JAKARTA - PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) emiten perternakan siap mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Probowo Subianto dengan mendatangkan sapi dari Australia.

Direktur Utama Estika Tata Tiara, Imam Subowo mengatakan perseroan telah mengimpor 6.000 sapi sampai dengan saat ini dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai denga akhir tahun 2024.

"Hari ini saja telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik Estika Tata Tiara dengan muatan 1.948 ekor sapi," kata Imam, dikutip Senin (11/4/2024).

Dia menambahkan, setelah sapi impor melewati masa karantina, tidak langsung dipasarkan tapi terlebih dahulu masuk pada masa pengemukan selama 110 hari ke depan sebelum dipasarkan.

"Langkah kami ini bagian dari upaya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah," ungkapnya.

Guna memastikan kelancaran impor sapi di 2024 dan biaya masa penggemukan perseroan telah menyiapkan belanja modal sepanjang tahun 2024 sebesar Rp350 miliar. "Sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman," ujar Imam.

Lebih lanjut, Sapi-sapi yang diimpor telah melewati uji kualitas dan kesehatan sapi guna memastikan sapi itu layak untuk program penggemukan di Indonesia. "Kami memilih sapi sapi jenis Brahman berkualitas terbaik dari peternak di Australia," ungkapnya.

Setelah melewati masa penggemukan dan panen tiba, Imam Subowo mengatakan perseroan akan memasarkan sapi sapi tersebut, langsung kepada para pedagang sapi.

"Perseroan saat ini berfokus utama pada usahanya yaitu penggemukan Sapi, dan mempersiapkan Cold Storage dengan Cold Chain terbesar yang saat ini terintegrasi dengn RPH kami," ujar Imam.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan hingga 2 juta sapi perah susu dan pedaging dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan, Kementerian Pertanian (Kementan) pemerintah membuka peluang pelaku usaha impor sapi untuk penuhi kebutuhan daging dan susu.

Sebanyak 140 perusahaan berkomitmen mengimpor 2 juta sapi dengan rincian 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Sebab itu, perseroan menyambut baik atas pencanangan program pemerintah, yaitu makan bergizi gratis, sehingga perseroan pun turut serta mendukung program tersebut.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) turut berpartisipasi dalam program makan berizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Caranya, emiten peternakan ini bakal mendapatkan sapi dari Australia untuk memenuhi kebutuhan. ​

Direktur Utama Estika Tata Tiara Imam Subowo menuturkan, sampai saat ini, BEEF telah mengimpor 6.000 sapi dan diperkirakan akan mencapai 7.500 sapi sampai dengan akhir tahun ini.

"Pada 2 November 2024, telah berlabuh kapal RPK Fresian Express dari Darwin Australia, untuk mengangkut sapi khusus milik BEEF dengan muatan 1.948 ekor sapi," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Imam menjelaskan setelah sapi impor melewati masa karantina, tidak langsung dipasarkan tapi terlebih dahulu masuk pada masa penggemukan selama 110 hari ke depan sebelum dipasarkan.

Setelah melewati masa penggemukan dan panen tiba, BEEF akan memasarkan sapi-sapi tersebut langsung kepada para pedagang sapi. Imam menegaskan, sapi yang diimpor telah uji kualitas dan kesehatan.

Untuk memperlancar proses impor dan biaya masa penggemukan sapi, BEEF telah menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sepanjang 2024 sebanyak Rp 350 miliar yang berasal dari kas internal dan pinjaman.

“Kami saat ini berfokus utama pada usahanya yaitu penggemukan sapi, dan mempersiapkan Cold Storage dengan Cold Chain terbesar yang saat ini terintegrasi dengan Rumah Potong Hewan kami," kata Iman.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan ada sekitar 60 perusahaan yang berminat mengimpor sapi untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan dan/atau perizinan terkait hal tersebut.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor sapi. Akan tetapi, pihak swasta yang berinvestasi untuk mengimpor sapi perah tersebut.

Dia berharap, bertambahnya populasi sapi akan berdampak pada ketersediaan susu dan daging yang bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga Indonesia tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi.

Sudaryono juga berharap swasta bisa segera proses mendatangkan sapi dalam 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program tersebut.

