JAKARTA - Rapper kondang asal Amerika Serikat (AS) Kanye West tidak akan konser di Moskow dengan alasan sanksi Barat terhadap Rusia terkait konflik dengan Ukraina. Pendiri agensi konser TCI, Eduard Ratnikov, kepada media Podyem menjelaskan bahwa tindakan sanksi ini dapat membahayakan karier artis tersebut.

Menurut Ratnikov, pemain pemenang Grammy Award ini berisiko kehilangan pasar Barat apabila tetap tampil di Moskow. Komentar tersebut muncul dua hari setelah video tersebar di media sosial yang menunjukkan seorang pria dengan jumpsuit putih mirip rapper tersebut memasuki Hotel Four Seasons di pusat Ibu Kota Rusia.

Video lain menunjukkan Ye, bersama rombongannya berada di dalam jalan bawah tanah pejalan kaki dekat Lapangan Merah. Media lokal kemudian melaporkan bahwa alasan utama kunjungan itu untuk merayakan ulang tahun desainer Rusia Gosha Rubchinskiy, yang ditunjuk West sebagai direktur kreatif baru untuk merek Yeezy miliknya pada Desember 2023.

"Para pejabat yang saya hubungi setelah Kanye mengumumkan bahwa dia akan melakukan tur ke Rusia dan Afrika takut akan adanya kaitan dengan langkah tersebut," kata Ratnikov dilansir dari Russia Today, Minggu (11/8/2024).

Menurut promotornya, artis tersebut dapat dengan mudah datang ke Rusia dalam kunjungan pribadi baik untuk bisnis atau liburan namun pertunjukan sebenarnya di negara tersebut tidak mungkin dilakukan.

"Menurut informasi saya, tidak ada seorang pun yang mendiskusikan hal seperti ini dengan pihak Luzhniki baik di bulan Mei maupun Juni atau sekarang," kata Ratnikov.

Pada Mei, muncul laporan media lokal bahwa Ye berencana merayakan ulang tahunnya yang ke-47 dengan konser di Stadion Luzhniki Moskow pada bulan berikutnya, namun gagal mencapai kesepakatan dengan penyelenggara acara.

Ratnikov mengatakan kepada Izvestia bahwa rumor tentang konser musim panas itu tidak benar. Namun ia menegaskan bahwa pembicaraan telah dilakukan pada April lalu. Pengusaha tersebut mengklaim negosiasi gagal setelah rapper tersebut meminta USD5 juta untuk penampilannya.

JAKARTA - Bank-bank sentral di sebagian besar negara-negara berkembang mendiversifikasi dengan emas dan mata uang lokal lainnya. Dolar AS sedang menghadapi pengawasan karena utang sebesar USD35 triliun yang dapat mendatangkan malapetaka pada ekonomi negara mereka jika pasar jatuh atau memasuki resesi. Negara-negara BRICS memimpin dalam memutuskan hubungan dengan dolar AS dan memperkuat mata uang lokal.

Cadangan devisa dunia dalam dolar AS menurun karena Bank Sentral mencari cara untuk mengakhiri ketergantungan pada mata uang ini. Berdasarkan laporan Atlantic Council, jumlah cadangan global dolar AS saat ini menurun nyaris 60% menjadi 59% di 2024. Cadangan dolar AS mencapai 72% pada 2002 dan terus menurun dalam dua dekade terakhir.

Selama 22 tahun, dolar AS turun 13% di pasar karena negara-negara berkembang menjauhkan mata uang ini dari cadangan devisa mereka. Tidak mengherankan, mata uang lokal anggota BRICS, yuan naik 3% selama periode yang sama. Selain itu, Euro juga telah menurun sebesar 19% dari 28% pada 2008. Euro mengalami penurunan sebesar 9% hanya dalam kurun waktu 16 tahun.

"Euro kini telah turun menjadi 19%, dari 28% di 2008. Sementara itu, Yuan telah meningkat menjadi 3%, pertumbuhan tiga kali lipat sejak 2016," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova dilansir dari WatcherGuru, Minggu (11/8/2024).

