JAKARTA - Perusahaan penyulingan minyak milik negara India, Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), sedang mencari pinjaman sebesar USD3,8 miliar atau setara Rp59 triliun untuk memperluas kapasitas produksi.

Perusahaan minyak terkemuka ini sedang dalam pembicaraan dengan bank-bank lokal utama untuk mengumpulkan dana bagi upaya ekspansi yang ambisius ini. Jika bank-bank menyetujui pinjaman BPCL, ini akan menjadi pinjaman terbesar yang diterima dalam mata uang rupee India di negara ini.

Selain BPCL, perusahaan-perusahaan penyulingan minyak terkemuka lainnya seperti Nayara Energy dan Reliance Industries juga memiliki rencana ambisius yang serupa. Perusahaan-perusahaan raksasa ini sekarang menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan minyak Rusia untuk impor.

Rusia saat ini merupakan importir minyak terbesar ke India. Namun, sanksi AS terhadap Rusia karena menginvasi Ukraina telah memungkinkan negara-negara berkembang untuk membeli minyak Rusia dengan harga diskon.

India menghemat hampir USD7 miliar dari 2022 hingga 2024, dengan membeli minyak dengan harga yang lebih murah dari Rusia.

Baca Juga: Ikuti Jejak Rusia, Banyak Negara Ingin Dolar AS Jungkir Balik

India menghemat miliaran melalui nilai tukar karena penyelesaiannya dalam mata uang lokal, bukan dolar AS. India mendapatkan keuntungan dari sanksi AS terhadap Rusia dan membeli minyak dengan harga diskon. Ekspansi ini dilakukan ketika perusahaan raksasa milik negara Arab Saudi, Aramco, meluncurkan proses tender untuk proyek-proyek lepas pantai strategis.

Tender baru ini bertujuan untuk memastikan dan membantu perusahaan ini meningkatkan kapasitas produksi minyaknya di ladang minyak dan gas Marjan. Kesepakatan rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI) untuk tender Aramco berada di antara USD2 miliar hingga USD3 miliar.

JAKARTA - Turki secara resmi telah meminta untuk bergabung dengan kelompok negara-negara emerging market BRICS. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruh global dan menjalin hubungan baru di luar sekutu tradisionalnya di Barat.

"Turki dapat menjadi negara yang kuat, makmur, bergengsi, dan efektif jika meningkatkan hubungannya dengan Timur dan Barat secara bersamaan," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istanbul pada akhir pekan lalu.

"Metode apa pun selain ini tidak akan menguntungkan Turki, justru akan merugikannya," kata Erdogan.

Menurut sejumlah sumber yang diwawancarai Bloomberg, Pandangan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah bahwa pusat gravitasi geopolitik sedang bergeser dari negara-negara maju. Dorongan diplomasi baru negara ini mencerminkan aspirasinya untuk membina hubungan dengan semua pihak di dunia multipolar.

"sambil tetap memenuhi kewajibannya sebagai anggota utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)" kata mereka dilaporkan oleh Bloomberg, dikutip (3/9/2024).

Berada di wilayah Eropa dan Asia, Turki mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS beberapa bulan lalu di tengah rasa frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam upayanya untuk bergabung dengan Uni Eropa yang telah berlangsung puluhan tahun.

"Tawaran tersebut juga disebabkan oleh perpecahan dengan sesama anggota NATO setelah Turki mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia setelah invasi mereka ke Ukraina pada tahun 2022," tambah sumber tersebut.

Pengelompokan BRICS, yang diambil dari nama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, mencakup beberapa negara berkembang terbesar. Kelompok ini mendapat empat anggota baru pada awal tahun ini ketika Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia dan Mesir bergabung dalam kelompok tersebut. Arab Saudi diundang untuk bergabung, meskipun kerajaan tersebut belum melakukannya.

