Nabatieh: Koordinator khusus PBB untuk Lebanon mengecam Israel setelah serangan udara terhadap gedung-gedung pemerintah kota di kota selatan Nabatieh. Serangan itu menewaskan wali kota dan 15 orang lainnya.

Jeanine Hennis-Plasschaert menyebut pembunuhan Wali Kota Ahmad Kahil "mengkhawatirkan" dan mengatakan setiap pelanggaran hukum humaniter internasional "sama sekali tidak dapat diterima".

“Setidaknya lima dari mereka yang tewas dalam serangan hari Rabu adalah staf pemerintah kota yang mengoordinasikan bantuan untuk warga sipil yang masih berada di daerah tersebut,” ujar Gubernur Nabatieh Howaida Turk kepada BBC.
Perdana menteri sementara Lebanon, Najib Mikati mengutuk serangan itu, dengan mengatakan serangan itu "sengaja" menargetkan pertemuan dewan.

Serangan itu adalah yang paling signifikan terhadap gedung negara Lebanon sejak eskalasi pertempuran terakhir, yang dimulai sekitar dua minggu lalu, dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan infrastruktur negara tersebut.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan pasukannya telah melancarkan serangan yang menargetkan puluhan target Hizbullah di daerah tersebut dan menghancurkan sebuah terowongan yang digunakan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

"Kami tahu bahwa Hizbullah berkali-kali memanfaatkan fasilitas sipil," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pada sebuah pertemuan PBB di New York City pada Rabu.

Gubernur Turk mengatakan bahwa sementara mayoritas penduduk Nabatieh telah meninggalkan daerah tersebut setelah serangan udara Israel yang hebat, wali kota dan pegawai kota lainnya tetap tinggal untuk membantu mereka yang tersisa.

"Ini seperti serangan di seluruh Lebanon," kata Gubernur Turk.

"Mereka (Israel) telah menyerang warga sipil, Palang Merah, pertahanan sipil. Sekarang mereka telah menargetkan gedung pemerintah. Itu tidak dapat diterima. Itu adalah pembantaian,” imbuh Turk.

Serangan sebelumnya terhadap Nabatieh selama beberapa hari terakhir telah menghancurkan bangunan bersejarah, termasuk pasar era Ottoman yang dibangun pada tahun 1910.

Israel juga melancarkan setidaknya satu serangan udara terhadap Beirut pada Rabu.

Serangan yang menghantam pinggiran selatan Dahieh itu merupakan yang pertama di ibu kota Lebanon dalam lima hari. Serangan itu terjadi setelah AS dilaporkan melakukan intervensi dengan mendesak pengeboman ibu kota itu dicegah.

Warga Dahieh mulai kembali ke daerah itu selama beberapa hari terakhir, memanfaatkan jeda pengeboman untuk memeriksa rumah mereka dan mengambil pakaian serta barang-barang lainnya.

Beberapa orang mengatakan kepada BBC pada Rabu bahwa daerah itu menyerupai kota hantu, dengan puing-puing dan reruntuhan bangunan berserakan di jalan-jalan.

Serangan di Dahieh terjadi beberapa jam setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller secara terbuka menyatakan kekhawatirannya atas "cakupan dan sifat" pemboman Israel di Beirut.

Miller mengatakan kekhawatiran Departemen Luar Negeri telah "dijelaskan dengan jelas kepada pemerintah Israel".

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa sebelum menyerang Beirut, "banyak langkah telah diambil untuk mengurangi risiko melukai warga sipil, termasuk memberikan peringatan dini kepada penduduk di daerah itu".

Israel menghadapi kritik minggu ini atas peringatannya, yang oleh Amnesty International disebut "tidak memadai" dan "menyesatkan".

Lembaga amal hak asasi manusia itu mengatakan peringatan itu "tidak membebaskan Israel dari kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional".

Israel telah memperluas kampanye udaranya dalam beberapa hari terakhir, dengan melancarkan serangan tak terduga di wilayah utara negara itu pada hari Senin.

Serangan itu, yang menghancurkan sebuah rumah hunian besar yang disewa oleh sebuah keluarga pengungsi di desa Kristen Aitou, menewaskan 23 orang, menurut kementerian kesehatan Lebanon.

Sebanyak 12 korban tewas adalah perempuan dan dua anak-anak, kata kementerian itu.

Kantor hak asasi manusia PBB menyerukan penyelidikan atas serangan Aitou, dengan mengatakan hal itu menimbulkan "kekhawatiran nyata" sehubungan dengan hukum humaniter internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Krimea: Seorang pekerja di salah satu taman safari terbesar di Eropa diterkam hingga tewas oleh sekawanan singa. Insiden ini terjadi setelah kandang singa itu dibiarkan tak terkunci.

Insiden terjadi di Taman Safari Taigan di Krimea pada Rabu. Menurut kantor Komite Investigasi Rusia, pekerja itu tidak mengunci pintu pelindung internal yang seharusnya memisahkannya dari mereka saat menyelesaikan tugas pembersihan.

Diyakini ada tiga singa di dalam kandang itu.
Pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas potensi kelalaian tetapi belum menentukan apakah pekerja atau pengelola taman yang bersalah.

Pemilik Taigan, Oleg Zubkov, mengidentifikasi korban sebagai kepala penjaga kebun binatang Leokadia Perevalova, dan memujinya sebagai "jiwa taman" itu di blognya.

Dia telah bekerja di Taigan selama 17 tahun.

"Sayangnya ketika saya tiba tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Singa adalah predator ulung dan mereka tidak memaafkan kesalahan,” kata Zubkov, dilansir dari Miami Herald, Kamis, 17 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa tidak ada karyawan lain di sana pada saat serangan itu.

