Kementerian ESDM meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

Untuk diketahui, B40 merupakan solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%. Pemakaian B40 diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Hari ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke (sektor) perkeretaapian untuk B40 ini," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar dua bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, uji coba berikutnya pada tahun 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretaapian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya optimistis penggunaan B40 ini bisa mendorong penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 144 triliun)," ujarnya.

PLN Indonesia Power (PLN IP) telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan penggunaan energi bersih. Salah satunya pada sektor transportasi, dengan menyediakan stasiun pengisian kendaraan hidrogen atau Hydrogen Refuelling Stastion (HRS), inovasi ini pun dilirik Pemerintah Australia.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra berkomitmen mendukung transisi energi dengan menyediakan energi alternatif yang minim emisi melalui HRS untuk kendaraan berbahan bakar hidrogen yang dinilai efektif menekan emisi karbon. Pasalnya, sektor transportasi berkontribusi 44 persen dari total emisi karbon di Indonesia.

"Hidrogen ini merupakan energi yang minim emisi, jadi dengan adanya HRS kita mendukung transisi energi yang menjadi penunjang Indonesia mencapai target Net Zero Emission pada 2060," kata Edwin dalam keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

HRS pertama di Indonesia milik PLN Indonesia Power ini pun menjadi objek studi delegasi dari Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) Kedutaan Besar Australia.

Selain mengunjungi Hydrogen Refuelling Station, delegasi DCCEEW juga berkesempatan mendapatkan wawasan tentang Hydrogen Generator dan Hydrogen Center yang menjadi pusat pelatihan terkait hidrogen.

Edwin yang hadir saat kunjungan delegasi Kedubes Australia menjelaskan, HRS di Senayan Jakarta telah dibangun dengan teknologi yang mutakhir. Teknologi HRS menjamin proses pengisian aman dan efisien bagi kendaraan hidrogen.

"Sistem ini dilengkapi dengan sensor canggih yang dapat mendeteksi kebocoran dan memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi ada masalah," tuturnya.

Secretary Department of Climate Change, Energy,The Environment, and Water (DCCEEW)Mr. David Fredericks menunjukkan kekagumannya atas keberhasilan PLN Indonesia Power dalam membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen pertama di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan menjadi pencapaian luar biasa PLN IP jadi masa depan EBT di Indonesia.

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa, kami pikir PLN IP seharunya sangat bangga dengan seberapa cepatnya berhasil membangun fasilitas ini dan sungguh berkomitmen untuk menjadikan hidrogen sebagai bagian dari masa depan energi terbarukan Indonesia," kata Fredericks.

Hidrogen untuk HRS Senayan ini dipasok dari 22 GHP milik PLN. Selain 21 GHP eksisting, saat ini PLN telah menambah 1 GHP di PLTP Kamojang. Total GHP tersebut mampu memproduksi 203 ton/tahun green hydrogen. Dimana 75 ton hidrogen ini digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara, 128 ton digunakan untuk mendukung kendaraan hidrogen.

Total kapasitas produksi green hydrogen tersebut bisa digunakan untuk 438 mobil dalam setahun, dengan asumsi setiap mobil menempuh jarak 100 km/hari.

Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar bersih juga dapat menghemat impor BBM hingga 1,59 juta liter per tahun dan mampu mereduksi emisi hingga 4,15 juta ton CO2 per tahun.

Groundbreaking PLN Hub, Jokowi: IKN 100% Harus Energi Hijau

Groundbreaking PLN Hub, Jokowi: IKN 100% Harus Energi Hijau

Pertamina Patra Niaga memenuhi kebutuhan penerbangan haji di 13 bandara. Pertamina Patra Niaga menggelontorkan puluhan ribu kiloliter (KL) avtur untuk mendukung hal tersebut.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat telah menyalurkan total 95.000 KL avtur dari fase keberangkatan (12 Mei-10 Juni 2024) sampai fase kepulangan (22 Juni-22 Juli 2024). Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan penyaluran avtur selama penerbangan haji berjalan aman dan lancar.

