JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar USD414,3 miliar atau setara Rp6.324,29 triliun. Angka itu tumbuh sebesar 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juni 2024.

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik Pemerintah maupun Bank Sentral. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatat kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar USD194,3 miliar, atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,2 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada Juni 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ( DJP Kemenkeu ) buka suara perihal dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), termasuk milik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti ketika dihubungi, Kamis (19/9/2024).

Sebagaimana ramai di media sosial, dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia dalam unggahannya lewat X (dulunya Twitter), Rabu (18/9).

Tidak main-main, dari jutaan data yang bocor itu terdapat milik beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi, hingga Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," jelas Teguh dalam ungahannya tersebut.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breac Forum tersebut. Dalam tangkapan layar itu, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus membuka Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025, hari ini Kamis (19/9/2024).

Adapun sidang paripurna kali ini dihadiri oleh 48 anggota dan 260 anggota izin tidak hadir.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan proses RUU APBN 2025 telah disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan pada pembicaraan I pada Selasa (17/9). Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun.

DPR dan pemerintah juga menyepakati keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp2.189,3 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun dan penerimaan hibah Rp581,1 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dengan inflasi 2,5 persen. Selanjutnya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Banggar dan pemerintah juga menyepakati belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun. Keseimbangan primer (Rp63,331 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB.

JAKARTA - Beberapa negara di dunia memiliki ekonomi yang sangat stabil, sehingga pemerintah mereka tidak perlu memungut pajak dari warganya. Deretan negara-negara ini bisa menjadi pilihan sempurna bagi seseorang yang ingin mengoptimalkan beban pajak mereka.

Ada beberapa negara bebas pajak penghasilan di seluruh dunia, bahkan di antara merupakan tempat yang cukup menyenangkan untuk ditinggali. Lokasi ini buat beberapa orang dilabeli dengan sebutan ' surga pajak ', meski ada beberapa definisi berbeda terkait julukan negara bebas pajak.

Surga pajak hanyalah negara yang menawarkan sedikit kewajiban pajak atau sangat rendah kepada individu atau bisnis. Sedangkan surga pajak murni adalah negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Berikut adalah gagasan terperinci tentang negara bebas pajak terbaik di dunia.

Berikut daftar 10 negara bebas pajak di dunia:

1. Bahama

Bahama menjadi salah satu negara bebas pajak paling menarik di dunia. Alasannya karena untuk menikmati kehidupan bebas pajak di negara ini, tidak ada kewajiban kewarganegaraan. Hanya dengan masa tinggal minimal 90 hari, sudah cukup untuk mendapatkan izin tinggal permanen.

Namun bagi ekspatriat harus memiliki tempat tinggal setidaknya selama 10 tahun. Selain itu tempat tinggal tersebut juga harus memenuhi jumlah pembelian minimum lebih dari USD750.000 untuk mendapatkan "pertimbangan cepat".

Selain itu, warga negara Bahama tidak memiliki kewajiban pajak atas pendapatan, keuntungan modal, warisan dan hadiah. Sebaliknya pemerintah negara ini menggunakan PPN dan pendapatan pajak materai untuk mengurus pengeluarannya. Selain itu, kegiatan keuangan ilegal seperti pencucian uang sangat dilarang di sini.

Keistimewaan lainnya adalah gaya hidup di Bahama relatif lebih murah, dengan layanan dan infrastruktur yang lengkap. Namun dalam hal layanan medis, bisa disebutkan sedikit kurang. Namun untuk jangka panjang, mungkin sepadan dengan tidak membayar pajak penghasilan saat bersantai di pantai.

2. Panama

Panama merupakan negara Amerika Tengah dengan perpaduan gedung pencakar langit, pantai, dan kasino. Negara yang satu ini sudah dianggap sebagai surga pajak karena Undang-undang atau UU pajak dan peraturan kerahasiaan keuangan yang menguntungkan.

Semua itu membuat Panama menjadi menarik bagi individu dan bisnis yang ingin meminimalkan kewajiban pajak dan menjaga privasi. Industri jasa keuangan lepas pantainya telah memfasilitasi penciptaan perusahaan cangkang dan perwalian anonim, untuk memungkinkan pengguna menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak.

Perusahaan lepas pantai (Offshore) yang bisnisnya berada di luar yurisdiksi negara, menikmati berbagai manfaat seperti tidak ada pajak penghasilan, perusahaan atau pajak kota. Selain itu mereka bahkan tidak perlu membayar pajak atas keuntungan modal.

Namun apabila perusahaan-perusahaan ini mengambil bagian dalam bisnis di dalam negeri, maka mereka harus membayar pajak lokal. Negara ini juga memiliki undang-undang kerahasiaan perbankan yang ketat yang melindungi privasi pemegang rekening.

