Bisnis.com, JAKARTA - Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Perwakilan Kuasa Hukum, Raziv Barokah mengatakan penolakan itu dilandasi oleh PP No.25/2024 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinilai cacat secara hukum.

"[PP No.25/2024] berpotensi menjadi arena transaksi [suap] politik. Pemberian izin tambang tanpa lelang tersebut, jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/9/2024).

Dia menambahkan, gugatan ini juga ditujukan untuk menyelamatkan ormas keagamaan dari penilaian buruk ke depannya. Sebab, selain berpotensi merusak lingkungan. Perizinan ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat adat dengan ormas terkait.

Dengan demikian, tim advokasi tambang yang berisikan tokoh akademisi dan lembaga masyarakat ini menyarankan agar ormas keagamaan untuk tetap berfokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

"Kita harus menyelamatkan ormas keagamaan ini, mengapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya. Di mana, lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua ormas keagamaan yang menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan masih membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengajukan izin mengelola tambang.

Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah mengajukan izin pengelolaan tambang. Menurut Rosan pemerintah sudah menerbitkan izin pengelolaan tambang untuk NU.

Sedangkan untuk izin tambang yang akan dikelola oleh ormas Muhammadiyah masih dalam proses.

"Untuk NU kan sudah ditetapkan, dan itu sekarang sudah berjalan," ujar Rosan saat ditemui wartawan seusai acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Rosan mengaku ada beberapa ormas keagamaan lain yang sudah menyurati Kementerian Investasi/BKPM. Namun dia tidak menjabarkan identitas ormas keagamaan tersebut

"Ya kita juga menunggu untuk beberapa ormas lainnya keagamaan yang sudah mengirimkan surat ke kami, dan kami sudah sampaikan itu kepada Kementerian ESDM untuk setelah itu ditindak lanjuti," terang mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut belum ada perkembangan terkait isu izin tambang ormas tersebut.

"Kabarnya masih yang lama-lama aja," ujarnya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Saat ditanya kepastian lahan tambang mana yang akan dikelola, dia menerangkan, ada dua opsi yakni eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Kemudian secara terpisah, sebelumnya lagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sempat menyatakan pihaknya sudah resmi mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah.

Dia menjabarkan pihaknya bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Dengan begitu NU bakal menjadi organisasi masyarakat keagamaan pertama yang mengelola tambang pemberian dari pemerintah.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," beber Yahya usai melakukan pertemuan, Kamis (22/8/2024) lalu.

Yahya menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

(hns/hns)

Jakarta -

Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy buka-bukaan terkait persiapan Muhammadiyah yang akan mengelola konsesi tambang pemberian pemerintah. Sampai saat ini pihaknya masih fokus kepada penataan internal agar pengelolaannya dapat dilakukan sebaik mungkin.

Muhadjir yang juga selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menyebut Muhammadiyah tidak akan terburu-buru untuk mengelola konsesi tambang.

"(Kapan mulai mengelola konsesi tambang) belum, kita belum sampai sejauh itu. Kita harus siapkan sebaik mungkin, nggak perlu grasa-grusu (buru-buru), nggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kita sendiri," kata Muhadjir kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Salah satu yang saat ini sedang dipersiapkan yaitu dua perusahaan yang berperan sebagai induk usaha dan operasi. Kehadirannya nantinya untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan.

Lebih jauh, Muhadjir menyebut Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki Universitas Muhammadiyah dan lembaga lingkungan hidup untuk mengelola konsesi tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi, kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah dan lembaga pengembangan masyarakat," ucapnya.

Muhadjir memastikan Muhammadiyah akan mengelola konsesi tambang sesuai karakter Muhammadiyah. Saat ditanya apakah tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk, ia mengaku belum fokus pada hal itu.

"Kita pelan, tidak usah kesusu, tidak usah terburu-buru, tapi kita memegang amanah kepercayaan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya sesuai karakter Muhammadiyah," ucapnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik

[Gambas:Video 20detik]

(/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan Muhammadiyah telah membentuk dua korporasi mengelola tambang. Dua korporasi ini yakni strategic company yang berperan sebagai holding, dan operating company.

"Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi, karena itu sekarang sudah kita bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian juga nanti ada operating company," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dia mengatakan, operating company ini yang akan diisi oleh para ahli. Dia mengatakan, pihaknya juga melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah.

"Inilah yang akan diisi para ahli yang memang ada pengalaman di tambang orang Muhammadiyah dan juga ahli. Oleh karena itu dilibatkan 5 fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah sekarang sudah melakukan survei awal," katanya.

Dia menerangkan, pihaknya tak akan terburu-buru mengambil keputusan. Namun demikian, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk mengelola tambang.

"Tapi kita siapkan dulu lah institusi di dalam Muhammadiyah mulai dari tadi itu holdingnya kita bentuk. Karena kan nggak boleh langsung ke organisasi sosial kemasyarakatannya, tapi harus lewat badan usahanya," ujarnya.

"Kita punya badan usaha milikMuhammadiyahBUMM, nanti kita bentuk holding namanya strategic company itu kemudian sudah terbentuk lagioperatingnya. Nanti operating ini yang akan be

kerja sama dengan pihak kontraktor dan termasuk yang survei awal yang menunjukkan kelayakan di tambangnya sampai dengan betul-betul business plannya mantap," ujarnya.

Simak Video: Muhammadiyah Umumkan Siap Kelola Tambang yang Ditawarkan Pemerintah

[Gambas:Video 20detik]

(acd/kil)

SUDAH menjadi pengetahuan umum sepanjang 2022, terjadi lonjakan harga komoditi pertambangan, khususnya batu bara, yang membuat terjadinya pesta keuntungan bagi para pengusahanya.

Ironinya, pesta ini muncul akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu terjadinya krisis energi.

Selain itu, pesta terjadi selang dua bulan pasca-Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow pada November 2021, yang melahirkan komitmen 23 negara, termasuk Indonesia, untuk meninggalkan batu bara.

Ketika hubungan Rusia-Ukraina mulai memanas di Januari 2022, harga batu bara di Index Newcastle masih sekitar 150 dollar AS per ton.

Di penghujung tahun, harganya naik hampir tiga kali lipat ke angka sekitar 400 dollar AS, dengan puncaknya pada September 2022 mencapai 457 dollar AS per ton.

Pesta ini berhasil membuat laba tahunan beberapa perusahaan naik berkali-kali lipat. Bayan Resources misalkan, laba bersih tahun 2019-2021, jika digabung hanya sekitar Rp 25 triliun. Sementara laba bersih tahun 2022 naik menjadi Rp 34 triliun.

Kondisi ini sempat menjadikan pemilik saham utamanya, Low Tuck Kwong, menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

TBS Energi Utama, yang terafiliasi dengan keluarga Luhut Pandjaitan, laba tahun 2019-2021 jika digabung berjumlah Rp 1,3 triliun. Sedangkan pada 2022, labanya hampir mencapai Rp 1 triliun.

PT Bukit Asam, perusahaan plat merah milik pemerintah, mendapatkan laba bersih bersih Rp 14,4 triliun dari tahun 2019-2021. Sementara pada 2022 saja, laba bersihnya mencapai Rp 12,6 triliun.

Paling sensasional tentu saja Adaro Energy Indonesia. Jika laba 2019 sampai 2021 digabung, jumlahnya hanya sekitar Rp 20 triliun.

Sementara pada 2022, perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Thohir (Kakak Erick Thohir) dan Sandiaga Uno ini, meraup laba hampir Rp 39 triliun. Naik hampir dua kali lipat.

Sebenarnya masih banyak perusahaan lain yang menikmati pesta ini, baik yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, maupun yang belum.

Empat perusahaan besar ini, menurut saya, sudah cukup untuk jadi gambaran bagaimana pesta panen batu bara tahun 2022.