"Tercatat lebih dari 241 ribu jamaah haji telah terlayani dengan baik. Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah, otoritas bandara, maskapai dan lembaga lainnya senantiasa selalu berkoordinasi sehingga operasional penerbangan haji tahun 2024 berhasil kami tunaikan dengan menjaga ketahanan stok avtur untuk menjamin kontinuitas supply avtur ke maskapai," ucap Maya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Maya kemudian menjelaskan ada 13 Aviaton Fuel Terminal (AFT) alias terminal pengisian di bandara embarkasi yang disigakan. Belasan AFT tersebut adalah Aceh (Bandara Iskandar Muda), Medan (Bandara Kualanamu), Padang (Bandara Minangkabau), Batam (Bandara Hang Nadim), Palembang (Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II), Jakarta (Bandara Soekarno Hatta), Solo (Bandara Adi Sumarmo). Kemudian, Surabaya (Bandara Juanda), Banjarmasin (Bandara Syamsudin Noor), Balikpapan (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan), Makassar (Bandara Sultan Hasanuddin), Lombok (Bandara Lombok) dan Majalengka (Bandara Kertajati).

Selama musim Lebaran Haji, Maya mengatakan bahwa rata-rata penyaluran avtur meningkat. "Rata-rata penyaluran masa penerbangan haji adalah 12.680 KL per hari atau naik sekitar 11% dari rataan harian normal sebesar 11.428 KL per hari," ungkapnya.

Maya menambahkan, penyaluran avtur di 13 AFT di bandara embarkasi dan debarkasi selama penerbangan haji juga didukung oleh penambahan sarana mulai dari refueller, storage tank dan puluhan petugas yang handal dan memadai melayani kebutuhan avtur maskapai penerbangan haji.

"Selain menambah jam operasional selama 24 jam selama penerbangan haji, kami juga menambah operator refueller pada jam-jam penerbangan haji untuk mendukung armada truk refueller yang kami tambahkan di 13 bandara tersebut serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyiapan parking stand dan uplift volume," pungkas Maya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Hal ini tercantum dalam Perpres 76 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Juli 2024.

Dalam pasal tambahan 5b yang ada di Perpres 76 tahun 2024 disebutkan menteri pembina sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan tata ruang, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga agraria dan tata ruang diminta untuk mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan kepada Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Kementerian Investasi/BKPM sendiri merupakan Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Yang bertugas untuk melakukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Kembali ke urusan ormas kelola tambang, dalam pasal tambahan 5b ayat 2 juga disebutkan juga Bahlil bisa melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Kemudian badan usaha milik ormas keagamaan diwajibkan juga untuk melakukan pengajuan permohonan IUPK melalui sistem OSS BKPM. Setelah itu baru lah Bahlil bisa menerbitkan IUPK tambang untuk ormas keagamaan.

"Atas pengajuan permohonan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 5b ayat 4.

Pemerintah membuat kriteria khusus bagi organisasi keagamaan yang mau mengelola tambang. Hal ini tercantum dalam Perpres 76 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Juli 2024.

Pada pasal tambahan di Perpres 76 tahun 2024, tepatnya pada pasal 5a ayat 2 disebutkan organisasi masyarakat yang mau mengelola tambang harus memenuhi kriteria pada pasal 4 ayat 6 di Perpres 70 tahun 2023.

Selain itu dijelaskan juga ormas keagamaan yang mau mengelola tambang harus memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan umat.

"Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat," tulis beleid tersebut dilihat Selasa (23/7/2024).

Nah dalam pasal 5a ayat 1 disebutkan ormas keagamaan bisa mendapatkan penawaran Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari pemerintah. Penawaran WIUPK diberikan untuk badan usaha yang dimiliki ormas itu sendiri.

Kemudian, bila merunut pada pasal 5a ayat 2, beberapa syarat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 6 di Perpres 70 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Berbadan hukum
b. Terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah
c. Memiliki lingkup kegiatan kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan
d. Mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban berikutnya buat ormas yang mau mendapatkan pengelolaan tambang adalah harus memiliki secara dominan badan usaha yang menjadi penerima WIUPK. Hal ini tercantum dalam pasal 5c ayat 2.

"Kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali," tulis beleid tersebut.

Lalu, di pasal 5c ayat 1 disebutkan WIUPK yang nantinya didapat oleh ormas keagamaan tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan Kementerian ESDM.

"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya," bunyi pasal 5c ayat 3.

Kemudian di pasal 12 ayat 1 yang diubah dalam Perpres 76 2024 ini disebutkan juga ormas keagamaan dilarang memindahtangankan lahan dan atau kepemilikan yang telah dialokasikan pada lahan dengan izin konsesi di kawasan hutan.

Sebanyak 18 awak kapal kargo Glorie Indah 1 berhasil diselamatkan di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Rabu (17/7) pukul 18.30 WIB. Proses penyelamatan terhitung dramatis karena para kru ditolong tepat saat kapal hendak tenggelam.

