IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, melainkan di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri lainnya. Dia menegaskan, Kemenkeu adalah pembantu seluruh Kementerian/Lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan Presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh Menko dan Menteri-Menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menerangkan, Kemenkeu sudah tidak eksklusif berada di satu Kementerian Koordinator. Namun, akan tetap bekerja sama dengan semua Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Dia mencontohkan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi Kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka.

"Walaupun kami tidak di bawah Menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh Menko dan bahkan langsung dengan Menteri-Menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai Kementerian-Kementerian yang memang jadi perhatian Presiden," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Dia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula, kata dia, meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden, tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3 persen terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

Thomas juga memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," kata dia.

Perlu diketahui, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp477,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka itu sudah tercapai sekira 97,1 persen dari target APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengakui realisasi itu turun 3,4 persen secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2023 lalu yang tercatat Rp494,4 triliun.

"Kinerja PNBP secara umum pencapaiannya sudah mencapai 97,1 persen, ini sebetulnya sudah sangat cukup tinggi. Ini memang ada kontraksi tentu karena deviasi lifting," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Anggito menuturkan, realisasi PNBP utamanya disumbang oleh peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Katanya, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Secara rinci, pendapatan KND hingga Oktober 2024 mencapai Rp79,7 triliun atau sekitar 92,8 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 7,5 persen yoy dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sejalan dengan peningkatan KND, realisasi PNBP dari BLU juga mencatatkan tren kenaikan yakni sebesar 13,2 persen menjadi sebesar Rp81,6 triliun atau sekitar 97,9 persen dari target APBN 2024. Tren positif tersebut terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan Rumah Sakit (RS) dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"Namun, pendapatan BLU pengelola dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami pelambatan 18,6 persen yoy," kata dia.

Anggito menambahkan, realisasi PNBP lainnya juga rercatat mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen menjadi sebesar Rp125 triliun atau sekitar 108,5 persen dari target APBN 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan dari menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Selanjutnya, setoran PNBP dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) per Oktober 2024 mencapai Rp93,9 triliun atau 85,2 persen dari target APBN 2024. Capaian tersebut terkontraksi 4 persen yoy yang dipengaruhi oleh penurunan lifting migas akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Kemudian, realisasi PNBP dari SDA non-migas mencapai Rp97,5 triliun atau sekitar 100 persen dari target APBN 2024. Nilai ini mengalami kontraksi sebesar 16,6 persen yoy yang dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9 persen.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dua anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID yakni PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) dan PT Freeport Indonesia memperkuat integrasi untuk melengkapi rantai pasok mineral emas di Indonesia.

Langkah ini semakin memperkuat kinerja operasional Grup MIND ID dalam mengoptimalkan peningkatan nilai tambah emas di dalam ekosistem grup.

Nantinya, Antam akan membeli sebanyak 30 ton emas dengan kemurnian 99,99 persen dari Freeport Indonesia. Bahan baku emas tersebut kemudian akan diolah Antam di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia Antam.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Sinergi Indonesia Emas ini akan mampu menjadikan Indonesia lebih mandiri. Momentum ini juga akan menaikkan level Indonesia di kancah global, yang saat ini baru masuk sebagai pemilik cadangan emas batangan terbesar ke-43 dunia.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID dengan anggotanya Antam dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Tentu tidak cukup di situ. Kami akan terus menggali kesempatan sinergi lebih lanjut, termasuk untuk pembentukan bullion bank," ujarnya usai penandatanganan jual beli emas yang dilakukan di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, perseroan memiliki mandat untuk mengelola cadangan sumber daya alam mineral. Cadangan sumber daya mineral tersebut perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, MIND ID bersama seluruh anggota konsisten mencari kesempatan sinergi di internal grup, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor industri pertambangan mineral baik nasional serta global.

Hendi menyampaikan, melalui sinergi dan kolaborasi antara Antam dan Freeport Indonesia, maka potensi pengembangan usaha Grup MIND ID dapat lebih diperkuat. Sehingga, menambah basis kekuatan bisnis perusahaan sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Menurut Hendi, ekonomi Indonesia akan mendapatkan dampak positif khususnya dari penghematan devisa, yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan sinergi ini, Indonesia menghemat devisa karena tidak harus importasi bahan baku untuk produksi logam mulianya Antam. Artinya, rakyat Indonesia menikmati hasil dari hasil bumi sendiri, dari bahan baku sampai bahan jadinya," katanya.

Hendi memaparkan, Freeport Indonesia adalah salah satu produsen emas di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50-60 ton emas per tahun.

Sementara itu, Antam menjadi satu-satunya anggota MIND ID yang telah berhasil melakukan kapitalisasi di pasar end user Indonesia, dengan penjualan pada 2023 mencapai 26,1 ton.

Dengan kerja sama ini, Hendi menegaskan, Freeport Indonesia memiliki channel penyaluran emas yang lebih baik. Antam pun memiliki kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri dan untuk terus menjawab kebutuhan investasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat.

"Tentunya sinergi ini akan kami dorong terus antar anggota Grup MIND ID dan akan kami jadikan model ke depan, yakni bagaimana satu rantai pasok industri bisa kita optimalkan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri," kata Hendi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Mitsubishi akan meramaikan pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada 22 November-1 Desember. Pada ajang tersebut, jenama asal Jepang itu akan membawa mobil baru yang diyakini e-Evolution Concept.

Hal ini disampaikan langsung oleh Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Aditya Wardhani. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa sekitar 8 unit mobil untuk dipamerkan.

