REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konon, sebuah foto bernilai ribuan kata. Dengan mengamati gambar, kita dapat turut merasakan atmosfer suatu peristiwa, yang telah lewat.

Dalam hal Proklamasi Republik Indonesia, kita patut bersyukur bahwa momen yang sangat penting itu telah diabadikan dalam beberapa foto. Potret itu adalah hasil jepretan Frans Soemarto Mendur, seorang fotografer kelahiran Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara.

Dilansir dari laman Kemendikbudristek RI, Frans S Mendur adalah saudara kandung Alexius “Impurung” Mendur. Kakak beradik ini menekuni dunia fotografi.

Seperti abangnya, Frans S Mendur sejak remaja sudah merantau ke luar kampung halaman. Sempat bertempat di Surabaya (Jawa Timur), ia lalu hijrah ke Batavia (Jakarta). Di sanalah dirinya menemui sang kakak, guna mendalami kiat-kiat fotografi.

Anak pasangan Agustus Mendur dan Ariantje Mononimbar ini lalu bekerja sebagai wartawan di Java Bode, sebuah surat kabar yang terbit di Batavia. Tak lama di sana, dirinya berpindah ke koran Asia Raya.

Sebagai jurnalis-foto Asia Raya, Frans Mendur mendapat informasi penting dari kakaknya: Ir Sukarno bersama dengan Mohammad Hatta akan membacakan teks Proklamasi RI di kediaman Bung Karno, Jalan Pengangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.

Tanpa banyak pikir, Mendur bersaudara langsung pergi ke sana.

Kakak beradik ini menempuh jalan yang berbeda. Mula-mula, Frans mampir ke kantor Djawa Shinbun Kai--lembaga bentukan pemerintah pendudukan Jepang yang bertugas terbitkan surat kabar. Tujuannya, "meminjam" sebuah kamera Leica dan satu rol film. Itulah senjata yang akan dipakainya guna memotret momen Proklamasi RI.

Di lokasi, tepat pada waktunya, Frans menyaksikan dan mengabadikan peristiwa historis tersebut. Ada tiga kali ia memotret. Ketiga hasilnya adalah foto-foto ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi dengan didampingi Bung Hatta.

Kedua, ketika Latief Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma (SK) Trimurti mengibarkan Bendera Pusaka, Sang Saka Merah Putih.

Ketiga, foto yang memperlihatkan suasana pengibaran sang saka bendera RI tersebut dengan latar belakang kumpulan manusia yang berkumpul menyaksikan Proklamasi di kediaman Bung Karno.

Mendur bersaudara menjadi fotografer yang hadir meliput pembacaan teks Proklamasi RI 17 Agustus 1945. Bukan bahwa tidak ada juru foto selain mereka di Jakarta.

Jadi sasaran interogasi tentara Jepang ...

Seperti diungkapkan dalam berbagai buku--termasuk autobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat--momen Proklamasi 17 Agustus 1945 itu cenderung terjadi secara spontan. Bahkan, Sukarno--dengan disaksikan Bung Hatta dan lalu beberapa anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kumpul di rumah Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 malam--menuliskan teks Proklamasi di atas buku tulis anak-anak dan pena yang entah darimana ia dapatkan.

Semua serba buru-buru, serba kepepet. Namun, pada akhirnya semua ikhtiar itu berbuah manis, sangat indah: lahirnya Republik Indonesia.

Insiden sempat terjadi. Alex dicegat dan lalu diinterogasi tentara Jepang. Bahkan, film kamera yang dibawanya kemudian disita aparat itu. Plat-plat negatif miliknya juga dihancurkan oleh orang-orang Nippon ini.

Beruntung. Frans S Mendur tak sampai mengalami nasib yang sama dengan abangnya. Sebab, ia lebih dahulu menjaga foto-foto hasil jepretannya dengan cara mengubur plat-plat negatif miliknya di halaman Kantor Asia Raya.

Sewaktu diinterogasi tentara Jepang, Frans mengarang bahwa negatif film miliknya sudah dirampas pihak Barisan Pelopor, yakni anak-anak muda revolusioner yang bersenjata dan selalu mengawal Bung Karno, termasuk saat momen pembacaan teks Proklamasi RI.

