.

Selain mengukur kepuasan ekspatriat terhadap keuangan pribadi mereka, studi InterNations Expat Insider juga mengumpulkan data tentang destinasi terbaik bagi ekspatriat secara global.

Daftar yang lebih luas ini mengeksplorasi perasaan ekspatriat dalam berbagai aspek kehidupan di luar negeri, berdasarkan 5 indeks, yakni kebahagiaan umum, kualitas hidup, kemudahan menetap, bekerja di luar negeri, dan indeks kepentingan ekspatriat, yang didasarkan pada administrasi, perumahan, digital kehidupan dan bahasa.

Dari 53 destinasi secara global, empat negara Asia masuk dalam daftar 10 besar tahun ini, yaitu Indonesia (peringkat ketiga secara keseluruhan), Thailand (peringkat keenam secara keseluruhan), Vietnam (peringkat kedelapan secara keseluruhan) dan Filipina (peringkat kesembilan secara keseluruhan).

Berikut adalah 10 negara dengan biaya hidup paling terjangkau untuk ekspatriat.

1. Vietnam
2. Kolumbia
3. Indonesia
4. Panama
5. Filipina
6. India
7. Meksiko
8. Thailand
9. Brazil
10. China

Jakarta: Mabes Polri merespons putusan Pengadilan Negeri Bandung yang meminta Polda Jawa Barat membebaskan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Polri memastikan tunduk dengan putusan tersebut.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Namun, Djuhandani belum bisa memastikan Pegi Setiawan adalah korban salah tangkap. Menurutnya, Polri masih melihat proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat.

"Karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ungkap jenderal bintang satu itu.
Dia menyebut putusan Pengadilan Negeri Bandung akan menjadi evaluasi Polri. Khususnya, evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 di Cirebon, Jawa Barat pada 2016.

"Namun, pada prinsipnya, kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada," pungkas Djuhandani.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)