ekBis#1

Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Kasus Microsoft Down Global

IDXChannel - Kasus Microsoft Down secara global yang terjadi pada pekan lalu terbukti telah memicu berbagai permasalahan krusial di level internasional.

Sejumlah layanan bandara, rumah sakit hingga lembaga pemerintahan dan berbagai sarana publik di sejumlah negara dilaporkan terganggu akibat kondisi tersebut.

"Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya pemerintah, untuk mengambil evaluasi dari kejadian tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Salah satu pelajaran yang perlu menjadi perhatian, menurut Sukamta, adalah dibutuhkannya kemandirian bangsa dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini.

"Kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. China tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini," ujar Sukamta.

Sukamta mencoba menganalisis, bahwa jika kasus Microsoft ini by accident bisa terjadi, yang menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara, maka di masa depan bisa jadi insiden serupa dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, dengan apa pun motif yang melandasinya.

Seandainya kelak kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka tentu bakal berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi.

"Negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia, meski belum sepenuhnya, harus waspada dan melakukan antisipasi hal ini sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang existing saat ini. Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan san kemandirian digital di negeri kita," ujar Sukamta.

Selain itu, Sukamta juga mengkaitkan kejadian Microsoft ini dengan kasus bobolnya Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2, yang terjadi sebulan lalu.

"Saat ini kita masih dalam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS 2. Banyak Kementrian Lembaga terkena dampaknya. Yang baru baru saja terekspos adalah ratusan data KemenPUPR dinyatakan hilang. Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah hutang besar penjelasan dan penangan kepada Bangsa dan Negri ini," ujar Sukamta. (TSA)

Program TJSL Berdampak Positif, Dirut PLN Dinobatkan Jadi Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan

IDXChannel - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dinobatkan sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan dalam ajang Nusantara Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2024 yang digelar La Tofi School of Social Responsibility di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (17/7).

Di bawah kepemimpinannya, PLN berhasil meraih Perusahaan Paling Bertanggung Jawab 2024 berkat 31 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dinilai mampu berkontribusi langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Darmawan menyampaikan, PLN berkomitmen tidak hanya fokus pada kegiatan bisnis semata, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, program TJSL yang dijalankan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s).

"Kami berkomitmen tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menjadi roda penggerak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, melalui program TJSL PLN kami ingin menjalankan kegiatan yang memberikan manfaat langsung pada aspek kehidupan masyarakat," tuturnya.

Darmawan menjelaskan, program TJSL PLN juga mengedepankan prinsip Creating Shared Value (CSV)) yang melingkupi berbagai sektor dengan program prioritas. Program yang telah berjalan yaitu seperti pemanfaatan sampah menjadi energi (Co-Firing), pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA), Electrifying Agriculture, pengembangan UMKM dan lainnya.

Hal ini pun, kata dia, merupakan upaya perseroan dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan usaha, inovasi, penciptaan industri, penyediaan infrastruktur memadai, pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), dan peluang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu, lanjut Darmawan, penghargaan yang diterima menjadi pelecut semangat bagi perseroan agar lebih termotivasi dalam meningkatkan dan semakin menyebarluaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program TJSL.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, tentunya ini tak terlepas dari upaya insan PLN di seluruh Indonesia dalam mendarmakan baktinya melalui program TJSL. Kami akan terus meningkatkan kualitas program TJSL sehingga manfaat yang dirasakan akan semakin luas," tutup Darmawan.

Chairman La Tofi School of Social Responsibility La Tofi menyebut ajang Nusantara CSR Award 2024 ke-15 kali ini diikuti oleh 75 perusahaan baik BUMN maupun swasta dengan mengangkat program CSR unggulan masing-masing perusahaan. Menurutnya, para pemenang penghargaan dinilai bukan hanya dari bentuk program tetapi mampu membawa perubahan kepada masyarakat maupun lingkungan.

"Para pemenang kami menilai telah banyak membuat cerita perubahan dari Sabang sampai Merauke, bukan sekadar menghabiskan uang, tetapi dinilai dari dampak cerita perubahan yang dilakukan," kata La Tofi.

