REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun menyampaikan saat ini terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat. Namun, kurang dari separuhnya masih belum melek soal literasi keuangan dan digitalisasi.

Ali mengatakan, era baru digital ekonomi menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima. Digitalisasi suatu keharusan, tapi di sisi lain perlu diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman soal digital agar tidak menjadi korban.

"Sebagian besar pelaku ekonomi rakyat belum melek digital. Pelaku ekonomi rakyat sangat membutuhkan literasi keuangan dan pelatihan digital yang inklusif. Mereka, sebagian besar berada di pedesaan, pedalaman, dan gang-gang kota," ujar Ali saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Menurut Ali, pedagang kaki lima yang melek digital baru sekira 40 persen atau setara dengan 30 juta pelaku ekonomi rakyat. Itu pun, lanjut dia, masih menggabungkan antara pembayaran melalui QRIS dan secara manual.

"Banyak belum melek teknologi karena itu pemerintah punya kewajiban memasifkan sosialisasi melibatkan banyak pihak termasuk organisasi. Supaya terjadi percepatan literasi keuangan dan pemahaman soal digitalisasi," tutur Ali.

Ali menambahkan, pentingnya pemahaman soal literasi keuangan lantaran kedepan untuk kredit perbankan dilihat rekam transaksinya secara digital. Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah menggandeng seluruh pihak untuk menggencarkan pemahaman soal literasi keuangan dan pemahaman digital ke para pelaku UMKM.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). “Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa,” ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

“Kami bekerjasama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa,” ujarnya.

Indra mengatakan alasaen pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Freshmag kembali berpartisipasi dalam Jakarta Fair dengan menghadirkan solusi inovatif untuk menjaga kesehatan lambung di tengah tren makanan viral yang digandrungi oleh generasi Milenial dan Gen Z. Tahun ini, Freshmag mengajak pengunjung untuk lebih memahami pentingnya perawatan lambung yang baik, terutama di era di mana eksplorasi kuliner sering kali menantang kesehatan pencernaan.

Tren makanan viral yang kini digandrungi oleh generasi Milenial dan Gen Z memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan lambung. Dokter Putri Sakti Dwi Permanasari, MGz, SPGK, AIFOK, Specialis Gizi Klinik, menyatakan konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan, seperti mi setan level 10 dan steamboat pedas, dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Makanan-makanan ini memang menggugah selera tetapi berpotensi meningkatkan risiko gastritis atau peradangan lambung.

Selain makanan pedas, dr Putri Sakti Dwi Permanasari menyoroti kebiasaan makan cepat yang sering dilakukan generasi muda karena kesibukan. Makan terlalu cepat dapat memicu peningkatan produksi asam lambung, yang bisa berujung pada gangguan pencernaan. Stres juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan lambung. Stres yang berlebihan bisa meningkatkan produksi asam lambung, menyebabkan kondisi seperti GERD atau maag.

Untuk mencegah komplikasi serius akibat gangguan lambung, dr Putri Sakti Dwi Permanasari merekomendasikan segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala seperti perut kembung, mual, muntah, atau heartburn.

Dokter Putri Sakti Dwi Permanasari juga menyarankan mengonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti sayuran hijau, pisang, dan yogurt, serta menghindari makanan pedas, asam, berlemak, dan gorengan. Bahan herbal seperti madu dan kunyit dapat membantu meredakan gangguan lambung berkat sifat anti-inflamasinya.

Selain memberikan tips praktis untuk mengatasi gangguan lambung seperti menghindari makanan pedas dan asam serta mengatur pola makan dengan porsi kecil namun sering, dr. Putri Sakti Dwi Permanasari juga menekankan pentingnya mengurangi stres melalui teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Dengan pendekatan ini, tidak hanya kesehatan lambung yang terjaga dengan baik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

Freshmag, sebagai solusi inovatif untuk Generasi Milenial dan Z, dirancang khusus untuk mengatasi tantangan makanan viral yang tidak ramah bagi kesehatan lambung. Dengan formula alami yang efektif, Freshmag tidak hanya mendukung kesehatan lambung tetapi juga memungkinkan mereka menikmati variasi kuliner tren tanpa khawatir dampak negatifnya.