Perluasan lebih lanjut kelompok ini dapat dibahas dalam pertemuan puncak di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober, kata sumber tersebut. Malaysia, Thailand, dan sekutu dekat Turki, Azerbaijan, termasuk di antara negara-negara lain yang ingin bergabung.

BRICS menyebut dirinya sebagai alternatif terhadap apa yang anggotanya anggap sebagai lembaga yang didominasi negara-negara Barat seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Anggota baru berpotensi mendapatkan akses terhadap pembiayaan melalui bank pembangunan serta memperluas hubungan politik dan perdagangan mereka.

Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Erdogan telah lama menuduh negara-negara Barat menggagalkan aspirasi Turki untuk mencapai swasembada industri pertahanan dan ekonomi yang kuat. Presiden telah berulang kali menyerukan perombakan Dewan Keamanan PBB untuk memperluas lima anggota tetapnya, dan menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, yang dibentuk oleh Rusia dan Tiongkok sebagai saingan NATO.

JAKARTA - Rusia mengimpor lebih dari USD29 juta (atau setara Rp450 miliar) uang kertas dolar AS dan euro dari Rwanda tahun ini, meskipun ada sanksi Barat terhadap impor uang tunai. Hal ini berdasarkan laporan investigasi Vyorstka pada hari Senin, mengutip data rahasia bea cukai.

Seperti diketahui, Amerika Serikat dan Uni Eropa melarang ekspor uang kertas mereka ke Rusia pada Maret 2022. Hal itu dilakukan setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

Melansir dari the Moscow Times, Sejak itu, sekitar USD2,27 miliar dolar dan euro telah dikirim ke Rusia dari negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan negara lain yang belum memberlakukan pembatasan tersebut.

Menurut Vyorstka, pada tanggal 23 Januari, eksportir senjata milik negara Rusia, Rosoboronexport, mengimpor uang kertas senilai $29,21 juta dari Kementerian Pertahanan Rwanda.

Sebelumnya, pada 18 Januari, sebuah perusahaan yang kurang dikenal bernama Aero-Trade, yang menyediakan layanan belanja bebas bea untuk penerbangan dan bandara. Perusahaan itu mendaftarkan dua pengiriman ke Rusia: satu senilai USD20 juta dan satu lagi seharga 20 juta euro (USD22,14 juta). Ini dilaporkan merupakan impor terakhir dari apa yang secara publik disebut oleh Rusia sebagai mata uang ?beracun? hingga setidaknya 30 April.

Reuters mengidentifikasi Aero-Trade sebagai satu-satunya perusahaan yang mengumumkan impor mata uang asing untuk tahun 2022 dan 2023, melaporkan total uang kertas senilai USD1,5 miliar dalam 73 pengiriman, masing-masing bernilai USD20 juta dalam dolar atau euro. Sumber dan tujuan pasti uang tunai tersebut tidak dapat ditentukan.

Dalam sebuah pernyataan pada saat itu, Aero-Trade mengatakan bahwa mereka ?tidak terlibat dalam pasokan mata uang keras ke Rusia.? Rwanda termasuk di antara mayoritas anggota PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

JAKARTA - Usulan Rusia kepada India untuk menggunakan mekanisme pengiriman pesan keuangannya sendiri ? yang dikembangkan sebagai alternatif jaringan global SWIFT yang dikuasai Barat, bisa dilakukan. Jika disepakati, mekanisme itu akan membantu mendorong penyelesaian perdagangan dalam mata uang nasional yang tidak hanya akan mewujudkan dedolarisasi tetapi juga mengarah pada transaksi yang lebih murah, cepat, dan efisien.

Mekanisme pengiriman pesan keuangannya usulan Rusia tersebut telah diteliti oleh bak sentral India, Reserve Bank of India (RBI) dan dinyatakan bisa dilakukan. Namun demikian, diskusi mengenai hal itu masih berlanjut. Keputusan akhir tentang masalah ini juga diperkirakan bakal mempertimbangkan aspek diplomatik.

