Indonesia masih mengimpor BBM dengan jumlah besar dalam lima tahun terakhir. Rasio produksi dibanding rasio permintaannya hanya menyentuh level 0,4.

Maksudnya, Indonesia mengimpor 60% BBM, sementara produksi domestiknya hanya 40%. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin rata-rata impor BBM dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 251 triliun per tahun.

"Kita impor 60%, walaupun sudah masukin palm oil, FAME. Kita spent devisa negara Rp 250 triliun rata-rata dalam 5 tahun terakhir, dan kita subsidi pula," katanya dalam Media Workshop di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga menggelontorkan subsidi BBM rata-rata Rp 119 triliun per tahun selama periode 2019 sampai 2023. Padahal Rachmat menyebut dana tersebut bisa saja digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga penanganan kemiskinan.

"Rp 120 truliun dari APBN, yang harusnya buat penanganan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, ini kemakan Rp 120 triliun, Rp 119 triliun secara rata-rata literally jadi asap," tambah dia.

Rachmat juga menyebut Indonesia masih ketergantungan impor LPG yang mencapai 80% dari total kebutuhan dalam negeri. Dari data yang dipaparkan, rata-rata nilai subsidi per tahun untuk LGP mencapai Rp 65 triliun.

Pada kesempatan itu Rachmat menyinggung BBM yang menyumbang emisi gas rumah kaca dan polusi cukup besar. Menurut Rachmat, isu serupa juga terjadi pada impor LPG yang mencapai 80%.

Ia menyebut salah satu solusi terkait polusi dan emisi gas rumah kaca adalah meningkatkan kualitas BBM mengikuti standar yang lebih besar. Hanya saja kualitas BBM dalam negeri banyak yang belum memenuhi standar sulfur EURO 4 atau 50 ppm.

Di sisi lain upaya meningkatkan kualitas BBM bukan tanpa kendala. Rachmat menyebut perlu dana cukup besar yang berasal dari APBN, yang kemungkinan akan memangkas lagi jatah-jatah penanganan kemiskinan hingga pembangunan transportasi publik.

"Angkanya lagi di hitung tapi angkanya pasti lebih besar dari Rp 119 triliun. Jadi ruangnya kita untuk bangun sekolah, (pengentasan) stunting, untuk publik transportation, infrastruktur, makin berkurang, kalau kita selalu jadi asep," pungkasnya.

Upaya transformasi kerap dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun PLN Indonesia Power menggenjot transformasinya untuk ikut berkontribusi mewujudkan dan mendukung target Net Zero Emission (NZE). Apa saja langkah yang dilakukan?

Dalam Greentalk bertajuk 'Teknologi Rendah Emisi untuk Menciptakan Langit Biru dari Sektor Industri', Kepala Satuan Technology Development and Asset Management PLN Indonesia Power Budhi Setiawan mengungkapkan pihaknya telah menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung penurunan emisi yang sejalan dengan target NZE.

"Awalnya Indonesia Power adalah perusahaan operation maintenance, setelah adanya holding- subholding Indonesia Power lahir kembali menjadi fully generation company," terangnya dalam Greentalk yang ditayangkan 20detik, Senin (5/8/2024).

Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia Power telah menjalankan transformasi tahap pertama. Lalu dilanjutkan dengan Transformasi 2.0 saat ini. Ia menjabarkan ada 3 motor transformasi yang saat ini dijalankan Indonesia Power untuk mencapai tujuan lebih tinggi, termasuk penurunan emisi.

Pertama, Growth Moonshot yang menjadi strategi Indonesia Power untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Salah satu aspek yang ditekankan dalam Growth Moonshot ini ialah ekspansi energi baru terbarukan (EBT).

Ia menjelaskan program growth moonshot ini meliputi ekspansi renewable energy, seperti peran Indonesia Power untuk menyediakan pembangkit-pembangkit dari EBT.

"(Misalnya) geothermal, kita sudah menyiapkan vehicle-nya di PLN Indonesia Geothermal. Nanti apabila ada penugasan dari PLN atau pemerintah, dia bisa melaksanakannya. Ada juga banyak PLTS yang akan kita kembangkan, contohnya di kurun waktu sampai 2028 ada total additional renewable for plant sekitar 2,7 GW. Ini akan berkontribusi untuk bauran EBT sekitar 18%," jelasnya.

