KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016.

Pria yang kerap disapa sebagai Tom ini juga pernah menjadi Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tom ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2015-2016 Charles Sitorus.

Kerugian negara dalam kasus dugaan impor gula periode 2015-2016 itu ditaksir Rp 400 miliar. Menurut klaim Kejagung, Tom mengimpor gula saat Indonesia surplus.

Pengacara Tom, Ari Yusuf Amir, membantah hal tersebut. Ari mengeklaim, kondisi stok gula di Indonesia tidak pernah mengalami surplus.

Ironi impor gula

Bila merujuk pada data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula di dalam negeri jauh lebih rendah dari kebutuhan nasional. Pada 2015, misalnya, Indonesia cuma bisa memproduksi 2,49 juta ton gula. Padahal konsumsi nasional ada di angka 2,86 juta ton.

National Sugar Summit Indonesia merupakan forum atau konferensi nasional berfokus pada industri gula, termasuk produksi, distribusi, hingga kebijakan.

Forum ini biasanya mengumpulkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, petani, pelaku industri, dan akademisi, untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi sektor gula nasional.

Data yang diolah National Sugar Summit Indonesia juga berasal dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara merujuk pada data BPS, data impor gula pada 2015 atau di era Tom Lembong mencapai 3,36 juta ton. Lalu pada 2016 naik menjadi 4,7 juta ton. Impor gula tertinggi terjadi pada 2022 atau di era Muhammad Lutfi, saat Indonesia mengimpor 6 juta ton.

Indonesia yang terus menerus mengimpor gula bisa dibilang sangat kontras apabila dibandingkan saat negara ini masih bernama Hindia Belanda.

Eksportir gula terbesar era Hindia Belanda

Mengutip jurnal riset berjudul "Two Islands, One Commodity: Cuba, Jawa, and The Global Sugar Trade (1790-1930) yang ditulis Ulbe Bosma dan Jonathan Curry Machado, saat masih dijajah Belanda, negara ini adalah eksportir gula terbesar kedua dunia.

Posisi Jawa (Hindia Belanda) sebagai eksportir gula terbesar dunia saat itu hanya kalah oleh negara Amerika Latin, Kuba.

Tiga tanaman khususnya menonjol dalam sejarah perkebunan Hindia Belanda dan Kuba tersebut: kopi, tembakau, dan tebu. Ketiganya adalah komoditas paling menguntungkan saat itu.

Belanda yang nyaris bangkrut ekonominya akibat perang, kemudian mendorong dilakukannya tanam paksa atau cultuurstelsel (1830-1870), terutama di Pulau Jawa yang subur.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016.

Pria yang kerap disapa sebagai Tom ini juga pernah menjadi Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tom ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2015-2016 Charles Sitorus.

Kerugian negara dalam kasus dugaan impor gula periode 2015-2016 itu ditaksir Rp 400 miliar. Menurut klaim Kejagung, Tom mengimpor gula saat Indonesia surplus.

Pengacara Tom, Ari Yusuf Amir, membantah hal tersebut. Ari mengeklaim, kondisi stok gula di Indonesia tidak pernah mengalami surplus.

Ironi impor gula

Bila merujuk pada data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula di dalam negeri jauh lebih rendah dari kebutuhan nasional. Pada 2015, misalnya, Indonesia cuma bisa memproduksi 2,49 juta ton gula. Padahal konsumsi nasional ada di angka 2,86 juta ton.

National Sugar Summit Indonesia merupakan forum atau konferensi nasional berfokus pada industri gula, termasuk produksi, distribusi, hingga kebijakan.

Forum ini biasanya mengumpulkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, petani, pelaku industri, dan akademisi, untuk berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi sektor gula nasional.

Data yang diolah National Sugar Summit Indonesia juga berasal dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara merujuk pada data BPS, data impor gula pada 2015 atau di era Tom Lembong mencapai 3,36 juta ton. Lalu pada 2016 naik menjadi 4,7 juta ton. Impor gula tertinggi terjadi pada 2022 atau di era Muhammad Lutfi, saat Indonesia mengimpor 6 juta ton.

Indonesia yang terus menerus mengimpor gula bisa dibilang sangat kontras apabila dibandingkan saat negara ini masih bernama Hindia Belanda.

