E-commerce asal CinaTemu dikabarkan ingin mengakuisisi Bukalapak supaya bisa masuk pasar Indonesia. Anak usaha Pinduoduo ini juga disebut-sebut mengkaji akuisisi platform belanja online lokal di Vietnam.

Harga saham Bukalapak melejit ketika Temu asal Cina berusaha masuk ke pasar Indonesia. Kedua kondisi ini dikaitkan, sehingga muncul rumor bahwa Temu akan mengakuisisi Bukalapak.

Hal itu mengingat e-commerce Indonesia Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu. Aksi korporasi terjadi ketika TikTok dilarang menyediakan layanan belanja online di platform media sosial.

Bukalapak enggan menanggapi rumor tersebut. AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal menyatakan informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Sementara itu, Temu sudah hadir di Vietnam pada Senin (7/10).

“Ada rumor yang belum dikonfirmasi maupun diverifikasi bahwa Temu sedang berbicara dengan salah satu platform e-commerce lokal di Vietnam untuk kemungkinan akuisisi,” demikian dikutip dari perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura, Momentum Works.

Pemangku kepentingan di Vietnam sudah memperkirakan platform asal Cina itu masuk ke negara naga biru sejak Juli, dan proyeksi ini akhirnya terjadi. Meski begitu, kehadiran Temu di Vietnam masih tahap awal.

Bahasa yang tersedia masih bahasa Inggris, bukan Vietnam. Selain itu, hanya pembayaran dengan kartu kredit yang diterima, bukan dompet digital lokal.

“Hanya dua pemain logistik yakni Ninja Van dan Best Express yang terhubung ke platform Temu,” demikian dikutip dari laman resmi Momentum Works, Selasa (8/10).

Momentum Works memperkirakan Temu menambah opsi bahasa, pembayaran, dan logistik ke platform, jika berupaya cukup keras di pasar Vietnam.

Temu sudah hadir di 82 negara, termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Pengiriman di Vietnam sekitar 4 - 7 hari, jauh lebih cepat daripada Malaysia dan Filipina 5 - 20 hari. Hal ini karena pengiriman dari Guangzhou, Cina ke Vietnam dapat dilakukan dengan mudah melalui jalur darat.

E-commerce asal CinaTemu tiga kali berusaha mendaftarkan merek dagang ke Indonesia sejak September 2022, namun ditolak. Induk usahanya yakni Pinduoduo ternyata salah satu penyebab Tiongkok mengalami deflasi lima kuartal atau 15 bulan berturut-turut.

Deflasi di Cina tersebut merupakan penurunan harga barang terlama dalam seperempat abad. Kondisi ini bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu, yang ditargetkan 5% tahun ini.

The Economic Times menyebutkan induk usaha Temu yakni Pinduoduo merupakan platform dengan diskon besar-besaran. Langkah ini juga ditiru oleh e-commerce lain, sehingga menciptakan perang harga.

Tahun lalu, Taobao milik Alibaba memulai kampanye untuk menilai penjual berdasarkan harga produk. Penjual dengan harga lebih murah akan menerima lebih banyak traffic dan eksposur atas produk mereka.

JD.com, yang dulu dikenal menjual barang elektronik kelas atas, juga membuat serangkaian promosi harga murah.

“Sekitar 60% konsumen di Cina membeli melalui e-commerce, yang mencakup lebih dari sepertiga dari semua pengeluaran ritel,” demikian riset HSBC dikutip dari The Economic Times, Selasa (8/10).

Profesor praktik kebijakan publik di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong Donald Low menilai, Pinduoduo adalah konsekuensi sekaligus penyebab deflasi.

pinduoduo (Pinduoduo)

Pinduoduo yang berdiri pada 2015 tumbuh lebih cepat daripada para pesaing yang lebih mapan, termasuk Alibaba. Raksasa e-commerce ini baru-baru ini memperluas pasar Temu ke 82 negara.