Motor transformasi kedua ialah Digital Moonshot. Ia menekankan digitalisasi tak bisa dilepaskan begitu saja dalam perkembangan perusahaan, termasuk dalam peran Indonesia Power dalam mengurangi emisi.

"(Digitalisasi) di pembangkit sudah kita mulai pada saat transformasi tahap pertama, kita lanjutkan ditransformasi tahap kedua ini dengan pengembangan lebih," kata Budhi.

"Bagaimana pembangkit-pembangkit itu yang eksisting maupun yang baru nanti akan lebih berkontribusi dalam operation excellent, maintenance excellent, dan juga bagaimana digitalisasi bisa memberikan informasi yang strategis saat manajemen mengambil keputusan itu," sambungnya.

Ketiga, motor transformasi Indonesia Power berupa Net Zero Emission (NZE) Monshoot yang mendukung transisi energi. Ia mengatakan aspek ini berkaitan erat dengan sustainability, termasuk program-program co-firing yang mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil dengan biomassa.

Selain co-firing, Budhi menambahkan pihaknya juga sudah menjadi yang terdepan di teknologi hidrogen dalam upaya penurunan emisi.

"Kita sudah end-to-end mempunyai ekosistem hidrogen, dari produksi green hidrogen power plant sampai dengan penyediaan refueling. Itu menjadi komitmen dari PLN Indonesia Power tentang inovasi berkelanjutan untuk mengembangkan ekosistem hidrogen, mulai dari hulu sampai Hilir. itu adalah program-program target yang akan dilaksanakan oleh PLN Indonesia Power," bebernya.

Tak hanya melalui Greentalk, topik mengenai teknologi rendah emisi serta isu lingkungan dan kehutanan ini akan dikupas secara mendalam di gelaran Festival LIKE 2 yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Festival ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Festival LIKE 2 disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, APP Group, Merdeka Copper Gold, Astra, Le Minerale, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, Huayou Indonesia, PT Freeport Indonesia, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Indexim Coalindo, PT Indo Muro Kencana, PT Bukit Asam Tbk, Musim Mas, PT Inalum, PT Antam, dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk). Serta didukung oleh ExxonMobil Cepu Limited, PT Timah Tbk, PT Wiralab Analitika Solusindo, PT MNC ENERGY INVESTMENTS, dan PT Rizqi Semesta.

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Gas bumi disebut sebagai energi transisi dari energi fosil menuju energi bersih. Selain lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi, ketersediaan gas bumi juga cukup melimpah.

"Gas ini energi fosil yang paling bersih dan paling ramah lingkungan. Jadi kalau compare even ke elpiji, gas bumi dari kita ini juga sudah sangat ramah lingkungan. Itu dari environmental sustainability," kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Arief S Handoko dalam tayangan detikPagi spesial Greentalk, dikutip Senin (5/8/2024).

Karena itu, Arief menekankan PGN terus berupaya menyalurkan gas hingga ke pelosok Nusantara melalui program gasifikasi. Harapannya dapat mendukung industri beralih dan berhenti menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan.

"Kita punya plan untuk membantu industri di Sulawesi, ada Smelter dan sebagainya jangan sampai pakai energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Kita sediakan fasilitas gasifikasi. Kita siapkan infrastruktur agar kita bisa mendeliver daerah yang belum ada pipanya, lewat program LNG kemudian CNG," jelasnya.

Menurut Arief, LNG adalah sarana yang paling baik untuk menyalurkan pasokan gas. Bahkan hingga ke daerah terpencil.

"LNG gas pipa yang di-liquified supaya bisa dibawa lewat kapal ke daerah yang tidak ada pipanya. LNG adalah sarana yang paling baik untuk men-deliver gas sebagai energi bersih ke pelosok," tuturnya.

Tak hanya mendorong industri untuk beralih ke energi bersih lewat penyaluran gas. Dia menjelaskan PGN juga memiliki strategi untuk mendukung tercapainya target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE).

"Di sisi lain, PGN sudah menuju ke sana. Kita punya strategi, G itu Growth. Kita maintain existing bisnis. A itu adaptif. Kita coba melihat peluang bisnis yang beriringan dengan gas. Misalnya energy trading. Kita sudah mulai memasok LNG ke dalam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan," jelasnya.

Lalu ada Standout. Dalam hal ini, perseroan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan biomethane yang berasal dari limbah kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME).

