Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 8 tahun menggenjot pembangunan pabrik pemurnian (smelter) nikel, bauksit, dan tembaga, yang berhasil membuka banyak lapangan kerja dan pendapatan negara.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi, dalam dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menambahkan pemerintah ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali," ungkap Jokowi.

Selain itu kata Jokowi, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi.

"Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi Nusantara Baru Indonesia Maju 8 energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat," ungkap Jokowi lagi.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara mengenai komitmen Indonesia dalam transisi energi. Menurutnya membutuhkan Investasi yang besar dan tak cukup dituntaskan dalam waktu lima tahun saja.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," kata dia dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam rangka transisi energi, Indonesia disebut juga telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca, dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil.

"Dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan," jelasnya.

Saat ini strategi hilirisasi telah digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bamsoet mengakui bahwa hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat.

"Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia," jelas dia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina melakukan penandatanganan Perjanjian Supplier Integrity Agreement dengan PT Xinyi Solar Indonesia (XSI). Pada waktu yang bersamaan, dilakukan penyerahan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) oleh PGN kepada XSI.

PJBG ini sebagai implementasi komitmen pengembangan bisnis dan pemenuhan energi gas bumi khususnya di wilayah Jawa Timur. Dalam PJBG tersebut, PGN dan XSI berkomitmen untuk pemanfaatan gas bumi hingga mencapai nilai kontrak 18 BBTUD selama jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun XSI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE merupakan produsen kaca solar panel terkemuka di pasar global.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menyampaikan bahwa PGN berkomitmen akan memberikan pelayanan dan penyaluran gas bumi yang reliable kepada XSI.

"Harapannya kerja sama ini dapat terus ditingkatkan dengan membantu pelanggan dalam memberikan energi baik yaitu gas bumi sebagai energi ramah lingkungan. Kami akan menjaga quality layanan gas agar bisa senantiasa mendukung kegiatan produksi XSI," ujar Ratih, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

General Manager XSI Wang Ranchun juga menyampaikan agar PGN dapat menjaga sustainability pasok gas bumi sehingga dapat menunjang kegiatan operasional di perusahaan mereka.

"Kami berharap rencana kerjasama kedepan ini dapat menjadi dua hal yang saling menguntungkan," ucap Wang.

PGN berupaya secara berkelanjutan menyediakan pasokan gas bumi yang handal bagi para penggunanya di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai penyedia energi fosil yang rendah emisi, PGN berkeinginan turut andil dalam upaya pemerintah mendorong industri yang ramah lingkungan.

Pasar gas bumi di Indonesia diproyeksi bakal terus bertumbuh. Hal ini karena pasar gas bumi di Indonesia masih terkonsentrasi di Sumatera dan Jawa Barat.

Group Head Gas & LNG Supply PT PGN LNG, Muhammad Anas Pradipta mengungkapkan gas bumi punya keunggulan karena emisi karbon yang dihasilkan jauh lebih kecil dari jenis energi fosil lain.

Hasil emisi gas bumi hanya mencapai 239 gram Co2, lebih kecil dari batu bara (hard coal) yakni 338 gram Co2 dan diesel 266 gram Co2.

Oleh sebab itu, Anas menjelaskan bahwa pasar gas bumi Indonesia bakal terus bertumbuh. Berdasarkan hasil pemotretan pihaknya, pasar gas bumi Indonesia kini masih terkonsentrasi di Sumatera dan Jawa Barat.

Pertumbuhan diperkirakan mencapai 3% yang berasal dari kelistrikan, smelter, dan kilang, menyambut hal tersebut perusahaan pun berupaya mengintegrasikan pasokan pipa dari Pulau Sumatera sampai Jawa.

"Dari Kepulauan Riau sampai terintegasi di Jawa Barat, dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah sudah mulai berjalan dan Insyaallah akhir tahun depan seluruh integrasi pipa di Jawa akan berjalan dengan terbangunnya pipa Gresik-Semarang dan Cirebon-Semarang," jelas dia dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia juga mengungkapkan kontribusi gas bumi untuk dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) mencapai Rp 57,39 triliun. Selama periode 2016-2018, kontribusi gas bumi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai total 17,18% bagi total PNBP sumber daya alam Indonesia.

"Kontribusi DBH dari migas meningkat karena DBH secara keseluruhan," kata Anas.

Dia pun menjelaskan bahwa sektor industri dan ketenagalistrikan menjadi yang paling banyak menggunakan gas bumi, jumlahnya mencapai 28,79% (industri) dan 12,98% (kelistrikan). Jumlah penggunaannya pun diproyeksi terus meningkat dalam proyeksi bauran energi Indonesia.

"Sampai 2050 porsi gas bumi diharapkan naik dari 16,28% di 2023 mencapai 24% pada 2050 dengan volume akan jauh lebih meningkat," jelas dia.

Sejumlah tantangan dihadapi industri hulu minyak dan gas (migas) termasuk soal pendanaan. Menurut Vice President Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Aditia Suhanda hal ini tak lepas dari sektor hulu migas yang bersifat padat modal.

"Nah kita lihat bahwa challenge yang dihadapi (industri), kita identifikasi. Petama, ini industri yang sangat padat modal, masif sekali. Kemudian pada saat mulai pekerjaan, vendor maupun sub vendor sangat terbatas kemampuan finansialnya, sumber pendanaannya," katanya di sela rangkaian SCM Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Sementara dari sisi perbankan, tantangan terbesar menyangkut dengan informasi bisnis dari perusahaan. Ia menyebut semakin terbuka informasi yang disampaikan perusahaan ke bank maka semakin mudah proses analisa kreditnya.

"Nah challenge yang kita hadapi saat ini, yang paling pertama, paling penting adalah informasi. Bagi bank, semakin banyak, semakin terbuka informasi dalam bentuk dokumen, sangat memudahkan kita dalam melakukan analisa kredit lebih mendalam. Sehingga nanti penawaran kredit yang kita bisa sampaikan bisa lebih menarik," bebernya.

Pada kesempatan itu turut hadir EVP Transaction Banking Division Bank BRI, Dian Ariansyah yang menawarkan layanan QLola bagi pelaku industri. Ia menyebut QLola memiliki layanan khusus untuk industri hulu migas.

"Kita juga punya fitur khusus untuk industri hulu migas. Bagi bapak ibu yang punya profile dana ASR (Abandonment dan Site Restoration) itu bisa melakukan monitoring dana-dana ASR di QLola. Ini khusus kita buat pengembangan dua tiga bulan, bisa melihat saldo, rekening, kemudian fitur account statement, detail-detail nama rekening, nomor rekening," paparnya.

Sementara itu, Dewi Retno Wahyuningsih EVP Product Development Unit Whole Sale Transaction Product and Partnertship Bank BNI menyampaikan dukungan perusahaan kepada industri hulu migas, seperti cash management:

BNI Direct, adalah cash management system BNI yang didukung oleh KKKS dalam melakukan pembayaran atas transaksi jual beli pada sistem e-catalog berbasis e-commerce

-BNI GFX, adalah platform BNI yang diguanakan untuk pertukaran data elektronik dengan aman yang berfungsi untuk penyediaan transaksi yang terdapat pada BNI Direct yaitu transaksi pada sistem e-catalog berbasis e-commerce.

PT PLN (Persero) menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling dengan kapasitas 92 Megawatt peak (MWp) di Jawa Barat.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah Al-Amudi menyampaikan kerja sama pengembangan EBT ini merupakan hubungan bilateral di tingkat strategis yang diinisiasi oleh para pemimpin Indonesia dan Arab Saudi. Dia menilai kolaborasi ini akan meningkatkan perekonomian kedua negara.

"Kerajaan Arab Saudi, seperti yang Anda ketahui, adalah ekonomi terbesar di kawasan Timur Tengah dan Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua negara memilik potensi yang besar dalam hal investasi, dalam kesempatan ini kami juga mengundang para investor untuk dapat meningkatkan investasi di Arab Saudi maupun Indonesia," jelas Faisal, dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan langkah strategis ini ditempuh perseroan dalam upayanya mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) selaras dengan agenda transisi energi di Indonesia.

"Bumi sedang memanas dan kita beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan. Kebijakan transisi energi ke energi terbarukan sedang berjalan dan akan diumumkan pada COP29 di Azerbaijan dengan 75% kapasitas tambahan berasal dari energi terbarukan," ujar Darmawan.

Darmawan juga mengatakan, dengan kebutuhan investasi yang besar tentu saja PLN tidak akan mampu melakukan hal tersebut sendirian. Menurutnya ini tantangan global yang memerlukan solusi global dan kolaborasi global.

Dia menyebut dengan penandatanganan PPA ini menjadi bukti bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi kini menjadi bersatu.

"Pemanasan global menawarkan tantangan besar, namun juga memberikan peluang luar biasa, peluang untuk berkembang, peluang untuk berkolaborasi, baik dalam strategi, inovasi teknologi, maupun investasi bersama. Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan generasi kita. Dan semuanya di mulai melalui kolaborasi yang luar biasa ini," tutur Darmawan.

Darmawan mengatakan nantinya saat beroperasi PLTS Terapung Saguling yang terletak di Waduk Saguling di Jawa Barat ini berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 120 ribu ton per tahun.

Dalam proyek ini, PLN Indonesia Power sebagai subholding PT PLN (Persero) menguasai saham senilai 51% dan sisanya akan dimiliki oleh ACWA Power.

"Kami sangat mengapresiasi ACWA Power atas penandatanganan PPA. Ini hanya permulaan dan merupakan simbol yang membuka peluang kerja sama yang jauh lebih besar antara Arab Saudi dan Indonesia," lanjut Darmawan.

Sementara itu, Chief Executive Office ACWA Power, Marco Arcelli menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan potensi energi hijau yang begitu melimpah.

Sebagai perusahaan desalinasi air swasta terbesar di dunia, ACWA Power menegaskan kesiapannya dalam bekerja sama dengan PLN guna mengembangkan energi hijau di Indonesia.

"Di negara-negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, PV surya terapung atau 'floatovoltaics' berfungsi sebagai solusi terbaik untuk memanfaatkan energi surya. Bentang laut Indonesia yang luas dan cahaya matahari yang melimpah menghadirkan potensi besar bagi proyek ini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami, PLN, untuk berkontribusi pada visi negara dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan," jelas Marco.

ACWA Power memperluas kehadirannya di Indonesia melalui investasi strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat, sebagian besar kebutuhan komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) kebanyakan masih impor. OCTG sendiri mengacu pada pipa yang digunakan dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kemenko Marves, Firdaus Manti menerangkan, berdasarkan profil industrinya komoditas OCTG mencakup casing, tubing dan accessories. Ada 16 perusahaan yang memproduksi dengan total kapasitas 1 juta ton per tahun.

Kemudian, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk casing antara 15-47%, piping 15-47% dan accessories 15-50%.

"Di sini memang kami pemerintah meminta para produsen untuk mensertifikatkan produknya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan produknya pada pengadaan para pengguna barang dan jasa," katanya dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya mencatat, jika trennya dari 2018 sampai 2023, jumlah impor untuk komoditas OCTG lebih besar dibanding dari ekspornya. Pada tahun 2023 saja, jumlah impornya tercatat sebesar 201.731 ton. Sementara, untuk ekspornya 70.210 ton.

"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya," ungkapnya.

Dari ilustrasi beban biaya OCTG, porsi material memiliki porsi biaya 75,12%. Namun, untuk TKDN-nya hanya 5,80%.

"Sedangkan porsi lainnya seperti tenaga kerja, alat kerja dan jasa umumnya itu mencapai TKDN yang tinggi dengan keseluruhannya di atas 75%,"ungkapnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah menargetkan lifting minyak bumi sebesar 635 ribu barel/hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.033 ribu barrel oil equivalent/hari (BOEPD). Untuk mendorong peningkatan produksi diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempercepat operasi blok migas skala besar yang selama ini telah ditemukan.

Pri Agung Rakhmanto, dari ReforMiner Institute, menjelaskan optimalisasi blok-blok besar seperti Blok Cepu dan Blok Rokan bisa menjadi andalan untuk mempertahankan produksi migas nasional. "Di samping itu tentu perlu percepatan operasi blok-blok baru yang besar seperti Blok Andaman dan Blok Masela. Termasuk dukungan terhadap proyek Indonesia Deepwater Development/IDD," kata Pri Agung dihubungi, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, selama ini kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengawal operasional sektor hulu migas sudah maksimal. Hanya saja, tantangan terbesar adalah menemukan lapangan baru sekaligus mempercepat operasinya.

Tambahan produksi dari pengembangan baru akan sangat membantu peningkatan produksi. Salah satu contohnya adalah produksi perdana Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur pada 9 Agustus 2024 yang mampu memberikan tambahan produksi hingga 13.300 barel minyak.

Produksi BUIC ini semakin menambah jumlah proyek hulu migas yang onstream tahun ini menjadi sembilan proyek dari 15 proyek yang ditargetkan. Sebelum BUIC, sudah ada delapan proyek hulu migas lain yang onstream dengan total belanja modal (capital expenditure) yang digelontorkan mencapai US$ 87,56 juta.

Data SKK Migas mencatat, kedelapan proyek yang sebelumnya telah onstream adalah Proyek Gas SWPG Debottlenecking (21 April 2024), Proyek Gas Bekapai Artificial Lift (24 Mei 2024), Proyek Minyak OPL Main (29 Mei 2024), Proyek Gas AFCP (11 Juni 2024), Proyek minyak Flowline ASDJ-116X (16 Juni 2024), Proyek Gas Peciko 8B (18 Juni 2024), Fasilitas Kompresor South Sembakung (19 Juni 2024), dan Proyek Gas Dayung Facility Optimization (30 Juni 2024).

Pri Agung menambahkan untuk mendorong percepatan produksi blok-blok migas besar, pemerintah juga perlu memberikan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini untuk memastikan distribusi hasil produksi, khususnya gas mampu terserap dengan baik.

"Contohnya pemerintah perlu menggenjot infrastruktur agar gas yang ada di Jawa Timur bisa mengalir ke Jawa Tengah hingga Jawa Barat agar bisa diserap secara optimal oleh industri," kata Pri Agung.

Penyaluran BBM subsidi mesti tepat sasaran karena terdapat uang negara. Peran masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi BBM ini. Masyarakat yang menemui adanya penyalahgunaan bisa melaporkannya ke BPH Migas.

"BPH Migas terus mengawal agar semua kebutuhan masyarakat terkait BBM subsidi dan kompensasi terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran, juga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Mari kita bersama-sama memperjuangkannya dan apabila masyarakat menemui adanya penyalahgunaan, dapat melaporkan ke Helpdesk BPH Migas di 081230000136," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Wahyudi Anas dikutip dari laman BPH Migas, Kamis (15/8/2024).

Khusus untuk wilayah Kabupaten Pacitan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), selama ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi. Meski demikian, BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan terus memastikan agar pasokannya terus terjaga.

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan upaya-upaya yang dilakukan BPH Migas dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Dari sisi pengendalian, antara lain pengaturan konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP untuk usaha pertanian, usaha perikanan, UMKM, serta layanan umum.

"Selain itu, penyaluran BBM subsidi dan kompensasi pada sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau terpencil, sesuai peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, dan penggunaan Aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi," jelasnya.

Sementara dari sisi pengawasan, dilakukan pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi nozzle, kerja sama dengan Aparat Penegak hukum (APH), serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah.

Mengenai Surat Rekomendasi, Wahyudi menyampaikan, penerbitan Surat Rekomendasi ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat selaku Konsumen Pengguna BBM.

"Diharapkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi ini mempermudah seluruh stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas volume BBM subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat pengguna BBM," terangnya.

Surat Rekomendasi ini dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain. Pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi, antara lain pencabutan Surat Rekomendasi, pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Pertamina EP Cepu untuk pasokan gas dari Blok Cepu dan Amandemen PJBG dengan Saka Energi Muriah Ltd untuk pasokan gas dari Blok Muriah. Penandatanganan ini dilaksanakan pada gelaran IOG Supply Chain & National Capacity Summit 2024 (IOG SCM Summit).

Dalam penandatangan ini, PGN diwakili oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Rosa Permata Sari dengan. Penandatangan ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

Sebagaimana diketahui, industri minyak dan gas (migas) sangat penting bagi perekonomian sehingga diperlukan eksploitasi sumber/pasokan yang dimiliki untuk memaksimalkan pertumbuhan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah, SKK Migas, badan usaha bersama pemangku kepentingan lainnya berperan untuk optimalisasi rantai pasokan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan potensial gas yang besar berhasil ditemukan di IDD, Sulawesi Selatan yang bisa tumbuh kurang lebih 20 TCF. Selain itu, potensi gas lainnya juga ditemukan di Masela dan Andaman.

"Tinggal bagaimana kita mengelolanya bersama-sama, bagaimana kita bekerja sama dan kita juga harus mempunyai orang-orang cakap untuk mengelolanya," ujar Luhut dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speech dalam opening ceremony IOG SCM Summit di Jakarta Convention Center, Rabu (14/8/2024).

Luhut memaparkan ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia. Adapun salah satu kuncinya adalah memanfaatkan pasokan dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan pengembangan industri migas dalam negeri akan memperkuat rantai pasokan, mengurangi ketergantungan impor serta mempercepat penyediaan barang dan jasa. Lebih lanjut, pengembangan pasokan yang ada juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengatakan diskusi dalam IOG SCM Summit diselenggarakan untuk memperkuat industri hulu migas sesuai serta memastikan pasokan yang tidak hanya kuat, tetapi juga cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan pasar global.

Ketiga concern dari pemerintah dan regulator ini juga menjadi perhatian PGN. Dengan adanya PJBG dari Blok Cepu, PGN akan melanjutkan pengelolaan jaringan gas rumah tangga (jargas) Lamongan yang sebelumnya mendapatkan pasok gas dari Madura Offshore, beralih disalurkan dari Jambaran Tiung Biru (JTB). Adapun besaran volume gas yang disalurkan sebesar 0,2 MMSCFD sampai dengan tahun 2029 atau sampai berakhirnya produksi gas bumi Lapangan JTB.

Selanjutnya melalui amandemen PJBG dari Blok Muriah, PGN juga memperoleh kesepakatan untuk menambah jumlah volume kontrak sebesar 5.000 BBTU dari Lapangan Kepodang, Wilayah Kerja (WK) Muriah. Dengan demikian, jumlah kontrak secara keseluruhan sebesar 19.000 BBTU. Alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari Lapangan Kepodang lalu disalurkan PGN untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan dan industri domestik.

"Pemanfaatan gas bumi domestik bagi kepentingan nasional merupakan concern utama kami dimana melalui kerjasama PGN dan pemerintah sampai sektor-sektor penyerap gas bumi, bahu membahu dalam mengoptimalkan energi domestik. Salah satu kunci penyerapan gas adalah disisi ketersediaan infrastruktur, dengan integrasi infrastruktur di Jawa Tengah terbukti meningkatkan pemanfaatan gas bumi di sekitar wilayah infrastruktur. Penandatanganan ini menjadi salah satu penguatan pasokan atas demand yang semakin meningkat sehingga diharapkan multiplier effect pemanfaatan gas dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional," kata Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

"PGN antusias untuk terus meningkatkan jumlah pelanggan, sehingga penambahan volume yang didapatkan akan berperan bagi PGN untuk pengembangan layanan dan aksesibilitas gas bumi khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ucap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Rosa Permata Sari.

Saat ini, jumlah pelanggan PGN di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 160 ribu pelanggan yang meliputi rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, industri dan kelistrikan. Diharapkan, masyarakat yang menggunakan gas bumi akan semakin meningkat.

"Melalui penandatanganan dua PJBG tersebut, diharapkan dapat memacu PGN untuk menambah jangkauan pasar. Pemanfaatan sumber pasokan domestik dari Cepu dan Muriah ditujukan untuk pengguna gas domestik di sektor rumah tangga, industri, dan kelistrikan. Diharapkan, value added gas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing sektor," pungkas Rosa.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten akan disuntik mati karena menimbulkan banyak polusi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membahas rencana suntik mati pembangkit tersebut.

"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Luhut berharap langkah tersebut mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

Ia juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk lewat BPJS kesehatan untuk menangani penyakit ISPA. Ia menyebut jumlahnya mencapai Rp 38 triliun imbas kualitas udara yang buruk

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA," bebernya.

"Kalian kena, saya kena. Jadi ini beban kita ramai-ramai. Jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja sendiri, kita nggak mau," lanjut Luhut.

Luhut sempat memamerkan indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada pada level 6. Menurutnya hal ini jauh lebih baik dibanding Singapura yang 24.

Dengan menutup PLTU Suralaya, harapannya kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100. Hal ini tentunya diiringi dengan kebijakan lainnya, seperti penyediaan transportasi massal berbasis listrik.

"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Tantangan Menutup PLTU Suralaya

Namun, rencana menutup PLTU Suralaya bukan tanpa tantangan. Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, pihaknya akan melihat masa operasi PLTU Suralaya tersebut. Diakuinya, emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya berat.

"Kita lihat lah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ungkapnya.

Arifin mengatakan, energi baru direncanakan masuk. Namun, Arifin menyebut, jika melihat potensi energi baru di Jawa tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan di Jawa.

Oleh karena itu, perlu didukung sambungan transmisi ke Sumatera. Menurutnya, sambungan itu akan dilakukan secara bertahap.

"Nah jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya nggak mungkin, nggak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan, tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau nggak infrastruktur transmisi ya nggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Tantangan yang dihadapi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) akan semakin kompleks ke depan. Hal ini mengingat adanya sejumlah pekerjaan besar yang akan berjalan dalam waktu yang bersamaan.

Pekerjaan tersebut termasuk proyek strategis nasional hulu migas yang ditargetkan mulai produksi antara 2027 hingga 2030.

"Melalui penguatan rantai suplai yang efisien dan terintegrasi, SKK Migas berkepentingan memastikan bahwa proyek strategis hulu migas berjalan sesuai jadwal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi energi nasional," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto membuka acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Supply Chain & National Capacity Summit 2024 mengangkat tema 'Navigating Long Term Plan Through Integrated Supply Chain for National Capacity Building'. Event ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan mempersiapkan industri hulu migas menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pada acara pembukaan, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai pembicara kunci. Acara ini juga dihadiri Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, para eksekutif perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pucuk pimpinan industri penunjang hulu migas nasional.

Salah satu agenda penting yang berlangsung di hari pertama adalah Leadership Talks dan COO Forum, yang mengangkat tema Navigating Challenges: Leadership Perspectives in Future Oil and Gas Industry. Para pimpinan perusahaan di sektor migas tersebut berbagi pandangan tentang solusi untuk menghadapi tantangan industri hulu migas ke depan.

Pada event ini, SKK Migas menandatangani beberapa Nota Kesepahaman (MoU) yang akan mendukung optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian.

"Kami menandatangani sejumlah MoU antara lain dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta MoU dengan Citilink dan PT Pelita Air Services untuk penyediaan jasa angkutan udara. Penandatanganan MoU ini akan memperkuat ekosistem rantai suplai proyek hulu migas di Indonesia," kata Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko.

Selain MoU, juga ditandatangani 10 PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) dengan total nilai US$ 1.249.078.779 dan penandantanganan kontrak pengadaan rig, pengembangan lapangan dan maintenance turbin.

Intinya, lanjut Rudi, event ini menjadi ajang berkolaborasi antara SKK Migas, KKKS, vendor lokal dan internasional, serta institusi perbankan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti fluktuasi harga, perubahan regulasi, dan ketidakpastian pasar yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (global).

Supply Chain & National Capacity Summit 2024 merupakan puncak rangkaian pre event SCM Summit yang telah diadakan di Surabaya dan Batam pada bulan Juni dan Juli kemarin.