Penyelamatan dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina. Awalnya, tim area lapangan Zulu PHE ONWJ, yang berjarak 6-7 mil laut (sekitar 11,11 kilometer) dari lokasi kapal Glorie Indah 1 menerima sinyal darurat dan langsung merespon dengan mengirim unit kapal TB Mulia untuk proses evakuasi. Tim PHE ONWJ pun melaporkan insiden ini ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Polair.

Evakuasi berjalan dramatis. Sebab mulanya kapal TB Mulia direncanakan menarik kapal Glorie Indah 1 ke daratan terdekat. Namun, kondisi tidak memungkinkan karena buritan Glorie Indah 1 sudah dipenuhi air, bahkan air sudah menggenangi ruang mesin kapal.

"Karena kondisi yang semakin darurat, kru PHE ONWJ memprioritaskan upaya penyelamatan 18 kru yang terjebak di dalam kapal kargo tersebut," tulis PHE ONWJ dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Minimnya penerangan semakin menyulitkan penyelamatan. Namun berkat keterampilan kru PHE ONWJ yang sudah dibekali dasar-dasar penyelamatan di laut, seluruh awak kapal Glorie Indah 1 berhasil dipindahkan ke kapal TB Mulia tepat sebelum kapal karam. Sekitar pukul 20.30 WIB, proses evakuasi yang berlangsung selama 20 menit dituntaskan.

Kapal TB Mulia yang berisi kru PHE ONWJ dan 18 awak kapal Glorie Indah 1 yang dievakuasi bergerak meninggalkan kapal Glorie Indah 1 yang sudah tenggelam. Para awak kapal dibawa ke lokasi operasi PHE ONWJ terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pada Kamis siang (18/7), seluruh awak kapal Glorie Indah 1 dimobilisasi ke Jakarta menggunakan kapal Pan Marine-12 milik PHE ONWJ.

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, berhasil selamatkan 18 awak kapal kargo Glorie Indah 1 yang karam pada Rabu (17/7/2024), di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sekitar pukul pukul 18.30 WIB. Foto: Dok. PHE ONWJ

General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, mengapresiasi kru PHE ONWJ yang sigap dan profesional saat melakukan evakuasi. Ia berterima kasih atas dedikasi dan keberanian tim dalam memastikan keselamatan 18 awak kapal yang terjebak.

"Kita semua berharap agar para awak kapal yang telah diselamatkan dapat pulih dengan cepat," kata Muzwir.

Muzwir menjelaskan bahwa penyelamatan darurat di perairan yang terjadi di sekitar wilayah operasi ini bukan yang pertama dilakukan oleh tim PHE ONWJ.

"PHE ONWJ berkomitmen untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam setiap operasi, serta siaga dan responsif guna mendukung keselamatan pihak lain di sekitar wilayah operasi," pungkasnya.

Sebelum mengalami insiden di perairan Kepulauan Seribu, kapal kargo Glorie Indah 1 diketahui membawa material besi dan bahan makanan pokok. Kapal berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan Tanjung Balai Karimun.

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dari Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina, berhasil selamatkan 18 awak kapal kargo Glorie Indah 1 yang karam pada Rabu (17/7/2024), di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sekitar pukul pukul 18.30 WIB. Foto: Dok. PHE ONWJ

Kebijakan hilirisasi sektor pertambangan terbukti berhasil menambah jumlah smelter yang beroperasi di Indonesia. Terbaru ada Smelter PT Freeport Indonesia yang dalam waktu dekat akan beroperasi di Gresik, Jawa Timur.

Meski begitu Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berpendapat kebijakan hilirisasi sektor pertambangan ini tidak boleh berhenti pada pembangunan dan pengoperasian smelter saja. Namun saat ini pemerintah juga perlu mengembangkan industri-industri turunannya.

"Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan nilai tambah bagi hasil sumber daya alam kita. Ketika kita sudah memiliki hilirisasi tahap pertama antara lain bentuknya smelter, kita perlu bergegas membangun industri turunannya," kata Eddy dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024)

Menurutnya pertumbuhan industri turunan hasil tambang ini dapat memberikan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam Indonesia. Sebab industri ini dinilai bisa memberikan keuntungan ekonomi hingga miliaran dolar, baik dari segi penyerapan tenaga kerja hingga penjualan produk turunan tambang.

"Tujuan hilirisasi bukanlah berdirinya Smelter semata tapi optimalisasi nilai tambah bagi hasil tambang dan sumber daya alam dari bumi Indonesia," ucapnya.

