Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema pemindahan PNS dari Jakarta ke IKN. Pemindahan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan hunian di kawasan tersebut.

Disebutkan 47 tower hunian untuk para abdi negara di IKN akan selesai dibangun seluruhnya pada November 2024 mendatang. 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas bahwa terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga bulan November 2024 dengan rincian 29 tower akan diisi ASN dan sisanya diisi TNI/Polri," jelas Anas dalam salah satu unggahan Instagram @kemenpanrb, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu untuk jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan hunian di kawasan itu. Namun ia tidak secara rinci menjelaskan lebih jauh terkait jumlah para PNS yang akan dipindahkan ini.

"Disampaikan juga terkait progres jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN, tentunya berdasarkan ketersediaan hunian," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan progres pembangunan sejumlah gedung di IKN sudah mencapai 82%. Gedung bangunan yang dimaksud mencakup istana, kantor presiden, kantor menteri koordinator, rumah tapak menteri, hingga tower Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower insyaallah akan kita selesaikan pada Juli," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (29/6/2024).

"Nanti 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82 persen," tambah Basuki.

Sementara itu, proses pemindahan ASN akan dilakukan setelah Agustus 2024 secara bertahap. Pemindahan ASN menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, termasuk hunian untuk para ASN ini yang rencananya akan selesai semua pada November 2024 nanti.

"Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia. Pasti (pemindahan) bertahap karena sangat sesuai dengan kesiapan infrastruktur," tuturnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan 47 tower hunian untuk para abdi negara yang pindah ke IKN akan siap pada November 2024. 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas bahwa terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga bulan November 2024 dengan rincian 29 tower akan diisi ASN dan sisanya diisi TNI/Polri," jelas Anas dalam salah satu unggahan Instagram @kemenpanrb, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu untuk jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan hunian di kawasan itu. Namun ia tidak secara rinci menjelaskan lebih jauh terkait jumlah para PNS yang akan dipindahkan ini.

"Disampaikan juga terkait progres jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN, tentunya berdasarkan ketersediaan hunian," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan progres pembangunan sejumlah gedung di IKN sudah mencapai 82%. Gedung bangunan yang dimaksud mencakup istana, kantor presiden, kantor menteri koordinator, rumah tapak menteri, hingga tower Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower insyaallah akan kita selesaikan pada Juli," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (29/6/2024).

"Nanti 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82 persen," tambah Basuki.

Sementara itu, proses pemindahan ASN akan dilakukan setelah Agustus 2024 secara bertahap. Pemindahan ASN menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, termasuk hunian untuk para ASN ini yang rencananya akan selesai semua pada November 2024 nanti.

"Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia. Pasti (pemindahan) bertahap karena sangat sesuai dengan kesiapan infrastruktur," tuturnya.

Dinding penahan tanah Segmental Retaining Wall (SRW) pada akses keluar (off ramp) Veteran Ruas Tol JORR W2S mengalami longsor sekitar pukul 13.20 WIB siang tadi. Akibatnya puing longsor sempat menutup sebagian akses jalan di kawasan itu.

Menangani peristiwa ini, PT Jasa Marga (Persero) melalui anak usahanya Jasamarga Toll Road Maintenance (JMTM) dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) segera turun tangan.

"Tim JMTO segera melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan penutupan sementara lajur satu dan bahu luar untuk mengurangi beban pada lereng yang mengalami longsor," jelas Jasa Marga dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

"Sementara tim JMTM melakukan pembersihan puing longsoran di Jalan Mulia Bakti agar dapat kembali berfungsi optimal," papar mereka lagi.

Longsornya SRW ini diduga terjadi akibat curah hujan tinggi dan menyebabkan rembesan air dari saluran samping jalan ke dalam tanah sehingga mendorong tanah dan menyebabkan longsor.

Sebagai upaya penanganan sementara, dilakukan pemasangan cerucuk untuk memperkuat dinding penahan dan mencegah tanah kembali longsor sampai dengan dilakukannya perbaikan permanen.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut. Pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi arah perjalanan dan tidak melalui lokasi kejadian untuk menghindari kepadatan," ucap perusahaan.