Seorang sumber yang dikutip Businessline mengatakan, setelah pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, di mana keduanya sepakat untuk mempromosikan penyelesaian perdagangan dalam mata uang nasional. Kedua negara juga sepakat memperkenalkan instrumen keuangan digital ke dalam penyelesaian bersama.

Sumber tersebut mengatakan, telah ada pertemuan antara pejabat senior dari RBI dan beberapa bank sektor publik dengan rekan-rekan mereka di Rusia tentang sistem pengiriman pesan alternatif yang diusulkan negara itu. Meski pembicaraan masih berlangsung, dari diskusi itu, ada pandangan di RBI bahwa usulan tersebut bisa dilakukan.

"Ini adalah masalah yang sensitif secara diplomatik sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut," kata sumber tersebut seperti dilansir Businessline, Selasa (3/9/2024).

Diketahui, bank-bank terkemuka Rusia telah dilarang menggunakan sistem SWIFT, jaringan yang memungkinkan lembaga keuangan untuk bertukar pesan elektronik tentang transaksi internasional yang memungkinkan pembayaran yang aman. Larangan itu merupakan bagian dari sanksi Barat terhadap Rusia setelah negara itu melancarkan operasi militer terhadap Ukraina pada Februari 2022 lalu.

"Dilarang menggunakan sistem SWIFT, Rusia sekarang ingin mitra dagang utamanya, termasuk India dan negara-negara BRICS lainnya, untuk bergabung dengan mekanisme alternatifnya sendiri untuk mentransfer pesan," kata sumber tersebut.

Seperti SWIFT, mekanisme Rusia juga dirancang untuk menghasilkan transmisi pesan keuangan yang tidak terputus antara lembaga keuangan negara-negara yang menggunakan jaringan tersebut. Namun, mungkin perlu waktu bagi entitas baru untuk terhubung ke jaringan tersebut. Rusia sangat ingin agar India menyetujui usulannya untuk menggunakan sistem pengiriman pesan pembayarannya sendiri bagi bank karena hal itu dapat memfasilitasi kedua negara untuk beralih ke sistem penyelesaian pembayaran rupee-rubel.

Dengan perdagangan India-Rusia meningkat menjadi USD65 miliar pada tahun 2023-24 (sebagian besar adalah pembelian minyak Rusia oleh India) dan target perdagangan USD100 miliar pada tahun 2030, kedua negara ingin mengeksplorasi penyelesaian perdagangan mata uang nasional. "Agar penyelesaian perdagangan mata uang nasional dan pembayaran cepat menjadi lebih efisien, penting untuk memiliki mekanisme fasilitasi transaksi baru," kata sumber tersebut.

India dan Rusia menginginkan sistem penyelesaian mata uang nasional karena akan mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang keras seperti dolar AS. Di bawah mekanisme tersebut, kedua bank sentral akan menetapkan nilai tukar langsung antara mata uang mereka, dengan memutuskan nilai tukar referensi, alih-alih mematoknya terhadap dolar AS. Penyelesaian transaksi langsung dalam mata uang nasional ini diyakini tidak hanya akan mendorong dedolarisasi, tetapi juga mengarah pada transaksi yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK , Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini tengah disusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait program pensiun wajib untuk para pekerja.

Program tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ogi menjelaskan, program baru tersebut disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja. Sebab menurutnya replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar organisasi perburuhan internasional (ILO).

"Adanya inisiatif program pensiun wajib, dan sukarela yang diatur nanti dalam Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka meningkatkan replacement ratio," kata Ogi dalam acara HUT ADPI ke- 39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Secara teknis, Ogi membocorkan nantinya dalam PP yang saat ini tengah disusun, akan diberikan kriteria pegawai dengan pendapatan tertentu yang akan mengeluarkan iuran wajib diambil dari gaji untuk mengikuti program pensiun pemerintah tersebut.

"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib, ini akan diatur dalam PP dan POJK yang sedang disusun," tambahnya.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan program tersebut sifatnya memang tambahan, namun wajib diikuti oleh para pekerja di luar potongan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah diikuti pekerja.

