Jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memastikan gas bumi telah mengalir dan siap digunakan. PGN menyediakan gas bumi di IKN menggunakan kombinasi layanan dengan moda beyond pipeline berupa Compressed Natural Gas (CNG).

Pada tahap ini, CNG diangkut menggunakan moda tabung cylinder atau disebut dengan Gaslink Cylinder. Terdapat dua macam Gaslink Cylinder yang disediakan di IKN, yaitu Gaslink Cylinder berkapasitas 24 m³ per tabung dan 4 m³ per tabung/ mini Gaslink Cylinder.

Pada Minggu, (11/8), rumah tapak jabatan menteri (RTJM) 105 telah terinstall Gaslink Cylinder dan telah mengalirkan gas perdana secara bertahap. Gaslink Cylinder yang dipasang di RTJM sejumlah 12 unit yang tersebar di 8 kavling.

Selain RTJM, gaslink cylinder juga sudah terpasang di istana negara, istana garuda, kantor sekretariat presiden, ASN 4 Tower B dan C, ASN 1 Tower B dan Tower C, rusun BIN, rusun POLRI, paspampres tower, beranda nusantara, dan Hotel Nusantara (pelanggan komersial milik swasta). Total jumlah Gaslink Cylinder terpasang mencapai 34 unit dan siap melayani kebutuhan gas bumi di IKN.

Guna menunjang penyaluran gas bumi di IKN, PGN juga membangun pipa gas bumi sepanjang 61,1 Km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub WP 1A. Adapun saat ini pasokan gas didatangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur melalui intermoda transportasi gas bumi.

Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman menegaskan penyediaan gas bumi IKN merupakan bentuk komitmen PGN sebagai pelaksana penugasan Pertamina dari pemerintah. Khususnya dalam menyediakan infrastruktur gas bumi.

Selain itu, penyediaan gas bumi di IKN juga menjadi wujud dukungan PGN terhadap rencana pemerintah untuk membangun kawasan industri hijau di IKN. Dengan tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya, gas bumi dapat menjadi pilihan utama sebagai energi bersih.

"PGN berkomitmen untuk menjalankan amanat dari pemerintah dalam menyediakan energi yang bersih di IKN. Saat ini PGN berupaya optimal agar layanan gas bumi bisa beroperasi dengan aman guna mendukung kesiapan infrastruktur untuk peringatan HUT RI di IKN," ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Fajriyah menambahkan PGN terus mengupayakan agar pembangunan infrastruktur gas bumi di IKN dapat berjalan sesuai dengan target. Jaringan gas di IKN juga PGN siapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan rumah tangga yang diproyeksikan sebanyak 9.996 Sambungan Rumah (SR).

PGN senantiasa berkolaborasi Otorita IKN serta stakeholder lain agar penyediaan gas bumi di IKN dapat memberikan manfaat yang positif dan sejalan dengan cita-cita Indonesia menuju Net Zero

Emission pada tahun 2060. Tidak kalah penting, konsumen gas bumi akan mendapatkan layanan energi yang praktis, andal, aman, dan ramah lingkungan.

"Pada masa transisi energi, gas bumi dipercaya sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, karena emisi CO2 yang dihasilkan dari penggunaan gas bumi lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil lainnya. Selain itu, gas bumi berasal dari dalam negeri, sehingga menghemat devisa negara untuk kebutuhan impor energi," pungkasnya.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Kementerian ESDM menyebut, banyak pabrik telah meminta listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan atau listrik hijau. Sebab, pemanfaatan energi bersih ini akan mendorong daya saing produk.

"Yang berteriak minta ke saya juga sudah banyak. Banyak industri-industri baru yang satu pabrik dia maunya listriknya hijau. Ini sekarang sudah butuh banget. Karena begitu listrik hijau, diverifikasi, nanti produknya itu punya leverage yang tinggi di internasional," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Jakarta, Eniya Listiani Dewi di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (12/8/2024).

Permintaan listrik hijau ini seperti perusahaan-perusahaan digital seperti Amazon dan Google. Selain itu, permintaan listrik hijau ini datang dari pabrik-pabrik yang berada di Cilegon, Karawang dan Jababeka.