Polisi Nippon percaya. Kemudian, saat yakin bahwa situasi sudah aman, Frans mengambil negatif film yang sudah disembunyikannya. Lantas, ia mencetaknya secara diam-diam di kamar gelap Kantor Berita Domei.

Perlu waktu berbulan-bulan untuk foto karya Frans terbit di media massa. Sebab, kondisi saat itu masih sarat sensor pihak militer Jepang, yang ingin terus menjaga status-quo Indonesia hingga Sekutu datang.

Barulah pada 17 Februari 1946, foto-foto karya Frans Mendur berhasil disebarluaskan via penerbitan khusus “Nomor Peringatan Enam Bulan Republik”, yang diterbitkan koran Merdeka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 19 September 1945, terjadi insiden Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur. Penduduk kota, utamanya para pemuda, berdatangan ke penginapan tersebut lantaran melihat bendera kebangsaan Belanda berkibar di pucuk bangunan hotel tersebut. Inilah tandanya tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) sama sekali tidak menghormati fakta historis Proklamasi RI 17 Agustus 1945.

Keributan tak terhindarkan. Seorang kader Pemuda Anshor, Cak Asy’ari, berupaya mencapai ketinggian Hotel Yamato. Lantas, dia berhasil mencapai Tri Warna dan merobek bagian berwarna biru dari kain bendera itu. Merah-Putih kembali berkibar.

Sepanjang September 1945, situasi di Surabaya betul-betul di atas ambang emosi. Laskar rakyat Indonesia terus berupaya mengambil alih persenjataan dari gudang-gudang yang dahulunya milik tentara Jepang. Di antara pergerakan bersenjata itu adalah Barisan Hizbullah dan Sabilillah yang terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan strategi terbaik.

Sebagai informasi, keduanya dibentuk atas prakarsa KH Abdul Wahid Hasyim kala Jepang masih bercokol di Indonesia. Baik Hizbullah maupun Sabilillah merupakan wadah perjuangan fisik umat Islam, khususnya kaum santri, di zaman mempertahankan kemerdekaan.

Situasi kian memanas. Sejak 15 Oktober 1945, pecah pertempuran lima hari di Semarang, Jawa Tengah, antara sisa pasukan Jepang dan laskar rakyat setempat. Beberapa hari kemudian, PBNU menggelar rapat konsolidasi se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasilnya mengukuhkan Resolusi Jihad, yang merupakan penguatan atas fatwa yang pada 17 September 1945 telah dikeluarkan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari.

Memasuki November, situasi semakin mendekati perang besar. Inilah pertaruhan eksistensi Republik Indonesia, yang memproklamasikan kemerdekaannya bukan lantaran hadiah penjajah, melainkan perjuangan mati-matian dengan darah dan air mata para pahlawan.

Pada 7-8 November 1945, Resolusi Jihad yang digaungkan pertama kali oleh KH Hasyim Asy’ari dikukuhkan dalam konteks yang lebih luas, yakni Kongres Umat Islam (KUI) di Yogyakarta. Ini juga sebagai respons atas ultimatum Sekutu.

Sehari sebelum pecah pertempuran akbar di Surabaya, KH Hasyim Asy’ari selaku komando tertinggi Hizbullah memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Perintahnya jelas: tidak akan menyerah dalam mempertahankan kemerderkaan RI.

KH Abbas Buntet Cirebon diperintahkan memimpin langsung komando pertempuran. Di antara para komando resimen yang membantu KH Abbas adalah sebagai berikut. KH Abdul Wahab Hasbullah, Sutomo (Bung Tomo), Roeslan Abdulgani, KH Mas Mansur, dan Doel Arnowo.

Bung Tomo berpidato dengan disiarkan melalui jaringan radio. Pidatonya itu begitu membakar semangat juang rakyat Indonesia yang sedang membuktikan jihad fi sabilllah mempertahankan kedaulatan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Suara Bung Tomo diakhiri dengan pekik takbir: “Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”

Demikianlah, tanggal 10 November 1945 akan selalu dikenang sebagai Hari Pahlawan Nasional. Resolusi Jihad yang digagas KH Hasyim Asy’ari menandakan ketegasan kalangan santri, serta umat Islam Indonesia pada umumnya, untuk tulus berjuang demi kemerdekaan negeri ini.