Survei terbaru oleh Freshmag menunjukkan sekitar 60 persen Generasi Milenial dan Z mengalami gejala gangguan lambung, seringkali akibat pola makan tidak sehat. Freshmag berkomitmen memberikan solusi efektif dengan formulasi bahan alami seperti madu dan kunyit, minim efek samping, serta telah mendapatkan sertifikasi BPOM dan Halal Indonesia untuk keamanan konsumsi sehari-hari, menjadikannya pilihan bijak untuk gaya hidup aktif dan berkesan.

Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Herbathos Untuk Indonesia, mengatakan bangga dapat kembali hadir di Jakarta Fair dengan Freshmag, menyediakan solusi terdepan untuk menjaga kesehatan lambung Generasi Milenial dan Z yang gemar mengeksplorasi kuliner viral. "Freshmag tidak hanya mendukung gaya hidup aktif mereka tetapi juga memberikan perlindungan optimal terhadap tantangan baru dalam dunia kuliner yang sedang populer," katanya.

Freshmag mengundang pengunjung Jakarta Fair pada 13 Juli 2024 untuk mengunjungi booth mereka, di mana dr Putri Sakti Dwi Permanasari akan memandu talkshow interaktif tentang kesehatan lambung. Talkshow ini akan memberikan tips praktis untuk menjaga kesehatan pencernaan sehari-hari dan menghadapi tantangan makanan viral dengan bijak. Selain itu, talkshow tersebut juga dapat disaksikan secara daring melalui Instagram resmi @freshmag.id pada jam 16.00-17.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Penguatan itu perlu dilakukan secara terencana guna mengoptimalkan pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, langkah-langkah pengendalian yang diambil jangan hanya bersifat sementara, tetapi mesti bersifat permanen dan memiliki dampak jangka panjang. Langkah ini perlu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Tolong bisa diupayakan secara terencana dan berupaya terus sehingga bisa upaya-upaya tersebut bersifat permanen," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen (yoy). Meskipun turun dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya, masih terdapat beberapa daerah yang tingkat inflasinya berada di atas angka inflasi nasional.

Tomsi mendorong daerah-daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional agar segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing.

“Kami ingatkan kembali bagi teman-teman kepala daerah yang masih di atas 2,51 persen agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik,” ujar Tomsi.

Tomsi juga mewanti-wanti para kepala daerah agar mengendalikan sejumlah harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi seperti bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek. Selain itu, ia pun meminta mereka untuk melakukan perhitungan dan antisipasi secara cermat, terutama dalam pengendalian harga beras. Sebab, harga beras dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan di akhir tahun.

"Kita berharap kalau ini tetap bisa kita kendalikan, tentunya pada bulan Agustus itu inflasi kita bisa lebih turun lagi," ujar Tomsi

Dalam kesempatan itu, Tomsi mengimbau pemda untuk membenahi persoalan pupuk, terutama menyangkut pendistribusian di lapangan. Ia meminta Pemda untuk segera melakukan langkah konkret seperti menyalurkan pupuk secara tepat waktu, memantau distribusi, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.

"Kami berharap keseriusannya, karena sekali lagi, ini menyangkut petani,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dalam industri dana pensiun di Indonesia ke depan. OJK berharap dengan adanya peta jalan (road map) perkembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028, diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Berdasarkan penilaian dari Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute, sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C.

Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam industri dana pensiun, baik dari segi demand maupun supply.

“Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah,” kata Ogi dalam Peluncuran Peta Jalan (Road map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Tingkat dana pensiun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 baru sebesar 30,46 persen dengan tingkat inklusi yang sangat rendah yaitu 5,42 persen (Nasional 85,10 persen, Bank 74,03 persen, Asuransi 16,63 persen).

Lalu, akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatible dengan karakteristik pekerja pada sektor informal yang mendominasi populasi tenaga kerja kurang lebih 60 persen. “Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal,” tuturnya.

Sementara itu dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggara program pensiun itu sendiri. “Antara lain dari sisi inftrastukur dan kapabilitas dalam pengelolaan investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti,” ujar dia.

Ogi melanjutkan, dia berharap dengan adanya road map pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 diharapkan bisa meningkatkan industri dana pensiun di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, jumlah aset dana pensiun yang dihimpun per Mei 2024 mengalami pertumbuhan secara year on year (yoy). Jumlahnya mencapai hingga lebih dari Rp 1.400 triliun.