"Sektor IT itu kita kan punya Amazon, Google, segala macam kan ada di sini. Nah kita punya server juga, pembangunan server. Mereka sekarang jika tidak menggunakan server yang dari negara mereka, dia minta server yang ada di Indonesia itu disuplai oleh listrik hijau. Jadi sudah minta green electricity ke data," ungkapnya.

"Bukan hanya itu, pabrik-pabrik yang ada di Cilegon, ada di Karawang kemarin, lalu di Jababeka itu sudah menginginkan listriknya direct hijau," tambahnya.

Bicara listrik hijau, saat ini terdapat satu ketentuan yang terus dibahas dan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) tak kunjung disahkan. Ketentuan tersebut yakni terkait dengan sewa jaringan.

Meski, dia menyebut, permasalahan sewa jaringan ini sebetulnya sudah tak menjadi isu karena sudah ada di Undang-undang (UU) Ketenagalistrikan.

"Di Undang-undang Ketenagalistrikan sudah ada, di PP Ketenagalistrikan juga sudah ada yang mencantumkan sewa jaringan, wajib membuka akses jaringan, itu sudah ada semuanya. Di Undang-undang saya hanya mengganti, harus EBET. Yang boleh sewa jaringan itu nggak boleh lagi nggak EBET, harus EBET," ungkapnya.

Eniya mengatakan, masalah sewa jaringan ini tidak akan menggerus bisnis PLN. Justru, kata dia, akan memperkuat PLN sebagai integrator dan mendapatkan keuntungan dari sewa jaringan. Adapun skemanya, transmisi dan distribusi adalah bagian dari PLN. Sementara, pembangkitnya bisa diupayakan oleh swasta.

"Sumbernya bisa membangkitkan sendiri. Dan ini sudah ada di Undang-undang ketenagalistrikan tadi yang saya bilang, bisa itu. Jadi dibangkitkan, lalu sewa jaringan PLN, lalu menyalurkan kemana," ungkapnya.

Tambahnya, listrik hijau yang melewati jaringan listrik itu pun tidak bisa dijual langsung ke masyarakat.

"Nah itu sudah kita potong. Sudah nggak boleh. Jadi di undang-undang yang saya jelaskan, kalau yang di dalam pasalnya itu, tidak boleh jualan sendiri. Jadi dia bisa membangkitkan. Lalu dia sewa jaringan. Lalu dia menjualnya ke wilus, wilayah usaha. Nggak bisa penduduk terus ambil," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mobil dengan bahan bakar BBM akan dilarang di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Swiss Belhotel Nusantara di IKN.

Jokowi mulanya mengatakan, ekonomi yang akan dikembangkan di IKN adalah ekonomi hijau, ekonomi digital hingga financial center.

"Kemudian ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, semuanya yang akan dikerjakan berbau hijau," ujar Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan, energi yang digunakan juga hijau. Kemudian, kendaraan yang digunakan juga kendaraan listrik.

"Energinya hijau, kendaraan juga kendaraan listrik, dan untuk informasi saja misalnya kendaraan umum nanti semuanya akan memakai kendaraan listrik, seperti contoh yang sudah ada ART autonomous rail rapid transit yang kita gunakan, nantinya digerakan oleh semuanya oleh listrik," ungkapnya.

Jokowi kemudian memastikan, mobil BBM dilarang di IKN ke depannya. Sebab, konsep IKN adalah green city.

"Dan mobil combustion, mobil dengan pembakaran, dengan BBM memang akan dilarang di Ibu Kota Nusantara ini karena memang konsepnya sekali lagi adalah konsep green city," ujar Jokowi.

Pemerintah tengah mendorong pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Pembangunan pipa transmisi ini sejalan dengan ditemukannya sumber-sumber gas berukuran raksasa.

Dengan adanya pipa transmisi ini, diharapkan akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong menyediakan jaringan gas ke industri hingga ke rumah tangga.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum lama ini mengatakan, dengan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi impor LPG. Dia bilang, impor LPG telah mencapai 6 juta ton.