Pendapatan Pinduoduo meningkat 86% pada kuartal III. Namun, perusahaan memperingatkan bahwa laba kedepan mungkin terpukul karena berencana untuk berinvestasi besar-besaran guna mendukung para pedagang ‘berkualitas tinggi’.

Pendiri Pinduoduo dan salah satu orang terkaya di Tiongkok, Colin Huang mengatakan salah satu nilai inti perusahaan bukanlah menjual produk murah, tetapi menawarkan barang yang menurut pelanggan lebih murah dari seharusnya.

Tahun ini, Colin Huang mengatakan Pinduoduo menyediakan sistem pelacakan harga otomatis yang memungkinkan perusahaan menurunkan harga popoknya setiap kali mendeteksi produk serupa yang tersedia dengan harga lebih rendah.

pinduoduo colin huang (Instagram/@start_yp)

Pinduoduo tidak berkomentar mengenai anggapan perusahaan penyebab deflasi terlama di Cina. Perusahaan hanya menyatakan fitur pelacakan harga itu membantu pedagang meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menyediakan produk dengan harga yang lebih kompetitif bagi pelanggan.

Akan tetapi, penjual Popok di Pinduoduo Lin Yunyun menyatakan tidak sanggup lagi perang harga. Ia menjelaskan, fitur pelacakan harga Pinduoduo mengirimkan notifikasi setiap penjual lain menurunkan harga popok, sehingga lebih murah dibandingkan tokonya.

Jika Lin menurunkan lagi harga popoknya, maka Pinduoduo akan mempromosikan produknya, sehingga lebih mudah terlihat oleh konsume. Akan tetapi, notifikasi untuk menurunkan harga terus muncul.

"Platform ini terus mengingatkan saya untuk menurunkan harga," kata Lin, 28 tahun, yang tinggal di Zhangzhou, kota di tenggara Tiongkok. “Jika saya memotong harga lagi, saya tidak akan mendapat untung."

Para ekonom telah mempelajari konsekuensi e-commerce terhadap harga selama bertahun-tahun.

Pada pertengahan 2010-an, para ekonom mulai mengutip sesuatu yang disebut Efek Amazon atas pengaruh pedagang online dominan di Amazon.com dalam menurunkan harga di seluruh web dan di toko fisik.

Hampir semua pengecer atau reseller, termasuk Amazon, melacak harga satu sama lain dan kemudian menyesuaikan harga mereka sendiri menggunakan apa yang disebut penetapan harga dinamis, ketika harga berubah sesuai dengan kondisi pasar.

Pemikiran konvensional yakni Efek Amazon menjaga harga tetap rendah. Namun profesor di Harvard Business School Alberto Cavallo berpendapat pada 2018, e-commerce membuat harga lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi, seperti biaya energi yang lebih tinggi.

Cavallo mengatakan Cina mungkin mengalami hal serupa tetapi dalam arah yang berlawanan. Guncangan perekonomian akibat ekonomi yang merosot memberikan tekanan harga ke bawah, dan efeknya dipercepat oleh platform e-commerce.

Jurnalis Cina Zhang Zhuo menulis dalam unggahan berjudul ‘Semakin Baik Pinduoduo, Semakin Buruk Zamannya’. Artikel ini telah dihapus dari WeChat, aplikasi pengiriman pesan yang dominan di Cina.

Zhang Zhuo mengatakan Pinduoduo mengondisikan pembeli untuk mengabaikan merek dan mencari opsi harga termurah. “Pedagang hanya punya dua pilihan, harga yang lebih rendah atau mengorbankan penjualan,” kata dia.

Seorang pembeli di Pinduoduo, Gao Ning mengatakan bahwa dia awalnya khawatir menggunakan platform tersebut. Namun ia tetap menggunakan platform ini, karena mudah untuk membeli bahan makanan.