Namun anehnya, di Desember 2022, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan dalih perang Rusia-Ukraina telah membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Pesta ini menjadi semakin menarik dicermati, karena Mei lalu, tiba-tiba Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM mengumumkan akan ada revisi Peraturan Pemerintah yang di dalamnya akan ada pasal soal izin bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan. Alasannya, agar pengelolaan tambang semakin inklusif.

Dikabarkan bahwa sejumlah konsesi pertambangan batu bara yang sebelumnya dimiliki oleh beberapa perusahaan, telah disiapkan untuk ormas-ormas keagamaan.

Beberapa Ormas menganggap ini adalah peluang untuk membuat contoh baik pengelolaan tambang, yang selama ini selalu identik dengan perusakan lingkungan. Lebih lagi, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Sekilas semua ini terlihat memiliki banyak manfaat. Namun di artikel ini, penulis akan coba menantang logika yang sudah disetujui oleh dua Ormas Keagamaan besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pertama, tentu saja di ranah teknis operasional dan dampak lingkungan. Ada baiknya NU dan Muhammadiyah melihat dan mempelajari terlebih dahulu praktik pertambangan batu bara yang sudah berjalan puluhan tahun di Sumatera dan Kalimantan.

Karena areal konsesi yang kadang mencapai puluhan ribu hektare, dampak lingkungan yang dihasilkan pun sangat luar biasa.

Laporan beberapa Organiasi Masyarakat Sipil, seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), memperlihatkan bahwa kegiatan tambang merusak sungai, hutan, hingga corak produksi masyarakat (Sucahyo, 2022).

Pada 12 Agustus lalu, kapal tongkang pengangkut batu bara menabrak jembatan yang menghubungkan Kecamatan Lalan dan Kecamatan Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin, dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia dan luka-luka (Pahlevi, 2024).

Selain itu, jembatan sepanjang 300 meter ini sebagian ambruk, dan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk aktivitas warga.

Beberapa bulan sebelumnya, kapal tongkang pengangkut batu bara juga pernah menabrak Jembatan Musi di Palembang, dan puluhan rumah di Barito Kuala dan Tapin, Kalimantan Selatan.

Kemudian kegiatan tambang batu bara di Provinsi Jambi, telah melahirkan kerusakan infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan provinsi.

Kemacetan panjang puluhan kilometer bisa terjadi hingga puluhan jam akibat ramainya truk batu bara berseliweran.

Hal ini lumrah ditemui di sepanjang jalan dari Kabupaten Merangin ke Kota Jambi pada 2022 hingga tahun ini.

Biaya perbaikannya dilaporkan mencapai triliunan rupiah (Ahmadi, 2024). Dan sepengetahuan penulis, sejak belasan tahun silam, hal ini juga biasa terjadi di masa-masa booming komoditi batu bara.

Perlu untuk dicatat bahwa kebanyakan area konsesi tambang batu bara dan pelabuhan tempat pengiriman batu bara memiliki jarak yang sangat jauh, dan tidak didukung infrastruktur spesifik.

Wajar sebenarnya, mengingat batu bara adalah komoditi siklus yang harga dan permintaanya hanya naik di masa-masa tertentu.

Pemerintah pasti enggan membangun infrastruktur spesifik untuk mendukungnya, karena biayanya tentu besar, dan belum tentu hasil yang didapatkan setara.

Terkait persoalan teknis operasional dan lingkungan ini, penulis tidak begitu yakin ormas keagamaan akan mampu menanganinya.

Hal ini sudah coba diselesaikan berkali-kali selama bertahun-tahun dengan melibatkan banyak pihak, namun belum menghasilkan solusi tepat, atau malah bisa dikatakan menemui jalan buntu.

Kedua, tinjauan dari sisi bisnis. Sejak awal 2023, terjadi penurunan harga batu bara yang sangat drastis. Saat tulisan ini dibuat, harganya ada di sekitar 140 dollar AS per ton.

Penyebabnya adalah menurunnya permintaan sejumlah pasar utama seperti India dan Tiongkok, serta adanya penurunan harga gas dan pemulihan sumber energi dari nuklir.

Akibatnya, terjadi penurunan laba yang sangat signifikan pada perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah disebut di atas.