Bagi masyarakat yang ingin mencari informasi lalu lintas di seputar jalan tol Jasa Marga Group di wilayah Jabodetabek dan Bandung dapat diakses melalui Call Center 24 jam di nomor 14080, aplikasi TRAVOY dan media sosial resmi Jasa Marga Metropolitan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan progres 6 proyek jelang upacara HUT Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, yang ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat (5/7/2024), merinci 6 proyek tersebut sebagai berikut:

1. Kantor Presiden

Proyek pertama yang dijelaskan Danis adalah Kantor Presiden. Ia menyebut pembangunan sudah menyentuh angka 92%. salah satu bukti kemajuan proyek tersebut adalah pemasangan bilah-bilah sayap garuda yang terletak di atas Kantor Presiden. Proyek itu bisa rampung minggu depan alias pada pekan kedua Juli 2024.

"Kemarin yang sayap garuda yang paling susah di kepalanya, itu sudah selesai 3-4 hari yang lalu. Sekarang tinggal menyelesaikan yang sayap di ujungnya. Yang kiri dan kanan. Itu mudah-mudahan bisa selesai minggu depan," kata Danis.

Meskipun demikian, Danis mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan faktor cuaca. Sebab, hujan lebat sedang melanda kawasan IKN akhir-akhir ini.

Oleh sebab itu, pihaknya mengatakan cuaca juga menjadi faktor penentu penting agar pemasangan bilah sayap garuda bisa rampung minggu depan.

"Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian, ada hujan dan petir, jadi mudah-mudahan bisa selesai minggu depan, tergantung cuaca," terangnya.

2. Air Bersih

Proyek kedua yang sedang berjalan adalah pasokan air bersih. Danis menjelaskan bahwa commissioning alias proses pengujian air bersih bakal dilakukan pada pekan pertama Juli tepatnya pada Rabu (10/7).

Walhasil, ia memastikan bahwa pasokan air bersih sudah bisa masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024.

"Komisioning tanggal 10 (Juli) ya, kalau bisa lebih cepat, kita lagi cek. Begini, itu kan alatnya duduk semua itu di akhir Juni, kemudian perintilannya (bagian-bagian perpipaan lainnya) itu. Pokoknya target kita sekitar sebelum 10 Juli lah sudah komisioning. Tapi kalau airnya (didistribusikan) sekitar 15 Juli, pertengahan Juli," tuturnya.

3. 14 Rumah Menteri

Proyek berikutnya yang dijelaskan Danis adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM). Ia memastikan 14 dari total 36 RTJM bakal rampung pada akhir Juli. Penyelesaian disebut fully furnished alias berfasilitas fasilitas lengkap sampai perabotan.

"Rumah tapak kalau struktur, kalau yang disebut siap itu untuk Juli rumah tapak itu 14 furnished. Furnished sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring, itu sampai akhir Juli siap," jelasnya.

Danis kemudian menjelaskan karena sudah fully furnished, ini berarti 14 rumah tersebut sudah bisa ditempati oleh para pembantu Presiden Joko Widodo. Dengan rampungnya 14 RTJM itu, Danis menjelaskan bahwa sebanyak total 20 rumah ditarget rampung pada September dan Oktober mendatang.

"Kemudian tambah lagi di 20 (rumah) di September dan Oktober," jelasnya.

4. Lapangan Upacara IKN

Proyek lainnya adalah lapangan upacara 17 Agustus nanti. Danis mengatakan proyek itu sudah selesai alias rampung 100%.

"Sudah, kemarin saya di sana hari Rabu atau Kamis," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR

Danis kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan kalkulasi pihaknya, lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Ini lebih banyak dari sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 m2 itu bisa menampung 4.000 orang.

"Bisa, bahkan bisa 8 ribu, tapi kalau jumlahnya berapa yg akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara. Tapi kalau secara total kita bisa 8 ribu," jelasnya.

Meskipun demikian, Danis mengaku tidak bisa menjelaskan perihal jumlah undangan untuk upacara 17 Agustus, ia mengatakan PUPR bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja.

"Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja," tuturnya.

5. Landasan Pacu Bandara VVIP

Untuk proyek Bandara VVIP IKN, Danis awalnya menjelaskan pihaknya punya dua target untuk bandara VVIP di IKN.

Target pertama adalah penyelesaian landasan pacu sepenuhnya sampai akhir 2024, progres disebut sudah mencapai 40%. Sementara untuk target kedua, yakni fungsional 2.200 meter dalam rangka menyambut HUT RI di IKN, disebut Danis sudah rampung lebih dari 60%.

"Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yg 2.200 meter," ucap Danis.

6. Tiga Ruas Tol Fungsional

Proyek terakhir adalah sejumlah ruas jalan tol. Danis mengatakan rata-rata pembangunan tiga ruas tol sudah rampung 90%. Ketiganya adalah Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung, dan Seksi 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

"Progresnya bagus, sudah diaspal, target kita pokoknya akan satu jalur, satu arah, tiga lajur," ungkap Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Namun khusus untuk tol Seksi 3A, Danis mengatakan bahwa tol yang akan digunakan adalah yang tersambung dengan Seksi 3B. Dia menjelaskan ketiga proyek itu siap digunakan sebagian alias fungsional untuk upacara 17 Agustus.

"3A arah Sungai Wain, itu kita pakai di ujungnya yang masuk ke 3B, sebagian, itu fungsional sampai upacara 17 Agustus. Insyallah bisa (fungsional 17 Agustus)," jelasnya.

Selain tol, Danis mengatakan bahwa proyek lain yang juga sedang dikebut pembangunannya adalah Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Adapun proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Tiga ruas Tol di Ibu Kota Nusatara (IKN) siap dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan saat upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.

Tiga tol tersebut adalah Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung, dan Seksi 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa progres pembangunan tiga ruas itu kini sudah mencapai angka 90%.

"Progresnya bagus, sudah diaspal, target kita pokoknya akan satu jalur, satu arah, tiga lajur," ungkap Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Khusus untuk tol Seksi 3A yang akan digunakan adalah yang tersambung dengan Seksi 3B. Dia menjelaskan ketiga proyek itu siap digunakan sebagian alias fungsional untuk upacara 17 Agustus.

"3A arah Sungai Wain, itu kita pakai di ujungnya yang masuk ke 3B, sebagian, itu fungsional sampai upacara 17 Agustus. Insyallah bisa (fungsional 17 Agustus)," jelasnya.

Selain tol proyek lain yang juga sedang dikebut pembangunannya adalah Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Berdasarkan catatan detikcom, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra merinci progres pembangunan berbagai tol itu adalah, pertama Seksi Karangjoang-KKT Kariangau (Tol 3A) sepanjang 13,4 KM mencapai progress 80,2%, kedua Seksi KKT Kariangau-Simpang Tempadung (Tol 3B) sepanjang 7,3 KM dengan progres 88,8%. Kemudian ketiga, Seksi Simpang Tempadung- Jembatan Pulau Balang (Tol 5A) sepanjang 6.7 KM telah mencapai progres 86,8%.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan pembangunan runway alias landasan pacu Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berprogres. Untuk mengatasi hujan yang berpotensi menghambat pembangunan, dilakukan modifikasi cuaca.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, awalnya menjelaskan pihaknya punya dua target untuk bandara VVIP di IKN. Pertama, penyelesaian landasan pacu sepenuhnya sampai akhir 2024 yang sudah mencapai 40%. Sementara target kedua, yakni fungsional 2.200 meter dalam rangka menyambut HUT RI di IKN yang sudah rampung lebih dari 60%.

"Target yang sampai akhir tahun baru sekitar 40%, tapi sampai Agustus sudah lebih dari 60% yang 2.200 meter," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis memastikan bahwa Kementerian PUPR terus menggenjot progres pembangunan runway Bandara VVIP di IKN. Namun, ia mengungkap persoalan cuaca sempat menghambat karena wilayah IKN sedang dilanda hujan deras akhir-akhir ini.