Dadan menjelaskan, penyusunan organisasi Badan Gizi Nasional sudah selesai. Pihaknya sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima bulan Desember. Tercatat ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan ditujukan untuk Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Meski begitu, Dadan belum bisa memastikan berapa harga per porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, sebanyak 50-60 perusahaan sudah menyatakan komitmen mengimpor sapi hidup untuk memasok daging dan susu perah program makan bergizi gratis.

Ia menuturkan, perusahaan-perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri.

"Ada beberapa, ada beberapa perusahaan. Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu, yang sapi untuk daging juga sama segitu," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Komitmen tapi ya, artinya belum ada satu pun perusahaan yang mendatangkan sapinya," imbuhnya.

Sudaryono tidak memungkiri, minat itu sedikit banyak dipengaruhi oleh program makan bergizi gratis yang bakal dimulai pada Januari tahun depan.

Mereka merasa mendapat jaminan bahwa sapi-sapi yang didatangkan itu dibutuhkan untuk memasok daging dan susu segar.

"Karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizi, kan di masa depan besar, ya. Sehingga itu kan satu peluang juga dilihat oleh beberapa investor melihat peluang itu," ucapnya.

Kendati begitu Sudaryono menekankan, pihak yang mengimpor sapi bukan pemerintah. Ia menyatakan, pembuat kebijakan hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk berpartisipasi berbisnis dan mendatangkan sapi hidup ke Indonesia.

Dengan begitu di masa depan, Indonesia tidak perlu mengimpor daging dan susu sapi dari luar negeri.

"Untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri, sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi," beber Sudaryono.

Terkait targetnya, ia berharap terealisasi secepatnya atau minimal sudah ada pengiriman (shipment) dalam tiga bulan pertama.

"Mungkin dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama, kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor," jelas Sudaryono.

Sebagai informasi, Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," beber Dadan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wamentan Ungkap Ada 60 Perusahaan Minat Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/15251511/wamentan-ungkap-ada-60-perusahaan-minat-impor-sapi-untuk-program-makan?page=all#page2.

Jakarta -

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan soal asal negara impor sapi perah yang akan digunakan untuk mendukung program susu gratis pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Sudaryono, negara asal impor sapi perah bisa disesuaikan. Kementan akan menyerahkan keputusan memilih negara asal impor kepada masing-masing perusahaan pengimpor.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, (misalnya) Meksiko, Brasil, dan seterusnya," ujar Sudaryono usai menghadiri peluncuran buku peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang bisa disesuaikan gitu. Jadi kita kembalikan kepada pengusahanya, kepada perusahaannya. Ya kan dia yang mau pelihara gitu. Jadi tentu saja tidak kita harus begini, harus begitu, karena itu mereka investasi, mereka mendatangkan investasi, mau mendatangkan sapi hidup di Indonesia, memelihara, memberdayakan sapi hidup di Indonesia," jelasnya.

Sehingga Kementan sifatnya hanya membantu teknis birokrasi, perizinan maupun dukungan untuk penyediaan lahan.

Sudaryono juga mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 46 perusahaan menyatakan komitmen menjadi mitra pemerintah dalam impor sapi perah untuk program susu gratis.

Perusahaan itu terdiri dari perusahaan lokal maupun koperasi. Komitmen jumlah impor sapi pun beragam mulai dari ribuan hingga ratusan ribu ekor.

"(Ada) 46 (perusahaan) kalau enggak salah ya? Iya, ada

Ada yang komitmen ke 100.000 ekor, ada yang 50.000 ekor, ada yang 5.000. ada perusahaan lokal, kooperasi yang juga mau datangkan sekian ratus gitu. Jadi beragam, beragam," ungkap Sudaryono.

"Totalnya komitmennya sudah 1,3 juta. Komitmennya, belum ada yang datang ya, 1,3 juta ekor," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Diketahui, program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis.

Namun pemerintah terkendala suplai susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan soal asal negara impor sapi perah yang akan digunakan untuk mendukung program susu gratis pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Sudaryono, negara asal impor sapi perah bisa disesuaikan. Kementan akan menyerahkan keputusan memilih negara asal impor kepada masing-masing perusahaan pengimpor.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, (misalnya) Meksiko, Brasil, dan seterusnya," ujar Sudaryono usai menghadiri peluncuran buku peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang bisa disesuaikan gitu. Jadi kita kembalikan kepada pengusahanya, kepada perusahaannya. Ya kan dia yang mau pelihara gitu. Jadi tentu saja tidak kita harus begini, harus begitu, karena itu mereka investasi, mereka mendatangkan investasi, mau mendatangkan sapi hidup di Indonesia, memelihara, memberdayakan sapi hidup di Indonesia," jelasnya.

