JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka menemui Donald Trump yang memenangkan Pilpres AS 2024.

Hasan menyebut Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS saat ini, yakni Joe Biden.

"Pak Presiden tentu masih menunggu hasil Pilpres Amerika, tapi memang kunjungan ke Amerika memang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden yang sekarang dulu," ujar Hasan di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Hasan menyebut mereka juga melihat perkembangan yang terjadi di AS.

Menurutnya, bisa saja Prabowo menemui pemenang Pilpres AS setelah itu, entah pemenangnya adalah Trump ataupun Kamala Harris.

"Bisa saja kemudian berkembang untuk... Ya kan nanti setelah Pak Presiden di sana kan sudah, mungkin sudah ada hasil sementara, walaupun belum inaugurasi. Tapi juga mungkin bisa bertemu dengan pemenang pilpres di sana, siapapun yang menang itu," imbuhnya.

Calon Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengeklaim kemenangan dalam pemilu 2024. Ini disampaikannya setelah Fox News memproyeksikan bahwa Trump telah mengalahkan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

Melansir Reuters, Trump tampil di hadapan pendukung yang bersorak di acara pemantauan pemilu di Palm Beach County Convention Center di Florida, di mana ia ditemani keluarganya dan pasangan calon wakil presidennya, JD Vance, Rabu (6/11/2024).

Dalam pidato kemenangannya, Trump mengatakan, “Amerika telah memberikan kami mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan (mandat ini) sangat kuat.”

Meskipun saluran berita lain belum mengkonfirmasi hasilnya, kemenangan Trump tampak sudah di depan mata setelah ia memenangkan negara bagian penting seperti Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia, serta memimpin di beberapa negara bagian lainnya, menurut Edison Research.

Sementara itu, Harris, yang berkumpul dengan pendukung di Howard University, tidak memberikan pernyataan publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Analis menyoroti soal PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) yang mampu menggenjot kinerja segmen financial technology (fintech) periode Januari-September 2024, tetapi dengan rasio kredit macet rendah.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 30 September 2024, nilai penyaluran pinjaman konsumen fintech GOTO mengalami kenaikan yang signifikan.

Nilai pinjaman Buy Now Pay Later (BNPL) dan pinjaman tunai tercatat sebesar Rp4,3 triliun pada kuartal III/2024 atau naik tiga kali lipat dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp1,4 triliun.

Dari total Rp4,3 triliun nilai pinjaman tersebut sebanyak 45% berasal dari pengguna Tokopedia-Shop Tokopedia, 40% bersumber dari pengguna aplikasi Gojek, dan 15% sisanya berasal dari pengguna aplikasi GoPay.

Data menunjukkan bahwa 1 dari 7 pengguna GoPay maupun Gojek yang bertransaksi dalam 12 bulan terakhir mengajukan pinjaman.

Adapun, bisnis pinjaman fintech GOTO merupakan kolaborasi dengan entitas asosiasinya, PT Bank Jago Tbk (ARTO). Sebanyak 80% pinjaman tersebut didanai oleh Bank Jago.

Pertumbuhan pendapatan GOTO dari jasa pinjaman mencapai Rp1,2 triliun pada periode 9 bulan tahun 2024, atau melejit 593% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp178 miliar.

Analis Ciptadana Sekuritas, Gani mengataka peningkatan dari sisi pendapatan sejalan dengan loan outstanding yang tumbuh signifikan. Secara nominal juga masih relatif kecil.

"Namun yang menarik adalah ketika GOTO menggenjot segmen fintech lending-nya kualitas portofolio pinjaman tetap baik tecermin dari NPL yang rendah dan stabil” kata Gani dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan nilai penyaluran pinjaman konsumen GOTO sebesar Rp2,7 triliun dan dengan rasio kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) rendah di kisaran 1,3% pada kuartal I/2024.

Gani berpendapat kinerja positif ditunjukan dari nilai outstanding pinjaman tumbuh 59% selang dua kuartal saja, tetapi NPL tetap stabil dan rendah. NPL di kisaran 1% dinilai lebih rendah dari rasio kredit macet di perbankan maupun di industri fintech di kisaran 2%.

Dia menuturkan GOTO memiliki pengguna yang terus bertumbuh dan aktif bertransaksi di platform. Data ini bisa digunakan untuk membuat model credit scoring sehingga pengguna yang layak diberi kredit dapat di cross sell dengan produk lending, tanpa perlu biaya akuisisi karena sudah di-cover di layanan On-Demand Services.

