JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melakukan kajian untuk penurunan harga tiket pesawat. Hal ini dengan mengukur komponen pembentukan harga tiket yang dapat dikurangi agar harga tiket pesawat bisa lebih murah.

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Wisnu Sindhutrisno mengatakan, harga tiket pesawat sebetulnya bisa turun sebesar 25-40% dari harga saat ini. Akan tetapi memerlukan relaksasi pajak hingga penurunan harga avtur.

"Dengan mempertimbangkan inflasi dan lain-lain mungkin bisa paling tidak harga tiket pesawat itu lebih murah 60-75% dari harga saat ini. Tentu kalau kembali seperti harga sebelum pandemi tidak bisa dengan kondisi yang sekarang," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jumat (20/9/2024).

Baca Juga: Menhub Sebut Harga Tiket Pesawat Hanya Bisa Turun 10%

Lebih lanjut, Wisnu memaparkan ada beberapa komponen tiket pesawat yang harusnya bisa dikurangi. Seperti harga avtur, pengenaan pajak di sektor penerbangan, hingga retribusi bandara. Komponen-komponen tersebut jika dikurangi maka menurutnya harga tiket pesawat bisa turun hingga 40%.

Wisnu memberikan contoh, harga avtur di Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura bahkan punya selisih sekitar Rp4-5 ribu per liternya. Hal ini yang membuat tarif penerbangan Jakarta ke Singapura kadang relatif lebih murah ketimbang tarif penerbangan ke destinasi wisata di dalam negeri.

"Avtur kita lebih mahal Rp4-5 ribu dibandingkan dengan Singapura, itu sedang kita usahakan (diturunkan harga), kemudian komponen pajak dengan Kementerian Keuangan juga intensif kita diskusikan, mana yang bisa disesuaikan," tambahnya.

Baca Juga: Ini Biaya-biaya yang Disisipkan Bikin Harga Tiket Pesawat Mahal

Pada kesempatan tersebut, Wisnu mengungkapkan, berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Satgas penurunan tiket pesawat yang dibentuk Pemerintah, kemungkinan harga tiket pesawat baru bisa diturunkan pada awal tahun 2025 mendatang.

Wisnu berharap dengan adanya penurunan harga tiket pesawat ini bisa mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Mengingat Indonesia negara kepulauan, sehingga kehadiran transportasi udara memegang peran penting untuk kemajuan industri pariwisata.

"Mudah - mudahan dalam paruh ke-4 ini harga tiket pesawat sudah bisa turun atau paling tidak awal tahun 2025, itu akan menyebar pergerakan wisatawan ke Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih menunggu sinkronisasi aturan terkait pengawasan terhadap ekspor pasir laut. Diketahui, pemerintah telah kembali mengizinkan ekspor pasir hasil sedimentasi laut, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023.

Adapun aturan turunan diregulasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 tahun 2024 yang akan mulai berlaku pada 10 Oktober 2024.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 33/2023 juga diatur tentang pengelolaan hasil sedimentasi di luat, yang salah satunya berisi ketentuan surat rekomendasi kepada Menteri.

?Ekspor pasir laut itu kita ikuti ketentuannya, ada Permen KKP, kemudian Permendag,? kata Askolani, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (20/9/2024).

Kandungan sedimentasi laut menjadi fokus pengawasan Bea Cukai, mengingat tidak semua material yang terdapat dalam sedimen laut dapat diekspor.

?Sedimen saja boleh, cuma kalau ternyata dominan silikanya ya ga bisa,? terangnya.

Ia menambahkan nantinya akan ada tim bersama yang dibentuk. Tim bersama itu kemudian akan mengawasi implementasi kebijakan ekspor pasir laut.

"Kalau mereka (tim bersama) nanti sudah bilang oke, ini sedimen, baru boleh go, diekspor. Kalau kemudian itu dominan pasir silika, nggak boleh diekspor," ujarnya

Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencatat 66 perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan surat izin pemanfaatan pasir hasil sedimentasi di laut.
Menanggapi hal itu, Askolani mengaku tidak mengetahuinya.