Dia membeli tisu toilet, kantong sampah, tong sampah, sabun cuci piring, dan makanan kucing lewat Pinduoduo. “Harga di Pinduoduo lebih murah ketimbang e-commerce lain. Semua orang pergi ke platform ini dengan harapan mendapatkan harga lebih baik,” kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kemenkominfo berencana membentuk Peraturan Direktur Jenderal terkait teknis registrasi biometrik. Rencana ini dibuat menanggapi beberapa operator seluler yang menggunakan sistem biometrik untuk registrasi pengguna.

“Kami mendukung (pendaftaran dengan biometrik). Mungkin ke depan yang perlu itu peraturan dirjen tentang pelaksanaan teknisnya,” kata Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo, Dany Suwardany, dalam acara Selular Bisnis Forum di Dapoer Oemoem, Jakarta, Selasa (8/10).

Dany menjelaskan, saat ini kementerian tengah mengharmonisasi peraturan tersebut dengan kementerian dalam negeri. Pasalnya data terkait nomor induk kependudukan berada di kemendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mewajibkan pengguna membayar setiap kali mengakses data NIK. Ia mengatakan Kominfo bakal membahas hal tersebut sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar untuk registrasi pengguna.

Kendati saat ini sudah ada registrasi biometrik, Kominfo masih belum akan menghapus pendaftaran NIK pengguna lewat SMS. Peraturan registrasi biometrik ini masih akan diberlakukan bertahap.

“Biometrik itu hanya pilihan. Akan dilaksanakan bertahap, tidak harus kepada user existing dulu. Bisa diberlakukan untuk pelanggan baru atau yang ganti kartu,” katanya.

Adapun saat ini XL, Telkomsel, dan Indosat, sudah melakukan uji coba pendaftaran biometrik untuk pendaftaran pengguna baru. Teknologi verifikasi dengan pengenalan wajah ini lebih mudah memvalidasi data pengguna dibanding pendaftaran dengan NIK dan NOKK.

E-commerce asal Cina Temu sudah merambah negara tetangga Indonesia seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Aplikasi di bawah Pinduoduo ini segera masuk ke pasar Indonesia?

Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo dan Kementerian Koperasi dan UKM alias Kemenkop UKM menyatakan akan menolak Temu, karena dinilai membahayakan UMKM.

Aplikasi belanja online asal Cina, Temu mempertemukan pabrik dengan konsumen secara langsung. Hal ini membuat harga produk jauh lebih murah.

Akan tetapi, UMKM bakal kesulitan menyediakan produk dengan harga murah seperti pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 29 Tahun 2021 melarang produsen menjual produk langsung ke konsumen. Regulasi ini juga mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Poin yang diatur yakni:

• Media sosial berbasis e-commerce atau social commerce hanya akan memfasilitasi promosi barang atau jasa. Platform ini dilarang menyediakan fitur transaksi pembayaran.
• Social commerce wajib menjaga agar tidak ada hubungan antara sistem elektronik perdagangan elektronik dengan yang di luar perdagangan elektronik. Secara sederhana, aplikasi e-commerce dan media sosial harus terpisah.
• Social commerce wajib menjaga data pengguna dan tidak boleh digunakan untuk e-commerce atau perusahaan afiliasi.

Aturan itu membuat TikTok mengakuisisi Tokopedia pada akhir tahun lalu.

Apakah Temu Segera Masuk ke Pasar Indonesia?

Ada beberapa hal yang menunjukkan e-commerce asal Cina itu segera masuk ke pasar Indonesia, di antaranya:

1. Sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Indonesia

Aplikasi belanja online asal Cina ini sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sejak September 2022, namun terus ditolak.

2. Temu bisa masuk sepanjang mematuhi aturan di Indonesia

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan Temu bisa saja masuk ke Indonesia sepanjang memenuhi aturan, meski Kominfo dan Kemenkop UKM menyatakan akan menolak. Ia mencontohkan, harga barang lintas-negara minimal US$ 100 sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

3. Temu sudah hadir di negara tetangga Indonesia

Temu resmi hadir di Vietnam pada Senin (7/10). Pemangku kepentingan di negara ini sudah memperkirakan platform asal Cina itu masuk ke negara naga biru sejak Juli, dan proyeksi ini akhirnya terjadi.