Untuk menyiasati hal tersebut, dilakukan modifikasi cuaca agar pengaspalan dan pemadatan landasan pacu bisa terus berjalan.

"Kita mengadakan modifikasi cuaca dari kemarin, kan waktu bandara itu sebelum pengaspalan atau saat proses pengaspalan tidak boleh terganggu hujan. (Makanya) kita terus berusaha memodifikasi cuaca agar tidak terganggu," jelasnya.

Di sisi lain, Danis mengaku setiap hari mendapatkan laporan dari timnya di lapangan soal kondisi cuaca di IKN agar progres pembangunan Bandara VVIP di IKN tidak terhambat.

Meskipun demikian, ketika dikonfirmasi soal lokasi dan landasan pacu buat teknologi taksi terbang, Danis mengaku belum bisa menjawab hal tersebut. Menurutnya, belum ada rencana untuk membangun landasan pacu untuk taksi terbang di IKN.

"Tidak tahu, belum ada rencana kalau yang (landasan pacu buat) taksi terbang," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian PUPR bertugas untuk membangun landasan pacu Bandara VVIP di IKN, sementara Kementerian Perhubungan, bertugas untuk membangun gedung dan terminalnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Capt. Sigit Hani Hadiyanto, mengatakan bahwa progres terminal bandara tersebut kini berkisar di angka 40-50%.

"Saya musti cek lagi, tapi kalau tidak salah saat ini bergerak di 40-50%," kata Sigit di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai alias rampung 100%. Informasi ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, yang baru saja berkunjung ke lokasi tersebut pekan ini.

"Udah, kemarin saya di sana hari Rabu atau Kamis," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis menjelaskan bahwa berdasarkan kalkulasi pihaknya, lapangan tersebut memiliki kapasitas total 8.000 orang. Ini lebih banyak dari sejumlah pemberitaan sebelumnya yang menyebut lapangan seluas 14.250 m2 itu bisa menampung 4.000 orang.

"Bisa, bahkan bisa 8.000, tapi kalau jumlahnya berapa yang akan diundang. Jadi ada dua, ada undangan, ada petugas upacara, tapi kalau secara total kita bisa 8.000," jelasnya.

Meskipun demikian, Danis mengaku tidak bisa menjelaskan perihal jumlah undangan untuk upacara 17 Agustus, ia mengatakan PUPR bertugas menyediakan infrastruktur dasar saja.

"Jadi kalau tugas PUPR adalah menyediakan sarana dan prasarana, kalau masalah pengaturan undangan itu di Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Itu aja," tuturnya.

Untuk berbagai proyek lain, disebut Danis sedang dikebut untuk selesai pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Sementara proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Berdasarkan catatan detikcom, lapangan tersebut terletak persis di depan Istana Presiden di IKN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan rumput lapangan tersebut terhitung spesial. Pihaknya menggunakan rumput berjenis Zoysia Matrella (ZM) atau rumput manila.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih melakukan sosialisasi bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Warga terdampak adalah mereka yang bermukim di atas lahan 2.086 hektare (ha).

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan sosialisasi program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus sudah terlaksana dua kali dan masih berlangsung sejak Kamis, 27 Juni 2024. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Karena sosialisasi masih berlangsung, Danis enggan menjawab hasil negosiasi tersebut. Sebab, belum ada hasil kesepakatan tertulis yang diperoleh berbagai pihak yang terlibat.

"Nah, saya nggak berani mengatakan hasilnya sejauh mana karena belum ada yang tertulis. Semisal rumah maunya susun atau tapak, luasnya berapa, lokasinya di mana, sebagai apa," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Danis menjamin bahwa pihaknya melibatkan tokoh serta masyarakat adat dalam agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi bahkan dilakukan langsung di lokasi 2.086 hektare yang bermasalah. Di antaranya, tol 6A dan 6B, serta kawasan pengendali banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"(Masyarakat dan tokoh adat) Hadir, dua kali dari sosialisasi awal sama sosialisasi yang keduanya hari Sabtu atau Minggu. Itu, kan, ada masanya kurang lebih beberapa belas hari gitu, ada jadwalnya sampai sepakatnya seperti apa," tuturnya.

