New York: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerahkan Instrumen Ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di acara Treaty Event di New York, Amerika Serikat pada Selasa, 24 September 2024.

“Penyerahan Instrumen ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui pelucutan senjata,” sebut keterangan pers Kemenlu RI, Rabu, 25 September 2024.

Sebelumnya, pada 21 November 2023, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan TPNW menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 20 Desember 2023.

Dengan penyerahan Instrumen Ratifikasi tersebut, maka Indonesia secara resmi menjadi negara pihak pada TPNW.

“Ke depannya, Indonesia akan terus mendorong universalisasi TPNW, dengan tujuan agar lebih banyak negara menandatangani dan meratifikasi traktat ini,” sambung rilis tersebut.

Dengan mengadopsi TPNW, Indonesia berarti turut membentuk norma internasional yang menentang senjata nuklir dari perspektif humaniter, memberikan tekanan moral dan politik kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menghentikan pengembangannya.

“Langkah ini mencerminkan komitmen moral Indonesia terhadap kemanusiaan dan perdamaian, serta memberi contoh bagi negara-negara lain untuk turut serta dalam membangun dunia yang lebih aman

Indonesia akan terus memainkan perannya untuk mendorong universalisasi TPNW dengan harapan semakin banyak negara yang bergabung, semakin kecil risiko penggunaan senjata nuklir, sekaligus memperkuat upaya pelucutan dan non- proliferasi senjata nuklir di tingkat global,” terang Kemenlu RI.

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons/TPNW) pertama kali diadopsi 7 Juli 2017 dan bertujuan mengatur pelarangan senjata nuklir secara menyeluruh. Saat ini terdapat 70 negara yang telah menjadi negara pihak dan 93 negara penandatangan TPNW.

Baca juga: Sekjen PBB: Senjata Nuklir adalah Bahaya Nyata Hingga Saat Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi membahas seputar bantuan pangan, peningkatan gizi, hingga kelaparan dalam pertemuan dengan Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP), Cindy McCain, di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 24 September 2024.

Konflik global, krisis ekonomi, perubahan iklim, telah berdampak pada krisis pangan di berbagai belahan dunia.

Data WFP pada 2024 telah menunjukkan bahwa 309 juta orang mengalami kelaparan kronis di 71 negara. Peningkatan jumlah orang kelaparan di dunia masih terjadi. Kondisi ini telah menjadi tantangan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pertemuan Menlu Retno dengan Direktur Eksekutif WFP membahas inisiatif Koalisi Makanan Sekolah (School Meals Coalition).

“Tujuan inisiatif ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.

Pertemuan juga membahas rencana Indonesia meningkatkan perannya sebagai negara pemberi bantuan hibah bantuan pangan, terutama ke negara-negara terdampak konflik, termasuk melalui potensi perluasan program bantuan biskuit energi tinggi Indonesia ke wilayah yang paling membutuhkan, seperti Afghanistan dan Ethiopia.

Menlu Retno juga mengajak WFP menjajaki inisiatif bersama yang mengintegrasikan solusi air dan sanitasi dalam strategi pengentasan kelaparan.

"Ketersediaan dan kualitas air berdampak langsung pada ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan," kata Menlu Retno, seraya menambahkan bahwa lebih dari dua miliar orang hidup di negara-negara dengan pasokan air yang tidak memadai.

WFP telah menjadi mitra erat Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dalam menghadapi ancaman kerawanan pangan.

Baca juga: Inovasi Ketahanan Pangan: Kolaborasi untuk Masa Depan Pertanian Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membahas berbagai konflik global yang terjadi saat ini dalam pidato terakhirnya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa kemarin.

Ia menegaskan bahwa AS tidak boleh berpaling dari isu-isu global, di saat Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon bergerak maju menuju perang habis-habisan, dan operasi militer Israel terhadap Hamas di Jalur Gaza hampir mencapai satu tahun.