BRICS terus mempromosikan penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas sehingga menambah tekanan pada dolar AS. Jika tren dedolarisasi terus berlanjut, cadangan global dalam USD diproyeksikan turun di bawah 50% dalam beberapa dekade mendatang. Perkembangan ini dapat membunyikan lonceng peringatan pada ekonomi AS yang mengarah pada bencana keuangan dan kejatuhan pasar saham.

JAKARTA - Venezuela menegaskan negara itu akan menjadi tambahan yang bagus bagi BRICS jika disetujui untuk bergabung. Negara di Amerika Selatan itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia yang pasti akan menjadi kontribusi positif bagi aliansi tersebut.

"Kami yakin Venezuela akan menjadi tambahan yang bagus bagi BRICS, kami memiliki cadangan minyak bersertifikat terbesar di dunia yang juga akan menambah keranjang produk yang dapat ditawarkan BRICS secara keseluruhan," kata Wakil Duta Besar Venezuela untuk PBB Joaquin Perez Ayestaran seperti dilansir Sputnik, Sabtu (10/8/2024).

Ayestaran menambahkan, Venezuela berharap keputusan untuk bergabung dengan BRICS akan diumumkan pada pertemuan puncak kelompok berikutnya di kota Kazan, Rusia, bulan Oktober mendatang.

"Saya berharap bahwa di Kazan selama pertemuan puncak berikutnya, keputusan tersebut dapat diumumkan secara resmi dengan cara yang positif. Ini akan menjadi perkembangan yang sangat disambut baik di Venezuela," kata dia. "Namun jika tidak, kami masih di sana dengan tawaran dan komitmen kami untuk menjadi pemain aktif di dunia baru ini," imbuhnya.

Ayestaran menjelaskan, keinginan Venezuela bergabung dengan BRICS adalah karena aliansi tersebut memimpin komposisi baru dunia multipolar. Venezuela, tegas dia, sangat ingin berkontribusi di dalamnya. "BRICS berada di garis depan dunia multipolar baru yang telah muncul dan Venezuela ingin berkontribusi pada konsolidasi dunia baru ini," tegas Ayestaran.

Dia menambahkan, Venezuela ingin menerapkan zona bebas sanksi di antara anggota sekutu untuk memudahkan kehidupan warga negara. "Kami memiliki gagasan untuk memiliki semacam zona bebas sanksi, yang lebih pragmatis, berorientasi pada tindakan di luar kursus-kursus di PBB tetapi (bertujuan) untuk mendapatkan hasil pada basis sehari-hari warga negara kami," ujarnya.

Zona tersebut, jelas Ayestaran, bertujuan untuk memungkinkan berbisnis satu sama lain tanpa dibatasi oleh dampak sanksi. Hal itu, kata dia, tengah dibahas di antara Kelompok Sahabat (Group of Friends) pada tingkat politik tetapi juga secara terpisah lebih pada sisi yang berorientasi pada tindakan.

Kelompok Sahabat dalam Pembelaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 6 Juli 2021, di New York. Saat ini kelompok tersebut mencakup 18 negara anggota, di antaranya Rusia, Suriah, Iran, dan China.

JAKARTA - Komisi Eropa yakin penyelidikannya dan tindakan terhadap subsidi negara untuk kendaraan listrik China yang tengah dilakukannya sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu, penyelidikan Uni Eropa (UE) terkait persoalan itu terus berlanjut.

Uni Eropa memberlakukan tarif sementara hingga 37,6% pada impor kendaraan listrik buatan China pada bulan Juli lalu. Tindakan itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi produksi kendaraan listrik dalam negeri, setelah penyelidikan UE menemukan bahwa mobil-mobil listrik China tersebut disubsidi pemerintahnya.

China pada Jumat (9/8) meminta konsultasi WTO, dengan alasan hasil penyelidikan UE dan tarif sementara tidak memiliki dasar faktual dan hukum serta secara serius melanggar peraturan badan global tersebut.

Komisi tersebut, yang menangani semua masalah perdagangan untuk 27 negara UE, mengatakan pihaknya mempelajari dengan cermat semua rincian permintaan Beijing ke WTO dan akan bereaksi terhadap otoritas Tiongkok pada waktunya sesuai dengan prosedur WTO.