Berdasarkan catatan detikcom, pemerintah terus menyelesaikan persoalan 2.086 ha lahan di IKN. Skema PDSK Plus menjadi solusi untuk hal tersebut. Lewat PDSK Plus, warga terdampak bisa mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh serta relokasi, ada 91 hunian untuk 91 kartu keluarga yang bakal dibangun PUPR.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, sempat menjelaskan bahwa seluruh anggaran ganti rugi berasal dari Kementerian PUPR, baik untuk tanam tumbuh maupun relokasi rumah. Meskipun demikian, saat dikonfirmasi, Basuki mengaku tidak hafal rincian anggaran ganti rugi tersebut.

"(Anggarannya) PU, PU. Aduh kalau anggaran (saya tidak hapal), tapi ada mas, karena itu kebun dengan faktor satu-satu atau dua kali gitu. Itu kebunnya mereka diganti dan dibikinkan rumah," jelasnya, Jumat (21/6/2024).

Dia kemudian menjelaskan beberapa lokasi dari 2.086 ha lahan yang belum clear terletak di Tol Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Tol Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI yang terletak di dekat pintu masuk Bandara VVIP IKN.

Sementara lokasi lainnya, adalah lahan akses jalan menuju Masjid Negara IKN, serta lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi. Dengan sosialisasi PDSK plus yang terlaksana pada akhir bulan ini, Basuki berharap persoalan 2.086 ha lahan bisa selesai pada Juli 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa 14 dari total 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) bakal rampung pada akhir Juli 2024. Penyelesaian disebut fully furnished alias berfasilitas fasilitas lengkap sampai perabotan.

"Rumah tapak kalau struktur, kalau yang disebut siap itu untuk Juli rumah tapak itu 14 furnished. Furnished sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring, itu sampai akhir Juli siap," kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis menjelaskan, karena sudah fully furnished, 14 RTJM tersebut sudah bisa ditempati oleh para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan rampungnya 14 RTJM itu, Danis menjelaskan bahwa total 20 RTJM ditarget rampung pada September dan Oktober mendatang.

"Kemudian tambah lagi di 20 (rumah) di September dan Oktober," jelasnya.

Di sisi lain, Danis mengatakan bahwa pihaknya juga menargetkan agar sebanyak 12 tower rusun ASN-Hankam juga bisa fungsional menjelang upacara 17 Agustus. Hal ini karena para petugas upacara diproyeksikan bisa menempati hunian tersebut sebelum bertugas pada upacara HUT ke-79 RI.

Berdasarkan desain awal, satu unit rusun ASN-Hankam bakal memiliki tiga kamar untuk tiga orang. Namun, buat petugas upacara, jumlah orang yang bakal menempati unit tersebut bisa lebih dari tiga orang.

"Petugas upacara semisal kan ada tiga kamar buat desainnya tiga orang, tapi kalau petugas upacara misal 4-5 orang harus disesuaikan," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, terdapat sekitar 34 RTJM di IKN. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 519,06 miliar untuk membangun rumah menteri. Jika dikalkulasi, pembangunan per unit rumah menteri di IKN menelan biaya sekitar Rp 14 miliar lebih.

Pada Selasa (7/5), detikcom sempat berkunjung langsung ke RTJM di IKN. Rumah itu tergolong canggih karena mengusung konsep smart home. Akses pintu rumah menggunakan smart door lock yang bisa dibuka dan dikunci dengan sidik jari. Adapun listriknya menggunakan PLTS yang membuat rumah lebih ramah lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pasokan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal didistribusikan 15 Juli 2024. Ini berbeda dari pernyataan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, yang sempat menyatakan air bersih bisa masuk pada akhir Juni 2024.

Dikonfirmasi soal hal tersebut, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, awalnya menyampaikan bahwa commissioning alias proses pengujian air bersih dilakukan pada pekan pertama Juli tepatnya pada Rabu (10/7).

"Comissioning tanggal 10, kalau bisa lebih cepat. Kita lagi cek beberapa hal besok," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Perihal pernyataan Basuki soal pasokan air bersih ke IKN pada akhir Juni, Danis menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan pendistribusian air bersih di IKN. Ia memastikan bahwa pasokan air bersih sudah bisa masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024.

"Commissioning tanggal 10 (Juli) ya, kalau bisa lebih cepat, kita lagi cek. Begini, itu kan alatnya duduk semua itu di akhir Juni, kemudian perintilannya (bagian-bagian perpipaan lainnya) itu. Pokoknya target kita sekitar sebelum 10 Juli lah sudah commissioning, tapi kalau airnya (didistribusikan) sekitar 15 Juli, pertengahan Juli," tuturnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Menteri PUPR sekaligus Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur merupakan hal mendasar yang perlu ada. Ia mengaku enggan pindah ke IKN jika akses air bersih di sana belum tersedia.

Basuki menyebut air bersih tidak bisa digantikan oleh apapun, berbeda dengan listrik yang dapat diperoleh dari genset. Oleh karena itu Basuki baru mau pindah saat akses air bersih di IKN tersedia.

"Saya juga mau pindah kalau airnya sudah masuk karena air itu memang esensial. Kalau listrik bisa pake genset, walaupun sekarang sudah ada PLN. Tapi kalau air, mau mandi pakai apa? Masa pakai air botolan, kan enggak," kata Basuki kepada wartawan di Bali International Convention Center (BICC), Selasa (21/5/2024).

Basuki menargetkan air bersih bisa mengalir ke IKN pada akhir Juni 2024. Dengan begitu dirinya bisa pindah pada Juli 2024 sesuai jadwal.

"Jadi kita masukkan, Insyaallah akhir Juni (2024) air sudah bisa masuk sampai ke hotel, perkantoran dan rumah," imbuhnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menentukan tanggal pemberhentian sementara aktivitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang upacara peringatan HUT RI. Pemberhentian proyek IKN mulai berlaku seminggu jelang upacara, tepatnya pada 10 Agustus 2024 dan pembangunan dilanjutkan usai upacara 17 Agustus.

"Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insyaallah tanggal 10 (Agustus) sudah kita hentikan," kata Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/5/2024).

Namun, Danis mengatakan bahwa para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR bakal memberi aktivitas lain kepada para pekerja proyek seperti pelatihan sertifikasi dan olahraga.

Sementara untuk pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor, bakal tetap bekerja seperti biasa. Sebab, waktu penghentian proyek diproyeksi hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus selesai.

"Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar (di proyek) kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diem. Kan cuma beberapa hari ya (penghentian proyek), enam hari," jelasnya.

Di sisi lain, Danis menjelaskan bahwa sejumlah proyek infrastruktur dasar IKN ditarget rampung lebih cepat pada akhir Juli 2024. Beberapa di antaranya seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara.

Proyek yang ditarget fungsional adalah Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), Sekretariat Negara (Setneg), serta sejumlah Kantor Kementerian Koordinator.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu di Takalar, Sulawesi Selatan. Setelah dibangun selama 7 tahun lamanya, akhirnya bendungan yang cukup besar ini diresmikan oleh Jokowi.

Jokowi mengatakan bendungan ini dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Bendungan Pamukkulu dibangun dengan daya tampung 82 juta meter kubik dan luas genangan 460 hektare.

"Kita siapkan bendungan Pamukkulu yang sudah dibangun sejak 2017 berarti sudah hampir 7 tahun, biayanya Rp 1,6 triliun," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu yang disiarkan virtual, Jumat (5/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu yakin meskipun biaya yang digelontorkan besar, Bendungan Pamukkulu ini akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

"Ini bendungan yang besar dan habiskan biaya besar Rp 1,6 triliun. Tetapi kita lihat nanti manfaatnya juga akan besar sekali utamanya untuk masyarakat di Takalar," ungkap Jokowi.

Manfaat yang akan didapatkan mulai dari ketersediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, mereduksi banjir, dan memberikan jaminan irigasi untuk persawahan di Takalar dan sekitarnya.