Meski begitu, kehadiran Temu di Vietnam masih tahap awal. Bahasa yang tersedia masih bahasa Inggris, bukan Vietnam.

Selain itu, hanya pembayaran dengan kartu kredit yang diterima, bukan dompet digital lokal. “Hanya dua pemain logistik yakni Ninja Van dan Best Express yang terhubung ke platform Temu,” demikian dikutip dari laman resmi Momentum Works, Selasa (8/10).

Perusahaan venture builder asal Singapura Momentum Works memperkirakan Temu menambah opsi bahasa, pembayaran, dan logistik ke platform, jika berupaya cukup keras di pasar Vietnam.

Temu sudah hadir di 82 negara, termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Pengiriman di Vietnam sekitar 4- 7 hari, jauh lebih cepat daripada Malaysia dan Filipina 5-20 hari. Hal ini karena pengiriman dari Guangzhou, Cina ke Vietnam dapat dilakukan dengan mudah melalui jalur darat.

4. Mitra logistik Temu di negara lain ada juga di Indonesia

Ninja Van dan Best rekan logistik Temu di Vietnam juga beroperasi di Indonesia. Momentum Works melaporkan Best membuka bisnis di Indonesia sekitar enam minggu lalu.

J&T Express yang beroperasi di Indonesia juga menyediakan layanan di Vietnam.

5. Aplikasi Temu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store

Aplikasi Temu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store di Indonesia. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu yang diunduh di App Store iPhone, hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Begitu aplikasi terpasang dan dibuka, pengguna diarahkan ke layanan cakupan Inggris.

Aplikasi Temu yang diunduh di Google Play Store melalui perangkat Android juga mengarahkan pengguna ke layanan cakupan Inggris. Hal ini lantaran Temu belum menyediakan layanan di Indonesia.

Kominfo menyatakan akan memblokir aplikasi Temu di App Store dan Google Play Store.

Layanan RT/RW Net ilegal dinilai merugikan operator seluler Rp 100 miliar, menurut perhitungan APJII alias Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Operator seluler seperti Telkomsel, XL Axiata, Smartfren hingga Indosat.

APJII menghitung potensi kerugian operator seluler dari adanya RT/RW Net ilegal menghitung dari biaya yang dikenakan ke konsumen. Asosiasi mencatat harga terendah RT/RW Net legal sekitar Rp 159 ribu.

Harga terendah itu menghitung batas bawah tarif internet yang dikaji oleh industri dan pemerintah yakni 2,5% - 5% dari Upah Minimum Regional atau UMR tertinggi. APJII menghitung di angka 3% dari UMR tertinggi yakni Karawang Rp 5,3 juta, sehingga tarif terendah sekitar Rp 159 ribu.

APJII menghitung bahwa operator seluler bisa merugi Rp 100 juta per bulan, jika RT/RW Net ilegal mengenakan tarif internet Rp 75 ribu - Rp 100 ribu. “Jika dikali 1.000 wilayah, maka kerugian bisa mencapai Rp 100 miliar atau lebih tinggi lagi,” kata Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam dalam diskusi terkait RT/RW Net ilegal di Jakarta, Selasa (8/10).

RT/RW Net merupakan jasa layanan internet yang dibangun secara swadaya oleh warga setempat lewat penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP). Tujuannya, membantu warga setempat terkoneksi internet saat beraktivitas yang membutuhkan jaringan.

RT/RW Net biasanya dibangun di area perumahan, kompleks, atau kawasan padat penduduk.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menilai layanan internet RT/RW Net ilegal bisa disalahgunakan. “Kalau tidak ada izinnya, tutup saja,” katanya kepada media di kantor Kominfo di Jakarta, pada April (19/4).