“Secara agregat, total aset dana pensiun per Mei 2024 sudah mencapai Rp 1.439,71 triliun atau tumbuh 8,36 persen yoy. Atau jika melihat Compounded Annual Growth Rate (CAGR) pada periode 2020-2023 mencapai 9,95 persen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam acara Peluncuran Peta Jalan (Road Map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Ogi mengatakan, dalam pencapaian tersebut, tercatat jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222, dengan tiga penyelenggara program pensiun wajib dan tiga penyelenggara program pensiun sukarela. “Jumlah itu meng-cover sebanyak 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut,” ujar dia.

Adapun, secara replacement ratio dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan, estimasinya baru mencapai sekitar 15-20 persen dari take home pay (THP). Angka itu terbilang rendah dibandingkan dengan basic income-nya sekitar 60-65 persen.

Diketahui, OJK meluncurkan peta jalan (road map) pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 pada Senin (8/7/2024). Road map tersebut diluncurkan sebagai landasan dalam pengembangan industri dana pensiun di Indonesia yang dinilai potensial ke depan, seiring dengan klaim positifnya kondisi perekonomian Indonesia. Di samping terjadinya stagnasi perekonomian global dan ketidakpastian geopolitik global serta perang dagang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti banyaknya rumah Perumnas yang belum terjual hingga saat ini. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan sejumlah direktur Utama BUMN, termasuk Perum Perumnas.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan hal ini juga menjadi perhatian bagi Perumnas. Budi menyebut sekitar 41 ribu unit rumah yang belum dihuni itu sudah ada sejak sebelum 2020.

"Kami sendiri terus terang tidak tahu dulu membangunnya bagaimana, antara kebutuhan dan pembangunan yang mungkin tidak sesuai," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi menyebut terdapat pembangunan perumahan dengan lokasi yang jauh dari areal permukiman warga. Persoalan lain, lanjut Budi, pembangunan perumahan terdahulu pun acapkali tidak disertai dengan dukungan akses yang memadai hingga fasilitas umum (fasum) sebagai penunjang.

"Biasanya disediakan tanahnya oleh pemda, dibangun tapi tidak terserap karena fasum tidak disediakan oleh pemerintah setempat, menuju ke arah situ tidak ada jalannya sehingga ada yang tidak ada penghuninya pun dibangun di sana, seperti contoh di Samosir sampai hari ini sudah 350 unit rumah terbangun, satu pun tidak terjual, di Kalimantan Selatan juga seperti itu," ucap Budi.

Tak hanya hunian tapak, Budi menyampaikan kondisi serupa terjadi pada rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah seperti Martubung, Medan hingga Parung Panjang, Bogor. "Termasuk rusun-rusun Rusun Rusun yang dibangun dan sampai hari ini tidak terhuni pun ada di Martubung, di Parung Panjang juga," sambung Budi.

Budi mengaku melakukan perubahan dalam model pembangunan hunian Perumnas agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah dijangkau masyarakat. Perumnas, lanjut Budi, menggandeng pengembang melalui skema kerja sama operasi (KSO) dalam memasarkan puluhan ribu unit rumah tersebut.

"Ini bisa dilakukan (dijual) yang saat ini yang kami lakukan misalnya pengembang setempat berminat, kita lakukan KSO," ucap Budi.

Ke depan, Budi mengatakan Perumnas akan membangun perumahan berdasarkan pemesanan. Budi menyampaikan hal ini sejalan dengan pengembangan ekosistem perumahan nasional. "Kami membentuk ekosistem dengan Tapera, Tapera minta dibangun ini dia akan beli karena kalau ini datanya yang jelas," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana tersebut bertujuan memperkuat permodalan dalam pemenuhan modal kerja untuk penugasan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perumnas mengajukan PMN tunai 2025 sebesar Rp 1 triliun dengan klasifikasi PMN dalam menjalankan penugasan," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi memerinci penggunaan PMN akan digunakan untuk pembangunan di lahan pada area backlog, perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, dan penyelesaian persediaan yang dimiliki oleh Perumnas.

"Alokasi unit yang akan dibangun (dari PMN Rp 1 triliun) itu 3.180 unit dengan rincian 2.600 rumah tapak dan 580 rumah susun," ucap Budi.

