Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berangkat melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dia menyatakan dirinya bakal melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Mohammed Bin Zayed (MBZ).

Jokowi mengatakan dirinya dengan MBZ akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi yang strategis.

"Tentunya kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya di pemerintah baru nantinya," ungkap Jokowi sebelum melakukan penerbangan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Ketika ditanya apakah dirinya juga akan bicara soal investasi dari Emaar Properties di IKN, Jokowi pun mengamini. Menurutnya, dalam pertemuan itu juga bakal ada penandatanganan beberapa MOU bisnis.

"Termasuk di dalamnya (bicara soal investasi IKN dengan pihak Emaar). Lalu, akan ada penandatanganan MoU B to B yang disaksikan kedua pemerintah," beber Jokowi.

Menurutnya Uni Emirat Arab merupakan mitra utama dan strategis bagi Indonesia. Maka dari itu, pertemuan ini bakal digunakan sebagai ajang mempererat kerja sama ekonomi.

Yayasan BUMN meluncurkan sebuah kompetisi untuk wirausaha. Hadiah yang akan dibagikan juga menarik yakni Rp 3 miliar, monitoring, hingga koneksi ke jaringan BUMN.

Kompetisi bernama Pikiran Terbaik Negeri diinisiasi oleh Yayasan BUMN dan berkolaborasi dengan ekosistem investasi berdampak seperti Expert Panel, Venture Capital (VC) dari dalam maupun luar BUMN, serta didukung oleh media partner dengan cakupan global sebagai mitra yang memperluas jangkauan program dan komunitas penggerak usaha/inovasi sosial seluruh Indonesia.

"Kompetisi Pikiran Terbaik Negeri ini memiliki tujuan utama untuk menemukan solusi inovatif dalam upaya membantu pemerintah memecahkan permasalahan di bidang kesehatan dan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang berlipat ganda bagi pengembangan keterampilan wirausaha sosial serta yang mampu memberikan dampak nyata demi membangun jiwa raga dan alam untuk Indonesia," ujar Chief of Program and Strategy Yayasan BUMN Mayasari Indah Lestari, kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir saat meluncurkan Yayasan BUMN, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan transformasi BUMN dan berfokus pada isu hijau serta kesehatan ibu dan anak.

Kompetisi ini menawarkan total grant Rp 3 miliar kepada 20 wirausaha sosial terpilih. Selain dukungan finansial, peserta juga akan mendapatkan visibilitas, jaringan global, dan koneksi dengan ekosistem BUMN. Program ini juga menyediakan pembelajaran dan monitoring intensif untuk memastikan inisiatif berkembang dengan baik.

Keunggulan program ini tidak hanya terletak pada besarnya dukungan finansial, tetapi juga pada berbagai keuntungan lain yang akan diberikan kepada para peserta. Wirausaha sosial yang terlibat akan mendapatkan visibilitas dan jangkauan usaha yang meluas ke seluruh Indonesia, membuka peluang baru dan memperluas pasar.

Selain itu, program ini juga menawarkan jaringan global yang akan membantu para peserta menampilkan inisiatif sosial mereka ke khalayak yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Para peserta juga akan terhubung dengan jaringan Yayasan BUMN dan ekosistem di dalam BUMN, memberikan kesempatan untuk membangun koneksi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan penting di dunia usaha dan program ini juga dilengkapi dengan pembelajaran dan monitoring hasil pembelajaran yang intensif.

Kemudian peserta akan mendapatkan bimbingan dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan inisiatif mereka berkembang dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Dengan berbagai keunggulan ini, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha sosial yang inovatif dan berdampak, membawa perubahan positif bagi masyarakat luas.

Program 'Pikiran Terbaik Negeri' telah diluncurkan pada 5 Juli 2024 dan ditutup pada 24 Juli 2024. Karena waktu pendaftaran yang cukup singkat, jangan sampai terlambat untuk segera mendaftar ke www.yayasanbumn.org.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Under Secretary for Economic Growth US Department of States Jose Fernandez.

Pertemuan bilateral ini memusatkan perhatian pada upaya kolaborasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di beberapa sektor antara lain ekosistem semikonduktor, Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pertanian, dan potensi kerja sama lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Under Secretary Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian. Airlangga menyampaikan Pemerintah RI terbuka untuk kerja sama Bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu.