Ketulusan hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Pada hari itu, ribuan pejuang menemui syahid. Namun, kekuatan laskar rakyat berhasil mengacaukan strategi Tentara Sekutu. Tercatat, saat itu tiga unit pesawat tempur RAF Inggris jatuh ditembak laskar rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, IKN (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akhirnya merespons aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara tidak langsung menghalangi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri memakai jilbab saat bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Seusai mengikuti upacara penurunan bendera 17 Agustus 2024, Presiden menegaskan bahwa keberagaman harus dihormati.

"Kita harus hormati keberagaman, kita harus hormati kebhinekaaan karena negara ini negara besar, suku berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadat berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024).

Jokowi menekankan perbedaan dan keberagaman merupakan anugerah dan kekayaan yang patut disyukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan Saat ditanya ada tidaknya sanksi bagi Kepala BPIP, Presiden menyatakan, "Ya nanti dilihat."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Dhahana Putra mengatakan, Paskibraka yang mengenakan jilbab justru menunjukkan semangat keberagaman Indonesia sesuai dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Dirjen HAM meyakini penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Justru adanya Paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukkan keberagaman atau semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," kata Dhahana dalam siaran pers diterima di Jakarta, Kamis lalu.

Terkait dengan polemik aturan ketiadaan opsi penggunaan jilbab atau hijab bagi perempuan yang menjadi anggota Paskibraka pada 2024, Dirjen HAM mengakui hal tersebut memang menimbulkan pertanyaan.

"Adanya aturan itu membuat tujuh putri anggota Paskibraka memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam Paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," ujarnya.

Dhahana menegaskan, bahwa pengibaran bendera tahun-tahun sebelumnya yang memperkenankan Paskibraka mengenakan jilbab merupakan praktik baik penerapan nilai-nilai HAM bagi perempuan di Tanah Air. Dirjen HAM mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak empat dekade silam. Konvensi tersebut menjadi pijakan bagi negara untuk menjamin penghapusan diskriminasi perempuan.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sebagai Kampus Digital Kreatif, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) menunjukkan komitmennya dalam mendukung talenta muda berbakat di Indonesia, khususnya dari Kalimantan Barat, melalui Program Beasiswa Juara. Beasiswa Juara ini diberikan secara langsung oleh Ir Eri Bayu Pratama selaku kepala kampus Universitas BSI kampus Pontianak, bersama Koordinator Bidang Non Akademik, Yoki Firmansyah kepada Infan, bertempat di Universitas BSI kampus Pontianak, Selasa (7/8/2024).

Infan, seorang atlet berbakat dari Kalimantan Barat (Kalbar), siap melanjutkan prestasinya di dunia olahraga melalui Program Beasiswa Juara yang ditawarkan oleh Universitas BSI. Program ini memberikan kesempatan bagi para atlet berprestasi untuk mengembangkan bakat mereka sekaligus mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas.

Infan, yang telah meraih berbagai penghargaan di tingkat regional dan nasional, mengungkapkan rasa syukur dan semangatnya setelah mendapatkan beasiswa ini. "Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas BSI. Dengan dukungan ini, saya yakin bisa terus berprestasi di bidang olahraga sekaligus menempuh pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (8/8/2024).

"Saya siap memberikan yang terbaik dan membawa nama baik Universitas BSI serta Kalimantan Barat. Terima kasih atas dukungannya," tambah Infan.

Di antara prestasi terbaru yang diraih oleh Infan adalah medali emas pada Fight Night Weng Muaythai dan prestasi internasional meraih medali perak pada Kejohanan Muaythai Piala Premier Serawak. Pencapaian ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu atlet muda berbakat di Indonesia.

Eri Bayu Pratama mengatakan bahwa Program Beasiswa Juara dari Universitas BSI dirancang khusus untuk mendukung atlet muda yang memiliki prestasi gemilang di bidang olahraga. Program ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan penuh dalam hal pelatihan dan fasilitas olahraga. Universitas BSI berharap dapat melahirkan atlet-atlet unggulan yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional.

"Kami bangga dapat memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda seperti Infan. Program Beasiswa Juara ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga dukungan penuh untuk pengembangan diri mereka di masa depan. Kami juga berharap, Infan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya. Dengan semangat dan dedikasi yang mereka tunjukkan, kami yakin mereka akan mencapai banyak prestasi di masa depan," ujar Eri.

Dengan inisiatif ini, Universitas BSI memperkuat peranannya dalam mengembangkan potensi anak bangsa, khususnya di bidang olahraga, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus mengorbankan karier atletiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan MPR/DPR RI. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi pidato terakhirnya, Presiden menyampaikan beberapa catatan keberhasilan dan capaian kinerja Pemerintah dalam mewujudkan program prioritas dan rencana pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan capaian Pemerintah dalam kepemimpinannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, keberhasilan pembangunan infrastruktur, capaian ekonomi dan finansial, penyelenggaraan pemilu, hingga pembangunan sistem penegakan hukum dan peradilan.

Presiden menyampaikan capaian dalam 10 (sepuluh) tahun kepemimpinannya. Presiden menekankan bahwa dalam periode kepemimpinannya, Pemerintah telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru yakni “pembangunan yang Indonesiasentris”.

Dari pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, memperkuat persatuan bangsa, dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global. Presiden menyampaikan berbagai keberhasilan program-programnya selama 10 tahun dalam mendukung produktivitas nasional, pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, hingga penataan sistem hukum dan keadilan. Presiden kemudian menutup pidatonya dengan pesan keberlanjutan yang terjaga kepada Presiden terpilih selanjutnya.

Apresiasi tentunya dialamatkan kepada Pemerintah selama berjalannya waktu terutama dalam mendukung kinerja Pak Jokowi dalam mencapai target pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Banyak tentunya hasil-hasil capaian Pemerintah yang patut untuk diberi penghargaan, membutuhkan keberlanjutan dalam peningkatannya, maupun catatan kritis terhadap implementasi pelaksanaan kewenangan.

Dalam catatan evaluatif maupun kritis berbagai kalangan, termasuk yang menghiasi media massa, Pemerintah telah berupaya untuk membangun kepercayaan dan kepuasan publik dengan berbagai kinerja maupun teknik pencitraan.

Alhasil, kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara sedikit banyak terpengaruh pada upaya maupun capaian kinerja Pemerintah. Salah satu hal yang paling banyak disorot tentunya adalah sistem kepemimpinan Presiden dalam menciptakan kehidupan demokratis yang adil dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, fluktuasi politik dan hukum terjadi. Perbedaan pendapat atau pandangan menghiasi media dalam menilai keberhasilan Pemerintah untuk menciptakan iklim bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun mengapa kemudian banyak catatan miring atau kritis terhadap kinerja Pemerintah di bidang politik, khususnya terhadap momen pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2024 ini.

Model kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awalnya mengusung kepemimpinan yang demokratis dan transformatif. Presiden menyerukan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan berbangsa menyongsong perubahan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan sipil seperti menjanjikan kehidupan yang demokratis, yakni lebih aspiratif dan memprioritaskan penyelesaian permasalahan pokok masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada awalnya merespon berbagai keluhan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan pokok seperti yang dilakukannya pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dapat kita lihat baik itu sebuah kemajuan dan pembangunan maupun dalam kehidupan berpolitik. Presiden pada awalnya kurang mendapat dukungan politik, hingga akhirnya mampu merangkul berbagai partai politik dan organisasi, serta mendapat afirmasi terhadap program-program kerjanya. Pemerintahan yang tadinya merespon kritik publik yang banyak, menjadi pemerintahan yang kurang mendapat kritik.

Secara obyektif, selain penghargaan terhadap capain dan prestasi, kita dapat melihat bahwa masih terdapat berbagai temuan dan catatan kritis terhadap Pemerintah dalam kepemimpinan Pak Jokowi.