Taman ini terletak di Belogorsk, Krimea. Taman ini mencakup area seluas lebih dari 75 hektar dan menjadi rumah bagi sekitar 60 singa dan beberapa predator lainnya.

Ini bukan pertama kalinya taman tersebut diawasi karena masalah keamanan. Zubkov, yang telah mengelola taman sejak 1995, mengklaim telah menangani lebih dari 300 kasus hukum terkait denda dan tuntutan terhadapnya, yang banyak muncul setelah Rusia mencaplok Krimea.

Ia sering menuduh pejabat secara tidak adil menargetkan dirinya dan tamannya.

Jalan setapak yang ditinggikan sepanjang lebih dari setengah mil memungkinkan pengunjung untuk mengamati singa berkeliaran dengan bebas, menjadikannya objek wisata yang populer.

Pada 2018, seorang turis digigit singa saat berpose untuk foto di taman. Zubkov menganggap insiden itu sebagai insiden yang terisolasi, tetapi hal itu menimbulkan pertanyaan tentang pendekatannya terhadap keselamatan.

Selain itu, pemiliknya memicu kontroversi pada 2019 ketika ia mengancam akan melakukan eutanasia terhadap lebih dari 30 beruang kecuali jika rumah baru dapat ditemukan untuk mereka.

Kesulitan keuangan dan tekanan hukum yang terus-menerus membuatnya mengeluarkan permohonan publik, dengan mengatakan, “Jika tidak ada tempat penampungan yang menerima beruang-beruang itu, saya harus menembak mereka."

Ia mengatakan bahwa tanpa dukungan finansial dari pemerintah, taman tersebut bergantung sepenuhnya pada pendapatan dari penjualan tiket untuk tetap beroperasi.

Dalam langkah penghematan biaya sebelumnya, ia terpaksa memberi makan puluhan babi Vietnam kepada singa dan harimau di taman tersebut untuk menutupi tingginya biaya pemberian makan hewan-hewan tersebut.

Sistem hukum mengambil alih pada 2019, menutup pintu Taigan selama 30 hari setelah adanya pengaduan mengenai pakan kedaluwarsa yang diberikan kepada hewan, tuduhan yang dibantah Zubkov.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Beirut: Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan mengatakan, pasukan Israel telah menembaki salah satu posisi mereka di selatan dalam serangan "langsung dan tampaknya disengaja". Serangan ini merusak sebuah menara pengawas.

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengatakan, pasukan penjaga perdamaiannya di dekat Kfar Kila di Lebanon selatan melihat sebuah tank Merkava Israel "menembaki menara pengawas mereka".

“Dua kamera hancur, dan menara itu rusak,” kata UNIFIL, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 17 Oktober 2024.
Insiden tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan dan pelanggaran Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Serangan terjadi saat Israel memperluas pengeboman dan serangan daratnya di negara itu, menewaskan ratusan orang dan membuat hampir seperempat penduduk mengungsi.

Pada Minggu, UNIFIL mengatakan, “pasukan Israel memasuki secara paksa posisi UNIFIL di dekat desa Ramyah, melintasi Garis Biru yang diamanatkan PBB, perbatasan de facto antara Israel dan Lebanon, dengan dua tank”.

Pasukan Israel kemudian melepaskan tembakan asap di dekat pasukan penjaga perdamaian, menyebabkan 15 personel menderita iritasi kulit dan masalah gastrointestinal.

UNIFIL juga melaporkan bahwa pasukan Israel menghalangi pergerakan logistik penting di dekat Meiss el-Jabal pada Sabtu.

“Kami mengingatkan IDF dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB dan untuk menghormati keutuhan tempat PBB setiap saat,” tegas misi penjaga perdamaian tersebut.

Pemerintah Israel telah menuntut UNIFIL untuk meninggalkan posisinya di Lebanon selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menggunakan pasukan penjaga perdamaian sebagai “perisai manusia”, tetapi pasukan penjaga perdamaian tersebut menolak untuk melakukannya.

Hizbullah membantah tuduhan Israel bahwa mereka menggunakan kedekatan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi para pejuangnya.

Pasukan darat Israel, yang memasuki Lebanon selatan lebih dari dua minggu lalu, telah memerangi Hizbullah di daerah tersebut. Didukung oleh pesawat tempur, pasukan Israel terus menyerang kota-kota dan desa-desa.

Setidaknya 16 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah gedung kota di Nabatieh pada Rabu.

Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian dan posisi mereka di tengah kecaman internasional yang meluas atas serangan tersebut.

UNIFIL terdiri dari sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia, India, dan Irlandia.

Pada Rabu, 16 negara Uni Eropa yang menyumbangkan tentara untuk misi penjaga perdamaian PBB menyerukan aturan keterlibatan yang direvisi di Lebanon. Mereka mengatakan bahwa aturan tersebut harus lebih efektif mengingat serangan baru-baru ini.

“Pesan yang ingin kami sampaikan kepada Israel adalah jika Anda menghentikan pasukan Anda, PBB juga dapat mengubah pendekatannya di bagian Lebanon itu, sehingga kami dapat secara damai mencapai apa yang sekarang Anda coba lakukan dengan menyerang pangkalan-pangkalan Hizbullah secara militer,” kata Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto kepada penyiar publik Italia RAI.

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah menyatakan “kekhawatiran yang sangat serius” atas serangan Israel baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

“Kami sangat prihatin dengan eskalasi berbahaya di Lebanon, menegaskan dukungan kami untuk rakyat Lebanon,” kata GCC dalam pernyataan bersama dengan UE setelah pertemuan puncak di Brussels.

Sementara itu, unit tanggap krisis Lebanon mengatakan 27 orang tewas dan 185 orang terluka dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Lebanon pada Rabu.

Setidaknya 2.367 orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon, dan 11.109 orang terluka, sejak 8 Oktober 2023, kata kementerian tersebut.