Sehingga Kementan sifatnya hanya membantu teknis birokrasi, perizinan maupun dukungan untuk penyediaan lahan.

Sudaryono juga mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar 46 perusahaan menyatakan komitmen menjadi mitra pemerintah dalam impor sapi perah untuk program susu gratis.

Perusahaan itu terdiri dari perusahaan lokal maupun koperasi. Komitmen jumlah impor sapi pun beragam mulai dari ribuan hingga ratusan ribu ekor.

"(Ada) 46 (perusahaan) kalau enggak salah ya? Iya, ada

Ada yang komitmen ke 100.000 ekor, ada yang 50.000 ekor, ada yang 5.000. ada perusahaan lokal, kooperasi yang juga mau datangkan sekian ratus gitu. Jadi beragam, beragam," ungkap Sudaryono.

"Totalnya komitmennya sudah 1,3 juta. Komitmennya, belum ada yang datang ya, 1,3 juta ekor," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Diketahui, program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis.

Namun pemerintah terkendala suplai susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disiapkan pemerintah untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Masing-masing punya pertimbangan yang perlu dimatangkan.

BUMN itu di antaranya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Ulasan tentang dua BUMN yang disiapkan untuk IPO, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (11/10/2024):

Program Mustahil Prabowo: Impor 1,5 Juta Sapi Perah

Wacana impor 1,5 juta sapi perah dinilai sulit atau bahkan mustahil terwujud untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Impor Sapi telah menjadi wacana menjelang pergantian presiden dari Joko Widodo – Ma`ruf Amin ke Prabowo – Gibran. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung produksi susu sebagai bagian dari program tersebut.

Di tengah wacana itu, pengamat pertanian menyebut bahwa rencana importasi ini akan sulit direalisasikan. Pemerintah dinilai akan lebih memilih mendatangkan langsung susu sapi, alih-alih sapi perah jutaan ekor.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kemungkinan besar impor sapi perah dengan jumlah jumbo itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, Dwi memperkirakan pemerintah akan mengimpor susu sapi dalam jumlah yang jumbo.

Dia memandang, sampai saat ii belum jelas instansi mana yang akan memelihara 1,5 juta sapi impor tersebut. Pun bila ada, dia mempertanyakan kemampuan hitung-hitungan untung rugi dalam pemeliharaan sapi perah impor di Indonesia.

Kesiapan IPO BUMN; Inalum Tunggu Investor, PHE Fokus Genjot Produksi

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa rencana IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter Kuala Tanjung, Sumatera Utara. “Ada dua calon yang sudah kita seleksi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Kartika menjelaskan bahwa Kementerian BUMN telah mematangkan final investment decision (FID) untuk menjalankan proyek peningkatan kapasitas produksi itu.

Sementara untuk PHE, tambah pria yang disapa Tiko itu, ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan sebelum nantinya dipertimbangkan untuk menggelar IPO.

PHE saat ini sedang difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan merger and acquisition (M&A) di luar negeri.

Ambisi Besar Prabowo – Gibran Bangun 15 Juta Hunian Terjangkau Dalam 5 Tahun

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membangun 15 juta unit hunian dalam periode 2024—2029. Rencananya, setiap tahunnya, Prabowo bangun 3 juta hunian dengan perincian 1 juta berada di perkotaan dan 2 juta berada di perdesaan.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun dan rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dia menilai masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Mengejar Target Belanja Produk Lokal

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, capaian realisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang telah dibelanjakan kementerian/lembaga mencapai Rp483 triliun per 16 September 2024.

“Baru 41,7% dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di SiRUP [Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan] yang mencapai Rp1.159 triliun,” kata Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN, Selasa (8/10/2024).

Menperin mengatakan, masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Dia pun yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi.

Untuk mempercepat penyerapan, pemerintah telah mendorong sistem peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang juga sudah terbentuk. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, hingga pemberian penghargaan kinerja P3DN pun sudah dilakukan.