Secara rinci, penghargaan The Most Responsible Companies 2024 disumbangkan atas program-program dari unit PLN dan subholding di seluruh Indonesia yaitu Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan 5 program, UID Lampung dengan 3 program, dan 2 program masing-masing disumbangkan oleh Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku dan Papua, UIP Kalimantan Bagian Timur, UIP Nusa Tenggara, UID Sumatera Barat, UID Jakarta Raya, Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat, dan UIW Nusa Tenggara Timur.

Kemudian masing-masing menyumbangkan satu program yakni UIP Jawa Bagian Tengah, UIP Sulawesi, UID Kalimantan Barat, UID Sumatera Utara, UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Barat, UIT Jawa Bagian Tengah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University), serta PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jeranjang. (Wahyu Dwi Anggoro)

Berpotensi Turunkan Daya Beli, Kenaikan Harga MinyaKita Perlu Diawasi Ketat

IDXChannel - Kebijakan pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, atau MinyaKita, menjadi Rp15.700 per liter terus memantik respons dari berbagai pihak.

Salah satunya dari kalangan legislatif, yang menilai bahwa kebijakan kenaikan harga tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, kenaikan HET MinyaKita juga dikhawatirkan bakal berdampak buruk pada kinerja industri kecil dan mikro kecil (IKMK) yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku, termasuk minya, dengan harga murah.

"Karena itu, (kenaikan HET MinyaKita) perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Tugas pengawasan tersebut, menurut Nevi, seharusnya berada pada lingkup kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Bapanas harus memastikan tidak ada penimbunan atau penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan kecurangan, harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar," ujar Nevi.

Sebelum ada kenaikan HET, dikatakan Nevi, stok MinyaKita sudah langka di pasaran dan harganya bahkan lebih tinggi dari HET yang ditetapkan.

Nevi pun menjelaskan bahwa masalah utama ini lebih banyak disebabkan oleh distribusi yang tidak optimal, bukan pada produksi.

"Harga CPO dunia dan dalam negeri sebenarnya tidak mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Artinya, dari segi bahan baku tidak ada masalah. Namun, komponen distribusi yang belum berjalan dengan baik menjadi penyebab kelangkaan dan harga yang lebih tinggi di pasaran," ujar Nevi.

MinyaKita sendiri merupakan minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan dengan mekanisme distribusi yang tepat agar sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karenanya, Nevi menjelaskan, pemerintah harus bekerja keras mendata masyarakat yang layak mendapatkan MinyaKita, seperti menggunakan data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

"Data PKH yang dimiliki Kemensos bisa menjadi acuan agar MinyaKita tidak masuk ke pasar secara bebas dan tepat sasaran," ujar Nevi.

Lebih lanjut, Nevi juga memberikan saran agar proses distribusi MinyaKita berjalan dengan baik dan harga yang sampai di tangan konsumen sesuai dengan HET.

"Pemerintah harus memastikan bahwa data masyarakat penerima MinyaKita sudah valid dan akurat. Sama halnya dengan bantuan langsung tunai yang datanya sudah jelas, sehingga distribusi minyakita lebih spesifik kepada masyarakat golongan bawah," ujar Nevi.

Menurut Nevi, pengawasan dan pendataan yang baik akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa MinyaKita benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan.

"Pemerintah harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan distribusi berjalan lancar," ujar Nevi.

Selain itu, NEvi juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng bersubsidi ini.

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari MinyaKita, sehingga mereka bisa lebih bijak dalam menggunakannya," ujar Nevi.

Tak hanya itu, Nevi juga berharap bahwa kenaikan HET MinyaKita ini tidak akan menambah beban masyarakat, terutama golongan ekonomi bawah.

"Kita harus bersama-sama memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah harus siap mengatasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan," ujar Nevi.

Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi yang tepat sasaran, Nevi optimistis bahwa kenaikan HET MinyaKita bisa dikelola dengan baik tanpa merugikan masyarakat luas.

"Mari kita semua berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini demi kebaikan bersama," ujar Nevi.

(Taufan Sukma)

Soroti Aksi Satgas Impor Ilegal, DPR: Jangan Hanya Sasar Pelaku UMKM

IDXChannel - Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas Barang Impor Ilegal.

Sesuai namanya, keberadaan satgas ini diharapkan dapat menertibkan aktivitas tata niaga impor di pasar, guna melindungi daya saing produk dalam negeri.