Adaro Energy Indonesia hanya menghasilkan Rp 25 triliun pada 2023. Bayan Resources menghasilkan laba Rp 19 triliun. TBS Energy bahkan hanya menghasilkan laba sebesar Rp 123 milyar.

Sementara PT. Bukit Asam, laba bersihnya turun separuh lebih menjadi Rp 6,1 triliun. Walaupun nilainya masih besar, tapi terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Bahkan jika kita membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut di semester pertama tahun ini, tren laba bersihnya terus menurun.

Belum lagi di level global ada komitmen secara multilateral untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam waktu dekat.

Ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah tren harga batu bara akan terus menurun? Jangan-jangan pesta sudah berada di ujung, dan akan segera berakhir?

Maka kita perlu untuk membicarakan logika berikut. Jika telah terjadi pesta panen batu bara besar-besaran di dua tahun belakangan, maka tentu telah terjadi juga eksploitasi yang kuantitasnya berkali-kali lipat dari sebelumnya (baik volume maupun area lahan).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam menunjukkan, jumlah produksi batu bara Indonesia di tahun 2022 dan 2023 apabila dijumlahkan mencapai 1462 juta ton.

Ini melonjak hampir 25 persen apabila dibandingkan dengan jumlah produksi batu bara tahun 2020 dan 2021, yang jumlahnya 1.178 juta ton.

Jika kerusakan lingkungan yang disebutkan selama ini adalah fakta, maka kerusakan yang dihasilkan selama dua tahun belakangan juga sangat luar biasa besar.

Rasanya tak salah jika penulis hendak berhipotesis bahwa pesta batu bara akan segera berakhir, dan tahun ini hingga ke depannya adalah masa-masa "cuci piring".

Masa "cuci piring" maksudnya adalah saat di mana persoalan lingkungan hidup yang disebabkan oleh operasi pertambangan akan mencapai eskalasi, dan perusahaan akan dituntut untuk bertanggung jawab.

Maukah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hanya ambil peran di bagian ini?

SUDAH menjadi pengetahuan umum sepanjang 2022, terjadi lonjakan harga komoditi pertambangan, khususnya batu bara, yang membuat terjadinya pesta keuntungan bagi para pengusahanya.

Ironinya, pesta ini muncul akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu terjadinya krisis energi.

Selain itu, pesta terjadi selang dua bulan pasca-Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow pada November 2021, yang melahirkan komitmen 23 negara, termasuk Indonesia, untuk meninggalkan batu bara.

Ketika hubungan Rusia-Ukraina mulai memanas di Januari 2022, harga batu bara di Index Newcastle masih sekitar 150 dollar AS per ton.

Di penghujung tahun, harganya naik hampir tiga kali lipat ke angka sekitar 400 dollar AS, dengan puncaknya pada September 2022 mencapai 457 dollar AS per ton.

Pesta ini berhasil membuat laba tahunan beberapa perusahaan naik berkali-kali lipat. Bayan Resources misalkan, laba bersih tahun 2019-2021, jika digabung hanya sekitar Rp 25 triliun. Sementara laba bersih tahun 2022 naik menjadi Rp 34 triliun.

Kondisi ini sempat menjadikan pemilik saham utamanya, Low Tuck Kwong, menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

TBS Energi Utama, yang terafiliasi dengan keluarga Luhut Pandjaitan, laba tahun 2019-2021 jika digabung berjumlah Rp 1,3 triliun. Sedangkan pada 2022, labanya hampir mencapai Rp 1 triliun.

PT Bukit Asam, perusahaan plat merah milik pemerintah, mendapatkan laba bersih bersih Rp 14,4 triliun dari tahun 2019-2021. Sementara pada 2022 saja, laba bersihnya mencapai Rp 12,6 triliun.

Paling sensasional tentu saja Adaro Energy Indonesia. Jika laba 2019 sampai 2021 digabung, jumlahnya hanya sekitar Rp 20 triliun.

Sementara pada 2022, perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Thohir (Kakak Erick Thohir) dan Sandiaga Uno ini, meraup laba hampir Rp 39 triliun. Naik hampir dua kali lipat.

