JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah akan mempertahankan skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ). Demikian diungkapkannya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Subsidi Energi Tepat Sasaran yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Kami sudah memutuskan untuk LPG, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," jelas Bahlil.

Artinya, lanjut Bahlil, untuk LPG skema penyaluran subsidinya masih berlaku seperti sekarang. "Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, untuk subsidi BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji lebih dalam. Sebab diakuinya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

JAKARTA - PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) emiten perternakan siap mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Probowo Subianto dengan mendatangkan sapi dari Australia.

Direktur Utama Estika Tata Tiara, Imam Subowo mengatakan perseroan telah mengimpor 6.000 sapi sampai dengan saat ini dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai denga akhir tahun 2024.

"Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik Estika Tata Tiara dengan muatan 1.948 ekor sapi," kata Imam, dikutip Senin (11/4/2024).

Dia menambahkan, setelah sapi impor melewati masa karantina, tidak langsung dipasarkan tapi terlebih dahulu masuk pada masa pengemukan selama 110 hari ke depan sebelum dipasarkan.

"Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah," ungkapnya.

Guna memastikan kelancaran impor sapi di 2024 dan biaya masa penggemukan perseroan telah menyiapkan belanja modal sepanjang tahun 2024 sebesar Rp350 miliar. "Sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman," ujar Imam.

Lebih lanjut, Sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan sapi guna memastikan sapi itu layak untuk program penggemukan di Indonesia. "Kami memilih sapi sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia," ungkapnya.

Setelah melewati masa penggemukan dan panen tiba, Imam Subowo mengatakan perseroan akan memasarkan sapi sapi tersebut, langsung kepada para pedagang sapi.

"Perseroan saat ini berfokus utama pada usahanya yaitu penggemukan Sapi, dan mempersiapkan Cold Storage dengan Cold Chain terbesar yang saat ini terintegrasi dengn RPH kami," ujar Imam.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan hingga 2 juta sapi perah susu dan pedaging dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan, Kementerian Pertanian (Kementan) pemerintah membuka peluang pelaku usaha impor sapi untuk penuhi kebutuhan daging dan susu.

Sebanyak 140 perusahaan berkomitmen mengimpor 2 juta sapi dengan rincian 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Sebab itu, perseroan menyambut baik atas pencanangan program pemerintah, yaitu makan bergizi gratis, sehingga perseroan pun turut serta mendukung program tersebut.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat total kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) mencapai Rp8,7 triliun. Nominal utang UMKM di bank-bank BUMN itu disampaikan Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI, saat rapat kerja (raker), Senin (4/11/2024).

Nilai pinjaman tersebut ikut dikonfirmasi saat dirinya membahas rencana penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet untuk segmen UMKM di lembaga perbankan Tanah Air.

?Di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp8,7 triliun,? ujar Erick.

Di luar jumlah kredit macet, Erick mengatakan pemerintah melalui delapan kementerian sudah bertemu dan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ihwal hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank.

?Kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank,? paparnya.

Dalam kajian itu, dia mengaku ada perbedaan usulan terkait jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan.

?Nah memang ini masih ada usulan apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Nah kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record lima tahun, tidak dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat,? beber dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM sebagai langkah moratorium.

Artinya, kebijakan pemutihan utang di lembaga perbankan, termasuk Himbara, semacam moratorium bagi mereka yang pernah bermasalah. Seperti, UMKM, petani, dan nelayan yang pernah menjadi debitur perbankan.

?Nah oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka (UMKM) yang pernah bermasalah,? ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan.

Dia mencatat, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan aturan turunannya, hapus buku telah dilakukan bank BUMN, namun tanpa hapus tagih.

?Dan bagi bank BUMN hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa,? paparnya.

Perkaranya, UMKM, petani, dan nelayan masih tetap tidak bisa memperoleh pembiayaan dari Himbara, akibat kredit macet dan tanpa peraturan hapus tagih. Karena itu, dengan penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, bisa mendorong bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

?Sehingga dengan hapus buku hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih,? tutur dia.