Kerja sama tersebut salah satunya juga telah dilakukan melalui research pada bidang bioteknologi antara Universitas di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Universitas di AS.

"Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu serta penggunaan bioetanol untuk bahan bakar ramah lingkungan," ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Dalam agenda yang digelar pada Senin (15/7) di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menyebut pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan sejumlah food estate untuk menjaga keamanan pangan di seluruh Indonesia.

Terkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik, Airlangga menyinggung pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai Pembangkit Tenaga Listrik.

"Mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, diperlukan kapasitas energi listrik yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut," imbuh Airlangga.

Selanjutnya, Under Secretary Fernandez menyebutkan pihaknya akan siap untuk mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta agar dapat membantu pengembangan dan kajian kelayakan untuk pembangunan reaktor tersebut di Indonesia. Terdapat beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat kerja sama di Indonesia.

Indonesia juga telah memiliki beberapa laboratorium nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sebelumnya, Pemerintah RI sendiri telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Tim Nasional OECD.

"Proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul," tegas Airlangga.

Under Secretary Fernandez juga menyatakan dukungan Pemerintah AS dan optimisme bahwa Indonesia dapat meraih keanggotaan penuh OECD dalam waktu tidak terlalu lama.

Terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024. Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.

Dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD diharapkan juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor tersebut. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund.

Selain itu, Pemerintah juga menjalin kerja sama pengembangan SDM semikonduktor dengan Universitas Arizona.

Selain itu, Indonesia juga mengapresiasi kepemimpinan AS dalam kerja sama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Sebagaimana diketahui, Indonesia berkomitmen untuk negosiasi seluruh Pilar dalam IPEF, mendorong fleksibilitas dalam penyelesaian kesepakatan, serta menandatangani kesepakatan Pilar II, III, IV dan Overarching Agreement.

Indonesia sedang dalam proses ratifikasi untuk berbagai kesepakatan tersebut. Terdapat beberapa Cooperative Work Program IPEF yang diinisiasi untuk peluang investasi dan kemitraan jangka panjang guna memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia.

Di akhir pertemuan, Airlangga menekankan Indonesia akan terus melanjutkan berbagai program prioritas Pemerintah saat ini, khususnya terkait upaya aksesi Indonesia dalam OECD dan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). Keduanya juga membahas terkait critical minerals untk pengembangan mineral strategis seperti lithium, nickel, cobalt, serta manganese.

Selain itu, pembahasan juga dilakukan menyangkut akan diadakannya forum mineral dan dapat dikembangkan menjadi supply chain.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Kerja sama Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, serta Tim Asistensi Menko Perekonomian.

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa program prioritas ekonomi biru pada pertemuan internasional Committee on Fisheries (COFI) ke-36 yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 8-12 Juli 2024 lalu.

Delegasi Indonesia yang diketuai Plt Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antara Lembaga Trian Yunanda berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan prakarsa (national statement) pada sesi pleno.

"Pada pertemuan itu kita sampaikan program ekonomi biru melalui penangkapan ikan terukur sebagai upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan hingga bulan cinta laut untuk menanggulangi marine debris," ujar Trian dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Trian juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam menyampaikan data kuesioner FAO's 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Selain itu juga mendorong FAO agar secara aktif mengingatkan negara-negara anggota untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai timeline yang disepakati.

Isu non-tariff measures dan tariff liberalization juga dibahas agar didasarkan pada fair trade dan memperkuat manfaat dan daya saing negara-negara berkembang. Selain itu juga mendorong FAO agar merevisi FAO Eco-labelling Certification untuk Small Scale Fisheries, serta upaya nasional untuk ketertelusuran produk akuatik melalui program STELINA.

"Selain itu kita paparkan pula tentang dukungan peningkatan akses pasar untuk nelayan skala kecil melalui penyusunan ecolabelling guideline oleh FAO, program gemarikan hingga penerapan Bali Strategy pada pelaksanaan Port State Agreement (PSMA)," imbuh Trian.

Pada sesi pleno, Trian juga mengangkat program kampung budidaya berbasis komoditas unggulan yang merupakan upaya nasional dalam mendukung perikanan budidaya berkelanjutan dan ketahanan pangan.