"Limbah palm oil kita proses itu menjadi gas. Gas itu tadi yang menjadi energi. Biometan ini yang ambil dari tumbuhan, limbah, diproses dari gas," tuturnya.

Di samping itu pihaknya juga tengah membidik potensi bisnis Carbon Capture Storage (CCS).

"Kita sudah memanfaatkan beberapa studi, itu (buat) nangkep CO2 yang keluar. Kita capture. Nanti kita alirkan ke gas atau pipa yang sebelahan dengan jalur gas. Ini disimpan di mana? Di storage. Kita punya reservoir kosong. PGN punya anak perusahaan, ada beberapa reservoir yang mau empty. Itu bisa di fill out CO2. Teknologinya seperti apa, nanti kita tunggu," pungkasnya.

Sebagai informasi isu seputar teknologi rendah emisi serta isu lingkungan dan kehutanan lainnya akan dikupas secara mendalam di gelaran Festival LIKE yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Festival ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Festival LIKE 2 disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, APP Group, Merdeka Copper Gold, Astra, Le Minerale, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, Huayou Indonesia, PT Freeport Indonesia, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, PT Indexim Coalindo, PT Indo Muro Kencana, PT Bukit Asam Tbk, Musim Mas, PT Inalum, PT Antam, dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk). Serta didukung oleh ExxonMobil Cepu Limited, PT Timah Tbk, PT Wiralab Analitika Solusindo, PT MNC ENERGY INVESTMENTS, dan PT Rizqi Semesta.

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bakal mengganti peran gas bumi untuk sistem kelistrikan di Sumatera bagian Utara (Sumbagut), khususnya di Provinsi Aceh dan Sumut, menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mikro (PLTA/PLTM). Apa alasannya?

Menteri ESDM Arifin Tasrif awalnya menjelaskan saat ini terdapat terdapat potensi pengembangan PLTA dan PLTM yang siap dikerjasamakan (Power Purchase Agreement/PPA), jumlahnya sebesar 5.087,26 Megawatt di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

"Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau yang PLTA besar itu kan lama, tetapi kalau PLTA yang medium dan kecil-kecil itu biasanya bisa lebih cepat. Contohnya ini, Sumatra Utara yang kita fokus untuk bisa memanfaatkan dulu PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro)," ujar Arifin dalam keterangan resmi, Senin (8/5/2024).

Arifin mengatakan bahwa peran gas bumi perlu diganti sebab untuk menyalakan listrik, pemerintah perlu mengirim 16 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) dari Papua ke Arun di Aceh. Dari Arun, LNG ditransfer ke Belawan, Sumut, untuk mengoperasikan pembangkit listrik.

Oleh sebab itu, Arifin mengatakan bahwa potensi PLMTH yang berada di wilayah Sumbagut harus dipercepat. Di wilayah Aceh dan Sumut saja, potensinya sekitar 5 gigawat atau 5.000 megawatt (MW).

Potensi sebesar itu disebutnya telah diakomodir sebesar 586 MW untuk wilayah Sumut dalam draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033, dengan mempertimbangkan keseimbangan suplai dan demand di wilayah Sumbagut.

Namun, Arifin mengatakan tidak ada penambahan kuota PLTA maupun PLTM di wilayah Aceh karena masih terdapat kendala infrastruktur transmisi. Maka dari itu, ESDM mendorong pembangunan transmisi dari badan usaha swasta.

"Transimisi yang harus banyak dibangun, dan tidak harus PLN yang bangun, tapi swasta juga kita harapkan bisa masuk dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau tidak untung tidak ada yang mau masuk," jelasnya.

Selain kuota PLTA dan PLTM di Sumut, Arifin menjelaskan dalam draft RUTPL 2024-2033 terdapat kuota PLTA tersebar Sumatera dengan kapasitas 1.200 MW. Adapun potensi PLTA dan PLTM di wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang dapat dikembangkan menggunakan kuota PLTA dan PLTM tersebar Sumatera.

Sementara pada draft RUPTL 2024-2033, untuk wilayah Aceh terdapat potensi PLTA/PLTM sebesar 3.507,95 MW, yang terbagi menjadi prioritas 1 sebesar 1.694,01 MW, prioritas 2 sebesar 1.463,38, dan lain-lain sebesar 459,86 MW.