Dikutip dari Electronic Global, RT/RW Net bisa mendapatkan keuntungan dengan membagikan hotspot kepada tetangga. Indihome by Telkomsel paket 100 Mbps yang dibanderol Rp 795 ribu misalnya, bisa digunakan hingga 18 perangkat.

Pengguna bisa menjual layanan hotspot tersebut kepada tetangga, dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran tiap bulan.

Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor. Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang lintas-negara minimal US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, aplikasi Temu tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Di App Store, aplikasi ini sudah dirilis sejak dua bulan lalu dan dinilai oleh 459 pengguna.

Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor. Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang lintas-negara minimal US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, aplikasi Temu tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Di App Store, aplikasi ini sudah dirilis sejak dua bulan lalu dan dinilai oleh 459 pengguna.

Instagram eror atau down di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, serta negara lain seperti India pada Selasa siang (8/10), menurut data Downdetector.

Di Indonesia, keluhan terkait Instagram eror muncul sejak pukul 12.31 WIB. Keluhan yang disampaikan yakni sulit log in (76%), tidak bisa membuka Instagram di situs web (16%), dan persoalan koneksi server (8%).

Berdasarkan data Downdetector, keluhan terkait Instagram eror berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan Selatan.

"Instagram down," kata kata pengguna X atau Twitter yang berbasis di Jakarta @aiskhairun.

Warganet di sejumlah negara juga mengeluhkan Instagram down. Di India misalnya, Instagram eror terjadi sejak pukul 11.31 waktu setempat.

Data Downdetector menunjukkan lebih dari 64% pengguna mengalami masalah saat masuk ke aplikasi dan 24% terkait koneksi server.

"Instagram is no more," kata pengguna X atau Twitter @SilvenVazques yang berbasis di Dominika, Kepulauan Karibia.

Aplikasi milik Meta itu mengalami gangguan secara global pada Juni.

Pemerintah mengusulkan kewajiban membayar iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat 3% dari gaji per bulan agar masyarakat bisa membeli rumah. Di satu sisi, daya beli warga Indonesia dinilai turun seiring data deflasi lima bulan berturut-turut.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat deflasi secara bulanan alias month to month (mtm) selama lima bulan berturut-turut, dengan rincian Mei 0,03%, Juni 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan September 0,12%.

CEO dan Founder Pinhome Dayu Dara Permata menyampaikan ada penurunan permintaan rumah dengan cara mencicil atau Kredit Pemilikan Rumah alias KPR. Transaksi sewa rumah meningkat.

Meski begitu, ia tidak memerinci apakah pola transaksi tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. “Sewa meningkat. Ini mungkin ada penundaan pembelian properti,” kata Dara saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/10).

Di satu sisi, startup properti Pinhome mengantisipasi potensi penurunan daya beli dengan memperbanyak opsi bagi pengguna dalam membeli maupun menyewa properti, supaya lebih terjangkau.

“Opsi sewa rumah tipe 21, 36, dan 45 diperbanyak supaya lebih terjangkau,” kata dia.

Selain itu, menyediakan opsi KPR tenor panjang. Sebab, data internal Pinhome menunjukkan pengguna Pinhome milenial bisa mencicil KPR selama 20 hingga 25 tahun.

Ketika ditanya apakah iuran Tapera berpotensi membantu masyarakat membeli rumah, Dara menyampaikan bahwa bertambahnya potongan gaji karyawan memungkinkan mereka mengurangi transaksi belanja.

“Kalau bisa, tambah pendapatan. Jika tidak, maka harus menyesuaikan gaya hidup dengan mengurangi pengeluaran nonesensial,” ujar dia.

