IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang konsisten hingga triwulan III-2024 lalu.

Dari segi pendapatan usaha, misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mampu meraup hingga Rp402,56 triliun, melonjak dibanding realisasi pendapatan pada periode sama tahun sebelumnya, yang masih Rp358,07 triliun.

Capaian positif tersebut pun panen apresiasi, lantaran berhasil diraih PLN di tengah tantangan ekonomi yang terjadi, di mana terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut.

"Saat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dan indeks manufaktur merosot, namun pendapatan PLN justru naik 12,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikannya bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development (Indef), Abra Talattov, dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Menurut Abra, keberhasilan PLN dalam meraup kenaikan pendapatan kali ini terutama didorong oleh kinerja penjualan tenaga listrik. Hal tersebut dinilai Abra sebagai cerminan atas keberhasilan PLN dalam menjaga kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi listrik di Indonesia.

Secara rinci, Abra memaparkan bahwa penjualan tenaga listrik menyumbang Rp261,58 triliun atau naik 6,91 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp244,66 triliun.

"Padahal, tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang periode ini," ujar Abra.

Moncernya kinerja PLN pada triwulan ini, dikatakan Abra, melanjutkan capaian positif pendapatan dalam tiga tahun terakhir atau sejak masifnya transformasi proses bisnis, organisasi, Sumber Daya Manusia, hingga pelayanan pelanggan secara menyeluruh.

Terdekat, pada periode buku 2023 total pendapatan usaha perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun atau meningkat Rp46,25 triliun pada 2022. Dalam periode itu, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun.

"Pada akhir 2024, pertumbuhan pendapatan tersebut bisa makin melesat jika PLN mampu mengoptimalkan strategi efektif dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan. Apalagi mengoptimalkan penjualan listrik hasil dari pembangkitnya sendiri," ujar Abra.

Selain pendapatan, PLN juga memiliki struktur aset yang kuat dengan total aset mencapai Rp1.699,06 triliun, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat aset-aset strategis untuk mendukung layanan kelistrikan nasional.

Likuiditas perusahaan juga dinilai cukup baik, dengan aset lancar sebesar Rp152,17 triliun dan kas serta setara kas mencapai Rp28,07 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa PLN memiliki fleksibilitas finansial yang memadai untuk kebutuhan operasional serta mendukung inisiatif strategis jangka pendek," ujar Abra.

(taufan sukma)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,33 triliun pada kuartal III-2024. Laba bersih ini turun sekitar 8,9% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 2,56 triliun.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, Danamon masih mampu mempertahankan perolehan laba didukung kontribusi dari empat lini bisnis utama, yakni Enterprise Banking & Financial Institution, SME Banking, Consumer Banking dan Adira Finance, yang menunjukkan kinerja yang solid.

D. Ejima, Direktur Utama Danamon menyatakan, pencapaian ini menunjukkan bahwa Danamon berada di jalur yang tepat dalam menjalankan strategi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Kami akan terus tumbuh sebagai One Financial Group dan menjadi mitra keuangan tepercaya yang berorientasi pada nasabah," ujarnya dikutip dari siaran pers, Rabu (30/10).

Tercatat total Kredit termasuk Trade Finance meningkat 12% yoy menjadi Rp186,5 triliun. Sementara dari sisi Pendanaan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14% yoy menjadi Rp 148,9 triliun, sementara Pendanaan Granular juga tumbuh sebesar 11% YoY.

Pertumbuhan ini ditopang oleh kualitas aset yang sehat, tercermin dari rasio Loan at Risk (LAR) (termasuk restrukturisasi Covid-19 yang masih direlaksasi) yang membaik 80 basis poin (bps) menjadi 11,5%.

Rasio Non-Performing Loan bruto membaik sebesar 30 bps menjadi 2,0% yang diikuti juga dengan membaiknya Rasio Cakupan Non-Performing Loan menjadi 272,3%, naik dari 252,7% pada tahun sebelumnya.