Eksportir gula terbesar era Hindia Belanda

Mengutip jurnal berjudul "Two Islands, One Commodity: Cuba, Jawa, and The Global Sugar Trade (1790-1930) yang ditulis Ulbe Bosma dan Jonathan Curry Machado, saat masih dijajah Belanda, negara ini adalah eksportir gula terbesar kedua dunia.

Posisi Jawa (Hindia Belanda) sebagai eksportir gula terbesar dunia saat itu hanya kalah oleh negara Amerika Latin, Kuba.

Tiga tanaman khususnya menonjol dalam sejarah kedua pulau tersebut: kopi, tembakau, dan tebu. Ketiganya adalah komoditas paling menguntungkan saat itu.

Belanda yang nyaris bangkrut ekonominya akibat perang, kemudian mendorong dilakukannya tanam paksa (1830-1870), terutama di Pulau Jawa yang subur.

Saat tanam paksa, Belanda memaksa penduduk untuk menghabiskan sebagian waktu dan tanah mereka untuk menanam tanaman komersial untuk pemerintah kolonial.

Lalu pasca-tanam paksa dihapus pada 1970 bersamaan keluarnya Undang-undang Agraria disahkan di Belanda, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta untuk menyewa tanah di daerah yang jarang penduduknya, investasi perkebunan partikelir Belanda semakin banyak.

Pabrik gula dan perkebunan partikelir swasta Belanda di Jawa pun banyak bermunculan. Ada 94 pabrik gula berdiri dalam kurun waktu sangat singkat di Jawa, jarak antar-pabrik gula bahkan sangat berdekatan.

Indonesia dan Kuba saat itu sama-sama sebagai wilayah jajahan. Baik Jawa maupun Kuba merupakan pulau yang relatif besar, dengan tanah dan iklim yang cocok untuk menanam sejumlah tanaman komoditas ekspor.

Data ekspor dan produksi gula pada tahun 1900-an, Pulau Jawa memproduksi 774.000 ton gula melalui ratusan pabrik gula milik swasta Belanda. Sementara produksi gula Kuba dua kali lipatnya, yakni 309.195 ton.

Produksi gula di era ini sangat masif, sehingga pada pertengahan abad ke-19, produksi gula di Jawa menyumbang sepertiga dari pendapatan pemerintah Belanda dan 4 persen dari PDB Belanda.

Sempat jatuh

Sebenarnya harga gula global pada abad ke-19 sempat jatuh. Di sisi lain produksi gula di Jawa stabil, bahkan meningkat.

Namun penurunan harga gula dunia tak membuat industri pabrik gula Hindia Belanda merugi. Penyebabnya, pasar gula tak lagi bergantung ke negara Eropa namun meluas ke pasar Jepang, China, dan India.

Ketiga negara itu pada abad-19, merupakan negara paling berkembang ekonominya. Bersama dengan Kuba, Hindia Belanda memasok lebih dari separuh gula tebu yang tersedia di pasar dunia sejak tahun 1870.

Namun kemudian posisi itu sulit bertahan hingga tahun 1930-an, ketika industri gula di keduanya mengalami kemerosotan.

Industri gula Hindia Belanda kemudian semakin babak belur setelah merdeka dan menjadi Indonesia karena kesalahan tata kelola. Di mana banyak pabrik-pabrik gula peninggalan Belanda kemudian ditutup dan banyak perkebunan tebu semakin menyempit.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam kasus yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ). Sahroni meminta Korps Adhyaksa memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus tersebut.

"Saya berharap ini menjadi terang benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sahroni mengaku kasihan dengan pemerintah bila muncul tuduhan dari publik terhadap kasus Tom Lembong. Untuk itu, ia mengajak publik untuk menunggu proses selanjutnya. "Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya," katanya.



Bendahara Umum Partai Nasdem ini meminta Kejagung transparan dalam menegakan hukum di kasus Tom Lembong. Ia meminta Kejagung tak menimbulkan persepsi miring masyarakat terhadap citra pemerintah.

"Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi enggak ada misalnya. Misalnya kan gitu," kata Sahroni.

"Nah kita berharap ini menjadi penjernihan di ruang publik, dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kan nanti kalau dituduh-tuduh nanti disangkanya pihak yang menang misalnya mengintervensi ini, gimana caranya untuk supaya orang diperkarain. Mungkin saja salah saya berpikirnya, tapi kan mudah-mudahan ini objektif," tandas Sahroni.