Biden menggunakan pidatonya untuk berbicara mengenai pentingnya mengakhiri konflik Timur Tengah dan perang saudara yang telah berlangsung selama 17 bulan di Sudan, dan untuk menyoroti dukungan AS serta sekutu Barat untuk Kyiv sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

Mengutip dari 9news, Rabu, 25 September 2024, Ia juga menyuarakan kekhawatiran atas kecerdasan buatan (AI) dan potensinya untuk digunakan sebagai tindakan represif.

Penampilannya di hadapan badan internasional tersebut menawarkan Biden salah satu kesempatan terakhir sebagai presiden untuk menyampaikan pendapatnya guna mempertahankan dukungan yang kuat bagi Ukraina, yang bisa jadi dicabut jika mantan Presiden Donald Trump mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam pemilu AS di bulan November.

Biden menegaskan bahwa meski ada konflik global, ia tetap berharap yang terbaik untuk masa depan.

"Saya telah menyaksikan sejarah yang luar biasa," kata Biden. "Saya tahu banyak orang melihat dunia saat ini dan melihat kesulitan serta bereaksi dengan putus asa, tetapi saya tidak."

"Kita lebih kuat dari yang kita kira" ketika dunia bertindak bersama, tambahnya.

Melayani Rakyat

Biden menjabat sebagai presiden dengan janji memulihkan hubungan AS di seluruh dunia dan untuk mengeluarkan Washington dari "perang abadi" di Afghanistan dan Irak yang telah menghabiskan kebijakan luar negeri Amerika selama 20 tahun terakhir.

"Saya bertekad untuk mengakhirinya, dan saya melakukannya," kata Biden tentang penarikan pasukan dari Afghanistan, menyebutnya sebagai "keputusan yang sulit tetapi tepat."

Dia mengakui bahwa peristiwa itu "disertai tragedi" dengan tewasnya 13 tentara AS dan ratusan warga Afghanistan dalam sebuah bom bunuh diri selama penarikan pasukan yang kacau.

Biden menyampaikan nada melankolis, membumbui pidatonya dengan referensi tentang pertama kalinya ia menghadiri Majelis Umum PBB lebih dari 50 tahun lalu sembari mengutip puisi Irlandia.

"Beberapa hal lebih penting daripada mempertahankan kekuasaan," kata Biden. "Rakyat Andalah yang paling penting. Jangan pernah lupa, kita di sini untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya,” pungkas dia.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Belum Berakhir, Hikmahanto: RI Hanya Dukung Perdamaian

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi mengatakan perayaan Hari Nasional di Jakarta pada Selasa 25 September 2024. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Faisal Bin Abdullah Alamodi menegaskan negaranya ingin tetap menjadi pusat ekonomi global.

Dubes Amodi mengatakan, sejak didirikan oleh mendiang Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, dan setelahnya para raja, hingga masa pemerintahan Pelayan Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. dan Putra Mahkota yang setia, Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud telah berbakti kepada agama Islam dan kaum Muslimin di segala bidang, terutama dalam melayani para tamu Allah dari seluruh penjuru dunia,

“Kerajaan Arab Saudi selama tahun 2023 lalu telah menerima sebanyak dua juta pengunjung dari Republik Indonesia. Angka tersebut termasuk lebih dari 240 ribu jemaah haji asal Indonesia dan sekitar dua juta jemaah haji dan pengunjung dari Indonesia,” ujar Duta Besar Alamodi, di Jakarta, Selasa 24 September 2024.
“Kedua negara melakukan koordinasi dan pengaturan pada tataran tingkat tinggi, yaitu melalui kebijakan Inisiatif Jalan Makkah, yang telah dilaksanakan di lebih dari satu Bandara di Indonesia, guna memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para jemaah haji ke Baitullah, dan kedua belah pihak terus berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi ini dan efisiensinya dalam berbagai isu,” imbuh Dubes Alamodi.

Tentu semua menyadari status keagamaan, politik, dan budaya yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi, bobot ekonomi dan finansial, letak geografisnya yang strategis, dan masa depan cerah menanti. Hal ini tercermin di kawasan Timur Tengah melalui Visi 2030-nya, yang berlandaskan pada tiga pilar.