"Nanti akan ada tim bersama itu ngecek di tiap titik sehingga satu tim bersama itu harus sepakat, bahwa ini layak atau tidak diekspor," tegasnya.

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Consortium Agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy. Moment tersebut yang diselenggarakan pada event Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC), baru-baru ini.

Baca Juga: 10 Tahun Jabat Presiden, Jokowi Heran Investasi Pembangkit Panas Bumi Masih Lambat

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar geothermal, diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24 ribu Mega Watt. Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau.

"Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Jokowi.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 Giga Watt atau setara dengan 93 ribu MW. Di mana 13,7 GW atau 15 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan mengandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Baca Juga: Bahlil Ramal Investasi Panas Bumi Tembus Rp133 Triliun di 2024

Menurut Edwin kerja sama antara PLN IP dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Adapun yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emission," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan, kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan Dunia," Kata Jufli.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tekankan soal kuatnya kepentingan organisasi raksasa dalam rezim kesehatan internasional atau asing yang akan mengancam keberadaan budaya tembakau di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang bersumber dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Padahal, Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi FCTC. Di samping itu, negara-negara lainnya juga tidak memiliki pertanian maupun tenaga kerja tembakau seperti di Tanah Air. Diketahui, salah satu ketentuan RPMK yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan RI ini mendorong penerapan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan di Indonesia.

Baca Juga: DPR Minta PP 28/2024 dan RPMK Ditinjau Ulang

Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Misbakhun mengakui adanya kegagalan dalam menyampaikan pentingnya isu tembakau terhadap kepentingan nasional. Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.

Misbakhun menyoroti aspek pertimbangan lain yang substansial dalam industri hasil tembakau, seperti penghidupan petani dan pekerja yang ikut mendorong agrikultur dan ekosistem pertanian yang kuat, yang sayangnya masih belum disoroti sepenuhnya oleh negara.

"Kita selama ini ikut dalam sebuah frame besar yang membicarakan isu tembakau itu seolah hanya (soal) kesehatan semata. Ada isu kesehatan, iya. Tapi tidak boleh kemudian dia menjadi dominan menekan sektor pertembakauan ini. Inilah mengapa saya anggap kita gagal melakukan konsolidasi soal pertembakauan," ungkap Misbakhun dalam Halaqah Nasional Masyarakat Sipil Dan Pemerintah "Telaah Kritis RPMK 2024 tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik" di Jakarta belum lama ini.

Misbakhun menilai, selama ini tembakau selalu dijadikan komoditas yang dianaktirikan disaat negara mendapatkan banyak manfaat dari sektor ini. Semestinya, negara melindungi tembakau dan kembali pada kepentingan nasional yang fokus pada tembakau sebagai komoditas utama nasional. Misbakhun menekankan juga adanya intervensi asing dan organisasi anti tembakau yang ingin menekan sektor tembakau melalui regulasi kesehatan seperti PP 28/2024 dan RPMK.

"Dengan isu yang dibawa melalui PP 28/2024, itu kita sudah kocar-kacir. Padahal, kalau menurut saya PP 28 ini jelas sekali adalah konsolidasi kelompok anti tembakau dan intervensi asing yang ingin menyampaikan bahwa tembakau itu hanya berkaitan dengan kesehatan semata. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita," tegasnya.

Melalui diskusi ini, Misbakhun tekankan masa depan industri hasil tembakau yang boleh dikatakan menjadi satu-satunya industri nasional yang tersisa di tengah gempuran intervensi asing. Maka dari itu, Misbakhun ingatkan kembali negara harus hadir dalam regulasi yang rasional dari tata cara dan mekanisme penyusunan UU. Karena jika PP 28/2024 dan RPMK semua proporsinya hanya menyangkut kesehatan, maka imbasnya akan terjadi pada industri yang mengalami kontraksi.