Sebab, karyawan sudah dikurangi beberapa potongan gaji di antaranya:

• Pajak penghasilan atau PPh 21 5% - 35%
• BPJS Kesehatan 5%, dengan rincian 4% dikenakan kepada perusahaan dan 1% karyawan
• BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK 0,24%
2. Jaminan Kematian alias JKM 0,3%
3. Jaminan Hari Tua atau JHT 2%
4. Jaminan Pensiun alias JP 3%, dengan rincian 2% ditanggung oleh perusahaan dan 1% pegawai

• Asuransi kesehatan yang bersifat opsional bergantung pada kebijakan perusahaan
• Koperasi Karyawan yang bersifat opsional bergantung pada kebijakan perusahaan
• Tapera 3%, dengan rencana skema 0,5% ditanggung oleh perusahaan dan 2,5% pegawai

Terlebih lagi, riset YouGov menunjukan 41 juta masyarakat di Indonesia merupakan generasi sandwich. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada 1981 oleh profesor sekaligus Direktur Praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat bernama Dorothy A. Miller.

Ia menyebutkan generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, sepotong daging terhimpit oleh dua roti.

Sebanyak 76% dari generasi sandwich di Indonesia sudah menikah, dan sisanya belum. Sebanyak 53% dari generasi merupakan kategori milenial dan 26% gen Z.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanja berpotensi turun akibat penetapan aturan Tapera tersebut.

"Seandainya bisa akses uang itu, tapi itu masih nanti. Yang jelas konsumsi mereka sekarang akan terpengaruh," kata Purbaya dikutip dari Antara, pekan lalu (28/5).

Meski demikian, dia berharap uang yang nantinya dipotong dari iuran pekerja bisa diputar untuk meningkatkan prekonomian domestik. Namun hal ini dibarengi dengan pengelolaan secara optimal agar dampaknya bisa dirasakan positif oleh masyarakat.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan kecepatan internet di Indonesia 100 Mbps atau Megabit per detik pada 2029. Kenaikannya empat kali lipat dibandingkan tahun ini.

Kementerian mencatat kecepatan internet di Indonesia meningkat 10 kali lipat dalam satu dekade, dari 2,5 Mbps menjadi 25 Mbps tahun ini.

“Kami berharap lima tahun ke depan bisa mengejar target 100 Mbps kecepatan internet," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam Program Live Obrolan Newsroom Kompas.com tentang Transformasi Digital Indonesia di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Namun, proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS yang mangkrak menjadi tantangan untuk mencapai target tersebut. Hal ini karena ada permasalahan hukum, terkait korupsi BTS 4G yang menyeret mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate.

Selain itu, ada persoalan teknis seperti pembangunan BTS 4G wilayah Papua. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan secara geografis kondisi daerah kahar berbeda dibandingkan wilayah lain, sehingga membutuhkan kerja ekstra.

Budi Arie mencontohkan kasus penembakan delapan petugas di Kabupaten Puncak, Papua, pada 2022, saat kegiatan pemeliharaan proyek menara Palapa Ring.

“Kepolisian setempat mengeluarkan imbauan untuk menunda pekerjaan. Setahun setelahnya, terjadi teror pembacokan dan penyanderaan pekerja pembangunan BTS BAKTI Kominfo,” ujar dia.

Selain itu, terjadi aksi vandalisme terhadap infrastruktur yang dibangun. Kementerian Kominfo pun mengeluarkan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.

“Jadi setelah dibangun, dirusak lagi. Kami menghimbau bahwa BTS merupakan hak masyarakat untuk memperoleh akses konektivitas atau sinyal, maka sudah sebaiknya dipelihara bersama," kata dia.

BAKTI Kominfo telah membangun 6.663 BTS 4G dan telah beroperasi, sehingga bisa menyediakan akses internet untuk pelayanan publik di 18.697 titik per Juni. Akses internet ini terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik.

Pada awal tahun, Budi Arie menjelaskan kecepatan internet yang ingin digenjot menjadi 100 Mbps yakni fixed broadband. Internet fixed broadband merupakan jenis koneksi internet yang mengandalkan jaringan fiber optik. Perangkat yang terhubung ke fixed broadband biasanya melalui kabel LAN atau WiFi.