Namun demikian, sejak mulai beroperasi, aksi Satgas Barang Impor Ilegal di lapangan justru banyak mendapat sorotan, karena dinilai hanya menyasar produk impor dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saja.

"Jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya justru lebih menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Dengan hanya berkutat pada pemain kecil di kalangan UMKM, menurut Luluk, kinerja Satgas Barang Impor Ilegal justru rawan untuk tidak efektif, karena tidak menyelesaikan masalah di sektor hulu yang menjadi pemasok utamanya, yaitu para mafia impor berikut oknum-oknum pendukungnya.

"Harus lebih menyasar ke pemain-pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya," ujar Luluk.

Satgas Barang Impor Ilegal diketahui akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal.

Selain itu, satgas akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang.

Luluk pun mendorong agar pihak-pihak yang tergabung dalam Satgas betul-betul menjalankan amanah sesuai tujuan pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal.

"Satgas ini katanya dibentuk untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. Jadi betul-betul harus dilakukan dengan tujuan seperti itu, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat," ujar Luluk.

Luluk menjelaskan, sedikitnya ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran Satgas, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas Barang Impor Ilegal menyatakan menargetkan para importir dan distributor besar, bukan ritel yang dinilai sebagai akibat dari impor ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas juga akan melakukan pengawasan pada proses masuknya barang, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

"Perketat jalur masuk barang, baik pelabuhan besar, pelabuhan kecil dan jalur-jalur pelabuhan tikus," ujar Luluk.

Selain itu, Luluk juga menyoroti tentang peran Bea Cukai dalam persoalan impor barang ilegal ini menyusul belakangan kinerja Bea Cukai banyak mendapat sorotan.

"Koordinasi dengan Bea Cukai mesti clear juga. Jangan ada dusta di antara mereka," ujar Luluk.

Dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang merupakan mitra Komisi VI DPR, anggota Satgas Barang Impor Ilegal terdiri dari 11 kementerian/lembaga.

Selain Kemendag, beberapa di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara).

"Tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi ini harus jelas. Kami meminta agar Satgas Barang Impor Ilegal bekerja secara transparan dan dengan komitmen yang tulus untuk kepentingan masyarakat dan negara," Luluk.

Luluk juga mengingatkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab harus disusun secara jelas dan terukur. Luluk berharap sinergi antar-anggota satgas dapat berjalan dengan optimal.

"Bangun struktur organisasi Satgas yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik," imbaunya.

Ditambahkan Luluk, penegakan hukum terkait praktik impor ilegal harus diterapkan dengan tegas oleh Satgas terhadap pelaku impor ilegal. Dengan begitu, pembentukan Satgas ini menjadi efektif dan bermanfaat. "Kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya,” ujar Luluk.

“Dan sekali lagi, pastikan yang ditindak adalah ‘ikan’ besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel seperti yang disampaikan Mendag karena mereka adalah akibat dari praktik impor barang ilegal,” sambungnya.

Peringatan dari Luluk itu bukan tanpa alasan sebab baru-baru ini ramai di media sosial video yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. Pihak Bea Cukai sempat dituding sebagai pihak yang melakukan razia, namun telah memberikan bantahan.

Melihat video viral itu, netizen banyak yang memberi kritik kepada lembaga/institusi terkait proses barang impor masuk ke Indonesia. Mereka menilai seharusnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang ‘meloloskan’ barang-barang ilegal tersebut.

“Karena memang seperti itu seharusnya. Maka hal ini juga-lah yang seharusnya jadi prioritas Satgas. Bukan hanya importirnya saja, tapi usut juga oknum-oknum nakal yang meloloskan. Barang ilegal dari importir tidak akan bisa masuk kalau tidak ada yang meloloskan,” papar Luluk.

“Jaringan impor ilegal sudah sama dengan kerja mafia. Banyak aktor yang terlibat, baik sendiri-sendiri ataupun berjejaring. Ini yang utamanya harus disasar,” tambahnya. Luluk berharap Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal dalam bisnis haram ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5miliar. Luluk pun menyebut, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal hanyalah langkah awal.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucapnya.

Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan tersebut memastikan DPR akan mengawal kerja-kerja Satgas Barang Impor Ilegal. DPR juga meminta peran serta masyarakat terhadap isu praktir impor ilegal, termasuk turut mengawasi kinerja satgas ini.

“Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya," ujar Luluk.

(Taufan Sukma)

Lawan Ancaman Siber, Begini Strategi Perusahaan Air Minum

IDXChannel - Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, infrastruktur krusial seperti perusahaan air minum menjadi sasaran potensial bagi serangan siber yang berbahaya.

Ancaman ini dapat menyebabkan gangguan pasokan air dan bahkan potensi risiko kesehatan bagi masyarakat yang bergantung pada air bersih.

Ahli Keamanan Siber, Leonardo Hutabarat, menyoroti pentingnya menghadapi serangan siber dalam infrastruktur air minum.

Leonardo menekankan perlunya langkah-langkah proaktif untuk melindungi infrastruktur penting ini dari serangan siber.

"Keamanan siber harus lebih proaktif dan prediktif. Keamanan siber sekarang lebih reaktif dan banyak organisasi akan memfokuskan ke keamanan siber jikalau adanya serangan," ujar Leonardo, dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Menurut Leonardo, keamanan siber harus lebih proaktif, di mana sebelum diserang, harus diketahui lebih dulu di mana resiko yang harus diantisipasi, asset dan bagaimana pengamanan serta prediksi berdasarkan organisasi yang hampir sama di mana adanya serangan, sebelum terjadi serangan, maka sudah harus dilakukan improvement atas keamanan siber yang dimiliki," ujar leonardo.

Salah satu contoh serangan siber yang memperlihatkan kerentanan infrastruktur air minum adalah insiden pada awal 2021 di Instalasi
Pengolahan Air Florida.

Peretas berhasil memperoleh akses ke sistem kontrol instalasi pengolahan air di Oldsmar, menggarisbawahi urgensi perlindungan terhadap infrastruktur air minum dari serangan siber.

Untuk mengatasi tantangan ini, Leonardo menganjurkan penerapan konsep Internet of Things (IoT) dalam infrastruktur air minum. Melalui sensor digital dan teknologi operasional (OT), perusahaan dapat memantau dan melindungi jaringan air mereka dari serangan siber yang berpotensi merusak.

Namun, peningkatan visibilitas terhadap infrastruktur juga menjadi kunci dalam melawan serangan siber. Banyak perusahaan air minum mulai menggunakan platform informasi keamanan dan manajemen kejadian (SIEM) untuk mendeteksi dan merespons aktivitas mencurigakan di
jaringan mereka.

Lebih dari sekadar teknologi, Leonardo menegaskan pentingnya melibatkan sumber daya manusia dalam upaya keamanan siber. Pelatihan
karyawan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan serta memprioritaskan keamanan dalam setiap aspek operasi menjadi langkah kunci dalam melawan ancaman siber.

Dengan langkah-langkah ini, perusahaan air minum dapat mengubah diri dari target rentan menjadi pembela yang proaktif dalam melawan serangan siber. Investasi dalam keamanan siber tidak hanya melindungi infrastruktur, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada pasokan air yang aman dan terpercaya setiap hari.

"Keamanan siber adalah tanggung jawab kita bersama, edukasi dan knowledge sharing sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keamanan
siber dan semakin banyak pelaku keamanan siber maka semakin aman dunia siber. Oleh karena itu sebagai pemimpin di keamanan siber kita
harus menginspirasi semakin banyak pemimpin pemimpin baru di dunia keamanan siber," ujar Leonardo.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Tak Hanya UMKM, Satgas Impor Ilegal Diminta Tertibkan Juga Mafia dan Pemain Besar

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas Barang Impor Ilegal, diminta untuk tidak salah sasaran dalam menjalankan tugasnya.

Pasalnya, dalam kinerjanya di masa-masa awal pasca pembentukan, tim kerja baru besutan pemerintah tersebut dinilai masih hanya berkutat pada penertiban di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saja.

"Jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya justru lebih menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Dengan hanya berkutat pada pemain kecil di kalangan UMKM, menurut Luluk, kinerja Satgas BaranG Impor Ilegal justru rawan untuk tidak efektif, karena tidak menyelesaikan masalah di sektor hulu yang menjadi pemasok utamanya, yaitu para mafia impor berikut oknum-oknum pendukungnya.