JAKARTA, investor.id — Purpose dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memaparkan temuan kunci dari Survei Iklim Nasional yang berfokus pada responden dari kalangan tokoh Islam dan komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menggarisbawahi peran penting ajaran Islam dalam mendorong aksi iklim dan menunjukkan kesiapan komunitas Muslim dalam melakukan aksi-aksi bagi iklim.

Dino Patti Djalal, Pendiri dan Ketua FPCI, menyatakan, dengan meningkatnya religiusitas global, termasuk di Indonesia, penting untuk menyelaraskan solusi iklim dengan ajaran Islam. “Memahami hambatan dan kesenjangan adalah kunci, karena sudut pandang agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia,"katanya.

Survei ini melibatkan 3.000 responden Muslim dan 100 tokoh agama Islam untuk menangkap persepsi, sikap, dan peran mereka dalam mendorong aksi iklim. Temuan utama riset antara lain adalah lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kemiskinan masih menjadi tiga perhatian utama umat Islam, sementara isu lingkungan berada di peringkat ke-enam.

Namun demikian, para tokoh agama telah meyakini bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Temuan ini menghadirkan perspektif baru dari berbagai penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan bahwa masyarakat ndonesia menyangkal krisis iklim sebagai akibat aktivitas manusia.

Dalam membahas isu iklim, pemuka agama (22%) merupakan pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, lebih tinggi dari aktivis lingkungan (19%), pemerintah nasional (11%) dan ilmuwan (9%). Hal ini menunjukan peran vital untuk melibatkan pemuka agama dalam menyuarakan isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi iklim di tingkat akar rumput. Survei ini juga menunjukan anggota legislatif berada pada urutan dalam tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, Purpose telah membang un MOSAIC atau Muslims for Shared Action on Climate Impact, sebuah platform kolaboratif untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan Islam dalam mendorong aksi iklim, termasuk mendorong dialog dan lobi dengan pemerintah untuk kebijakan yang lebih konkrit.

Menanggapi tentang pendekatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan aksi iklim di kalangan umat Islam, Abdul Gaffar Karim, Steering Committee MOSAIC yang juga akademisi dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan, baginya kata kuncinya aksi dan kolaborasi.

“Walau data mengungkap bahwa masyarakat percaya kepada pemuka agama sayangnya seruan-seruan di masjid sangat sedikit yang menyentuh isu iklim, dalam riset kecil kami kurang dari 2% dakwah di masjid menyentuh topik ini,” katanya.

Gaffar menambahkan, tindak lanjut konkrit seperti ini yang harus kita dorong misal dengan mendekati manajemen masjid seperti siapa yang menentukan ustad, sehingga takmir masjid menjadi bagian pendekatan penting agar bisa memilih pemuka agama yang memiliki pengetahuan yang baik tentang lingkungan.

Inisiatif yang telah dilakukan MOSAIC adalah penyelenggaraan Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari, yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan tokoh agama pada 2022. Kongres ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen untuk mensinergikan kebijakan nasional dengan nilai-nilai religius Islam. Selain itu MOSAIC juga mengembangkan gerakan aksi iklim berbasis pendanaan Islam seperti Wakaf Hutan, Sedekah Energi, dan Bengkel Hijrah Iklim.

Longgena Ginting, Country Director Purpose Indonesia, menambahkan, "Selama 15 tahun terakhir, Purpose telah membangun gerakan dan partisipasi publik, termasuk di kalangan umat Islam. Kami percaya bahwa temuan ini akan menjadi dasar penting untuk memperkuat aksi iklim di Indonesia."

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik AS terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden AS saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim.

"Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden. Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun Trump dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap itu perubahan iklim.

Perbedaan pandangan antara Trump yang didukung Partai Republik, dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia.

"Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change (perubahan iklim) maupun energi," ucap dia.

Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di AS. Tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional.

Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Trump resmi menduduki kursi Presiden AS, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja.

Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.

"(Ekspetasi) antisipasi bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Kemenangan Trump di Pilpres AS Pengaruhi Harga Minyak Dunia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/08/170107426/sri-mulyani-sebut-kemenangan-trump-di-pilpres-as-pengaruhi-harga-minyak-dunia?page=all#page2.

Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, memaparkan sejumlah peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG Global. Terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan Bahan Bakar Penunjang Operasional Industri LNG.

Paparan ini disampaikan Riva dalam forum internasional ADIPEC 2024 saat menjadi salah satu panel diskusi yang bertajuk 'Infrastruktur Gas Alam dan LNG: Memenuhi Permintaan dan Tujuan Iklim' pada Rabu (6/11) kemarin.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir (di ADIPEC 2024) untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan itu Riva berpendapat seiring meningkatnya permintaan gas alam terutama di sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain penting bagi industri energi saat ini untuk melakukan berbagai upaya pengurangan emisi karbon. Dalam hal inilah Riva menyampaikan kesiapan Pertamina Group dalam menyediakan berbagai layanan mulai dari penyediaan bunker hingga waste management.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," tambah Riva.

Ia menyebut ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini.

"Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

Sebagai informasi, dalam forum bergengsi tersebut Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas, Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Periode kedua Presiden AS Donald Trump akan menjadi ancaman yang menentukan bagi diplomasi melawan dampak pemanasan global. Pintu untuk menggenjot upaya meredam perubahan iklim lebih lanjut, diramal semakin tertutup.