Adapun, rancangan peraturan pemerintah (RPP) perihal hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga tengah digodok otoritas. Airlangga memastikan beleid ini segera difinalisasikan.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal pengangkatan Simon Aloysius Mantiri dan Mochamad Iriawan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diungkapkan Bahlil, sebagai BUMN yang sudah sangat mapan dan memiliki sistem yang jalan maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa.

"Apalagi ya tergantung dari pimpinan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), biasanya kalau itu di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina," ujar Bahlil ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. "Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional," pungkas Fadjar.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi akan mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian, pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (30/10/2024), Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto) kita, harus tumbuh minimal 6 persen, menurut hitungan BRI," ucap Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8 persen, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ujar Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan, ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengungkapkan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," ujarnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," tutur Sunarso.

Maka, lanjut Sunarso, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi, itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," tuturnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian, dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital, antara lain membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran, baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," ujar Sunarso.

JAKARTA - Gaya hidup halal atau halal lifestyle semakin dikenal di seluruh dunia sebagai standar yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan. Tren ini tidak hanya mencakup konsumsi makanan dan minuman halal, namun juga kosmetik, obat-obatan, keuangan syariah, fesyen, pariwisata, dan media Islami.

Menurut laporan State of the Global Islamic Report, tren halal lifestyle diperkirakan akan mencapai nilai USD2,4 triliun pada akhir 2024, menunjukkan potensi luar biasa bagi sektor-sektor tersebut. Dalam pembukaan acara tahunan 11th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa ISEF adalah langkah strategis untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia ke kancah internasional.

"Melalui ISEF, kita terus memperkuat literasi halal lifestyle untuk mendorong Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri halal global," ujar Perry, dikutip Senin (4/11/2024).

Sebagai bentuk konkret, Perry mengumumkan peluncuran Aplikasi Halal Traceability untuk memudahkan konsumen melacak produk halal dari produksi hingga konsumsi, serta program digitalisasi produk pesantren dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA).

"Aplikasi ini akan memastikan konsumen mendapatkan produk yang terpercaya dan sesuai syariah," tambahnya.

Selain itu, Perry menyoroti pentingnya percepatan ekosistem halal melalui teknologi internet of things (IoT) untuk mendukung integrasi produk halal secara end-to-end. Hal ini mencakup akselerasi sertifikasi halal, penguatan ekspor, branding modest fashion Indonesia, serta pengembangan sistem bisnis pesantren yang terhubung secara digital.

Menjawab Kebutuhan Wisata Ramah Muslim

Dalam The 6th International Halal Tourism Summit, bagian dari rangkaian ISEF 2024, Kemenparekraf/Baparekraf meluncurkan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim yang akan menjadi panduan bagi destinasi-destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, menyampaikan bahwa potensi 2 miliar wisatawan muslim global merupakan peluang besar bagi pariwisata halal Indonesia.

"Indonesia dapat menjadi destinasi utama wisata halal dunia dengan terus memperbaiki atraksi, fasilitas, dan kerja sama antar-stakeholder. Industri pariwisata yang ramah muslim tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan produk halal dalam negeri, seperti kuliner dan kosmetik," ungkap Rizki.

Sebagai informasi, ISEF 2024, yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November 2024, menghadirkan para pakar, praktisi, dan pelaku usaha dari berbagai bidang untuk berbagi wawasan dan menciptakan kolaborasi yang mendorong ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. ISEF tidak hanya menjadi ruang untuk berdiskusi namun juga platform untuk mewujudkan ide-ide baru yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global.

BEKASI - Biaya operasional yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku bisnis . Hal ini karena berbagai faktor seperti kemacetan kota, perencanaan biaya yang kurang matang, dan lokasi bisnis yang terpencar.