Dia berpesan bahwa pemerintah harus adil, di mana stakeholder dalam komoditas tembakau ini juga harus ditempatkan dalam proporsi yang objektif, tidak hanya melihat tembakau dengan single issue soal kesehatan sebagai alasan. ?Karena ada peran tembakau yang luar biasa, ada hak buruh, petani, dan lainnya yang harus dijaga dan dilindungi nasibnya karena melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah amanat konstitusi," jelasnya.

Baca Juga: Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik

Melihat sisi tatanan hukum, Pakar Hukum Universitas Trisakti Ali Rido menggarisbawahi adanya intervensi asing yang menjadikan proses dan konteks dari regulasi pertembakauan menjadi rancu. "Jadinya kita ragu apakah sebenarnya kita sudah berdaulat dari aspek hukum atau tidak. Makanya kami masih coba uji juga dalam RPMK ini bagaimana," imbuhnya.

Ali menjelaskan ruang lingkup materi dari RPMK sudah cukup jauh melenceng dari aturan di atasnya yaitu PP 28/2024. Sehingga jika Kemenkes ingin membuat aturan teknis turunan, maka sudah semestinya mengacu pada PP 28/2024. Namun, RPMK malah mendorong ketentuan pengaturan yang meluas dan semakin ketat, melebihi aturan acuannya.

Berdasarkan aturan ini, Ali melihat adanya perluasan substansi yang tidak tercantum di PP 28/2024 namun sengaja dibuat di RPMK. Salah satu aturan yang menjadi rancu di RPMK adalah terkait standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tidak menemukan titik terang dengan rencana aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa RPMK ini memiliki banyak penjelasan yang tidak efektif dan juga tidak efisien untuk dijalankan.

"Poin saya yang terakhir itu, RPMK itu adalah hegemoni. Ini perlu diformulasi agar sebelum disahkan bisa mengakomordir berbagai aspek mengenai perundang-undangan. Jadi mudah-mudahan ini pandangan yang murni dari aspek hukum agar objektivitasnya bisa diuji," kata dia.

JAKARTA - Tri Winarno resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) per hari ini, Jumat (20/9/2024). Dia menggantikan posisi Bambang Suswantono, yang sebelumnya menduduki kursi Plt. Dirjen Minerba sejak awal September 2023 sekaligus Inspektur Jenderal Kementerian ESDM.

Sebagai Dirjen Minerba baru, Tri Winarno tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp4,02 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Baca Juga: Sah! Tri Winarno Resmi Dilantik Bahlil Jadi Dirjen Minerba

Hal itu diketahui dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pria yang akrab disapa TW itu memiliki dua bidang tanah di Kabupaten/Kota Bekasi yang masing-masing bernilai Rp724,58 juta dan Rp35juta.

Selain itu, pria lulusan 3 Teknik Pertambangan Technische Universit�t Bergakademie Freiberg, Jerman itu juga punya tiga bidang tanah di Kabupaten/Kota Bantul, satu diantaranya merupakan hasil warisan dengan nilai Rp205,16 juta. Sementara dua lainnya bernilai Rp66,4 juta dan Rp139,6 juta.

Dengan demikian, total tanah dan bangunan yang dimiliki Tri Winarno hingga tahun 2023 lalu itu mencapai sekitar Rp1,17 miliar.

Baca Juga: Digeledah KPK, Begini Situasi Terkini Kantor Ditjen Minerba di Tebet

Kemudian pada kategori alat transportasi dan mesin, Tri Winarno memiliki tiga unit sepeda motor, yakni Honda Vario Tahun 2017 senilai Rp8,5 juta, Honda Supra Tahun 2016 Rp6,25 juta, serta Yamaha Mio tahun 2017 yang bernilai Rp7 juta.

Ia diketahui juga memiliki mobil Jeep Tahun 2017 yang ia beli sendiri dengan harga Rp350 juta. Sehingga, nilai kendaraan yang ia miliki secara kumulatif mencapai Rp371,75 juta.

Di luar kendaraan dan tanah/bangunan, Tri Winarno juga memiliki kategori harta bergerak lainnya senilai Rp155,5 juta, surat berharga Rp41,17 juta, serta kas dan setara kas Rp2,28 miliar.

Secara total, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno hingga tahun 2023 lalu punya harta kekayaan senilai Rp4,02 miliar sesuai yang dilaporkan ke LHKPN.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengucapkan syukur lantaran sudah kembali berkantor di lantai 3 Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan. Arsjad kembali beraktivitas di Menara Kadin sejak Rabu kemarin (18/9/2024), meski sebelumnya sempat diusir oleh oknum yang ditengarai dari pihak Anindya Bakrie.

"Alhamdulillah, sore tanggal 18 September saya sudah bisa kembali ke lantai 3 Menara Kadin," ucap Arsjad melalui akun media sosialnya @arsjadrasjid, Jumat (20/9/2024).

Baca Juga: Kadin Daerah Buka Suara Soal Dualisme: Ini Bukan Masalah Arsjad atau Anin

Arsjad pun mengungkapkan kegiatannya di Menara Kadin, yaitu menerima kunjungan tamu dari Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Hasannudin, Makasar, Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dilangsungkan pada Kamis kemarin, 19 September 2024.

"Dan di tempat ini, kemarin saya menerima Ibu Bapak dari Majelis Wali Amanat (MWA) @hasanuddin_univ untuk berdiskusi tentang kolaborasi kampus dan Kadin Indonesia," jelas Arsjad.

Lebih lanjut, Arsjad mengungkapkan kantor Sekretariat Kadin di Menara Kadin adalah tempat resmi organisasinya memberikan pelayanan dan bekerja. Dia menegaskan, kegiatan Kadin tetap berjalan normal dan untuk sementara dirinya tidak menampik telah menyiapkan kantor lainnya.

"Untuk sekarang kami sudah business as usual. Namun, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bekerja, mayoritas kami siapkan kantor sementara," tegas Arsjad.

Sebelumnya, Sejak Minggu (15/9/2024) kemarin, kantor Kadin Indonesia yang berlokasi di lantai 3, 24, dan 29 tidak bisa diakses karena dihalangi masuk oleh oknum tidak dikenal.

Baca Juga: Indef Tegaskan Kisruh Dualisme Kadin Bisa Hambat Investasi

Arsjad menjelaskan, sejak kali pertama menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, pihaknya telah mengecek status dari kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin. Kantor Kadin yang berlokasi di lantai 24 dan 29 tersebut merupakan warisan dari Ketua Umum dan pengurus sebelumnya.

"Menurut cerita, waktu itu ada term antara Kadin dan investor, kemudian dibangun Gedung Menara Kadin. Kadin dapat 2 lantai, di lantai 24 dan 29," ujar Arsjad.

Seyogyanya, kata dia, status Gedung Menara Kadin dan kantor di kedua lantai tersebut menjadi milik bersama semua anggota Kadin dan bukan milik Grup atau keluarga Bakrie. Untuk kantor tersebut, banyak di antara pengusaha dan perusahaan yang menjadi anggota Kadin turut menyumbang untuk operasional.

"Harusnya kantor itu milik bersama, milik semua anggota Kadin. Tetapi, hari ini, kami tidak diperbolehkan masuk," katanya.

JAKARTA - Industri pipa baja seamless (pipa baja tanpa sambungan) untuk memenuhi permintaan industri minyak dan gas (migas) benar-benar sangat menjanjikan. Hal ini dikatakan oleh CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan.

"Hanya saja, perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN ) yang saat ini berlaku dinilai masih belum berpihak pada produsen pipa baja seamless dalam negeri," kata Hendrik di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Menurut dia, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor pipa baja seamless senilai Rp15 triliun per tahun. Kebutuhan akan produk pipa baja seamless juga terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

Dijelaskan Hendrik, permintaan pipa baja seamless untuk industri migas di dalam negeri, saat ini sebesar 500.000 ton per tahun. Demi kebanggaan dengan produk dalam negeri dan upaya efisiensi, menurut Hendrik, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memposisikan dan mengoptimalkan kemampuan serta kapasitas produsen pipa baja seamless dalam negeri.