Budi menyampaikan 3.180 unit tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek sebanyak 702 unit, Sumatera dengan 424 unit, Jawa Tengah dengan 814 unit, Jawa Timur sebanyak 51 unit, dan pembangunan rumah susun milenial Kemayoran sebanyak 580 unit.

Budi berharap langkah Perumnas dapat membantu mengurangi tingkat backlog yang berdasarkan data Susenas 2023 masih terjadi backlog sebesar 9,9 juta unit. "Kalau kita lihat, pertumbuhan rumah tangga baru mencapai 800 ribu per tahun. Hal ini tentu menambah jumlah backlog di Indonesia," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan peta jalan atau road map pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 sebagai jurus untuk mengatasi persoalan sandwich generation yang menanggung beban finansial. Diharapkan peta jalan itu menjadi landasan dalam peningkatan industri dana pensiun yang menyasar usia produktif.

“Kami meyakini dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam acara Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Ogi menjelaskan, peta jalan tersebut juga merupakan upaya untuk memitigasi risiko jika nanti bonus demografi berakhir. Menurutnya penguatan dan pengembangan industri dana pensiun menjadi hal yang tepat untuk memitigasi potensi risiko tersebut.

“Satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya potensi risiko kenaikan rasio dependensi saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15-20 tahun mendatang,” ujar Ogi.

Dia menegaskan industri dana pensiun memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung tatanan perekonomian nasional. Seperti menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat saat tidak lagi ber usia produktif serta tidak memiliki pendapatan.

Adapun manfaat secara makro, Ogi menuturkan, industri dana pensiun dapat berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang.

Diketahui, ada tiga fase implementasi peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun. Tahap pertama adalah fase penguatan fondasi pada 2024-2025 dengan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik.

Tahap kedua, fase konsolidasi dan menciptakan momentum pada periode 2026-2027 yang berfokus pada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional.

Sedangkan fase terakhir adalah end-state pada 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan yang harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan, tiga proyek Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yakni Bekapai Artificial Lift serta Peciko 8A dan 8B guna mendukung target produksi migas nasional. Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan, peresmian tiga proyek tersebut merupakan sebuah pencapaian.

Hal itu menunjukkan, industri hulu migas nasional di tengah tantangan yang berat pada 2024, masih terus bergerak dan tidak berhenti. Peresmian tiga proyek tersebut juga menjadi bukti nyata upaya industri hulu migas, baik SKK Migas, KKKS, serta usaha penunjang lainnya untuk mengeluarkan semua daya dalam menjaga atau bahkan produksi nasional.

"Proyek-proyek ini akan berkontribusi untuk menambah kapasitas produksi gas sebesar 36 MMSCFD, minyak dan kondesat sebesar 16 ribu BOPD (barel minyak per hari). Adapun puncak produksi yang diharapkan dari ketiga proyek tersebut untuk gas sebesar 11,9 MMSCFD serta minyak dan kondensat sebesar 2025 BOPD," ujar Shinta di kompleks PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (8/7/2024).

PHM didukung SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebagai induk perusahaan, meresmikan proyek Bekapai Artificial Lift (Bekapai AL) dan proyek Peciko 8A & 8B. Bekapai Artificial Lift (Bekapai AL) adalah proyek pemasangan gas lift compressor di anjungan eksisting Bekapai BA dengan gas lift yang diinjeksikan ke sumur di anjungan eksisting Bekapai BG dan BL.

Penginjeksian gas lift ke sumur-sumur di anjungan eksisting Bekapai, sekaligus menandai tahap first gas in atau onstream pada 24 Mei 2024. Setelah melalui uji coba operasi selama 72 jam nonsetop, proyek Bekapai AL dinyatakan selesai dan siap beroperasi penuh pada 2 Juni 2024. Saat ini, gain produksi yang telah dihasilkan dari pemasangan gas artificial lift sekitar 2.500 BOPD.

Sementara itu, proyek Peciko 8A-SWPG Debottlenecking melalui pemasangan booster compressor package, liquid transfer pump, dan diesel engine eenerator adalah pilot project yang merupakan upaya PHM untuk memproduksi minyak dan gas pada mode LLP (low-low pressure) di anjungan eksisting SWPG. Saat ini, gain produksi yang didapat adalah 6 MMSCFD dan diharapkan akan meningkat hingga 8 MMSCFD.