Melihat penetrasi yang masih rendah dan pengguna yang terus tumbuh, Gani optimistis bahwa bisnis fintech lending GOTO memiliki ruang pertumbuhan dan skala ekonomi yang besar.

Apalagi, lanjutnya, manajemen GOTO memperkirakan nilai pinjaman konsumen yang disalurkan dapat meningkat dua kali lipat dibanding September 2024 pada akhir tahun depan. Dari sisi profitabilitas disebut akan terdongkrak dan risiko kredit tetap terjaga.

GOTO memberikan pedoman untuk bisnis fintech lending diharapkan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal IV/2024 selain mempertahankan pedoman untuk mencapai EBITDA yang disesuaikan impas untuk keseluruhan tahun 2024.

Berdasarkan data RTI Business, saham GOTO terkoreksi 3,03% ke level Rp64 pada penutupan perdagangan hari ini. Nilai transaksi saham GOTO sepanjang sesi perdagangan yakni sebesar Rp239,94 miliar dengan kapitalisasi pasar Rp76,89 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) optimistis laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat tumbuh secara positif hingga akhir tahun 2024.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel pada kuartal III/2024 tercatat positif sebesar 5,04%.

"Insya Allah, pertumbuhan ini positif. Pada kuartal tiga, kami [Sumsel] berada di atas angka nasional yang tercatat sebesar 4,95%," ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Elen, tren positif ini juga diharapkan dapat berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan sejumlah program yang terus dijalankan.

Seperti memperbanyak pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengakselerasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBN disini juga kita dorong untuk segera dibelanjakan, jadi mudah-mudahan ini bisa mencapai [pertumbuhan ekonomi],” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan III/2024 tercatat berada di level 5,04% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan menurut lapangan usaha, tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 10,23%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,23%.

Wahyu mengatakan, sampai akhir tahun, pihaknya belum bisa memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumsel.

“Itu tergantung pada stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan hingga penghujung tahun,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, BPS selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mulai dari kondisi triwulan I, II sampai akhir tahun.

“Tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa mendorong [pertumbuhan ekonomi],” tutupnya.

Jakarta:Raffi Ahmad dan Denny Cagur menjadi dua dari beberapa artis yang terjun ke dunia politik. Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa, pada 22 Oktober 2024.

Sementara Denny Cagur telah terpilih sebagai anggota DPR dari partai PDI-Perjuangan (PDIP) dan ditempatkan di komisi X yang bertugas di bidang Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Ketika ditanya mengenai gaji yang diterima sebagai pejabat negara, Raffi Ahmad dan Denny Cagur memberikan jawaban yang berbeda.

Denny Cagur mengaku belum mengetahui nominal gaji yang akan ia terima sebagai anggota DPR RI. Ia hanya bisa memperkirakan gajinya itu mencapai Rp54 juta.
"Gajinya lihat di browsing (internet) udah keliatan. Sampai sekarang pun gue belum liat, bisa jadi (Rp54 juta)," ujar Denny Cagur, dikutip dari program For Your Pagi (FYP), pada Rabu, 6 November 2024.

baca juga: Terpisah dengan Anak, Istri Denny Cagur Nangis Setiap Hari

Menurutnya, pendapatan dari menjabat sebagai anggota DPR RI jauh lebih rendah dibandingkan bayarannya sebagai pembawa acara. Namun hal tersebut bukan yang menjadi pertimbangan Denny Cagur untuk terjun ke dunia politik.

"Jauh (gajinya) kalau sama ngehost. Tapi bekerja di sana pertimbangannya buat ke sana," ucap Denny Cagur.

Raffi Ahmad yang berada di samping Denny Cagur menambahkan keputusan untuk bergabung ke pemerintah itu mengabdi kepada negara.

"Ini kan pengabdian untuk bangsa dan negara," tambah Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina menjelaskan bahwa awalnya ia juga tidak mengetahui soal gaji sebagai utusan khusus presiden. Namun setelah ditanya wartawan, Raffi Ahmad mengeceknya dan menyampaikan gaji yang diterima sebesar Rp13 juta.

"Kemarin aku ditanya wartawan, 'berapa gajinya?' saya bilang, 'saya nggak tahu, saya nggak nanya gaji'. Kalau nggak salah Rp18 juta dipotong pajak, bersih-bersih Rp13 juta," jelas Raffi Ahmad.