Adapun tiga pilar itu termasuk masyarakat yang penuh semangat, konomi yang maju dan bangsa yang ambisius dalam menggapai mimpinya. Kenyataan ini telah menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara G20 pada semua sektor, termasuk sektor pariwisata, yang telah menarik lebih dari 100 juta wisatawan manca negara selama tahun
2023.

Dubes Alamodi menambahkan, Kerajaan Arab Saudi akan terus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi pusat utama perdagangan dunia dan memiliki ekonomi global terkemuka di antara ekonomi terkuat peringkat pertama di seantero dunia. Diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan kemitraan baru yang dapat mendukung ekonomi Arab Saudi dan mitranya.

Kerajaan Arab Saudi saat ini sedang mengeksekusi sejumlah proyek ekonomi besar utama dan berbagai inisiatif internasional, seperti inisiatif untuk mendirikan organisasi khusus untuk air dan inisiatif Saudi Green dan Middle East Green.

Kerajaan Arab Saudi juga akan menyelenggarakan event-event internasional, sosial, budaya, dan olahraga yang erat kaitannya dengan posisi ekonominya yang terdepan secara global, seperti Expo 2030, menjadi tuan rumah World Cup2034, dan sejumlah forum-forum internasional yang menerjemahkan upaya besar yang telah dan akan dilakukannya di kancah internasional.

“Sejak dimulainya pada tahun 1948, yaitu sekitar 77 tahun yang lalu, hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia telah ditandai oleh perkembangan dan pertumbuhan di berbagai bidang, terdapat banyak bukti menonjol tentang dalamnya hubungan ini, kematangan dan pencapaian yang dapat memenuhi kepentingan kedua negara,” imbuh Dubes Alamodi.

Kerajaan Arab Saudi, negeri Dua Kota Suci, memiliki hubungan yang erat, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam terbesar, dan edua negara merupakan anggota aktif pada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Kelompok G20.

“Kedua negara memiliki hubungan yang menonjol di tingkat Masyarakat (social level). Hubungan kedua negara terus mengalami perkembangan yang luar biasa di semua tingkatan, dimulai dengan kunjungan kenegaraan Pelayan Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, ke Indonesia pada tahun 2017 kemudian diikuti dengan kunjungan Yang Mulia Presiden Indonesia Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2019,” tambah Dubes Alamodi.

Tidak lupa juga dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Kerajaan Arab Saudi pada Oktober 2023 dengan dua kunjungan resmi untuk menandatangani dokumen Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia yang dipimpin oleh para pemimpin kedua negara, dan menyelenggarakan pertemuan puncak bersejarah di Riyadh antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan para pemimpin negara-negara ASEAN.

“Upaya kedua negara yang bersaudara ini akan terus berlanjut hingga ke tingkat yang strategis di semua tingkatan dan bidang, yang dapat menguntungkan bagai kepentingan kedua negara, dunia Islam, dan global,” ujar Dubes Alamodi

Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan yang mewakili Pemerintah Indonesia mengatakan, Indonesia bangga dengan hubungan yang kuat dengan Arab Saudi terutama dengan latar belakang sejarah dari kedua negara.

“Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi terus meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu kita perlu melakukan negosiasi kembali kesepakatan investasi yang ada saat ini,” ujar Zulhas.

Menurut Zulkifli, Indonesia akan selalu berterimakasih dengan hubungan yang terjalin selama dengan Arab Saudi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) mengutuk keras situasi yang terjadi di Lebanon saat ini. Di mana Israel melancarkan serangan membabi buta dan menewaskan lebih dari 560 jiwa.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang akibatkan korban ratusan nyawa warga sipil, termasuk 50 orang anak-anak,” ujar Menlu Retno, dikutip dari keterangan Kemenlu RI, Rabu 25 September 2024.