Kinerja yang kuat ini tercermin pada Pendapatan Operasional yang tumbuh sebesar 7% YoY menjadi Rp14,2 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024. Laba Operasional Sebelum Pencadangan (PPOP) juga tumbuh sebesar 5% YoY menjadi Rp 6,3 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya yang kuat, Danamon akan melanjutkan fokus pada ekosistem yang disasar dan terus bertransformasi dan berkolaborasi dengan MUFG dan anggota groupnya sebagai One Financial Group untuk memberikan produk keuangan yang holistik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Jakarta: PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) optimistis menghadapi dinamika ekonomi dan politik di Indonesia pada 2025. Hal ini disampaikan dalam Hana Bank Economic Outlook 2025 dengan tema ”Indonesia’s Economic and Political Outlook in the Transition Era of a New Government”.

Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park mengatakan, adanya pelantikan pemerintahan baru Indonesia, pemilihan presiden Amerika Serikat, penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia kedepannya.

“Kami berharap seminar ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam memproyeksikan ekonomi tahun depan serta strategi bisnis di Indonesia. Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan,” kata Jong Jin Park dalam keterangannya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih menghadapi ketidakpastian global dan dinamika internal. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan bagaimana arah kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintahan baru.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola,” ujarnya.

Baca juga: Tugas Opung Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani juga menyebut eskalasi global semakin kompleks dengan risiko geoekonomi kembali meningkat. Meski masih mampu tumbuh positif, sayangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan di level lima persen.

“Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran lima persen,” katanya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Aviliani menyarankan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Ia juga menyarankan revolusi industri, pembenahan di seluruh komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB), dan kerja sama swasta.

“Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil,” ungkap dia.

Hana Bank Economic Outlook 2025 merupakan Economic Outlook ke-14 yang rutin diadakan oleh Hana Bank sejak 2010. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 nasabah korporasi Hana Bank dari berbagai sektor sejalan dengan misi Hana Bank “Growing Together, Sharing Happiness”.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pun diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespons sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

“Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga [deflasi] selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah. Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Di sisi lain, sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Selain itu, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh lanjut menjelaskan, berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal,” lanjut Teguh.

Selain itu, kata dia, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Namun bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin. Dalam konteks saat ini, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran.

Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

Jaga Optimisme Masyarakat

Teguh pun mengungkapkan, pemerintah ke depan harus mampu menjaga optimisme masyarakat. Caranya, pemerintah baru harus melakukan transisi yang smooth dan berkelanjutan tanpa ada gejolak yang berarti. Terobosan-terobosan ekonomi yang dilakukan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan.

“Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis,” katanya.

Teguh pun berharap pemerintah dapat menjaga data rill ekonomi hingga ke daerah untuk menjaga stabilitas ke depan. Pasalnya, saat ini ada sejumlah daerah yang diduga memanipulasi data inflasi di daerah. Padahal, data ekonomi yang rill dari daerah dapat membantu pemerintah di pusat untuk merumuskan solusi ekonomi yang tepat bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah yang melakukan gaming the system terkait dengan manipulasi data inflasi sangat berbahaya untuk pengambilan keputusan karena data yang kurang tepat. Langkah yang perlu diambil adalah punishment kepada daerah yang melakukan manipulasi data melalui pencabutan insentif atau bahkan penurunan DAU.

“Cara lainnya penggunaan teknologi big data memantau dan mencatat data transaksi di suatu wilayah, sehingga akurasi bisa lebih mudah diperoleh serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah,” pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo dinilai mempunyai sejumlah tantangan ekonomi yang harus dihadapi ke depannya. Ekonom pun membeberkan beberapa tantangan itu.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, tapi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespon sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

"Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah.

Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Meski begitu, dia menilai ada sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia menjelaskan salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Belum lagi, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh menekankan berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," lanjut Teguh.

Selain itu, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Dia bilang bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin.

Menurutnya, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran. Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," imbuhnya.

(kil/kil)

IDXChannel - Prabowo Subianto adan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republk Indonesia periode 2024-2029 pada hari ini, Minggu (20/10/2024).

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai banyak kalangan yang optimistis pada Pemerintahan Prabowo mampu membawa Indonesia menuju kejayaan ekonomi.

Meski begitu, Ajib menyebut ada tiga tantangan mendasar di sektor ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan.

Pertama, tentang tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun yang diproyeksikan dari penerimaan negara sebesar Rp. 3.005,1 triliun.

"Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliunan akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar 800 triliun tahun 2025," terang Ajib kepada IDX Channel, Minggu (20/10/2024).

Dengan kompleksitas fiskal yang ada, Ajib menilai, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif.

Tantangan kedua yaitu masih tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen.

Menurut dia, pencapaian investasi yang selalu over target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

"Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan. Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Ajib.

Tantangan ketiga yaitu kemiskinan. Ia menegaskan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan 9,03 persen, atau sekitar 25 juta orang.

Tetapi, lanjut Ajib, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," kata Ajib.

Ajib menyebutkan Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari 8 program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi.

Sehingga Prabowo sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluar dari permasalah tersebut.

Tak hanya itu, dibutuhkan pula serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.

"Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," tutur Ajib.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Ekonomi digital terus berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia menjadi bukti akan hal itu. Sayangnya perkembangan yang pesat itu belum diimbangi dengan edukasi.

Berdasarkan data Statista, perusahaan fintech tumbuh signifikan dari 51 perusahaan di tahun 2011, naik menjadi 336 perusahaan di tahun 2023. Perusahaan kripto juga masuk ke dalam pemain fintech di sektor baru yang turut menyumbang peningkatan ekonomi digital di Indonesia.

Secara umum industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memprediksi, nilai transaksi perdagangan digital di tahun 2024 bisa menyentuh Rp 500 triliun. Dari transaksi aset crypto bahkan OJK mencatat, hingga Agustus 2024 lalu, transaksinya sudah tembus Rp 344 triliun.

"Tingginya transaksi crypto menjadi kabar baik karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Di lain sisi, tantangannya semakin besar terutama dari sisi edukasi agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bertanggung jawab dan bijak, khususnya pada aset crypto yang masuk dalam kategori high risk high return," ujar Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad Dalam keterangan tertulis perusahaan dikutip Minggu (20/10/2024).

Dia melanjutkan, para pelaku di industri fintech juga sudah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan edukasi masyarakat khususnya terkati aset kripto. Dia mencontohkan seperti acara bertajuk Empowering Fintech with Cloud yang diselenggarakan oleh Huawei Cloud bersama dengan Weefer. Acara tersebut terdapat panel diskusi yang dihadiri oleh OJK, Koinworks, Qoala, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan juga PT Pintu Kemana Saja (PINTU).

Dalam diskusi ini, seluruh panelis mengeksplorasi terkait kemajuan dalam industri fintech dan juga aset crypto dan membahas bagaimana peran berbagai lembaga serta perusahaan fintech untuk mendorong inklusi keuangan.

"Meski pertumbuhan crypto dan fintech masif, edukasi tetap menjadi tantangan terbesar khususnya di industri crypto yang adopsinya sangat pesat. Sejak awal kami telah memahami hal tersebut dan tentu kami ambil tanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana edukasi bagi masyarakat yang belum berinvestasi crypto atau pun yang membutuhkan analisis terkait pasar crypto. Beberapa strategi yang telah kami jalankan di antaranya berinvestasi pada channel edukasi Pintu Academy & Pintu News," ungkap Iskandar.

"Strategi lain yang kami lakukan adalah aktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholders seperti Bappebti, Bursa Crypto CFX, Asosiasi, Universitas, hingga banyak Komunitas. Kami percaya kolaborasi menjadi salah satu langkah terbaik untuk mempercepat dan memperluas edukasi terkait aset crypto. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis ini juga termasuk membahas mengenai perkembangan regulasi aset crypto. Kita patut berbangga, dari sisi regulasi Indonesia cukup cakap dan adaptif untuk mengakomodir kegiatan perdagangan investasi crypto yang saat ini ekosistem perdagangannya semakin kuat," tutup Iskandar.

(das/das)

JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi8% yang digadang-gadang pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sangat tidak realistis oleh pengamat ekonomi Nailul Huda. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut, target itu ibarat sebuahhalusinasi.

Huda mengatakan, meski Prabowo telah menyiapkan kabinet gemuk, namun upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% secara natural sangat sulit untuk diwujudkan."Target tersebut bukan mimpi siang bolong, namun merupakan sebuah kehaluan dari pikiran presiden yang disusupin oleh data surga yang pada akhirnya menimbulkan delusi," kata Huda, Rabu (16/10/2024).