"Tujuannya agar produsen pipa baja seamless menjadi pemain kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar secara lebih mandiri," tuturnya.

"Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless," tambah Hendrik.

Ia mengharapkan, pemerintah dan stakeholder lainnya perlu memposisikan industri pipa baja nasional seamless agar menjadi tuan di negeri sendiri yang mandiri. Hendrik mengungkapkan, keberpihakan pemerintah diakui belum sepenuhnya tercermin terhadap industri pipa baja nasional.

"Hal tersebut dapat dilihat dalam hal perhitungan tingkat capaian TKDN untuk produk pipa baja seamless yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Sejauh ini, tingkat capaian sertifikat TKDN untuk pipa baja seamless yang mengacu dari Data Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri P3DN," jelasnya.

Inerco merupakan perusahaan berpengalaman dalam perdagangan pipa baja di Indonesia yang sejak didirikan pada 12 Agustus 2008, perusahaan ini berfokus pada penjualan produk pipa ERW dan pipa seamless untuk pengeboran dan distribusi minyak dan gas.

Pelanggan utamanya adalah perusahaan minyak dan gas kelas atas seperti Chevron, Pertamina, dan lainnya. Saat ini, Inerco sedang memperjuangkan kepada pemerintah agar target TKDN bisa mendapat lampu hijau sehingga berdampak pada kebanggaan produk dalam negeri dan penghematan Rp15 triliun.

JAKARTA - Dibukanya kembali ekspor pasir laut dan hasil sedimen laut setelah ditutup selama 20 tahun, belakangan menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, bahwa ekspor tersebut bukan terkait pasir laut, melainkan sedimenlah yang menjadi bahan ekspor.

"Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan .. Kalau diterjemahkan pasir, beda loh ya. Sedimen itu beda. Meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimen," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sebagai revisi aturan ekspor pasir dan hasil sedimentasi laut. Aturan yang merevisi untuk kedua kalinya atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dimaksud mengatur jenis-jenis pasir laut dan hasil sedimentasi laut yang kini mulai dilarang untuk diekspor.

Dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ketentuan ekspor jenis pasir laut berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang dilarang yakni Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran tertentu.

Lantas siapa saja yang menjadi pasar pasir laut asal Indonesia. Tercatat, Indonesia pernah mengekspor jutaan ton pasir laut yang masuk ke dalam kode HS 2505.90.000 ke beberapa negara.

Setidaknya ada 3 negara yang membeli pasir laut dari Indonesia. Ekspor pasir laut kembali menjadi sorotan, padahal bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Jutaan pasir laut yang dikeruk dari Indonesia, pernah mengalir masuk ke beberapa negara.

Ini daftar 3 negara tujuan ekspor pasir laut dari Indonesia

1. Singapura

Berdasarkan data dari Trademap.org, nilai ekspor komoditas yang masuk dalam kode HS 2505.90.000 (pasir alam dari segala jenis, diwarnai maupun tidak (tidak termasuk pasir silika, pasir kuarsa]) menyentuh 3,8 juta ton dengan nilai transaksi USD9,6 juta pada 2023.

Singapura menjadi negara tujuan ekspor pasir laut Indonesia saat itu, dimana nilainya mencapai 3,6 juta ton atau senilai USD8,8 juta. Meski saat itu sudah ada 2 aturan larangan penjualan pasir laut ke luar negeri, namun praktik ekspor masih berjalan.

Kembali Singapura menjadi importir terbesar dengan volume pembelian 2,8 juta ton pada 2004 dengan nilai USD5,5 juta. Puncak ekspor pasir laut Indonesia terjadi pada 2006 yang nilainya mencapai USD22,4 juta untuk kemudian berbalik merosot di 2007 menjadi USDUSD3,57 juta.

Lalu turun drastis pada 2008 menjadi USD80.000 dan USD198.000 pada 2009. Dilansir Reuters, Singapura adalah konsumen setia dari tahun 1997 ? 2002 dengan impor lebih dari 53 juta ton per tahunnya, sebelum akhirnya dilarang pada tahun 2002.

Pada tahun tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup menyepakati keputusan penghentian sementara ekspor pasir laut. Meski praktiknya masih tetap terjadi ekspor pasir laut.

2. Malaysia

Negara Asia lain yang menjadi tujuan ekspor pasir laut Indonesia yakni tetangga serumpun Malaysia. Penjualan paling besar ke Malaysia terjadi pada 2005 dengan pengiriman 116.311 ton dan nilai penjualan USD222.000.

3. China

Selanjutnya ada China yang juga menampung pasir laut asal Indonesia. Dimana Penjualan tertinggi ke China terjadi pada 2003 dengan volume 129.700 ton atau senilai USD454.000. Adapun China kini sedang giat membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan demi kepentingan militer.

JAKARTA - Vinilon Group, perusahaan terkemuka di bidang solusi perpipaan meluncurkan Pipa Vinilon KRAH di ajang Indo Water Expo & Forum 2024 yang digelar 18-20 September di JIExpo Kemayoran Jakarta. Sebagai satu-satunya produsen Pipa KRAH berlisensi di Indonesia, Vinilon Group menghadirkan solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan air.

Pipa Vinilon KRAH mempunyai lisensi dari KRAH GmbH Jerman yang memenuhi uji kualitas sesuai standar internasional DIN16961, EN13476, ASTM F894, dan ISO9969. Pipa ini memiliki dinding berstruktur yang memberikan kekuatan dan daya tahan ekstra, serta mempunyai daya tahan hingga 100 tahun.

Sistem perpipaan Vinilon KRAH merupakan solusi jangka panjang pipa yang ramah lingkungan, kuat dan ekonomis untuk aplikasi yang luas, seperti sistem saluran pembuangan, drainase, pengelolaan air hujan, dan irigasi. Pipa Vinilon KRAH terbuat dari bahan murni Polietilen dan Polipropilen, berkualitas yang memberikan sifat unggul tahan terhadap korosi, tahan UV, tekanan dari luar dan kebocoran.

?Kami sangat antusias memperkenalkan Pipa Vinilon KRAH berdiameter hingga 3000mm sebagai solusi inovatif untuk kemajuan infrastruktur di Indonesia. Dengan kualitas dunia dan kapasitas produksi yang besar, kami yakin Pipa Vinilon KRAH akan menjadi pilihan utama bagi para kontraktor, konsultan, dan pemerintah dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang lebih ramah lingkungan,? ujar Edward Pryadi, Project Sales Director Vinilon Group.

Sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik, Vinilon Group berupaya aktif berkontribusi melalui inovasi produknya. Lewat peluncuran Pipa Vinilon KRAH, Vinilon Group semakin menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri perpipaan di Indonesia.

Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Maju, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya konsisten memberikan apresiasi terhadap penggunaan produk dalam negeri yang berkualitas. Dukungan terhadap Pipa KRAH produksi Vinilon Group merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan memperkuat daya saing produk nasional di kancah global.

?Peluncuran perdana Pipa Vinilon KRAH ini merupakan upaya Vinilon Group untuk turut berkontribusi dalam menghadirkan inovasi terbaru sebagai lompatan besar bagi industri konstruksi di Indonesia. Mari kita bersama mendorong penggunaan produk dalam negeri, untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya saing,? ujar Ir. Diana Kusumastuti, M.T., Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pipa Vinilon KRAH akan diproduksi oleh Vinilon Group dengan diameter hingga 3000 milimeter di pabrik Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada bulan Oktober 2024. Pipa Vinilon KRAH menawarkan sejumlah keunggulan signifikan. Teknologi pipa ini menawarkan solusi yang lebih efisien untuk proyek pembangunan.

Diproduksi dengan integrasi sambungan Electrofusion socket dan spigot, Pipa KRAH dapat disambung dengan teknik Electrofusion yang memenuhi standar DVS (Deutscher Verband f�r Schwei�en). Teknik ini dapat menjamin sistem pipa yang homogen, bebas bocor dan fleksibel, tanpa ada titik lemah pada sambungan, sehingga sangat kuat dan rapat.

Proses penyambungan dengan teknik Electrofusion ini lebih akurat, cepat dan mudah bahkan untuk pipa berukuran diameter besar sekalipun, sehingga mampu menghasilkan sistem perpipaan yang andal dan tahan lama. Dengan demikian, keandalan dan umur pakai sistem perpipaan dapat terjamin sampai 100 tahun.

Dengan kehadiran Pipa Vinilon KRAH, Vinilon Group berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi terbaik bagi pelanggan dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Kunjungi booth Vinilon Group yang berada di Hall B3, JIExpo Kemayoran Jakarta untuk dapat melihat secara langsung keunggulan dan kualitas Pipa Vinilon KRAH serta produk-produk Vinilon terbaik lainnya sebagai solusi sistem perpipaan di Indonesia.

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) bersama PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) terlibat langsung menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (TJB) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (TJT), yang menjadi wilayah operasi PCJL.

Sepanjang tahun 2024, PCJL terlibat dalam sembilan upaya pemadaman karhutla, meliputi empat kejadian karhutla di Kabupaten TJB dan lima kejadian karhutla di Kabupaten TJT. Pada umumnya, kejadian-kejadian karhutla ini terjadi di area lahan desa dan lahan dekat permukiman. Terkini, PCJL terlibat dalam upaya pemadaman karhutla di perkebunan sawit di dekat Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten TJT pada 30 Agustus hingga 12 September 2024.

PCJL menjadi bagian Satgas Karhutla di Provinsi Jambi bersama TNI, Kepolisian RI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran serta masyarakat setempat. Dalam upaya penanganan karhutla tersebut, tim PCJL menurunkan berbagai sarana dan perlengkapan pemadaman meliputi truk pemadam kebakaran, portable fire water pump, fire extinguisher, dan portable ground monitor. PetroChina juga berkontribusi dengan menyediakan bahan bakar untuk kendaraan pemadam kebakaran serta suplai makanan bagi personel Satgas Karhutla.

Keterlibatan PCJL tersebut sejalan dengan tuntutan SKK Migas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas tak hanya secara massif, agresif dan efisien mencari cadangan migas guna menjaga ketahanan energi nasional, tapi juga untuk memberikan efek berganda kepada daerah dimana operasional berjalan. Kegiatan-kegiatan dan program untuk memberikan efek berganda kegiatan hulu migas ini di antaranya adalah dukungan pembangunan yang disinergikan dengan pemda, program pengembangan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Semua kegiatan itu harus berjalan beriringan dan bersamaan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga wajib dilaksanakan serta diwujudkan oleh PetroChina sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Jambi," ungkap Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel Safe?i dalam keterangan pers, Jumat (20/9/2024).

PetroChina yang merupakan salah satu perusahaan penyumbang hasil produksi migas terbesar di Sumbagsel, kata dia, juga aktif menjalankan program pengembangan masyarakat di daerah operasionalnya, termasuk dalam hal kepedulian dan penjagaan lingkungan. Salah satunya, dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana karhutla khususnya di daerah wilayah operasional perusahaan. "Program-program yang akan dan juga yang telah terealisasi menjadi bukti komitmen PetroChina untuk membangun daerah, dengan berkoordinasi bersama SKK Migas," jelas Safe?i.

menanggapi hal itu, Field Manager Jabung Rudy Hermawan mengatakan bahwa peran aktif PCJL dalam penanganan karhutla adalah komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan aman di sekitar Wilayah Kerja Jabung. "Kelancaran operasi migas di Wilayah Kerja Jabung dapat terlaksana bila kita memastikan bahwa lingkungan sekitar juga aman. Karena itu, keikutsertaan kami sebagai bagian dari Satgas Karhutla menjadi tanggung jawab yang kami jalankan dengan sungguh-sungguh," jelasnya.

Di luar keikutsertaan aktif dalam upaya pemadaman karhutla, kata dia, PCJL juga terus berupaya meningkatkan kesadaran pekerja Jabung dan masyarakat terkait bencana kebakaran. Hal itu antara lain diwujudkan dengan digelarnya lokakarya "Fire & Explosion Engineering Safety Processing & Production Facility" di Jambi pada 3-4 September lalu. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai potensi bahaya, investigasi dan identifikasi akurat penyebab kebakaran.

PCJL juga bekerja sama dengan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten TJT membentuk unit-unit relawan pemadam kebakaran (Redkar) di seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Geragai. Dalam program ini, lima relawan akan dipilih dari satu kelurahan dan delapan desa di Geragai.

"Kegiatan pembentukan Redkar ini salah satu program pengembangan masyarakat PCJL di bidang lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana," ujar Rudy.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan pengeoperasian jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer (km).

Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut mengatakan, waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta dari sebelumnya sekitar 3-4 jam bisa dipangkas menjadi 30 sampai 50 menit saja tergantung kondisi lalu lintas.

"Dengan adanya Tol Solo-Yogyakarta kira - kita bisa 30 sampai 50 menit karena kita membutuhkan daya saing dan kecepatan waktu yang tidak bisa ditawar lagi," ujar Jokowi dalam pernyataan resmi, Jumat (20/9/2024).

Baca Juga: Tarif Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Naik Mulai 22 September 2024, Segini Besarannya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan selesainya jalan tol Solo - Yogyakarta ruas Kartasura - Klaten juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah segitiga emas Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar) karena akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang?Solo.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Miftachul Munir mengatakan ruas Kartosuro- Klaten sepanjang 22,3 km merupakan bagian dari Jalan Tol Solo - Yogyakarta YIA Kulonprogo dengan panjang keseluruhan 96,57 km. Ruas Tol ini terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Solo-Klaten-Purwomartani (42,3 km), Seksi 2 Purwomartani-Monjali-Sleman (16 km), dan Seksi 3 Gamping-Kulonprogo (38,57 km).

"Untuk ruas ini masih ada pekerjaan pembebasan lahan pada seksi 3 dan kita harapkan konstruksinya semua selesai pada akhir 2027. Pada awal 2025 yang akan datang kita akan selesaikan lagi sekitar 20 km lagi dan akan kita operasikan hingga Purwomartani," kata Munir.

Baca Juga: Tok, Jasa Marga Lepas Kepemilikan Saham Tol Trans Jawa Senilai Rp12,82 Triliun

Ruas Tol Kartasura-Klaten mulai dibangun sejak 2021 dengan nilai investasi Rp5,67 triliun yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jogjasolo Marga Makmur dan kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero).

Jalan Tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan Tol Trans Jawa bagian Selatan-Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pulau Jawa dengan menambahkan kapasitas jaringan jalan Tol di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan total beroperasi 7 ruas sepanjang 342 km.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mienral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, hari ini. Tri Winarno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Tri sebelumnya juga bertugas sebagai Direktur Pembinaan Program Program Mineral dan Batu bara. Pria yang akrab disapa TW ini bergabung di Kementerian ESDM pada tahun 2005 dan memulai karir struktural pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba sebagai Kepala Seksi Standarisasi Mineral di tahun 2009.

Lulusan sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (1997) ini menyelesaikan pendidikan magister Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada (2007). Kemudian, TW menamatkan studi doktoral Pertambangan di Freiberg Technische Universitat Bergakademie, Jerman pada 2016.

Posisi Dirjen Minerba sebelumnya kosong setelah ditinggalkan Ridwan Djamaluddin yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan bijih nikel IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, pada 2021-2023.

Menteri ESDM yang menjabat saat itu, Arifin Tasrif, hanya melantik Bambang Suswantono menjadi pelaksana tugas (Plt) Dirjen Minerba sejak 1 September 2023. Adapun Bambang juga merangkap jabatan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM.

Hadir dalam pelantikan hari ini antara lain Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi, Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.