"Di sisi pengawasan, kita juga memperkenalkan The Regional Plan of Action (RPOA) IUUF, program kerja RPOA-IUUF, upaya penanggulangan IUUF, serta pengembangan Ocean Big Data System melalui integrasi teknologi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan," ungkap Trian.

Di sela kegiatan, Delegasi RI yang diwakili Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Putra Irawady, Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan Ridwan Mulyana, dan Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud serta Konsuler KBRI Roma mengikuti pertemuan bilateral dengan Deputy Director General World Trade Organization (WTO).

Pertemuan ini membahas tentang perundingan subsidi perikanan serta menyampaikan beberapa usulan, salah satunya tentang penentuan jumlah subsidi menggunakan 'proportional approach' bukan "aggregate approach" mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai terbesar kedua di dunia.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang hadir pada pertemuan COFI tahun 2023 meyakini implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia.

Biro Statistik Nasional China telah menyampaikan pertumbuhan negara tersebut pada kuartal-II 2024 telah meningkat sebesar 4,7% secara tahun ke tahun (year on year/YoY). Namun, angka itu meleset dari ekspektasi pertumbuhan 5,1%.

Mengutip sari CNBC, Selasa (16/7/2024) pertumbuhan China saat ini lebih rendah dibandingkan pada kuartal I-2024 sebesar 5,3% YoY. Beberapa segmen yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi memang mengalami perlambatan.

Seperti penjualan ritel hanya tumbuh 2%, meleset dibandingkan dengan perkiraan 3,3%. Pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan manufaktur melambat secara year-to-date pada bulan Juni dibandingkan bulan Mei. Adapun investasi real estate juga menurun pada tingkat yang sama sebesar 10,1%.

Beberapa segmen lainnya tumbuh tipis dari perkiraan. Ekonomi China tahun ini pun secara keseluruhan diperkirakan tumbuh tidak sampai 5%.

Ekonom Utama Oxford Economics Louise Loo memprediksi pertumbuhan PDB China pada tahun 2024 sebesar 4,8%. Namun masih lebih tinggi dari perkiraan sebesar 4,4% pada bulan Desember 2023 untuk tahun depan.

Namun ada beberapa segmen penyumbang pertumbuhan ekonomi mencatat angka kenaikan. Pertumbuhan produksi industri tahun-ke-tahun di bulan Juni mengalahkan ekspektasi sebesar 5,3%, dibandingkan dengan perkiraan Reuters sebesar 5%.

Dari sisi manufaktur berteknologi tinggi mengalami peningkatan nilai tambah sebesar 8,8% di bulan Juni. Investasi aset tetap perkotaan untuk enam bulan pertama tahun ini meningkat sebesar 3,9%, memenuhi ekspektasi.

Pada paruh pertama tahun ini, rata-rata pendapatan per kapita penduduk kota adalah 27.561 yuan atau US$ 3.801, sebuah pertumbuhan nominal sebesar 4,6% dari tahun lalu.

Ekspor Tiongkok naik lebih dari perkiraan sebesar 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data bea cukai yang dirilis pada hari Jumat. Sedangkan data impor turun 2,3% YoY di bulan Juni.

Penjualan barang secara online meningkat sebesar 8,8%. Lalu ada penjualan sektor jasa naik 7,5%.

Penjualan peralatan komunikasi, olahraga dan barang hiburan lainnya, serta alkohol dan tembakau meningkat lebih dari 10%. Penjualan biji-bijian, minyak dan makanan melonjak 9,6%.

Penjualan produk kosmetik anjlok 14,6% YoY di bulan Juni sebagai kategori dengan kinerja terburuk. Penjualan katering naik 5,4% di bulan Juni dibandingkan tahun lalu, dengan pertumbuhan 7,9% di paruh pertama tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan inflasi di Indonesia sudah terjaga dengan baik di angka 2,51% pada Juni 2024. Jumlah itu lebih rendah daripada bulan sebelumnya yang mencapai 2,84%.

"Inflasi kita sudah terjaga baik bahkan menurun dibandingkan bulan lalu, year on year kita bulan lalu 2,84% kini 2,51%, month to month sedikit ada deflasi," beber Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).

Angka inflasi itu bila dibandingkan dengan beberapa negara lain juga sangat rendah, artinya harga-harga kebutuhan pokok dan nilai tukar masih terjaga dengan baik di Indonesia.