Huda menegaskan, secara historikal Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sejak reformasi. Angka tersebut hanya berhasil digapai sebelum reformasi, di mana kala itu memang sedang terjadi fenomena kenaikan harga minyak dunia atau oil bonanza.

Setelah itu, kata Huda, Indonesia hanya mampu menyentuh angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7%. Hal ini terjadi ketika low based effect oleh pandemi. Huda yakin ke depan tidak ada lagi low based effect karena kondisi yang sudah normal.

"Jokowi juga sama menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Ekonomi kita tumbuh hanya 5% rata-rata. Itu saja sudah syukur bisa tumbuh 5%. Ini 8%, saya ragu Prabowo berhalusinasi menyebut angka tersebut. Saya rasa sebagus apapun timnya, jika secara natural tidak mungkin dilakukan, saya rasa sangat berat," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam sebuah forum investasi mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dalam lima tahun ke depan. Namun, presiden terpilih itu mengaku optimistis target tersebut akan dapat dicapai. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Jadi, siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% bagaimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimistis. Semakin saya belajar, semakin dikaji, saya optimis," tegas Prabowo.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah tantangan ekonomi yang melanda, pentingnya literasi keuangan semakin disorot oleh para ahli untuk membantu kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan signifikan dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.

Sementara itu, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan jatuh ke kemiskinan bertambah mencapai 137,5 juta jiwa.

Literasi keuangan dan investasi menjadi langkah strategis penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi kelas menengah.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menyoroti sejumlah tantangan, termasuk kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pertumbuhan kelas menengah.

“Kelas menengah saat ini terhimpit akibat kenaikan tarif PPN, harga BBM, dan inflasi, sehingga daya beli mereka melemah,” ungkap Huda dalam keterangannya, Senin (14/10).

Menurutnya, meskipun kelas menengah tidak jatuh ke kemiskinan, banyak yang bergeser ke kelompok rentan miskin.

Huda juga menilai bahwa selama pandemi COVID-19, banyak bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin, sementara kelas menengah harus berjuang dengan penurunan pendapatan.

"Pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah laju kenaikan harga barang," tambahnya.

Hal ini memaksa sebagian besar kelas menengah untuk menggunakan tabungan mereka demi menjaga pola konsumsi yang stabil.

Selain itu, Huda juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya minat terhadap investasi.

“Meski minat investasi meningkat, banyak masyarakat yang masih terjebak pada iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada,” ujar Huda.

Dia menambahkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar investasi akan membantu masyarakat membuat keputusan finansial yang bijak dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Peningkatan literasi keuangan yang signifikan menjadi angin segar di tengah tantangan yang ada. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan Indonesia melonjak dari 38,03% pada 2019 menjadi 65,43% pada 2024.

Benny Sufami, Co-Founder Tumbuh Makna menyebutkan bahwa pertumbuhan literasi ini memberi peluang besar bagi kelas menengah untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka.

“Peningkatan literasi ini memberi kita harapan. Sekarang, masyarakat kelas menengah memiliki lebih banyak pengetahuan untuk mengelola keuangan dengan baik,” ujar Benny.

Ia juga menekankan pentingnya berhati-hati dalam memilih instrumen investasi, terutama di tengah fluktuasi inflasi. Investasi seperti obligasi ritel dinilai dapat menjadi pilihan yang aman dan menguntungkan bagi kelas menengah.

Keberhasilan peningkatan literasi keuangan ini diharapkan dapat membantu kelas menengah Indonesia menciptakan ketahanan finansial yang lebih baik di masa depan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang investasi, kelas menengah dapat mempertahankan daya beli mereka meskipun ekonomi mengalami gejolak.

Benny juga optimis bahwa dengan adanya pemangkasan suku bunga pada 2025, kelas menengah akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan literasi keuangan yang semakin kuat, kelas menengah Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga maju, menciptakan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta -

Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet tantangan Indonesia untuk keluar darijebakan kelas menengah atau middle incometrap dan mencapai Indonesia Emas 2045. Adapun salah satu hal yang menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target itu ialah menggeber pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6%.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono mengatakan, Indonesia masih akan dihadapkan dengan tantangan yang berasal dari lingkup global. Hal ini utamanya terkait ketegangan geopolitik global.