“Serangan ini semakin mengeskalasi situasi Timur Tengah yang masih menghadapi krisis kemanusiaan dari agresi Israel di Gaza,” imbuh Menlu.
“Kekerasan dan agresi ini tidak boleh menjadi ‘a new normal’,” tegas Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu Retno menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan masyarakat internasional harus ambil langkah tegas untuk dorong deeskalasi dan hentikan kekerasan yang terus berlanjut.

Indonesia juga mendesak penghormatan terhadap keselamatan para peacekeeper UNIFIL di Lebanon. Saat ini Indonesia memiliki 1.232 personil di UNIFIL.

Selain itu Pemerintah RI melalui KBRI Beirut juga terus memantau kondisi WNI di Lebanon dan telah menyiapkan langkah kontijensi dalam mengantisipasi kondisi gawat darurat.

Menlu menegaskan, penindasan rakyat Palestina adalah akar permasalahan konflik, dan perdamaian di Timur Tengah tidak akan pernah dicapai tanpa keadilan untuk Palestina.

Israel melakukan rangkaian serangan udara ke Lebanon sejak Senin 23 September dan mengklaim mengincar Hizbullah. Menurut Menteri Kesehatan Lebanon Firas Abiad, korban tewas akibat serangan itu mencapai 560 jiwa, termasuk 95 perempuan dan 50 anak-anak. Sedangkan 1.835 dilaporkan terluka dalam serangan ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Posisi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina adalah tidak berpihak ke pihak mana pun. Hal ini disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, yang mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan berpihak pada Rusia. Kami tidak akan berpihak pada Ukraina. Namun kami berpihak pada perdamaian," kata Hikmahanto, dalam sesi geopolitik dalam seminar 'Indonesia-Russia: From the Past to the Future, Historical and Geopolitical Perspective' di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

Ia menjelaskan, Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB saat menyerang Ukraina. Pasal 51 Piagam PBB mengatur hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk membela diri bagi suatu negara.

Sementara Ukraina menggunakan Pasal 2 Paragraf 4 Piagam PBB dalam membalas serangan Rusia. Pasal tersebut melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apa pun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu Presiden Jokowi, kata Hikmahanto, membuat pernyataan berdasarkan Pasal 2 Paragraf 3 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan dalam menghadapi pertikaian internasional (pertikaian antar negara), maka negara-negara anggota PBB wajib menyelesaikannya dengan cara-cara damai sedemikian rupa agar tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.

Hikmahanto menegaskan, apa yang dilakukan Indonesia dalam konteks perang Rusia-Ukraina bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi juga untuk negara-negara dunia ketiga.

"Karena ketika presiden kita bertemu, sebagai presiden G20, bertemu dengan para pemimpin G7, Presiden (Volodymyr) Zelensky dan juga Presiden (Vladimir) Putin, beliau menyatakan bahwa yang akan menderita akibat perang di Ukraina adalah negara-negara dunia ketiga, rakyat dunia ketiga," sambungnya.

Menurut Hikmahanto, perang Rusia-Ukraina hanya akan menyebabkan krisis ekonomi finansial dan menyebabkan gangguan pada rantai pasokan.

"Jadi presiden kita ingin mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi perantara perdamaian, tetapi demi kemanusiaan, kita harus menghentikan perang ini," pungkasnya.

Baca juga: Hikmahanto: RI Tak Perlu Dukung atau Kecam Hasil Referendum 4 Wilayah Ukraina

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Hubungan antara Indonesia dan Rusia semakin erat. Ini berawal dari sejarah yang kuat, terutama pada dekade 1950-an, ketika Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang merdeka di dunia. Salah satu momen penting terjadi di Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, di mana 29 negara Asia-Afrika berkumpul, mewakili sekitar seperempat dari populasi dunia.

Dalam hal ini diungkapkan oleh Andrey Artizov, Kepala Badan Arsip Federal Federasi Rusia pada saat pembukaan seminar “Indonesia-Russia:Historical Perspectives on the Bilateral Relation Between Indonesia”. pada Selasa 24 September 2024.