"Saat ini, negara tujuan ekspor menikmati nilai tambah dari produk turunan yang dihasilkan sektor pertambangan dan mineral kita. Absennya industri turunan di Indonesia mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dari produk turunan bernilai milyaran dolar, ditambah potensi penyerapan tenaga kerja," lanjutnya.

Oleh karena itu Eddy berharap, Kementerian Perindustrian melakukan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia untuk membangun industri-industri turunan seperti, peralatan medis, batere, kawat tembaga dan lain-lain

"Hilirisasi dan industrialisasi adalah tolak ukur bagi negara maju. Ketika kita menyerukan cita-cita Indonesia maju, tetapi sektor industri kita masih berjalan tersendat-sendat, niscaya target menuju Indonesia Emas akan semakin sulit dijangkau. ," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Berbagai pihak saat ini terus mendorong transisi energi. Termasuk di antaranya pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mendorong pengelolaan energi dan berinovasi untuk transisi energi yang berkeadilan (just energy transition).

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggenjot upaya Net Zero Emission (NZE). Visi ini ditargetkan terwujud pada 2060.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu transisi energi. Per tahun 2021, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat emisi sektor energi Indonesia sebesar 530 juta ton CO2e.

"Sehingga urgent buat kita untuk segera melakukan langkah-langkah yang perlu, yang penting, untuk bisa menjalankan transisi kita nih. Program-program itu baik dari sisi supply maupun sisi demand," ujar Kepala Badan Survei dan Pengujian KEBTKE, dalam keterangan tayangan detikSore 'Just Energy Transition', Senin (22/7/2024).

Harris menyebut Indonesia sudah menyambut baik kendaraan-kendaraan berbahan bakar listrik, khususnya roda dua. Bahkan, pemerintah sudah membuat program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan motor listrik.

Adapun program yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 10 juta per kendaraan dari sebelumnya Rp 7 juta.

"Moga-moga program ini bisa terus bergulir dan pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan dukungan pembiayaan untuk konversi ini, Rp 10 juta per kendaraan," kata Harris.

Sementara itu, Executive Vice President Perencanaan Sistem PLN Warsono dari PLN menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan transisi energi yang komprehensif, termasuk peningkatan signifikan dalam pengembangan energi terbarukan.

PLN berencana untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dari 13-14% menjadi 69%, menuju target NZE. Angka tersebut cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan just energy transition.

"Pertama, renewable energy certificate. Ada sebutannya green product, kalau teman-teman ekspor ke eropa, itu bahannya diminta. Jadi pelaku industri atau pengusaha bisa mengaku produknya dari listrik yang 'green'," kata Warsino.

"Yang kedua adalah kita membangun ekosistem terkait dengan electric vehicle atau kendaraan listrik dan menyiapkan infrastruktur untuk kendaraan listrik yang kita sebut dengan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik untuk Umum)," sambungnya.

Terakhir, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Renewable Fadli Rahman menyoroti kontribusi signifikan Pertamina dalam transisi energi, termasuk pengembangan biofuel (bahan bakar) seperti biodiesel dan bioethanol.

"Jadi sebenarnya yang teman-teman banyak yang nggak tahu bahwa kita sudah lama melakukan transisi energi, mungkin sudah satu dekade terakhir," kata Fadli.

Menurut Fadli, dalam menerapkan just energy transition harus menerapkan 'Just' yang berarti berkeadilan dan 'Transition' yaitu transisi secara bertahap.

"Artinya kita boleh mengubah cara atau gaya hidup kita, tetapi tentunya harus berkeadilan. Nggak cuma untuk negara, tetapi tentunya harus untuk masyarakatnya dan juga perusahaannya," kata Fadli.

Fadli menjelaskan, transisi energi yang dilakukan oleh Pertamina terbagi dalam dua pilar. Pertama, yaitu tetap menggunakan minyak dan gas dalam rangka memperkuat warisan bisnis (strengthening our business legacy).

"Jadi oil and gas tetap dipakai ke depannya, kita akan menurunkan emisinya," ungkapnya.

Pilar kedua yaitu mengembangkan low carbon sekaligus green business. Misalnya, bahan bakar biodiesel yang direplikasi menjadi bioetanol yang rendah sulfur.

"Kita juga mempunyai kerja sama dengan teman-teman PLN membangun geothermal. Jadi pembangkit listrik panas bumi yang betul-betul hijau," pungkasnya.