"Komisi yakin akan kesesuaian dengan WTO dalam penyelidikan dan tindakan sementaranya," kata juru bicara Komisi seperti dilansir Reuters, Sabtu (10/8/2024). "Permintaan konsultasi WTO ini tidak mempengaruhi jadwal penyelidikan anti-subsidi, yang sementara ini terus berlanjut," kata juru bicara tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus WTO biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. Efektivitas penyelesaian sengketa WTO kini semakin diremehkan karena tidak berfungsinya Badan Banding, yang terhambat karena tidak adanya penunjukan baru sejak tahun 2019.

Namun, UE dan China merupakan pihak dalam Pengaturan Arbitrase Banding Interim Multi-Partai (MPIA) yang sesuai, yang memungkinkan untuk mengadili kemungkinan perselisihan sambil menunggu blokade penunjukan Badan Banding WTO.

Sementara itu, Pemerintah China resmi mengajukan keluhan kepada WTO terkait tindakan Uni Eropa tersebut. China berpendapat bahwa keputusan awal UE tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar peraturan WTO secara serius, dan melemahkan kerja sama global dalam perubahan iklim.

"Kami mendesak UE untuk segera memperbaiki praktik salahnya dan bersama-sama menjaga stabilitas kerja sama ekonomi dan perdagangan China-UE serta rantai pasokan dan industri kendaraan listrik," ungkap Kementerian Perdagangan China

JAKARTA - Aliansi BRICS tengah mengembangkan platform pembayaran asli mereka sendiri untuk penyelesaian transaksi lintas batas tanpa menggunakan sistem SWIFT yang bergantung pada Barat. Berjalan dengan lancar, proyek ini kemungkinan akan diluncurkan pada pertemuan puncak blok tersebut di Kazan, Rusia, Oktober mendatang.

Kendati belum ada pengumuman resmi, BRICS diketahui kerap menggunakan pertemuan puncaknya sebagai landasan peluncuran pengumuman-pengumuman besar di masa lalu. Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko baru-baru ini mengatakan, pengembangan BRICS Bridge - istilah yang disematkan untuk platform itu - berjalan dengan baik.

"Saya telah berbicara dengan bank sentral dan kementerian keuangan. Segalanya berjalan dengan baik," katanya seperti dilansir WatcherGuru, Sabtu (10/8/2024).

BRICS Bridge memungkinkan negara-negara anggota aliansi tersebut, juga negara lainnya untuk menavigasi sistem SWIFT yang bergantung pada Barat. Hal itu searah dengan inisiatif de-dolarisasi yang dijalankan blok tersebut. "Jika hal ini berhasil, maka hal ini akan menjadi sebuah kejutan global, dalam arti yang terbaik," tegas Matviyenko.

Awal tahun ini, blok BRICS mengumumkan platform pembayarannya sendiri. Secara khusus, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov secara resmi mengumumkan proyek tersebut. Pembentukannya akan memungkinkan negara-negara selatan untuk tidak lagi bergantung pada dolar AS. Sebaliknya, hal ini akan mendorong penggunaan mata uang asli untuk penyelesaian perdagangan.

Mengenai jadwal peluncurannya, Matviyenko mengatakan hal itu sedang dibahas bersama para perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan seluruh negara BRICS, termasuk anggota baru. Dilaitkan dengan pelaksanaan KTT BRICS tahun ini, Matviyenko mengatakan bahwa mungkin saja platform itu akan disetujui pada saat itu. "Atau setidaknya diskusi akan menghasilkan keputusan tentang kapan dan dalam format apa hal itu harus diselesaikan," tuturnya.

KTT BRICS sejauh ini memang tidak asing dengan pengumuman besar. Pada KTT sebelumnya, aliansi tersebut mengumumkan upaya ekspansi pertamanya dalam lebih dari dua dekade. Hal ini menyebabkan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi bergabung dengan kelompok tersebut.

BRICS Bridge dinilai dapat memberikan dampak serupa pada tahun ini. Hal ini mewakili pendekatan dedolarisasi yang jelas terhadap perdagangan unilateral. Selain itu, platform ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan secara keseluruhan antara negara-negara aliansi.

JAKARTA - Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Akibat kudeta , Ekonomi domestik diperkirakan menelan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.

Meski telah muncul nama pemimpin baru, yakni Nobel Muhammad Yunus untuk menahkodai pemerintahan sementara di Dhaka, namun banyak pelaku bisnis masih waswas. Banyak dari pebisnis yang takut untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya karena peristiwa ini tidak pernah diprediksi.

"Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti ini. Bangladesh telah mengalami banyak kudeta, tetapi baru ini yang memiliki kekuatan besar. Sekarang kita berada di wilayah yang belum dipetakan," kata Wakil Presiden Penelitian dan Strategi di Asia Pacific, Vina Nadjibulla dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (8/8/2024).

Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan, bahwa ekonomi Bangladesh telah menderita kerugian sebesar USD10 miliar atau setara Rp158 triliun akibat protes mahasiswa dan pemberlakuan jam malam serta pemutusan komunikasi.

Reuters melaporkan bahwa beberapa pabrik garmen, pemberi kerja utama dan penghasil pendapatan bagi negara Asia Selatan tersebut, telah dibuka kembali setelah empat hari tutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan kerusakan pada perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan akan mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

?Mereka yang melihat Bangladesh sebagai strategi China+1 yang menarik ? ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya di sekitarnya dan membuatnya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak semakin terdampak,? kata Nadjibulla.

Meskipun tujuan langsung dari pemerintah sementara adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya mereka harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong protes. Hal itu diungkapkan oleh Direktur South Asia Institute, Michael Kugelman di Wilson Center.

Untuk diketahui, sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun, dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Negara ini telah membuat kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir.

Namun, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara tersebut dengan sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar, atau mengikuti pelatihan tahun lalu.

Bangladesh merupakan pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat, tetapi juga sebagai importir energi dan salah satu yang memiliki investasi infrastruktur besar dari negara-negara termasuk China dan Jepang.

Pada tahun 2023, misalnya negara tersebut mengimpor sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain, dan pupuk senilai USD73 miliar, menurut CIA World Factbook.

"Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang menghubungkan antara memulihkan perdamaian dan menstabilkan ekonomi," kata Kugelman.

?Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh mitra ekonomi ini hanyalah menunggu dengan gelisah,? tandasnya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tantangan ekonomi yang sebenarnya baru akan dirasakan Indonesia pada triwulan ke III dan IV tahun 2024.

Menurutnya hal itu tercermin dari indikator PMI manufaktur berada dibawah angka 50, artinya sektor industri sedang rem pembelian bahan baku/ekspansi.

"Di kuartal kedua 2024 pertumbuhan ekonomi 5,05 persen, itu sebenarnya tantangan belum terlihat. Tantangan justru muncul di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kenapa? Karena tekanan-tekanan ekonomi ini mulai kelihatan di kuartal ketiga. Salah satunya Purchasing Managers' Index manufaktur yang sudah terlihat dalam kondisi tidak ekspansif atau di bawah angka 50," terang Bhima kepada Sindonews, Jumat (9/8/2024)

Bhima juga menilai bahwa daya beli kelas menengah masih lemah. Apalagi triwulan III 2024 tidak ada "event" yang mampu mendorong konsumsi rumah tangga seperti Ramadan dan Lebaran.

"Sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan adanya perlambatan dari9,31% ke 3,17% yoy di TW II sejalan dengan koreksi berbagai harga komoditas termasuk nikel," terang Bhima.

Kemudian, sektor konstruksi yang tumbuh 7,29% masih ditopang oleh proyek pemerintah seperti percepatan penyelesaian PSN, sementara sektor real estat hanya mampu tumbuh 2,16% yoy.

"Ini sejalan dengan NPL KPR yang mulai menanjak sejak awal tahun," imbuh Bhima.

Oleh karena itu, lanjut Bhima, belanja pemerintah yang turun drastis paska pemilu dari 19,9% yoy per TW I 2024 ke 1,42% yoy TW II mengindikasikan bahwa bansos paska pemilu juga berkontribusi ke pelemahan belanja pemerintah.

"Meski ekspor tumbuh positif tapi kontribusi ekspor terhadap PDB dibanding TW I 2023 menurun dari 22,9 persen ke 21,4 persen di TW II 2024," pungkas Bhima.

JAKARTA - Era mata uang dunia mulai bergeser, akan tetapi greenback masih akan berkuasa untuk sementara waktu. Upaya membuang king dolar menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa tahun terakhir, terlebih setelah invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi Barat besar-besaran.