Dia memaparkan inflasi paling tinggi terjadi di Argentina yang mencapai 272% secara tahunan pada Juni, kemudian ada Suriah yang mencapai 140%, dan posisi berikutnya ada Turki yang inflasinya mencapai 71,6%. Menurutnya, otoritas Turki sampai sempat bertanya bagaimana Indonesia bisa menjaga inflasinya dengan baik.

"Turki itu dia 71,6%, bahkan dia tanya bagaimana cara Indonesia kendalikan inflasi ke kita," kata Tito.

Target Inflasi Jokowi

Menurutnya, angka ini masih dalam kisaran target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito bilang, Jokowi tak mau inflasi terlalu tinggi, tapi tak mau juga terlalu rendah.

Jokowi, kata Tito, menargetkan angka inflasi berada di rentang 1,5-3,5%. Selama masih berada di rentang itu artinya ekonomi Indonesia masih aman.

"Angka arahan pak presiden dijaga di range 1,5-3,5%, dan kita tak mau di bawah 1,5%," ujar Tito.

Menurutnya target ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen. Bila harga di pasar terlalu murah produsen, petani, hingga nelayan akan teriak merugi, bila harga di pasar terlalu tinggi masyarakat sebagai konsumen yang akan protes.

"Kalau di bawah 1,5% begitu maka konsumen senang, harganya turun, tapi produsen, petani, nelayan, pabrik, kasihan mereka harga turun," ujar Tito.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada setiap kepala daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota agar mempertahankan lahan sawah produktif di daerahnya.

Tito mengatakan mungkin bakal banyak godaan berupa lobi-lobi dari pengusaha untuk mengalihkan lahan-lahan sawah jadi wilayah komersial ataupun permukiman. Dia meminta jangan sampai kepala daerah menuruti tawaran-tawaran itu, apalagi apabila lahan yang ditawarkan sangat produktif.

"Lahan sawah yang ada jangan sampai dikonversi ke penggunaan lain, misalnya untuk urusan komersial, permukiman, dan lain-lain. Ini akan buat produksi menurun kalau dikonversi, dan ini godaannya tinggi untuk rekan kepala daerah, karena memang banyak pengembang atau industri mau melobi dan lain-lain," beber Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan, Senin (15/7/2024).

Dia melanjutkan seharusnya kepala daerah lebih banyak mencari lahan untuk diolah sebagai cetak sawah baru. Lahan sawah baru bisa diinventarisir terlebih dahulu kemudian disusulkan ke Kementerian Pertanian yang memiliki program optimalisasi lahan produktif.

Bila lahan sawah produktif tidak berkurang, bahkan kalau bisa ditambah, otomatis produksi pangan khususnya beras bisa terjaga dengan baik.

"Yang jadi perhatian kepala daerah adalah tolong untuk mendorong produksi beras kita meningkat. Strategi besar masalah beras ini adalah kita usaha swasembada dengan tingkatkan produksi dalam negeri," tegas Tito.

Tito juga berpesan agar pemerintah daerah secara cepat menindaklanjuti pemasangan pompa-pompa yang diberikan Kementerian Pertanian. Pompanisasi dinilai menjadi salah satu usaha untuk mengoptimalkan produksi pangan dengan memastikan ketersediaan air untuk area persawahan.

"Dalam waktu yang sangat urgent ini, di tengah kekeringan Pak Mentan buat program pompanisasi, pompa yang alirkan air dari sumber air ke tempat yang kering, utamanya lahan sawah," ujar Tito.

Terakhir, Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengawal realisasi pupuk subsidi secara langsung ke petani, khususnya pada bagian penyaluran dan distribusi pupuk subsidi di daerah.

Kementerian Perdagangan melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sedang menyelidiki arus barang impor dari empat negara. Penyelidikan dilakukan karena melonjaknya volume arus barang impor dari China, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat (AS).

Ketua KPPI Fransisca Simanjuntak mengatakan bahwa pemantauan dilakukan berkaca dari volume impor selama tiga tahun terakhir dari berbagai negara tersebut. Jika memang impor terbukti melonjak, maka pihaknya bakal mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk melindungi industri dalam negeri.