Sejarah Dan Perkembangan Hubungan Antara Indonesia dan Rusia
Di tengah ketegangan geopolitik, negara-negara seperti India, Burma, dan Indonesia ingin memiliki posisi sendiri tanpa pengaruh Inggris.
Pada Desember 1955, kunjungan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, ke India, Burma, dan Afghanistan menandai langkah penting dalam upaya mendukung negara-negara baru merdeka.

Uni Soviet berfokus pada pemberian bantuan untuk industrialisasi dan mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia.

Memasuki tahun 1960-an, Soviet mulai merencanakan bantuan ekonomi dan teknologi untuk negara-negara yang baru merdeka.

Sekitar 65 persen dari anggaran Uni Soviet dialokasikan untuk pertahanan dan pengembangan ekonomi, menunjukkan komitmen mereka untuk membantu negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia, menerima berbagai bentuk bantuan, termasuk pembangunan waduk PLTA, stadion, dan pabrik baja serta aluminium.

“Keputusan dalam bantuan ekonomi teknologi, naik dua kali lipat pada masa itu,” ujar Andrey Artizov.

Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet telah terjalin sejak tahun 1950-an, dan berbagai kesepakatan, termasuk dalam bidang militer, memperkuat kemitraan ini. Kunjungan pejabat tinggi Indonesia ke Soviet semakin memperkuat kolaborasi kedua negara.

Melalui hubungan ini, kedua pihak saling menghargai dan berkomitmen untuk tidak saling mencampuri urusan internal.

Pengaruh Uni Soviet terhadap Indonesia pada era ini sangat signifikan, dengan dampak yang terasa dalam pembangunan ekonomi dan teknologi. Kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan kedua negara di tengah ketegangan global saat itu.

Dengan adanya seminar ini dengan Valdai Discussion Club, Arsip Nasional Indonesia, dan Federal Archival Agency akan menjadi pertemuan yang akan melakukan berbagai perubahan.
(Nithania Septianingsih)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares mengungkapkan fakta bahwa hampir semua presiden Indonesia mengunjungi Rusia. Hal ini menjadi bukti kedekatan Indonesia-Rusia.

Jose mengatakan, ketika Perang Dingin berkecamuk, Indonesia menjadi perebutan supremasi antara Uni Soviet dan kekuatan Barat. Meski demikian, hubungan kedua negara sempat merenggang ketika masa Orde Baru, terutama karena ideologi komunis Uni Soviet yang kontras dengan sikap anti-komunis pemerintah Indonesia.

"Namun lembaran baru hubungan bilateral merekah kembali pasca bubarnya Uni Soviet, dan hampir semua presiden Indonesia mengunjungi Rusia untuk membina hubungan baik," ucap Jose dalam diskusi 'Historical Perspective on the Bilateral Relations between Indonesia-Russia', Selasa, 24 September 2024.
Sejak saat itu, kata Jose, hubungan bilateral kedua negara semakin berkembang bahkan di beberapa bidang, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, sosial budaya, dan hubungan masyarakat.

Bahkan, saat ini, Indonesia 'menengok' Rusia untuk beberapa praktik, contohnya layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan hiburan bagi rakyat.

Berdasarkan pengalamannya sebagai diplomat, Jose mengatakan bahwa Rusia memiliki salah satu perawatan kesehatan yang terbaik di dunia. Begitu juga dengan pendidikannya.

Dalam bidang pendidikan, Rusia juga kerap memberikan beasiswa untuk pelajar Indonesia belajar di Negeri Beruang Merah tersebut. Saat ini kurang lebih 800 pelajar Indonesia mengenyam pendidikan di Rusia.

"Jadi, kenangan sejarah sampai batas waktu tertentu, memengaruhi politik bilateral. Dan Rusia telah membantu Indonesia secara diplomatik dan militer dalam perjuangan kemerdekaan, serta memberikan bantuan dalam membangun banyak pembangunan infrastruktur di negara kita," pungkas Jose.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov berharap agar pemerintah baru Indonesia nantinya dapat meneruskan kerja sama yang baik dengan negaranya.