Bersama dengan sekutunya, sanksi Barat memaksa Rusia keluar dari sistem keuangan global berbasis dolar AS. Pekan lalu, bank Swiss UBS bergabung dengan analis yang mendorong kembali narasi dedolarisasi , dengan mengatakan dunia yang berpusat pada dolar AS akan bertahan "selama beberapa tahun ke depan."

Di sisi lain beberapa mata uang dan komoditas terutama emas akan memainkan "peran penting" dalam rezim mata uang dunia yang bergeser. Hal ini diungkapkan dalam catatan Alejo Czerwonko, CIO UBS untuk pasar negara berkembang di Amerika.

Diterangkan alasan kenapa dominasi dolar AS sangat kuat, hal itu dikarenakan USD sudah sangat mengakar dalam sistem keuangan global dan sangat likuid. "Ini juga menawarkan pasar derivatif yang dalam - forward, swap, opsi, dan lain-lain - memberi pelaku pasar kemampuan untuk melakukan lindung nilai eksposur secara efisien," tambah Czerwonko dari UBS.

Siapa Pesaing Dolar?

Greenback dipakai hampir 50% dari semua pembayaran global dan 84% dari kontrak pembiayaan perdagangan. Angka itu jauh melampaui pesaing terdekatnya, euro yang menyumbang 23% dari semua pembayaran global dan hanya 6% dari pembiayaan perdagangan, menurut data SWIFT.

Mata uang AS masih menyumbang bagian terbesar dari cadangan devisa global, yakni 60% dari kepemilikan FX bank sentral, menurut data Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebagai perbandingan, yuan China menyumbang kurang dari 5% dari pembayaran global dan pembiayaan perdagangan, secara terpisah. Yuan juga menyumbang hanya 2,3% dari cadangan global.

Meskipun mata uang pesaing greenback tertinggal di belakang, bukan berarti dolar tidak memiliki pesaing lain.

UBS dan laporan Bloomberg Intelligence yang dirilis terpisah menandai emas sebagai komditas yang menonjol di antara para pesaing dolar. Harga emas spot awal Agustus diperdagangkan pada rekor tertinggi di kisaran USD2.500 per ons berkat kuatnya permintaan.

Jumlah kepemilikan emas dalam cadangan global telah meningkat dua kali lipat hanya dalam waktu lima tahun, menurut analisis Bloomberg Intelligence.

"Karena logam kuning tidak membawa risiko kredit, beberapa menganggapnya lebih terisolasi dari sanksi keuangan, terutama yang berasal dari negara berkembang," tulis Czerwonko dari UBS.

Kekhawatiran Politik AS MenggerusDolar

Ada anggapan dolar tidak mungkin digulingkan dalam waktu dekat, meski diterpa kekhawatiran tentang risiko politik di AS menjelang pemilu dimulai.

Saat "atmosfer politik AS" dan defisit fiskal jadi masalah serius yang dikhawatirkan investor, Czerwonko dari UBS berpikir itu tidak cukup untuk menggulingkan dolar sebagai mata uang cadangan dunia.

Bagaimanapun, AS masih menempati salah satu yang tertinggi untuk keterbukaan pasar, kualitas dan efisiensi peraturan, dan supremasi hukum. Revolusi teknologi AI juga berpusat di AS, "memperkuat reputasi negara untuk inovasi dan bertindak seperti magnet bagi modal asing," tambahnya.

Meskipun demikian, investor asing mengamati pemilu AS "dengan kecemasan," tulis Czerwonko.

Dia juga memperingatkan: "Meskipun pergeseran dalam tatanan mata uang global biasanya terjadi pada kecepatan yang lambat, meningkatnya ketegangan geopolitik dapat memicu penyesuaian yang lebih cepat."

Bloomberg Intelligence mengatakan dalam laporannya bahwa potensi masa jabatan kedua Trump dapat mempercepat perubahan rezim mata uang global.

"Judul apa pun terhadap isolasionisme dalam masa jabatan kedua Trump, seperti perubahan sikap AS terhadap perannya dalam NATO dan urusan internasional akan memacu de-dolarisasi," tulis analis Bloomberg Intelligence.