Dalam catatan Indikator misalnya terhadap nilai kepuasan publik terhadap Presiden pada 2024 terlihat masih ada ketidakpuasan sebesar 22,7 persen. Sedangkan sisanya, 49 persen hanya merasa cukup puas.

Alasan sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden menyangkut berbagai hal seperti ketidakmerataan atau persamaan dalam bantuan sebesar 25,9 persen dari jawabn tidak puas tersebut, kegagalan dalam pemberantasan korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan yang meningkat (7,9 persen) dan kenaikan hutang negara (5,9 persen). Nilai kepuasan ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya yakni penurunan sebesar dua persen.

Dari data tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menandatangani teks Proklamasi Republik Indonesia di kediaman Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 pukul 04.00 pagi, Ir Sukarno kembali ke kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kemudian, cepat-cepat Bung Karno menyantap hidangan sahur.

Ia sudah dua hari tidak tidur karena sehari sebelumnya sehabis sahur orator ulung itu dan istrinya, Ibu Fatmawati, beserta Guntur yang masih bayi, diculik para pemuda. Anak-anak muda revolusioner ini juga menculik Mohammad Hatta. Para tokoh bangsa dibawa ke Rengasdenglok, dekat Karawang.

Mereka diangkut dengan sebuah mobil Fiat buatan Italia yang kala itu mendominasi angkutan di Jakarta. Mobil produksi Jepang belum ada satu pun yang nongol di sini. Saat mendekati tujuan, mereka berganti kendaraan dengan truk.

Setelah Subuh tanggal 17 Agustus 1945, sudah tersiar kabar bahwa Bung Karno akan mengumumkan kemerdekaan. Rupanya, para pemuda yang hadir di rumah Laksamana Maeda banyak yang tidak tidur semalaman. Mereka menyebarkan selebaran keliling kota mengenai kemerdekaan yang akan diproklamasikan tokoh tersebut.

Tidak heran kala hari gelap, kediaman Bung Karno sudah banyak didatangi berbagai lapisan masyarakat, seperti petani, pedagang kelontong, nelayan, pegawai negeri, tua, dan muda. Mereka datang berbondong-bondong membawa bambu runcing, batu, sekop, tongkat, parang, golok, atau apa saja yang dapat mereka bawa. Itu menunjukkan tekad berani mati demi mempertahankan kemerdekaan.

"Jam 07.00 sekitar 100 orang atau lebih berkumpul di muka jendelaku," tutur Bung Karno dalam biografinya yang ditulis pengarang wanita AS, Cindy Adams. "Pada pukul 09.00 kira-kira 500 orang berdiri di depan beranda rumahku. Fatmawati yang duduk di atas tempat tidurku selagi aku terbaring (Bung Karno kala itu tengah sakit deman-red), membangunkanku. Mukaku pucat dan gemeter. Aku hanya tertidur beberapa menit,'' tuturnya.

Meskipun telah disepakati proklamasi dibacakan pukul 10.00 pagi, rupanya rakyat tidak sabar.

"Sekarang, Bung. Sekarang! Nyatakanlah sekarang! Nyatakanlah sekarang!" teriak mereka.

Kemudian, orang-orang mengingatkan bahwa matahari sudah mulai meninggi dan panas. Ketidaksabaran rakyat ini karena ketika itu tentara Jepang masih berkuasa dengan persenjataan amat lengkap.

Mereka khawatir, balatentara Dai Nippon akan menghalang-halangi proklamasi kemerdekaan RI.

Ketika menghadapi desakan massa rakyat, Bung Karno yang masih dalam keadaan deman menyatakan: '"atta tidak ada. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada."

Menurut Bung Karno, sekalipun kala itu dia dapat memproklamirkan kemerdekaan seorang diri, ia memerlukan Bung Hatta sebagai pendamping. "Karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatra. Demi persatuan aku memerlukan seorang dari Sumatra."

Ternyata sejak dulu, Bung Karno ...

Rupanya sejak dulu, Ir Sukarno konsekuen dengan pendiriannya. Ini terbukti ketika detik-detik menjelang pembacaan teks Proklamasi RI di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan 8 Ramadhan 1364 Hijriah.

Pada hari Jumat itu, Bung Karno dijadwalkan menyampaikan teks yang amat sangat penting tersebut, tepat pukul 10.00 WIB. Tidak sendirian, melainkan bersama Mohammad Hatta.

Orang-orang sudah berkerumun di rumah Bung Karno tempat teks superpenting itu akan dibacakan. Kabar memang sudah beredar dari mulut ke mulut setidaknya sejak 16 Agustus 1945.

Sementara, jarum jam kian mendekati 10.00 WIB.

Hingga ketika didesak oleh dr Mawardi, yang bertindak selaku Kepala Keamanan Barisan Pelopor, Bung Karno pun dengan tegas menjawab, ”Saya tak mau membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Jika Mas Mawardi tidak mau menunggu, silakan baca sendiri!”

Hampir waktu bersamaan, terdengar orang-orang berteriak, ”Bung Hatta datang! Bung Hatta datang!”

Tokoh kelahiran tanah Minangkabau ini sejak dahulu memang masyhur sangat disiplin waktu. Lima menit sebelum waktu yang ditetapkan, Bung Hatta datang. Setelah masuk ke kamar Bung Karno, keduanya dengan pakaian putih-putih menuju ruang depan.

Di sini, telah siap mikrofon dengan pengeras suaranya. Maka dibacakanlah teks Proklamasi RI tepat pukul 10 pagi. Inilah peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan, momen ini hanya berlangsung satu jam, dengan amat sederhana.

Ada sepasukan Barisan Pelopor dari Panjaringan, Jakarta Utara, yang datang terlambat dan meminta agar pembacaan proklamasi diulangi kembali. Tentu saja permintaan ini tidak dikabulkan.

Tapi, Bung Karno yang tidak tega melihat para pemuda yang datang dengan berbaris sejauh kurang lebih 20 km dan telah mandi keringat, meskipun dalam keadaan demam, menjelaskah kembali mengenai proklamasi. Lebih-lebih kebanyakan mereka sedang melaksanakan puasa Ramadhan.

Mereka lalu diberi pengertian. Salinan naskah Proklamasi RI juga diberikan. Semua tampak lega.

Kediaman Bung Karno tempat dibacakannya teks Proklamasi RI tentu sangat bersejarah. Namun, rumah itu telah diratakan dengan tanah pada tahun 1960, yakni saat Pemerintahan Bung Karno sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan belum menentukan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon Gubernur Jakarta pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2024. Keputusan nanti akan diambil oleh Megawati Soekarnoputri.

"Kami saat ini masih dalam percermatan dan yang memutuskan nanti calon gubernur DKI Jakarta itu yakni Megawati Sukarnoputri," kata Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto setelah mengikuti bedah buku "Merahnya ajaran Bung Karno" di Gedung Museum Multatuli Rangkasbitung, Lebak, Jumat (16/8/2024).

Menurut Hasto, pengalaman PDIP dalam membangun demokrasi itu didasarkan dari gerakan aspirasi arus bawah yang tidak bisa tersumbat oleh benteng -benteng kekuasaan. Hal itu yang dicermati PDI P dan untuk memutuskan pada calon Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Banten tetap mengutamakan gerakan arus bawah.

"Kita menyerahkan semuanya calon kepala daerah kepada rakyat atau gerakan arus bawah itu," kata Hasto.

Menurut dia, pencalonan pendaftaran kepala daerah pada tanggal 27-29 Agustus 2024 dan PDIP melihat momentum gerakan rakyat. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengumumkan 305 daerah PDI P tidak ada masalah sebagai partai jembatan penghubung dari 610 calon dari 305 daerah.

Selama ini, PDIP 57 persen dan nonpartai 62 persen dari kalangan PNS, swasta dan purnawirawan TNI, Polisi dari Golkar 10 persen, Gerindra 6,8 persen. "Kita juga bekerja sama dengan Golkar yang kedua dan ketiga dengan Gerindra," kata Hasto.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, timnya belum menemukan bukti yang berkaitan dengan motif perundungan terhadap AR. Mahasiswi Program Studi Anastesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang meninggal dunia akibat bunuh diri.

"Belum ada fakta atau bukti korban meninggal bermotif perundungan, begitu juga sebaliknya belum ada bukti yang menguatkan kematian itu bukan karena perundungan," kata Irwan di Semarang, Jumat (16/8/2024).

Termasuk, lanjut dia, sembilan lembar catatan di buku harian korban yang ditemukan di dalam kamar tempat indekosnya. Ia menjelaskan, sembilan lembar catatan buku harian tersebut berisi keluhan tentang kondisi kesehatannya kepada Tuhan serta keluhan kepada seseorang yang diduga kekasihnya.

"Di sembilan lembar catatan buku harian itu tidak ada yang terkait dengan perundungan," katanya.

Menurut dia, berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut akan dilakukan investigasi oleh Kementerian Kesehatan. Adapun tentang kepastian tentang penyebab meninggalnya korban, kata dia, masih didalami tindakan tersebut merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian.

Dari hasil visum, lanjut dia, ditemukan tiga luka yang diduga bekas suntikan. Selain itu, di tempat kejadian juga ditemukan alat suntik serta bekas botol obat Roculax yang diduga dipakai korban untuk meredakan rasa nyeri.

Ia menyebut, dari informasi sementara diketahui korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit di punggung. "Sebagai tenaga medis, korban seharusnya tahu berapa ukuran bahaya obat yang disuntikkan tersebut. Apakah sengaja atau lalai sehingga berefek pada kematian," katanya.

Polisi sendiri, kata dia, masih mendalami jika memang motif kematian korban akibat bunuh diri dengan memeriksa para saksi, seperti teman-teman di sekitar korban, termasuk rekan seprofesinya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8/2024) tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara terkait adanya pencatutan data warga menjadi pendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. KPU mengeklaim tak tahu-menahu proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan tim pasangan calon tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, pengumpulan data pasangan calon di luar kewenangan KPU. Tugas KPU disebut hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap data yang sudah ada.

Dody mengatakan, verifikasi administrasi itu dilakukan untuk memastikan KTP dan surat pernyataan dukungan yang diberikan sesuai aturan yang ada, seperti usia harus berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak menjadi anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, KPU kemudian melakukan verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual itu, KPU mengeklaim melakukan sensus untuk mencocokkan data warga yang dijadikan dukungan benar-benar mendukung pasangan calon yang bersangkutan.

"Nah, sekarang, persoalannya sudah lewat tahapan ya, tahapan verifikasi faktual sudah selesai," ujar Dody.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima laporan dari warga. Warga yang merasa dicatut namanya bisa melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," kata dia.

Ia mencontohkan, KPU melakukan verifikasi administrasi secara terbuka. Pihak Bawaslu disebut selalu melakukan tugasnya untuk mengawasi. Begitu pula dengan verifikasi faktual di lapangan.

"Tentu kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, rekomendasi, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu," ujar Dody.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG RAYA -- Arema FC mengincar tiga poin dalam laga melawan Borneo FC dalam laga lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 yang digelar di Stadion Soeprijadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2024).

Pelatih Arema FC Joel Cornelli dalam sesi konferensi pers di Kota Blitar, Jumat (16/8/2024), mengatakan timnya tidak gentar dengan kualitas materi pemain yang dimiliki oleh Borneo FC.

"Borneo itu tim yang punya kualitas bagus tetapi kami siap menghadapi, karena Arema juga tim bagus dan tim besar," kata Joel.

Joel menyatakan laga melawan Borneo FC sudah dipersiapkan selama kurun waktu satu pekan. Para pemain digenjot agar mampu tampil prima pada pertandingan itu. Dia tak ingin para pemain terlena dengan kemenangan atas Borneo FC di Piala Presiden 2024.

"Kemarin sudah saya kasih tahu anak-anak supaya berjuang lagi. Kesiapan sudah bagus untuk pertandingan besok melawan Borneo FC," ujar pelatih asal Brasil ini.

Pemain Arema FC Achmad Maulana mengatakan suasana ruang ganti timnya diselimuti optimisme untuk bisa mendulang kemenangan pertama di kompetisi musim ini.

Terlebih, pertandingan melawan Borneo FC itu juga masih merupakan laga kandang bagi skuad berjuluk Singo Edan.

"Kami sudah mempersiapkan pertandingan besok untuk meraih hasil maksimal dari laga sebelumnya," ujarnya.

Seluruh persiapan, kata dia, sudah matang, termasuk menerima strategi khusus dari tim pelatih guna membongkar pertahanan tim calon lawannya.

"Kami selama satu pekan untuk benar-benar mempersiapkan taktikal untuk pertandingan besok," ucapnya.

Soal kondisi lapangan yang dinilai mempengaruhi performa di laga awal melawan Dewa United, pemain berusia 21 tahun ini menyatakan para pemain sudah beradaptasi dan bukan lagi menjadi kendala.

"Kalau bicara soal lapangan mungkin kemarin pertandingan pertama masih perlu adaptasi, mungkin besok bisa berjalan baik termasuk soal poin, insya Allah," tuturnya.

Arema FC saat ini bertengger di posisi ke-10 dengan torehan satu poin, setelah pada laga sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 melawan Dewa United.

Beda halnya dengan Borneo FC, tim berjuluk Pesut Etam kini berada di urutan keenam papan klasemen Liga 1 musim 2024/2024 dan mengoleksi tiga poin setelah mengalahkan Semen Padang 3-1, pada Senin (12/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG RAYA -- Borneo FC bertekad mengalahkan Arema FC pada laga lanjutan pekan kedua BRI Liga 1 musim 2024/2025 yang akan digelar di Stadion Soeprijadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2024), setelah sebelumnya kalah pada babak final Piala Presiden 2024.

Pelatih Borneo FC Pieter Huistra saat sesi konferensi pers di Kota Blitar, Jumat (16/8/2024), menyatakan anak asuhnya sudah siap memberikan perlawanan kepada skuad Singo Edan.

"Pertandingan kemarin kami kalah, suatu pertandingan ada yang menang dan bisa kalah juga tetapi situasi sekarang berbeda karena kami sudah belajar dan terus mempersiapkan diri," kata Pieter.

Menurutnya kondisi Borneo FC saat ini jauh lebih siap ketimbang berlaga di Piala Presiden 2024. Apalagi di pekan pertama tim berjuluk Pesut Etam mampu meraih tiga poin setelah menghentikan perlawanan Semen Padang dengan skor 3-1.

Kekalahan di final Piala Presiden, lanjutnya, merupakan pelajaran berharga. Oleh karena itu kemenangan menjadi target mutlak yang diupayakan tercapai.

"Kami sudah melakukan persiapan untuk pertandingan besok, kondisi bagus dan semoga hasilnya juga bagus," ujarnya.

Pelatih asal Belanda itu juga menyatakan Arema FC punya materi pemain berkualitas yang sama dengan milik Borneo FC. Ia diperkirakan laga melawan tim berjuluk Singo Edan itu akan menyuguhkan tontonan menarik bagi para suporter.

"Besok jadi pertandingan menarik, kami sudah mempersiapkan diri untuk menjalani pertandingan besok," ucap dia.

Pemain Borneo FC Ronaldo Rodrigues de Souza menyatakan satu-satunya tujuan datang ke Stadion Soeprijadi adalah merengkuh kemenangan kedua beruntun di pekan awal Liga 1.

Pemain belakang berpaspor Brasil ini menambahkan seluruh pemain sudah fokus dan tak sabar melakoni laga menghadapi Arema FC.

"Tim ini adalah tim yang bagus, kami harus berkonsentrasi supaya bisa menang sebagai hasil yang maksimal besok," ucap pemain 26 tahun itu.

Borneo FC kini berada di urutan keenam klasemen Liga 1 musim 2024/2024 dengan mengoleksi tiga poin dari hasil satu kemenangan. Sedangkan Arema FC bertengger posisi ke-10 setelah pada laga perdana ditahan imbang 0-0 oleh Dewa United.