Diketahui, Tom dijebloskan ke penjara oleh Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bagian dari tim sukses (timses) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia menjabat Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim Amin).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

Ia menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan.

"Kan sudah diproses hukum. Kita dukung proses hukum," ujar Zulhas seperti dikutip DetikFinance, Senin (4/11).

Zulhas sendiri pernah menjabat sebagai menteri perdagangan pada 2022-2024, menggantikan Muhammad Lutfi. Kala itu ia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sengkarut minyak goreng.

Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus tersebut terjadi saat Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan penyidik telah memiliki alat yang cukup untuk menetapkan Tom sebagai tersangka. Tersangka lainnya adalah CS eks direktur pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dalam kasus tersebut, Tom dinilai menyalahgunakan wewenang sebagai menteri perdagangan dengan mengeluarkan izin Persetujuan Impor (PI) dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula.

Tom juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai Rp400 miliar.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14153941/pengacara-tom-lembong-pertanyakan-temuan-bpk-soal-kerugian-negara-dalam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung.

"Kami dari tim kuasa hukum akan mendaftarkan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka," kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Kejagung pada Januari 2016 ia menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung menyatakan bahwa seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Hasil gula kristal putih yang diproduksi delapan perusahaan tersebut, menurut Kejagung, kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.

Menurut Ari Yusuf Amir, bahwa kliennya menegaskan semua kebijakan semasa menjabat sebagai Mendag sudah melalui prosedur yang benar, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap kebijakan impor gula.

“Beliau tidak menerima fee, tidak menerima keuntungan baik buat dirinya atau orang lain. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tegaskan seperti itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan itu, Ari juga menjelaskan bahwa kliennya tidak mengenal siapa saja yang ditunjuk terkait impor gula pada 2015-2016 tersebut.

“Pak Tom Lembong sendiri sampai sekarang masih bingung jadi dia ini ada salahnya di mana,” kata Ari Yusuf dalam konferensi pers di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 4 November 2024.

Sementara itu terkait rencana pemeriksaan Tom Lembong pada hari ini Selasa, 5 November 2024, Ari Yusuf Amir mengatakan belum mendapatkan panggilan dari Kejagung untuk pemeriksaan lanjutan kliennya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

"Hari ini pemeriksaan tersangka TL (Tom Lembong) tidak ada," kata Hari di Jakarta, Selasa.

Kebijakan Impor Gula

Kebijakan impor gula tidak hanya terlaksana ketika Tom Lembong menjabat saja. Pada era Presiden Jokowi sejak 2015-2023, menteri perdagangan lain juga mengimpor gula.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada tahun 2017-2019 juga melanjutkan kebijakan yang sama yaitu impor gula dengan total 13,97 juta ton.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan periode 2019-2020 Agus Suparmanto melakukan impor gula seberat 5,53 juta ton.

Muhammad Lutfi, yang menjadi Menteri Perdagangan periode 2021-2022 mengeluarkan kebijakan impor gula sebesar 11,49 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penetapan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi importasi gula berujung polemik.

Muncul tudingan tentang kriminalisasi meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.

Polemik semakin kencang pasca penyidik Kejagung mengakui belum menemukan aliran uang korupsi impor gula ke kantong Tom Lembong. Kendati demikian, pihak Kejagung menegaskan bahwa korupsi tidak melulu terkait aliran uang, apalagi jika kasusnya terkait dengan kebijakan.

"Apakah harus ada aliran dana dulu, baru disebut sebagai tindak pidana korupsi?" ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Di sisi lain, Bisnis pernah mencatat bahwa, indikasi kejanggalan dalam proses penerbitan izin importasi gula sejatinya telah menjadi sorotan sejak tahun 2017 lalu.

Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK dalam pemeriksaan Semeter 1/2017 menemukan sejumlah kejanggalan baik itu untuk importasi gula kristal putih alias GKP maupun gula kristal mentah atau GKM.