Sebagai informasi, transisi energi akan menjadi salah satu isu yang dibahas lebih mendalam pada Festival LIKE 2. Acara ini akan diisi oleh berbagai kegiatan di antaranya I LIKE CONCERT, I LIKE WALK (Fun Walk), Talkshow, Exhibition, Coaching Clinic, Sellers Meet Buyer, Demo Inovasi, Competition, dan KLHK Appreciation Night. Nantinya, akan ada Presiden Jokowi yang akan memberikan opening ceremony dalam gelaran ini.

Festival LIKE 2 dari KLHK ini disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, Asia Pulp and Paper, Merdeka Copper Gold, Astra, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, Le Minerale, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Indexim Coalindo.

Pemerintah terus mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional melalui berbagai upaya. Sektor energi pun menjadi salah satu yang didorong untuk berkontribusi besar dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Saat ini, pemerintah terus menggencarkan transisi energi, yakni konversi energi fosil menjadi energi baru terbarukan (EBT). Terlebih saat ini penggunaan energi baru terbarukan masih di angka 13 persen.

"Energy transition adalah salah satu langkah besar yang akan kita lakukan untuk mengganti dari energi berbasis fosil yang memiliki banyak kekurangan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, Indonesia punya potensi yang cukup besar, namun penggunaannya saat ini baru sekitar 13 persen," papar Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Harris dalam acara detikSore 'Just Energy Transition', Senin (22/7/2024).

Lebih lanjut, Harris menjelaskan saat ini transisi energi telah menjadi urgensi yang perlu diterapkan sejak dini. Dalam hal ini, Indonesia pun telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Perjanjian Paris pada tahun 2015 lalu.

"Kalau kita lihat komitmen kita secara global, kita sudah ikut bermomtinen menurukan emisi gas rumah kaca. Kita sudah menandatangani Paris Agreement pada tahun 2015, kita sudah punya NDC janji bahwa indonesia akan menurunkan emisi. Bahkan 2 tahun lalu target kita yang sudah dibuat itu ditingkatkan lagi. Khusus untuk sektor energi, dari 315 juta ton mitigasi, naik menjadi 358 juta ton di tahun 2030," beber Harris.

Upaya Indonesia Menuju Transisi Energi

Harris mengungkapkan hingga saat ini telah banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan transisi energi. Salah satunya melalui inovasi berkelanjutan BBM jenis diesel, aitu, program B35 atau Biodiesel 35. B35 merupakan campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35 persen, sementara 65 persen sisanya dari Bahan Bakar Minyak (BBM) solar.

"Kita mungkin sudah familiar dengan B35 yang saat ini sudah diimplemtasinam dan ada rencana untuk dinaikan lagi menjadi B40. Artinya di dalam 1 liter diesel yang kita gunakan untuk transportasi itu di dalamnya berasal dari sumber daya terbarukan," ucap Harris.

Indonesia Kaya Potensi EBT

Terkait energi baru terbarukan, lanjut Harris, Indonesia pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar. Untuk potensi pembangkit tenaga listrik misalnya, terdapat dua potensi besar EBT yakni, pembangkit listrik berbasis panas bumi ( geothermal) dan air (hydro) yang dapat menggantikan pembangkit berbasis batu bara.

"Di renewable energy, terutama untuk pembangkit listrik, kita punya sumber daya hydro. Kita punya sampai 90 giga potensinya di Indonesia. Kalau mau dibayangkan dengan pembangkit listrik yg ada saat ini di PLN ada sekitar 80.000 mega," ucap Harris.

"Kemudian geothermal itu indonesia nomor dua terbesar di dunia. Kita punya 23.000 mega yang baru dipakai saat ini sekitar 2.500 mega sehingga potensinya maksud cukup besar," imbuhnya.

Tak hanya itu, masih terdapat sumber energi lainnya yang dapat dimanfaatkan mulai dari energi surya hingga angin.

"Kemudian energi surya, ini kan paling murah untuk memproduksi listrik perKwh. kita punya potensi lebih dari 3.000 giga sebenarnya. Kita juga punya sumber daya wind (angin-red) yang saat ini memang baru dipakai sekitar 1.500 mega di Sulawesi," ungkapnya.

"Ada lagi yang belum dikembangkan sebenarnya yaitu ocean energy. Di situ bisa menggunakan arus laut, energi gelombang, dan mungkin bisa sampai OTEC teknologi. Itu semua bisa dimaksimalkan dan menggantikan energi fosil," pungkasnya.