Kondisi ini tak hanya menambah beban biaya, tetapi juga menyebabkan kelelahan fisik dan mental, dan menurunkan produktivitas. Salah satu solusi mengurangi biaya operasional adalah dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam satu area.

Melihat fenomena ini, Jababeka Bizpark hadir sebagai solusi praktis. Menawarkan bangunan multiguna yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis seperti gudang, kantor, hingga ruang penjualan. "Jababeka Bizpark dapat membantu pebisnis memangkas biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan,? kata Senior Managing Director Jababeka Residence Ivonne Anggraini dalam siaran pers, Senin (4/11/2024).

Jababeka Bizpark menawarkan tiga tipe: Standar (4,5m x 20m), Standar II (5m x 18m), dan Two View (4,5m x 20m). Dengan tinggi plafon hingga 9 meter, bangunan ini dapat dimodifikasi menjadi tiga lantai, memungkinkan penggunaan beragam seperti gudang, kantor, atau showroom. Lokasinya yang strategis, dikelilingi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan internasional, memberikan peluang besar bagi bisnis dan investasi.

Antusiasme pasar terhadap Jababeka Bizpark sangat tinggi, dengan lebih dari 200 unit habis terpesan pada tahap pertama. Proyek ini menawarkan akses mudah ke tol, dukungan fasilitas internasional, dan kedekatan dengan Cikarang Dry Port serta akses efisien ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar, tanpa DP, dan cicilan ringan yang didukung oleh bank ternama, unit-unit ini siap diserahterimakan pada 2025. ?Jababeka Bizpark, yang terintegrasi dengan pusat industri, pendidikan, dan kesehatan, adalah pilihan tepat untuk investasi jangka panjang, baik untuk bisnis langsung, kos-kosan, gym, atau co-working space,? ujarnya.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mengantarkan produk UMKM binaannya untuk go global melalui ajang Indonesia Week Hong Kong 2024 yang berlangsung pada 2-3 November 2024 di Wan Chai Harbourfront Event Space. Pada kesempatan ini, Pertamina membawa delapan UMKM unggulan binaan untuk mempromosikan beragam produk khas Tanah Air, sekaligus untuk melepas kerinduan masyarakat Indonesia di Hong Kong.

Selama pameran Pertamina menampilkan produk UMKM khas Indonesia di antaranya daging rendang, sate ayam, aneka sambal, kripik pisang, madu, aksesoris khas mutiara Lombok dan silver khas Jogjakarta, batik, hingga spa & aromatheraphy yang mendapat perhatian dari para pengunjung yang mayoritas orang Indonesia. Partisipasi Pertamina tidak hanya memperkenalkan produk UMKM namun juga membuka peluang kerja sama dari beberapa instansi di Hong Kong untuk pengembangan pasar UMKM.

Produk makanan sate daging ayam dan rendang dari UMKM Allisha menjadi produk yang paling diburu pengunjung, dalam waktu singkat produk tersebut ludes terjual. Selain itu, aksesoris dari UMKM Joglo Ayu Tenan asal Yogjakarta menarik perhatian pengunjung karena desain gelang, anting, kalung, dan bando batik yang unik. Nathalia Widjaja, dari Indonesian Diaspora di Hong Kong memborong produk Joglo Ayu Tenan.

"Desain aksesoris dari Joglo Ayu Tenan sangat Indonesia sekali. Produknya bagus sebagai souvenir untuk kolega saya di Hong Kong. Secara tidak langsung dapat memperkenalkan aksesoris dari Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, Natalie menambahkan bahwa kegiatan ini juga dapat membuka pasar bagi UMKM dari Indonesia di Hongkong. Selama pameran, 95% dari produk UMKM yang dibawa habis terjual dengan nilai puluhan juta rupiah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM binaannya melalui program akses perluasan pemasaran hingga ke luar negeri.