Kemenangan Trump terjadi beberapa hari sebelum perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Azerbaijan untuk COP29, pertemuan puncak iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tahun ini Indonesia mengusung tema "In Solidarity for a Green World", pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa arahan penting kepada para delegasi Indonesia yang tengah bersiap menghadiri pertemuan tingkat dunia tersebut. Hanif menyampaikan keterlibatan delegasi Indonesia pada forum tingkat global dan regional harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat. Hal ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah mudahan pada acara kita di Baku Azerbaijan kita benar-benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap kepada Delegasi Indonesia yang akan berangkat agar jangan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi semua memandatkan diri sebagai diplomator yang diharapkan dapat menarik pertemuan bilateral yang diperlukan untuk menggagas bagaimana Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan internasional dalam aksi perubahan iklim.

"Kita tidak ramai-ramai menghadiri Paviliun Indonesia, menghadiri podcast yang kita laksanakan dan hadiri sendiri, tetapi bagaimana kita memfungsikan diri pada era yang penting ini untuk membangun kerjasama internasional country to country, goverment to goverment untuk mendukung upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca," tegas Hanif.

Kepada para ASN yang yang menjadi Delegasi, Hanif menekankan jangan hanya datang untuk jalan-jalan karena dukungan pendanaan melalui APBN yang telah digunakan dalam perjalanan luar negeri tersebut, harus dapat mendorong untuk investasi, mendorong dunia internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Bukan hanya jalan-jalan saja, bukan hanya display-display saja. Harapanya kita menempatkan diri masing-masing untuk konteks itu, lakukanlah berbagai hal penting yang secara konkret mampu mendorong dunia internasional membantu di dalam upaya Indonesia membangun ketahanan iklim ini," beber Hanif.

Delegasi Indonesia yang ditugaskan ke Baku, kata Hanif, adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mentereng untuk tugas mewakili negara. Dia mengungkapkan jika Presiden Prabowo sangat menekankan di dalam rapat kabinet pertama, agar mengefisienkan biaya perjalanan luar negeri.

"Ini artinya bahwa kehadiran kita ke luar negeri harus benar-benar membawa manfaat untuk Indonesia. Soft diplomacy kita laksanakan di Pavilion Indonesia, tetapi bukti konkret harus kita hadirkan pada saat kita memberikan penjelasan kepada masyarakat selesai kegiatan luar negeri ini. Tidak kemudian selesai kunjungan ini kita lantas diam dan bubar saja, tetapi sebisa mungkin harus ada hal besar yang harus kita bawa. Ini yang harus menjadi paradigma kita bahwa apa yang dikeluarkan masyarakat kepada kita harus kita bayar kontan," jelasnya lagi.

Visi Misi Indonesia Emas 2045

Hanif mengatakan dirinya mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik dan mengarahkan agar lebih meningkat guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini," ujar Hanif.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

(hal/fdl)

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

BRI kembali menghadirkan program BRI Fellowship Journalism 2025. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan BRI Fellowship Journalism melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training hingga pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan. Jurnalis juga diberi kesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

Adapun Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media yang sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," ungkap Hendy dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya mengapresiasi program BRI Fellowship Journalism 2025 untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," ujar Agung.

Menurut Agung, hadirnya BRI Fellowship Journalism 2025 memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ia mengatakan jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis.

Hadirnya program ini juga memberikan peluang bagi para jurnalis untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Adapun nantinya lewat program ini, iklim media di Indonesia akan semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Sebagai informasi, program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism berlangsung hingga 30 November 2024. Informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism dapat diakses melalui website resmi BRI https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Mekong River Commission (MRC). Kemitraan ini bertujuan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya air di Sungai Mekong dengan pendekatan terpadu di berbagai sektor. Seperti irigasi, energi hidro, pengendalian banjir, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.

Kemitraan terjalin melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 28 Januari 2024 di Luang Prabang, Laos. MRC adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1995 dan beranggotakan Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam,

Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia di subkawasan Mekong melalui peningkatan kapasitas dan pertukaran keahlian teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan adaptasi perubahan iklim.

Salah satu implementasi awal dari MoU ini adalah program Knowledge Sharing on Irrigation Technology, yang berlangsung di Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2024.

Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi irigasi seperti gun sprinkler, jaringan irigasi air tanah, dan irigasi ramah ikan.

Kepala Balai Teknik Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum Dery Indrawan menjelaskan pihaknya sudah memperkenalkan inovasi teknologi bernama Gun Sprinkler Bravo 1. Teknologi ini dikembangkan melalui modifikasi nozzle untuk meningkatkan keseragaman butir air.

"Teknologi Irigasi ini memiliki biaya investasi yang terjangkau dan pengoperasiannya mudah sehingga sangat cocok diterapkan di lahan kering di Indonesia dan juga lahan kering di negara lain yang memiliki karakteristik serupa" jelas Dery dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Diproduksi menggunakan bahan lokal oleh UMKM, Gun Sprinkler Bravo 1 telah banyak diterapkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber air permukaan maupun air tanah. Selain itu, Menurut Kepala Balai Teknik Irigasi, Gun Sprinkler Bravo 1 adalah teknologi yang bisa diterpakan di negara lain dan dan biayanya bisa dijangkau.

CEO MRC Anoulak Kittikhoun mengatakan Indonesia menjadi negara pertama dari luar aliran Sungai Mekong yang jadi pelopor pertukaran teknologi dengan pihaknya.

"Indonesia adalah negara non-Mekong pertama yang menjalin kemitraan dengan kami. Dengan tantangan besar yang dihadapi oleh Sungai Mekong akibat perubahan iklim, kami terbuka untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi inovatif seperti irigasi yang efisien," ungkap Kittikhoun.

Dia menambahkan kolaborasi yang dilakukan sangat mendukung komitmen MRC untuk menemukan solusi teknologi yang lebih efisien guna mengatasi tantangan di Sungai Mekong.