Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor menemukan 415.035 produk kosmetik ilegal. Produk tersebut paling banyak berasal dari China hingga Thailand.

Ketua Satgas Impor sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk-produk ilegal ini berhasil diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Produk ini 970 item, sejumlah 415.035 pcs dengan nilai Rp 11,45 miliar. Akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Zulhas mengatakan, Satgas Impor berfokus pada tujuh komoditi utama, mencakup produk tekstil, produk tekstil lainnya, pakaian jadi, alas kaki, beauty atau kosmetik, keramik, hingga elektronik.

Menurutnya, dalam kisaran waktu 4-5 bulan ke belakang banyak sekali keluhan di lingkup komoditas beauty dari kalangan pengusaha lantaran serbuan produk impor tanpa izin BPOM.

Zulhas mengatakan, tidak ada jaminan bagi masyarakat apabila mendapatkan efek buruk setelah menggunakan produk-produk ini, baik dari segi kelayakan maupun kesehatannya. Ia menjamin, produk-produk ilegal ini akan segera dimusnahkan.

"Ini tidak ada jaminan, sehingga akan merugikan konsumen. Kedua tentu melibatkan negara, yang ketiga tentu akan sangat memberikan industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan baik,bagus, tidak kalah," katanya.

Kosmetik Ilegal Merugikan

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, produk kosmetik ilegal tidak hanya berisiko ke kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ke pengusaha. Pihaknya telah bekerja sama dengan Satgas Impor melakukan intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik impor ilegal dalam kurung waktu Juni hingga September 2024.

"Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berjumlah 45 kasus," kata Taruna.

Merek Kosmetik Ilegal

Taruna mengatakan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, serta mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium.

"Kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamellia, Brilliant, dan Balai Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu, ini belum teregistrasi di tempat kami, di Badan POM," paparnya.

Tindak lanjut dari operasi ini dilakukan dengan ketentuan sesuai pasal 435 dan pasal 138Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2020 tentang kesehatan. Berdasarkan aturan ini, Taruna menekankan, pelaku atau pelanggaran yang terkait dengan produk-produk ilegal ini dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Menurut undang-undang pelakunya bisa dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Terhadap produk kosmetik impor ilegal telah diamankan akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat," ujar dia.

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satu yang disoroti adalah zonasi penjualan rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan taman bermain anak.

Ketua Umum APARSI Suhendro menjelaskan aturan itu mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. RPMK tersebut diketahui memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan.

Dia pun menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (26/9) yang secara simbolis diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Moga Simatupang yang dalam kesempatan Musyawarah Nasional tersebut hadir mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kami menitipkan petisi permohonan perlindungan dan surat rekomendasi kepada pemerintah. Bahwa ada 10 juta anggota Aparsi yang terdiri dari 10.000 pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan. Selain tergerus pendapatannya, keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang,"terang Hendro, dikutip dari keterangannya, Senin (30/9/2024).

Permohonan tersebut menyatakan tiga hal, yang pertama yaitu komitmen penuh dalam mendukung program Pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah akses pembelian produk tembakau dan rokok elektronik kepada masyarakat dengan usia di bawah 21 tahun.

Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karateristik yang berbeda-beda.

Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa produk tembakau dan rokok elektronik hanya boleh diletakkan di area yang dapat dijangkau oleh penjaga toko dengan tujuan agar pembelian tidak dilakukan secara swalayan oleh pelanggan, khususnya mencegah pembelian oleh kalangan di bawah umur.

"Praktik yang berlaku saat ini di mana produk diletakkan di area belakang kasir akan tetap dijalankan, sehingga pelanggan harus terlebih dahulu meminta kepada penjaga toko untuk membeli produk tembakau atau rokok elektronik," jelasnya.

Ketiga, Pasal 434 Ayat (e) (PP 28) yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha.

Dokumen pernyataan tersebut juga mencakup penolakan sektor ritel terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP 28 yang memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik, karena merugikan sektor ritel nasional.

"APARSI dan asosiasi sektor ritel maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, melalui hal ini Kemendag sebagai pembina sektor kami, agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan, agar tidak celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil di lapangan,"sambungnya.