"Keikutsertaan UMKM binaan Pertamina dalam beberapa pameran di luar negri dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi terhadap produktivitas UMKM, karena mereka menyiapkan produk sebagai mungkin yang dalam produksinya melibatkan pemberdayaan Masyarakat di sekitarnya," ujar Fadjar.

Pertamina terus berkomitmen mendukung UMKM di Indonesia untuk terus berinovasi dan memperluas jaringan pasar, sehingga diharapkan terdapat peningkatan permintaan pasar baik di dalam maupun luar negeri. "Pertamina optimis bahwa UMKM binaannya akan terus produktif dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) . Pengangkatan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar, Senin (4/11/2024).

Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, Simon ditunjuk menjadi Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati. Lantas, apa sepak terjang Iwan Bule sehingga dipercaya pemerintah selaku pemegang saham untuk mengisis jabatan tertinggi dalam BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) itu?
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan sempat berkarier di Kepolisian. Dia merupakan lulusan Akademi Polisi pada tahun 1984. Selama berkarir di Kepolisian, Iwan lebih banyak bertugas di bidang reserse kriminal.

Tak hanya itu, dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Salah satu kasus terkenal yang sempat ditanganinya adalah kasus pembunuhan kontroversial Nasrudin Zulkarnaen oleh tersangka Ketua KPK Antasari Azhar.

Kasus ini ditangani saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar Polisi pada tahun 2008. Selanjutnya, pada 18 Juni 2018, Iwan dipercaya menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.

Purnawirawan Perwira Tinggi Polri ini pun sempat menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Hingga pada 2 November 2019 Iwan Bule terpilih sebagai Ketum PSSI untuk periode 2019-2023.

Dia juga berkarir di industri sepakbola nasional, dimana Iwan terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah menang mutlak dalam Kongres PSSI yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Dalam kongres tertutup tersebut, Iwan Bule berhasil meraih 82 suara dari 85 suara yang hadir dan 3 suara dianggap tidak sah. Praktis, perolehan suara mutlak ini pun diraih oleh Iwan Bule alias Mochamad Iriawan.

Berikut jabatan yang pernah dipegang Iwan Bule atau Mochamad Iriawan sejak tahun 2000-an adalah sebagai berikut.

Kapolres Tegal Polwil Pekalongan Polda Jawa Tengah (2000)

Irbiops Itwasda Polda Metro Jaya (2004)

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2004)

Kabid Telematika Polda NTT (2004)

Dir Reskrim Polda NTT (2005)

Ka SPN Purwokerto Polda Jawa Tengah (2006)

Kabag Lekdik Rodalpers SDE SDM Polri (2008)

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2008)

Wadir I/Kam Dan Trannas Bareskrim Polri (2009)

Dirbinmas Baharkam Polri (2010)

Kapolda NTB (2012)

Kapolda Jawa Barat (2013)

Kadivkum Polri (2015)

Kadiv Propam Polri (2016)

Kapolda Metro Jaya (2016)

Asosp Kapolri (2017)

Sekretaris Utama Lemhannas (2018)

Penjabat Gubernur Jawa Barat (2018)

Ketua Umum PSSI (2019)

Harta Kekayaan

Harta kekayaan Iwan Bule bisa dilihat dalam data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di laman resmi e-LHKPN KPK. Berdasarkan data LHKPN miliknya yang dilaporkan pada tahun 2014, mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini rupanya memiliki kekayaan mencapai Rp8,19 miliar.

Dari total harta kekayaan tersebut, Iwan Bule tercatat memiliki harta tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp7,3 miliar. Selain itu, Iwan juga tercatat memiliki sejumlah alat transportasi dengan nilai mencapai Rp269 juta. Adapun jenis alat transportasi miliknya antara lain mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Dyna, dan sebuah motor merek Millenium.