"Meningkatnya ketegangan negeri politik di beberapa wilayah global, di Ukraina, kemudian juga di Timur Tengah,telah menambah kerentanan rantai pasok global dan juga tensi ini mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda antarwilayah dan mempengaruhi fragmentasi ekonomi," kata Parjiono, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, Parjiono mengatakan, wilayah India lalu Asia Tenggara seperti Vietnam, menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat. Sementara Eropa masih mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan akan sedikit melambat.

Meskipun pelonggaran moneter negara maju telah dimulai, menurut Parjiono, inflasi di sektor ke jasa tetap tinggi yang dapat menghambat upaya pengendalian inflasi global dan menambah kompleksitas dalam normalisasi kebijakan monetari ke depan.

"Ketegangan perdagangan juga masih tinggi, sementara ketidakpastian semakin meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemilihan umum di Amerika Serikat yang langsung pada bulan November tahun ini," ujarnya.

Purchase Manager's Index (PMI) manufaktur global juga turun menjadi 48,8 pada bulan September, menandakan kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Zona Zurich khususnya Jerman mengalami penurunan produksi yang paling signifikan, sementara produksi di AS terus menyusut. Di China daratan produksi stagnan selama 3 bulan, dengan pertumbuhan melambat di seluruh Asia.

"Kalau kita lihat perekonomian Indonesia di tengah perekonomian global yang stagnan menunjukkan ketahanan dan kekuatan.Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 tahun ini mencatat 5,05% year on year yang di dorong oleh permintaan domestik yang kuat,peningkatan kinerja ekspor dan tingkat inflasi yang terjaga," kata dia.

Meski mencatatkan pondasi ekonomi yang kuat, namun pertumbuhan ekonomi 5% telah dicatatkan Indonesia dalam dua dekade terakhir. Oleh sebab itu, Parjiono menilai Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan baru untuk bisa keluar dari middle income trap.

"Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6% per tahun dan tentunya kita Indonesia perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah 2 dekade," ujar Parjiono.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi segera yang diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dan tentunya seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk melakukan terobosan kebijakan yang berfokus pada beberapa hal utama," kata dia.

Adapun fokus tersebut antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas melalui pencarian sumber-sumber pertumbuhan baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil dengan pendekatan struktural.

(shc/fdl)

Jakarta -

Film "Home Sweet Loan" belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan, pasalnya film ini menyoroti perjuangan generasi sandwich dalam memiliki impian untuk mendapatkan rumah.

Generasi Sandwich dikenal sebagai kelompok yang berada di tengah-tengah tanggung jawab besar yang dimiliki. Di satu sisi mereka harus menanggung beban ekonomi dirinya sendiri, di saat yang sama dia terhimpit dengan beban ekonomi orang tua dan keluarganya.

Padahal, mereka juga memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Salah satunya mimpi dalam memiliki rumah sendiri.

Fenomena generasi sandwich yang sulit punya rumah juga menjadi perhatian platform properti di Indonesia, Pinhome bersama perusahaan riset global, YouGov Indonesia. Keduanya berkolaborasi melakukan riset berjudul "Langkah Generasi Sandwich Menuju Kepemilikan Properti" .

Laporan ini memperlihatkan terdapat 41 juta generasi sandwich di Indonesia. Mayoritas dari mereka memiliki motivasi tinggi untuk mempunyai rumah yang didorong oleh kebutuhan keluarga dan stabilitas.

"Kami menyadari bahwa generasi sandwich menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan mimpi memiliki rumah, karena harus menopang keluarga sekaligus mengejar impian pribadi," kata Dayu Dara Permata, Founder & CEO Pinhome, dalam acara Konferensi Pers Peluncuran Laporan Langkah Generasi Sandwich Menuju Kepemilikan Rumah, di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Ia mengatakan dengan adanya kolaborasi dalam riset yang dikeluarkannya, serta mendukung produksi film "Home Sweet Loan" dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada generasi sandwich dalam mewujudkan impian mereka memiliki rumah.