Berapa Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI?

Melansir dari lama BPK RI, besaran gaji yang diterima anggota DPR RI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 adalah sebesar Rp4,2 juta dalam sebulan.

Kemudian, dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 telah diatur beberapa tunjangan yang akan diterima oleh setiap anggota DPR RI selama menjabat.

Berikut rincian tunjangan anggota DPR RI:

1. Tunjangan istri/suami Rp420.000
2. Tunjangan anak Rp168.000
3. Uang sidang/paket Rp2.000.000
4. Tunjangan jabatan Rp9.700.000
5. Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa
6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp2.699.813
7. Tunjangan kehormatan Rp5.580.000
8. Tunjangan komunikasi Rp15.554.000
9. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3.750.000
10. Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000
11. Asisten anggota Rp2.250.000

Dari rincian di atas, tunjangan yang akan diterima oleh anggota DPR RI sebesar Rp49.837.903, dengan ditambah gaji maka total yang akan diterima oleh setiap anggota DPR RI sebesar Rp54.037.000.

Berapa Gaji dan Tunjangan Utusan Khusus Presiden?

Berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal 22, gaji dan tunjangan utusan khusus presiden akan diberikan setara dengan menteri.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, setiap menteri berhak mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu, besaran tunjangan jabatan menteri negara atau pejabat lain yang kedudukannya disetarakan dengan menteri sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Jadi, total gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh utusan khusus presiden sebesar RpRp18.648.000 per bulannya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta: MotoGP merupakan balapan motor paling populer di dunia saat ini. MotoGP menjadi tontonan seru karena menyajikan adu kecepatan, strategi, dan teknologi canggih antar pabrikan yang dituangkan dalam prototipe motor.

Tak hanya itu, balapan MotoGP juga semakin menarik dengan persaingan antar pembalap yang juga memiliki basis penggemar masing-masing.

Seperti ajang olahraga lainnya, ajang olahraga otomotif seperti MotoGP juga memiliki beragam istilah-istilah yang tentunya terdengar asing bagi orang awam.
Bahkan, bagi penggemar baru kejuaraan MotoGP, pasti belum memahami berbagai istilah khusus yang digunakan dalam balapan. Berikut ini adalah daftar istilah-istilah utama yang sering digunakan di MotoGP:

1. Apex

Apex adalah titik tertajam di tikungan, tempat pembalap harus mendekati bagian dalam lintasan untuk mendapatkan kecepatan optimal saat keluar dari tikungan. Posisi tepat di apex sangat penting untuk mempercepat laju motor di lintasan lurus setelah tikungan.

2. Highside

Jenis kecelakaan ketika ban belakang motor kehilangan traksi dan tergelincir, kemudian tiba-tiba mendapat traksi kembali sehingga membuat pembalap terlempar ke udara.

3. Lowside

Kecelakaan yang terjadi ketika motor tergelincir karena kehilangan traksi di ban depan atau belakang, menyebabkan motor jatuh ke arah dalam tikungan tanpa melempar pembalap ke udara.

Baca juga: Mengenal Sprint Race, Balapan Pendek di Kelas MotoGP

4. Slipstreaming

Teknik mengikuti motor di depan untuk memanfaatkan pengurangan hambatan angin, memungkinkan pembalap mendapatkan kecepatan lebih dan mendapatkan peluang untuk menyalip.

5. Grid

Grid adalah susunan start di awal balapan. Posisi masing-masing pembalap ditentukan berdasarkan hasil kualifikasi. Posisi di grid sangat penting karena pembalap yang start di posisi depan memiliki peluang lebih baik untuk memimpin balapan.

6. Pole position

Posisi pertama di grid dan diberikan kepada pembalap yang mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Sederhananya, peraih pole position adalah pembalap yang start dari posisi terdepan.

7. Holeshot

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembalap yang berhasil mengambil posisi terdepan tepat setelah start balapan. Hal ini menunjukkan respons cepat dan keunggulan pembalap dalam mengawali balapan.

8. Ride-Through Penalty

Hukuman ini mengharuskan pembalap untuk melewati jalur pit tanpa berhenti, menyebabkan mereka kehilangan waktu yang cukup signifikan dalam balapan. Penalti ini biasanya diberikan karena pelanggaran aturan balap tertentu.

9. Telemetry

Sistem pemantauan data yang mengumpulkan informasi terkait performa motor saat balapan berlangsung. Data ini digunakan oleh tim untuk menganalisis kecepatan, traksi, suhu ban, dan banyak aspek teknis lainnya yang penting untuk optimalisasi motor.