Unit tanggap krisis mencatat 138 serangan udara dan penembakan pada hari terakhir, sebagian besar di Lebanon selatan, pinggiran selatan Beirut, dan Lembah Bekaa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Pada 9 Agustus 1965, Singapura secara resmi berpisah dari Federasi Malaysia dan menjadi sebuah negara merdeka. Peristiwa ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah Asia Tenggara yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang penyebabnya.

Ada beberapa alasan utama yang menjadi pemicu perpisahan antara Malaysia dan Singapura, yang paling besar diantaranya adalah isu rasial, ini penjelasannya:

Singapura dalam Federasi Malaysia

Gambar: Tunku Abdul Rahman Deklarasi Kemerdekaan Malaysia. (NST)

Singapura awalnya menjadi bagian dari Federasi Malaysia setelah menandatangani Perjanjian Malaysia di London pada 9 Juli 1963.
Perjanjian tersebut menetapkan syarat untuk pembentukan Federasi Malaysia, yang mencakup Singapura, Malaya, Sarawak, dan Sabah, dan dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 1963.

White Paper pada November 1961 mendokumentasikan syarat-syarat ini, termasuk batas otonomi Singapura, perwakilan politik, serta kontribusi pendapatan dan pajak Singapura kepada pemerintah federal.

Meski Singapura resmi bergabung dengan Malaysia, hubungan antara kedua pihak tidak berjalan mulus. Perbedaan visi politik, ketegangan rasial, dan kebijakan ekonomi yang tidak seimbang semakin memperuncing ketegangan di dalam federasi.

Pemerintah Singapura, di bawah Lee Kuan Yew, sering berselisih dengan pemerintah pusat di Kuala Lumpur mengenai isu-isu politik dan ekonomi.

Ketegangan Rasial

Salah satu alasan utama perpisahan adalah perbedaan visi politik antara pemimpin Malaysia dan Singapura. Singapura yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew memiliki pandangan yang lebih inklusif dan multirasial, dengan tujuan membentuk negara yang lebih terbuka terhadap berbagai etnis.


Gambar: Tunku Abdul Rahman. (Harry Pot / Anefo)

Di sisi lain, pemerintahan Malaysia, yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, mengedepankan kebijakan politik yang lebih condong pada hak-hak khusus untuk suku Melayu.

Di dalam federasi, terjadi perbedaan pandangan yang signifikan mengenai cara mengelola negara. Pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan etnis Melayu, yang dikenal sebagai kebijakan Bumiputera.

Sebaliknya, Lee Kuan Yew mendorong kebijakan yang memberikan kesetaraan hak bagi semua kelompok etnis, termasuk komunitas Tionghoa dan India. Hal ini memicu ketegangan politik yang berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan.

Ketegangan rasial juga menjadi salah satu penyebab utama perpisahan ini. Malaysia terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Melayu, Tionghoa, dan India.

Kebijakan Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan etnis Melayu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan komunitas Tionghoa yang cukup besar di Singapura.


Gambar: Pertikaian Rasial 1964 di Singapura. (Sumber: ?)

Konflik rasial semakin memanas, dan insiden-insiden kerusuhan rasial mulai terjadi, terutama pada tahun 1964 ketika terjadi kerusuhan besar antara komunitas Melayu dan Tionghoa di Singapura.

Keputusan untuk Berpisah

Gambar: Lee Kuan Yew Menangis Setelah Malaysia dan Singapura Berpisah. (CNA)

Setelah serangkaian ketegangan yang tak kunjung mereda, akhirnya pada 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman memutuskan bahwa perpisahan adalah solusi terbaik untuk menghindari konflik yang lebih besar.

Dua hari kemudian, pada 9 Agustus 1965, Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia dan memproklamasikan kemerdekaannya. Momen ini menandai lahirnya Republik Singapura sebagai negara berdaulat.

Lee Kuan Yew awalnya berharap untuk tetap menjadi bagian dari Malaysia dengan otonomi yang lebih besar, namun akhirnya menyadari bahwa perpisahan adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas dan kemajuan bagi Singapura.

Dalam pidato emosionalnya, Lee Kuan Yew mengungkapkan kesedihannya atas perpisahan ini, namun juga menegaskan tekad untuk membawa Singapura menuju kemerdekaan dan kemajuan.

Dampak Perpisahan

Gambar: Kota Singapura. (Enchanting Travel)

Perpisahan ini memiliki dampak yang signifikan bagi kedua negara. Singapura, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, berhasil berkembang pesat menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terbesar di dunia.

Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis dan investasi, membangun infrastruktur modern, serta fokus pada pendidikan dan industrialisasi. Hal ini menjadikan Singapura salah satu ekonomi paling maju di Asia Tenggara.


Gambar: Kota Kuala Lumpur, Malaysia. (Britannica)

Sementara itu, Malaysia juga melanjutkan perjalanannya sebagai negara yang mandiri dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.

Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan etnis Melayu terus dijalankan melalui Rencana Ekonomi Baru (New Economic Policy) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok etnis di Malaysia.

Meskipun berpisah, kedua negara tetap menjaga hubungan bilateral yang erat hingga saat ini. Malaysia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, dengan perdagangan dan investasi yang signifikan antara keduanya.

Namun, perbedaan kebijakan dan pendekatan pemerintahan terus membedakan karakter kedua negara hingga kini.

Meskipun sempat mengalami masa-masa sulit, baik Malaysia maupun Singapura kini telah berkembang menjadi negara yang stabil dan sukses, dengan hubungan yang saling menguntungkan.

Baca Juga:
Simak, Sejarah Singkat dan Keunikan Negara Singapura


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Zionisme, gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi, sering kali dikaitkan dengan wilayah Palestina.