Laporan ini juga mengidentifikasi tiga tantangan utama yang banyak dihadapi oleh generasi sandwich untuk memiliki rumah, yaitu menemukan properti yang tepat, biaya tambahan yang berlebih dan tidak transparan, serta cicilan yang tinggi.

"Menurut mereka itu tantangan yang paling besar adalah menemukan properti yang tepat, mungkin ini benar ya, karena mereka benar-benar ingin pilihan yang tepat. Terus juga mereka punya tantangan dalam masalah biaya, seperti biaya cicilan," kata Edward Hutasoit, General Manager YouGov Indonesia.

Almira Bastari, penulis novel "Home Sweet Loan" mengatakan generasi sandwich harus menjadi pribadi yang bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan, salah satunya keputusan dalam bermimpi untuk memiliki rumah.

"Saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Pinhome bersama dengan YouGov dalam mengangkat isu ini dan terus berupaya memberikan solusinya. Pesan saya untuk generasi sandwich adalah jadilah pribadi yang empowered dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk membeli rumah sambil membantu keluarga," ujarnya.

(dna/dna)

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui partisipasinya dalam BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), 8 - 9 Oktober 2024.

Partisipasi ini merupakan tahun ketiga dukungan BNI sebagai sponsor utama di salah satu forum ekonomi dan investasi terbesar di Indonesia tersebut. Mengusung tema ?Accelerating Resilient Growth?, BNI Investor Daily Summit 2024 menggaungkan optimisme di tengah berbagai tantangan global melalui kolaborasi lintas sektor seperti kementerian, institusi, lembaga keuangan, pengusaha, hingga investor .

Adapun acara ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Roslan Roeslani, jajaran Direksi dan Komisaris BNI, jajaran Direksi dan Komisaris B Universe, serta sejumlah tokoh ekonomi nasional dan internasional.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim yang harus dihadapi ke depan.

"Ketidakpastian ekonomi dunia semakin terasa. Oleh karena itu, optimisme sangat penting. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa pesimisme akibat ketidakpastian global, tensi geopolitik, dan faktor lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki modal besar dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga di atas 5%, inflasi yang terkendali, serta keyakinan konsumen yang tetap berada di tingkat optimis, didukung tren peningkatan spending index.

Presiden juga menyoroti potensi Indonesia sebagai salah satu dari tiga negara Asia yang diproyeksikan akan menjadi kekuatan super ekonomi dunia bersama India dan China. Oleh karena itu, dia menegaskan, Indonesia harus berani menempuh jalan sendiri, jangan sekadar mengikuti tren global yang kadang membawa Indonesia masuk ke kompetisi yang sulit.

"Kita memiliki core competence dan kekuatan sendiri. Jika kita fokus pada perencanaan dan strategi taktis yang matang, saya yakin Abad Asia dan Indonesia sebagai super power ekonomi benar-benar dapat terwujud," tegas Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, partisipasi dalam acara ini meneguhkan peran strategis BNI dalam membantu merumuskan strategi ekonomi yang tangguh.

?BNI Investor Daily Summit 2024 menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi global. Kami berharap acara ini menghasilkan solusi konkret yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,? ujar Royke.

Royke menjelaskan, meskipun pandemi telah berakhir dan tingkat suku bunga tinggi telah berlalu, perekonomian global masih menghadapi tantangan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). Konflik di beberapa wilayah seperti Rusia-Ukraina dan Timur Tengah turut mempengaruhi kondisi ekonomi dunia.

Meski demikian, BNI tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat karena memiliki fondasi ekonomi yang kuat, didukung oleh stabilitas politik yang baik. "Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 setelah India, dan hal ini merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang disiplin serta koordinasi kebijakan yang baik," ungkap Royke.

Dia pun percaya tantangan struktural yang harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi pendidikan, serta optimalisasi sektor industri manufaktur akan dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

"Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami berharap acara ini dapat menjadi wadah bagi para investor dan pelaku usaha untuk melihat lebih jelas arah pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kami juga siap untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi," kata Royke.

Royke juga berharap, acara ini dapat menciptakan sinergi baru antara berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan, serta membantu Indonesia keluar dari jebakan middle income pada tahun 2045.

"Dengan semangat optimisme, BNI akan terus proaktif dalam menghadapi tantangan global dan memastikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia," tutup Royke.