"Karena dengan adanya itu kita bisa mengurangi impor LPG. Dengan adanya itu kita bisa mengurangi impor LPG. Jadi sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya US$ 575 per ton, dikali-kaliin aja tuh," kata Arifin seperti dikutip Senin (12/8/2024).

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023. Berikut data impor LPG dari 2013-2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton.

Harga listrik dari pembangkit panas bumi dapat lebih murah dibanding listrik jenis pembangkit lainnya. Namun, potensi bisnis listrik panas bumi dianggap tidak lebih menarik karena beberapa sebab.

Sebut saja, pembangkit listrik panas bumi disebut memiliki biaya investasi awal yang lebih mahal dibanding jenis pembangkit listrik lain, investor masih menilai biaya operasional pembangkit listrik berbasis fosil yang lebih mahal tetap lebih menarik dibandingkan modal awal yang tinggi untuk usaha listrik panas bumi, lokasi pengembangan listrik panas bumi dinilai tidak fleksibel karena hanya dapat dibangun/dikembangkan di tempat tertentu sedangkan pembangkit listrik lain dapat dibangun di lokasi yang lebih fleksibel, dan adanya kesulitan untuk menemukan sumber panas bumi yang menyebabkan biaya eksplorasi menjadi lebih tinggi.

Terkait hal tersebut, ReforMiner Institute memberikan catatan. Seperti dikutip detikcom, Senin (12/8/2024), ReforMiner menilai keberhasilan pengembangan dan pengusahaan panas bumi di sebagian besar negara lebih banyak ditentukan adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari negara yang bersangkutan.

"Berdasarkan data, harga listrik panas bumi yang lebih murah tidak selalu menjamin atau menjadi faktor pendorong yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan dan pengusahaan listrik panas bumi di suatu negara. Terdapat faktor lain yang lebih menentukan, salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi itu sendiri," bunyi catatan ReforMiner.

Data menunjukkan rata-rata harga listrik panas bumi di Amerika Serikat (AS) lebih rendah dibandingkan rata-rata harga listrik nasional negara. Akan tetapi, pengusahaan listrik panas bumi di AS justru relatif belum cukup berkembang. Kapasitas terpasang listrik panas bumi di AS sampai dengan 2023 dilaporkan baru sekitar 12,99% dari total potensi yang dimiliki. Produksi listrik panas bumi dilaporkan hanya sekitar 0,20% dari total produksi listrik negara tersebut.

Faktor penyebab industri panas bumi di AS relatif belum berkembang diantaranya adalah karena proses untuk menemukan cadangan panas bumi memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup panjang. Proses perizinan usaha panas bumi di AS cukup panjang dan menjadi kendala utama.

Salah satu masalah perizinan dalam pengusahaan panas bumi di AS adalah perusahaan diharuskan membuat environmental assessment sebelum mereka melakukan percobaan pengeboran meskipun mereka belum mendapat kepastian ada tidaknya sumber panas bumi.

"Jika perusahaan gagal harus kembali melakukan environmental assessment di lahan yang lain. Jika perusahaan berhasil mendapatkan sumber panas bumi, mereka tetap diharuskan untuk membuat environmental impact statement untuk melakukan review konstruksi sumur produksi dan jaringan transmisi," tulis ReforMiner.

Kondisi berbeda terjadi pada negara Filipina dan Turki. Rata-rata harga listrik panas bumi dari kedua negara tersebut tercatat lebih tinggi dari rata-rata harga listrik nasional masing-masing negara. Akan tetapi, realisasi pengembangan panas bumi dari kedua negara tersebut cukup progresif. Sampai dengan 2023, kapasitas terpasang listrik panas bumi Filipina dan Turki masing-masing sekitar 48,03 % dan 37,58 % dari total potensi panas bumi yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Filipina dalam mengembangkan industri panas bumi mereka di antaranya melalui pengurangan porsi bagian pemerintah dari pendapatan kegiatan usaha panas bumi dan memberikan insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tax holiday, accelerated depreciation, dan bebas bea impor. Lalu, menerapkan kebijakan net operating loss-carry over pada industri panas bumi, menerapkan kebijakan percepatan depresiasi dan penghapusan pajak pertambahan nilai untuk penjualan dan pembelian listrik panas bumi, memberikan subsidi untuk pengembangan R&D industri panas bumi, mempermudah ketersediaan data untuk pengembang panas bumi swasta.

Tak hanya itu, pemerintah Filipina juga melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah potensial untuk eksplorasi panas bumi dan perusahaan transmisi listrik nasional (TRANSCO) memberikan koneksi dan distribusi penuh terhadap proses jual-beli listrik panas bumi.

Sementara, bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Turki dalam mengembangkan industri panas bumi yakni memberikan insentif investasi untuk industri panas bumi skala tertentu dan menerapkan kebijakan custom duty exemption, VAT exemption, permission for credit allocation dan lainnya. Kemudian, menerapkan kebijakan feed in tariff dengan garansi pembelian listrik selama 10 tahun dan menerapkan kebijakan yang mewajibkan untuk dilakukan studi eksplorasi panas bumi termasuk pengeboran 1-2 sumur per wilayah konsesi dan pengalihan lahan panas bumi kepada pengembang swasta melalui skema sewa guna usaha.

"Belajar dari status dan permasalahan pengusahaan panas bumi di Amerika Serikat dan keberhasilan pengembangan panas bumi di Filipina, Kenya, Islandia, Turki, dan Meksiko tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi kebijakan jika mengharapkan adanya peningkatan dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi di dalam negeri. Pengembangan dan pengusahaan panas bumi hampir dapat dipastikan akan berjalan relatif lambat jika hanya diserahkan pada mekanisme business to business," paparnya.

Pemerintah tengah mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik (bcf) pada 2030. Namun, target tersebut menantang karena produksi minyak dan gas bumi (migas) terus menurun.

Mengutip data Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024), lifting minyak terus menurun dari tahun 2015. Pada tahun 2015, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, tapi kemudian turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

Setelah itu, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

Kondisi serupa juga terjadi pada gas. Di tahun 2015 realisasi lifting gas 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan sebanyak 1,142 juta boepd tahun 2017. Secara berurutan, realisasi lifting migas yakni 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).

Belum lama ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, produksi minyak memang terus menurun beberapa tahun ini. Hal ini terjadi karena lapangan migas Indonesia relatif sudah tua. Dia bilang, saat ini pihaknya berupaya mendorong produksi minyak tersebut.

"Dari 2020 itu kita memang minyaknya memang anjlok terus. Coba untuk ditahan, tapi memang kita sekarang mengelola lapangan-lapangan tua dan belum ketemu prospek lapangan minyak baru. Dan kita sedang mengupayakan, prospeknya ada," katanya dikutip Senin (12/8/2024).

Dia bilang, lifting gas memang sempat turun. Namun, sekarang sudah ada tren kenaikan. Apalagi, dia bilang, belakangan ada temuan sumber gas raksasa. Dia optimistis, target 12 bcf di 2030 dapat tercapai.

"Mengenai gas bumi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan. Jadi kalau misalnya target 1 juta barel minyak 2030, nanti ada upaya-upaya apa yang kita lakukan," ujarnya.

"Kemudian mengenai gas 12 bcf, insyaallah bisa ketemu. Jadi dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar. Gas ini nanti kita pakai banyak ke dalam negeri, untuk menjadi andalan kita untuk bisa mendukung transisi energi," sambungnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan salah satu proyek strategis nasional, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan selesai paling lambat September 2025. Saat ini progres RDMP Balikpapan sudah mencapai 91%.

"2022 waktu saya ke sini. Dulu kan baru civil works banyak, tapi sekarang semuanya sudah terbangun. Jadi tinggal finishing saja. Progresnya sekarang 91% lebih," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Arifin membeberkan untuk menuntaskan proyek RDMP terdapat sejumlah tantangan, seperti pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Selain itu terjadi gejolak geopolitik antara Rusia-Ukraina yang mempengaruhi rantai pasok sistem logistik.

"Kemudian antara proyek owner dengan kontraktor. Nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan secara tuntas. Kita minta manajemen Pertamina untuk bisa ambil langkah. Bagaimana bisa menyelesaikan sehingga selesai tepat waktu dan tepat kualitas," jelasnya.

Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai US$ 7,4 miliar. Dari total tersebut, US$ 4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan US$ 3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA). Proyek ini akan meningkatkan ketahanan energi nasional, karena akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang sebanyak 100 ribu barel per hari, sehingga kapasitas pengolahan menjadi 360 ribu barel per hari.

Lebih lanjut, Arifin memastikan bahwa September 2025 adalah tenggat waktu terakhir untuk penyelesaian proyek RDMP Balikpapan, yang mana bila penyelesaiannya molor akan menimbulkan kerugian.

"Kita tidak mau proyek ini terlambat, sehingga output yang sudah kita targetkan jadi mundur. Kalau additional income, efisiensi bisa kita lakukan. Kalau terlambat kan kita loss," imbuh Arifin.

Menteri ESDM Mengunjungi Proyek RDMP Balikpapan. Foto: Dok Kilang Pertamina

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman mengatakan bahwa penyelesaian proyek RDMP Balikpapan masih sesuai jadwal untuk rampung pada September tahun depan. Ia menargetkan di akhir tahun progres pengerjaan proyek meningkat jadi 96%.

"Masih ada 8,4% lagi sampai operational acceptance September 2025. Itu yang secara kontraktual, kita masih punya waktu sampai September 2025 untuk menyelesaikan sampai 100%," pungkasnya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM menyiapkan aturan untuk mengaudit gedung-gedung yang boros energi. Hal ini sebagai upaya pemerintah menurunkan emisi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya akan membuat rancangan peraturan menteri untuk mengaudit gedung-gedung tersebut.

"Saya sekarang sedang meminta, kita akan membuat rancangan Permen, peraturan menteri untuk gedung-gedung ini bisa diaudit," katanya dalam acara Festival LIKE 2 di JCC, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Dia mengatakan, kalau gedung-gedung di Jakarta melakukan efisiensi energi, maka emisi bisa turun. Namun, dia mengatakan, hal itu belum terjadi.

"Jadi gedung-gedung di Jakarta kalau melakukan efisiensi energi saja, emisinya sudah banyak turun, sekarang belum," katanya.

Dia pun berharap, jika LIKE digelar lagi tahun depan, akan menggunakan lampu-lampu LED. Menurutnya, gedung seperti JCC menggunakan banyak energi.

"Termasuk mudah-mudahan ini ini tahun depan kalau ada LIKE 3, ini lampu-lampu sudah harus semua LED, jadi kita upayakan terus. Dan gedung ini, JCC ini banyak sekali energi yang dipakai, karena setiap kali dipakai untuk conference maupun expo seperti ini," terangnya.

Selain itu, dia menerangkan, untuk mengurangi emisi tengah mendorong konversi atau modifikasi motor berbahan bakar BBM menjadi motor listrik. Adapun total biaya untuk konversi motor listrik ini maksimal Rp 17 juta.

Eniya menerangkan, pemerintah telah memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta untuk masyarakat yang ingin melakukan konversi motor listrik. Dengan adanya bantuan pemerintah Rp 10 juta, maka masih ada kekurangan Rp 7 juta untuk menutup biaya konversi motor listrik.

Sisa biaya itu merupakan biaya baterai. Dia mengatakan, pihaknya tengah mendorong perusahaan untuk memberikan CSR dalam rangka mendukung program pemerintah ini.

"Memang ada biaya baterai di situ harganya sekitar Rp 6 jutaan sisa dari biaya konversi. Jadi total itu sekitar Rp 16 juta atau Rp 17 juta," ungkapnya.

"Nah sisanya ditanggung sendiri, tapi kalau bisa mendapatkan bantuan dari CSR...kita sedang upayakan nih CSR-CSR dari industri-industri untuk bisa membantu pemerintah," katanya.

Dia mengatakan, saat ini, biaya administrasi dari kepolisian untuk konversi sudah gratis. Namun, pihaknya sedang bicara dengan daerah karena masih menerapkan biaya untuk mengubah STNK.

"Saat ini untuk administrasi di Polri kalau di Jakarta dan seluruh daerah itu sudah di-free-kan jadi nggak ada tambahan biaya. Tapi masih PR bagi kami untuk bicara dengan daerah-daerah yang mungkin masih ada biaya tambahan untuk konversi mengubah STNK-nya menjadi STNK kendaraan listrik. Jadi nanti STNK-nya tertulis dari bensin menjadi listrik baterai," terangnya.

Sebelumnya, Eniya mengatakan, modifikasi motor listrik ini bisa gratis jika menggunakan skema tukar baterai atau swap. "Kita sarankan itu swap baterai sih, sehingga kalau Rp 10 juta itu bisa gratis, kalau dengan sistem swap baterai ya," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (26/6).

Ia melanjutkan, saat ini guru dan SMK bisa mendapatkan konversi motor listrik gratis dengan dukungan dari corporate social responsibility(CSR).

"Kalau kemarin yang saya sempat bilang gratis itu karena dana CSR yang dari perusahaan, tetapi dibatasi untuk guru dan wilayah mereka, plus untuk guru dan SMK dulu. Nah ini kalau ada banyak yang support,dan tiap hari tim juga gerilya ya untuk mencari bantuan-bantuan ini, itu bisa," katanya.

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi persoalan di sektor tambang hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu untuk menyelesaikan tambang ilegal tersebut.

Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Edy Nugroho Santoso menerangkan, pada prinsipnya jika ekonomi masyarakat ikut dikembangkan, maka masyarakat ikut menjaga di sekitarnya. Menurutnya, jika kolaborasi perusahaan tambang dan masyarakat dibangun, maka masyarakat akan menjadi benteng.

"Prinsipnya tadi kalau dengan model-model pemberdayaan masyarakat, selama masyarakat itu diakui, ekonominya dikembangkan saya kira kemudian ikut menjaga yang ada di sekitarnya. Karena kami melakukan di sana, selama masyarakatnya tidak memiliki komitmen...karena konteksnya ekonomi sehingga kalau memang bisa dibangun konteksnya kolaborasi perusahaan saya yakin masyarakat menjadi benteng sebetulnya," terangnya di Festival LIKE 2, Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Ia lantas menyinggung tambang yang diberikan ke ormas. Menurutnya, jika tambang dikelola ormas maka pihaknya akan berdampingan dengan ormas.

"Kalau sekarang itu kan ada pertambangan yang dikasihkan ke ormas, ya sudah kami akan mencoba untuk berdampingan dengan ormas untuk menganu...masyarakat di situ, supaya apa, yaitu tadi si para penambang ilegal tadi juga enggan," ungkapnya.

Namun jika penambang ilegalnya adalah masyarakat sekitar, maka harus diubah ekonominya.

"Tapi kalau penanbangnya itu masyarakat sekitar, yaitu yang memang harus diubah dalam konteks ekonominya. Jadi itu prinsipnya kembali lagi, kita mencoba untuk memetakan caranya memetakan di sekitar lokasinya seperti apa, kebutuhannya apa, kalau nanti dititipi menjaga lokasi yang akan ditambang peti tadi, maka harusnya bagaimana, karena dia yang kena dampak," ungkapnya.

Utomo Chargeplus, perusahaan provider SPKLU terpercaya di Indonesia dengan jaringan terbesar di Asia Tenggara bekerja sama dengan pusat perbelanjaan AEON Mall Deltamas menghadirkan kompleks SPKLU Ultra-Fast terbesar di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat peningkatan pengguna kendaraan listrik mesti diiringi dengan masifnya infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Pengoperasian SPKLU ini ditandai dengan acara launching pada Jumat (9/8) yang dihadiri langsung oleh Managing Director Utomo Chargeplus Anthony Utomo, General Manager AEON Mall Deltamas Sri Prayogio, Ketua Umum Indonesia Property Management Association (IPMA) Suryadi, serta disaksikan oleh Ketua Umum HIVE Community Eddie Lieferdian Hasan.

"Kehadiran fasilitas SPKLU di AEON Mall Deltamas ini menjadi bukti bahwa kami hadir bukan cuma menciptakan mall, tapi juga menciptakan kehidupan bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya. Ada instalasi panel surya juga untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan. Upaya mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi akan kita mulai dari sini," ujar General Manager AEON Mall Deltamas Sri Prayogio dalam keterangan tertulis.

Pusat perbelanjaan menjadi target destinasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Adanya areal parkir luas dan pusat masyarakat berkegiatan menjadikan pusat perbelanjaan kian ideal.

Di AEON Mall Deltamas, teknologi ultra-fast charging yang dihadirkan ini bisa digunakan mengisi daya 8 mobil listrik sekaligus. Tak heran, fasilitas ini menjadi yang terbesar di Indonesia saat ini. Pertama kali di Indonesia, pusat perbelanjaan ini juga menyediakan 20 lot bagi pengguna kendaraan listrik yang sedang mengantri isi daya maupun sekadar parkir.

Pertama kali di Indonesia fasilitas parkir kendaraan listrik terbesar di Indonesia hadir di AEON Mall Deltamas. (Foto: dok. Utomo Chargeplus)

"Utomo Chargeplus tidak hanya fokus pada teknologi ultra-fast yang terpasang, tapi juga keselamatannya. Kompleks SPKLU di AEON Mall Deltamas ini dilengkapi peranti HSE berstandar internasional, ada fire blanket dan APAR lithium lengkap, sehingga konsumen charging stations nantinya bisa mendapatkan layanan yang mudah, nyaman, dan aman" ujar Managing Director Utomo Chargeplus Anthony Utomo.

Aspek keselamatan dan risiko kelistrikan di SPKLU turut menjadi sorotan khusus, mengingat banyak sekali provider SPKLU yang abai menyediakan peranti HSE di unit masing-masing. Faktanya, kendaraan listrik bertenaga baterai memang hanya memiliki peluang 0,03 persen untuk terbakar. Namun ketika kebakaran terjadi, mobil listrik dengan baterai lithium ion bisa terbakar lebih panas, lebih cepat, dan membutuhkan lebih banyak air untuk bisa dipadamkan.

Pengguna kendaraan listrik mencoba mengisi daya menggunakan teknologi ultra-fast charging di SPKLU AEON Mall Deltamas. (Foto: dok. Utomo Chargeplus)

"Kami mengapresiasi Utomo Chargeplus yang memikirkan keselamatan pengguna kendaraan listrik. Hal ini terus kami dorong bagi pemilik bangunan yang akan menyediakan fasilitas SPKLU untuk melengkapi unitnya dengan peranti HSE yang memadai, selain itu juga kami advokasi ke pemerintah untuk menerbitkan regulasi khusus terkait hal ini," ungkap Ketua Umum IPMA Suryadi.

Kehadiran kompleks SPKLU Ultra-fast ini pun disambut suka cita oleh pengguna kendaraan listrik yang turut hadir di acara launching.

"Kendaraan listrik menang di sisi penghematan bahan bakar, perawatan, dan kontribusi terhadap lingkungan. Kami terus mendorong masyarakat agar berani beralih ke kendaraan listrik karena saat ini kehadiran SPKLU pun bertumbuh signifikan," pungkas Ketua Umum HIVE Community Eddie Lieferdian Hasan.

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) terus berupaya mendorong keberlanjutan melalui praktik produksi yang transparan dan bertanggung jawab. Adapun saat ini GRP telah mendapatkan sertifikasi Environmental Product Declaration (EPD) dan Green Label Indonesia untuk berbagai produk bajanya.

General Manager Corporate Planning and Sustainability PT Gunung Raja Paksi Tbk Sheren Omega mengatakan langkah ini menegaskan transparansi data emisi yang dihasilkan oleh GRP dalam proses produksinya.

"Pencapaian sertifikasi EPD dan Green Label Indonesia adalah wujud nyata komitmen kami untuk transparansi dan keberlanjutan. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar internasional, tetapi juga tentang memberikan konsumen informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak lingkungan produk kami. Kami percaya bahwa langkah ini akan mendukung upaya dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Sheren dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024.

Sheren menjelaskan Environmental Product Declaration (EPD) merupakan bentuk transparansi data emisi yang dihasilkan oleh produk baja GRP, mulai dari pengadaan bahan baku, transportasi, penggunaan energi, hingga proses daur ulang. Sebagai Label Lingkungan Tipe III, EPD memberikan informasi terperinci mengenai kinerja lingkungan produk, yang membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih sadar lingkungan. EPD juga disusun berdasarkan metode Life Cycle Assessment (LCA) yang komprehensif sesuai dengan standar internasional.

Dengan memperoleh sertifikasi EPD, GRP siap menyuplai material baja untuk proyek-proyek pembangunan hijau, termasuk pasar Australia dan Selandia Baru, yang memiliki standar tinggi dalam hal keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, sertifikasi Green Label Indonesia adalah sertifikat ecolabel tipe 1 domestik yang bertujuan mencegah dan mengurangi dampak produk terhadap lingkungan, manusia, dan hewan. Sertifikasi ini disusun sesuai dengan ISO 12024 dan dianugerahkan oleh Green Product Council Indonesia. Green Label Indonesia merupakan bagian dari upaya GRP dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) No. 12 tentang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

PT Adaro Energi Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang berpartisipasi dalam agenda Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center (JCC) ini. Dalam kesempatan ini, Adaro menampilkan sejumlah proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

"Seperti yang bisa dilihat di booth kami bahwa memang saat ini grup Adaro sendiri sudah membuat tagline barunya, yaitu building bigger yang lebih hijau ya, Adaro yang lebih hijau, lebih green. Makanya kita sangat berkomitmen dengan aksi nyata yaitu membangun proyek-proyek yang lebih hijau. Contohnya ya, pembangkit listrik tenaga air, angin dan surya," kata Government and External Relation Adaro Power, Pramudhito kepada detikcom, Sabtu (10/8/2024)

Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), lanjut Pramudhito, proyek yang tengah dikembangkan ialah PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara di Malinau, Kalimantan Utara. PLTA ini digadang-gadang akan menjadi salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Pembangkit ini direncanakan memiliki kapasitas 1.375 megawatt (MW) dan dapat menghasilkan listrik 9 terrawatt hour (TWh) per tahun.

"Rencananya untuk melistrik di kawasan industri hijau yang dikembangkan juga oleh Adaro di Kalimantan Utara. Itu mungkin bisa dibilang saat ini salah satu projek PLTA terbesar di Indonesia ya," jelasnya.

Kemudian untuk pembangun listrik tenaga angin, salah satunya yakni proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan berkapasitas 70 Mega Watt (MW). Sementara untuk pembangkit listrik tenaga surya, salah satunya Adaro mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kepulauan Riau.

"Kalau untuk yang sudah berjalan, PLTS kami ada di Kelanis, Kalimantan Tengah di daerah tambang. Kebetulan kami mengembangkan 400 kilowatt peak. Itu sudah operasional untuk membantu kelistrikan daerah tambang itu sendiri dan sekaligus membuktikan komitmen kami terhadap renewable energy," jelasnya

Selain projek pembangkit listrik, Adaro juga mengambangkan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya untuk berkontribusi dalam hal dan merawat lingkungan

Diketahui, pada gelaran Festival LIKE 2 ini, Adaro memboyong produk UMKM binaan CSR untuk dipamerkan. Produk unggulannya terdiri dari makanan Jahe Pasak Bumi, Gula Aren, kerajinan anyaman rotan, batik hingga fashion tas.

Sebagai informasi, Festival LIKE merupakan agenda yang merangkum akumulasi kerja-kerja dan langkah korektif bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan dan Energi (khususnya energi terbarukan). Adapun tema yang diambil dalam festival yang digelar pada 8-11 Agustus 2024 dI Jakarta Convention Center Hall A & B, Senayan, Jakarta ini yaitu '10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas. Acara ini diisi oleh berbagai kegiatan di antaranya I LIKE CONCERT, I LIKE WALK (Fun Walk), Talkshow, Exhibition, Coaching Clinic, Sellers Meet Buyer, Demo Inovasi, Competition, dan KLHK Appreciation Night.