Kejutan yang akan dibawa oleh Mitsubishi dalam pameran ditunjukkan melalui sebuah mobil yang diselimuti kain merah. Tapi pada bagian akhir presentasi, terlihat dengan jelas bagian belakang mobil baru yang akan dibawa jenama asal Jepang tersebut.

"Akan ada salah satu produk yang kami luncurkan dan perkenalkan (di GJAW 2024). Apakah itu? Akan kami beritahukan di sana," kata Aditya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Pada presentasi yang dilakukan MMKSI pada konferensi pers GJAW 2024, menampilkan siluet mobil dari bagian belakang. Sekilas, terlihat itu menunjukkan mobil SUV yang memiliki desain sporty dengan lekukan tajam.

Mobil ini memiliki desain atap mengambang dengan lampu belakang sporty berbentuk huruf 'Y'. Melihat bocoran tersebut, diduga mobil itu adalah Mitsubishi e-Evolution Concept.

Mobil ini sebenarnya pernah ditampilkan oleh Mitsubishi Motors Corporation (MMC) pada pameran Tokyo Motor Show ke-45 pada 2017. Saat itu mobil tersebut merupakan mobil listrik prototipe.

Mobil listrik e-Evolution Concept berasal dari tiga motor penggerak dengan torsi yang berlimpah. Namun, belum diketahui berapa daya motor penggerak dan kapasitas baterai yang tertanam.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengekspos 90 ribu rol kain tekstil diduga ilegal senilai Rp90 miliar. Kain rol tersebut didatangkan dari China.

Budi menjelaskan, gulungan kain impor tersebut diduga ilegal karena ada sejumlah syarat impor yang dilanggar yakni tidak memenuhi ketentuan utama secara administratif.

"Barang ini diduga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L)," ujarnya saat jumpa pers di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan, selain tidak adanya persetujuan impor, 90 ribu rol kain tekstil tersebut juga belum memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap.

"Jadi karena dokumennya tidak lengkap dan tidak menunjukkan sampai sekarang ini adalah barang-barang ilegal," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, kegiatan pengawasan barang impor Ilegal ini akan terus dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemberantasan penyelundupan barang-barang yang dikhawatirkan merusak pasar domestik.

"Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini," katanya.

Diketahui, Budi mengatakan, temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat. Pertama, Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar.

"Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.

"Salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja K/L dan belanja non K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).

"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Disebutkan Suahasil, untuk belanja K/L yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Masing-masing sudah mencapai 84,8 persen, 88,1 persen, dan 80,1 persen.

"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam Kementerian," ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke-13," kata dia.

Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol dari China.

Totalnya ada 90 ribu rol kain gulungan dengan nilai mencapai Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama, di sini di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh dari China."Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Terkait hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal.

"Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan. Sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," tutur Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Menteri Perdagangan Budi Santoso pada hari ini bertemu para pembina atau agregator usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta. Pertemuan itu membahas upaya pemerintah mengadvokasi kesiapan UMKM agar mampu mengekspor produk mereka ke mancanegara.

Budi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Kemendag bersepakat dengan para agregator untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan UMKM agar bisa bersaing secara global.

“Jadi ada beberapa kesepakatan, misalnya kami bikin forum komunikasi, nanti secara regular ketemu bahas permasalahan-permasalahan UMKM untuk ekspor ini apa saja masalahnya,” kata Budi saat ditemui selepas pertemuan, Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, kegiatan ke depan juga melibatkan bussines matching dengan perwakilan Kemendag di luar negeri. Mereka selanjutnya akan mempromosikan produk-produk UMKM Tanah Air. Rencananya, business matching perwakilan Kemendag dengan para pembina UMKM akan diadakan secara rutin setiap bulan.

Budi menuturkan, Kemendag juga mengagendakan pameran UMKM yang kualitas produknya sudah bisa ekspor.

“Nah kemudian juga penjadwalan untuk pameran, keikutsertaan pameran kita di luar negeri, kita jadwalkan sehingga nanti kita bisa data siapa yang bisa ikut pameran ke sana. Tentu harus dikurasi produknya dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya dilaporkan bahwa penetrasi UMKM Indonesia di pasar ekspor masih kecil. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat baru 15 persen UMKM Tanah Air yang bisa menembus pasar mancanegara.

Persentase tersebut lebih kecil dari jumlah UMKM milik beberapa negara Asia Tenggara (ASEAN). Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menyebut, pasar ekspor UMKM Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia yang berada di angka 17,3 persen dan Thailand 28,7 persen.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai perampingan jumlah perusahaan pelat merah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kepala negara meminta perlunya efisiensi jumlah perseroan.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 klaster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

“Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Dia beranggapan, menjamurnya BUMN tidak serta-merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Hal itu lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau “sakit-sakitan”.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ‘sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85 persen perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

“Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,” ujarnya.

“Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,” kata dia.

Adapun, tujuh BUMN yang masih dinyatakan ‘sakit’ diantaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja negara sepajang 10 bulan pertama tahun ini mencapai Rp2.556 triliun. Pengeluaran itu setara dengan 76,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menkeu mengatakan, hingga akhir Oktober lalu, APBN 2024 mengalami defisit lebih dari Rp309,2 triliun. Jumlah itu setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. Menkau pun menilai angka tersebut masih kecil.

“Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun. Angka itu mencakup 80,2 persen dari target APBN 2024.

Adapun dari sisi keseimbangan primer (primary balance), APBN 2024 juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. Menurut Sri Mulyai, hal ini berarti keseimbangan primer yang positif.

Untuk diketahui, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)