Yuan China sudah menjadi "saingan yang dikonfirmasi untuk dolar di pasar negara berkembang," menurut Bloomberg Intelligence. Saingan lain termasuk rupee India dan inisiatif alternatif dari kelompok seperti BRICS.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celiode) Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 mendatang. Pelaksanaan ketentuan kenaikan PPN yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 itu akan ditentukan oleh pemerintahan mendatang.

"Tunda dulu kenaikan tarif PPN 12 Pesen . Kalau bisa turunkan tarif PPN saat ini menjadi 8-9% untuk menstimulus konsumsi domestik ," jelas Bhima, Senin (5/8/2024).

Bhima menilai, meskipun PPN 12% ini sudah masuk asumsi dalam membuat postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah sejatinya masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan beberapa pertimbangan tertentu. Sebab, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU HPP, tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen.

"Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen," demikian bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) aturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dikatakan Bhima, apabila pemerintah ingin melakukan perubahan tarif PPN, maka harus menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dalam kesempatan yang sama, Ia membeberkan sejumlah dampak yang bakal dihadapi Indonesia apabila Amerika Serikat (AS) mengalami resesi ekonomi. Menurutnya, resesi ekonomi di AS akan membuat sikap bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), soal suku bunga menjadi makin sulit ditebak. Hal itu bisa berdampak pada pelemahan kurs rupiah akibat investor bergeser ke aset yang lebih aman (safe haven).

"Kalau ada indikator resesi yang semakin menguat, ketidakjelasan sikap dari bank sentral Amerika, (maka para investor bisa beralih) ke safe haven-nya (aset yang lebih aman) bisa beragam, bisa emas, bisa kemudian dolar Amerika dalam jangka menengah,? kata Bhima dalam Biweekly Brief CELIOS, Senin (5/8/2024) malam.

Implikasi kedua yaitu cadangan devisa menurun akibat lemahnya permintaan ekspor ke AS. Efek selanjutnya, yaitu suku bunga AS yang masih akan tinggi untuk mencegah keluarnya dana asing terutama di pasar surat berharga.

Bhima menyebut adanya resesi ekonomi AS juga akan berdampak terhadap minat investor dalam memberi surat utang pemerintah.

"Hal ini akan menyulitkan pemerintah mencari pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di sisa tahun dan pembiayaan program Prabowo 2025," tukas Bhima.

Sementara itu sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru.

?Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru,? kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, awal Maret lalu.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp26,75 triliun hingga 31 Juli 2024. Pajak kripto menyumbang sebesar Rp838,56 miliar, sedangkan pajak fintech ( P2P lending ) mencapai Rp2,27 triliun.

Jumlah tersebut juga berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp21,47 triliun. Lalu pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,18 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juli 2024 pemerintah telah menunjuk 174 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan empat pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

"Penunjukan di bulan Juli 2024 yaitu PT Final Impian Niaga dan Niantic International Ltd. Pembetulan di bulan Juli 2024 yaitu Elsevier B.V, Lexisnexis Risk Solutions FL Inc., EZVIZ International Limited, dan DeepL SE," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti dalam keterangan resminya, Kamis (8/8/2024).

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 163 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp21,47 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp4,57 triliun setoran tahun 2024," ungkap Dwi.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp838,56 miliar sampai dengan Juli 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp371,28 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp394,19 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp444,37 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,27 triliun sampai dengan Juli 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp712,53 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp747,93 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp281,28 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,24triliun.

Ditambahkan Dwi, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juli 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,18 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp656,37 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp149,7 miliar dan PPN sebesar Rp2,03 triliun.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," tutur Dwi.

Terakhir Dwi memastikan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

MOSKOW - Rusia dan China disebut-sebut akan mulai menggunakan skema barter untuk perdagangan antara kedua negara. Dengan skema itu, Moskow dan Beijing mencoba membatasi penggunaan sistem perbankan yang dipantau ketat oleh Amerika Serikat (AS).

Hal itu diungkapkan tiga sumber perdagangan dan pembayaran kepada Reuters. Bahkan, dua dari sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan barter yang melibatkan komoditas pertanian akan segera terlaksana pada musim gugur ini.

Penundaan pembayaran bilateral menjadi agenda utama ketika Presiden Vladimir Putin saat mengunjungi China pada bulan Mei lalu. Meskipun solusi telah muncul, seperti menggunakan bank-bank kecil regional China yang aktivitasnya lebih sulit dideteksi oleh Washington, masalah pembayaran tetap ada.