10. Traction Control

Sistem elektronik yang mengatur daya motor agar tidak menyebabkan ban belakang tergelincir berlebihan, khususnya saat akselerasi dari tikungan. Sistem ini memungkinkan pembalap menjaga traksi yang optimal dan mengurangi risiko kecelakaan

11. Pit Lane

Pit Lane adalah jalur khusus yang digunakan untuk memasuki area tim selama balapan atau latihan.

12. Pit Stop

Pit stop, berhentinya motor di pit untuk keperluan seperti mengganti ban atau memperbaiki kerusakan. Dalam MotoGP, pit stop lebih jarang dilakukan dibandingkan balapan lain seperti Formula 1, tetapi tetap ada pada kondisi balapan hujan atau flag-to-flag.

13. Flag-to-Flag

Balapan yang dimulai dalam kondisi kering, namun cuaca berubah menjadi basah atau sebaliknya. Pembalap diperbolehkan masuk pit untuk mengganti motor dengan setup yang sesuai kondisi cuaca.

14. Ride Height Device

Teknologi yang memungkinkan pembalap mengatur ketinggian motor selama balapan. Dengan mengatur tinggi motor, pembalap bisa meningkatkan aerodinamika atau stabilitas di berbagai kondisi lintasan.

15. Chicane

Tikungan ganda yang dirancang untuk memperlambat kecepatan kendaraan dan menambah tantangan teknis bagi pembalap.

16. Marshal

Petugas di sekitar lintasan yang bertugas untuk mengatur dan memastikan keselamatan pembalap, terutama ketika terjadi kecelakaan atau kondisi berbahaya lainnya.

17. Wildcard

Kesempatan yang diberikan kepada pembalap yang tidak berkompetisi penuh dalam musim tersebut untuk ikut serta dalam balapan tertentu. Biasanya, wildcard diberikan kepada pembalap lokal atau yang menunjukkan performa baik di ajang balapan lain.

18. Setup

Setup merujuk pada penyesuaian teknis yang dilakukan pada motor, seperti pengaturan suspensi, traksi, dan aerodinamika, untuk mengoptimalkan performa motor di lintasan yang berbeda-beda.

19. Fastest Lap

Lap tercepat yang dicatatkan oleh pembalap dalam satu balapan. Pembalap yang mencatatkan fastest lap biasanya menunjukkan performa luar biasa dalam hal kecepatan dan keterampilan mengemudi.

20. Lap Time

Waktu yang diperlukan pembalap untuk menyelesaikan satu putaran lintasan. Catatan waktu lap sangat penting untuk mengukur performa dan posisi pembalap dalam balapan.

21. Pit Board

Papan informasi yang dipegang oleh kru tim di pinggir lintasan untuk memberikan informasi kepada pembalap terkait posisi, waktu, atau instruksi khusus selama balapan

22. Qualifying

Sesi latihan untuk menentukan posisi start di grid. Pembalap dengan waktu tercepat akan mendapatkan pole position.

23. Compounds

Istilah ini mengacu kepada tipe pemilihan ban dalam setiap balap, seperti hard compounds, medium compunds, serta soft compounds.

24. Flag

Flag adalah bendera yang digunakan untuk memberi sinyal kepada pembalap. Beberapa flag yang umum digunakan adalah:

- Green Flag: Balapan dimulai atau kondisi lintasan aman.
- Yellow Flag: Kondisi lintasan berbahaya, pembalap harus mengurangi kecepatan.
- Red Flag: Balapan dihentikan sementara karena kondisi lintasan yang sangat berbahaya.
- Checkered Flag: Balapan selesai.

25. Corner

Bagian sirkuit yang melengkung. Pembalap harus berhati-hati saat melewati corner untuk menghindari kecelakaan.

26. DRS (Drag Reduction System)

Sistem yang memungkinkan pembalap untuk mengurangi hambatan udara dengan membuka sayap belakang. DRS hanya dapat diaktifkan di zona tertentu di sirkuit

27. Slipstream

Kondisi ketika pembalap berada di belakang pembalap lain dan memanfaatkan aliran udara yang dibelah oleh pembalap di depannya. Slipstream dapat membantu pembalap meningkatkan kecepatan.

28. Overtaking

Overtaking adalah manuver pembalap untuk menyalip pembalap lain. Overtaking biasanya dilakukan di corner atau di zona DRS.