"Siapa yang akan menyelenggarakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, sudah pasti itu bukan di BPJS TK, jadi bisa di DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau di DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan," lanjutnya.

Ogi menambahkan, organisasi perburuhan internasional atau ILO telah membuat standar replacement ratio sebesar 40% alias penghasilan dasar pekerja pensiun minimal 40% dari gaji yang diterima saat bekerja. Sedangkan saat ini di Indonesia replacement ratio masih tergolong rendah atau sekitar 15-20% saja.

Harapannya dengan kebijakan program pensiun wajib pemerintah ini, secara bertahap dapat meningkatkan replacement ratio para pekerja pensiun di Indonesia.

JAKARTA - Sanksi Barat yang semakin ketat membuat Rusia terus mencari cara untuk menjaga agar ekonomi tetap solid. Mitra dagang Rusia juga mencari cara untuk terus berbisnis dengan negara ini melalui sistem pembayaran alternatif mendobrak tatanan keuangan global yang didominasi dolar AS.

Diskusi mengenai dedolarisasi telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa tahun terakhir karena sanksi-sanksi yang dipimpin oleh Barat terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina membuat negara-negara lain waspada terhadap potensi konsekuensi dari melintasi Washington.

Ada beberapa keberhasilan, dengan perdagangan antara Rusia dan China, serta Rusia dan India, yang terus berjalan hingga saat ini. Kini, bahkan bank-bank China yang berada di bawah tekanan pengetatan sanksi AS mulai mengurangi transaksi untuk perusahaan-perusahaan Rusia.

Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas China, atau CIPS, adalah sistem alternatif yang memproses pembayaran dalam yuan China. Diluncurkan pada tahun 2015, CIPS memiliki sekitar 2.000 peserta pada bulan Juli, dibandingkan dengan 11.000 peserta untuk SWIFT.

Sistem pembayaran ini telah menjadi begitu besar sehingga tidak hanya terbatas di India. Perusahaan Pembayaran Nasional India, yang menjalankan platform ini, telah bermitra dengan lembaga keuangan di negara-negara lain, termasuk Prancis, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Jika jejak UPI meluas ke lebih banyak negara, ini bisa menjadi cara untuk memotong sistem perbankan SWIFT, tulis Evan Freidin, seorang analis hubungan internasional, untuk Lowy Institute, sebuah wadah pemikir Australia.

"Sangat penting bahwa UPI juga dapat digunakan untuk memotong sistem perbankan SWIFT, memungkinkan pembayaran dengan negara-negara yang terkena sanksi seperti Rusia, sehingga melemahkan hegemoni keuangan AS," tulis Freidin pada Juli.

Bank-bank Sentral Melirik Mata Uang Digital

Berbagai negara juga semakin banyak yang membuat mata uang digital atau CBDC. Mata uang ini mirip dengan mata uang kripto tetapi diterbitkan dan didukung oleh bank sentral.

Bank for International Settlements, sebuah organisasi bank sentral, mengawasi uji coba platform CBDC untuk pembayaran lintas batas grosir. Peserta proyek ini, yang disebut mBridge, termasuk China, Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Baca Juga: 120 Negara Siap Dedolarisasi, Pertanda Buruk bagi Dolar AS

Proyek ini didominasi oleh Beijing, yang telah meluncurkan mata uang digital yuan Tiongkok. Para peneliti Brookings menulis bahwa CBDC ini dapat menjungkirbalikkan peran dolar sebagai ?perantara? mata uang dengan mengurangi waktu penyelesaian, membuatnya lebih murah dan lebih mudah untuk memperdagangkan mata uang non-dolar.

CBDC mengintegrasikan pengiriman pesan dan pembayaran, tidak seperti sistem yang ada saat ini seperti SWIFT dan sistem kliring utama dolar AS, CHIPS.

CBDC mengintegrasikan pengiriman pesan dan pembayaran, tidak seperti sistem yang ada saat ini seperti SWIFT dan sistem kliring utama dolar AS, CHIPS. Para peneliti Brookings menulis bahwa CBDC ini dapat mengubah peran dolar sebagai 'perantara' mata uang dengan mengurangi waktu penyelesaian, membuatnya lebih murah dan lebih mudah untuk memperdagangkan mata uang non-dolar.

CBDC mengintegrasikan pengiriman pesan dan pembayaran, tidak seperti sistem yang ada saat ini seperti SWIFT dan sistem kliring utama dolar AS, CHIPS. Sistem ini dipraktikkan selama era Soviet, dan pada tahun-tahun setelah keruntuhan blok tersebut.

Pada saat itu, China adalah mitra dagang utama. Pada Agustus 2022, Taliban juga membahas perdagangan barter dengan Rusia yang dapat melibatkan perdagangan produk minyak mentah Rusia dengan imbalan kismis, mineral, dan tanaman obat, demikian menurut RIA Novosti, kantor berita milik pemerintah Rusia.

Tahun lalu, Pakistan yang kekurangan dana mengesahkan perdagangan barter barang-barang tertentu dengan Rusia. Pada 2019, China menukar minyak kelapa sawit dari Malaysia senilai USD150 juta dengan berbagai produk dan jasa, termasuk sumber daya alam dan peralatan pertahanan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui seorang filantropis dan founder Hedge Fund atau manajer investasi terbesar di dunia, Ray Dalio di Bali, Minggu (1/9/2024).

Ray adalah founder dari Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar USD124 miliar. Ray sendiri merupakan orang terkaya dunia urutan ke 124 berdasarkan Forbes tahun 2024, dengan nilai kekayaan sebesar USD15,4 miliar atau setara Rp239,18 triliun

"Saya berharap dari diskusi dengannya kali ini, mampu memotivasi kami sebagai pemerintah untuk mengedepankan inovasi, hal itu demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Luhut dalam keterangan resmi.

Menko Luhut menjelaskan bahwa Ray memperkenalkan pandangan mengenai kebijakan family office. Hal ini diperlukan karena Ray Dalio dianggap telah memiliki pengalaman dalam membangun family office di Abu Dhabi dan Singapura. Selain itu, Menko Luhut juga berdiskusi soal kolaborasi global dan dedikasi pada pengetahuan terhadap peluang-peluang baru.

"Ia akan membagikan pandangan tentang perubahan ekonomi global di masa depan. Ray juga aktif memberikan pandangannya tentang perkembangan ekonomi global di berbagai forum, dan menjadi penasehat bagi para pembuat kebijakan di berbagai negara, seperti UAE dan Saudi Arabia," Jelas Menko Luhut.

Sebelumnya, Luhut membeberkan tujuan Pemerintah mendirikan family office di Indonesia. Menurutnya, saat ini ada 2 negara di Asia yang memiliki family office terbanyak, pertama Singapura yang memiliki 1.500 family office, kedua Hongkong memiliki sekitar 1.400 family office. Banyak uang milik orang-orang kaya yang disimpan di family office tersebut, hal itu akhirnya berdampak pada pembangunan yang terjadi di kedua negara tersebut.

Namun demikian, Luhut menilai saat ini kedua Negara tersebut, baik Singapura dan Hongkong saat ini tengah mengalami perubahan dan konflik di masing-masing negara. Hongkong mengalami peningkatan tensi Geopolitik, sedang Singapura tengah mengalami perubahan regulasi investasi.

"Namun akhir-akhir ini, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor," kata Luhut mengutip unggahan yang dibagikan melalui akun instagram pribadinya, (1/7).

Kedua situasi tersebut, baik Geopolitik dan perubahan regulasi, yang menurutnya bisa berdampak pada iklim investasi di kedua negara tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan family office yang diharapkan mampu menampung limpahan dana dari family office yang berada di Singapura dan Hongkong.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre, karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," sambungnya.

Luhut menambahkan, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global. Dari perhitungan terkini, ada sekitar 11,7 triliun US dollar dana kelolaan family office di dunia," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2024 terjadi inflasi secara tahunan sebesar 2,12 persen. Sementara secara tahun kalender terjadi inflasi 0,87 persen.

"Tingkat inflasi tahunan pada Agustus 2024 adalah sebesar 2,12 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 103,86 pada Agustus 2023 menjadi 106,06 pada Agustus 2024," jelas Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9/2024).

Pudji menuturkan, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,39 persen dan memberikan andil sebesar 0,96 persen terhadap inflasi umumnya.

Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah beras dan sigaret kretek mesin masing-masing memberikan andil sebesar 0,43 persen dan 0,12 persen. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit, kopi bubuk dan gula pasir.

"Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas perhiasan dan bensin yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,30 persen dan 0,06 persen," terang Pudji.

Ia menambahkan, secara tahunan, inflasi pada Agustus 2024 ini terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,02 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,30 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi diantaranya emas perhiasan, kopi bubuk, gula pasir, nasi dengan lauk, biaya sewa rumah dan minyak goreng.

"Berikutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,68 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,33 persen dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen ini adalah sigaret kretek mesin, bensin, sigaret kretek tangan, dan sigaret kretek putih mesin," papar Pudji.

Selanjutnya, komponen harga bergejolak yang mengalami inflasi sebesar 3,04 persen dengan andil inflasi sebesar 0,49 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen harga bergejolak ini adalah beras, cabai rawit, dan kentang.

"Kemudian berdasarkan sebaran wilayahnya dimana secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan dengan inflasi sebesar 5,05 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 1,02 persen," tutup Pudji.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, dalam lima tahun terakhir terjadi deflasi di Agustus, kecuali pada Agustus 2021.

"Deflasi yang terjadi setiap Agustus dalam lima tahun terakhir umumnya disumbang oleh penurunan harga komoditas komponen harga bergejolak," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9/2024).

Pudji menyebutkan, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang deflasi di setiap bulan Agustus pada 2020 sampai dengan 2024. Kelompok ini, lanjutnya, juga mengalami deflasi berturut-turut dalam lima bulan terkahir di 2024

"Adapun komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2024 adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras," urai Pudji.

Seperti diberitakan sebelumnya, deflasi pada Agustus 2024 juga didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak. Komponen ini mengalami deflasi 1,24% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,20%.

Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak ini di antaranya bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama deflasi Agustus 2024 dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,08 persen, 0,03 persen, 0,03 persen dan 0,02 persen.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terjadi deflasi pada Agustus 2024 sebesar 0,03 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara historis, komoditas bawang merah dan daging ayam ras mengalami deflasi di setiap bulan Agustus dalam 3 periode terakhir.

"Komoditas bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras menunjukkan tren deflasi sejak Juni 2024. Sedangkan komoditas tomat menunjukkan tren deflasi sejak mei 2024," terangnya dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9/2024).

Pudji bilang, untuk komoditas hortikultura ini terjadi deflasi karena penurunan harga yang disebabkan oleh pasokan yang berlimpah. Iajuga menuturkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi deflasi di Agustus, kecuali pada Agustus 2021. Deflasi yang terjadi setiap Agustus dalam lima tahun terakhir ini umumnya disumbang oleh penurunan harga komoditas komponen harga bergejolak.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang deflasi di setiap bulan Agustus pada 2020 sampai dengan 2024. Kelompok ini, lanjutnya, juga mengalami deflasi berturut-turut dalam lima bulan terakhir di 2024. Adapun komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2024 adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada JUli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,12 persen dan secara tahun kalender terjadi inflasi 087 persen.

"Deflasi Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan Juli 2024, dan merupakan deflasi keempat pada 2024," jelas Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers hari ini, Senin (2/9/2024).

Pudji menuturkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,52 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,15 persen.

Sementara itu komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya adalah bensin dan cabe rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03 persen. Kemudian kopi bubuk dan emas perhiasan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02 persen kemudian beras dan sigaret kretek mesin dan ketimun berikan andil inflasi masing-masing 0,01 persen.

Kelompok pendidikan juga memberikan andil inflasi 0,04 persen atau alami inflasi 0,65 persen, biaya sekolah dasar, biaya kuliah perguruan tinggi, biaya sekolah menengah pertama beri andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

"Deflasi pada Agustus 2024 didorong oleh deflasi komponen harga bergejolak, komponen ini mengalami deflasi 1,24 persen komponen ini berikan andil deflasi sebesar 0,20 persen, komoditas yang dominan berikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat dan telur ayam ras," papar Pudji.

Diungkapkannya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,20 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi 0,13 persen dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen ini adalah kopi bubuk, emas perhiasan, biaya sekolah dasar, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi dan biaya sekolah menengah pertama.

Selanjutnya komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,23 persen dengan andil inflasi 0,04 persen
komoditas yang dominan berikan andil inflasi utk komponen ini adalah bensin dan sigaret kretek mesin

Berdasarkan sebaran wilayahnya, lanjut Pudji, sebanyak 26 dari 38 provinsi mengalami deflasi sedangkan 12 lainnya mengalami inflasi.

"Deflasi terdalam sebesar 0,39 persen terjadi di Kalimantan Tengah sementara itu inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 0,31 persen," pungkas Pudji.

MOSKOW - Ekonomi Rusia diprediksi bakal tumbuh pada laju lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Menteri Keuangan, Anton Siluanov memperkirakan, PDB Rusia akan melonjak 3,9% di tahun ini.

Siluanov kepada saluran TV Russia-24, mengatakan pertumbuhan PDB pada paruh pertama tahun ini menyentuh level 4,7%. Raihan tersebut menurutnya "angka yang sangat bagus", di tengah gelombang sanksi Barat yang tak kunjung berhenti.

"Kami melihat investasi tumbuh sekitar 8%, pendapatan riil yang dapat dibelanjakan dari penduduk juga meningkat," kata Menkeu Rusia.

"Perkiraan dinamika ekonomi untuk tahun ini juga lebih tinggi dari yang awalnya kami sertakan dalam perkiraan kami ... Tahun lalu, angkanya 3,6%, tinggi, dan tahun ini kita akan melampauinya," ujarnya.

Pendapatan anggaran Rusia tumbuh di atas level tahun lalu, setelah meningkat 4,7 triliun rubel (USD52 miliar setara Rp796 triliun dengan kurs Rp15.308/USD) hingga saat ini, menurut Siluanov. Dia mengaitkan lompatan itu dengan pertumbuhan pendapatan minyak dan gas (migas) serta pendapatan dari ekonomi domestik.

Menkeu Rusia juga memprediksi, defisit anggaran negara itu diperkirakan akan mencapai sekitar 1,1% dari PDB pada akhir 2024. Menurutnya, anggaran pemerintah bakal menerima USD30 miliar pada tahun 2025, seiring adanya dari perubahan sistem pajak, yang akan diarahkan ke tugas-tugas prioritas.

Dalam perkiraan April, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia memperkirakan pertumbuhan 2024 berada di angka 2,8%. Proyeksi tersebut diperkirakan akan direvisi pada awal September.

Sementara itu sebelumnya Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Rusia, dengan mengatakan PDB akan tumbuh 2,9% tahun ini dan 1,4% pada 2025. Bank Dunia merevisi ke atas dari proyeksi ekonomi Rusia yang sebelumnya masing-masing di angka 2,2% dan 1,1%.

Bank Dunia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Rusia telah menentang sanksi Barat. Sedangkan Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, pada bulan April dengan memperkirakan ekonomi Rusia akan tumbuh lebih cepat daripada semua negara maju pada tahun 2024.