Perdagangan barter akan memungkinkan Moskow dan Beijing menghindari masalah pembayaran, mengurangi pantauan regulator Barat atas transaksi bilateral mereka, dan membatasi risiko mata uang.

Rusia sedang mengembangkan peraturan untuk perdagangan barter dan sumber-sumber Rusia yang berbicara dengan Reuters bekerja dengan asumsi bahwa China juga melakukan hal yang sama. Sumber-sumber tersebut, yang meminta anonimitas karena sifat informasi yang tidak bersifat publik, semuanya terlibat erat dalam perdagangan bilateral.

Seorang manajer puncak di sebuah bank besar Rusia mengatakan skema barter sedang dipersiapkan, tetapi menolak untuk mengungkapkan rinciannya. Sementara, salah satu sumber yang bekerja di bidang pembayaran mengatakan perdagangan dengan Rusia yang mengekspor produk makanan sedang dibahas.

China dan Rusia tercatat memiliki sejarah kesepakatan barter sebelumnya. Pada tahun 2019, China setuju untuk memperdagangkan minyak kelapa sawit senilai hampir USD150 juta dari Malaysia untuk layanan konstruksi, produk sumber daya alam, dan peralatan sipil dan pertahanan. Pada tahun 2021, sebuah perusahaan China mengekspor suku cadang mobil senilai USD2 juta ke Iran dengan imbalan kacang pistachio.

Kesepakatan barter antara Moskow dan Beijing biasa terjadi sebelum Uni Soviet runtuh dan berlanjut hingga tahun 1990-an, tetapi kesepakatan yang sedang dibahas saat ini akan menjadi yang pertama dalam sekitar 30 tahun, kata sumber tersebut. "Saya ingat di awal tahun 1990-an...ada kesepakatan barter antara China dan Rusia saat itu," kata Kyle Shostak, wakil ketua dewan di Qifa, sebuah perusahaan China-Rusia yang berusaha meredakan masalah perdagangan bilateral dengan penyelesaian digital.

"Kemudian, karena perkembangan sektor perbankan, seluruh bisnis, seluruh perdagangan antara Rusia dan China sepenuhnya beralih ke penyelesaian bank." Shostak mengatakan, platform Qifa akan siap memfasilitasi perdagangan barter ketika peraturan sudah sepenuhnya berlaku.

Kementerian ekonomi Rusia menerbitkan sebuah dokumen pada bulan Februari yang memberi saran kepada perusahaan-perusahaan Rusia tentang cara melakukan transaksi barter dan menunjukkan jebakan yang harus dihindari. Dokumen setebal 15 halaman tersebut mencakup panduan langkah demi langkah untuk menghitung biaya dan bea cukai, menjelaskan persyaratan akuntansi yang diperlukan, dan menyediakan templat kontrak untuk berbagai jenis perdagangan barter - bilateral, multilateral, dan tol, di mana pabrik digunakan oleh pihak ketiga misalnya.

Dokumen tersebut menjelaskan perdagangan barter sebagai cara yang baik untuk menghindari penyelesaian internasional dan uang tunai. Kementerian ekonomi Rusia tidak menanggapi pertanyaan tentang dokumen tersebut atau rencana perdagangan barter dengan China.

Perdagangan barter menawarkan jalan keluar dari masalah pembayaran yang besar dengan barang-barang yang dikenai sanksi dan sipil, kata seorang sumber pemerintah Rusia, yang menyesalkan bahwa perjalanan Putin ke China tidak meningkatkan prospek seperti yang diharapkan. "Ada hal-hal politis yang perlu diselesaikan, tetapi meskipun bos kami berkunjung ke China, hal itu belum terjadi," kata orang tersebut.

Sumber lain di sebuah perusahaan industri Rusia mengatakan ekspor logam dari Rusia dengan imbalan mesin dari China sedang dibahas antara perusahaan-perusahaan. Menurut sumber tersebut, transparansi sarana perdagangan yang lebih konvensional merupakan penghalang bagi perdagangan bilateral China-Rusia, seperti juga kurangnya mekanisme pembayaran langsung Rusia dan China.