Sebenarnya masih banyak perusahaan lain yang menikmati pesta ini, baik yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, maupun yang belum.

Empat perusahaan besar ini, menurut saya, sudah cukup untuk jadi gambaran bagaimana pesta panen batu bara tahun 2022.

Namun anehnya, di Desember 2022, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan dalih perang Rusia-Ukraina telah membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Pesta ini menjadi semakin menarik dicermati, karena Mei lalu, tiba-tiba Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM mengumumkan akan ada revisi Peraturan Pemerintah yang di dalamnya akan ada pasal soal izin bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan. Alasannya, agar pengelolaan tambang semakin inklusif.

SUDAH menjadi pengetahuan umum sepanjang 2022, terjadi lonjakan harga komoditi pertambangan, khususnya batu bara, yang membuat terjadinya pesta keuntungan bagi para pengusahanya.

Ironinya, pesta ini muncul akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu terjadinya krisis energi.

Selain itu, pesta terjadi selang dua bulan pasca-Konferensi Perubahan Iklim di Glasgow pada November 2021, yang melahirkan komitmen 23 negara, termasuk Indonesia, untuk meninggalkan batu bara.

Ketika hubungan Rusia-Ukraina mulai memanas di Januari 2022, harga batu bara di Index Newcastle masih sekitar 150 dollar AS per ton.

Di penghujung tahun, harganya naik hampir tiga kali lipat ke angka sekitar 400 dollar AS, dengan puncaknya pada September 2022 mencapai 457 dollar AS per ton.

Pesta ini berhasil membuat laba tahunan beberapa perusahaan naik berkali-kali lipat. Bayan Resources misalkan, laba bersih tahun 2019-2021, jika digabung hanya sekitar Rp 25 triliun. Sementara laba bersih tahun 2022 naik menjadi Rp 34 triliun.

Kondisi ini sempat menjadikan pemilik saham utamanya, Low Tuck Kwong, menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

TBS Energi Utama, yang terafiliasi dengan keluarga Luhut Pandjaitan, laba tahun 2019-2021 jika digabung berjumlah Rp 1,3 triliun. Sedangkan pada 2022, labanya hampir mencapai Rp 1 triliun.

PT Bukit Asam, perusahaan plat merah milik pemerintah, mendapatkan laba bersih bersih Rp 14,4 triliun dari tahun 2019-2021. Sementara pada 2022 saja, laba bersihnya mencapai Rp 12,6 triliun.

Paling sensasional tentu saja Adaro Energy Indonesia. Jika laba 2019 sampai 2021 digabung, jumlahnya hanya sekitar Rp 20 triliun.

Sementara pada 2022, perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Thohir (Kakak Erick Thohir) dan Sandiaga Uno ini, meraup laba hampir Rp 39 triliun. Naik hampir dua kali lipat.

Sebenarnya masih banyak perusahaan lain yang menikmati pesta ini, baik yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, maupun yang belum.

Empat perusahaan besar ini, menurut saya, sudah cukup untuk jadi gambaran bagaimana pesta panen batu bara tahun 2022.

Namun anehnya, di Desember 2022, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan dalih perang Rusia-Ukraina telah membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Pesta ini menjadi semakin menarik dicermati, karena Mei lalu, tiba-tiba Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM mengumumkan akan ada revisi Peraturan Pemerintah yang di dalamnya akan ada pasal soal izin bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan. Alasannya, agar pengelolaan tambang semakin inklusif.

Dikabarkan bahwa sejumlah konsesi pertambangan batu bara yang sebelumnya dimiliki oleh beberapa perusahaan, telah disiapkan untuk ormas-ormas keagamaan.

Beberapa Ormas menganggap ini adalah peluang untuk membuat contoh baik pengelolaan tambang, yang selama ini selalu identik dengan perusakan lingkungan. Lebih lagi, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Sekilas semua ini terlihat memiliki banyak manfaat. Namun di artikel ini, penulis akan coba menantang logika yang sudah disetujui oleh dua Ormas Keagamaan besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pertama, tentu saja di ranah teknis operasional dan dampak lingkungan. Ada baiknya NU dan Muhammadiyah melihat dan mempelajari terlebih dahulu praktik pertambangan batu bara yang sudah berjalan puluhan tahun di Sumatera dan Kalimantan.

