IDXChannel – Pakta Konsumen menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) melanggar hak konsumen. Sebab, tak lagi memiliki kebebasan memilih produk sesuai preferensi masing-masing.

Sehingga, pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta agar membatalkan rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ketua Umum Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan, aturan kemasan rokok polos tanpa merek menekan hak konsumen dalam menerima informasi yang tepat terkait produk yang dikonsumsinya. Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 Ayat C), konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

"Karena kami kelompok rantai hilir, yaitu konsumen, jelas ini akan memengaruhi pola perilaku konsumen menjadi ke arah yang tidak semestinya. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini membingungkan konsumen dan justru akan menggeser pola konsumsi ke rokok ilegal dan akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, Ary menilai rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang menggunakan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai dasar acuannya berupaya untuk mematikan industri tembakau nasional. Padahal, Indonesia memiliki kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi yang menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

"Maka, pemerintah harus menjaga kedaulatan negara agar tidak terpengaruh oleh intervensi lembaga anti tembakau asing yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi FCTC dan menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek," ujar dia.

Dia juga berpendapat, kebijakan ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Berdasarkan kajian Pakta Konsumen, kebijakan restriktif bagi industri tembakau bukan merupakan solusi terbaik dalam mengendalikan jumlah konsumsi perokok di Indonesia, misalnya kenaikan cukai rokok yang tinggi bukannya menurunkan jumlah perokok, tetapi malah membuat perokok beralih ke rokok yang lebih murah atau ilegal.

"Oleh karena itu, jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan, maka aturan ini berpotensi merugikan seluruh ekosistem tembakau serta menjadi beban tambahan bagi pemerintahan baru," katanya.

Dengan demikian, Ary menyarakan agar rencana kemasan rokok polos tanpa merek untuk segera dibatalkan. Dia menegaskan, aturan ini bukanlah solusi, namun justru dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Rancangan Permenkes harus dibatalkan dan dicabut. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan konsumen, merugikan negara dengan menyuburkan peredaran rokok ilegal. Ini harapan besar kami untuk pemerintahan baru yaitu tolong batalkan aturan ini," kata Ary.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Para utusan khusus dari berbagai negara sahabat mulai tiba di Indonesia menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (19/10/2024), menjadi saksi kedatangan para tamu penting dari berbagai penjuru dunia.

Salah satu yang telah hadir yaitu utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Linda Thomas Greenfield, yang tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 14.25 WIB.

Kehadirannya menegaskan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung demokrasi di Indonesia dan mempererat kerja sama di berbagai bidang.

Sebelumnya, sekitar pukul 13.20 WIB, utusan khusus Perdana Menteri Republik India Pabitra Margherita tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

India dan Indonesia memiliki hubungan historis yang sangat erat, sehingga kehadiran Margherita menjadi tanda kuat komitmen India untuk terus mempererat hubungan bilateral di masa mendatang.

Pagi di hari yang sama, sekitar pukul 09.00 WIB, utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahyan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PEA selama ini diketahui menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam berbagai bidang.

Kemudian, utusan khusus dari Kerajaan Yordania Hasyimiah Nancy Namrouqa juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 07.40 WIB.

Kehadiran Namrouqa mencerminkan hubungan kuat antara Indonesia dan Yordania, terutama dalam isu-isu perdamaian dan kerja sama antar kedua negara.

Sementara itu, sekitar pukul 06.35 WIB, Senator dari Federasi Rusia Ilyas Umakhanov mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kehadirannya menjadi simbol penting dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Pada dini hari, sekitar pukul 02.27 WIB, dua utusan khusus dari Timur Tengah, Mohamed Abdel-Salam, Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders, dan Osama Al-Azhari, utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kehadiran keduanya menegaskan hubungan erat Indonesia dengan dunia Muslim, terutama dalam dialog antaragama.

Kehadiran para utusan khusus ini mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di kancah internasional, terutama dalam hal diplomasi dan kerja sama multilateral.

Momentum pelantikan yang akan berlangsung Minggu (20/10/2024) juga menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan berbagai negara dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), menyambut perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Adapun kebijakan yang tertuang melalui PMK 61 Tahun 2024 ini, pemerintah memberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen hingga 31 Desember 2024

Presiden Direktur Pakuwon Jati, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, mengatakan perpanjangan PPN DTP akan langsung berdampak pada konsumen.

"Jadi istilahnya kan (konsumen) bisa lebih bernafas, apalagi kalau bunga bank-nya rendah, jangka panjang," kata Ridwan saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa insentif tersebut diberikan untuk memperkuat sektor perumahan dalam negeri.

"Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang yang ditanggung pemerintah 100 persen sampai dengan akhir 2024," kata Sri dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-IV Tahun 2024 pada Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, pemerintah juga telah menambah alokasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34 ribu unit. Hal ini membuat alokasi KPR untuk masyarakat miskin bertambah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

"Ini kita harapkan akan menjaga stimulasi kebijakan tersebut, tentu dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Sri.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menggelar Festival Batik 2024 yang mennjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Batik Nasional.

Batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia akan dikenalkan sampai di pasar global.

Festival batik ini digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di Atrium Kogja City Mall mulai 18-20 Oktober 2024. Kegiatan meliputi pameran batik, talkshow, lomba desain batik dan fashion show. Secara simbolis pembukaan oleh Sekda DIY Benny Harsono yang ditandai dengan penekanan sirine dilanjutkan peragaan busana karya desainer ternama di DIY.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Syam Arjayanti mengatakan, tema peringatan Hari Batik Nasional 2024 adalah Batik Menembus Batas Global. Festival kali ini melibatkan pelaku dan perajin batik di DIY.

“Festival ini untuk mengenalkan dan melestarikan warisan budaya batik yang kaya dan beragam,” kata Syam.

Kegiatan ini juga untuk mendorong kreativitas para perajin dan desainer batik. Harapannya mereka mampu menghasilkan inovasi baru dalam desain dan teknik pembuatan batik. Tidak kalah penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan memberikan ruang bagi para perajin dan pelaku industri batik untuk mempromosikan produknya.

“Pameran ini ada 34 stand yang diisi oleh IKM Batik DIY, Dekranasda, Balai Besar Kerajinan dan Batik, JFD, APPMI DIY, IFC Jogja, IKM Batik binaan dari BPD DIY dan IKM Binaan Bank Indonesia,” katanya.

Pameran ini juga untuk memacu geliat perekonomian di DIY. Panitia menargetkan transaksi hingga Rp500 juta dan even ini menjadi tonggak kebangkitan batik di era revolusi digital.

Sekretaris Dinas DIY Benny Suharsono, mengatakan menyampaikan, Festival Batik 2024 kali ini sangat istimewa karena dihadiri oleh Ministry of Tourism Creative Industry And Performing Art Sarawak Malaysia Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Kehadiran delegasi asal Malaysia ini tidak hanya mempererat hubungan persahabatan, namun juga berkolaborasi dalam memajukan seni dan budaya bersama.

“Kegiatan ini tidak hanya melestarikan warisan budaya namun juga sebagai ajang untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap seni batik,” ujarnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai bahwa slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

"GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I- nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya Bakrie di Bogor, Jumat (19/10/2024)

Hal itu disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertema 'Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global.'

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8 persen, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

"Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya Bakrie.

"Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting kelurahan/desa, semua itu adalah aset yang mahal yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka, secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8 persen," tambahnya

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin. Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo– Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8 persenakan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

"Yuk kita semangat! Kita mesti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita mesti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita mesti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketum-nya (Addin) sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.
(Ferdi Christian)

IDXChannel - Harga pangan di akhir pekan, Sabtu (19/10/2024) terpantau mengalami pergerakan. Sejumlah komoditas utama mulai dari beras hingga cabai mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium meroket 0,78 persen menjadi Rp15.590 per kg. Begitu pun beras medium dan SPHP masing-masing naik 0,96 persen dan 0,24 persen menjadi 13.660 dan Rp12.590 per kg.

Harga kedelai biji juga naik 1,96 persen menjadi Rp10.920 per kg. Diikuti bawang merah dan juga bawang putih yang meroket naik masing-masing 1,52 persen dan 0,48 persen menjadi Rp29.480 dan Rp40.160 per kg.

Cabai merah keriting terpantau melonjak hingga 0,92 persen menjadi Rp30.860 per kg. Tak ketinggalan cabai rawit merah yang juga terkerek naik 0,68 persen menjadi tembus di angka Rp45.810 per kg.

Kenaikan harga juga dialami komoditas daging sapi murni yang naik 1,08 persen menjadi Rp136.230 per kg. Diikuti daging ayam ras dan telur masing-masing naik 0,78 persen dan 1,72 persem menjadi Rp36.090 dan Rp29.040 per kg.

Harga gula konsumsi saat ini naik 0,72 persen menjadi Rp18.080 per kg. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng curah pun turut melonjak 1,04 persen dan 0,66 persen menjadi Rp18.400 dan Rp16.660 per kg.

Ikan kembung naik 4,56 persen menjadi Rp48.980 per kg. Kemudian ikan tongkol naik 2,96 persen menjadi Rp33.450 per kg.

Penurunan harga hanya berlaku untuk komoditas beras tepung terigu curah yang turun 0,79 persen menjadi Rp10.080. Selanjutnya jagung peternak turun 0,83 persen menjadi Rp5.980 per kg. Diikuti bandeng dan garam halus masing-masing 0,45 persen dan 0,69 persen menjadi Rp33.230 dan Rp11.450, per kg.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan bahwa China terlalu besar untuk terus bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya.

China juga menghadapi pertumbuhan yang jauh lebih lambat, kecuali jika beralih ke model ekonomi yang digerakkan oleh konsumen.

Georgieva mengatakan bahwa pertumbuhan China dapat turun di bawah 4 persen dalam jangka menengah jika tetap berada di jalurnya saat ini, sebuah kondisi “yang akan sangat sulit bagi China. Akan sangat sulit dari sudut pandang sosial.”

Berbicara menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, di mana meningkatnya ketegangan perdagangan atas banjir besar ekspor China akan menjadi topik hangat, Georgieva mengatakan penelitian IMF menunjukkan bahwa China dapat tumbuh pada kecepatan yang jauh lebih tinggi jika membuat perubahan untuk memberi konsumennya keyakinan untuk membelanjakan lebih banyak.

Beijing tidak dapat lagi “bergantung pada keajaiban yang akan mempertahankan model yang dipimpin ekspor dalam ekonomi besar ini sebagai kendaraan yang layak,” tambahnya.

Georgieva mengatakan bahwa pengumuman terbaru China tentang rencana stimulus fiskal adalah “arah yang benar”, dengan tujuan memulihkan kepercayaan konsumen yang hancur oleh krisis real estat selama bertahun-tahun.

Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari seorang pejabat Departemen Keuangan AS bahwa IMF “terlalu sopan” dalam hal menekan China mengenai kebijakan industri dan kebijakan nilai tukar, Georgieva tidak setuju. Dia mengatakan bahwa IMF telah lama menyerukan reformasi subsidi di China dan perlunya menempatkan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta pada posisi yang setara.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan pertumbuhan penduduk di Jepang setiap tahunnya tidak seimbang dengan kebutuhan industri akan tenaga kerja. Hal ini menciptakan peluang bagi tenaga kerja di Indonesia masuk dalam industri di Jepang.

Afriansyah menjelaskan, bonus demografi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan hingga tahun 2030 bisa dimanfaatkan dengan cara menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, salah satunya Negara Jepang.

"Jepang ini kan sekarang pertumbuhan penduduknya minus. Jadi mereka ini negara besar, dengan jumlah penduduk yang minus, di kita ini kan bonus demografinya besar sekali. Penduduk produktifnya banyak, nah disinilah peran pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja," ujar Afriansyah usai acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI ke Jepang di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Meski demikian, Komisaris PT Mariku AIC Indonesia, Mauluda Malik mengungkapkan salah satu tantangan dalam mengirim tenaga kerja Jepang adalah biaya yang tidak murah. "Proses penempatan ke Jepang butuh biaya yang tidak murah, kami mendapatkan pertanyaan dari lembaga pendidikan atau pemerintah daerah, bagaimana pekerja migran bisa mendapatkan pembiayaan," tambah Muluda.

Pada kesempatan tersebut Mauluda mengatakan saat ini, PT Mariku AIC Indonesia telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Nusantaraku by KSP Artha Graha. Kerjasama ini diharapkan mampu menjadi solusi pembiayaan untuk penempatan Pekerja Migran.

"Ini program yang kami sebut akan membantu pekerja migran agar berangkat ke Jepang, agar mendapatkan pembiayaan yang sangat murah Indonesia ke Jepang," tambahnya.

Lebih lanjutnya Mauluda menjelaskan mahalnya biaya penempatan tenaga kerja ke luar negeri biasanya dibebankan oleh perusahaan penyalur. Hal ini untuk menangani kebutuhan biaya hidup calon pekerja Indonesia di Jepang.

Selanjutnya, biaya yang ditalangi tersebut akan diganti oleh pekerja migran, dengan cara mencicil lewat potongan gaji perbulan yang diterima pekerja di Jepang.

Sehingga melalui program bantuan pembiayaan yang ditandatangani pada hari ini, harapannya potongan yang dikenakan para pekerja migran tidak terlalu berat. Sehingga, pekerja migran bisa menerima gaji yang lebih besar.

"Dalam proses kerjasama ini , secara garis besar kita punya cita - cita agar pekerja migran tidak lagi dibebankan biaya yang sulit, dan bisa menemukan kreditur yang tidak memberatkan," kata Mauluda.

"Kami ingin menciptakan suatu sistem pembiayaan yang tidak memberatkan kepada calon PMI, sehingga mereka bisa mendapatkan gaji yang dipotong tidak terlalu besar," tambahnya.

(Ferdi Christian)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas maritim dengan menandatangani tiga perjanjian strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia.

"Kami telah melaksanakan penandatanganan tiga perjanjian strategis, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Perjanjian tersebut mencakup Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat; serta dua Perjanjian Konsesi pada Terminal PT Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale dan Terminal PT Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu.

Menurutnya, penandatanganan itu merupakan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

"Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di Indonesia. Penandatanganan Adendum Pelabuhan Patimban memastikan proyek ini tetap berjalan dengan lancar meskipun menghadapi tantangan ekonomi global," ujarnya.

Pelabuhan Patimban yang strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik nasional, terutama dalam ekspor otomotif dan barang industri lainnya.

Ia menuturkan, perjanjian KPBU dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional pertama kali ditandatangani pada 2021 dan telah mengalami empat kali perubahan (Adendum).

"Kami memahami adanya tantangan finansial yang dihadapi oleh proyek ini, terutama akibat fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, Adendum Kelima ini penting untuk memastikan pembiayaan dan operasional proyek tetap berjalan sesuai rencana, sehingga proyek ini dapat berfungsi optimal," ujar Antoni.

Dengan adanya Adendum Kelima ini, Antoni menekankan kembali pentingnya memastikan terpenuhinya pembiayaan proyek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan kredibilitas proyek dan kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan operasional dan untuk memenuhi komitmen perjanjian dan legalitas.

Selain itu, pada acara yang sama, ditandatangani juga Perjanjian Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Kementerian Perhubungan dengan dua badan usaha pelabuhan (BUP) swasta, yaitu PT. Satya Amerta Havenport yang berlokasi di Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi mencapai Rp4,87 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun.

Dan kedua, PT Samas Port yang berlokasi di Pelabuhan Teluk Palu dengan nilai investasi Rp439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.

"Kedua terminal umum tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi lokal dan regional," ujarnya.

Antoni menegaskan bahwa investasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

Menurutnya, nilai investasi dan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kedua perjanjian ini sangat besar.

"Hal ini bukan hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Dengan perjanjian konsesi ini, PT Satya Amerta Havenport akan berkontribusi rata-rata sebesar Rp64,88 miliar per tahun, sedangkan PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.

Nilai investasi dan PNBP tersebut akan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, lanjut Antoni, penandatanganan konsesi itu sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan.

"Serta menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan," terangnya.

Antoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Ia berharap, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut pelayanan kepelabuhanan di Patimban, Kolonedale, dan Teluk Palu dapat semakin optimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara.

"Semoga semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia," kata Antoni.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Kalangan pekerja di sektor pertembakauan khawatir terhadap dampak negatif dari kebijakan restriktif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Salah satu ketentuan yang paling dipersoalkan adalah kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada RPMK yang diyakini akan memberikan angin segar bagi produsen rokok ilegal dan mengancam industri legal.

Hal tersebut diungkap oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

Menurut Ketua Pengurus Daerah (PD) FSP RTMM SPSI Jawa Barat, Ateng Ruchiat, perwakilan serikat pekerja menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai dampak negatif dari dua regulasi insiatif Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, tersebut.

"Terutama bagi para pekerja di industri hasil tembakau, yang kebanyakan adalah perempuan, yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi," ujar Ateng, dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Menurut Ateng, poin penting yang perlu ditekankan yaitu mayoritas pekerja di industri ini adalah ibu-ibu berpendidikan terbatas, bahkan banyak yang hanya berpendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dengan tingkat pendidikan tersebut, tentu akan sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan lain di sektor yang berbeda, jika nantinya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pekerja sektor industri hasil tembakau itu kebanyakan ibu-ibu yang pendidikannya terbatas. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD dan tidak memiliki keahlian lain untuk bersaing di bidang lain," ujar Ateng.

Pernyataan ini menyoroti betapa rapuhnya posisi para pekerja tersebut dalam menghadapi perubahan regulasi yang dapat memberatkan industri tembakau.

Ateng menjelaskan, kebijakan-kebijakan baru yang diusulkan, seperti kemasan rokok polos tanpa merek, justru berpotensi memperburuk situasi yang mereka hadapi saat ini.

Jika kebijakan ini diterapkan, dikhawatirkan akan semakin memperbesar peluang bagi produk rokok ilegal untuk bersaing dengan produk legal yang resmi dan membayar cukai dengan tertib.

Hal ini tidak hanya mengancam industri yang taat aturan, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Dalam jangka panjang, tekanan yang semakin besar pada industri tembakau legal diperkirakan akan menyebabkan PHK massal, terutama di kalangan para pekerja yang sebagian besar adalah ibu-ibu berpendidikan rendah," ujar Ateng.

Selain soal kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek, serikat pekerja juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi mereka. Hingga saat ini, Ateng akui serikat pekerja tidak pernah diundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berdiskusi.

Hal ini semakin memicu kemarahan para buruh dan pekerja, sehingga serikat pekerja yang tergabung dalam FSP RTMM SPSI akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi langsung ke Kemenkes pada tanggal 10 oktober 2024 lalu.

Bukan cuma pekerja tembakau, tapi pekerja di sektor industri makanan minuman juga ikut aksi unjuk rasa tersebut, mengingat pihaknya juga dirugikan dari aturan inisiatif Kemenkes yaitu PP 28/2024.

Pada aksi tersebut, para demonstran juga menegaskan dua langkah konkret yang akan diambil jika tuntutan mereka tidak mendapat respons. Langkah pertama adalah mengajukan judicial review atas kebijakan yang dianggap merugikan industri padat karya.

"Kedua, jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, kami berencana menggelar aksi yang lebih besar di masa mendatang," ujar Ateng.

Unjuk rasa di Kemenkes tersebut, dikatakan Ateng, menandai salah satu langkah penting yang diambil para pekerja dalam memperjuangkan hak mereka.

Dalam situasi ketidakpastian regulasi yang menghantui industri hasil tembakau, Ateng berharap pemerintah dapat mendengar dan mempertimbangkan nasib para pekerja yang terancam.

Dukungan terhadap industri ini, menurutnya, adalah dukungan terhadap ribuan keluarga pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertembakauan.

Menjelang pelantikan pemerintahan baru, Ateng dan pekerja memiliki optimisme sekaligus harapan besar terkait dengan arah kebijakan yang lebih positif untuk keberlangsungan tenaga kerja di industri tembakau.

"Kami optimistis dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Harapan kami, beliau akan mengeluarkan kebijakan yang lebih positif untuk industri hasil tembakau, sehingga kelangsungan pekerjaan para buruh, terutama ibu-ibu, dapat terjaga dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya bisa meningkat," ujar Ateng.

(taufan sukma)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu calon menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Sinyal kuat Erick Thohir bergabung dengan pemerintahan baru setelah dirinya ikut dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan Senin (14/10/2024). Lalu, lanjut mengikuti pembekalan menteri di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10/2024).

Kendati belum mengonfirmasi soal jabatan yang bakal diemban, Erick digadang-gadang tetap mengisi bangku Menteri BUMN atau justru sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Menariknya, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024) besok, Erick Thohir menyinggung transformasi perusahaan pelat merah, program unggulan yang sudah dia dijalankan lima tahun belakangan ini.

Dia menyebut, transformasi adalah keharusan untuk menjadikan BUMN semakin sehat, tangguh, profesional, kompetitif, dan berkelas dunia.

Selain itu, BUMN dapat lebih dioptimalkan untuk melayani masyarakat, menjadi penyeimbang pasar, memberikan dampak sosial dan menghasilkan pendapatan bagi negara alias dividen.

“Ini penting karena BUMN adalah benteng ekonomi dan lokomotif kemajuan, agar BUMN dapat lebih optimal,” ujar Erick melalui keterangan pers yang diterima IDX Channel, Jumat (18/10/2024).

Dia mencontohkan Perumnas dalam bertransformasi dengan melakukan pembangunan hunian yang mengedepankan aspek aksesibilitas, mobilitas dan memiliki dampak keberlanjutan bagi masyarakat maupun lingkungan.

Menggabungkan aspek-aspek tersebut, dia yakin hunian berkonsep hijau terintegrasi dengan transportasi massal gencar dikerjakan Perumnas di beberapa wilayah.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim kinerja APBN sampai Agustus 2024 tetap terjaga dengan defisit yang terkendali di tengah gejolak ekonomi global. Pendapatan negara terkontraksi 2,5 persen yoy sedangkan belanja negara tumbuh 15,3 persen yoy.

Dengan kinerja tersebut, APBN mencatatkan defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen PDB, tetap terkendali dengan keseimbangan primer yang masih surplus Rp161,8 triliun.

“Kinerja APBN yang diprakirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di tahun 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun atau 63,4 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 2,5 persen yoy.

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, terkontraksi 4,0 persen yoy, dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp183,2 triliun, tumbuh 6,8 persen yoy dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga serta kenaikan produksi hasil tembakau golongan II dan III.

Di sisi lain, realisasi PNBP mencapai Rp383,8 triliun, terkontraksi 4,8 persen yoy, terutama dipengaruhi oleh kurang optimalnya lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.930,7 triliun atau tumbuh tinggi 15,3 persen yoy, terutama untuk menopang berbagai agenda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.368,5 triliun, tumbuh 16,9 persen yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp562,1 triliun, tumbuh 11,6 persen yoy.

“Peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk program perlinsos, subsidi, dan infrastruktur,” kata Menkeu.

Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp291,9 triliun atau 55,8 persen dari APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp347,6 triliun (53,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun), meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp37,2 triliun. Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun berjalan.

Pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.

Sementara itu, pembiayaan investasi telah direalisasikan, antara lain untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kualitas SDM.

Adapun kinerja pasar SBN cenderung membaik setelah mengalami kenaikan 53 bps di sepanjang triwulan I dan II 2024. Hal ini tercermin dari yield SBN seri benchmark 10 tahun turun 60 bps selama triwulan III ke level 6,43 persen, dipengaruhi oleh turunnya yield US Treasury, FFR, dan BI-Rate. Investor nonresiden membukukan net inflow ke SBN sebesar Rp62,49 triliun selama triwulan III-2024.

Dengan perkembangan tersebut, pada akhir triwulan III kepemilikan investor nonresiden di SBN menjadi Rp870,58 triliun (net inflow Rp28,53 triliun ytd).

(Febrina Ratna)