"Sistem pesan keuangan global SWIFT tetap menjadi pilihan bagi bank-bank yang tidak dikenai sanksi, tetapi ini adalah 'sistem perbankan internasional yang sepenuhnya transparan' bagi teman-teman kita, termasuk Amerika," kata seorang perantara pembayaran kepada Reuters.

"Mereka mengawasi buku terbuka ini dengan seksama. Jadi, semakin sedikit SWIFT digunakan untuk menjalankan operasi antarbank antara bank-bank Rusia dan China, semakin tenang keadaannya."

Sistem Transfer Pesan Keuangan (SPFS) Bank Rusia dan platform pembayaran CIPS China belum sepenuhnya terhubung.
"Saat ini belum ada IT-airlock yang menghubungkan kedua sistem ini, jadi jembatannya masih berupa SWIFT atau melalui layanan perbankan jarak jauh yang tersedia di hampir setiap perangkat lunak bank," kata perantara pembayaran tersebut.

Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina sebelumnya telah membicarakan sistem pembayaran BRICS Bridge, yang akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota. Namun, progresnya masih lambat. Seorang sumber Reuters yang dekat dengan proyek tersebut mengatakan peluncuran penyelesaian dalam mata uang digital menggunakan jembatan ini tidak akan terjadi sebelum tahun 2028.

JAKARTA - Makro ekonomi Amerika Serikat (AS) berpotensi melambat di kuartal III/2024. Indikasi lesunya ekonomi negara adidaya mengacu pada negatifnya Produk Domestik Bruto (PDB), meluasnya kemiskinan, dan ekonomi riil selama dua kuartal berturut-turut tumbuh negatif.

Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri menyebut, hubungan perdagangan antara AS dan Indonesia masih cukup kuat, sehingga perlambatan ekonomi di negara Paman Sam ikut memberi efek bagi ekonomi di dalam negeri.

Pernyataan tersebut juga mengacu pada penggunaan dolar yang cukup masih bagi aktivitas bisnis antara kedua negara.

?Mengenai sinyal resesi di Amerika Serikat, saya memahami bahwa hal ini bisa berdampak pada ekonomi Indonesia, mengingat adanya hubungan perdagangan dan penggunaan dolar dalam bisnis yang masih signifikan antara kedua negara,? ujar Dea Salsabila saat dihubungi MNC Portal, Kamis (8/8/2024).

Kendati begitu, Dea meyakini pemerintah dapat mengantisipasi dampak resesi ekonomi AS dengan mengambil beberapa strategi yang tepat. Seperti diversifikasi pasar, peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Menurutnya, upaya tersebut bisa membantu perekonomian Indonesia berada di jalur yang stabil.

?Namun, saya percaya bahwa dengan upaya strategi yang tepat, seperti diversifikasi pasar, peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik dapat membantu perekonomian Indonesia berada di jalur yang stabil di tengah tantangan kebijakan The Fed maupun situasi global saat ini,? paparnya.

Sebelumnya, Chief Economist Citibank NA Indonesia (Citi Indonesia), Helmi Arman menyebut, resesi ekonomi AS bakal menjadi berkah bagi Indonesia.

Pasalnya, perlambatan perekonomian mendorong Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, memangkas suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR). Bahkan, diperkirakan FFR dipangkas dua kali, yakni pada September dan November 2024 dengan masing-masing 25 basis poin (bps).

?Berkahnya berupa peluang penurunan suku bunga (The Fed),? ucap Helmi Arman saat ditemui di Park Hyatt.

Dia berhitung, pemangkasan FFR memberi kelonggaran bagi Bank Central domestik, terutama ikut menurunkan suku bunganya. Kendati, Bank Indonesia (BI) diproyeksi tidak agresif menekan BI rate.

?Yang berarti ruang penurunan, pelonggaran untuk likuiditas domestik yang turunya suku bunga bisa turun, mendorong sektor usaha di Indonesia,? beber dia.

Helmi menilai, resesi ekonomi Paman Sam pada kuartal III/2024 baru berupa slow down atau tidak mendalam, sehingga enggan memicu stabilitas makro ekonomi di dalam negeri.

Selain itu, dampaknya ke pasar keuangan Tanah Air pun dipandang akan bergantung pada kejadian-kejadian lain yang timbul akibat resesi tersebut.