Serupa tapi Tak Sama antara Kasus BREN dan CUAN dengan Asabri & Jiwasraya

PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) tengah dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena adanya indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar di saham. Kasus yang mirip tapi tak sama dengan PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, praktik perdagangan semu atau manipulasi pasar saham adalah tindakan yang dilarang.

Hal itu dipaparkan pada Bab XI. Isinya soal berbagai larangan kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Ketentuan tersebut melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di Bursa karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mendukung langkah pemerintah mengimpor 1 juta sapi perah untuk lima tahun ke depan di pemerintahan Prabowo Subianto.

Teguh mengatakan, untuk meningkatkan produksi susu, salah satunya harus mengimpor sapi. Terlebih, pemerintahan Prabowo nantinya memiliki program makan bergizi gratis yang memerlukan pasokan susu.

“Cuma tahapannya enggak gampang. Mengimpor sapi kan butuh makan, butuh dipelihara, teknisnya gimana. Tapi bahwa pikiran-pikiran Pak Prabowo ini (impor sapi), saya katakan ‘yes’. Cuma ini kan teknisnya harus diselesaikan oleh menteri ke bawah, enggak usah presiden,” kata Teguh di sela acara “Persembahan Gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi” di Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Syaratnya, lanjut Teguh, pemerintah harus menyiapkan lahan dan infrastruktur untuk menampung sapi-sapi impor tersebut.

“Syarat untuk sapi perah itu nomor 1 air, nomor 2 air, nomor 3 air. Memang harus terpilih daerah-daerah yang memiliki potensi air yang cukup. Nah, inilah ya itu tugasnya dari pemerintah, mana-mana yang mau dikembangkan,” kata Teguh.

Teguh juga mengingatkan bahwa susu merupakan produk yang cepat basi. Oleh karena itu, pengembangan harus terintegrasi.

Di sisi lain, Teguh juga berharap agar peternakan sapi perah nasional harus dibangun.

“Karena apa? Ketergantungan kita kepada impor ini juga sangat merugikan, kan. Padahal potensi untuk pengembangan di Tanah Air sangat besar,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada sekitar 36 perusahaan atau koperasi yang berkomitmen memasok sapi impor ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan dan koperasi yang sudah komitmen memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Sudaryono mengatakan, perusahaan-perusahaan itu ada yang dari luar negeri dan dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementan, menyiapkan lahan sekitar 1,5 hektar untuk menampung sapi-sapi impor tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mendukung langkah pemerintah mengimpor 1 juta sapi perah untuk lima tahun ke depan di pemerintahan Prabowo Subianto.

Teguh mengatakan, untuk meningkatkan produksi susu, salah satunya harus mengimpor sapi. Terlebih, pemerintahan Prabowo nantinya memiliki program makan bergizi gratis yang memerlukan pasokan susu.

“Cuma tahapannya enggak gampang. Mengimpor sapi kan butuh makan, butuh dipelihara, teknisnya gimana. Tapi bahwa pikiran-pikiran Pak Prabowo ini (impor sapi), saya katakan ‘yes’. Cuma ini kan teknisnya harus diselesaikan oleh menteri ke bawah, enggak usah presiden,” kata Teguh di sela acara “Persembahan Gelar Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi” di Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Syaratnya, lanjut Teguh, pemerintah harus menyiapkan lahan dan infrastruktur untuk menampung sapi-sapi impor tersebut.

“Syarat untuk sapi perah itu nomor 1 air, nomor 2 air, nomor 3 air. Memang harus terpilih daerah-daerah yang memiliki potensi air yang cukup. Nah, inilah ya itu tugasnya dari pemerintah, mana-mana yang mau dikembangkan,” kata Teguh.

Teguh juga mengingatkan bahwa susu merupakan produk yang cepat basi. Oleh karena itu, pengembangan harus terintegrasi.

Di sisi lain, Teguh juga berharap agar peternakan sapi perah nasional harus dibangun.

“Karena apa? Ketergantungan kita kepada impor ini juga sangat merugikan, kan. Padahal potensi untuk pengembangan di Tanah Air sangat besar,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada sekitar 36 perusahaan atau koperasi yang berkomitmen memasok sapi impor ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto.

“Terakhir ada sekitar 36 perusahaan dan koperasi yang sudah komitmen memasukkan sapinya ke Indonesia,” kata Sudaryono usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Sudaryono mengatakan, perusahaan-perusahaan itu ada yang dari luar negeri dan dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementan, menyiapkan lahan sekitar 1,5 hektar untuk menampung sapi-sapi impor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diperkirakan merogoh kantong cukup dalam untuk merealisasikan wacana impor sapi yang digadang-gadang untuk program makan bergizi gratis pada kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian meminta agar pemerintah perlu menghitung ulang melalui pengkajian mendalam serta mengikuti kaidah ilmiah untuk menjadi negara swasembada. Pemerintah juga diharapkan tidak tergesa-gesa untuk menjadi swasembada.

“Meski ada yang bilang program ini harus trial and error, tetapi trial and error-nya jangan mengorbankan uang rakyat yang banyak,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Seperti diketahui, pemerintah akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi hingga 2029 mendatang. Jika tiap sapi seharga Rp 50 juta, Eliza memperkirakan maka setidaknya anggaran yang dibutuhkan untuk impor mencapai Rp75 triliun.

Kendati demikian, Eliza menilai tidak ada yang salah dengan niat mulia swasembada dari Presiden Terpilih. “Jika dikebut hanya untuk memenuhi makan bergizi gratis, ini perlu dikawal dan dikritisi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan batasan anggaran per porsi Rp15.000 per hari per anak, maka dalam menu program makan bergizi gratis tidak bisa daging sapi lantaran harganya yang mahal.

Di sinilah, kata dia, pentingnya perencanaan menu yang dapat memenuhi gizi dengan mengenalkan diversifikasi pangan dan disesuaikan dengan konteks lokal sesuai potensi lokal.

“Jangan sampai anak-anak di kawasan pesisir malah terus dikasih daging sapi atau ayam, semestinya mereka didorong mengkonsumsi ikan agar hasil tangkap nelayan sekitar itu terserap dan nelayan mendapatkan harga yang berkeadilan karena ada kepastian pasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Badan Gizi Nasional juga memainkan peranan krusial dalam memetakan menu yang sesuai dengan konteks lokal sehingga dapat membangun backward linkage yang solid karena membangun local supply chain.

Adapun dalam program makan bergizi gratis, pemerintah juga ingin melengkapi asupan gizi dengan memberikan susu. “Seperti kita ketahui, pemenuhan susu domestik 80% masih dari impor untuk bisa memenuhi kebutuhan itu minimal butuh 2 juta ekor sapi perah,” tuturnya.

Tercatat saat ini, populasi sapi perah pada 2022 masih sekitar 507.000 ekor, yang didominasi usaha kecil peternakan rakyat yang memiliki keterbatasan modal dan implementasi teknologi. “Kita perlu realistis dalam membuat target,” ujarnya.

Eliza juga menyoroti adanya risiko sapi impor yang tidak berkembang dengan baik. Apalagi, perubahan iklim yang dapat mempercepat penyebaran penyakit yang merugikan peternak seperti penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut dia, turunnya populasi sapi perah akibat PMK semestinya menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk mengelola sapi perah dengan serius. Untuk itu, diperlukan manajemen yang baik dalam mengembangkan peternakan sapi perah, mulai dari desain kandang, pemilihan teknologi pemerahan, dan kondisi lahan untuk peternakan.

Diikuti dengan uji kualitas susu sapi, manajemen kebersihan kandang, manajemen pakan, monitoring penyakit hewan, dan skema mitigasi risiko ketika ada penyakit.

“Apa jadinya jika pemerintah sudah mengimpor begitu besar sapi perah, namun ketika sudah tiba di Indonesia sapi tersebut tidak produktif dan sakit akibat kesalahan manajemen. Ini akan menjadi kerugian besar,” tuturnya.

Menurutnya, jika melibatkan peternak lokal, maka akan menggerakkan perekonomian lokal dan memberikan kepastian pasar terhadap peternak.

Adapun, jika perusahaan besar menjalin kemitraan dengan peternak, maka ini akan terjadi transfer knowledge sehingga peternak bisa meningkat. “Ini membutuhkan pendmpingan dan insentif untuk perusahaan yang bermitra dengan peternak lokal,” tandasnya.