Namun, sejarah mencatat bahwa sebelum Palestina menjadi tujuan utama, ada beberapa alternatif wilayah lain yang pernah dipertimbangkan sebagai calon tanah air bagi kaum Yahudi sebelum akhirnya gerakan zionisme menjadi lebih religius.

Berikut adalah beberapa destinasi yang sempat menjadi bagian dari diskusi dalam gerakan Zionis.

1. Uganda (Afrika Timur) - "Rencana Uganda"

Sumber: allugandasafaris.com
Pada tahun 1903, dalam Kongres Zionis ke-6, Theodor Herzl, pendiri Zionisme modern, mengusulkan wilayah di Afrika Timur, yang sekarang menjadi bagian dari Uganda, sebagai alternatif tanah air Yahudi. Rencana ini dikenal sebagai "Rencana Uganda."

Ide ini muncul karena meningkatnya penindasan terhadap Yahudi di Eropa Timur, dan Herzl melihat Uganda sebagai solusi sementara untuk memberikan perlindungan bagi orang Yahudi.

Namun, rencana ini ditolak oleh mayoritas peserta kongres karena mereka tetap ingin tanah air Yahudi berada di wilayah historis, yakni Palestina.

2. Argentina

Sumber: Britannica

Argentina juga pernah dipertimbangkan sebagai calon lokasi untuk tanah air Yahudi. Pada akhir abad ke-19, Argentina dianggap sebagai wilayah yang potensial karena merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan lahan luas yang belum banyak dikembangkan.

Theodor Herzl bahkan sempat mencatat bahwa Argentina bisa menjadi tempat yang baik karena ketersediaan lahan dan kebijakan pemerintahnya yang lebih terbuka terhadap imigrasi. Namun, gagasan ini pada akhirnya tidak diterima secara luas oleh gerakan Zionis.

3. Siprus

Sumber: Britannica

Siprus, yang berada dekat dengan tanah historis Yahudi di Timur Tengah, juga sempat menjadi pertimbangan.

Letaknya yang strategis di Laut Mediterania dan kedekatannya dengan wilayah Palestina membuat beberapa pemimpin Zionis mempertimbangkannya sebagai calon lokasi tanah air Yahudi.

Namun, berbagai faktor politik dan kondisi geografis pada akhirnya membuat Siprus tidak menjadi pilihan utama.

4. Alaska (Amerika Serikat)

Sumber: Google Maps

Pada tahun 1940-an, seorang pejabat Amerika Serikat bernama Harold Ickes pernah mengusulkan wilayah Alaska sebagai tempat suaka bagi Yahudi yang dianiaya selama Perang Dunia II.

Ide ini dikenal dengan "Rencana Alaska" dan dipandang sebagai cara untuk menyelamatkan banyak nyawa selama Holocaust.

Namun, usulan ini tidak pernah mendapat dukungan yang cukup kuat untuk direalisasikan, terutama karena gerakan Zionis sudah berfokus pada Palestina sebagai tujuan utama.

5. Birobidzhan (Uni Soviet)

Sumber: Jewishhistory.org

Pada tahun 1928, Uni Soviet mendirikan wilayah otonom Yahudi di Birobidzhan, di bagian timur negara tersebut, dekat dengan perbatasan China. Wilayah ini didirikan sebagai upaya untuk memberikan tanah bagi orang Yahudi dalam kerangka ideologi komunis Soviet.

Meski wilayah ini masih ada hingga saat ini, Birobidzhan tidak pernah menjadi pusat bagi Zionisme, karena banyak orang Yahudi lebih memilih berimigrasi ke Palestina, terutama setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Donald Trump: Jika Kamala Harris Menang, Israel akan Musnah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Tokyo: Sebuah rekor baru terpecahkan di dunia politik Jepang. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu Jepang bulan ini mencapai lebih dari 300, walau masih kurang dari seperempat total kandidat, menurut laporan media lokal Negeri Sakura.

Melansir dari Channel News Asia, Rabu, 16 Oktober 2024, sebanyak 314 dari 1.344 kandidat majelis rendah yang memperebutkan 465 kursi adalah perempuan, atau sekitar 23 persen, angka tertinggi dalam sejarah pemilu Jepang.

Perdana Menteri baru Jepang, Shigeru Ishiba, berupaya memperkuat mandatnya dalam pemilu 27 Oktober mendatang dengan mempertahankan mayoritas untuk Liberal Democratic Party (LDP) yang telah lama berkuasa.
Salah satu faktor peningkatan jumlah kandidat perempuan adalah upaya Ishiba mendorong perempuan untuk mencalonkan diri, menggantikan mantan anggota parlemen yang terlibat dalam skandal dana gelap.

Meski begitu, Jepang masih menghadapi tantangan besar dalam kesetaraan gender di ranah politik. Jepang menduduki peringkat 118 dari 146 dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2024 oleh Forum Ekonomi Dunia. Kabinet Ishiba yang terdiri dari 20 orang hanya memiliki dua perempuan.

Hak-Hak Perempuan di Jepang

Pemerintah Jepang telah menetapkan target agar 35 persen kandidat parlemen majelis rendah adalah perempuan pada tahun 2025, naik dari 18 persen pada tahun 2017. Namun, pemimpin perempuan di bidang bisnis dan politik masih jarang ditemukan di Jepang.

"Partai politik di Jepang masih sangat berorientasi pada laki-laki dan tidak berpikiran terbuka, membuat sulit bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik," kata Momoko Nojo, Kepala Organisasi No Youth No Japan.

Ia menjelaskan bahwa partai politik di Jepang masih didominasi oleh laki-laki dan memiliki budaya yang kurang inklusif, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

Lingkungan yang kurang mendukung ini membuat perempuan kesulitan untuk mencalonkan diri atau berkarier di ranah politik. Selain itu, tanggung jawab pekerjaan rumah dan perawatan keluarga juga menjadi hambatan bagi banyak perempuan untuk berkarier di politik.