Belakangan, Panama harus menghadapi pengawasan dan tekanan internasional untuk meningkatkan transparansi dan menindak kegiatan keuangan terlarang setelah skandal seperti kebocoran Panama Papers.

Selain itu, Panama tidak memiliki undang-undang yang mengawasi pertukaran atau perjanjian pajak dengan negara lain.

3. Kepulauan Cayman

Kepulauan Cayman adalah surga pajak di Laut Karibia. Selain tidak memiliki pajak penghasilan, negara ini juga tidak memiliki payroll, capital gain dan pemotongan pajak. Selain itu, negara kepulauan ini tidak memiliki pajak perusahaan, yang menjadikannya surga bagi perusahaan multinasional.

Mereka dapat memiliki anak perusahaan yang tidak akan terbebani oleh perpajakan. Dengan demikian, Anda dapat mengatakan bahwa negara ini adalah salah satu negara bebas pajak terbaik bagi sektor bisnis.

Namun biaya hidup di Caymand Island bisa menjadi sangat mahal. Anda harus merogoh kocek sangat dalam untuk bisa mempunyai tempat tinggal jangka panjang. Jika Anda sudah siap untuk menanamkan investasi besar dalam bisnis lokal atau real estat, maka Kepulauan Cayman bisa menjadi tempat untuk Anda.

Reputasi di Caymand Island memancing pengawasan dari regulator internasional yang khawatir tentang aksi pencucian uang, penghindaran pajak, dan transparansi keuangan. Semua itu yang mengarah pada peningkatan tekanan terhadap negara untuk melakukan reformasi dan transparansi yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir.

4. Dominika

Dominika masuk dalam daftar negara tanpa pajak atas pendapatan. Tidak ada pajak perusahaan, pajak kota atau berarti tanpa pemotongan pajak di negara ini. Selain itu hadiah, warisan, dan penghasilan yang diperoleh di luar negeri bukan juga sebagai objek pajak.

Negara ini memiliki kebijakan legislatif yang memfasilitasi penciptaan yayasan, perwalian, dan perusahaan lepas pantai. Dominika menyediakan layanan perbankan offshore yang dilindungi privasi dan ramah pajak.

Semua orang dari negara manapun bisa membuat perusahaan cangkang dan Dominika memiliki undang-undang yang melindungi identitas pemilik dan direktur perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, negara ini tidak membagikan informasi tentang pemegang rekening luar negerinya dengan otoritas pajak negara manapun.

Namun seperti surga pajak lainnya, Dominika tidak lepas dari tekanan internasional untuk meningkatkan transparansi dan memerangi pencucian uang dan penghindaran pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka peraturannya dan bekerja sama dengan inisiatif internasional yang bertujuan mempromosikan transparansi pajak dan memerangi kejahatan keuangan.

5. Bermuda

Bermuda sering dianggap sebagai yurisdiksi dengan pajak minim, karena tidak adanya pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, dan pajak capital gain. Meskipun Bermuda tidak mengenakan pajak langsung ini, mereka menerapkan pajak lain, seperti payroll tax, bea meterai, dan bea cukai.

6. Dubai

Apakah Dubai bisa menyandang gelar sebagai negara bebas pajak?, hal ini bisa berbeda pendapat karena beberapa hal. Dubai, sebuah kota di Uni Emirat Arab (UEA) sering dianggap sebagai negara ramah pajak karena tidak adanya pajak penghasilan pribadi dan pajak perusahaan untuk sebagian besar bisnis.

Selain itu Dubai tidak menerapkan pajak capital gain atau pemotongan pajak atas dividen dan bunga. Namun lain cerita jika Anda mempunyai bisnis minyak, dimana ada tarif pajak sebesar 55%. Lalu ada pajak dan biaya tertentu, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperkenalkan pada tahun 2018, pajak cukai, dan bea masuk atas impor.

7. Qatar

Qatar menjadi salah satu negara yang sering dianggap sebagai yurisdiksi ramah pajak karena bebas pajak penghasilan pribadi dan pajak perusahaan untuk kebanyakan sektor bisnis. Selain itu Qatar memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2019, yang dikenakan pada barang dan jasa dengan tarif standar 5%.

Meskipun tidak ada pajak penghasilan pribadi, industri dan kegiatan tertentu bisa kena pajak atau biaya tertentu. Secara keseluruhan, Qatar mempertahankan lingkungan pajak yang menguntungkan, hingga menarik individu dan bisnis yang ingin meminimalkan kewajiban pajak mereka.

8. Uni Emirate Arab (UEA)

UEA adalah negara bebas pajak. Selain tidak memiliki implikasi pajak atas penghasilan pribadi, negara ini tidak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak atau menjadi wajib pajak.

9. Oman

Saat ini, Oman jadi salah satu negara yang layak disebut bebas pajak, karena tidak ada pajak atas pendapatan pribadi. Selain itu tidak ada pajak atas pendapatan dari properti, kekayaan, keuntungan modal atau kematian.