"Kalau untuk pengamanan perdagangan, BMTP, kami dari KPPI melihat bahwa harus ada lonjakan impor selama tiga tahun. Volume impornya harus naik selama tiga tahun berturut-turut. Baru produk itu bisa kita analisis lebih lanjut untuk pengenaan BMTP," ungkap Fransisca di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Fransisca menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan karena porsi impor dari keempat negara tersebut di atas 3% dari total impor Indonesia. Pemantauan dilakukan tidak hanya melihat negara asal, namun juga terhadap perusahaan yang berpotensi untuk dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kalau di sini untuk BMAD dan BMTP negara-negaranya itu tidak hanya dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China), tapi juga ada dari Korea, Jepang, AS, dan ini semua terlihat dari bagaimana mereka masuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya semua negara masuk, kecuali memang yang impornya kurang dari 3%, kalau untuk BMTP," tuturnya.

Di sisi lain, Fransisca menuturkan bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki empat produk yang lonjakan impornya diduga cukup tinggi, yaitu benang kapas, benang filamen artifisial, kain tenunan dari kapas, serta slag wool. "Ini sedang berlangsung penyelidikannya dan diharapkan selesai pada September 2024-Oktober tahun ini," jelasnya.

Sementara untuk sejumlah produk yang sedang dikenakan tindakan pengamanan adalah benang dari serat stapel sintetik maupun artifisial, pakaian, dan aksesori pakaian, I dan H section dari baja panduan lainnya, evaporator, dan ubin keramik.

Ketua KADI Danang Prasta Danial menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyelidiki sejumlah produk impor, yaitu benang filamen sintetik, ubin keramik, film nilon, hot rolled coil, hot rolled plate, dan polietilen tereptalat (PET).Produk yang sedang dikenakan BMAD adalah polyester staple fiber dan spin drawn yarn.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, menuturkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan bisa dikenakan kepada negara yang impornya melonjak tajam ke Indonesia. Jika ada kerugian atau ancaman kerugian akibat lonjakan impor, maka pemerintah bakal mengenakan BMTP.

Bara menuturkan bahwa tindakan penyelidikan untuk BMTP memerlukan waktu sekitar tujuh sampai sembilan bulan. BMAD dijelaskannya bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu. Untuk itu, Bara menuturkan bahwa penyesuaian struktural yang sudah komit dilakukan industri dalam negeri juga harus dilaksanakan untuk menjaga daya saing setelah jangka waktu tindakan pengamanan telah habis.

"Sebagai negara anggota WTO, maka seluruh proses penyelidikan yang dilakukan KADI dan KPPI harus mengikuti aturan perdagangan internasional yang diatur dalam Anti-Dumping Agreement dan Agreement on Safeguard WTO," pungkasnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan bea masuk sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak kinerja ekspor RI.

Pandangan ini disampaikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid saat merespons kondisi tren penyusutan neraca perdagangan. Meski mencatatkan peningkatan atau surplus, tapi jumlahnya mengalami penyusutan dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurutnya, Indonesia perlu mencari cara untuk mendorong peluang positif di tengah tren tersebut. Pemerintah bisa meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor.

"Semestinya biaya impor itu nol kalau memang mau diekspor. Kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad dalam Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arsjad berpandangan, relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat mendorong industri lebih kompetitif dan lebih kuat. Dengan demikian, harapannya barang impor ini dapat menjadi alat dalam meningkatkan nilai tambah bagi produk ekspor.

Tidak hanya itu, Kadin juga tengah berupaya mendorong pasar non-tradisional. Salah satu caranya, pihaknya tengah mengupayakan jalinan kerja sama dengan Afrika hingga Amerika Latin.

"Banyak hal yang bisa kita kerja samakan. Dan juga produk-produk lain yang sekarang ini bisa saling kita membantu antara Amerika Latin dengan kita. Jadi yang namanya pasar non-tradisional itu harus kita lakukan karena ternyata lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita nggak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani menyoroti kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah. Menurutnya, kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," kata Shinta.

Shinta mengatakan, pasar Afrika menjadi salah satu pasar kunci yang juga saat ini tengah dikembangkan dari sisi industri kendaraan hingga potensi investasinya.

Selain Afrika, Kadin juga membidik Amerika Selatan sebagai pasar potensial didukung dengan berbagai agenda besar di sana mulai dari G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar. Tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," kata dia.