Selain dalam draft RUPTL, terdapat juga potensi proyek dari usulan badan usaha (BU) sebesar 1.719,21 MW untuk proyek prioritas 1, 969,95 MW untuk prioritas 2, 19,5 MW untuk prioritas 3, dan 112,6 untuk prioritas lainnya, sehingga total potensi proyek adalah 2.836,46 MW.

Adapun untuk wilayah Sumatera Utara terdapat potensi proyek sebesar 1.579,31 MW yang terbagi menjadi prioritas 1 sebanyak 207,4 MW, prioritas 2 sebesar 517,62 MW, prioritas 3 adalah 1 MW, dan lain-lain sebesar 701,89 MW. "Untuk usulan BU (Badan Usaha) di wilayah Sumatera Utara, terdiri dari 549,2 MW prioritas 1; 581,4 MW prioritas 2; dan 19,4 MW prioritas lainnya. Sehingga total usulan BU untuk proyek di Sumatera Utara mencapai 1.135 MW," tutup Arifin.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan kehadiran aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi memberikan kemudahan kepada para petani dan nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi. Kehadiran aplikasi tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan volume.

"Aplikasi ini diharapkan dapat membantu konsumen pengguna dari berbagai sektor yaitu usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi umum, dan pelayanan umum mendapatkan kemudahan untuk penerbitan Surat Rekomendasi. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang perlu kita dukung mendapatkan Surat Rekomendasi dengan persyaratan yang mudah," kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan selain memberikan kemudahan persyaratan, masa berlaku Surat Rekomendasi juga menjadi lebih panjang dari satu bulan menjadi tiga bulan. Serta pengguna turut diberi kesempatan untuk membeli BBM secara kolektif dan pengambilannya dapat diwakilkan pada satu orang anggota.

Hal itu diungkapkan olehnya saat Sosialisasi Aplikasi XStar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (2/8/2024). Adapun sosialisasi dilakukan di sejumlah tempat yakni Desa Labulia dan Kampung Nelayan Pondok Prasi.

"Konsumen pengguna dipermudah membeli BBM. Dulu, mereka membeli secara personal (sendiri). Namun, saat ini dapat membeli secara berkelompok (kolektif) dengan memberikan surat kuasa kepada satu orang anggotanya untuk membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," jelasnya.

Dia mengatakan dengan menggunakan teknologi tersebut, instansi penerbit Surat Rekomendasi mengisi data di website xstar.bphmigas.go.id. Surat Rekomendasi dapat terbit dengan cepat dan dilengkapi dengan QR Code. Hal ini tentunya lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kunjungi Kampung Nelayan dan Petani

Dalam kesempatan tersebut, Saleh pun turut menyempatkan diri untuk mengunjungi para petani di Desa Labulia dan Kampung Nelayan Pondok Prasi, Lombok untuk mengetahui manfaat dari kehadiran aplikasi tersebut. Pada saat kunjungan tersebut, Saleh langsung mengecek aktivitas petani dan nelayan serta kesesuaian Surat Rekomendasi yang dimiliki.

"Kami meminta agar dilakukan penyesuaian Surat Rekomendasi yang dilengkapi oleh data-data pendukung mengenai spesifikasi alat," ungkapnya.

Dia mengatakan kemudahan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani dan nelayan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

"Terutama terkait aktivitas ekonomi dan hasil akhirnya, kita harapkan taraf hidup mereka juga meningkat," tuturnya.

Sementara itu, salah satu petani Desa Labulia, Sofian Hadi mengaku terbantu dengan adanya Surat Rekomendasi ini. Menurutnya, Surat Rekomendasi tersebut mampu membuat dirinya dan para petani lainnya memiliki kemudahan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dia mengakui berkat hal tersebut membuat dirinya mampu menghasilkan 500 ton beras per bulan.

Hal senada pun turut diungkapkan oleh salah satu nelayan Pondok Prasi. Mereka mengaku terbantu dengan kehadiran Surat Rekomendasi.

"Saya mewakili nelayan, mengucapkan banyak terima kasih kepada BPH Migas karena telah memberikan kemudahan kepada kami untuk membeli Pertalite dan akan kami gunakan sebaik- baiknya dan semaksimal mungkin untuk bekerja mencari nafkah," ujar salah satu nelayan.

Sebagai informasi tambahan, kunjungan kerja di Pulau Lombok tersebut turut dihadiri oleh Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Area Lombok Wicaksono Ardi N. dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Pemerintah mengubah formula perhitungan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Seperti dikutip detikcom, Senin (5/8/2024), pada Pasal 1 Permen tersebut dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2022 mengalami perubahan. Adapun ketentuan yang berubah yakni Ayat 5 dan 6 Pasal 3.

Dengan begitu, Pasal 3 dalam aturan itu mengalami perubahan. Disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1, harga jual eceran Jenis BBM Tertentu berupa minyak solar (gas oil) di titik serah, untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangi subsidi, dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin," bunyi Pasal 3 Ayat 2.

Kemudian, Pasal 3 Ayat 3 disebutkan, perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya. Sementara, di Ayat 4 disebutkan, subsidi yang dimaksud pada Ayat 1 mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perubahannya.

"Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen)," bunyi Pasal 3 Ayat 5.

Kemudian, pasa Pasal 3 Ayat 6 dijelaskan, harga jual eceran Jenis BBM Tertentu hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp 1,00.

Adapun bunyi Pasal 3 Ayat 5 di Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021 atau sebelum mengalami perubahan yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB) sebesar 5%. Kemudian, di Ayat 6 sebelum mengalami perubahan dijelaskan harga jual eceran Jenis BBM tertentu jenis minyak solar dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp 50,00.

Berikutnya, pada Pasal 2 di Permen Nomor 10 Tahun 2024 disebutkan, Ayat 5 Pasal 4 diubah. Dengan begitu, bunyi Pasal 4 mengalami perubahan.

Pada Pasal 4 Ayat 1 disebutkan, harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan di titik serah untuk setiap liter, dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan sebesar Rp 90,00 per liter, serta ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kemudian, di Ayat 2 disebutkan, harga dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin.

"Perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulan menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada 1 (satu) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 bulan berjalan untuk perhitungan harga dasar bulan berikutnya," bunyi Pasal 4 Ayat 3.

Kemudian, di Pasal 4 Ayat 4 dijelaskan, besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

"Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp 1,00 (satu rupiah)," bunyi Pasal 4 Ayat 5 yang mengalami perubahan.

Pada Permen 11 Tahun 2022 atau sebelum mengalami perubahan, bunyi Pasal 4 Ayat 5 yakni sebagai berikut. "Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)," bunyi Pasal 4 Ayat 5 di Permen 11.

Permen ESDM 10 Tahun 2024 berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2024. Permen ini ditetapkan di Jakarta 25 Juli 2024 dan diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif. Lalu, diundangkan pada 31 Juli 2024 dan diteken Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asep N Mulyana.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa (Ifan) menegaskan bahwa penjualan ritel liquid natural gas (LNG), tidak memperbolehkan monopoli oleh pelaku usaha, baik usaha swasta maupun badan usaha milik Negara (BUMN). Hal itu disampaikannya saat kunjungan ke PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) pada (3/8) lalu.

Dalam kunjungannya, KPPU menemukan adanya pelaku usaha yang ingin menggunakan LNG karena lebih efisien. Namun, mereka mengalami kendala di penghentian pasokan dan tidak bisa mendapatkan pasokan alternatif dari pelaku usaha lainnya. Pasalnya, penjualan LNG di wilayah tersebut hanya dapat diperoleh dari satu pelaku usaha, yaitu PT Pertamina (Persero).

Seperti diketahui, sektor energi (khususnya minyak dan gas) telah menjadi salah satu sektor fokus utama Anggota KPPU periode 2024-2029. Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU), sektor sudah konsisten berada pada posisi rendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Hal ini berarti iklim persaingan usaha yang sehat di sektor energi belum tercipta dengan baik. KPPU pun melakukan pengawasan dengan konsisten terhadap sektor energi di berbagai wilayah. Seperti minggu lalu dilakukan pengawasan di Kota Makassar.

"Tujuan kami ke sini, sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU untuk memastikan adanya persaingan usaha yang sehat khususnya di sektor energi khususnya minyak dan gas," ujar Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Kunjungan ke PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA) ini untuk memantau implementasi persaingan usaha yang sehat dalam liquid natural gas (LNG) pada industri di Makassar. PT KIMA sendiri adalah perusahaan milik pemerintah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.

Diketahui, sumber energi dan migas yang digunakan oleh PT KIMA, mayoritas adalah liquefied petroleum gas (LPG) yang didukung oleh Pertamina. Padahal 70% pasokan LPG di Indonesia masih didominasi oleh impor. Jumlah ini harusnya dapat menekan dengan mengalihkan penggunaan sumber energi migas dari LPG ke LNG yang dimana produksi cukup untuk dalam negeri.