Namun, Pemerintah Oman saat ini sedang mengevaluasi Rezim Pajak Penghasilan Pribadi sebagai bagian dari Rencana Fiskal Jangka Menengah 2020-2024.

10. Monaco

Sejak tahun 1869, Monako tidak memungut pajak penghasilan pribadi kepada penduduknya. Seseorang harus tinggal lebih dari tiga bulan dalam setahun untuk dianggap sebagai penduduk.

Monaco terkenal sebagai salah satu tempat paling indah di Eropa. Terletak di French Riviera, Monaco terkenal dengan Grand Prix Monaco yang menjadi salah satu favorit liburan orang kaya dengan banyak apartemen yang memiliki harga lebih dari USD10.000 per malamnya.

Monaco memiliki ukuran wilayah tidak lebih besar dari Vatikan. Monaco juga tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Monaco merupakan salah satu negara yang tidak ada pajak penghasilan, namun untuk mendapatkan izin tinggal disana sangatlah sulit. Izin tinggal dapat diperoleh sekitar 3 bulan dan harus membayar setidaknya 500.000 euro untuk izin tinggalnya.

Penduduk Monaco juga tidak membayar pajak capital gain serta tidak memungut pajak kekayaan bersih. Selain itu jika Anda memiliki properti di Monaco, penting untuk dicatat bahwa tidak ada pajak properti di kerajaan.

Tapi hal itu tidak berlaku untuk sewa menyewa. Faktanya, properti sewaan dikenakan pajak sebesar 1% dari sewa tahunan ditambah biaya lain yang berlaku. Selain itu ada kewajiban harus membayar pajak jika menjual properti.

Pajak ini dipungut dengan tarif 33,3% atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan real estat. Sementara untuk sektor bisnis ada beberapa aturan yang harus dipenuhi,

Ada aturan pajak yang menguntungkan untuk perusahaan. Perusahaan dengan keuntungan melebihi 25% dari luar Monako dikenakan pajak hingga 33,3%. Namun ada aturan tertentu yang berlaku untuk bisnis yang beroperasi di dalam negeri.

JAKARTA - China menemukan cadangan elemen tanah jarang sekitar 5 juta ton di tengah meningkatnya persaingan global terutama dengan Amerika Serikat (AS) menyusul penemuan di Provinsi Sichuan.

Para ahli tanah jarang mengatakan pada sebuah simposium China Rare Earth Group bahwan 4,96 juta ton tanah jarang tersebut penting untuk pengembangan teknologi, mulai dari kendaraan listrik hingga turbin angin, robot, dan senjata militer telah ditemukan di prefektur otonomi Liangshan Yi, yang merupakan salah satu daerah termiskin di China.

China adalah produsen terbesar di dunia untuk elemen tanah jarang, yang mencakup 17 oksida logam, dengan 44 juta ton deposit, menurut US Geological Survey.

"Dalam menghadapi situasi baru persaingan internasional, kelompok ini akan tetap memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar, untuk memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam menjaga keamanan sumber daya tanah jarang China," kata China Rare Earth Group, yang merupakan badan usaha milik negara, dilansir dari SCMP, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Iran Tuding Israel Melakukan Pembunuhan Massal dengan Meledakkan Pager Hizbullah

Dominasi tanah jarang China semakin meningkatkan kekhawatiran geopolitik di tengah meningkatnya persaingan teknologi antara China dan AS.

"Industri tanah jarang di China juga harus berkembang ke sektor hilir, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan keunggulan teknologi perusahaan," ujar ekonom Pan Helin.

Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini telah membatasi pasokan dan ekspor elemen tanah jarang, yang pada awal tahun ini diidentifikasi oleh Kementerian Keamanan Negara sebagai sumber daya mineral strategis yang terkait langsung dengan keamanan nasional.

Pan Helin, seorang ekonom dan penasihat Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, mengatakan kepada China Securities Journal milik pemerintah pada hari Sabtu bahwa penemuan di Sichuan akan meningkatkan keunggulan sumber daya China di pasar tanah jarang global.

"Meskipun mengkonsolidasikan keunggulan sumber daya sangat penting, industri tanah jarang China juga harus berkembang ke sektor hilir, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan keunggulan teknologi perusahaan," kata Pan.

China menyumbang antara 80-90 persen dari produksi tanah jarang global pada awal tahun 2010-an, tetapi dominasi tersebut berkurang menjadi sekitar 70 persen pada tahun 2023 di tengah peningkatan pasokan tanah jarang secara global, menurut Survei Geologi AS.

China Rare Earth Group dibentuk pada 2021 setelah penggabungan unit-unit di bawah tiga perusahaan negara, yang dipandang oleh para analis industri sebagai langkah signifikan untuk memperkuat dominasi produksi tanah jarang di China.

