Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemimpin Kementerian, Lembaga, dan Badan menghemat anggaran besar-besaran. Salah satunya mengurangi perjalanan dinas.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan dalam pengarahan itu Prabowo meminta anggaran kementerian yang sudah dihemat bisa dialokasikan ke hal-hal produktif lain bagi masyarakat

Misalnya saja setelah perjalanan dinas bisa dihemat-hemat, anggaran lebihnya bisa digunakan untuk penjaminan bagi rumah-rumah rakyat di Indonesia.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," beber Hasan usai rapat kabinet, Rabu (6/11/2024).

Hasan melanjutkan, Prabowo juga meminta jajarannya tak perlu gembar-gembor menyelenggarakan seremoni, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," sebut Hasan Nasbi.

Alasan utama, Prabowo meminta penghematan anggaran adalah karena pemerintah ingin memfokuskan kebijakannya pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," ujar Hasan Nasbi.

(hal/hns)

DEPOK, KOMPAS.com - Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School sekaligus terdakwa penganiayaan balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) menuturkan, aksi penganiayaannya bermula saat dirinya terpancing emosi melihat MK menyeret AM di ruang bayi.

Hal ini disampaikannya pada sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“Itu terpancing emosional. Karena (saya) melihat dari CCTV saat MK menyeret AM hingga meratap dan kebentur ke kursi makan bayi, maka saya emosional,” kata Meita kepada Majelis Hakim di PN Depok, Rabu.

Tindakannya terhadap kedua korban juga mengagetkan baginya. Bahkan membuat Meita mengaku menghindari interaksi dengan sekolah pasca insiden.

“Tidak mungkin tidak menyesal,” ungkapnya.

Sebenarnya, Meita baru mulai rutin mendatangi sekolah semenjak anak keduanya ikut bersekolah di sana pada April 2024.

Lalu pada Senin (10/6/2024) atau hari kejadian, Meita sedang dalam kondisi memeriksa situasi sekolah atas beberapa keluhan dari guru dan pengasuh.

Secara umum, keluhan itu membahas tentang situasi di sekolah semakin kurang kondusif semenjak daycare dibuka.

“Jadi saya mulai rajin ke sana, lihat kondisi di sana, untuk lihat sendiri apa yang tidak berjalan dengan baik,” ucap Meita.

Keluhan itu termasuk mengenai kondisi MK yang disebut mengalami speech delay dan seringkali menangis usai ditinggal orangtuanya.

“Guru mengeluh sampai mau resign karena enggak sanggup handle secara khusus tersendiri. Dari situ saya tahu ada persoalan,” ujar Meita.

Meski demikian, keluhan itu tidak membenarkan perlakuan aniayanya terhadap MK dan AM. Saat sidang, Meita menunjukkan rasa penyesalannya dengan tangisan yang terus menggema.

“Saya betul empati dari diri saya dan sudah mengatakan yang sebenarnya di sidang. Saya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi dan kegaduhan yang saya timbulkan kepada korban,” terang Meita.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia memperpanjang rute Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo hingga ke Madiun (pp) dengan tarif mulai Rp7.000.

Berdasarkan informasi resmi, Kereta Api BIAS Madiun mengalami perpanjangan rute sejak 2 November 2024. Rute tersebut akan memiliki 8 pemberhentian stasiun.

Stasiun-stasiun tersebut ialah Stasiun Adi Soemarmo, Stasiun Kadipiro, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Sragen, Stasiun Walikukun, Stasiun Ngawi, Stasiun Magetan dan Stasiun Madiun.

Terdapat masing-masing 2 jadwal keberangkatan KA BIAS Madiun yang akan memudahkan dan memberi alternatif perjalanan dari Madiun menuju Surakarta.

KA tersebut yaitu 10865 rute Madiun - BIAS yang akan berangkat pada pukul 06.05 WIB dan tiba pukul 08.02 WIB. Kereta selanjutnya yaitu dengan nomor 10867 rute Madiun-BIAS berangkat pukul 12.30 WIB dan tiba pukul 14.27 WIB.

Sementara itu untuk rute BIAS-Madiun akan dilayani KA dengan nomor 10868 dan 10866 yang berangkat masing-masing pukul 15.32 WIB dan 09.25 WIB dan tiba pada pukul 17.31 WIB dan 11.22 WIB

Pemesanan tiket KA BIAS Madiun dapat dilakukan melalui aplikasi acces by KAI dan secara langsung di loket stasiun. Pemesanan tiket melalui aplikasi dapat dilakukan di menu local

Pemesanan tersebut dapat dilakukan mulai seminggu sebelum keberangkatan. Sementara untuk pemesanan tiket di loket stasiun hanya dilayani di hari keberangkatan, mulai 3 jam sebelum jadwal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, ada sejumlah pembahasan investasi dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada pertengahan November 2024.

Ia menyebut, investasi yang dibahas terutama adalah energi terbarukan (renewable energy) dan energi bersih. Begitu pula mengenai program kemitraan transisi energi bersih (Just Energy Transition Program/JETP).

"Ya tentunya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP dan bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Rosan menuturkan, Indonesia pun tidak menutup kemungkinan untuk membahas investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Dia bilang semua hal bakal dibicarakan.

"Semua kita bicarakan," ucapnya.

Lebih lanjut Rosan mengungkapkan, ia adalah salah satu orang yang akan menemani Prabowo dalam kunjungannya ke AS.

Selain menemui Presiden AS Joe Biden, pertemuan ini pun tak menutup kemungkinan bertemu Calon Presiden AS Donald Trump.

"Kita juga akan mempererat hubungan US dengan Indonesia. Kita sedang ini juga (melihat kemungkinan bertemu Trump), kita kan sebagai tamu, kita melihat. Semua kemungkinan yang baik kita akan lihat protokoler yang ada," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo bakal melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari sepanjang bulan November 2024. Prabowo menyebut, kunjungan luar negeri itu berbentuk kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

"Sore hari ini saya selenggarakan sidang kabinet paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara," kata Prabowo, Rabu.

Kepala Negara merinci, ia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat.

Kemudian, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brasil.

Lalu, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

"Ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke AS, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai PM Inggris," beber Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan. Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid.

Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum.

Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan,

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral.

Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fahmy Radhi, pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya reformasi subsidi energi agar tepat sasaran. Fahmy mengkritik pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, yang menurutnya selama ini terbukti tidak efektif.

“Jika pemberian subsidi masih dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product,” ujarnya dalam pernyataan resminya.

Fahmy mengungkapkan bahwa lebih dari 50% dari total subsidi BBM dan LPG—dengan nilai mencapai Rp100 triliun—tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mengambil langkah tegas untuk memastikan subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Fahmy, subsidi LPG seharusnya mengacu pada mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) yang menggunakan data by name dan by address.

“Sasaran subsidi LPG sama dengan BLT, jadi bisa menggunakan data itu,” paparnya.

Ia juga mencontohkan subsidi listrik yang telah lebih tepat sasaran karena mengacu pada daya terpasang dan penerima tertentu.

Rapat terbaru Kabinet Merah Putih yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memutuskan untuk mempertahankan skema subsidi LPG yang ada. Keputusan tersebut menuai kritik Fahmy, yang menilai langkah tersebut kurang optimal dalam mendukung sasaran subsidi yang lebih presisi.

Lebih jauh, Fahmy memperingatkan bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat program-program sosial lainnya, seperti makan siang gratis dan bantuan lainnya, yang juga membutuhkan alokasi anggaran besar.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan bergengsi dengan Predikat Kanaka (Emas) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada ajang Bhumandala Award 2024, Senin (4/11/2024).

Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi Kota Surabaya sebagai kota terbaik se-Indonesia dalam penyelenggaraan Bhumandala Informasi Geospasial untuk penetapan batas desa dan kelurahan.

Dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta tersebut, penghargaan diberikan langsung kepada Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani.

Bagi Pemkot Surabaya, penghargaan yang mereka raih menjadi bukti konkret dari upaya berkelanjutan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan serta kecamatan sejak 2016 hingga saat ini.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya Arief Boediarto mengatakan, Pemkot Surabaya mengadopsi teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG) dalam menetapkan batas-batas wilayah di seluruh kelurahan.

Teknologi tersebut memungkinkan penyajian data berbasis spasial melalui aplikasi sistem basis data sehingga setiap batas wilayah dapat diakses dengan mudah dan transparan.

"Kota Surabaya memiliki keberanian dan upaya lebih dalam menetapkan dan menegaskan batas wilayah di setiap kelurahan dan kecamatan. Output dari penetapan itu adalah Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum setiap wilayah," ujar Arief, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Pemanfaatan SIG, tambah Arief, tidak hanya berdampak pada kejelasan batas wilayah, tetapi juga mengurangi potensi konflik dan sengketa lahan yang sering terjadi di perkotaan.

Tak hanya itu, keberadaan peta batas wilayah yang jelas juga memberikan payung hukum yang kuat bagi setiap kelurahan dan kecamatan untuk mengelola wilayahnya masing-masing secara lebih efektif.

"Terpenting, hal ini bisa menjadi acuan dalam pemberian dana kelurahan (dakel) yang lebih tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana dan pengelolaannya dapat terpantau dengan baik," kata Arief.