Dalam penjelasannya, Direktur Utama PT KIMA, Alif Abadi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, terdapat satu perusahaan pengelola limbah B3 di kawasan industri mereka yang sempat menggunakan LNG. Namun, penggunaan LNG dihentikan pada tahun 2023 karena masalah pasokan yang terbatas dan biaya distribusi yang tinggi, mengingat pasokan LNG harus diimpor dari Bontang, Kalimantan Timur. Alif juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan calon mitra luar untuk penyediaan LNG di Kawasan Industri Makassar.

Sementara itu, mengenai penghentian pasokan LNG, KPPU akan menyelidiki apakah tindakan tersebut merupakan indikasi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Saat ini, izin niaga gas, khususnya LNG, dikuasai sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertagas Niaga (PT GN). Jika ditemukan adanya aturan yang mendukung monopoli dalam izin niaga ini, KPPU akan mengajukan kepada Pemerintah untuk merevisi regulasi tersebut, membuka peluang bagi pelaku usaha lain, baik BUMD maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi masalah pasokan LNG yang terbatas serta biaya distribusi yang tinggi dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

"Kami akan mengkaji dari sisi aturan dan perilaku pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG. Jika terhambatnya pasokan dan mahalnya harga LNG diakibatkan regulasi yang salah, akan diajukan perubahan ke Pemerintah. Tetapi jika adanya indikasi abuse atau praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memperoleh izin niaga LNG tersebut, KPPU akan melanjutkannya dengan upaya penegakan hukum," tutur Ifan.

Tidak hanya di PT KIMA, KPPU juga mengunjungi PT Mars Symbioscience Indonesia (PT MARS) dan Wastec International (PT WASTEC), untuk mendapatkan masukan mengenai penggunaan energi minyak dan gas untuk mendukung hasil produksi. PT MARS adalah pengolahan kakao yang menggunakan LPG yang cukup besar, sedangkan PT WASTEC, perusahaan pengolah limbah B3, yang sebelumnya menggunakan LNG, beralih ke LPG karena ketidakpastian pasokan dan harga yang mahal.

Dalam kunjungannya ke Makassar, Ketua KPPU didampingi oleh pejabat dari Kantor Wilayah VI KPPU Makassar. Selama kunjungan tersebut, beliau diterima oleh Direktur Utama PT KIMA, Alif Abadi, serta Direktur Operasional dan Pendukung, Alif Usman Amin, dan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis, Alexander Chandra Irawan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan, penerapan biodiesel 40% atau B40 berjalan tahun depan. Saat ini, uji coba B40 terus dilakukan.

"Kita sudah mulai masuk ke biodiesel B35. Insyaallah tahun depan B40 sudah bisa jalan, sudah ada kesepakatan. Kemudian juga kita akan coba nanti bioetanol," kata Arifin di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Untuk diketahui, Kementerian ESDM telah meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api pada bulan lalu. Uji coba itu dilakukan dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

B40 merupakan solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%. Pemakaian B40 diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Hari ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke (sektor) perkeretaapian untuk B40 ini," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (23/7).

Menurutnya, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar dua bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya.

Pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, pemerintah kemudian memastikan jika target tersebut tak tercapai.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memperkirakan, bauran EBT pada tahun depan hanya tercapai 13-14%."EBT sudah tahu kan? Tapi 2025 kita nggak nyampe bauran. Bauran paling cuma 13-14%," katanya, Jumat (2/8/2024).

Target tersebut tidak tercapai karena beberapa sebab. Arifin menyebut karena adanya persoalan infrastruktur dan bottleneck atau sumbatan.

"Ya karena kan itu infrastruktur kita, dan juga masih ada bottleneck," ungkapnya.

Selain itu, ia menyebut target 23% tersebut tak tercapai karena permintaan akan listrik belum naik secara pesat. Oleh karena itu, dia mengatakan, permintaan akan listrik perlu didorong.

"Demand belum naik secara pesat, secara besar-besaran, makanya program-program untuk mendorong demand ini harus kita lakukan. Contohnya EV terus kemudian PLTS untuk industri dan perumahan ini harus bisa didorong," terangnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggenjot produksi minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya ialah dengan mendorong kerja sama dengan negara lain.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia menjalin kerja sama dengan China dalam hal penerapan teknologi. China melalui Sinopec akan terlibat dalam menggarap lima lapangan Pertamina EP yakni Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak dan Zulu.