"(Grup ini) akan meningkatkan fungsi intinya dalam menjaga keamanan sumber daya tanah jarang, berfokus pada enam tujuan utama dalam bidang tanah jarang dengan memperluas sumber daya, meningkatkan cadangan, meningkatkan produksi, menstabilkan pasokan, mengurangi biaya, dan memastikan keamanan," tambah pernyataan perusahaan.

Baca Juga: Rangkul Dedolarisasi, BRICS Salip G7 di Bidang Ekonomi Utama

Bulan lalu, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi dan Kementerian Sumber Daya Alam China, bersama-sama menetapkan batas atas untuk produksi pertambangan tanah jarang gelombang kedua tahun ini sebesar 135.000 ton dan peleburan 127.000 ton.

Jika digabungkan dengan kuota pertama, maka kedua kuota tahun ini mencapai 270.000 ton dan 254.000 ton, yang masing-masing mewakili peningkatan 5,9 persen dan 4,2 persen dari tahun sebelumnya, dari dua kuota pertama yang dirilis tahun lalu.

Data Bea Cukai menunjukkan, ekspor tanah jarang China dalam delapan bulan pertama tahun ini naik 6,4% dari tahun ke tahun menjadi 38.755 ton, sementara nilai ekspor anjlok 40,2% menjadi USD341,2 juta.

JAKARTA - Kepala Ekonom PermataBank (BNLI) Josua Pardede menilai keputusan Bank Indonesia dalam memangkas BI Rate masih akan berlanjut.
Pasalnya, inflasi indeks harga konsumen (IHK) diproyeksikan akan tetap rendah, dengan defisit transaksi yang tetap terkendali.

Josua juga menilai pemotongan BI Rate akan mempertimbangkan prospek pelonggaran moneter di Amerika Serikat saat Federal Reserve diramal kuat akan memotong Fed Fund Rate (FFR) 3 kali tahun ini.

"Mempertimbangkan prospek kebijakan moneter The Fed, lintasan inflasi Indonesia yang rendah, transaksi berjalan yang terkendali, dan ekspektasi apresiasi Rupiah, BI-rate akan berada pada kisaran 5,50 - 5,75 persen pada akhir 2024," kata Josua, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Breaking News! BI Pangkas Suku Bunga Jadi 6%

BI telah memotong suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 17-18 September 2024. Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga dipangkas 25 basis poin menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility dipotong 25 bps ke level 6,75 persen.

Saat ini inflasi (IHK) RI masih terkendali sebesar 2,12 persen yoy pada Agustus 2024. Kendati masih sesuai dengan perkiraan pasar, angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,13 persen yoy. IHK bulanan (Month-over-Month/Mom) berada di teritori negatif, alias deflasi 0,03 persen, dari sebelumnya 0,18 persen.

Inflasi inti yang tidak termasuk komponen makanan dan energi naik 2,02 persen yoy pada Agustus, sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 1,98 persen. Sementara inflasi inti bulanan naik 0,20 persen MoM. Senada, Ekonom LPPI Ryan Kiryanto menilai ekspektasi inflasi yang lebih rendah membawa optimisme pasar, sehingga membuka ruang bagi BI dapat memangkas bunga acuan lagi sebelum tutup tahun 2024.

Baca Juga: BI: Kredit Perbankan Tumbuh Melambat 11,4% per Agustus 2024

"Masih ada ruang bagi BI untuk menahan lagi BI Rate dan/atau menurunkan BI Rate setidaknya 25 bps menjadi 5,75% untuk menjadi stimulus perekonomian dari jalur kebijakan moneter yang tetap pro-growth," terang Ryan.

JAKARTA - Di tengah pertumbuhan aliansi BRICS yang terus berlanjut, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini menyoroti blok ini memimpin kelompok G7 dalam empat bidang ekonomi utama. Memang, mereka mencatat bahwa kesenjangan antara blok Barat dan kelompok Global South semakin berkurang.

Kelompok BRICS mengambil langkah besar menuju pertumbuhan pada 2023. Secara khusus, blok ini menyambut empat anggota tambahan dalam upaya ekspansi pertamanya sejak tahun 2001. Aliansi ini melihat Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Ethiopia, dan Iran bergabung dengan barisannya. Jumlah tersebut bisa bertambah lebih besar lagi seiring dengan semakin dekat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia.

Beberapa tahun terakhir ini sangat penting bagi blok BRICS. Mereka telah dengan tegas merangkul dedolarisasi dalam skala global. Selain itu, mereka telah mendorong upaya-upaya tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Menciptakan realitas geopolitik di mana negara-negara mencari cadangan global di luar dolar AS.

Selain itu, pertumbuhan PDB-nya telah mengalami perkembangan yang masif. Sejak tahun 2010, blok ini telah mengalami peningkatan GPD (PPP), sedangkan G7 mengalami penurunan.

Data menunjukkan bahwa tahun lalu blok BRICS secara resmi melampaui G7 pada tahun 2023, ketika Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 32%, dibandingkan dengan G7 yang hanya 29%. Itu bukan satu-satunya area di mana kedua belah pihak mengalami peningkatan tantangan.

Menurut data IMF, yang dilansir dari WatcherGuru, BRICS memimpin G7 dalam empat bidang penting. Hal ini mencakup pangsa PDB dalam hal populasi dunia, produksi minyak global dan kontribusi masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Baca Juga: Israel dan AS Disalahkan atas Ledakan Ribuan Pager di Lebanon usai Peringatan Eskalasi

Kelompok BRICS telah mengalami peningkatan pangsa populasi dunia menjadi 45% setelah ekspansi terakhirnya. Sementara itu, kelompok G7 hanya memiliki 30% dari populasi tersebut. Hal ini dengan jelas mengidentifikasi sekelompok orang yang tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi Barat.

Selain itu, produksi minyak didominasi oleh negara-negara BRICS. Kelompok ini memiliki 41% dari seluruh produksi, sedangkan G7 hanya memiliki 29%. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya UEA dan kerja sama Arab Saudi.

Meskipun Riyadh belum bergabung dengan blok ini, Riyadh baru-baru ini menginvestasikan USD5 miliar untuk meningkatkan kemitraannya dengan kelompok ini. Terakhir, kelompok BRICS memimpin dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Baca Juga: BRICS Pay Siap Diluncurkan di Kazan Rusia, Tantang Hegemoni Dolar AS

BRICS berkontribusi 44% terhadap G7 yang hanya 20%, sebuah indikasi lain dari perubahan ini. Dengan ekspansi yang terus berlanjut, dan perkiraan pertumbuhan untuk negara-negara yang berpartisipasi, kesenjangan ini akan terus melebar.

JAKARTA - Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 BRICS tahun lalu, disebutkan ada 40 negara yang mempertimbangkan masuk jadi bagian kelompok negara-negara berkembang utama. Di antaranya berasal dari benua Amerika , meski BRICS digadang menjadi bentuk aliansi baru menghadang Barat.

Pada tahun lalu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor mengatakan, 40 negara menyatakan minat menjadi anggota BRICS. Setidaknya 23 dari 40 negara itu sangat serius untuk mendaftar dan bergabung dengan geng yang dipimpin Rusia-China itu.

Namun, Pandor menekankan, BRICS tidak diarahkan untuk menjadi kumpulan negara anti-Barat. Organisasi itu menarik karena dianggap bisa menjadi salah satu perangkat diplomasi negara-negara berkembang. Kini perluasan keanggotaan terus menjadi salah satu agenda KTT BRICS, bahkan setelah mendapatkan member baru di awal tahun 2024 lalu.

Perluasananggota BRICS menjadi salah satu hasil utama dari KTT ke-15 di Afrika Selatan. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Namun belakangan Argentina menolak bergabung dengan BRICS usai lebih condong ke Barat.

Tidak terpengaruh oleh tekanan Barat, sejumlah negara yang berasal dari benua Amerika juga tertarik bergabung. Dengan meningkatnya minat pada Bank Pembangunan Baru (NDB) dan klub politik BRICS, lebih banyak negara bertaruh pada kemungkinan peta kekuatan global yang lebih merata.

Daftar 5 Negara Benua Amerika yang Berpotensi Gabung BRICS

1. Bolivia

Presiden Bolivia, Luis Arce sempat menyatakan minatnya pada keanggotaan BRICS pada akhir tahun lalu. Pemerintahnya mengatakan pada bulan Juli bahwa pihaknya bertekad untuk mengekang ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan luar negeri.

Alih-alih beralih ke yuan China, hal itu sejalan dengan tujuan yang dinyatakan oleh para pemimpin BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang AS. Negara asal Amerika Selatan itu melihat BRICS sebagai organisasi yang memberikan peluang ekspansif kepada negara-negara anggotanya untuk tumbuh secara ekonomi.

"BRICS adalah ruang di mana peluang besar terbuka, dalam perdagangan, akses ke sumber daya keuangan dan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial kita, membawa kita ke perbatasan baru," kata pemimpin Bolivia itu seperti dikutip dari TV Telesur.

"Sangat penting untuk melanjutkan jalan menuju dunia yang berdaulat, anti-hegemonik dan multipolar," tambahnya.

Pada Juli 2023, Arce mengumumkan keinginan negaranya untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan tersebut disambut pihak Rusia yang berulang kali mengatakan, bahwa rekomendasi khusus tentang negara-negara mitra BRICS potensial akan disiapkan oleh KTT di Kazan yang akan berlangsung pada bulan Oktober.

Menteri Luar Negeri Rusia sebelumnya mengatakan, bahwa sebagai ketua bergilir integrasi pada tahun 2024, pihak Rusia bermaksud untuk membantu Bolivia lebih terlibat dalam BRICS.

2. Venezuela

Venezuela termasuk di antara negara-negara yang berusaha menjadi anggota BRICS, akan tetapi keinginan itu masih tertunda. Pada tanggal 2 Agustus, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan, bahwa negaranya sudah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS setelah menerima dukungan dari Lula da Silva selama pertemuan bilateral pada bulan Mei.

Meskipun tidak terintegrasi ke dalam kelompok tersebut, negara Karibia tersebut diundang ke pertemuan puncak di Johannesburg, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Yv�n Gil. Dalam pesan video di akhir pertemuan puncak BRICS, Presiden Maduro merayakan "pertemuan bersejarah" untuk memperluas blok tersebut dan menegaskan kembali keinginan Venezuela untuk bergabung dan membantu memajukan dunia multipolar.

?Kami yakin bahwa tatanan dunia baru ini sudah menjadi kenyataan [?] dan BRICS meletakkan fondasi yang sangat kokoh bagi pembangunan sistem dunia baru yang bebas, inklusif, adil, dan saling mendukung, di mana prinsip-prinsip hukum internasional, yang terancam oleh sistem hegemoni kekaisaran lama, dipulihkan,? kata mandatori tersebut.

Maduro juga menekankan, bahwa Venezuela akan memberikan kontribusi berharga bagi blok BRICS karena negara tersebut menikmati posisi geografis istimewa di bagian Amerika Selatan. Venezuela memiliki cadangan minyak bersertifikat terbesar di dunia serta lebih dari 20% deposit besi, tembaga, dan emas dunia.

Presiden Venezuela juga mendorong dedolarisasi untuk mengatasi "penggunaan mata uang AS secara sembarangan sebagai mekanisme perang ekonomi melawan masyarakat bebas di dunia." Ia menyatakan, bahwa Caracas sudah mengumpulkan pengetahuan dalam perang melawan sanksi AS.

3. Kuba

Ketertarikan Kuba untuk memperluas hubungan dengan BRICS, dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov setelah melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla.

"Kami mencatat minat teman-teman Kuba kami, dan bahkan tertarik untuk bekerja sama dengan BRICS. Sebagai ketua kelompok saat ini, Rusia akan mendukung sikap ini. Saya yakin bahwa negara-negara anggota lain akan bereaksi positif terhadap pengajuan Kuba untuk status di BRICS," kata Lavrov.

"Bidang kemanusiaan, budaya, dan pendidikan adalah bidang kerja sama yang sangat penting dengan sejarah panjang," kata diplomat tersebut.

Lavrov menekankan, bahwa selama negosiasi, Rusia dan Kuba sangat menghargai koordinasi kedua negara di panggung internasional. "Kami berbagi posisi yang sama dalam mendukung penghormatan terhadap Piagam PBB dalam semua kedalaman dan keterkaitan dari semua prinsipnya," ungkapnya.

"Kami sepenuhnya setuju tentang perlunya membangun tatanan dunia yang lebih adil dan lebih demokratis berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara, yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, akan tetapi telah diabaikan oleh Barat dalam hampir semua situasi yang muncul di panggung internasional sejak pembentukan PBB," ungkap Lavrov menekankan.

4. Uruguay

Bank Pembangunan Baru (NDB) ? yang didirikan oleh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada tahun 2015 ? telah menerima Uruguay sebagai anggota baru. Dewan Gubernur NDB memberi wewenang kepada Bank untuk melakukan negosiasi formal dengan calon anggota pada akhir tahun 2021.

Uruguay menjadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan NDB. ?Uruguay melihat NDB sebagai peluang besar untuk memanfaatkan kerja sama dengan negara-negara anggotanya, dengan tujuan mencapai integrasi internasional yang lebih kuat dalam perdagangan dan arus investasi lintas batas," kata HE Azucena Arbeleche, Menteri Ekonomi dan Keuangan Uruguay saat itu.

Sebagai informasi NDB didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan untuk memobilisasi sumber daya bagi proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di BRICS dan negara-negara berkembang lainnya, melengkapi upaya lembaga keuangan multilateral dan regional yang ada untuk pertumbuhan dan pembangunan global.

Sementara itu terkait dengan keanggotaan BRICS, negara asal benua Amerika ini disebut-sebut juga berminat untuk menjadi satu bersama alinasi negara-negara berkembang. Meski begitu belum ada pernyataan resmi dari pihak Uruguay.

5. Argentina

Rusia sangat menyayangkan keputusan Argentina yang tidak ingin bergabung dengan blok ekonomi BRICS dan lebih memilih Amerika Serikat (AS). Untuk itu Moskow pun berharap Buenos Aires untuk mempertimbangkan kembali rencana penolakan menjadi anggota blok tersebut pada awal tahun 2024 ini.

Argentina sebenarnya telah mendapatkan lampu hijau untuk gabung bersama BRICS pada Januari, lalu. Namun Argentina tidak termasuk dalam 5 negara yakni Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia yang mulai 1 Januar resmi menjadi anggota BRICS.

Calon anggota baru BRICS sebelumnya meliputi enam negara, antara lain Argentina, Iran, UEA, Arab Saudi, Ethiopia, dan Mesir. Namun Argentina menarik diri setelah presiden terpilih Javier Milei mencabut rencana keanggotaan negaranya di blok tersebut seperti yang dijanjikannya dalam kampanye pada pemilihan presiden.

Negara di Amerika bagian selatan itu secara resmi menarik diri dari rencana keanggotaan BRICS. Dalam korespondensi dengan Presiden Brazil sebelumnya, Luiz Inacio Lula da Silva, Milei menyatakan bahwa saat ini bukanlah "waktu yang tepat" bagi Argentina untuk menjadi anggota penuh.

Namun tidak menutup kemungkinan, jika Argentina ke depannya berpotensi untuk bergabung bersama BRICS. Diketahui sebelum Argentina harus berjuang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak depresi tahun 1998 hingga 2002, ketika pengangguran meningkat di atas 20% dan lebih dari separuh penduduk jatuh di bawah garis kemiskinan.

Sebelumnya BRICS diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi Argentina untuk memperkuat ekonomi negara. BRICS diyakini akan menjadi peluang besar untuk memperkuat perekonomian di tengah krisis yang semakin parah di Amerika Selatan.

Menurut Fernandez saat masih menjabat Presiden, dengan bergabung bersama BRICS, Argentina akan bertindak sebagai mitra bicara yang penting dan perantara potensial untuk mencapai konsensus dengan negara-negara lain. Meski begitu, bergabung dengan BRICS juga memicu kritik dari oposisi di dalam negeri Argentina.

Hingga akhirnya Presiden Alberto Fernandez dari koalisi kiri-tengah Frente de Todos mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Sedangkan wakil presidennya, Cristina Fernandez de Kirchner, telah menolak untuk mencalonkan diri setelah dijatuhi hukuman penipuan yang kontroversial.

Usai pemilu presiden digelar, Milei yang resmi menjadi pemimpin baru Argentina ternyata lebih condong ke Barat, hingga membuyarkan keinginan bergabung bersama BRICS.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps ke 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 17-18 September 2024.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan kebijakan ini sebagai keputusan yang berani sekaligus tepat tujuan.

Bukan tanpa alasan, Ryan menyebut langkah ini tepat tujuan menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto, sehingga diharapkan akan memberikan efek ke penyesuaian suku bunga perbankan

"Sehingga pada gilirannya akan menaikkan permintaan kredit sehingga perekonomian kembali pulih dan membaik di masa transisi pemerintahan ini," kata Ryan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Breaking News! BI Pangkas Suku Bunga Jadi 6%

Ryan juga menyoroti langkah berani BI di tengah indikasi pertumbuhan ekonomi yang melambat, mengacu adanya deflasi bulanan berturut-turut, angka PMI yang berada di bawah ambang batas normal, indeks kepercayaan yang menurun, hingga angka pengangguran yang terus mendaki.

"Sebuah keputusan yang berani, taktis dan antisipatif (preemptive) untuk menopang penguatan ekonomi di tengah indikasi melemahnya sendi-sendi perekonomian," jelasnya.

Baca Juga: Gubernur BI Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini

Lebih jauh, langkah BI dinilai mendahului keputusan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang baru akan memotong Fed Funds Rate (FFR) pada esok hari, Kamis (19/9) dini hari.

"Akhirnya, semoga jamu manis dari RDG BI ini betul-betul mampu tertransmisi secara efektif dalam penurunan suku bunga perbankan dan non-perbankan serta mendongkrak permintaan kredit atau pinjaman," terangnya.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan memangkas suku bunga Fed Funds Rate (FFR) sebanyak 3 kali tahun 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan masing-masing penurunan diperkirakan berjumlah 25 bps, sehingga total yang bakal dipotong mencapai 75 bps

"Berdasarkan analisa kami, kami perkirakan FFR akan turun 3 kali tahun ini, kemungkinan turunnya September, November, dan Desember, masing-masing 25 bps," kata Perry dalam Konferensi Pers RDG BI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Breaking News! BI Pangkas Suku Bunga Jadi 6%

Siklus pelonggaran moneter negeri Paman Sam ini diperkirakan akan dimulai pada pertemuan Fed dini hari nanti. Adapun untuk tahun 2025, Fed juga diproyeksikan memangkas hingga 4 kali.

Perry menilai terdapat probabilitas yang tinggi bahwa Fed akan memotong 25 bps pada pertemuan 18 September, yang diputuskan pada Kamis pukul 01:00 dini hari WIB.

Baca Juga: Pasar Menanti Suku Bunga BI, IHSG Diprediksi Bergerak Menuju 7.850

Sejumlah indikator kondisi makro AS menjadi dasar estimasi ini mulai dari indikasi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, hingga peningkatan angka pengangguran.

"Dengan probabilitas itu untuk September 2024 itu besar, 25 bps, yang probabltasnya besar, itu bacaan kamI," terangnya.

JAKARTA - Bank Indonesia resmi memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps ke 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 17-18 September 2024.

Demikian pula suku bunga Deposit Facility juga dipangkas 25 basis poin menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility dipotong 25 bps ke level 6,75 persen.

Kebijakan menahan BI Rate didasarkan terhadap asesmen menyeluruh terhadap kondisi ekonomi domestik maupun global, hingga proyeksi kebijakan moneter sistem keuangan ke depan.

"Berdasarkan hasil asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan dan prospek ekonomi, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen," kata Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI bulan September 2024 di Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Perry mengatakan inflasi RI masih terkendali sebesar 2,12 persen yoy pada Agustus 2024. Ini sejalan dengan ketidakpastian ekonomi global yang mulai mereda.

Keputusan menurunkan BI Rate juga didasarkan terhadap kondisi ekonomi global, termasuk Amerika Serikat yang diproyeksikan akan segera memangkas Fed Funds Rate (FFR).

?Sehingga mendorong prospek penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan semula,? terangnya.

JAKARTA - Profil dan kekayaan Nuroji menjadi ulasan menarik untuk diketahui. Ia adalah anggota Komisi X DPR yang baru-baru ini menjadi perbincangan banyak orang, khususnya penggemar Timnas Indonesia.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra itu sebelumnya mengaku tak terlalu bangga atas pencapaian Timnas Indonesia akhir-akhir ini. Hal tersebut lantaran banyaknya pemain naturalisasi di tubuh skuad Garuda.

Pernyataan itu disampaikan Nuroji dalam rapat Komisi X yang membahas permohonan PSSI untuk naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Ia juga menyebut tidak bangga karena sebagian besar pemain yang berlaga bukan anak kampung sini (akamsi).

Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Nuroji ini? Berikut ulasan profil dan kekayaannya yang bisa diketahui.

Profil dan Kekayaan Nuroji

Ir. H. Nuroji M.Si merupakan salah seorang politikus Indonesia. Saat ini, ia tercatat sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan duduk di Komisi X.

Mengutip situs Fraksi Gerindra, Nuroji lahir di Depok pada 9 September 1962. Pendidikannya dilalui dari SD Negeri Ciganjur, SMP Negeri 41, SMA Negeri 28 hingga S1 Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pada kariernya sebagai politisi, Nuroji terpilih menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut, tepatnya sejak 2009. Pada tugasnya, ia berada di Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan.

Sebelum bergabung dengan Gerindra, Nuroji sempat menjadi kader PDIP. Pada 1997, ia mundur dan menjalani karier sebagai jurnalis di beberapa surat kabar lokal.

Berkaca pada profesinya sebagai pejabat negara, Nuroji juga wajib melaporkan harta kekayaannya. Mengutip laman elhkpn, ia terakhir kali lapor pada 2 Februari 2024 untuk periodik 2023.

Secara total, nilai kekayaan Nuroji mencapai Rp16.380.500.000 atau sekitar Rp16,38 miliar. Hartanya tersebut terdiri atas beberapa komponen berbeda. Berikut di antaranya:

1. Tanah dan Bangunan: Rp14.265.500.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 1125 M2/80 M2 di Kab / Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp2.812.500.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 282 M2/300 M2 di Kab / Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp1.705.000.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 1100 M2/150 M2 di Kab / Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp2.750.000.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 1336 M2/250 M2 di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp1.500.000.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 202 M2/166 M2 di Kab / Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp808.000.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 1230 M2/500 M2 di Kab / Kota Kota Depok, Hasil Sendiri Rp4.690.000.000

2. Alat Transportasi dan Mesin: Rp. 202.500.000

-Mobil, Bmw 318i Sedan Tahun 2003, Hasil Sendiri Rp50.000.000

-Motor, Honda Supra Sepeda Motor Tahun 2006, Hasil Sendiri Rp2.500.000

-Mobil, Jaguar Sedan Tahun 2000, Hasil Sendiri Rp50.000.000

-Mobil, Mercedes Benz Sedan Tahun 1978, Hasil Sendiri Rp20.000.000

-Mobil, Toyota Camry Sedan Tahun 2013, Hasil Sendiri Rp80.000.000

3. Harta Bergerak Lainnya: Rp1.289.500.000

4. Kas dan Setara Kas: Rp623.000.000

5. Total Harta Kekayaan: Rp16.380.500.000

Demikian ulasan mengenai profil dan kekayaan Nuroji, anggota Komisi X DPR yang tak bangga dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia.