IDXChannel - Para pedagang pasar dan kelontong yang tergabung Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) mengungkapkan, larangan berjualan rokok sekitar sekolah berpotensi menghilangkan omzet harian pedagang sebesar Rp7 juta.

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana mengatakan, rata-rata pendapatan atau omzet harian pedagang kelontong dan warung berasal dari penjualan rokok.

"60 persen total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta," ujarnya dalam jumpa pers bersama APARSI di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Hamdan menerangkan, aturan yang termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan itu dapat berakibat diskriminasi pedagang kecil.

"Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak," katanya.

Dia menjelaskan, APARSI dan PPKSI meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat. Sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif," kata Hamdan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APARSI Suhendro menegaskan, aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diterapkan. Sebab, masih banyaknya warung dan pasar yang berjualan di sekitaran sekolah atau tempat bermain anak.

"Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia," ujar Suhendro.

Dia menuturkan, penerapan aturan RPP Kesehatan tersebut juga berpotensi mematikan usaha perdagangan rakyat.

"Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," lanjut Suhendro.

Diketahui berdasarkan pernyataan dalam draft RPP Kesehatan, disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

(YNA)

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mulai melirik usaha di sektor Engineering Procurement Construction (EPC).

Senior Vice President Head of Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo mengatakan, industri EPC masih cukup potensial untuk digarap, sebab diperkirakan ceruk pasarnya pada tahun depan masih sekitar Rp500 triliun.

"Kalau bicara secara makro mungkin pasar (infrastruktur) memang lagi stag ya, namun kita melihat pasar yang lain, kita kan juga ada di industri EPC juga, itu kita lihat pangsa pasarnya masih cukup besar untuk kita garap hampir sekitar Rp500 triliun kalau tidak salah," kata Joko dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, saat ini industri EPC sendiri baru berkontribusi sekitar 10 persen dari total pendapatan perusahaan. Sehingga melihat potensi pasar yang masih cukup besar ke depan, industri EPC dianggap punya prospek yang cukup menguntungkan.

"Tentu kita tidak hanya berkutat di infrastruktur, tpaib kita juga ke EPC, kita memperkuat di sisi EPC. Saat ini memang kita masih kecil disana, hanya sekitar 10 persen," kata dia.

Seperti diketahui, postur APBN pada 2025 ke sektor infrastruktur mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi pada 2024.

Kemudian di 2024, Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp423,4 triliun untuk anggaran infrastruktur. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan anggaran infrastruktur akan dialokasikan mulai dari Rp404,2 triliun.

Sehingga menurut Joko, saat kedepan industri EPC juga bisa mendorong pertumbuhan perseroan disamping proyek-proyek infrastruktur yang juga akan dikerjakan tahun depan.

"Jadi kalau bicara fokus, kita masih konservatif, tapi kita melihat peluang-peluang untuk sampai kesana, kita masih punya peluang di sana," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproyeksikan kebutuhan baja untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tembus 330 ribu ton hingga akhir Desember 2024.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan, kebutuhan yang tinggi itu sejalan dengan pembangunan konstruksi yang saat ini tengah masif dilakukan di IKN. Baik untuk proyek-proyek milik pemerintah, maupun proyek yang digarap oleh sektor swasta atau investor.

"Kalau khusus IKN dari 2023 sampai 2024 ini kita kalkulasi sekitar 330 ribu ton yang kita butuhkan, sampai akhir Desember nanti," ujar Abdul Muis saat ditemui usai acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Abdul Muis mengatakan, di tengah kebutuhan yang tinggi tersebut, pihaknya juga akan memperketat untuk pengadaan baja impor. Sehingga, harapannya baja yang diproduksi oleh produsen dari dalam negeri bisa terserap optimal.

Bahkan dikatakan Abdul Muis, pengadaan baja dengan nilai di atas Rp1 miliar saja yang harus memerlukan persetujuan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sebab, saat ini industri baja di tanah air juga berkembang cukup baik utamanya dari sisi kapasitas produksi.

"Kelau lebih dari Rp1 miliar yang akan kita impor, itu izinnya dari Pak Menteri. Jadi kita betul-betul selektif," katanya.

Kemudian dia menambahkan, jika ditarik untuk kebutuhan nasional, maka kebutuhan baja dari dalam negeri diproyeksikan tembus sekitar 1,1 juta ton hingga akhir 2024. Mengingat saat ini juga proyek-proyek infrastruktur juga tengah banyak dikerjakan melalui Program Strategis Nasional (PSN).

"Jadi di tahun 2024 itu kota estimasikan penggunaan baja konstruksi baja sebanyak 1,1 juta ton," ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Dana segar ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, suntikan dana tersebut akan digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.

"Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T sepuluh kali lipat lebih mahal dibandingkan investasi di daerah non-3T. Hitungan ini melalui persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu atau rate of return (ROR) dari program listrik desa.

Dari hitungan PLN, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di rumah-rumah daerah non-3T rata-rata di kisaran Rp2 juta-Rp2,5 juta per rumah.

Sedangkan daerah 3T untuk regional Jawa dan Bali berada di nilai Rp18,5 juta per pelanggan. Sumatera dan kalimantan rata-rata Rp38,7 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua, sekitar Rp35,3 juta per pelanggan.

Dalam rasio desa berlistrik di 2027, PLN menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

"Jumlah pelanggannya adalah 85.017, kapasitas, nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami bangun juga tenaga listrik berbasis pada tenaga surya 19.877 Kwp dan jaringan tegangan menengah (JTM) ini 2.388 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 Kms, dan juga gardu distribusi (GD) 54.940 kVa," kata Darmawan.

(NIA)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta TikTok untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

"TikTok harus berani invest lebih dari negara lain, jadi tolong sampaikan ke bos-bos TikTok, jangan jadi strangers di Indonesia," kata Erick, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, potensi ekonomi digital Indonesia besar. Bahkan menurutnya, posisi ekonomi Indonesia tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga akan menjadi yang terbesar di dunia.

"Karena fakta ekonominya jauh lebih besar dari yang lain. Karena kalau yang lain dikasih satu, Indonesia mesti diberi empat," katanya.

Dia juga mengingatkan potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp4.500 triliun pada 2030. Erick tak ingin Indonesia hanya dipandang sebagai pasar bagi investor maupun negara lain.

BUMN harus memastikan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia.

"Kita tidak anti investasi, tapi kita mau komitmen investasi yang sehat untuk Indonesia sehingga kita bisa memastikan pembukaan lapangan pekerjaan bisa terjamin, tumbuhnya pengusaha-pengusaha UMKM yang baru," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Para pedagang pasar dan kelontong yang tergabung Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) menolak wacana pemerintah yang melarang penjualan rokok di sekitar sekolah dan tempat bermain anak dalam radius 200 meter. Wacana pemerintah tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum APARSI Suhendro menjelaskan, pihaknya menolak rencana aturan tersebut karena dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyakatan. Hal ini bertentangan dengan inisiatif pemerintah yang mendorong program pendongkrak geliat ekonomi kerakyatan.

"Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan," kata Suhendro saat jumpa pers di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Terlebih, Suhendro menegaskan, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

Diketahui berdasarkan pernyataan dalam draft RPP Kesehatan, disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Suhendro memandang aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diterapkan. Sebab, masih banyaknya warung dan pasar yang berjualan di sekitaran sekolah atau tempat bermain anak.

"Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia," kata Suhendro.

Dia menuturkan, penerapan aturan RPP Kesehatan tersebut juga berpotensi mematikan usaha perdagangan rakyat.

"Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," ujar Suhendro.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) merayakan ulang tahunnya yang ke-54 dengan tajuk “KB Bank 54th Anniversary”. Seremoni ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank KB Bukopin Tom (Woo Yeul) Lee, Wakil Direktur Utama Robby Mondong, dan jajaran direksi lainnya di Kantor Pusat KB Bank Ground Floor, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Tom melaksanakan prosesi tiup lilin dan juga pemotongan kue serta tumpeng bersama jajaran direksi, serta para nasabah setia dan prioritas KB Bank. Dirinya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para nasabah dan berharap agar perusahaan dapat bertumbuh lebih baik lagi ke depannya.

“Saya yakin ke depannya KB Bank akan lebih baik lagi, dan saya doakan agar Bapak dan Ibu sekalian diberikan kebahagiaan,” tuturnya.

Menelisik ke belakang, Tom Lee mengingatkan soal perjalanan transformasi besar-besaran KB Bank yang telah banyak dilakukan sejak 2021. Terbaru, KB Bank resmi berganti merek dan logo baru, yaitu dari PT Bank KB Bukopin Tbk yang berganti nama menjadi KB Bank.

KB Bank telah berada di bawah bendera KB Kookmin Bank, yang merupakan bagian dari perusahaan raksasa asal Korea Selatan (Korsel), KB Financial Group.

Selama perjalanan tersebut, kata Tom, perusahaan terus melakukan transformasi besar untuk memberikan layanan terbaik untuk nasabah di Indonesia.

“KB Kookmin Bank sendiri merupakan bank yang paling besar di Korea Selatan dengan profit per tahun mencapai Rp50 triliun. Jika diurutkan dalam ranking dunia, KB Kookmin Bank juga masuk dalam 50 bank terbesar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, KB Bank turut mengundang para nasabah setia yang telah membersamai KB Bank lebih dari 15 tahun lamanya, serta para nasabah prioritas yang telah memberi kepercayaan pada KB Bank. Salah satunya, yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Direktur Utama LPBB-KUMKM Supomo.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk KB Bank yang ke-54. Semoga bertambah terus, baik dari service-nya, tambah sukses, dan juga tambah banyak fitur-fitur yang dapat dirasakan oleh nasabah,” katanya.

Supomo mengatakan, pihaknya telah 16 tahun menjadi nasabah KB Bank. Selama waktu itu pula, diirinya mengaku telah banyak merasakan manfaat dan kemudahan dari inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh KB Bank.

“Kami sudah 16 tahun menjadi nasabah KB Bank, saya merasakan senang, makanya bisa sampai 16 tahun. Kami adalah nasabah funding, kami berterima kasih kepada tim yang meng-handle kami, sehingga kami merasa puas, nyaman, dan aman. Karena setiap perkembangan dan inovasi KB Bank selalu dikomunikasikan kepada kami,” ucapnya.

Kedekatan yang terjalin antara KB Bank dengan para nasabahnya terus terjaga hingga menginjakkan usia yang ke-54 pada 2024 ini. Hal inilah yang membuat Tom optimistis, KB Bank dapat menjadi bank yang lebih baik dan lebih kuat ke depannya, tentunya dengan bantuan para nasabah yang setia membersamai KB Bank.

“Saya percaya bahwa semakin bertambahnya umur (KB Bank), maka kami juga dapat membangun hubungan yang semakin baik dengan para nasabah,” ucapnya.

(TYO/ADV)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa nilai ekspor besi dan baja senilai USD26,7 miliar di tahun 2023.

"Industri baja ini bagus karena sudah bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Contohnya IKN, seluruh steel construction dibuat di Indonesia dan ini keuntungan kita. Kita menjadi negara berdaya saing kuat di iron and steel,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Indonesian Society of Steel Construction (ISSC), Rabu (10/7/2024).

Diungkapkannya, kinerja neraca perdagangan besi dan baja juga mengalami perbaikan dari defisit USD3 miliar di tahun 2019 menjadi surplus USD15,3 miliar pada tahun 2023.

Katanya, hal ini diikuti dengan pertumbuhan industri logam dasar sejak kuaratal I 2023 hingga kuartal I 2024 pada rentang 11% hingga 18% dan peningkatan ekspor produk logam dasar dari 8,74% di tahun 2019 menjadi 16,74 persen pada tahun 2023.

Selain menyoroti perkembangan industri baja tersebut, Airlangga juga mengklaim kemajuan salah satu construction siblings yang berada di Batam yaitu berhasil melakukan ekspor sebanyak 130 wind turbine.

Wind turbine tersebut juga menjadi pertama yang akan dipasang pada utara Long Island, New York, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 2,1 Gigawatt.

Mempertimbangkan capaian ekspor komoditas baja yang telah dilakukan pada beberapa negara, di antaranya di Sydney dan New Zealand, Menko Airlangga menyampaikan bahwa industri baja di Indonesia kian menguat dan diperhitungkan berbagai negara di dunia.

Dengan demand yang terus meningkat, Menko Airlangga mengimbau agar target industri baja dapat ditingkatkan hingga ke 20 juta ton, mengingat konsumsi diperkirakan akan meningkat hingga 18-19 juta ton.

Lebih lanjut, Airlangga juga menilai perlu adanya peningkatan kemampuan pabrikasi atau manufacturing agar lebih cepat.

Terkait kekhawatiran pelaku usaha terhadap capital goods, Pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif yang dapat meringankan pelaku industri seperti pembebasan bea masuk dan pembebasan PPN.

Terakhir, Airlangga menegaskan bahwa penguasaan teknologi juga menjadi aspek yang penting dalam mendorong kemajuan industri baja, terlebih Indonesia juga akan mengalami bonus demografi ke depan sehingga diharapkan akan terdapat lebih banyak sumber daya manusia yang unggul terkait teknologi.

"Hingga kini, industri baja Indonesia sendiri telah memiliki kemampuan welding yang merupakan salah satu terbaik di dunia," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Jokowi mengaku, masih melihat situasi di lapangan. Dirinya tidak ingin terpaksa dalam menerbitkan Keppres tersebut.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Terkait rencana akan berkantor di IKN pada Juli ini, Jokowi mengatakan masih menunggu ketersediaan air dan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Airnya sudah siap belum? listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi

Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Kementerian PUPR. Namun air dan listrik untuk dirinya berkantor belum tersedia dengan baik.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (ada air dan listrik)," ucapnya.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait isu 500 karyawan PT Primissima (Persero) yang dirumahkan. Bahkan, belasan orang di antaranya dikabarkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menanggapi isu tersebut, Erick enggan memberikan penjelasan detail. Kendati begitu, dirinya memastikan terus mendorong transformasi perusahaan pelat merah yang dijalankan sejak awal dia memimpin Kementerian BUMN.

