Aset PT PLN (Persero) dan anak usahanya dilindungi asuransi. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama perusahaan jasa asuransi lainnya telah meneken Surat Perjanjian Kerjasama untuk Konsorsium Jasa Asuransi Aset operasional PT PLN dan anak-anak perusahaan.

Perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Budhi Novianto selaku Direktur Bisnis PT Askrindo dengan para direksi dari masing masing perusahaan jasa asuransi lainnya.

Direktur Utama Askrindo Fankar Umran mengatakan bahwa perjanjian ini bukan hanya bentuk kerjasama formal, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antar BUMN. Adapun premi tiap tahunnya US$ 2,27 juta.

"Dengan premi sebesar US$ 2,27 juta setiap tahunnya, Askrindo memberikan perlindungan atas seluruh aset PLN dan anak perusahaan," kata Fankar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Askrindo mengcover aset PLN seperti Comprehensive Machinery Insurance yang menjamin risiko pada power plant, refinery, mesin-mesin pabrik, serta asuransi terrorism dan sabotage yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang secara langsung disebabkan terorisme maupun sabotase.

Askrindo memberikan perlindungan terhadap aset PLN dan anak perusahaan di seluruh Indonesia seperti PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Batam, dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara dalam periode 2024 hingga 2026.

"Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menghadirkan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak dalam menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tambah Fankar.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Energi Primer Indonesia (EPI) tengah melakukan program pengolahan sampah menjadi listrik. Program tersebut menjalankan co-firing PLTU dari biomassa. Tahun ini ditargetkan bisa mengolah 2,2 juta ton biomassa.

Direktur Utama PT PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menjelaskan bahwa PLN EPI tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu. Program ini merupakan langkah nyata menuju pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"Tahun 2021, PLN Group telah menggunakan 250.000 metrik ton biomassa untuk cofiring PLTU. Tahun 2022, jumlah ini naik menjadi 500.000 metrik ton, dan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1.000.000 metrik ton. Tahun ini, target kami adalah menyediakan 2,2 juta ton," terangnya dikutip Kamis (25/7/2024).

Dia melanjutkan pemanfaatan biomassa untuk co-firing dan pengganti batu bara mendapat dukungan dari Kementerian ESDM. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap telah diterbitkan untuk memberikan payung hukum penggunaan biomassa.

Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, mengatakan bahwa peraturan ini masih menunggu harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sementara dalam proses untuk direvisi. Edi berharap potensi biomassa di Indonesia dapat dikembangkan secara optimal.

"Indonesia perlu mengembangkan sumber bioenergi alternatif yang berkelanjutan dan tidak bersaing dengan produksi pangan, yaitu dengan memanfaatkan waste atau sampah/limbah seperti limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sampah organik perkotaan, dan tanaman khusus energi," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan penuh terhadap program co-firing. Hilman Qomarsono, Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN Direktorat PRKNDJPPR, menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan arahan untuk mendukung secara maksimal pengembangan ekosistem biomassa.
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, menyampaikan bahwa co-firing dan pemanfaatan biomassa turut meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ketersediaan biomassa yang cukup banyak, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber energi untuk program co-firing dan menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bakal beretemu CEO Tesla Elon Musk. Rencananya pertemuan akan dilakukan Agustus di Amerika Serikat.

Luhut bilang dirinya akan melakukan pembahasan-pembahasan mengenai potensi investasi di Indonesia.

"Nanti saya akan ketemu dia (Elon Musk) bulan depan ini. Nanti kita lihat. Ketemu di West Coast," ujar Luhut ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Ketika ditanya apakah pembicaraan soal investasi Tesla di Indonesia akan kembali dibahas, Luhut mengaku tak bisa bicara banyak. Menurutnya, Tesla memang sedang menahan investasi beberapa tahun ini.

"Kalau Tesla itu sekarang saya pikir setelah satu tahun dua tahun ini tidak akan membangun pabrik di mana pun," kata Luhut.

Luhut melanjutkan kemungkinan pihaknya akan mengelaborasi potensi investasi yang lain. Khususnya di sektor hilirisasi nikel.

"Kita masih melihat peluang lain untuk dia masuk mungkin investasi di nikel kita," sebut Luhut.

Luhut juga bilang dirinya tak diberikan misi-misi khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan Elon Musk. Luhut cuma mengatakan dirinya cukup akrab berteman dengan Elon Musk.

"Nggak ada misi-misi kita ketemu. Kan saya temanan sama dia," pungkas Luhut.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kabar BBM jenis baru bakal diluncurkan. Luhut bilang sebenarnya yang akan diluncurkan bukan BBM baru.

Menurut Luhut pemerintah hanya meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini. Targetnya, pemerintah akan meluncurkan BBM dengan kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Tapi dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," kata Luhut ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Luhut bilang sejauh ini ada dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM. Bisa lewat produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya (kilang) Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," ujar Luhut.

"Tapi kan anunya, refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," lanjutnya.

Nah hal ini tentu akan menambah beban produksi, maka dari itu kemungkinan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi. Kenaikan itu dinilai Luhut akan dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat.

"Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya nanti Rp 10 atau Rp 20 overtime jadi tidak terasa," ujar Luhut.

Pertamina terus mempertajam kompetensi dan memperluas kolaborasi untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan bioenergi di berbagai sektor. Di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Pertamina berkolaborasi dengan Toyota untuk melakukan pengisian perdana dan test drive penggunaan Bioetanol yang bersumber dari batang tanaman Sorgum.

Pada test drive yang dilakukan di GIIAS 2024 , Bioetanol 100% (E100) yang diproduksi dari tanaman Sorgum, digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada kendaraan Flexy Fuel Vehicle (FFV) Toyota.

Senior Vice President Technology Innovation PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menjelaskan bahwa untuk mengadakan test drive di GIIAS 2024, Pertamina telah memproduksi sebanyak 150 liter Bioetanol yang diproduksi dari ampas biomasa, yaitu batang tanaman Sorgum. Proses produksi bahan bakar nabati tersebut menggunakan peralatan distilasi dan dehidrasi yang terdapat di fasilitas Laboratorium Technology Innovation milik Pertamina.

"Nira sorgum didapatkan melalui kerjasama dengan universitas yang sudah melakukan uji penanaman di beberapa lahan. Setelah itu nira yang dihasilkan difermentasi menjadi Bioetanol dan kemudian dimurnikan," ungkap Oki di sela-sela uji coba Bioetanol di GIIAS 2024, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Oki menambahkan bahwa Bioetanol yang diproduksi Pertamina telah diuji di kendaraan Toyota Fortuner Flexy Fuel Vehicle (FFV) menunjukkan peningkatan performa dengan pembakaran yang lebih sempurna dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil pada umumnya

Langkah Pertamina selanjutnya, ungkap Oki, adalah melakukan peningkatan produksi Bioetanol dari skala laboratorium ke skala yang lebih besar. Selain itu, Pertamina menjajaki kemitraan untuk mendapatkan ketersediaan suplai Sorgum dan bahan nabati lainnya.

"Dengan memproduksi Bioetanol dari Sorgum tidak hanya menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia, tetapi juga inovasi ini memproduksi bahan bakar tanpa berkompetisi dengan bahan pangan, dapat membuka lapangan pekerjaan dan usaha kecil menengah baru di sektor perkebunan Sorgum, pengolahan Nira, dan pengolahan Bioetanol," tambah Oki.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa Pertamina sebagai pemimpin transisi energi secara berkelanjutan mendorong penggunaan Bioetanol sebagai bahan bakar transportasi.

Pertamina menampilkan inovasi terbarunya yaitu Bioetanol 100% (E100) dan di saat yang sama Pertamina mengimplementasikan secara bertahap Bioetanol di Indonesia dimulai dari Pertamax Green 95 yaitu bahan bakar dengan kandungan Bioetanol 5% (E5).

Fadjar menuturkan bahwa dengan implementasi E5 pada industri hulu-hilirnya dapat memberikan manfaat pengurangan impor gasoline nasional, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan GDP dan diperkirakan berkontribusi pada penurunan emisi sebesar 2,8 juta ton CO2 atau 1,9% emisi per tahun.

"Penggunaan Bioetanol akan memperkuat peta jalan Pertamina dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan. Pertamina akan melakukan secara bertahap yang utamanya untuk mendukung program pemerintah yaitu mencapai target Net Zero Emission di Tahun 2060," ucap Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Izin tambang mineral dan batu bara (minerba) bakal diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Praktik ini dilandasi aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken akhir Mei lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk memuluskan kebijakan izin tambang untuk ormas, Jokowi menerbitkan satu aturan baru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Ada beberapa tambahan pasal dalam Perpres 76/2024 bila dibandingkan dengan Perpres 70/2023. Hal itu jelas terlihat pada pasal 5, disisipkan 3 pasal terbaru dari aturan sebelumnya, yaitu pasal 5a, 5b, dan 5c.

Ormas Wajib Punya Badan Usaha

Dilihat detikcom, Selasa (23/7/2024), disebutkan pada pasal 5a dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada organisasi masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah penawaran WIUPK diberikan untuk badan usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

Untuk penawaran WIUPK akan berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O24 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku.

Syarat Ormas Dapat Izin Tambang

Pada pasal 5a ayat 2 disebutkan organisasi masyarakat yang mau mengelola tambang harus memenuhi kriteria tertentu. Hal itu tercantum pada pasal 4 ayat 6 di Perpres 70 Tahun 2023.

Selain itu dijelaskan juga ormas keagamaan yang mau mengelola tambang harus memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan umat.

"Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat," tulis beleid tersebut.

Bila merunut pada pasal 5a ayat 2, beberapa syarat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 6 di Perpres 70 tahun 2023 mulai dari wajib berbadan hukum, terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan memiliki lingkup kegiatan kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi masyarakat juga harus dapat mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban berikutnya buat ormas yang mau mendapatkan pengelolaan tambang adalah harus memiliki secara dominan badan usaha yang menjadi penerima WIUPK. Hal ini tercantum dalam pasal 5c ayat 2.

"Kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali," tulis beleid tersebut.

Lalu, di pasal 5c ayat 1 disebutkan WIUPK yang nantinya didapat oleh ormas keagamaan tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan Kementerian ESDM.

"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya," bunyi pasal 5c ayat 3.

Kemudian di pasal 12 ayat 1 yang diubah dalam Perpres 76 2024 ini disebutkan juga ormas keagamaan dilarang memindahtangankan lahan dan atau kepemilikan yang telah dialokasikan pada lahan dengan izin konsesi di kawasan hutan.

Izin Diurus Bahlil

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Dalam pasal tambahan 5b yang ada di Perpres 76 tahun 2024 disebutkan menteri pembina sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan tata ruang, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga agraria dan tata ruang diminta untuk mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan kepada Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Kementerian Investasi/BKPM sendiri merupakan Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Ketua Satuan Tugas berperan untuk melakukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Kembali ke urusan ormas kelola tambang, dalam pasal tambahan 5b ayat 2 juga disebutkan juga Bahlil bisa melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Kemudian badan usaha milik ormas keagamaan diwajibkan juga untuk melakukan pengajuan permohonan IUPK melalui sistem OSS BKPM. Setelah itu baru lah Bahlil bisa menerbitkan IUPK tambang untuk ormas keagamaan.

"Atas pengajuan permohonan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 5b ayat 4.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama dan Politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Kabar tersebut dibenarkan Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Gaji dan tunjangan jumbo menanti Burhanuddin yang merupakan mantan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Andi Arief di mana partainya mendukung Prabowo-Gibran.

Dikutip dari Laporan Tahunan PLN 2023, Selasa (23/7/2024) kemarin, penetapan remunerasi bagi dewan komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris BUMN beserta perubahannya No. PER 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

"Sesuai peraturan tersebut, remunerasi Dewan Komisaris terbagi atas Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Gaji Direktur Utama dan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. (Berdasarkan hasil RUPS Kementerian BUMN No. SR46/Wk1.MBU.A/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023)," bunyi laporan tersebut.

Besaran remunerasi dewan komisaris ditetapkan sesuai keuangan perseroan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor lain yang relevan, serta menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness), serta kelangkaan sumber daya manusia.

Remunerasi yang diterima dewan komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Dalam laporan tersebut disebutkan, honorarium per bulan untuk komisaris utama Rp 211 juta dan komisaris Rp 190 juta.

Sementara, tunjangan untuk komisaris mencakup tunjangan hari raya (THR) keagamaan sebesar 1 bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium, dan asuransi purna jabatan di mana premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun.

Komisaris juga mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian, dengan termasuk 1 istri dan 3 orang anak usia maksimum 25 tahun (belum bekerja/belum menikah). Lalu, fasilitas bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebesar pemakaian).

Sesuai struktur itu, maka besaran remunerasi dewan komisaris tahun 2023 sebesar Rp 23,159 miliar untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023). Kemudian tantiem (bruto) sebesar Rp 111,023 miliar untuk 13 komisaris (dewan komisaris dan mantan dewan komisaris tahun buku 2022).

Berikutnya, tunjangan transportasi untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023) sebesar Rp 4,632 miliar. Tunjangan hari raya untuk 10 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada 2023) sebesar Rp 1,930 miliar.

Sementara, tanggungan PPh Pasal 21 untuk 15 komisaris (termasuk pajak tantiem dewan komisaris penerima tantiem tahun buku 2022) sebesar Rp 75,888 miliar. Lalu, tanggungan BPJS untuk 12 komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) sebesar Rp 1,261 miliar. Jika ditotal, jumlah remunerasi yang diberikan kepada semua komisaris sebesar Rp 217,893 miliar.

PT PGN Tbk bersama Premier Oil Tuna B.V. berencana jajaki bersama peluang kerja sama sehubungan dengan potensi komersialisasi (penjualan dan pembelian) gas bumi dari Wilayah Kerja Tuna (WK Tuna), Kepulauan Natuna. Nota kesepahaman ini juga terkait mengenai pengembangan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas WK Tuna.

Kolaborasi tersebut diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara PGN dan Premier Oil Tuna yang diwakili oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan President Director Premier Oil Tuna Steve Cox pada Selasa (23/7/2024). Kerja sama PGN dan Premier Oil Tuna dipercaya dapat menjadi sinergi kolaboratif yang baik dan berbagi kesuksesan di industri gas.

"Selama ini, kami memberikan layanan gas kepada pelanggan menggunakan pasokan dari banyak WK. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sumber pasokan kami mengalami penurunan. Padahal di beberapa wilayah sedang surplus, namun tidak semuanya terhubung oleh infrastruktur. Dengan adanya peluang kerja sama dengan WK Tuna, kami yakin dapat memperkuat pasokan kami," ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangan tertulis.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN ingin pemanfaatan gas dari WK Tuna dapat digunakan untuk memenuhi bauran pasokan gas sejalan dengan volume gas yang dinamis karena kondisi natural decline dari beberapa produsen.

"PGN memerlukan pasokan gas yang andal dari pemasok hulu untuk disalurkan melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi kepada seluruh pelanggan," kata Rosa.

Saat ini, PGN mengoperasikan lebih dari 12.000 km pipa gas bumi untuk melayani lebih dari 5.000 pelanggan komersial & industri serta pelanggan rumah tangga (city gas) yang hampir mencapai 1 juta pelanggan. Untuk terus tumbuh ke depan, diperlukan pasokan yang andal.

Selain itu, peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna tidak hanya untuk membuka pasar di Indonesia. Namun juga memungkinkan bagi PGN untuk membuka pasar di kawasan Asia atau Asia Tenggara.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Premier Oil Tuna Steve Cox menyatakan pihaknya melihat peluang bersama PGN akan memajukan proyek WK Tuna untuk bisa menyuplai gas ke Indonesia. Premier Oil Tuna adalah bagian dari Harbour Energy Group selaku operator dari KKS yang mencakup Wilayah Kerja blok Tuna (KKS Tuna). Oleh karena itu, proyek WK Tuna juga akan dapat memperluas operasi Harbour Energy di Indonesia.

"WK Tuna bernilai penting bagi Harbour, karena ini adalah key project yang ingin kami lanjutkan. Meskipun kami mengalami sejumlah kesulitan namun kami move on dari hal tersebut. Kami menyambut kerja sama dengan PGN dengan sangat baik," ujar Steve.

Baik PGN maupun Premier Oil Tuna berkomitmen untuk menjalankan kerja sama terkait peluang pemanfaatan gas dari WK Tuna dengan optimal. Keduanya berharap besar, kerja sama dapat berjalan sampai dengan tahap realisasi pemanfaatan gas WK Tuna agar memberikan manfaat baik kedua belah pihak maupun bagi Indonesia.

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT PGN

Sektor minyak dan gas bumi di Indonesia masih memiliki sederet permasalahan yang belum terselesaikan. Mulai dari masalah perizinan hingga tumpang tindih kewenangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional harus terus diupayakan. Hal ini untuk mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi.

Luhut mengatakan, pagi ini dirinya dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait kembali berkoordinasi untuk mengevaluasi serta menyusun langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Luhut mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan serta menyepakati upaya bersama sebagai tindak lanjut.

"Saya merasa bahwa proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga, sering kali menjadi hambatan. Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," tulis Luhut di Instagram, Selasa (23/7/2024).

Luhut menyebut, setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

"Saya menegaskan kepada setiap K/L di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia," ujar Luhut.

Luhut berharap, setelah rapat koordinasi hari ini, setiap K/L memiliki komitmen yang sama yakni komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini.

"Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang," katanya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendukung program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam uji coba penerapan bahan bakar biodiesel B40 untuk kereta api. Sebagai bukti dukungan tersebut, KAI membangun fasilitas pencampuran (blending) dan pengisian bahan bakar.

VP Public Relations KAI Anne Purba, mengatakan ada lima lokasi fasilitas blending dan pengisian bahan bakar, kelimanya terletak di Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

B40, yang merupakan campuran 60% solar dan 40% bahan bakar nabati dari kelapa sawit diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"KAI sangat mendukung kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahan bakar B40 pada angkutan kereta api. Hal ini sejalan tujuan KAI dalam memberikan layanan transportasi yang lebih ramah lingkungan," VP Public Relations KAI Anne Purba, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Anne menjelaskan bahwa KAI kini menggunakan bahan bakar serupa yakni B35. Ada 350 juta liter bahan bakar B35 yang dipakai pihaknya, selama penggunaan performa mesin kereta api tidak dilanda masalah. Walhasil, KAI optimistis peralihan penggunaan bahan bakar dari B35 ke B40 bakal mulus mengingat spesifikasi kedua jenis bahan bakar tersebut hampir sama.

Sementara dalam keterangan yang sama, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan uji penggunaan bahan bakar B40 pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA. Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta - Surabaya. Sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta-Pasar Senen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Aeniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa uji kinerja terbatas dilakukan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar dua bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

Eniya optimistis penggunaan B40 ini bisa mendorong penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Simak juga Video '29 Ribu Orang Naik Kereta dari Jakarta Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki smelter single line terbesar di dunia. Smelter sendiri merupakan pabrik peleburan dan pemurnian konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga yang siap digunakan menjadi bahan baku produk turunan tembaga.

"Nah, di Indonesia sendiri terdapat Smelter Freeport Indonesia yang menjadi smelter single line terbesar di dunia," demikian bunyi keterangan Freeport Indonesia di Instagram, dikutip Selasa (23/7/2024).

Lalu, bagaimana proses produksinya?

Dalam video yang diunggah dijelaskan, konsentrat tembaga dari bijih tembaga nantinya akan diproses dan menghasilkan anoda tembaga lewat peleburan. Kemudian, lempengan anoda akan direndam cairan asam sulfat untuk pemurnian.

"Katoda tembaga yang berbentuk plat ini akan 'dipanen' selama 7-12 hari. Setelah itu, plat tembaga dicuci, dikupas, dan disimpan di gudang penyimpanan," bunyi keterangan di video.

Katoda ini bisa dipakai untuk membuat kabel sampai alat elektronik canggih.

Adapun smelter single line terbesar di dunia ini terletak di Gresik. Smelter tersebut beroperasi Juni lalu.

Smelter yang dibangun Freeport memiliki kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Kemudian bisa menghasilkan sekitar 600-700 ribu ton katoda tembaga per tahun.

Lihat juga Video 'Waka Komisi VII DPR soal Ormas Agama Kelola Tambang: Tak Ada Pelanggaran':

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan mengimpor minyak mentah dari Rusia setelah terakhir kali membeli lebih dari 10 tahun lalu. Rencana itu sudah dicanangkan sejak 2022, namun sempat dibatalkan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (23/7/2024), Pertamina telah menambahkan grade minyak Rusia ke dalam daftar tender untuk membeli minyak mentah pada kontrak September 2024. Informasi itu diperoleh oleh tiga pedagang yang mengetahuinya.

"Pertamina telah mengajukan permintaan untuk minyak Ural Rusia serta minyak asam jenis Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen dan lainnya dengan jadwal kedatangan di kilang Cilacap pada 15-17 September," tulis pemberitaan Reuters.

Selain itu, Pertamina disebut meminta minyak Sokol di antara grade 'sweet crude' seperti Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe dan lainnya yang dijadwalkan tiba di Cilacap pada 18-20 September 2024. Minyak Sokol akan dipasok berdasarkan ketentuan CFR atau DAP (dikirim di pelabuhan) sesuai dengan tender.

Salah satu tender ditutup minggu lalu dan tender yang lainnya ditutup pada Senin (22/7), kata sumber tersebut. Hasilnya belum diumumkan.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Pertamina yang bergerak di bidang kilang dan petrokimia buka suara terkait kabar tersebut. Pihaknya memastikan selalu melakukan pembelian minyak mentah sesuai kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang dan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk jika itu dari Rusia dilakukan dengan mekanisme price cap.

"Juga bila melakukan pembelian minyak mentah dari Rusia, dilakukan dengan mekanisme price cap," kata Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen saat dihubungi detikcom.

Mekanisme price cap adalah suatu pengaturan harga maksimum yang diizinkan untuk suatu produk atau komoditas tertentu. Dalam konteks perdagangan minyak mentah Rusia, mekanisme tersebut mengatur minyak hanya dapat dijual di bawah batas harga tertentu.

Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk membatasi pendapatan negara penjual, dalam hal ini Rusia dan memastikan perdagangan tetap berlangsung dengan harga yang terkontrol.

Lihat juga Video 'Aksi Tim PHE ONWJ Selamatkan Awak Kapal Karam di Perairan Kepulauan Seribu':

[Gambas:Video 20detik]