Tak hanya memiliki aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan, Iwan Bule juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya yakni logam mulia yang didapatkannya dari tahun 1990 hingga 2014 dengan nilai mencapai Rp237,7 juta. Komisaris Pertamina ini juga mempunyai giro dan kas setara kas dengan nilai mencapai Rp311,4 juta dalam bentuk rupiah serta mata uang asing senilai USD20.000.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pergantian orang nomor satu di BUMN minyak dan gas bumi (migas) diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada, Senin (4/11/2024).


Sebelumnya, dia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, berdasarkan Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024. Bahkan, dia merupakan orang terdekat Presiden Prabowo Subianto.

Pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara, bukan lah orang baru di industri Tanah Air. Tercatat, Simon pernah menjabat sebagai Personal Assistant CEO hingga Direktur di PT Nusantara Energi.

Untuk diketahui, Nusantara Energi merupakan perusahaan yang fokus di berbagai sektor bisnis. Penelusuran MNC Portal, Nusantara Energi punya lini bisnis di bidang kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan komersial, hingga jasa pelayanan profesional.

Simon juga pernah menjadi Direktur Keuangan PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan yang menjalankan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.

Agrinas dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP). Melalui pembinaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), perusahaan menjalankan peran ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.

Jika dilihat dari profilnya, sumber kekayaan Simon Aloysius Mantiri banyak didapat dari dunia bisnis. Dimulai dengan pendapatannya sebagai CEO di Nusantara Energy dan petinggi Agro Industri Nasional. Ditambah pendapatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Pada awal 2024 lalu, dia memang pernah disibukkan dengan aktivitas kampanye program Prabowo-Gibran di tanah kelahirannya, Sulawesi Utara. Bahkan, menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

JAKARTA - Kejaksaan Agung belum lama ini menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Pria yang kerap disapa sebagai Tom ini juga pernah menjadi Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tom ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2015-2016 Charles Sitorus. Kerugian negara dalam kasus dugaan impor gula periode 2015-2016 itu ditaksir Rp 400 miliar.

Tom Lembong sebagai tersangka karena memberikan izin persetujuan impor 105.000 ton gula mentah kepada PT AP. Gula mentah itu diolah menjadi gula kristal putih (GKP) yang akan digunakan untuk menstabilkan harga gula. Padahal, pada 12 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi (rakor) antarkementerian, telah disimpulkan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015, dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dibahas bahwa Indonesia pada 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton. Namun, pada dasarnya pemberian izin impor gula tidak hanya dikeluarkan Tom Lembong, tapi juga menteri perdagangan lainnya. Berikut profil 6 menteri perdagangan di era Jokowi hingga rekam jejak impor gula;

1. Rachmat Gobel (27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015)

Rachmat Gobel adalah pengusaha dan politisi Indonesia kelahiran Jakarta, berwarga negara Indonesia. Ia merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan National Gobel Group yang didirikan oleh ayahnya, Thayeb Mohammad Gobel.

Di periode awal pemerintahannya, Jokowi memilih Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2014. Ia merupakan menteri dari kalangan pebisnis. Namun, pengusaha elektronik itu hanya bertahan seumur jagung atau hanya satu tahun saja. Rachmat Gobel terkena perombakan kabinet pada tahun 2015. Salah satu kebijakan kontroversi Rachmad Gobel selama menjadi Menteri Perdagangan adalah malarang minuman beralkohol di minimarket.

Berdasarkan data BPS, pada 2015 lalu, Indonesia mengimpor total 3,36 juta ton gula dari tiga negara, di antaranya Thailand 1,79 juta ton, Australia 1,02 juta ton, dan Brasil sebanyak 458,1 ribu ton.

2. Thomas Lembong (2015-2016)

Thomas Trikasih Lembong, A.B. lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Thomas mengisi pos orang nomor satu di Kementerian Perdagangan pada 12 Agustus 2015 menggantikan mendag sebelumnya, Rachmat Gobel.