Sementara itu, sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesetaraan gender tengah meninjau hak-hak perempuan di Jepang dan diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Jepang dalam waktu dekat, setelah pertemuan di Jenewa pada Kamis ini. (Angel Rinella)

Baca juga: Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepang yang Baru


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Beirut: Tiga serangan beruntun pesawat jet tempur Israel menghantam pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Menurut laporan National News Agency (NNA), serangan tersebut mengenai sejumlah titik, termasuk lingkungan Haret Hreik dan sebuah gedung dekat sekolah.

Belum ada rincian lebih lanjut yang diberikan mengenai korban jiwa atau kerusakan material.
Pada Selasa malam, tentara Israel melancarkan serangkaian serangan udara yang dahsyat di beberapa kota dan wilayah di Lebanon selatan dan timur, menewaskan sedikitnya 23 orang dan melukai 31 lainnya.

Israel telah melancarkan kampanye udara besar-besaran di Lebanon terhadap apa yang diklaimnya sebagai target kelompok Hizbullah sejak 23 September, menewaskan lebih dari 1.500 orang dan membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi.

Serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas perbatasan selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak meletusnya perang Israel melawan kelompok Hamas di Jalur Gaza.

Perang Israel-Hamas telah menewaskan hampir 42.400 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Israel memperluas konflik tersebut pada 1 Oktober dengan melancarkan serangan ke Lebanon selatan.

Baca juga: UNICEF Khawatirkan Nasib 400.000 Anak-Anak Lebanon di Tengah Perang


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel bahwa Washington dapat menahan sebagian dari miliaran dolar bantuan militernya kecuali jika Tel Aviv memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dengan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk dalam waktu sebulan ke depan.

Mengutip dari France 24, Rabu, 16 Oktober 2024, peringatan itu muncul di saat perang Israel-Hamas menginjak tahun pertama, di mana Presiden AS Joe Biden telah berulang kali memohon kepada Israel untuk menyelamatkan warga sipil Palestina.

Dalam surat yang dikirim pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan "dengan jelas kepada pemerintah Israel bahwa ada perubahan yang perlu mereka lakukan lagi untuk memastikan tingkat bantuan yang masuk ke Gaza kembali naik dari tingkat yang sangat, sangat rendah seperti saat ini," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan.
Surat tersebut merujuk pada hukum AS yang mengharuskan "penerima bantuan militer AS tidak secara sewenang-wenang menolak atau menghalangi penyediaan bantuan kemanusiaan AS."

"Harapan kami adalah Israel akan membuat perubahan yang telah kami gariskan dan rekomendasikan, dan sebagai akibat dari perubahan tersebut akan terjadi peningkatan dramatis dalam bantuan kemanusiaan.”

Pengiriman surat yang ditujukan kepada Menhan Israel Yoav Gallant itu pertama kali dilaporkan oleh media Axios, dengan Kemenlu AS mengatakan bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk tetap bersifat pribadi.

Dalam surat tersebut, Blinken dan Austin mendesak Israel untuk mengizinkan setidaknya 350 truk bantuan untuk masuk ke Gaza pada setiap harinya. Kedua menteri juga meminta Israel untuk membuka penyeberangan kelima ke Gaza dan mencabut perintah evakuasi bagi warga Palestina ketika tidak ada kebutuhan operasional.

Kemenlu AS mengatakan bahwa tekanan Washington sebelumnya telah memungkinkan masuknya 300 hingga 400 truk per hari, tetapi bantuan secara keseluruhan telah turun lebih dari 50 persen dari puncaknya.

Baca juga: Harris Tegaskan Warga Sipil di Gaza Harus Dibantu dan Dilindungi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Zurich: Kehadiran kopi Indonesia menjadi sorotan di festival Swiss Coffee Festival 2024 di Zurich, Swiss pada 11-13 Oktober 2024. Kehadiran kopi Indonesia dalam ajang kopi tahunan terbesar dan bergengsi di Swiss itu menegaskan posisi Kopi Indonesia di tengah-tengah pecinta kopi, produser, roaster dan pembuat mesin kopi.

KBRI Bern menghadirkan kopi unggulan dari Jawa Barat dan Aceh di stan yang sejajar dengan pemain kopi besar Swiss lainnya. Kehadiran Kopi Indonesia juga memperkuat kehadiran beberapa gerai kopi di Swiss yang hanya menyajikan berbagai biji kopi asal Indonesia yang digemari masyarakat setempat.

“Nilai transaksi, kerja sama dan minat yang besar terhadap specialty coffee Indonesia menjadi sasaran dari partisipasi Indonesia. Swiss merupakan negara yang memiliki konsumsi kopi yang tinggi, serta menggemari kopi spesial,” ucap Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Ngurah Swajaya, dalam keterangan KBRI Bern yang diterima Medcom.id, Selasa, 15 Oktober 2024.
Swiss Coffee Festival 2024 juga menghadirkan tren terkini dalam dunia dan masyarakat kopi, menawarkan platform inspirasi dan pertukaran untuk penikmat dan pelaku industri kopi, mulai dari teknologi sensorik hingga suasana festival kopi yang cukup unik. Swiss Coffee Championship menjadi kesempatan, bagi para peserta untuk unjuk keahlian pada enam kategori kejuaraan, seperti barista, brewers cup, cup toasters, latte art, coffee in good spirit dan roasting.

“Partisipasi Indonesia pada festival kopi terbesar di Switzerland, yang diikuti berbagai peserta besar, termasuk pengunjung dari negara tetangga Swiss, sangat membanggakan karena selama tiga hari kegiatan ini, kehadiran Indonesia memperoleh sambutan antusias, baik bagi warga yang pernah ke Indonesia maupun yang belum pernah ke Indonesia, dalam menikmati keunggulan aroma, citra rasa specialty coffee Indonesia”, lanjut Dubes Ngurah.