Shinta mengatakan, IC-CEPA ini akan menjadi patokannya. Selain itu, juga telah terjalin kerja sama Indonesia dengan negara-negara Latin lainnya yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai mau negosiasi untuk Mercosur. Dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

Staf Khusus Menteri Perdagangan (Mendag) Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, memastikan bahwa tidak akan ada perubahan aturan impor lagi. Pernyataan ini dilontarkannya melihat sejumlah regulasi yang mengatur barang impor beberapa kali direvisi mulai dari mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 yang diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

"Jadi, saya bisa tegaskan saat ini tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali," ucap Bara di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Bara kemudian menjelaskan kronologi terbitnya Permendag 8/2024 setelah terjadi penumpukan 26.000 kontainer di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Peristiwa itu disebut membuat Jokowi marah besar.

"Kira-kira 26.000 kontainer yang itu membuat Presiden Jokowi marah besar dan mengumpulkan menteri-menteri terkait," ungkap Bara.

Presiden Jokowi lantas melakukan rapat kabinet bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak menghadiri rapat tersebut karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim.

Pada pukul 02.00 dini hari di Peru, Zulhas tiba-tiba ditelepon Airlangga saat beristirahat. Airlangga menjelaskan hasil rapat terbatas, Zulhas diminta segera mengeluarkan revisi Permendag 36/2023 meskipun tidak mengikuti rapat tersebut.

"Tapi karena menteri kami harus loyal terhadap keputusan rapat dan itu adalah perintah presiden, maka tadinya Menko Perekonomian karena waktu itu beliau adalah Menteri Ad Interim, (mengatakan) apakah beliau saja yang menandatangani Permendag ini. Menteri kami mengatakan 'tidak bisa, saya Mendag-nya, saya tanggung jawab walaupun saya tidak di Jakarta dan tidak ikut prosesnya dan rapat kabinet, saya tanda tangan saja secara elektronik' yang dinamakan dengan digital signature," kata Bara.

Padahal, Bara mengatakan bahwa Zulhas enggan mengubah regulasi dengan mudah. Namun, ia mengakui Kemendag sering menerima banyak keluhan dari kementerian dan asosiasi pengusaha bahwa Permendag sering berubah.

Dalam hal ini, Bara lantas menjelaskan bahwa Permendag berubah berdasarkan kepentingan dan permintaan kementerian lain. Sebelum beleid ditandatangani, sinkronisasi peraturan harus dilakukan.

"Jadi, memang peraturan itu berubah karena memang permintaannya juga berubah, kita mengakomodasi kepentingan dan ada situasi yang berubah," tuturnya.

Dengan berlakunya Permendag 8/2024, Bara menjelaskan bahwa Kemendag tidak ingin mengubah regulasi tersebut. Untuk mengatasi keluhan pengusaha soal banjirnya barang impor, Bara menuturkan pihaknya bakal menggunakan dua instrumen yakni Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Itu yang bisa dilakukan Kemendag di samping mengidentifikasi salah satu faktor utama adalah pasar di Indonesia itu dibanjiri produk ilegal. Itu sangat mematikan produk-produk lokal. Jadi kita bentuk Satgas agar kita bisa tangani secara cepat dan efektif," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai US$ 18,45 miliar. Jumlah itu turun 4,89% dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 7,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci bahwa impor migas senilai US$ 3,27 miliar dan impor non migas senilai US$ 15,18 miliar. Menurut penggunaan, impor barang konsumsi mencapai US$ 1,78 miliar, bahan baku penolong US$ 13,67 miliar dan barang modal US$ 3 miliar.

"Secara kumulatif hingga Juni 2024, total impor Indonesia mencapai US$ 109,64 miliar atau naik 0,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Jika dilihat berdasarkan negara asalnya, impor paling banyak berasal dari China. Tercatat nilai impor komoditas non migas dari Negeri Tirai Bambu mencapai US$ 5,34 miliar pada Juni 2024, meningkat 10,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Produk yang diimpor dari China terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis ini meningkat 5,22% secara bulanan, menurun 16,29% secara tahunan dan meningkat 17,76% secara kumulatif Januari-Juni 2024," beber Amalia.

Komoditas lain yang diimpor dari China dalam volume besar adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya senilai US$ 1,09 miliar. Lalu disusul impor komoditas plastik dan barang dari plastik senilai US$ 297,82 juta.

Barang lain yang turut impor dari China seperti kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, bahan kimia organik, barang dari besi dan baja, berbagai produk kimia, filamen buatan, perabotan, lampu dan alat penerangan lainnya.

Mengekor China ialah Jepang. Tercatat nilai impor dari Negeri Sakura mencapai US$ 1,12 miliar dengan komoditas terbanyak berupa mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, hingga mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya.

Lalu di posisi ketiga sebagai importir terbesar Indonesia adalah Singapura. Nilai impor dari Singapura mencapai US$ 931 juta dengan komoditas di antaranya instrumen optik, fotografi, sinematografi dan medis.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bicara terkait pergolakan dalam kontestasi politik antara Joe Biden dan Donald Trump di Amerika Serikat (AS). Kedua sosok calon Presiden AS ini akan memberikan dampak yang berbeda satu sama lain kepada dunia usaha RI.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya sebagai pengusaha menyatakan siap untuk bekerja sama dengan AS, terlepas dari siapapun yang nantinya akan terpilih.

"Buat kita, itu mau Biden, itu mau Trump, mau Demokrat, mau Republikan, kita akan bekerja sama dengan US. Karena kan jelas, kita secara Indonesia memiliki politik bebas aktif," kata Arsjad, dalam Konferensi Pers di Kantor Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Arsjad menekankan, Kadin merupakan entitas pengusaha, bukan politisi ataupun pemerintahan. Karena itulah, hubungan dengan dunia usaha negara manapun akan tetap
terjalin. Hal ini contohnya seperti dengan Myanmar yang juga memiliki gejolak politik.

"Kita fokus terhadap usahanya. Apapun yang terjadi di negara manapun, ya dagang bisa jalan terus kan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, selain berperan sebagai fasilitator pengusaha Indonesia-Amerika, Kadin juga berperan dalam Indo-Pacific Partnership Economic Forum (IPEF).

Di dalam IPEF, terdapat banyak capacity building, termasuk sekarang AS sedang meningkatkan dari segi critical mineral Indonesia sudah ada perjanjian terkait hal ini. Kerja sama ini akan terus didorong, termasuk supply chain dari Electric Vehicle (EV) dan lain-lain.

"Kalau di konteksnya Biden, dia itu lebih (mengajak kerja sama) secara regional. Jadi kalau kita lihat IPEF itu kan regional. Nah kalau Trump kayaknya lebih spesifik dia kan sangat pragmatis," kata Shinta.

Berbeda dengan Biden, menurutnya pemerintahan Trump lebih pragmatis sehingga kerja sama ekonomi dengan Indonesia cenderung bersifat langsung atau bilateral.

"Kalau pengalaman kita yang lalu, dia sangat pragmatis dan deal-nya itu bisa lebih langsung transaksional. What's in it for you, what's in it for me (konsepnya). Walaupun itu sangat kental dengan kepentingan AS, tapi yang jelas kita sudah mulai pada waktu itu dengan limited trade deals," ujar dia.

Shinta mengatakan, apabila Trump yang berhasil menduduki posisi sebagai Presiden AS, harapannya agar limited trade deals atau kerja sama perdagangan terbatas bisa didorong. Hal ini akan mempermudah kerja sama ekspor-impor RI dengan AS.

Keberadaan limited trade deals bisa menjadi salah satu solusi dari kerja sama perdagangan Indonesia dengan AS yang belum memiliki perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)) dan Free Trade Agreement (FTA).

"CEPA dan FTA itu dengan Amerika tidak begitu mudahnya. Jadi kita dengan limited trade deal untuk specific area kita membuat deal gitu. Nah ini yang kesempatan yang kita mau ambil lagi mungkin nanti dengan Trump, seperti contohnya ekspor kita ke Amerika untuk textile, TPT. Tapi kita juga bisa mengimpor dari Amerika untuk cotton atau kapas," ujar Shinta.

"Jadi mungkin kalau Trump orangnya pragmatis kita lebih banyak bisa transaksional. Tapi tentu betul fokusnya di Kadin ini adalah jelas-jelas ekonomi," pungkasnya.