Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait reklamasi tambang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Horas Pasaribu mengatakan aturan tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

"Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN," ujar Horas di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Horas tidak bisa memastikan kapan PP itu terbit, namun dia mengatakan poin penting dalam PP itu adalah pengaturan khusus untuk IKN.

"Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja," katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan, masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Dia menjelaskan setelah UU No 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Sejak 2022 data pengelolaan lingkungan pun dialihkan ke pemerintah pusat. "Sejatinya sejak UU 3 ditetapkan di Juni 2020, pengalihan data itu seharusnya otomatis, tapi ya mohon maaf rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data, kita tergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai dengan November 2023," kata dia.

Menurut Horas saat ini masih ada satu provinsi yang belum menyerahkan data. Lalu, dia menyebut, pihaknya tengah mendata perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

"Dan sampai sekarang, masih ada 1 provinsi yang belum mengalihkan data, belum siap. Jadi apakah dari IUP PMDN masih ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi? Ini yang sedang kita sedang inventarisir," terangnya.

Dia menambahkan provinsi yang belum menyetorkan data itu adalah Provinsi Bangka Belitung. "Provinsi Bangka Belitung. Dinasnya menyatakan belum siap," terang Horas.

Terkait penempatan jaminan reklamasi, dia menjelaskan perlunya dibagi menjadi dua era yakni sebelum era UU No 3 Tahun 2020 dan sesudah era UU No 3 Tahun 2020. Sebelum era UU No 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan (IUP) dalam kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK) beserta perpanjangannya yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP BUMN dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sedangkan IUP PMDN yang jumlahnya sangat banyak yang 3.000 lebih itu kewenangan provinsi," katanya.

Dia memastikan untuk IUP yang berada di bawah pemerintah pusat telah melakukan kegiatan operasi produksi dan pembukaan lahan, telah menempatkan jaminan reklamasi.

Hilirisasi menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diwujudkan salah satunya melalui pembangunan smelter minerba.

Terbaru, Jokowi meresmikan injeksi bauksit perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, selama ini Indonesia mengekspor bauksit mentah. Namun di saat yang bersamaan, Indonesia juga harus mengimpor alumina.

"Bauksit salah satu SDA yang dimiliki oleh Indonesia yang mau nggak mau, suka tidak suka harus kita ekspor. Kenapa? Karena belum ada hilirisasi, tapi sayangnya setelah bauksit kita ekspor, kita harus impor alumina yang merupakan hasil dari smelter," kata Tedi dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Tedi mengatakan, alumina diimpor untuk menjadi bahan material dari pabrik INALUM yang ada di Sumatera Utara. Pabrik itulah yang nantinya memproduksi aluminium, kemudian berlanjut ke produk-produk aluminium yang dibutuhkan.

"Supply chain-nya sejauh ini masih harus lewat luar negeri, tapi dengan peresmian pabrik ini, nantinya siklusnya akan ada di Indonesia. Tidak ada lagi exposure kepada kurs mata uang asing, kita harus ekspor, mengurangi devisa nanti balik lagi ke Indonesia. Nanti siklusnya ada di dalam Indonesia," ujarnya.

Tedi mengatakan, hal ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi. Sedikit mundur ke belakang, Indonesia juga telah memulai lebih dulu proses hilirisasi nikel.

Ia yakin komitmen dalam mendorong hilirisasi juga akan dikedepankan pada pemerintahan berikutnya di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Hilirisasi sumber daya alam (SDA) lain seperti nikel berjalan. Dan saya yakin di pemerintah baru punya komitmen yang mau terus mendorong hilirisasi untuk sumber-sumber daya alam yang lain," kata dia.

Tedi menilai, Indonesia punya potensi yang luar biasa dari sisi kekayaan alamnya. Komitmen Indonesia dalam mendorong hilirisasi menjadi modal besar Indonesia. Hal ini pun ia sampaikan kepada delegasi akademisi dan bisnis asal Australia yang ia temui beberapa waktu lalu.