Biji Kopi Indonesia

Pada kesempatan ini, KBRI Bern menggandeng dua pengusaha kopi, dengan spesialisasi kopi asal Aceh (Bawadi Coffee) dan dan Jawa Barat (Natcha Coffee).

Natcha Coffee mengusung experimental coffee dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Gunung Galunggung, Gunung Papandayan, Gunung Cikurai, Gunung Halu, Gunung Gede, dan Gunung Guntur. Inovasi dari experimental coffee sangat menarik minat dari para pecinta kopi di Swiss, mengingat Swiss merupakan negara dengan tingkat inovasi tertinggi di dunia. Experimental coffee ini bahkan sudah terjual habis di hari kedua festival.

Sementara itu, Bawadi coffee menawarkan tidak hanya biji kopi Indonesia berkualitas dari Aceh Gayo, namun juga berbagai daerah di Sumatera, Mandailing, Lampung, Jawa, Bali, Flores, Toraja, dan Papua.

Bawadi coffee menonjolkan sejumlah varian kopi seperti Arabica Gayo Natural, Arabica Gayo House Blend, Arabica Flores Bajawa, Arabica Java Temanggung dan yang tidak kalah menarik minat para pecinta kopi di Swiss yakni produk unggulan Kopi Luwak.

"Saya kira ini upaya yang harus terus kita lakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia, untuk tidak hanya melestarikan popularitas kopi spesial Indonesia di mata dunia, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama meningkatkan produktivitas kopi, kualitas kopi, dan juga meningkatan pendapatan nasional kopi dan juga meningkatkan kesejahteraan petani kopi,” jelas Dubes Ngurah.

Peluang Ekspor Kopi Indonesia

Para pengunjung, mulai dari pelaku bisnis hingga pecinta kopi, memberikan respons positif dan tertarik dengan keberagaman dan keunikan cita rasa kopi Indonesia. Terlebih lagi, Swiss sendiri adalah negara dengan tingkat konsumsi kopi yang tinggi, sehingga pameran ini menjadi ajang yang strategis untuk memperkenalkan kekayaan kopi Indonesia secara lebih luas.

"Selamat kepada KBRI Swiss di Bern karena telah berpartisipasi aktif dalam Festival Kopi Internasional Swiss 2024 yang sangat sukses! Kami, Natcha Coffee, sangat senang telah bergabung di stan KBRI, terjual habis hanya dalam dua hari dan terhubung dengan banyak calon pembeli. Ini adalah salah satu acara tersukses yang pernah kami ikuti, dan kami berharap dapat bergabung lagi tahun depan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini,” ujar Natan, pimpinan Natcha Coffee.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar atas kesempatan yang diberikan untuk diundang dan berpartisipasi di Swiss. Alhamdulillah, kami telah mendapatkan lima buyer potensial, dan kami berharap tahun depan kami dapat kembali ikut serta dalam kegiatan ini,” tutur Bawadi, pimpinan Bawadi Coffee.

Partisipasi Indonesia dalam pameran kopi ini memperkuat peluang ekspor kopi Indonesia ke pasar Swiss dan Eropa pada umumnya. Kehadiran Indonesia ini diharapkan dapat menjaga konsistensi “branding” posisi kopi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di dunia, sekaligus memperkuat jaringan kemitraan dan membuka peluang bagi produsen dan petani kopi Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Potensi nilai transaksi yang dicatatkan dalam tiga hari pameran mencapai USD7.8 juta, hal ini belum termasuk potensi kontrak jangka panjang.

Baca juga: Seruput Kopi Indonesia di Kota Zurich


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi warga negara Indonesia (WNI). Prioritas ini tidak berubah dari satu era kepemimpinan ke kepemimpinan lain.

Sejak 2014 hingga saat ini, selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, melindungi WNI yang berada di luar negeri merupakan prioritas tertinggi perwakilan Indonesia di negara-negara global.

Dalam pidato di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Kemenlu RI telah berhasil menyelesaikan lebih dari 200.000 kasus yang melibatkan WNI.
Angka tersebut berasal dari upaya keras Kemenlu RI serta lembaga-lembaga lain di Indonesia pada periode 2014 hingga akhir 2023.

Dari total ratusan ribu kasus tersebut, 360 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati dan 56 lainnya terbesar dari penyanderaan dalam berbagai kasus.

Tidak hanya itu, Pemerintah RI juga telah merepatriasi 18 ribu lebih WNI dalam berbagai situasi konflik maupun bencana di negara-negara tertentu, dan juga sukses mendapatkan kembali hak-hak finansial WNI dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selama pandemi Covid-19, Pemerintah RI juga melindungi sekitar 88.000 WNI di luar negeri dari potensi terjangkit Covid-19 melalui vaksinasi massal.

Ada begitu banyak kasus perlindungan WNI, dan ada beberapa yang menjadi sorotan dari 2014 hingga saat ini.

Baca juga: Dalam 9 Tahun, 218.313 Kasus WNI Berhasil Diselesaikan

Kasus WNI di Arab Saudi (2014-Sekarang)

WNI bernama Satinah dijatuhi hukuman mati setelah dituduh membunuh majikannya pada 2007. Pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya, termasuk diplomasi tingkat tinggi dan penggalangan dana untuk membayar diyat (tebusan darah). Akhirnya pada 2014, Pemerintah RI berhasil membayar diyat, dan Satinah tidak dieksekusi.