Erick pun menyarankan agar awak media mengonfirmasi langsung kabar PHK dan karyawan dirumahkan kepada Dewan Direksi dan Komisaris Primissima dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

“Saya berharap media juga, kalau yang detail-detail, ya tanya Dirut sama Komut-nya. Jangan Menteri-nya terus. Saya mendorong transformasi, saya menjaga, tapi yang detail-detail itu ada Dirut dan Komut,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Kalau tidak, kalau begitu saya jadi Dirut Komut juga di seluruh BUMN sekalian,” ujarnya.

Adapun, Primissima merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor tekstil. Dikabarkan sebelumnya bila pabrik tekstil Primissima di Sleman, Yogyakarta, merumahkan 500 karyawan dan belasan orang lainnya di-PHK.

Primissima saat ini menjadi ‘pasien’ PPA lantaran menjadi BUMN ‘sakit-sakitan’ secara keuangan dan bisnis. Tercatat, pada 2011 silam perseroan juga pernah di bawah ke PPA untuk disehatkan.

Jika merujuk pada pernyataan Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi, sebelumnya bahwa ada empat BUMN yang berpeluang sehat.

Keempat perseroan di antaranya, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau Persero Batam, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Boma Bisma Indra (Persero).

Sementara, Primissima dan BUMN lainnya masih masuk kategori ‘sakit’ dan belum pulih. Adapun jumlah BUMN yang direstrukturisasi PPA ada 14 dan satu anak usaha.

Penyehatan perusahaan ini berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir yang diterbitkan sejak 30 September 2020 lalu.

(FRI)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong investigasi audit di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) setelah Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware.

Erick menegaskan tetap mendorong kebijakan pemerintah untuk mengoreksi pihak yang dipandang tidak kompeten. Meski masih indikasi, dia mendukung adanya audit investigasi di internal Telkom.

“Saya mendukung kebijakan yang dipakai Pak Hadi (Menko Polhukam) untuk mengoreksi semua pihak yang tidak kompeten. Kan baru indikasi, saya mendorong yang namanya investigasi audit,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7).

Dia memastikan bakal mencopot pihak tertentu di Telkom, jika dugaan bisa dibuktikan kebenarannya. Aksi pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik di BUMN lain pun terus dilakukan.

“Dan itu sesuai arahan Presiden, Pak Budi Ari (Menkominfo) sudah melakukan. Yang pasti, kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, ya kita copot juga,” tegas Erick.

“Tapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional. Mendorong pembersihan individu yang korup atau individu yang tidak baik, ya kita dorong,” ujarnya.

Sebelumnya, BUMN di sektor telekomunikasi ini menjadi sorotan Komisi I DPR saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kamis (27/6).

Saat itu, DPR menyebut ada kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan PDNS di Surabaya diretas.

(FAY)

IDXChannel - Keputusan Komisi XI DPR RI menyetujui rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp27,49 triliun kepada 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan kritik dari Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri.

Didin mengaku dirinya meragukan keputusan itu lantaran menurutnya ekosistem check and balanced DPR RI yang hampir mati saat ini. Selain itu, politisasi BUMN yang katanya makin meningkat dalam 10 tahun terakhir.

"Nah sehingga menurut saya, dari Rp27,4 triliun itu yang disetujui pasti ada beberapa yang patut dipertanyakan," jelasnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (10/7/2024).

Didin mencontohkan, pemberian PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang masih mendapatkan PMN sebesar Rp5 triliun. Padahal, lembaga itu terus mengalami kerugian.

Kemudian, adapula BUMN Karya yang selama ini bermasalah juga tetap mendapatkan PMN.

"Sehingga saya mempertanyakan bahwa hasil keputusan tersebut. Jangan-jangan ini merupakan sebuah tanda petik persetujuan yang ada unsur moral hazard, karena tidak adanya ekosistem kontrol sedemikian rupa," kata Didin.

Dengan begitu, Didin berpendapat, keputusan pemberian PMN itu tidak didasarkan pada audit yang dipertanggungjawabkan.

"Apalagi anggota DPR sendiri mengatakan itu yang harus dibubarkan LPEI yang mengalami kerugian dan ada beberapa masalah yang dihadapi LPEI itu," ujar Didin.

(YNA)