29. Lap

Lap adalah satu putaran penuh di sirkuit. Panjang setiap lap berbeda-beda tergantung sirkuitnya.

30. Warm Up Lap

Putaran pemanasan yang dilakukan sebelum balapan dimulai, memungkinkan pembalap memanaskan ban dan mesin serta menguji kondisi lintasan.

(Nithania Septianingsih)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Hadad mengamini proses revisi Undang-undang BUMN masih dalam proses agar bisa menyesuaikan gerak instansi ke depan.

Dia mengatakan bahwa sementara payung hukum yang akan ditelurkan dalam waktu dekat bakal berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

“Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres. Sementara pake PP. Sekarang lagi disiapkan,” imbuhnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini atau yang direncanakan dilakukan pada besok, Kamis (7/11/2024).

Alasannya, instansi tersebut batal diresmikan karena bentroknya dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024)

Selain lawatan, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Muliaman pun mengamini bahwa Danantara juga akan menaungi Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) yang sudah lebih dahulu berdiri.

INA disebut memiliki aset Rp163 triliun. Dengan demikian total asset under management (AUM) Danantara akan menjadi Rp9.049 triliun atau sekitar US$571,6 miliar.

“Iya ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara,” pungkas Muliaman.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Unit usaha syariah (UUS) sejumlah perbankan mencatatkan peningkatan kinerja aset pada kuartal III-2024. Di tengah pertumbuhan aset itu, regulator mendorong agar UUS menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

UUS Bank CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah misalnya, mencatatkan total aset mencapai Rp 65,99 triliun pada September 2024, naik 7,37% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan aset Rp 61,46 triliun.

Direktur Syariah CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyebut, hingga akhir tahun aset perseroan diproyeksikan masih akan tumbuh single digit, karena pihaknya akan lebih fokus pada pertumbuhan pembiayaan yang diproyeksikan tumbuh double digit sekitar 12%-15% di akhir tahun.

Adapun dalam menggenjot pertumbuhan aset, pihaknya akan menggenjot lebih banyak dari sisi pinjaman, baik dari sisi korporasi maupun mortgage-nya.

"Selain itu kita akan lebih banyak fokus dari sisi pendanaan ke CASA," ungkap Pandji kepada kontan.co.id, Rabu (6/11).

Lalu ada UUS Bank BTN, kendati belum mempublikasikan kinerja di kuartal III-2023, namun per Semester I-2024 asetnya tumbuh 20,05% yoy menjadi Rp 55,54 triliun.

Kemudian, aset UUS Maybank Indonesia tumbuh 2,39% yoy menjadi Rp 43,10 triliun pada kuartal III-2024. Aset UUS Bank Danamon juga tumbuh 9,22% yoy per kuartal III-2024 menjadi Rp 13,90 triliun.
Selain itu, aset UUS Bank OCBC NISP naik 29,13% menjadi Rp 10,42 triliun per kuartal III-2024.

Seiring dengan pertumbuhan aset UUS bank tersebut, terdapat dorongan agar UUS menjalankan spin off menjadi BUS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) pada tahun lalu.

Mengacu Pasal 59 POJK UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu. Pemisahan juga dilakukan dengan memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, bank yang telah memenuhi ketentuan spin off adalah CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah di mana asetnya mencapai lebih dari Rp 50 triliun, mengacu aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandji mengatakan, spin off ini ditargetkan akan rampung pada kuartal pertama di 2026.

Saat ini pihaknya sedang dalam proses mengurus perizinan yang berkaitan dengan peralihan status UUS menjadi bank umum syariah (BUS) sekaligus menganalisa model bisnis ketika transisi dari UUS menjadi BUS.

"Kita sedang melakukan analisis apa yang sekarang kita lakukan dan apa yang akan terjadi nanti setelah kita berubah. Selain itu, kita juga sedang melihat apakah model yang kita lakukan sekarang ini adalah yang paling bagus, dan apakah kita nanti setelah spin off akan fokus kepada misalnya segmen konsumer, nah itu yang sedang kita pikirkan," jelasnya.

Ia menjelaskan alasan CIMB Niaga Syariah mendirikan perusahaan baru daripada melakukan akuisisi lantaran kecukupan aset yang sudah mumpuni dan proses mendirikan perusahaan baru yang justru lebih sederhana dibandingkan dengan harus melalui akuisisi.

"Kita nanti akan mendirikan perusahaan baru karena modalnya kita itu cukup untuk modal KBMI 2 lah. Jadi rasanya kita secara infrastruktur pas spin-off nanti juga akan menggunakan infrastrukturnya Induk, yakni Bank CIMB Niaga. Jadi kita tidak perlu untuk beli bank lain, dan karena modalnya sudah cukup besar lntuk bisa berdiri sendiri," tegasnya.

Walau demikian, Pandji mengaku tidak menutup kemungkinan jika ada opportunity di luar, misalnya dengan membeli bank lain atau berjalan dengan yang lain.

"Kita selalu membuka opsi, tapi kalau ditanya fokusnya apa? Ya kita berdiri sendiri dulu sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga mengaku sudah menyepakati harga dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang disebut-sebut merupakan PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan, proses spin off masih berlangsung. BTN juga sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon.

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Nanti mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB terkait dengan akuisisi ini. Untuk waktu RUPS atau RUPSLB kita serahkan kepada pengendali BTN yakni pemerintah," ujar Nixon.

Walau demikian, Nixon berharap dapat menyelesaikan transaksi ini selambat-lambatnya pada awal tahun 2025. Ia juga menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli 2025.

"Tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun. Karena kan POJK-nya kami harus tertib di November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan. Lalu setelah dibeli, dimiliki, dirapikan baru di-spin-off kurang lebih di Juni atau Juli 2025. Jadi ada waktu 6 bulan memindahkan barang," jelasnya.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, kedua bank tersebut juga telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian.

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu. Menurutnya, rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank.

Meski demikian, Dian menegaskan, akan selalu mendorong aksi korporasi untuk upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang sehat.

“OJK akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk membuka sejumlah lowongan kerja yang bisa dilamar oleh lulusan D3 dan S1 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja yang dibuka di antaranya Ihoh Officer, Environmental Officer, Tax Superintendent, IT Telecommunication Officer, Civil Construction Team, HSE Staff, Warehouse Section Head, Finance & Accounting Officer, dan Procurement Officer.

Lowongan kerja ini diutamakan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Sebagai informasi, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk merupakan salah satu anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa konsultasi manajemen.

Pada 3 Januari 2022, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk resmi tercatat perdagangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia

Dikutip dari laman resminya, Rabu (6/11/2024), berikut persyaratan dan cara daftar lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

1. Ihoh Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Diploma (D3) Keperawatan.
• Memiliki sertifikasi terkait Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja, Keselamatan Kebakaran, Pertolongan, BTCLS, dan Kesehatan Kerja (Hiperkes).
• Berpengalaman sebagai Paramedis di rumah sakit.
• Pengalaman sebelumnya sebagai staf dalam peran IHOH dan ERT di lingkungan Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Keterampilan kerja tim yang baik dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

2. Environmental Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan atau Teknik Kimia.
• Setidaknya 4 tahun pengalaman sebagai Supervisor Lingkungan di Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Memiliki sertifikasi yang relevan terkait Pengendalian Operasional/Pencemaran di bidang Udara, Air, dan Limbah B3.
• Menguasai Manajemen Sistem Lingkungan.
• Keterampilan kolaborasi tim yang kuat dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

3. Tax Superintendent

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1), diutamakan dengan latar belakang Perpajakan atau Administrasi Fiskal.
• Memiliki sertifikasi Brevet Pajak B adalah keharusan.
• Pengalaman minimal 5 tahun sebagai Superintendent Pajak.
• Pengalaman di Kantor Akuntan Publik atau Industri Pembangkit Listrik/Smelter/Pertambangan akan menjadi nilai tambah.
• Bersedia ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta.

4. IT Telecommunication Officer

Persyaratan:

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk membuka sejumlah lowongan kerja yang bisa dilamar oleh lulusan D3 dan S1 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja yang dibuka di antaranya Ihoh Officer, Environmental Officer, Tax Superintendent, IT Telecommunication Officer, Civil Construction Team, HSE Staff, Warehouse Section Head, Finance & Accounting Officer, dan Procurement Officer.

Lowongan kerja ini diutamakan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Sebagai informasi, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk merupakan salah satu anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa konsultasi manajemen.