Pertama, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih tahun 2015-semester 1 2017 yang ditetapkan dalam persetujuan impor tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Kedua, persetujuan impor terhadap 1,69 juta ton selama tahun 2015-semester 1/2017 tidak melalui rapat koordinasi. Ketiga, penerbitan gula kristal mentah alias GKM kepada PT AG dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Perbesar

Sementara itu, pihak Kejagung menyebut perkara Tom Lembong terkait dengan pemberian izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Hasil rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Akan tetapi, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.”

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, menurut versi Kejagung, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tidak hanya itu, izin industri 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar. Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut. Dugaan kerugian negara lebih dari Rp400 miliar.

“Ada dua alat bukti lalu apa yang menjelaskan itu tentunya sudah disampaikan ada 90 orang saksi disitu sudah diperiksa. Kemudian ada surat ya ada keterangan ahli yang semuanya itu nanti tentu akan dibuka di persidangan," tegasnya.

Dukungan & Perlawanan Tom Lembong

Sementara itu, kubu Tom Lembong menyiapkan langkah untuk melawan Kejagung. Mereka bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka. "Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perbesar

Disisi lain, dukungan terhadap Tom Lembong mengalir dari para koleganya. Politikus Anies Baswedan menyinggung tentang negara kekuasaan saat merespons penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka korupsi importasi gula.

Anies semula menyebut tentang kedudukan Indonesia dalam UUD 1945. Dia ingin melihat apakah negara ini masih menerapkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) atau negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat).

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid," ujar Anies dalam cuitan di akun X resminya, Rabu lalu.

Anies dan Tom Lembong memiliki hubungan dekat. Tom merupakan figur penting di tim kampanye pada Pilpres 2024. Anies sangat terkejut ketika mendengar kabar Tom Lembong menjadi tersangka. Kendati demikian, sebagai warga negara dia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," tutur Anies.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016.

Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. "Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka.

"Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perlu diketahui, Tom Lembong ditetapkan tersangka lantaran diduga telah memberikan izin impor gula terhadap perusahaan swasta.

Diberitakan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

Adapun, kini Tom tengah menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk keperluan penyidikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Persetujuan Impor (PI) terhadap gula sejumlah 1,69 juta ton yang dikeluarkan Menteri Perdagangan sepanjang 2015 hingga semester I 2017 tak melalui rapat koordinasi. Persetujuan Impor gula tersebut tercatat dikeluarkan pada tiga masa Menteri Perdagangan era pemerintahan Joko Widodo, yakni Rachmat Gobel, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

Temuan ini merupakan salah satu butir penyimpangan bidang tertentu yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) era Jokowi. Laporan ini telah disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017. "Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan tata niaga impor menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis BPK dalam dokumen itu.

Impor gula sejumlah 1,69 juta ton bukan satu-satunya penerbitan PI yang bermasalah. Dalam laporan itu, BPK menemukan penerbitan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton juga tak didukung data analisis kebutuhan.

Di komoditas lain juga terjadi indikasi pelanggaran. BPK mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan).

Tak hanya penerbitan PI yang bermasalah, BPK menemukan jumlah alokasi impor untuk sejumlah komoditas sepanjang 2015 hingga semester I 2017 yang ditetapkan dalam PI tak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri. Komoditas itu yakni gula kristal putih (GKP), beras, sapi, dan daging sapi.

Kejaksaan Agung baru-baru ini menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Penetapannya sebagai tersangka menimbulkan syak wasangka sejumlah kalangan karena ia bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor gula dalam jumlah besar.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua kasus yang memang berpotensi merugikan negara. Langkah ini, menurut dia, perlu diambil untuk menghindari syak wasangka lembaga itu hanya menargetkan orang-orang tertentu. “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih,” ucap Khudori kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, alias Zulhas turut mengomentari kasus korupsi impor gula yang menjerat Mantan Perdagangan 2015--2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Zulhas menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berlangsung. Pihaknya pun tak ingin cawe-cawe lebih lanjut terkait kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung ini.

"Kan sudah di proses hukum, kita dukung lah prosesnya," kata Zulhas singkat pada media saat ditemui di di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Walau begitu, Zulhas yang merupakan mantan Menteri Perdagangan periode 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024 ini, enggan memberikan tanggapan banyak mengenai kasus yang menjerat Tom Lembong. Yang terang, pihaknya ingin proses hukum bisa berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015--2016.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10) mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

“Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

“Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

“PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.