Sama seperti pendahulunya, Lembong menjadi Mendag di waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari setahun karena pada 26 Juli 2016 terkena reshuffle oleh Jokowi. Semasa menjadi Menteri Perdagangan, Thomas Lembong sempat berseteru dengan Kementerian Pertanian Amran Sulaiman lantaran persoalan data stok beras dan daging sapi.

Berdasarkan periode tersebut, BPS melaporkan, Indonesia mengimpor gula sebanyak 4,74 juta ton yang berasal dari tiga negara di antaranya dari Thailand sebanyak 2,25 juta ton, Brasil 1,31 juta ton, dan Australia 896,4 ribu ton.

3. Enggartiasto Lukita (2016-2019)

Enggartiasto Lukita adalah politikus dan pengusahayang merupakan mantan Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Enggartiasto Lukita menggantikan posisi Thomas Lembong di 2016 atau masih di periode pertama Jokowi. Dia merupakan menteri dari perwakilan Partai Nasdem yang berjasa memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

Beberapa kebijakan kontroversial lainnya dari Enggartiato adalah kebijakan impor jagung dan impor gula. Ia juga sempat mengeluarkan kebijakan pelarangan minyak goreng curah. Enggartiasto bahkan sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 1017, Indonesia mengimpor 4,48 juta ton gula dengan mayoritas dari Thailand sebanyak 2,44 juta ton, Brasil 1,07 juta ton, dan Australia 646,8 ribu ton. Dilanjutkan pada 2018, Indonesia mengimpor 5,02 juta ton gula yang berasal dari Thailand 4,03 juta ton, Australia 922,8 ribu ton, dan Brasil 60 ribu ton.

4. Agus Suparmanto (2019-2020)

Agus Suparmanto adalah Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Jokowi sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga 22 Desember 2020. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Agus juga merupakan Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton.

Agus ditunjuk Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Agus ditunjukJokowi menggantikan Enggartiasto Lukita yang habis masa jabatannya. Dibanding 3 Menteri Perdagangan sebelumnya, nama Agus Suparmanto relatif jauh dari kontroversi. Salah satu kebijakannya yang relatif menuai pro kontra adalah mewajibkan eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), importir beras, dan barang pengadaan pemerintah untuk menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

5. Muhammad Lutfi (2020-2022)

Muhammad Lutfi adalah seorang pengusaha dan pejabat negara. Sejak September 2020 ia ditugaskan menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sempat menjadi Menteri Perdagangan di era SBY, Muhammad Lutfi kembali dipercaya Jokowi menempati posisi yang sama di tahun 2020 menggantikan Agus Suparmanto.Sahabat karib Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini merupakan menteri dari kalangan pengusaha.

Dari berbagai kontroversi di masa jabatannya, polemik harga minyak goreng adalah yang paling menyita perhatian. Berbagai kebijakan sebenarnya sudah digulirkan Muhammad Lutfi, namun harga minyak goreng tak juga menurun. Ia bahkan sempat menyebut masalah ini disebabkan karena ulah mafia. Pada 2022, impor gula mencapai 6 juta ton dengan mayoritas berasal dari Thailand 2,41 juta ton, India 1,61 juta ton, dan Brasil 1,31 juta ton.

6. Zulkifli Hasan (2022-2024)

Zulkifli Hasan adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Zulkifli Hasan sempat dilantik menjadi Mendag pada 15 Juni 2022 di Istana Kepresidenan menggantikan Muhammad Lutfi.

Zulhas sebelumnya merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman politik.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Zulhas juga dikenal publik sebagai Menteri Kehutanan yang banyak memberikan izin alih fungsi hutan kepada para pengusaha, terutama pengusaha sawit. Pada 2023, impor gula mencapai 5,06 juta ton dengan mayoritas berasal dari India sebanyak 3.1 juta ton, Thailand 2,37 juta ton, dan Brasil 1,46 juta ton.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (04/11/2024) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

?Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,? ungkap Fadjar, dalam keterangan resmi, yang diterima SINDOnews, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

?Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,? pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto