IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mencatat peningkatan jumlah volume penumpang pada layanan kereta api (KA) kelas ekonomi hingga kuartal III/2024 sebanyak 22.671.910 penumpang.

Angka ini naik 14,83 persen dibandingkan periode yang sama 2023, yakni 19.744.392 orang.

“Layanan KA kelas Ekonomi tentunya dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang lebih mengutamakan efisiensi biaya dalam perjalanan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Jumat (11/10/2024).

Anne mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan meluncurkan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi dan produk baru pada berbagai rute.

Beberapa kereta api yang sudah menggunakan model baru New Generation lain KA Menoreh dengan rute Pasar Senen-Semarang Tawang, KA Jaka Tingkir relasi Purwosari-Pasar Senen, KA Jayabaya yang melayani Pasar Senen-Malang.

Lalu, KA Gaya Baru Malam Selatan dengan tujuan Surabaya Gubeng-Pasar Senen, serta KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen-Ketapang.

Anne mengatakan, KAI telah menerapkan modifikasi tersebut pada KA Banyubiru yang melayani Semarang Tawang-Solo Balapan, KA Majapahit relasi Pasar Senen-Malang, serta KA Lodaya yang menghubungkan Solo Balapan dan Bandung.

“KAI menargetkan pada tahun 2024 akan memodifikasi sebanyak 60 kereta ekonomi dengan kursi tegak berhadapan menjadi versi "New Generation". Proses ini akan dilakukan di Balai Yasa Manggarai, serta KAI juga bekerja sama dengan INKA untuk pengadaan 91 kereta baru,” katanya.

Dia menjelaskan, KAI terus berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, agar semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong seluruh unsur pentahelix yakni academician (akademisi), business (bisnis), community (komunitas), government (pemerintah) dan media (publikasi media) untuk berkolaborasi mengembangkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Sandiaga hal ini penting karena tren pariwisata saat ini terus mengarah pada wisata yang cenderung bersifat personalize, customize, localize, dan smaller in size.

“Saya mengapresiasi digelarnya Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2025 ini, dengan tema yang sesuai kondisi tren wisata saat ini termasuk mengintegrasikan teknologi digital,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat memberikan Keynote Speech ITO 2025 yang digelar Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwarparekraf), di Hotel Aston Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sandiaga menuturkan laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis pada 21 Mei 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara dengan kinerja TTDI terbaik sejak 2019 dengan peningkatan skor sebesar 4,5 persen.

“Indonesia kini berada di peringkat ke-22 dari 119 negara di atas Belgia, peringkat ke-6 di Asia-Pasifik, dan peringkat ke-2 di ASEAN. Keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi pentahelix seluruh stakeholders di sektor pariwisata,” tutur Sandiaga Uno.

Karena itu, lanjut Sandiaga, tidak ada kata tidak untuk mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu transformasi digital masa kini. Konsep ekonomi berkelanjutan yang mencakup Blue Economy, Green Economy, dan Circular Economy juga menjadi semakin relevan.

“Integrasi konsep Blue-Green-Circular Economy (BGCE) dengan teknologi AI dalam rangka mewujudkan pariwisata yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan sudah selayaknya dilakukan sejak dini,” kata Menparekraf.

Sementara itu, Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf, Agustini Rahayu, mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pembangunan destinasi pariwisata berkualitas dilakukan sesuai preferensi pasar yang berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan dan regeneratif.

“Itu dengan perluasan pariwisata yang fokus pada Blue, Green dan Circular economy. Termasuk pembangunan infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya,” ujar Ayu.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menggali potensi wisata yang berada di Kawasan 0 KM Merauke, Papua Selatan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan.

Sandiaga mengatakan, Titik 0 Merauke merupakan titik batas paling timur Indonesia. Kawasan ini merupakan satu di antara destinasi wisata Papua yang bisa dikunjungi wisatawan ketika berada di Merauke.

“Kalau jadi orang Indonesia yang penuh nasionalisme, maka harus ke Merauke di Distrik Sota,” ujar Sandiaga dalam keterangan resminya, Jakarta, ditulis Kamis (10/10/2024).

Kawasan Titik Nol ini memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan mengenal lebih jauh cross border tourism atau kegiatan pariwisata di daerah pariwisata yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).

“Kami akan menyiapkan sertifikat untuk warga negara Indonesia maupun wisman (wisatawan mancanegara) yang datang ke Titik 0 KM Merauke ini sebagai tanda mereka pernah mengunjungi KM 0 di Distrik Sota di Kabupaten Merauke,” kata Sandiaga.

Menurutnya, Titik 0 KM Merauke ini juga layak dijadikan destinasi sports tourism atau wisata olahraga. Dia berencana menginisiasi event triathlon berskala nasional.

“Jadi sepedanya dari Merauke 77/79 kilometer ke sini, lalu berlari sekitar 7,9 kilometer. Bisa ada dua opsi kita kembali dengan menggunakan kendaraan atau bersepeda kembali ke Merauke. Jadi nanti kami rancang, mudah-mudahan pada November 2024 sebelum selesai akhir tahun ini bisa kita selenggarakan. Ini sangat menarik kalau saya lihat apalagi infrastrukturnya sudah terbangun seperti ini,” tutur Sandiaga.

Untuk menuju ke KM 0 Merauke ini, wisatawan akan melewati mulusnya Jalan Trans Papua, dan melewati hamparan Taman Nasional Wasur. Taman ini luasnya mencapai 431.425 hektare. Saking luasnya taman tersebut, hampir setengah perjalanan darat menuju PLBN Sota membelah hutan basah terluas di Bumi Papua itu.

Di PLBN Sota juga terdapat sejumlah kios yang menjajakan produk ekonomi kreatif khas, mulai dari makanan dan minuman hingga kerajinan khas setempat. Di area PLBN Sota, wisatawan juga bisa melihat rumah semut yang tingginya mencapai lebih dari dua meter.

Kepala PLBN Sota, Ni Luh Puspa Jayaningsih berharap, PLBN Sota bisa menjadi tempat diselenggarakannya event-event wisata, sehingga bisa menarik kunjungan wisatawan.

“Kami sering mengundang teman-teman dari PNG kalau ada acara 17 Agustus. Mereka juga jika ada acara independence day juga mengundang kami,” kata Luh.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) menyebut, pembengkakan biaya alias cost overrun pada proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen mengganggu kelayakan investasi dalam proyek tersebut.

Nilai cost overrun Tol Yogyakarta-Bawen naik menjadi Rp16,7 triliun dari anggaran awal, yakni Rp10,6 triliun.

“Jadi cost overrun tadi, biaya konstruksi tentunya ini mengganggu atau memengaruhi kelayakan investasi, di situ dulu pendekatannya,” ujar Direktur Utama JJB, A.J. Dwi Winarsa, saat ditemui di Jogja, Kamis (10/10/2024).

Berdasarkan perhitungan JJB, kenaikan biaya konstruksi tol juga berdampak buruk bagi bisnis plan JJB, selaku Badan Usaha Jalan Tol pemegang konsesi Ruas Yogyakarta-Bawen.

Tercatat, ada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang menjadi pemegang saham JJB, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk.

“Jadi kami hitung kembali bahwa cost overrun atau kenaikan biaya konstruksi ini memang secara perhitungan bisnis plan akan memengaruhi kelayakan investasi di kami,” tutur Dwi.

“Karena jalan tol ini kan merupakan investasi, konsepnya investasi, jadi kami menghitung kembali bisnis plan kami dan dalam rangka mengembalikan kelayakan,” katanya.

Jasamarga Jogja Bawen, lanjut Dwi, sudah mengirim permohonan kepada pemerintah untuk memeroleh dukungan agar kelayakan investasi proyek kembali sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

“Ada empat, yang pertama adalah penyesuaian tarif, kemudian ada perpanjangan masa konsesi. Lalu dukungan konstruksi, itu tadi seksi 3-4 (ruas Tol Yogya-Bawen),” ujar Dwi.

“Saya sampaikan bahwa seksi 3-4 ini sekarang kami memohonkan, sedang berproses, untuk bisa dikerjakan oleh pemerintah konstruksinya, pengoperasinanya tetap di kami, di samping nanti ada penyesuain tarif khusus yang kami mintakan,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun. Anggaran awal konstruksi proyek strategi nasional (PSN) itu berkisar Rp10,6 triliun, namun saat ini naik menjadi Rp16,7 triliun.

Soal biaya konstruksi Tol Yogyakarta-Bawen yang membengkak ini diungkapkan Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), A.J. Dwi Winarsa. Dia mengaku, cost overrun sempat terkerek 80 persen, sehingga anggaran konstruksi menjadi Rp18,6 triliun.

“Kalau secara biaya konstruksi memang ada tambahan (cost overrun) secara signifikan. Awalnya kami proyeksi Rp10,6 triliun biaya untuk konstruksi,” ujar Dwi saat ditemui di Jogja, Kamis (10/10/2024).

“Kemudian naik jadi Rp18,6 triliun pada saat itu, artinya naik hampir 80 persen biaya konstruksi,” katanya.

Meningkatnya biaya proyek Tol Yogyakarta-Bawen mengharuskan JJB melakukan beberapa inisiatif strategis. Seperti, studi rekayasa nilai atau value engineering (VE), di mana perusahaan mengevaluasi konsep dan desain proyek.

Upaya ini pun berbuah manis. Dwi menyebut, JJB berhasil menekan cost overrun sebesar Rp2 triliun. Kendati begitu, pendanaan konstruksi Tol Yogyakarta-Bawen masih tercatat mahal atau di posisi Rp16,7 triliun.

“Dari situ kami melakukan optimalisasi desain, jadi kami melakukan review, melakukan VE, sehingga sekarang posisinya bisa berkurang Rp2 triliun, jadi sekarang sudah Rp16,7 triliun gitu,” tutur Dwi.

Persoalan anggaran proyek bengkak mendorong JJB menyurati pemerintah. Tujuannya agar menjaga kelayakan investasi proyek yang masuk dalam Tol Trans Jawa itu.

“Terkait dengan bikon (biaya konstruksi) tadi, tentunya ada kenaikan biaya investasi ya, di mana untuk menjaga kelayakan investasi memang kita telah bersurat kepada pihak pemerintah untuk bisa mendapatkan dukungan pemerintah,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian PUPR tengah menggenjot pembangunan proyek Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,12 kilometer (km). Pekerjaan jalan bebas hambatan ini dibagi dalam enam seksi.

Seksi I meliputi Yogyakarta-Banyurejo dengan panjang 8,8 km, seksi II Banyurejo-Borobudur 15,2 km, seksi III Borobudur-Magelang 8,1 km, seksi IV Magelang-Temanggung 16,6 km, seksi V Temanggung-Ambarawa 21,2 km, dan seksi VI Ambarawa-Bawen 5,12 km.

Lantas, bagaimana progres pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini?

Sebagai pemegang konsesi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, PT Jasamarga Yogyakarta Bawen (JJB) mencatat, konstruksi Tol Yogyakarta-Bawen sudah mulai dibangun, khususnya seksi I dan VI.

“Kenapa loncat-loncat? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini adalah optimalisasi pengoperasian, jadi kita apapun kita sudah dimulai di seksi 1 dan seksi VI,” ujar Direktur Utama JJB AJ Dwi Winarsa, saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (10/10/2024).

Untuk seksi I junction Sleman-Simpang Susun Banyurejo, progres pembangunan mencapai 67,23 persen per 4 Oktober 2024, sejak April 2022. Bahkan, konstruksi ruas ini diproyeksi mencapai 70 persen di akhir 2024 dan diproyeksi rampung pada Mei 2026.

Sedangkan progres pembangunan fisik seksi VI Ambarawa-Bawen menyentuh 35,07 persen hingga 4 Oktober 2024. Sehingga, persentase sisa pekerjaan masih tersisa 64,94 persen.

Sementara itu, pembebasan lahan sudah menyentuh 78 persen. Dwi Winarsa memastikan ketersediaan lahan dimungkinkan untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Selanjutnya, JJB bakal mulai menggarap pembangunan seksi V dan II. Untuk seksi II Banyurejo-Borobudur dimulai pada Januari 2025, setelah tender atau lelang dilakukan Kementerian PUPR.

Berdasarkan target, ruas Banyurejo-Borobudur diprediksi rampung pada kuartal II-2027, jika konstruksi proyek dieksekusi di awal tahun depan.

Hal senada juga difokuskan untuk seksi V Temanggung-Ambarawa. Tahap awal pembangunan jalur ini diproyeksi mulai digodok di 2025 dengan waktu pelaksanaan kurang lebih tiga tahun, sehingga akan rampung pada 2028 mendatang.

Ihwal pembebasan lahan, Dwi mengaku belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan saat ini. Adapun estimasi JJB berdasarkan koordinasi dengan BPK bahwa potensi konstruksi awal bisa digelar pada kuartal IV-2025.

“Kenapa lebih lama? Karena seksi 5 ini tadi saya sebutkan ada terowongan, kemudian juga sampai dengan sekarang nanti ada penjelasan detail, seksi 5 ini lahannya juga masih belum memungkinkan kami untuk bisa dimulai konstruksi untuk seksi 5 ya,” kata dia.

Sementara itu, seksi III Borobudur-Magelang dan seksi IV masih dalam penjajakan investasi. Dwi menilai perlunya dukungan pemerintah agar dua ruas ini juga bisa dibangun.

“Terakhir adalah seksi III dan IV, III dan IV ini juga kalau secara investasi sekarang dalam proses, kami untuk meminta dukungan konstruksi untuk bisa dibangun oleh pemerintah di seksi 3 dan 4 ini,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan, industri kemasan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Sebab, industri ini merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan pasar relatif tinggi.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pasar dalam negeri untuk produk industri kemasan cukup potensial karena terkait erat dengan industri manufaktur, terutama pada industri makanan dan juga minuman.

Putu juga menyampaikan, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan industri kemasan di antaranya kemajuan teknologi pengemasan dan pencetakan, tuntutan estetika hingga meningkatnya permintaan terhadap kemasan inovatif.

“Meningkatnya permintaan terhadap makanan dan minuman kemasan serta berkembangnya industri farmasi selama pandemi juga memengaruhi pertumbuhan industri kemasan dan pencetakan,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Putu menjelaskan, produk kemasan berasal dari berbagai macam bahan, seperti kertas, karton, papan, rigid plastics, flexible plastics, gelas dan logam. Saat ini, jenis kemasan yang paling mendominasi industri kemasan secara global adalah kemasan flexible plastics sebesar 44 persen, kemudian paperboard (28 persen) dan kemasan rigid plastic (14 persen).

Sebanyak 70 persen produk kertas kemasan yang digunakan oleh industri makanan dan minuman, khususnya pada segmen kertas kemasan, telah memiliki persyaratan food grade.

“Hal ini menjadi peluang untuk produk kertas kemasan containerboard dan boxboard yang digunakan pada produk pangan tersebut,” kata dia.

Putu optimistis terhadap pertumbuhan industri kemasan dan pencetakan yang dinilai masih memiliki peluang tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi e-commerce, peningkatan jumlah start up produk serta pola perilaku masyarakat yang ingin serba cepat sehingga konsumen beralih pada makanan dan minuman kemasan.

Selain itu, meningkatnya preferensi konsumen terhadap ketahanan dan perlindungan produk dari kontaminan merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh industri kemasan dan pencetakan dalam negeri.

“Pertumbuhan ekonomi digital dan industri FMCG (Fast Moving Consumer Good) juga menjadi salah satu momentum emas untuk menggenjot laju bisnis industri pengemasan dan pencetakan,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapat sambutan positif dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Jawa Timur.

Ketua Pengurus Daerah FSP RTMM-SPSI Jawa Timur Purnomo mengatakan, langkah ini dinilai penting dalam menjaga keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di tengah berbagai tantangan berat yang dihadapi.

“Kita sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini karena sudah sepatutnya kenaikan cukai rokok tahun 2025 itu tidak ada. Keputusan ini penting untuk menjaga keberlangsungan IHT dan melindungi lapangan kerja yang ada,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu peraturan resmi CHT 2025 diterbitkan oleh pemerintah agar terdapat kepastian.

“Keputusan pemerintah ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur yang meminta agar tidak ada kenaikan cukai CHT dengan mempertimbangkan kelangsungan lapangan kerja di IHT,” kata Purnomo.

Namun, Purnomo juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya kenaikan cukai yang drastis pada 2026. Sebab, pemerintah kerap mengeluarkan aturan yang memberatkan IHT sehingga dapat berdampak negatif bagi pekerja.

“Kebijakan dan aturan pemerintah sering memberatkan IHT dan dampaknya itu langsung ke pekerja,” ujarnya.

Tidak hanya kenaikan cukai, aturan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) juga sangat menyudutkan IHT. Oleh karena itu, Purnomo mendorong dilakukannya revisi PP Kesehatan yang mengatur larangan zonasi penjualan dan larangan pembatasan iklan rokok.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pembatalan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang akan mengatur kemasan rokok polos tanpa merek. Kedua aturan itu dianggap sangat berdampak negatif bagi keberlangsungan mata pencaharian pekerja.

“Pemerintah harus merevisi PP 28/2024 dan membatalkan Rancangan Permenkes karena berdampak buruk sekali bagi para pekerja yang menggantungkan nasibnya di industri tembakau,” kata dia.

Dia pun berharap suara dari para pekerja akan didengar dan diambil sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. “Rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur kepada Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan tarif CHT mencerminkan kepedulian terhadap IHT yang vital di daerah ini,” katanya.

Desakan anggota FSP RTMM-SPSI Jawa Timur ini menunjukkan kebutuhan untuk mempertimbangkan keberlangsungan industri tembakau dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. “Dengan dukungan pemerintah daerah, diharapkan upaya ini dapat mendorong kebijakan yang seimbang antara kesehatan masyarakat dan aspek-aspek lainnya, termasuk ekonomi dan sosial,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengutarakan keinginannya untuk merevolusi sektor pertanian Indonesia menjadi lebih modern. Artinya, semua proses bertani dilakukan dengan teknologi dan juga mekanisasi.

Amran menyebut modernisasi sektor pertanian menjadi salah satu kunci menjadikan Indonesia lumbung padi dunia.

"Pertanian tidak bisa maju tanpa transformasi dari metode tradisional menuju modern. Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan kerja keras dan inovasi, kita optimis bisa mencapainya," ujar Amran dalam saat melakukan kunjungan ke Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, dia pun mendorong generasi muda untuk segera bergegas melakukan produksi dengan teknologi dan mekanisasi guna memastikan pertanian Indonesia semakin maju serta berkontribusi besar pada penguatan ekonomi nasional.

"Generasi muda harus terlibat dalam revolusi pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi. Kami memberikan bantuan alat pertanian modern agar mereka lebih produktif dan efisien. Ini adalah upaya kita untuk memastikan pertanian Indonesia semakin maju," katanya.

Dia menerangkan, pertanian adalah sektor strategis yang memiliki potensi besar pada penguatan ekonomi nasional. Hal ini yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo dan juga terus dijaga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto atas dukungannya. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai target pertanian nasional," katanya.

Saat ini, kata Mentan, pemerintah telah menyediakan pupuk subsidi, benih unggul hingga deretan alsintan sebagai penguat pertanian Indonesia menuju lumbung padi dunia.

"Pupuk yang sebelumnya bermasalah bisa kita atasi. Presiden telah menyetujui tambahan dana 24 triliun untuk mendukung kebutuhan pupuk nasional. Kedua, masalah alat mesin pertanian. Kami telah meminta tambahan alat pertanian untuk mempercepat proses produksi," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Industri alat olahraga di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Hal ini seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Namun, sayangnya produk olahraga yang ada saat ini pasarnya masih dikuasai oleh produk impor.

Hal itu diungkap oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Ia mengungkapkan bahwa kualitas dari produk-produk dalam negeri sejatinya sudah meningkat, tapi pasarnya masih dikuasai oleh negara lain.

"Oleh karena itu kita bisa bersinergi agar produk industri olahraga nasional kita semakin hari semakin maju. Pasar kita begitu besar, sayang kalau diberikan kepada pihak lain," katanya di gedung Kementerian Perindustrian Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Senada dengan Norman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri alat olahraga memiliki peluang yang sangat besar di tanah air. Untuk itu, pihaknya memastikan agar produk sektor industri alat olahraga dapat menjadi tuan di negaranya sendiri.

Agus juga mengungkapkan, dari segi kualitas dan jaminan mutu produk, banyak produk industri alat olahraga dalam negeri yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan bahkan telah mengantongi sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sehingga dapat masuk dalam pengadaan atau belanja pemerintah. Saat ini, terdapat 78 SNI untuk alat olahraga yang bersifat sukarela.

“Bola sepak buatan PT. Global Way Indonesia di Madiun, Jawa Timur misalnya. Bola ini telah digunakan pada event Piala Dunia tahun 2022 di Qatar karena sesuai dengan dengan standar internasional,” ujar Menperin.

Selain itu, data Trademap.org pada tahun 2023 menyebutkan, Indonesia berada di peringkat ke-24 sebagai negara eksportir alat olahraga dengan pangsa pasar sebesar 0,66 persen. Artinya, produk-produk yang dihasilkan industri dalam negeri memiliki kualitas yang sangat baik.

Adapun lima negara tujuan ekspor utama untuk produk industri alat olahraga Indonesia adalah Amerika Serikat 38 persen, Jepang 15 persen, Korea Selatan 10 persen, China dan Belanda 5 persen. Sedangkan produk utama yang diekspor antara lain sarung tangan olahraga, joran pancing, bola golf, bola tiup, serta sarung tangan baseball dan softball.

“Kami berharap pada tahun 2024, kinerja ekspor industri alat olahraga akan lebih berkembang dan memiliki peran lebih besar dalam peningkatan nilai ekspor,” ucap Menperin.

Guna menguatkan industri olahraga di tanah air, Kementerian Perindustrian menjalin kolaborasi dengan Koni. Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Industri Olahraga.

Norman menambahkan, kehadiran Kemenperin pada sektor olahraga sangat berarti bagi komunitas olahraga di Indonesia.

“Apabila kita menemukan satu pola kerja sama, Insyaallah industri olahraga nasional akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal segera menandatangani aturan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN/PNS Kementerian ESDM. Namun, dirinya saat ini belum menerima dokumen permintaan kenaikan tukin tersebut di meja kerjanya.

Awalnya, Jokowi bercerita bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa kali meminta kepada dirinya untuk bisa menaikkan tukin pegawai Kementerian ESDM.

"Oleh sebab itu, Pak Menteri (Bahlil) ini bolak-balik mendorong saya, menanyakan ke saya enggak sekali, (tapi) dua kali," kata Jokowi dalam acara Malam Puncak HUT ke-79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024) malam.

Jokowi menegaskan, dirinya bakal menandatangani dokumen kenaikan tukin tersebut. Namun, hingga saat ini dokumen belum sampai di mejanya.

"Saya akan tanda tangan kalau barangnya itu sampai di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, tetapi memang sudah sedikit lagi, jadi begitu sampai di meja saya akan saya tanda tangani yang namanya tunjangan tadi," kata Jokowi.

Jokowi mengaku bisa saja menyebut dokumen tersebut sudah ditandatangani. Tapi, dirinya lebih memilih mengatakan jujur bahwa dokumen tersebut belum ditandatangani.

"Saya sebetulnya bisa saja ngomong, sudah saya tanda tangani. Tapi saya enggak mau, memang belum, ya saya harus ngomong apa adanya belum saya tanda tangani karena belum sampai di meja saya," kata dia.

Jokowi menyebutkan, Bahlil dinilai sangat lincah dalam mengajukan kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM. Bahkan, menurutnya, Bahlil selalu menanyakan perkembangan kenaikan tukin tersebut.

"Dan memang Pak Menteri ESDM ini sangat lincah sekali, barangnya ada di sini didorong, sudah masuk sana-sini dorong dan selalu menanyakan kepada saya 'sudah Pak?'. Ya saya belum tanda tangan ya saya jawab belum. Tadi siang saja ketemu 'sudah Pak?' Belum. Ya memang belum. Jadi kalau saya jawab bohong namanya," katanya.

Jokowi pun menegaskan, dirinya akan segera menandatangani dan menyerahkan dokumen kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM tersebut kepada Bahlil.

"Yang tunjangan tadi, begitu saya tanda tangani, saya nanti infokan ke Menteri ESDM, secepatnya," kata Jokowi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan alasan pemerintah untuk memperketat keran impor. Ia menegaskan kebijakan pengetatan keran impor dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Agus mengaku heran jika kebijakan restriksi impor yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai melemahkan industri dalam negeri.

"Saya juga bingung, kok dikatakan bahwa restriksi impor itu akan mengurangi daya saing dari industri dan perdagangan. Harusnya berbalik lah," ujar Agus di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menperin menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik. Untuk itu sudah banyak negara yang terang-terangan memproteksi industri dalam negerinya.

"Sebetulnya dinamika ekonomi yang sekarang betul-betul sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat banyak negara yang tidak lagi secara malu-malu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri. Tidak malu-malu lagi kok," jelasnya.

Agus menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak pernah mempersulit produk impor untuk bahan baku. Pemerintah hanya memperketat restriksi impor pada barang jadi.

"Berkali-kali saya sampaikan bahwa yang diinginkan oleh Kemenperin adalah merestriksi importasi barang-barang jadi. Seperti, pakaian, sepatu, bla-bla-bla jadi-jadi. Itu yang kita ingin restriksi memang," tegasnya.

Sebelumnya, Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik Aaditya Mattoo menyoroti kebijakan restriksi impor yang dilakukan pemerintah dalam beberapa komoditas dan produk. Menurutnya kebijakan impor yang ketat ini menyebabkan sektor manufaktur dalam negeri belum cukup kuat untuk menopang perekonomian Indonesia.

(Ferdi Rantung)