Tidak seberuntung Satinah, sejumlah WNI lain dieksekusi otoritas Arab Saudi, bahkan beberapa di antaranya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Beberapa WNI yang dieksekusi di Arab Saudi di antaranya adalah Tuti Tursilawati, Zaini Misrin, dan Nani Nurhayani

Evakuasi WNI dari Yaman (2015)

Pada tahun 2015, Pemerintah RI melakukan evakuasi besar-besaran terhadap ribuan WNI di Yaman akibat konflik bersenjata di negara tersebut. Kemenlu RI, bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, memfasilitasi pemulangan ribuan WNI, termasuk pekerja migran dan pelajar.

WNI Terlibat ISIS (2015–2020)

Sejak 2015, banyak WNI terlibat dalam gerakan kelompok Islamic State (ISIS) di Suriah dan Irak. Pemerintah RI menghadapi tantangan besar dalam melindungi dan menangani WNI yang terjebak di wilayah konflik setelah kekalahan ISIS.

Pada tahun 2019-2020, ada perdebatan besar di Indonesia terkait pemulangan WNI yang menjadi anggota ISIS atau simpatisannya, termasuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat langsung dalam terorisme, namun tetap berusaha melindungi anak-anak yang tidak terlibat.

Siti Aisyah dan Pembunuhan Kim Jong-Nam (2017-2019)

Siti Aisyah, seorang WNI, terlibat kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Malaysia pada 2017. Aisyah dan seorang perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong, dituduh melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun VX di bandara Kuala Lumpur.

Aisyah mengeklaim bahwa ia dijebak dan tidak menyadari keterlibatannya dalam pembunuhan. Setelah upaya diplomasi intensif dan bantuan hukum dari Pemerintah RI, Siti Aisyah dibebaskan dari semua tuduhan pada 2019.

ABK WNI di Kapal Penangkap Ikan Tiongkok (2020)

Kasus eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) WNI di kapal-kapal Tiongkok sempat menjadi sorotan besar. Banyak ABK WNI yang melaporkan kondisi kerja tidak manusiawi, seperti jam kerja berlebihan, tidak diberikan gaji, kekerasan fisik, hingga kematian yang diduga disebabkan perlakuan buruk selama bekerja.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik dan hukum untuk memastikan para ABK WNI mendapatkan perlindungan dan hak-hak finansialnya dibayarkan.

Repatriasi Massal WNI saat Pandemi COVID-19 (2020–2021)

Pandemi Covid-19 menjadi momen penting dalam sejarah perlindungan WNI. Pemerintah Indonesia melakukan repatriasi massal terhadap puluhan ribu WNI, termasuk pekerja migran yang kehilangan pekerjaan dan pelajar yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena pembatasan perjalanan global.

Pemerintah RI juga memberikan bantuan berupa logistik dan bantuan kesehatan bagi WNI yang terdampak pandemi di luar negeri.

Kasus-kasus ini menggambarkan tantangan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda dan berada di kawasan yang mengalami konflik atau krisis.

Kasus WNI di Ukraina saat Invasi Rusia (2022)

Saat Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Pemerintah Indonesia segera mengupayakan evakuasi WNI yang berada di Ukraina.

Proses evakuasi dilakukan bertahap, dan pemerintah mengoordinasikan bantuan evakuasi melalui Kedutaan Besar Indonesia di Polandia dan Rusia untuk memastikan keselamatan WNI yang terjebak situasi perang.

Evakuasi WNI dari Sudan (2023)

Pada tahun 2023, Sudan menghadapi konflik internal yang serius, yang membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap ratusan WNI yang berada di negara tersebut.

Proses evakuasi ini dilakukan dalam situasi sulit, mengingat konflik bersenjata berlangsung intens. Operasi evakuasi ini sukses dengan memulangkan sebagian besar WNI, termasuk pekerja migran dan mahasiswa.

WNI Terjerat Online Scam (2020-2024)

Kemenlu RI mencatat ada lebih dari 3.700 kasus penipuan online yang menjerat WNI di periode 2020-2024, dengan kasus terbanyak berada di Kamboja.

Skema online scam ini adalah, para WNI diajak pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan gaji tinggi. Setibanya di negara tujuan, para WNI ini justru dipaksa menjadi scammer atau penipu di dunia maya.

Pada Juli 2024, Kemenlu RI berhasil memulangkan total 3.703 WNI yang terjerat online scam dari delapan negara.

Evakuasi WNI dari Palestina dan Lebanon (2023-2024)

Meletusnya perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza pada Oktober 2023 membuat Pemerintah Ri mengevakuasi sejumlah WNI dari zona konflik.

Perang yang meluas ke Lebanon juga memicu tindakan serupa, di mana Pemerintah RI mengevakuasi sejumlah WNI dari wilayah berbahaya.

Pada 7 Oktober 2024, 40 WNI beserta satu warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI telah tiba di Indonesia usai dievakuasi dari Lebanon.

Personel TNI di UNIFIL

Ketegangan antara Israel dan Hizbullah meningkat, terutama setelah Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon. Operasi militer ini melukai dua personel TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) pada 10 Oktober.

Selang beberapa hari setelahnya, satu personel TNI lagi terluka dalam serangan Israel di Lebanon. Personel UNIFIL dari negara-negara lain juga terluka dalam peristiwa yang sama.

Serangan Israel yang melukai personel UNIFIL ini mendapat kecaman keras dari puluhan negara, termasuk dari Pemerintah Indonesia.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel baik ke Gaza, baik ke Lebanon, dan yang terakhir ke UNIFIL di Lebanon. Mengutuk keras," kata Presiden Joko Widodo di Aceh, Selasa, 15 Oktober 2024.

Jokowi menegaskan bahwa pasukan yang diturunkan oleh PBB di Lebanon adalah pasukan perdamaian. Pasukan tersebut tak boleh diserang.

“Enggak boleh itu, yang namanya pasukan perdamaian kok ikut-ikutan diserang, ada yang luka lagi," ucapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Pertempuran Israel dan kelompok militan Islam Hizbullah telah berlangsung selama lebih dari satu tahun yang mengalami eskalasi tinggi pada bulan September dimana Israel memutuskan untuk melakukan invasi darat ke Lebanon.