Dengan selesainya tiga proyek tersebut, hingga Juli 2024, terdapat total delapan proyek yang telah onstream dari target 15 proyek yang akan onstream pada tahun ini. SKK Migas menyambut baik upaya KKKS untuk melakukan terobosan dan peningkatan efisiensi dalam pengembangan lapangan.

General Manager PHM Setyo Sapto Edi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan operasi hulu migas yang selamat, efektif, unggul, dan ramah lingkungan. Sehingga wilayah kerja Mahakam dapat memproduksi migas secara berkelanjutan serta berkontribusi secara signifikan terhadap penambahan cadangan dan pencapaian target produksi migas nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI menjalin kerja sama penyaluran kredit atau pemibiayaan sektor konsumer bagi anggota Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans). Bank milik Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan multiguna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan khususnya bagi segmen konsumer. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam keterangan tertulis di Jakarta (2/7) mengatakan sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi karyawan Transjakarta.

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit atau pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta,” ujar Amirul.

Kolaborasi bisnis ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, dan Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (Kopkartrans), Arkadeus Hamudin. "Kami berharap sinergi ini semakin meningkatkan peran Kopkartrans di antaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta,” kata Arkadeus.

Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari, menyampaikan kolaborasi antar-BUMD ini merupakan peluang dan sinergi yang baik ke depan. Dengan kolaborasi ini, karyawan Transjakarta dapat mengakses kredit atau pembiayaan multiguna dan KPR Bank DKI.

Kredit Multi Guna (KMG) dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan. Selain itu, dalam penyediaan produk KPR, Bank DKI bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Jakarta, Bank DKI turut menggandeng Tokopedia, salah satu platform e-commerce di Indonesia sebagai mitra penjualan resmi Jakarta Tourist Pass.

“Melalui sinergi ini, Jakarta Tourist Pass dapat dengan mudah diakses dan dibeli oleh masyarakat melalui platform Tokopedia, yang memberikan kemudahan perjalanan wisata di Jakarta,” demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada (06/07).

Agus menjelaskan bahwa kerja sama dengan Tokopedia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem digital di Jakarta. “Selain memudahkan wisatawan dalam menggunakan transportasi umum dan layanan wisata lainnya, Jakarta Tourist Pass juga merupakan upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang modern dan terintegrasi," ujar Agus.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan bahwa Jakarta Tourist Pass, yang merupakan produk kolaborasi antara Bank DKI dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, dirancang untuk memudahkan wisatawan dalam mengakses dan menggunakan berbagai layanan transportasi umum di Jakarta secara cash less. “Dengan adanya Jakarta Tourist Pass, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan,” jelasnya.

Bertepatan dengan sinergi tersebut, Bank DKI dan Tokopedia menerbitkan kartu Jakarta Tourist Pass dengan desain khusus dalam jumlah terbatas, serta promo menarik, yang dapat dipesan melalui platform Tokopedia selama periode promo.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi berharap Jakarta Tourist Pass dapat memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata sehingga membantu pertumbuhan perekonomian di Jakarta. “Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan kompetitif di kancah internasional,” tambah Arie.

Senior Vice President of Digital Goods Tokopedia, Rudy Dalimunthe, mengatakan perusahaan sangat mengapresiasi Bank DKI yang sudah memberikan kesempatan untuk bersama-sama mengakselerasi digitalisasi pembayaran dan menciptakan cashless society yang semakin luas.

"Lewat kolaborasi ini, kami berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan kemudahan bertransaksi digital, khususnya dalam bertransportasi dan berwisata di Jakarta. Kerja sama Tokopedia dan Bank DKI sejalan dengan komitmen kami untuk terus membuat produk yang inklusif, yang bisa mempermudah masyarakat luas memenuhi kebutuhan di era digital," imbuh Rudy.

Sebagai kota dengan pusat ekonomi dan budaya, Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan visinya sebagai kota global. Salah satu strategi utama adalah melalui penguatan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), yang menjadi fokus penting dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan domestik dan internasional.

Melalui pengembangan sektor MICE, Jakarta berupaya menarik lebih banyak kunjungan bisnis dan acara internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat posisi Jakarta di kancah global.