“Satu-satunya harapan saya adalah agar pemerintahan baru melanjutkan apa yang telah dilakukan para pendahulu kita,” kata Tolchenov di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

“Bahkan membawa hubungan bilateral kita ke tingkat yang baru dan lebih tinggi,” lanjut dia.
Ia mengatakan, Rusia siap menjalin kerja sama yang makin dalam dengan pemerintah baru Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri RI Winardi Hanafy Lucky mengatakan jika Indonesia dan Rusia memiliki kemitraan strategis.

“Tentunya kita akan terus mendorong banyak kemitraan di semua sektor,” ucap Winardy.

Meski demikian, kata dia, harus ada juga saling pengertian untuk melihat kelebihan Indonesia dan Rusia.

“Salah satu kerja sama di bidang kearsipan ini adalah sesuatu yang konkret. Jadi, kita memang butuh kerja sama yang konkret, yang akan bermanfaat bagi tujuan kedua negara,” ungkap Winardy.

Tahun depan, Indonesia-Rusia akan merayakan 75 tahun bilateral. Kerja sama kearsipan menjadi salah satu kemitraan yang terus diperkuat kedua negara mengingat sejarah Indonesia-Rusia di masa lampau sangat erat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan di Afghanistan dilarang oleh kelompok Taliban untuk mengenyam pendidikan menengah sepanjang tahun 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa kondisi mengkhawatirkan tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno di pertemuan High-Level Side Event “Inclusion of Women in the Future of Afghanistan” yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2024.

Di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menlu Retno hadir dalam pertemuan ini untuk mendorong pelibatan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ini bersama dengan Irlandia, Qatar, dan Swiss serta Women Forum on Afghanistan.

“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?” tanya Menlu Retno kepada para peserta, seperti dikutip dari situs Kemenly RI, Selasa, 24 September 2024.

Dalam sambutannya, Menlu Retno memaparkan bahwa selama tahun 2024, Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan Afghanistan.

Lebih lanjut, Indonesia juga siap untuk memberikan dukungan untuk pengembangan model bisnis micro finance syariah guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.

“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan,” tutur Menlu Retno.

Pertemuan High-Level Side Event ini dibuka oleh Sekjen PBB, Presiden Swiss, dan Menteri Luar Negeri RI. Diskusi juga menghadirkan pula Menteri Luar Negeri Irlandia dan Qatar, Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi yang merupakan aktivis perempuan Afghanistan, serta Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General PBB untuk isu Politik dan Bina Damai.

Sekjen PBB menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan angka kematian ibu yang tinggi. Diskusi mencatat pentingnya peran akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kesempatan untuk dapat bekerja, termasuk dalam posisi kepemimpinan.

“Para perempuan Afghanistan menyampaikan kepada PBB bahwa mereka merasa tidak aman, terisolasi, dan tidak berdaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga atau berkontribusi bagi masyarakat mereka," ujar Sekjen PBB dalam sambutannya.

Dalam pertemuan, turut diselenggarakan screening film “The Sharp Edge of Peace" yang dibuka oleh aktris kawakan, Meryl Streep. Film mengangkat peran pemimpin perempuan Afghanistan sejak tahun 2021.
Baca juga: Pelibatan Perempuan untuk Bangun Ekonomi Afghanistan Jadi Perhatian Menlu

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Samos: Sebuah perahu kecil yang membawa sekelompok migran dari Turki tenggelam di perairan timur lepas pantai Pulau Samos, Yunani, belum lama ini.

Mengutip dari DW, Selasa, 24 September 2024, pihak berwenang Yunani melaporkan bahwa empat orang itu, terdiri dari tiga perempuan dan seorang anak gadis, ditemukan tewas.

Penjaga pantai Yunani menyatakan bahwa terdapat tiga jasad wanita dan seorang anak, dengan lima lainnya berhasil diselamatkan dari laut. Sebanyak 26 migran yang berhasil mencapai daratan telah ditemukan oleh tim penyelamat.