Meskipun pemerintahan Lebanon bukan merupakan target Israel, konflik ini telah memberikan banyak kerugian terhadap Lebanon.

Ribuan nyawa warga Lebanon melayang, infrastruktur Lebanon hancur, ribuan warga mengungsi, dan kedaulatan negara Lebanon telah dilecehkan oleh Israel. Namun, ditengah konflik yang berlangsung, apa yang dilakukan Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) dan kenapa mereka tidak melakukan apapun?
Ini informasinya

Bystander di Tengah Konflik

Melansir Times of Israel LAF memiliki sekitar 80.000 personel, dengan sekitar 5.000 di antaranya ditempatkan di wilayah selatan negara itu.


Gambar: Militer Hizbullah dengan Rudal Fajr 5 Iran. (AFP)

Namun, Hizbullah memiliki lebih dari 100.000 pejuang yang dituduh Israel didanai Iran, termasuk pemimpin mereka yang tewas, Hassan Nasrallah. Di tengah situasi ini, Tentara Lebanon tidak mampu bersaing dari segi jumlah maupun kekuatan senjata dengan Hizbullah.

LAF juga tidak mampu bersaing Israel, kemampuan militer mereka memudar setelah perang Sipil Lebanon yang dimulai tahun 1975 selama 15 tahun dimana pasukan Israel dan Suriah mengokupasi Lebanon.

Berdasarkan Aram Nerguizian, pengamat senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), ketika perang Israel-Hizbullah pertama dimulai tahun 2006, LAF "tidak mampu berinvestasi dalam modernisasi pascaperang di dunia nyata, tidak memiliki kemampuan untuk menghalau kekuatan udara Israel."


Gambar: Tank Tercanggih LAF, Diterima Tahun 2009. (Domain Publik)

Dikarenakan hal tersebut, persenjataan LAF terbilang usang dan tidak memiliki pasukan udara yang memadai. Tidak mungkin bersaing dengan tentara dengan persenjataan modern seperti Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Melansir Financial Times, Direktur wadah pemikir Sami Atallah berpendapat bahwa LAF tidak memiliki sumber daya untuk melindungi wilayah negara mereka dan berfungsi hanya untuk menjaga kestabilan domestik.

Ketidakmampuan tersebut juga dikonfirmasi oleh mantan jenderal LAF Hassan Jouni.


Gambar: Tank Israel di Lebanon Utara, 29 September. (Menahem KAHANA / AFP)

"Tentu saja, jika Israel invasi, Lebanon akan mempertahankan diri, namun dengan kemampuan yang apa adanya... tanpa melakukan hal yang ceroboh dan bunuh diri," ujar Jouni, melansir Times of Israel.

Ada upaya untuk memperkuat militer Lebanon dari pihak luar. Amerika Serikat (AS) merupakan donor utama untuk LAF, berdasarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS, negara mereka telah memberikan bantuan militer sebanyak $3 miliar sejak tahun 2006.

Namun, dukungan tersebut terbilang terbatas. Melansir Times of Israel, banyak legislator AS yang takut dukungan mereka kepada LAF akan jatuh kepada Hizbullah yang mereka anggap sebagai organisasi teroris.

Di Lebanon, banyak yang percaya AS sengaja menghadang pasukan mereka untuk mendapatkan persenjataan modern yang dapat memberikan mereka peluang untuk mempertahankan diri dari Israel, sekutu AS yang mendapatkan bantuan militer $17,9 miliar sejak tahun lalu.

Kondisi LAF diperburuk dengan krisis ekonomi Lebanon yang terjadi pada tahun 2019. Mereka tidak memiliki dana untuk membeli persenjataan dan gaji rata-rata tentara Lebanon berkisar $220 atau Rp3.424.630 per bulan.

Sejauh ini, satu-satunya pertingkaian antara IDF dan LAF adalah pada 3 Oktober ketika tank Israel membunuh tentara Lebanon dan 11 Oktober ketika 2 tentara tewas dalam serangan udara Israel. Dalam kedua kejadian tersebut, LAF menembak balik.

Baca Juga:
9 Negara yang Melabel Hizbullah Sebagai Teroris, Ada Tetangga Indonesia!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Arrmanatha Nasir, Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi salah satu tokoh yang dipanggil ke kediaman presiden terpilih RI Prabowo Subianto di Kertanegara hari ini. Ia disinyalir akan menduduki posisi salah satu Wakil Menteri Luar Negeri.

Saat ditemui awak media usai pertemuan di rumah Prabowo, Arrmanatha mengatakan dirinya telah diajak berdiskusi mengenai situasi global.

“Saya menghadap Pak Prabowo, saya berdiskusi mengenai situasi global, tantangan global,” ucap Arrmanatha saat dicegat wartawan di Jalan Kertanegara di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
“Pak Prabowo menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus berperan aktif dan membantu menavigasi berbagai tantangan yang ada dan mengambil peluang yang bisa diraih. Itu saja,” sambung dia.

Arrmanatha atau akrab disapa Tata menuturkan, penugasannya nanti akan disampaikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.

“Saya selama ini di Kementerian Luar Negeri dan sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB, dan itu bidang yang saya tekuni lebih dari 20 tahun,” tutupnya.

Arrmanatha bukan nama baru di Kemenlu RI. Sejak Desember 2014 hingga 2019, Arrmanatha pernah menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Mulai April 2019, Arrmanatha menjadi Duta Besar RI untuk Prancis. Ia menerima penghargaan Commandeur de la Légion d'Honneur pada tahun 2021. Ia kini menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, dan menjabat sejak 25 Oktober 2021.

Baca juga: Sugiono, Calon Menteri Luar Negeri di Era Prabowo Subianto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)