Sebagai informasi, transisi energi akan menjadi salah satu isu yang dibahas lebih mendalam padaFestival LIKE 2.Acara ini akan diisi oleh berbagai kegiatan di antaranya I LIKE CONCERT, I LIKE WALK (Fun Walk), Talkshow, Exhibition, Coaching Clinic, Sellers Meet Buyer, Demo Inovasi, Competition, dan KLHK Appreciation Night. Nantinya, akan ada Presiden Jokowi yang akan memberikan opening ceremony dalam gelaran ini.

Festival LIKE 2dari KLHK ini disponsori oleh PT Pertamina (Persero), PT Bayan Resources Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PLN, Adaro, PT Vale Indonesia, Asia Pulp and Paper, Merdeka Copper Gold, Astra, Berau Coal Energy, Borneo Indobara, Le Minerale, PT BUMI ResourceS Tbk, Sucofindo, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Harita Nickel, APRIL, MIND ID, Eramet, Bio Farma, Star Energy Geothermal, Unilever, Sido Muncul, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Indexim Coalindo.

Sebanyak 240 juta ton bijih nikel disetujui pemerintah untuk diproduksi pada 2024. Informasi ini diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Arifin Tasrif.

Arifin mengatakan pihaknya sudah menyetujui total 240 juta ton Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel 2024. Ini lebih banyak dari total kebutuhan dalam negeri 210 juta ton.

"Sekarang RKAB (yang diajukan perusahaan nikel dan sudah disetujui) sudah 240 juta ton. Kebutuhannya cuma 210 (juta ton)," kata Arifin di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Keterangan ini juga dibenarkan Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono. Meski tidak membeberkan angka spesifik, Bambang mengatakan kebutuhan nikel Indonesia yang sudah disetujui pihaknya melebihi kuota yang dibutuhkan negara.

"Tapi yang jelas (RKAB nikel) sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara," beber Bambang pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen ESDM) Nomor 10/2023. Aturan tersebut diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 8 September 2023 dan diundangkan pemerintah pada 11 September 2023.

Terdapat sejumlah poin penting yang termaktub dalam Permen ESDM Nomor 10/2023. Di antaranya, tata cara penyusunan RKAB (Pasal 3), tata cara penyampaian RKAB (Pasal 4), rincian laporan yang perlu disampaikan (Bab III) sampai sanksi administratif (Bab IV).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) dapat mencakup tata kelola seluruh komoditas mineral. Bahkan termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Kita harapkan seluruh mineral akan masuk (dalam Simbara), bahkan termasuk CPO," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Perluasan Simbara untuk komoditas lainnya juga disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Dari awalnya batu bara dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah, ke depan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga.

"Di tahun-tahun yang akan datang kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara termasuk untuk komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga," beber Isa.

Kembali ke Sri Mulyani, ia menyebut penerapan Simbara akan memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem. Dengan Simbara, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara.

"Ini menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan. Masing-masing K/L tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama, untuk komoditas yang sama, orang yang sama dan barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa komoditas minerba menjadi luar biasa vital dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Oleh karenanya, pengelolaannya tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian dan sinergi serta kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

"Pengusaha tidak bisa kemudian 'oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi'. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu kewajiban mereka," pungkas Sri Mulyani.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik hadirnya Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini dilakukan salah satunya untuk memberantas tindak pidana korupsi di industri mineral dan batu bara (minerba).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, melalui Simbara proses tata kelola jadi satu pintu.

"Kenapa ini diperlukan (Simbara) mohon maaf, dalam perspektif KPK, sesungguhnya salah satu lahirnya korupsi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan yang besar. Kesempatan itu terjadi salah satunya karena perspektif dalam negara terhadap suatu objek itu antar kementerian-kementerian berbeda-beda. Itu semua dengan Simbara disatukan, disamakan, agar satu objek memiliki perspektif yang sama," terang dia dalam (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Dengan satu sistem, menurutnya penting juga agar memberikan kepastian hingga kejelasan. Selain itu proses suatu kebijakan tidak berbelit-belit demi mencegah calo yang biasa dilakukan untuk memuluskan suatu proses.

"Setelah disatukan perspektifnya diharapkan ada kepastian dan kejelasan juga, prosesnya tidak perlu berbelit-belit lagi, tidak perlu rumit lagi, tidak perlu panjang lagi. Kalau kemudian prosesnya hal yang sama berulang-ulang, rumit dan lain-lain, kemudian biasanya di situ banyak calo-calo, banyak perantara," pungkasnya.