Kominfo pun berkoordinasi dengan operator seluler hingga penyedia jasa telekomunikasi lainnya untuk bisa menerapkan kecepatan internet fixed broadband minimal 100 Mbps.

“Kami terus approach ke industri,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi pada Maret (21/3). “Kerangkanya sudah ada.”

Pada Januari, Budi Arie memanggil seluruh operator seluler dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII untuk berdiskusi mengenai optimalisasi kecepatan internet.

Menurut dia, aturan kecepatan internet minimal 100 Mbps bisa diterapkan di Indonesia.

Ia juga memastikan upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet di perkotaan berjalan beriringan dengan langkah pemerataan internet di kawasan yang belum terjangkau.

Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel menilai bahwa tarif internet mahal bisa menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan kecepatan internet minimal 100 Mbps.

“Kecepatan internet di beberapa negara sudah lebih dari 100 Mbps,” kata Ketua Bidang Infrastruktur Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot kepada Katadata.co.id, usai acara Indotelko Forum: Menatap Masa Depan Bisnis Satelit GEO di Industri Telekomunikasi Indonesia, di Jakarta, pada Januari (30/1).

“Untuk konteks Indonesia, sejauh mana kita siap mewajibkan kecepatan internet di atas 100 Mbps? Harus melihat kondisi pemakaian di seluruh wilayah, bukan hanya di kota-kota besar,” Sigit menambahkan.

Terlebih lagi, tarif internet bisa meningkat jika kecepatan dibatasi minimal 100 Mbps. “Masyarakat mampu atau tidak?” ujar Sigit.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan kecepatan internet di Indonesia meningkat 10 kali lipat dalam satu dekade atau selama kepemimpinan Presiden Jokowi alias Joko Widodo. Kecepatannya naik dari 2,5 Megabit per detik alias Mbps menjadi 25 Mbps tahun ini.

“Kami berharap lima tahun ke depan bisa mengejar target 100 Mbps kecepatan internet," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam Program Live Obrolan Newsroom Kompas.com tentang Transformasi Digital Indonesia di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Ia mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mendorong perluasan cakupan konektivitas internet. Salah satunya, proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS yang mangkrak.

“Saya menerima perintah langsung dari Presiden Jokowi untuk mengurai permasalahan hukum dan teknis atas pembangunan BTS 4G. Kedua hal itu harus kami selesaikan,” kata Budi.

Saat menjabat Menteri Kominfo per 17 Juli 2023, Budi Arie melakukan berbagai langkah percepatan dengan membentuk Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Satgas BAKTI.

Pekerjaan Satgas BAKTI bersifat lintas-sektoral, melibatkan Kominfo, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara alias Jamdatun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah alias LKPP.

Mereka juga berkoordinasi intensif dengan Forkopimda khususnya TNI-Polri di wilayah Papua yang belum selesai pembangunan di wilayah kahar. “Saat ini, di luar Papua sudah selesai semua. Di Papua tinggal beberapa lagi yang tingkat kemajuan penyelesaiannya mencapai 91%," ujar dia.

Khusus pembangunan BTS 4G wilayah Papua, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan tantangan sebagai daerah kahar yakni secara geografis kondisinya berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga membutuhkan kerja ekstra.

Budi Arie mencontohkan kasus penembakan delapan petugas di Kabupaten Puncak, Papua, pada 2022, saat kegiatan pemeliharaan proyek menara Palapa Ring.

“Kepolisian setempat mengeluarkan imbauan untuk menunda pekerjaan. Setahun setelahnya, terjadi teror pembacokan dan penyanderaan pekerja pembangunan BTS BAKTI Kominfo,” ujar dia.

Selain itu, terjadi aksi vandalisme terhadap infrastruktur yang dibangun. Kementerian Kominfo pun mengeluarkan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.

“Jadi setelah dibangun, dirusak lagi. Kami menghimbau bahwa BTS merupakan hak masyarakat untuk memperoleh akses konektivitas atau sinyal, maka sudah sebaiknya dipelihara bersama," kata dia.