Pada 3 Januari 2022, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk resmi tercatat perdagangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia

Dikutip dari laman resminya, Rabu (6/11/2024), berikut persyaratan dan cara daftar lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

1. Ihoh Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Diploma (D3) Keperawatan.
• Memiliki sertifikasi terkait Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja, Keselamatan Kebakaran, Pertolongan, BTCLS, dan Kesehatan Kerja (Hiperkes).
• Berpengalaman sebagai Paramedis di rumah sakit.
• Pengalaman sebelumnya sebagai staf dalam peran IHOH dan ERT di lingkungan Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Keterampilan kerja tim yang baik dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

2. Environmental Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan atau Teknik Kimia.
• Setidaknya 4 tahun pengalaman sebagai Supervisor Lingkungan di Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Memiliki sertifikasi yang relevan terkait Pengendalian Operasional/Pencemaran di bidang Udara, Air, dan Limbah B3.
• Menguasai Manajemen Sistem Lingkungan.
• Keterampilan kolaborasi tim yang kuat dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

3. Tax Superintendent

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1), diutamakan dengan latar belakang Perpajakan atau Administrasi Fiskal.
• Memiliki sertifikasi Brevet Pajak B adalah keharusan.
• Pengalaman minimal 5 tahun sebagai Superintendent Pajak.
• Pengalaman di Kantor Akuntan Publik atau Industri Pembangkit Listrik/Smelter/Pertambangan akan menjadi nilai tambah.
• Bersedia ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta.

4. IT Telecommunication Officer

Persyaratan:

• Minimal Diploma (D3).
• Jurusan yang diutamakan: Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi.
• Pengalaman minimal 5 tahun di peran serupa untuk lulusan diploma atau 3 tahun untuk lulusan sarjana.
• Lebih dari 3 tahun pengalaman dalam menangani proyek di lokasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem radio telekomunikasi.
• Memiliki sertifikasi di teknologi terkait (misalnya Motorola, Hytera) adalah nilai plus.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara.

5. Civil Construction Team

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Teknik Sipil.
• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam Proyek Konstruksi EPC, diutamakan pada proyek konstruksi industri/smelter/pembangkit listrik.
• Memiliki kompetensi yang baik dalam metode konstruksi dan analisis sistem.
• Mengetahui proses: Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi.
• Memiliki pengetahuan yang baik dalam produktivitas dengan perencanaan tenaga kerja & peralatan.
• Memiliki kepemimpinan yang kuat dan mengutamakan Kualitas & Keselamatan.
• Bersedia dipekerjakan dengan status kontrak selama proyek berlangsung.
• Bersedia ditempatkan di Bulungan, Kalimantan Utara.

6. HSE Staff

Persyaratan:

• Minimal lulusan Diploma atau Sarjana di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Teknik Lingkungan, atau bidang terkait.
• Memiliki Sertifikasi Ahli K3 Umum; Ahli K3 Muda Konstruksi, Auditor SMK3, dan sertifikasi Investigasi Insiden Intermediate akan menjadi nilai tambah.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang Sistem HSE sebagai Staf (Mandor).
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Kalimantan Utara.

7. Warehouse Section Head

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Teknik Industri.
• Pengalaman minimal 4 tahun (tingkat Supervisor) di bidang Manajemen Inventori, diutamakan dalam proyek konstruksi.
• Memiliki kompetensi yang baik dalam analisis sistem.
• Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim.
• Bersedia dipekerjakan dengan status kontrak selama proyek berlangsung.
• Bersedia ditempatkan di lokasi Kalimantan Utara dengan sistem roster.

8. Finance & Accounting Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Akuntansi.
• Pengalaman minimal 2 tahun di bidang Keuangan dan Akuntansi sebagai Supervisor, diutamakan dalam proyek konstruksi industri/smelter/pembangkit listrik.
• Kompetensi yang baik dalam alur Keuangan dan Akuntansi secara keseluruhan.
• Bersedia dipekerjakan dengan status kontrak selama proyek berlangsung.
• Bersedia ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta.

9. Procurement Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana dari semua jurusan.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai Staf Pengadaan.
• Memiliki kompetensi kuat dalam Manajemen Pengadaan, keterampilan negosiasi, manajemen ekspedisi, manajemen kontrak, kepatuhan hukum, serta pengetahuan dasar tentang regulasi perpajakan.
• Keterampilan komunikasi yang baik.
• Bersedia ditempatkan di lokasi Kalimantan Utara dengan sistem roster.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas dan memenuhi kualifikasi, bisa mendaftar secara online melalui laman https://adarocareer.com/home/job_list/11.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 30 November 2024.