Karena areal konsesi yang kadang mencapai puluhan ribu hektare, dampak lingkungan yang dihasilkan pun sangat luar biasa.

Laporan beberapa Organiasi Masyarakat Sipil, seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), memperlihatkan bahwa kegiatan tambang merusak sungai, hutan, hingga corak produksi masyarakat (Sucahyo, 2022).

Pada 12 Agustus lalu, kapal tongkang pengangkut batu bara menabrak jembatan yang menghubungkan Kecamatan Lalan dan Kecamatan Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin, dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia dan luka-luka (Pahlevi, 2024).

Selain itu, jembatan sepanjang 300 meter ini sebagian ambruk, dan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk aktivitas warga.

Beberapa bulan sebelumnya, kapal tongkang pengangkut batu bara juga pernah menabrak Jembatan Musi di Palembang, dan puluhan rumah di Barito Kuala dan Tapin, Kalimantan Selatan.

Kemudian kegiatan tambang batu bara di Provinsi Jambi, telah melahirkan kerusakan infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan provinsi.

Kemacetan panjang puluhan kilometer bisa terjadi hingga puluhan jam akibat ramainya truk batu bara berseliweran.

Hal ini lumrah ditemui di sepanjang jalan dari Kabupaten Merangin ke Kota Jambi pada 2022 hingga tahun ini.

Biaya perbaikannya dilaporkan mencapai triliunan rupiah (Ahmadi, 2024). Dan sepengetahuan penulis, sejak belasan tahun silam, hal ini juga biasa terjadi di masa-masa booming komoditi batu bara.

Perlu untuk dicatat bahwa kebanyakan area konsesi tambang batu bara dan pelabuhan tempat pengiriman batu bara memiliki jarak yang sangat jauh, dan tidak didukung infrastruktur spesifik.

Wajar sebenarnya, mengingat batu bara adalah komoditi siklus yang harga dan permintaanya hanya naik di masa-masa tertentu.

Pemerintah pasti enggan membangun infrastruktur spesifik untuk mendukungnya, karena biayanya tentu besar, dan belum tentu hasil yang didapatkan setara.

Terkait persoalan teknis operasional dan lingkungan ini, penulis tidak begitu yakin ormas keagamaan akan mampu menanganinya.

Hal ini sudah coba diselesaikan berkali-kali selama bertahun-tahun dengan melibatkan banyak pihak, namun belum menghasilkan solusi tepat, atau malah bisa dikatakan menemui jalan buntu.

Kedua, tinjauan dari sisi bisnis. Sejak awal 2023, terjadi penurunan harga batu bara yang sangat drastis. Saat tulisan ini dibuat, harganya ada di sekitar 140 dollar AS per ton.

Penyebabnya adalah menurunnya permintaan sejumlah pasar utama seperti India dan Tiongkok, serta adanya penurunan harga gas dan pemulihan sumber energi dari nuklir.

Akibatnya, terjadi penurunan laba yang sangat signifikan pada perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah disebut di atas.

Adaro Energy Indonesia hanya menghasilkan Rp 25 triliun pada 2023. Bayan Resources menghasilkan laba Rp 19 triliun. TBS Energy bahkan hanya menghasilkan laba sebesar Rp 123 milyar.

Sementara PT. Bukit Asam, laba bersihnya turun separuh lebih menjadi Rp 6,1 triliun. Walaupun nilainya masih besar, tapi terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Bahkan jika kita membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut di semester pertama tahun ini, tren laba bersihnya terus menurun.

Belum lagi di level global ada komitmen secara multilateral untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam waktu dekat.

Ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah tren harga batu bara akan terus menurun? Jangan-jangan pesta sudah berada di ujung, dan akan segera berakhir?

Maka kita perlu untuk membicarakan logika berikut. Jika telah terjadi pesta panen batu bara besar-besaran di dua tahun belakangan, maka tentu telah terjadi juga eksploitasi yang kuantitasnya berkali-kali lipat dari sebelumnya (baik volume maupun area lahan).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam menunjukkan, jumlah produksi batu bara Indonesia di tahun 2022 dan 2023 apabila dijumlahkan mencapai 1462 juta ton.

Ini melonjak hampir 25 persen apabila dibandingkan dengan jumlah produksi batu bara tahun 2020 dan 2021, yang jumlahnya 1.178 juta ton.

Jika kerusakan lingkungan yang disebutkan selama ini adalah fakta, maka kerusakan yang dihasilkan selama dua tahun belakangan juga sangat luar biasa besar.

Rasanya tak salah jika penulis hendak berhipotesis bahwa pesta batu bara akan segera berakhir, dan tahun ini hingga ke depannya adalah masa-masa "cuci piring".

Masa "cuci piring" maksudnya adalah saat di mana persoalan lingkungan hidup yang disebabkan oleh operasi pertambangan akan mencapai eskalasi, dan perusahaan akan dituntut untuk bertanggung jawab.

Maukah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hanya ambil peran di bagian ini?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa mengibaratkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seperti adik dan kakak yang memiliki semangat yang sama dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam berkehidupan.

"NU tidak pernah puasa duluan. Muhammadiyah puasa duluan karena di mana-mana kakak itu duluan. Adik itu ngalah. Tarawih juga begitu, kakak pulangnya duluan karena rakaatnya lebih sedikit," ujar Zulfa dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (4/7/2024).

Pernyataan Kiai Zulfa tersebut disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam kegiatan Silaturahim Nasional Pokja Majelis Taklim bertema "Majelis Taklim sebagai Basis untuk Membangun Peradaban Umat Manusia" di Jakarta.

Muhammadiyah lahir lebih dahulu yakni pada 1912, sementara NU lahir belakangan (1926). Namun demikian, jumlah jamaah NU lebih banyak sehingga Kiai Zulfa menyebut NU dengan adik bongsor.

Ia berpendapat NU dan Muhammadiyah berbeda di aspek cabang (furu’), bukan pokok (ushul). Jika demikian, yang perlu dimunculkan adalah semangat toleransi (tasamuh).

Kiai Zulfa juga menceritakan pengalamannya menjadi penceramah di masjid Muhammadiyah selama hampir 20 tahun.

Disebutkan, pengurus Muhammadiyah sengaja mengundangnya agar jamaah Muhammadiyah mengetahui cara berpikir, berfatwa, beribadah, dan beramaliah ala NU dari kiai NU langsung, bukan dari lainnya.

Ia berharap apa yang dilakukan Muhammadiyah bisa ditiru oleh ormas atau lembaga lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Islam.

Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam mengkaji suatu kitab. Kiai Zulfa bercerita bahwa gurunya, KH Sahal Mahfudh, mempersilakannya untuk membaca kitab apa pun, termasuk karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

"Namun Kiai Sahal berpesan agar ia mengambil yang jernih dan meninggalkan yang tidak jernih dari kitab-kitab yang dikajinya," katanya.

Ia lantas menyoroti pengurus masjid dan majelis taklim yang terkadang memonopoli lembaganya. Mereka mengundang penceramah dari kelompoknya sendiri dan menyampaikan suatu materi, termasuk tentang kelompok lain, berdasarkan perspektifnya sendiri.

Menurutnya, hal seperti ini kurang bijaksana dan justru akan menimbulkan kesalahpahaman di antara umat Islam.

"Seharusnya biarkan saja. Penceramah diambil dari kelompok lainnya agar umat menjadi cerdas," katanya.

Ia berpandangan perbedaan pendapat, baik di wilayah cabang (furu’) maupun pokok (ushul), jangan membuat pengurus majelis taklim, masjid, dan dai menjadi tidak rukun. Bagi dia, meski berbeda secara ushul, non-Islam adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Kiai Zulfa menyesalkan para dai yang menyampaikan narasi-narasi kebencian terhadap sesama Muslim karena tidak memahami masalah furu’ dan ushul.

"Kita juga tidak boleh membenci orang yang berbeda masalah furu’ karena dia adalah saudara sebangsa, setanah air, dan sesama manusia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Ketua Umun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, langkah lembaganya menerima konsesi tambang dari pemerintah bukan merupakan keputusan pribadinya, melainkan hasil rapat di jajaran PBNU. Jika ada Nahdliyin yang tak setuju dengan langkah tersebut, Gus Yahya meminta mereka menempuh upaya di Muktamar NU.

Saat berpidato dalam acara pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di aula Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (3/8/2024), Gus Yahya menyampaikan bahwa saat ini PBNU sedang melakukan konsolidasi di tiga matra utama, yakni tata kelola organisasi, agenda organisasi, dan sumber daya.

Dia mengatakan, matra sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia dan pembiayaan. Perihal sumber daya pembiayaan, Gus Yahya menyinggung tentang langkah PBNU menerima konsesi tambang dari pemerintah.

"Bahwa NU menerima konsesi tambang, itu hasil rapat PBNU. Jadi bukan keputusan Yahya sendiri. Itu hasil rapat PBNU," ujar Gus Yahya.

Dia kemudian mengarahkan pernyataannya kepada warga NU yang tidak setuju dengan penerimaan konsesi tersebut. "Kalau enggak setuju, nanti muktamar sampeyan ganti PBNU-nya, suruh PBNU yang baru kembalikan konsesinya," ucapnya.

Gus Yahya menekankan bahwa PBNU membutuhkan biaya. Dia menambahkan bahwa saat ini PBNU sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan usaha tambang. "Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa menerima hasilnya; dengan tentu saja dengan berbagai macam norma-norma yang sudah ditetapkan di dalam tata cara pengelolaan itu sendiri," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada 30 Mei 2024. Dalam beleid atau regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan itu tertuang pada Pasal 83A yang membahas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas.

PBNU menjadi ormas keagamaan paling pertama yang menerima konsesi tambang dari pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau memikirkan ulang kebijakan memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di pengujung masa jabatan periode keduanya.

Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, kebijakan Jokowi menebar izin tambang bagi Ormas keagamaan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam tata kelola tambang di Indonesia, serta bisa menyisakan problem bagi pemerintahan mendatang.

"Menjelang purna tugas, madeg pandito, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time," kata Mulyanto kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang bagi Ormas keagamaan mengingat usia periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 3 bulan lagi.

Dia berharap di pengujung kekuasaan, Presiden Jokowi sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasa-grusu,” ucap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

“Itulah kenapa dalam Undang-Undang Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah memberikan prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dianggap bisa memicu kecemburuan, dan merusak tata kelola tambang sesuai amanat melalui undang-undang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, kebijakan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat rawan memicu kecemburuan dan bahkan persaingan di antara Ormas.

Dia memperkirakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka terbuka kemungkinan berikutnya Ormas pemuda dan lainnya juga mengikuti jejak itu.

Dia khawatir jika kebijakan itu dilanjutkan maka akan terjadi kerumitan dalam pengelolaan tambang lantaran Ormas belum tentu mampu, berkompeten, berkualifikasi, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap, karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil," kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

"Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” sambung Mulyanto.

Mulyanto juga mengingatkan Ormas keagamaan berpotensi kehilangan fokus dalam mengurus umat beragama jika terlampau sibuk mengelola konsesi tambang.

khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan yang bersedia menerima izin dan mengelola kawasan tambang dianggap memprihatinkan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, justru prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan bersedia mengelola tambang.

Dia khawatir tugas utama Ormas keagamaan mengurus umat menjadi agak dikesampingkan karena kesibukan mengelola tambang.

Dia bahkan mengibaratkan dengan peristiwa Perang Uhud di masa Nabi Muhammad S.A.W., yakni ketika fokus sebagian pasukan Muslim teralihkan oleh rampasan perang yang berakibat mereka kalah.

“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Mulyanto khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).