"Kemudian untuk kerja sama penerapan teknologi, kita kerja sama dengan China, ini sudah ada respons dari Sinopec untuk lima lapangan Pertamina EP, antara lain di Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, dan Zulu," kata Arifin di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dia menambahkan, Lapangan Zulu terletak di dekat Bekasi. Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu tindak lanjut dari Sinopec.

"Zulu ini di Onshore Northwest Java, depannya Bekasi. Ini China mempunyai kemampuan, Sinopec, kita sudah ke sana. Dan sekarang nanti tinggal nunggu follow up selanjutnya," ungkapnya.

Untuk mendorong produksi migas, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Kepmen ESDM 110/2024 terkait reaktivasi lapangan idle.

Saat ini, SKK Migas dalam proses inventarisasi area idle di antara untuk reaktivasi kembali oleh KKKS eksisting, dikerjasamakan dengan teknologi provider, diusulkan menjadi WK baru untuk dikelola oleh KKKS baru, atau dikembalikan ke pemerintah dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi dan lain-lain untuk selanjutnya dilelang.

Pemerintah tengah mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Hal ini dilakukan agar produksi gas bumi yang ada di Tanah Air bisa termanfaatkan.

Dengan pemanfaatan gas bumi tersebut, Indonesia akan bisa mengurangi impor. Apalagi, Indonesia mengimpor Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga 6 juta ton per tahun.

"Jadi sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya US$ 575 per ton, dikali-kaliin aja tuh," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dia mengatakan, pada tahun ini pemerintah fokus menyelesaikan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem). Kemudian, pada tahun tahun depan akan fokus menyelesaikan pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Arifin mengatakan, belakangan ini ada beberapa temuan sumber gas jumbo. Dia berharap, sumber gas itu bisa segera produksi.

"Jadi kalau kita lihat di region 1 di ujung Sumatera nanti kan ada South Andaman, ada Andaman, ada juga bloknya ENI yang juga sudah dilepas. Jadi itu juga potensi besar. Sekarang Mubadala yang sudah dapat potensi kurang lebih sampai 5 TCF ini sedang mau cepat, dia ingin balapan juga sama ENI supaya bisa berproduksi cepat, kita harapkan bisa speed-nya sama seperti 2028 bisa berproduksi," terangnya.

Arifin berharap, dengan pembangunan infrastruktur gas ini akan mendorong pembangunan jaringan distribusi gas. Sehingga, gas itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Nah dengan adanya transmisi gas ini, nanti juga ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," katanya.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi terbesar di dunia, namun karena terkendala infrastruktur pipa gas, gas bumi yang diproduksi sebagian tidak terserap di dalam negeri sehingga harus di ekspor. Sementara, kebutuhan LPG yang didistribusikan melalui tabung gas kebutuhannya semakin tinggi dan harus ditutupi dengan impor.

Pemerintah terus berupaya mendorong produksi minyak. Hal ini mengingat produksi minyak RI terus menurun, karena banyaknya lapangan tua.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, dalam waktu dekat Indonesia akan mendapat tambahan produksi minyak 100 ribu barel per hari (bopd). Tambahan produksi ini berasal dari 6 lapangan.

"Bahwa dalam jangka yang relatif agak pendek, jangka pendek ini ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Tapi jumlahnya kurang lebih 100 ribu barel lebih sedikit," kata Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dari data yang ia sajikan, pasokan minyak itu berasal dari Lapangan Forel 10.000 bopd yang on stream kuartal IV 2024, Lapangan Ande Ande Lumut 20.000 bopd yang onstrem kuartal I 2028, Lapangan Singa Laut Kuda Laut 20.313 bopd on stream kuartal IV 2026.

Kemudian, Lapangan OO-OX 2.996 bopd on stream kuartal I 2026, Lapangan BUIC 19.206 bopd on stream kuartal III 2024 dan Lapangan Hidayah 25.276 yang on stream pada kuartal I 2027.

Selain 6 lapangan tersebut, pihaknya juga juga mendorong produksi dari pemulihan sumur-sumur yang sudah ada.

"Nah, di samping dari yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi kalau dulu recovery-nya itu biasanya hanya 30%, sekarang kita coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkannya menjadi ke 50%. Untuk itu Pertamina nanti akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki pengalaman teknologinya," terangnya.