"Di situ saya sampaikan bahwa kita ini dengan menyambut Indonesia Emas 2045 kita menyongsong dengan percaya diri dan semangat karena kita punya potensi luar biasa. Tadi saya bilang adanya komitmen dari atas, top down terkait hilirisasi yang sekarang dan terus akan digalangkan. Itu lah satu modal kita," ujar Tedi.

Simak Video: Jokowi Resmikan Injeksi Bauksit Perdana Alumina Raksasa di Kalbar

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter bauksit atau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah Kalimantan Barat. Smelter tersebut akan menghasilkan alumina yang akan diproses lagi menjadi aluminium di smelter Inalum.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan dari kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton, sebanyak 56% berasal dari impor atau sebanyak 672 ribu ton. Dengan adanya proyek tersebut ditargetkan dapat mengurangi impor aluminium.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) menyampaikan smelter ini akan mengurangi ketergantungan dari impor kebutuhan aluminium dalam negeri. Dari kebutuhan aluminium sebesar 1,2 juta ton, kita selalu impor hingga 56%. Ini menjadi babak baru untuk Indonesia sebagai negara industri," ungkap dia dalam Instagram resmi @erickthohir, Selasa (24/9/2024).

Erick menjelaskan, smelter tersebut dimiliki Inalum sebesar 60% dan Antam 40%. Menurutnya smelter tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem industri aluminium dari hulu ke hilir.

"Dengan adanya smelter ini memberikan nilai tambah sampai dengan 3 kali lipat kepada ekonomi nasional dan daerah," tuturnya.

Smelter Grade Alumina Refinery itu disebut akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun dengan bahan baku 3,3 juta ton bauksit per tahun.

Sebagian besar produk alumina dari SGAR phase 1 akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium Inalum dengan kapasitas 260 ribu ton alumunium per tahun.

Smelter bauksit di Mempawah menjadi yang ketiga setelah sebelumnya Jokowi meresmikan smelter di Sumbawa dan Gresik.

"Setelah dari Sumbawa, lalu ke Gresik, hari ini Bapak Presiden Joko Widodo dan rombongan sudah tiba di Kab. Mempawah, Kalimantan Barat untuk meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery. Smelter di Mempawah ini menjadi yang diresmikan ketiga dalam dua hari oleh Bapak Presiden Joko Widodo," pungkas Erick.

Lihat juga Video: DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan banyak negara berminat untuk investasi dalam sektor panas bumi (geothermal) dan waste to Energy di Indonesia. Namun, ada sejumlah hambatan untuk merealisasikan investasi di sektor tersebut.

Mulanya, Airlangga bercerita agenda penandatangan kerangka Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dihadiri oleh 14 menteri di dunia. Salah satu pilar IPEF adalah ekonomi hijau atau green economy.

"Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh US dan Investment Banking karena US modelnya adalah Investment Banking dan Jepang ada yang namanya Just Energy Transition Partnership atau program. Mereka sangat minat adalah geothermal, yang kedua adalah waste to energy (WTE)," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Airlangga menambahkan saat ini Indonesia baru mempunyai satu proyek WTE. Untuk menambah proyek WTE bukanlah hal yang mudah karena masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangannya, yakni tipping fee yang dibebankan ke Pemerintah daerah (Pemda) dan perjanjian off-take dengan PLN.

"Karena tentu tipping fee yang menjadi kewajiban Pemda yang menjadi tantangan menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kemudian off-take yang diambil oleh PLN yang tentunya akan lebih mahal. Jadi ini beberapa tantangan yang harus diselesaikan karena tanpa keberpihakan ini tidak jalan," jelasnya.

Di sisi lain, Airlangga menyebut masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan ekonomi hijau, yakni kelebihan pasokan listrik di Pulau Jawa.

Airlangga menyebut saat ini Pulau Jawa mengalami oversupply listrik hingga 5 gigawatt. Mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong dengan industri yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik atau solar cell dan rooftoop energy.

"Jadi sebetulnya sangat banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Kalau tidak ini kesempatan diambil oleh negara lain, bahkan Australia sudah menyiapkan. Dia mau menyiapkan solar panel di Australia. Karena nanti Australia menjadi negara panas dan mataharinya banyak, bahkan mereka menyiapkan bisa membuat transmisi dari Australia ke Singapura. Jadi kita harus dorong supaya kesempatan ini diambil oleh Indonesia sehingga tidak negara lain saja yang memanfaatkan dan green economic policy," tambahnya.

Simak Video: Jokowi Heran PLTP Tak Jalan Cepat Meski RI Punya 40% Energi Panas Bumi Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut masih ada satu Provinsi yang belum menyerahkan data lingkungan soal pertambangan. Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Horas Pasaribu menjelaskan setelah UU No 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Lalu, sejak tahun 2022 data pengelolaan lingkungan pun dialihkan ke pemerintah pusat. "Sejatinya sejak UU 3 ditetapkan di Juni 2020, pengalihan data itu seharusnya otomatis, tapi ya mohon maaf rata-rata provinsi belum siap mengalihkan data, kita tergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai dengan November 2023," kata dia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menyebut, saat ini masih ada satu provinsi yang belum menyerahkan data. Lalu, dia menyebut, pihaknya tengah mendata perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

"Dan sampai sekarang, masih ada 1 provinsi yang belum mengalihkan data, belum siap. Jadi apakah dari IUP PMDN masih ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi? Ini yang sedang kita sedang inventarisir," terangnya.

Ia mengatakan, provinsi yang belum menyetorkan data itu adalah Provinsi Bangka Belitung. "Provinsi Bangka Belitung. Dinasnya menyatakan belum siap," ungkapnya.

Pemerintah juga mengatur, perusahaan tambang mesti menempatkan jaminan reklamasi dalam kegiatan pertambangannya. Dana tersebut akan kembali ke perusahaan jika perusahaan telah melaksanakan reklamasi. Lantas, apakah ada perusahaan yang belum menempatkan dana tersebut.

Dia menjelaskan perlunya dibagi menjadi dua era yakni sebelum era Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dan sesudah era UU No 3 Tahun 2020.

Sebelum era UU No 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan (IUP) dalam kategori Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK) beserta perpanjangannya yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUP BUMN dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Sedangkan IUP PMDN yang jumlahnya sangat banyak yang 3.000 lebih itu kewenangan provinsi," katanya.

Dia memastikan, untuk IUP yang berada di bawah pemerintah pusat telah melakukan kegiatan operasi produksi dan pembukaan lahan, telah menempatkan jaminan reklamasi.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama tersebut mengenai penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume.

"Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2024).

Acara penandatanganan PKS itu dilakukan oleh Kepala Erika Retnowati selaku Kepala BPH Migas dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/4).

Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.

PKS ini juga merupakan tindak lanjut PKS antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PKS BPH Migas dan Pemprov Sulut merupakan kerja sama kesembilan yang diteken. Sebelumnya, BPH Migas telah menandatangani PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Ini merupakan PKS kesembilan yang ditandatangani BPH Migas dengan pemerintah provinsi. Diharapkan dengan adanya penandatanganan PKS ini, pendistribusian BBM dapat lebih tepat sasaran dan tepat volume," kata Erika.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut gembira penandatanganan PKS tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjalankannya dengan baik.

"Harapan kami ke depannya, apa yang sudah disepakati ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat Sulut tidak lagi merasa kesulitan mendapatkan BBM," kata Olly.

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

1. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna.

2. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP.

3. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP.

4. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP.

5 Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Sebagai informasi, penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Iwan Prasetya Adhi, serta Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Selain itu, hadir juga Ketua Sementara DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya.

Perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi pasca tambang. Hal itu untuk mengembalikan dan memulihkan lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Horas Pasaribu mengatakan biaya reklamasi tersebut masih dalam proses pengesahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen).

"Ada, cuma hanya saja dalam proses pengesahan Kepdirjennya nanti setelah tanda tangan Dirjen baru kita bisa publikasi," katanya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ia mengatakan, biaya reklamasi itu berbeda-beda antar wilayah. Dia menyebut, rata-rata biaya reklamasi mencapai Rp 200 juta per ha.

"Berbeda-beda tiap provinsi, yang jelas kalau bisa dirata-ratakan ya sekitar Rp 200 juta per hektar," katanya.

"Iya kalau kita rata-ratakan, ada yang Rp 150 juta, bahkan kalau Papua itu paling mahal itu di atas Rp 200 juta karena rata-ratanya Rp 200 juta toh," katanya.

Dia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan wajib melakukan reklamasi dan menempatkan jaminan. Dia mengatakan, penempatan jaminan tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban reklamasi.

"Kalau misalnya dia tidak laksanakan ya uang jaminannya itu yang notabenenya besar tidak cair-cair," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan smelter bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter ini dibangun dengan investasi Rp 16 triliun.

Saat peresmian, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan smelter tersebut dibangun untuk membantu pemerintah dalam mengamankan devisa negara. Pasalnya, Indonesia sampai saat ini masih mengimpor aluminium.

Untuk diketahui, smelter bauksit ini akan menghasilkan alumina yang akan diproses lagi menjadi aluminium di smelter Inalum. Dengan begitu ditargetkan dapat menekan impor aluminium.

"Visi bapak kita pegang penuh komitmennya. Kalau jadi semuanya itu akan menghemat US$ 3,5 miliar per tahun pengurangan importasi aluminium secara siginfikan," kata Hendi dalam peresmian smelter yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/9/2024).

Hendi menjelaskan, hasil itu akan terlihat jika sudah memasuki Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) phase 2. Untuk phase 1 terlebih dahulu akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun dengan bahan baku 3,3 juta ton bauksit per tahun.

Sebagian besar produk alumina dari SGAR phase 1 akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium. Hendi mengatakan rencananya smelter aluminium akan dibangun juga di lokasi yang sama di sebagian lahan 500 hektare.

"Phase 1 ini memakan 100 ha. Dari 500 ha kita siapkan untuk alumina phase 2 dan nanti ada smelter aluminium kapasitas 600 ribu ton. Dengan terintegrasinya ini diharapkan daya saing bertambah," ungkapnya

Hendi mengatakan biaya investasi dari smelter pada phase 2 estimasinya untuk alumina US$ 900 juta dolar dan smelter aluminium US$ 2 miliar.

"Di fase 2 kemungkinan akan lebih murah kita bangun tidak harus bangun pembangkit tetapi hanya menambah sedikit pembangkit . Di fase 2 mungkin estimasi US$ 900 jutaan dolar, tetapi di smelter aluminium US$ 2 miliar dolar," pungkasnya.

Harga minyak mentah dunia mengalami pergolakan dalam beberapa waktu terakhir, seiring kekhawatiran pasar terhadap eskalasi konflik antara Israel dengan Hizbullah.

Harga minyak naik pada hari ini. Ketegangan geopolitik ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pasokan dari wilayah produsen utama.

Selain kekhawatiran atas konflik Timur Tengah, kenaikan harga minyak juga terjadi di tengah berita stimulus moneter baru dari importir utama China, serta badai besar yang mengancam AS, produsen minyak mentah terbesar di dunia.

Minyak mentah berjangka Brent untuk November naik 69 sen, atau 0,93%, menjadi US$ 74,59 per barel pada pukul 03.30 GMT US. Minyak mentah berjangka WTI untuk November naik 74 sen, atau 1,05%, menjadi US$ 71,11 per barel.

Pada Senin kemarin (24/9) kedua harga acuan global itu ditutup melemah karena kekhawatiran permintaan global yang menurun, terutama dari China. China merupakan importir minyak terbesar sekaligus konsumen terbesar kedua dunia.

"WTI menguat pagi ini setelah China menurunkan suku bunga pinjaman utamanya. Pasar minyak mentah sangat menantikan otoritas China untuk mengambil tindakan pelonggaran lebih lanjut guna melawan perlambatan ekonomi," kata analis pasar di IG, Tony Sycamore, dikutip dari Reuters, Selasa (24/9/2024).

Bank sentral China mengumumkan langkah-langkah stimulus moneter dan dukungan pasar properti secara luas untuk menghidupkan kembali perekonomian yang bergulat dengan tekanan deflasi yang kuat.

Gubernur Pan Gongsheng mengatakan, bank sentral akan memotong rasio persyaratan cadangan 50 basis poin dan menurunkan suku bunga utama, serta pelonggaran kebijakan lebih lanjut akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Serangan Militer Israel

Di Timur Tengah, militer Israel mengatakan akan melancarkan serangan udara terhadap situs Hizbullah di Lebanon pada Senin kemarin. Menurut pihak berwenang Lebanon, langkah ini telah menewaskan 492 orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Israel dan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran yang berbasis di Lebanon, saling baku tembak setelah ribuan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh anggota Hizbullah meledak pekan lalu. Serangan itu secara luas dituding dilakukan oleh Israel.

Dalam catatannya Bank NZ menyebut, pasar minyak khawatir bahwa meningkatnya ketegangan di kawasan ini akan menyeret negara anggota OPEC, yakni Iran untuk turut terlibat dalam konflik tersebut.

"Pedagang juga mewaspadai cuaca. Pantai Teluk AS berisiko terkena serangan badai pada akhir minggu ini karena konsolidasi cuaca yang bergejolak di Atlantik," jelasnya.

Sementara itu, produsen minyak AS sedang mengevakuasi staf dari anjungan produksi minyak di Teluk Meksiko karena para peramal memperkirakan badai besar kedua dalam dua minggu ini dapat menghancurkan ladang produksi minyak lepas pantai. Beberapa perusahaan minyak menghentikan sebagian produksinya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bercerita sempat mendapatkan bantuan besar untuk menyelesaikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat yang sempat mandek pembangunannya. Sedianya proyek ini seharusnya bisa selesai pada 2022, namun baru bisa diresmikan produksinya hari ini.

Bantuan besar yang dimaksud Erick didapatkan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Mulanya, Erick mengucapkan terima kasih kepada Bahlil dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kala itu yang banyak membantu proyek smelter SGAR Mempawah ketika mengalami kesulitan saat pembangunannya.

"Smelter ini sebenarnya sempat tertunda Pak. Terima kasih Pak Bahlil, Menteri Investasi atau Menteri ESDM nih? Menteri Investasi saat itu pak dan Pak Tarmidji waktu itu sebagai gubernur," ujar Erick dalam peresmian smelter yang disiarkan virtual, Selasa (24/9/2024).

Menurut Erick, Bahlil yang kala itu menjadi Menteri Investasi dan Sutarmidji banyak memberikan kemudahan kepada Borneo Alumina Indonesia untuk menyelesaikan proyek smelter yang mendukung agenda hilirisasi tersebut.

"Memang ada keterlambatan saat itu. Inilah yang disampaikan bagaimana pemerintah bisa mendorong korporasi ini bisa lebih mendapat kemudahan dalam segala hal, sehingga bisa menjaga yang artinya target-target yang memang sesuai untuk pertumbuhan itu," beber Erick.

SGAR akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun dengan bahan baku 3,3 juta ton bauksit per tahun. Ini merupakan kerja sama BUMN di bawah holding MIND ID, tepatnya Inalum dan Antam.

Sebagian besar produk alumina dari SGAR phase 1 akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium Inalum yang berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dengan kapasitas 260 ribu ton aluminium per tahun. Alumina merupakan bahan utama pembuatan aluminium primer seperti ingot, alloy, billet, bar, keramik, dan produk harian lainnya.

Soal pembangunan smelter yang mandek juga sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya. Menurutnya perjuangan memang tidak mudah, namun dengan semangat dan visi kuat BUMN, proyek ini bisa selesai juga.

"ini perjuangan tidak mudah. Saya tahu di sini juga sempat terganggu tapi dengan semangat dan visi yang kuat kita bisa selesaikan hari ini," ujar Jokowi dalam acara yang sama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan selama ini Indonesia kehilangan devisa Rp 50 triliun setiap tahun karena banyak kebutuhan aluminium yang diimpor dari luar negeri.

Jokowi memaparkan, kebutuhan aluminium dalam negeri 1,2 juta ton, 56% dari kebutuhan itu mesti diimpor. Padahal, menurut Jokowi selama ini Indonesia punya sumber daya mineral sebagai bahan baku membuat aluminium yang belum dimaksimalkan.

Sebentar lagi impor aluminium akan bisa dikurangi, bahkan bisa saja disetop. Sebab, Indonesia sudah memiliki pengolahan bauksit untuk menjadi aluminium. Jokowi baru saja meresmikan produksi perdana smelter bauksit Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Kebutuhan aluminium di dalam negeri ini 1,2 juta ton, 56% kita impor, kita ada raw material dan bahan bakunya, tapi 56% kita impor. Pengeluaran devisa dari sini sekitar US$ 3,5 billion tiap tahunnya, Rp 50 triliun lebih devisa hilang karena impor aluminium, besar sekali," ujar Jokowi saat peresmian smelter, Selasa (24/9/2024).

Nantinya, bauksit diambil dari tambang di Kayan kemudian diubah jadi alumina di Mempawah. Selanjutnya, alumina akan diolah kembali jadi aluminium di smelter aluminium Kuala Tanjung.

"Saya senang sekali ekosistem hulu dan hilir industri aluminium ini terintegrasi. Dari bahan baku di Kayan ditarik ke sini, kemudian jadi alumina kemudian dikirim lewat Pelabuhan Kijing ke Kuala Tanjung untuk diolah Inalum," beber Jokowi.

Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun dengan bahan baku 3,3 juta ton bauksit per tahun. Ini merupakan kerja sama BUMN di bawah holding MIND ID, tepatnya Inalum dan Antam.

Sebagian besar produk alumina dari SGAR phase 1 akan dijadikan bahan baku utama untuk smelter aluminium Inalum yang berada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dengan kapasitas 260 ribu ton aluminium per tahun. Alumina merupakan bahan utama pembuatan aluminium primer seperti ingot, alloy, billet, bar, keramik, dan produk harian lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal keuntungan yang didapatkan Indonesia di tengah panasnya situasi geopolitik dunia. Di tengah ribut-ribut dunia, Indonesia mendapatkan peluang untuk melanjutkan agenda industrialisasi.

Jokowi bilang, setiap Indonesia mau melakukan hilirisasi pada suatu komoditas strategis, banyak negara maju yang memprotes. Hal ini terjadi pada saat Indonesia menyetop ekspor nikel untuk diolah di dalam negeri dan tidak bisa diekspor mentah lagi pada 2019.

Akan tetapi, protes mereda ketika situasi geopolitik dunia memanas. Banyak negara maju yang sibuk mengurus masalahnya sendiri, sehingga Indonesia bisa lebih leluasa untuk melakukan industrialisasi tanpa ada tekanan dari negara maju.

"Untungnya ada geopolitik global, ada COVID-19, ada resesi ekonomi, sehingga negara maju sibuk dengan masalah mereka miliki. Sibuk sama problem mereka dan melupakan kita," ujar Jokowi saat meresmikan smelter bauksit Mempawah, Selasa (24/9/2024).

Di tengah protes yang mereda itu, hilirisasi lancar dilakukan Indonesia. Selain nikel, tembaga dan bauksit pun ikut diolah di dalam negeri dan dilarang diekspor mentah. Ketika tembaga dan bauksit dilarang ekspor, protes tak terjadi lagi.

"Ini lah kesempatan kita untuk bangun industri dan smelter dari mineral mineral yang kita miliki, dan tidak ada yang ganggu. Meskipun empat tahun lalu kita setop nikel Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada, bauksit disetop nggak ada yang komplain dan menggugat, tembaga juga kita setop juga nggak ada yang gugat, karena mereka sibuk sama masalah yang mereka hadapi," papar Jokowi.