BAKTI Kominfo telah membangun 6.663 BTS 4G dan telah beroperasi, sehingga bisa menyediakan akses internet untuk pelayanan publik di 18.697 titik per Juni. Akses internet ini terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik.

Hakim di Amerika mengeluarkan perintah permanen pada Senin (7/10) bahwa Google wajib menyediakan toko aplikasi selain Google Play Store di ponsel Android mulai November.

Hal itu menindaklanjuti gugatan antimonopoli Epic Games terhadap Google pada 2020. Pembuat gim Fortnite ini menuduh Google melakukan praktik antipersaingan, termasuk membayar perusahaan perangkat keras dan pembuat ponsel Android agar tidak menyediakan toko aplikasi selain Play Store.

Di satu sisi, Google mendapatkan komisi 15% - 30% dari total penjualan aplikasi terlaris.

Berikut hasil putusan Hakim James Donato di California terkait gugatan antimonopoli Epic Games terhadap Google:

• Google tidak boleh membayar perusahaan untuk meluncurkan aplikasi secara eksklusif atau pertama di Google Play Store
• Google tidak boleh membayar perusahaan agar mereka tidak bersaing dengan Google Play Store
• Google tidak bisa membayar perusahaan untuk mengunduh Google Play Store terlebih dahulu di perangkat baru
• Google tidak dapat mewajibkan pembuat aplikasi menggunakan Google Play Billing, atau melarang pembuat aplikasi memberi tahu pengguna tentang produk digital yang lebih murah di situs web mereka
• Google harus mengizinkan toko aplikasi Android pesaing untuk mengakses katalog aplikasi Google Play Store
• Google harus menyediakan toko aplikasi Android pihak ketiga di toko aplikasi Google Play Store

Keputusan berlaku mulai November dan selama tiga tahun.

Epic Games dan Google juga akan membentuk komite yang terdiri dari tiga orang. “Tim ini akan meninjau masalah teknis terkait kepatuhan Google,” menurut pengajuan dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (8/10).

Epic Games menerbitkan gim seperti Fortnite. Perusahaan mendapatkan untung melalui penjualan kostum karakter dalam aplikasi dan yang disebut ‘skin’.

Pengembang game itu menantang kendali kontraktual Google dan Apple atas distribusi aplikasi seluler pada 2020 dengan menawarkan pembelian mata uang dalam game Fortnite yang lebih murah. Namun langkah Epic Games ini dianggap melanggar aturan toko aplikasi dan memicu tuntutan hukum.

Epic Games menang atas tuntutan Google pada akhir tahun lalu. Namun perusahaan sering kalah saat menggugat Apple.

Sidang Google diputuskan oleh juri, sementara Apple oleh hakim.

Selama persidangan Google, Epic Games berfokus pada apakah Google mengunci pasar toko aplikasi melalui kesepakatan dengan produsen ponsel, dan apakah Google menakut-nakuti pengguna agar tidak menggunakan fungsi sideloading Android, yang memungkinkan pengguna memasang aplikasi dari web, melalui peringatan keamanan.

CEO Epic Games Tim Sweeney sebelumnya mengatakan, budaya perusahaan Google berkontribusi terhadap kemenangan Epic karena pejabat raksasa teknologi itu sering menuliskan atau mendokumentasikan praktik bisnis dalam email atau komunikasi yang keluar selama persidangan.

Google mengatakan dalam sebuah unggahan di blog bahwa perusahaan akan meminta pengadilan untuk menghentikan sementara perubahan yang tertunda, dan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan.

“Ini berarti semua pengembang aplikasi, pembuat toko, operator, dan produsen punya waktu tiga tahun untuk membangun ekosistem Android yang dinamis dan kompetitif dengan massa kritis yang sedemikian rupa sehingga Google tidak dapat menghentikannya,” kata hakim Sweeney di media sosial.