Pencarian besar-besaran digerakan melalui udara, darat, dan laut, mengingat keterangan para korban selamat yang menyebutkan adanya beberapa orang hilang. Namun, pencarian terkendala angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti penyebab tenggelamnya perahu migran tersebut. Identitas dan kewarganegaraan para korban tewas maupun selamat juga belum diumumkan.

Menurut pihak berwenang setempat, kejadian ini pertama kali dilaporkan seorang warga yang mendengar jeritan dan teriakan meminta tolong dari arah laut. Tim penyelamat segera ke lokasi kejadian setelah menerima laporan tersebut.

Kecelakaan perahu migran di perairan sekitar Yunani menjadi insiden yang sering terjadi, karena Yunani merupakan salah satu tempat utama bagi orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan dan konflik di Afrika, Asia, dan Timur Tengah untuk mencoba memasuki wilayah Uni Eropa.

Meski pemerintah Yunani telah memperketat pengawasan perbatasan laut dan darat dengan Turki, ribuan migran tetap mencoba menyeberang menggunakan perahu karet yang tidak aman dari pantai Turki menuju kepulauan Yunani.

Belakangan ini, penyelundup manusia mulai menggunakan speedboat yang lebih cepat dan kuat untuk mengangkut para migran. (Angel Rinella)

Baca juga: Kapal Berisi Imigran Gelap Tenggelam di Yunani, 79 Orang Tewas

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Indonesia dan Rusia akan memasuki usia bilateral ke-75 pada 2025. Merayakan hubungan ini, kedua negara memperkuat kerja sama dalam bidang arsip negara.

"Kegiatan ini sangat bagus dilakukan saat ini karena dapat menilik masa lalu dan masa depan Indonesia dan Rusia," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam pembukaan Seminar Gabungan Rusia-Indonesia 'Indonesia-Russia: From the Past to the Future, the Historical and Geopolitical Perspective', di Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

"Ini saat yang tepat untuk menengok kembali sejarah hubungan dan kerja sama kita serta memperoleh pelajaran yang benar yang akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah untuk kedua negara, bahkan di kawasan Asia-Pasifik," lanjut Tolchenov.
Dubes Tolchenov mengatakan, sejak lama hubungan kedua negara sudah erat. Rusia yang saat itu masih tergabung dalam Uni Soviet membantu Indonesia selama masa perjuangan dan kemerdekaan.

Ia menambahkan, berbagai kerja sama yang sudah ada sejak dulu antara lain, pertahanan dan ekonomi. "Indonesia saat itu masih muda secara ekonomi, dan kami juga turut memperkuat kemampuan pertahanan dan membantu menjaga keutuhan wilayah," ujar Dubes Tolchenov.

Beberapa hasil dari kerja sama antara lain, Stadion Gelora Bung Karno. Rumah Sakit Persahabatan Indonesia, hingga Jalan Tol Samarinda-Balikpapan.

Bahkan hingga saat ini, hubungan Indonesia-Rusia dinilai semakin kuat ditengah hantaman geopolitik dunia. Tak hanya di bidang politik dan sosial, kerja sama juga semakin kuat di bidang pendidikan dan ekonomi.

"Omzet perdagangan bilateral terus meningkat, pada 2020 angkanya mencapai USD4 miliar. Dan ada eksplorasi di berbagai bidang, seperti energi, transportasi, pertanian, mineral, hingga penggunaan nuklir secara damai, kota pintar, pengembangan digital dan keamanan siber, dan sebagainya," lanjut Dubes Tolchenov.

Rusia dan Indonesia, kata dia, memiliki posisi yang dekat terutama dalam masalah dunia, salah satunya mengenai Palestina. "Krisis Palestina-Israel dan situasi di Jalur Gaza menjadi salah satu yang utama kami dalami," terang Dubes Tolchenov.

Karenanya, seminar mengenai arsip negara ini menurutnya penting bagi penguatan hubungan kedua negara. Ia berharap, dengan pengetahuan mendalam terkait sejarah kedua negara, dapat membantu hubungan Indonesia-Rusia di masa depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)