Arief juga mengungkapkan bahwa data batas wilayah yang tersedia dalam aplikasi basis data SIG telah terintegrasi dengan perangkat daerah (PD) terkait.

Hal itu jadi memudahkan pengecekan pembayaran pajak di setiap wilayah dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya.

"Potensi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang belum tersentuh oleh pihak kelurahan dan kecamatan bisa segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti," terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Administrasi Kewilayahan Bapemkesra Kota Surabaya Fitri Yuliana menjelaskan bahwa dalam proses penentuan batas wilayah, pihaknya bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada wilayah yang melebihi atau kekurangan batas yang telah ditetapkan.

"Selama proses, kami juga memastikan bahwa data kependudukan tetap akurat. Dokumen pertanahan dan peta kretek sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah. Jika muncul kendala, solusi harus segera dicari," jelas Fitri.

Fitri menambahkan, keberhasilan Pemkot Surabaya dalam meraih predikat Emasi BIG tak lepas dari berbagai indikator tersebut.

Hingga saat ini, sebanyak 125 dari 153 kelurahan serta 25 dari 31 kecamatan di Surabaya sudah memiliki batas wilayah yang jelas dan ditetapkan dalam Perwali. Sementara, sisanya masih dalam proses penetapan dan ditargetkan rampung pada 2026.

"Target kami adalah menyelesaikan seluruh penetapan wilayah pada 2026. Saat ini, masih ada 28 kelurahan dan enam kecamatan yang masih dalam proses penegasan batas wilayah," ucap Fitri. (ADV)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan kesiapan lahan untuk realisasi program pembangunan tiga juta rumah di perkotaan dan pedesaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan saat ini ada seluas 157 hektar lahan terlantar yang bisa ditindaklanjuti untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto itu. Dari jumlah itu, seluas 1,3 juta hektar bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) akan disiapkan dalam waktu dekat.

"Nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” ucap Menteri Nusron dalam keterangan Rabu (6/11).

Nusron juga mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitias umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya.

“Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," jelasnya.

Walau begitu, pihaknya menegaskan rencana pembentukan satgas tata ruang ini baru sekedar usulan dan akan di laporkan kepada Kepala Negara dalam waktu dekat.

"Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 ha.

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

JAKARTA, Investor.id – Saham PT MD Entertainment Tbk (FILM) melambung 12,7% ke level Rp 3.550 pada perdagangan Rabu (6/11/2024). Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) menetapkan rekomendasi buy saham ini dengan target harga tinggi.

SSI mencatat, FILM mencetak kinerja solid per September 2024. Laba bersih naik 19,1% menjadi Rp 103 miliar pada periode itu, ditopang oleh kuatnya penjualan film dan margin stabil.

Namun, secara kuartalan, laba bersih turun 64,5% pada kuartal III-2024, dipicu oleh tingginya basis penghitungan (high based effect). Pada periode itu, FILM mencetak EBIT kuat, Rp 45 miliar, tumbuh 92% secara tahunan, sedangkan margin laba usaha naik 790 bps menjadi 34,4%, seiring turunnya biaya operasional.

Sebanyak empat film dari perseroan berhasil menarik 1 juta penonton lebih. Total jumlah penonton mencapai 11,4 juta per September 2024.

Ada dua film perseroan, demikian tulis SSI, yang tampil impresif, yakni Badarawuhi di Desa Penari sebanyak 4,1 juta dan Ipar Adalah Maut 4  juta. SSI berharap ada film blockbuster lebih banyak lagi pada kuartal IV-2024 dan berlanjut pada 2025, seiring upaya perseroan menggenjot produksi.

Katalis dan Target Harga 

Sementara itu, akuisisi 81% saham NETV oleh perseroan, demikian SSI, akan menjadi katalis pertmbuhan ke depan. Ini membuka jalan perseroan meraups kas dari bisnis TV free to air. Tujuan utama FILM adalah menggenjot share penonton NETV.

SSI menetapkan target harga Rp 7.000 saham FILM, berbasis metode DCF, mencerminkan potensi kenaikan 98%. Target tinggi itu disebabkan kinerja saham FILM saat ini masih di bawah performa IHSG.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Lantas, bagaimana sistem kelulusan peserta PPPK 2024?

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), kelulusan peserta PPPK 2024 berdasarkan dari peringkat terbaik.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi pada Agustus lalu.

Lebih lanjut, prioritas kelulusan seleksi PPPK 2024 secara berurutan ditetapkan sebagai berikut:

• Pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023)
• Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) sesuai database THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Tenaga non-ASN (aparatur sipil negara) terdata di database BKN
• Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Perlu dicatat, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada wawancara, yang dilakukan berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK 2024. Seluruh formasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," tutur Anas.

Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka dalam dua periode. Seleksi PPPK tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 17 November-31 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah membuat program lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Langkah ini harus disertai dengan upaya komprehensif untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi kecil dan menengah,” ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

“Pemerintah perlu memberikan program terbaik untuk mereka, agar bisa bertahan dari beratnya dinamika ekonomi dan meningkatkan daya saing,” sambung dia.

Baginya, penghapusan utang itu merupakan solusi sementara untuk membantu UMKM bisa bertahan.

Pemerintah, lanjut Daniel, harus bisa mencari jalan keluar lain untuk juga membuat UMKM menghadapi tantangan ke depan.

“Harus bisa dipetakan akar masalah yang dihadapi masyarakat dari sektor riil, seperti akses pasar, peningkatan produktivitas, stabilitas harga, dan dukungan teknologi,” tutur dia.

Sebab, UMKM juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk membesarkan usahanya.

Daniel melihat, pemerintah harus berpikir agar UMKM bisa berdiri sendiri tanpa bantuan.

“Dengan demikian UMKM dapat tumbuh lebih mandiri, tanpa harus bergantung pada kebijakan penghapusan utang,” imbuh dia.

Washington: Donald Trump kembali melenggang ke Gedung Putih usai mengantongi 277 suara elektoral dalam pemilihan umum presiden 2024. Dengan kemenangan itu, Trump menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat (AS).

Terpilihnya kembali Trump, setelah pilpres sebelumnya kalah dari Joe Biden, menjadi kebangkitan politik mengejutkan bagi AS dan dunia.

Trump menjadi penjahat terpidana pertama yang memenangkan Gedung Putih. Pada usia 78 tahun, ia juga merupakan orang tertua yang pernah terpilih untuk jabatan tersebut.
Hasilnya 'akan membunyikan lonceng peringatan' bagi Negeri Paman Sam, mengingat gaya kepemimpinan Trump yang 'kacau' dan pendekatannya terhadap para otoriter seperti Vladimir Putin dari Rusia dan Kim Jong-un dari Korea Utara.

Ia dicap sebagai ancaman bagi demokrasi dan bahkan seorang fasis oleh lawannya, Wakil Presiden Kamala Harris, dan beberapa mantan pejabat Gedung Putihnya sendiri.

Namun, para pemilih Amerika terbukti bersedia mengesampingkan kekhawatiran tersebut dan menyerahkan kode nuklir kepada pengembang properti yang berubah menjadi bintang TV realitas untuk kedua kalinya.

Trump mengalahkan Harris, seorang Demokrat yang telah berusaha membuat sejarah sendiri sebagai perempuan pertama, perempuan kulit hitam pertama, dan orang Amerika Asia Selatan pertama yang menjadi presiden dalam sejarah AS selama 248 tahun.

Saat penghitungan suara dilakukan, Trump menang di North Carolina lebih awal, negara bagian medan pertempuran pertama yang ditentukan. Kemudian ia menang di Georgia dan Pennsylvania.

Pada pukul 1.20 dini hari waktu setempat, di pesta pemantau pemilu Trump di Palm Beach, Florida, terdengar suara gemuruh yang panjang dan dahsyat ketika Fox News mengumumkan Pennsylvania sebagai calon dari Partai Republik.

"Sudah berakhir!" teriak seorang pria, dikutip dari The Guardian, Rabu, 6 November 2024.

Setelah pukul 2 dini hari, Trump muncul untuk berpidato, dikelilingi oleh keluarganya, para pembantu dekatnya, dan JD Vance, senator Ohio berhaluan kanan garis keras yang dipilihnya sebagai wakil presiden.

"Ini adalah gerakan yang belum pernah dilihat orang sebelumnya," kata Trump.

"Saya yakin ini adalah gerakan politik terbesar sepanjang masa. Tidak pernah ada yang seperti ini di negara ini dan sekarang akan mencapai tingkat kepentingan baru, karena kita akan membantu negara kita pulih," tegas Trump.

Ia berjanji akan memperbaiki perbatasan AS dan juga mengembalikan semua hal tentang negara itu.

"Saya tidak akan beristirahat sampai kita telah mewujudkan Amerika yang kuat, aman, dan sejahtera yang layak untuk anak-anak kita. Ini benar-benar akan menjadi zaman keemasan Amerika," pungkasnya.

Baca juga: Klaim Menang Pilpres, Trump: Terima Kasih Rakyat Amerika Serikat!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)