Sebagai penjelasan Pasal 434, ayat 1 huruf (d) dan (e) tidak dapat diimplementasikan, pertama, terkait definisi dan ruang lingkup "satuan pendidikan" dan "tempat bermain anak" serta cara dan metode pengukuran 200-meter tidak dijelaskan secara detil dan bersifat multi-tafsir.

Kedua, terkait larangan penjualan rokok 200-meter dari tempat satuan pendidikan dan tempat bermain anak merupakan bentuk diskriminatif terhadap pedagang dan peritel yang telah berada di lokasi tersebut terlebih dahulu sebelum PP No. 28 Tahun 2024 disahkan.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan dengan peraturan yang juga pro rakyat kecil.

Hendro menyebut selama ini produk tembakau dan rokok elektronik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara. Oleh sebab itu pengaturan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, baik PP maupun RPMK diharapkan dapat melibatkan pedagang dan kementerian pembina sektor.

"Harapan kami pedagang dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha. Kami siap berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter. Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak" tegasnya.

Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7%.

Menanggapi permohonan perlindungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Moga Simatupang menuturkan bahwa PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep Omnibus Law, tersebut menggabungkan semua pengaturan termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200 m.

"Kami sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel dan beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes," tandas Moga.

Pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai pada 2025, namun pemberantasan rokok ilegal tetap mesti digencarkan karena mengganggu pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Candra Fajri menyatakan, rokok golongan 1 memiliki elastisitas harga yang negatif yang ternyata lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan konsumen rokok golongan 2 dan 3.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri hasil tembakau (IHT), di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan 1 sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT)," kata Candra, di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Ia mengatakan, ketika tarif cukai naik dan harga rokok Golongan 1 (rokok mahal) menjadi semakin tinggi, konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin mulai berpindah ke rokok golongan 2 dan 3 atau golongan yang lebih murah, yang cukainya lebih rendah.

"Sehingga sebetulnya, jumlah total rokok yang dikonsumsi tidak berkurang, hanya pergeseran dari produk mahal ke yang lebih murah terjadi pada konsumen," katanya.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal di Indonesia telah meningkat seiring dengan kenaikan harga rokok akibat tarif cukai yang terus naik. Meskipun pemerintah telah meningkatkan operasi penindakan terhadap rokok ilegal, data menunjukkan bahwa ketika harga rokok meningkat, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran turut mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, hasil penelitian PPKE FEB UB mengungkapkan, lebih dari 40% konsumen rokok pernah membeli rokok polos tanpa pita cukai. Selain itu, simulasi yang dilakukan oleh PPKE menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0% hingga 50% dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dari 6,8% menjadi 11,6%.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi CHT yang hilang akibat peredaran rokok illegal seiring dengan kenaikan tarif cukai, dari 4,03 triliun rupiah ketika tidak ada kenaikan tarif cukai (0%), hingga mencapai 5,76 triliun rupiah ketika cukai dinaikkan sebesar 50%.

Perlu dicatat bahwa angka tersebut diasumsikan bahwa pemerintah juga masih menjalankan upaya pengawasan dan penindakan rokok illegal sebagaimana yang dilakukan saat ini.

"Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," ujarnya.

Dalam konteks inilah, PPKE FEB UB merekomendasikan 3 (hal) penting bagi pemerintah. Pertama, moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sambil tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Kedua, apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 - 5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

"Pada tarif ini, penerimaan negara dari CHT cukup signifikan dan risiko peningkatan rokok ilegal lebih rendah," ujar Candra Fajri.

Ketiga, mendorong pemerintah terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan menyesuaikan harga rokok sesuai daya beli masyarakat.

"Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tarif cukai dapat memberikan solusi yang seimbang bagi konsumen, produsen, dan penerimaan negara," katanya.

Menyikapi hasil kajian PPKE FEB UB, sekjen Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Petrus Riwu mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok di atas 10% setiap tahun dapat menyebabkan masyarakat beralih ke rokok dengan harga lebih murah atau bahkan rokok ilegal, terutama pada golongan 2 dan 3.

"GAPPRI merekomendasikan moratorium kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) selama 2025-2027 serta tidak menaikkan PPN untuk menjaga keberlangsungan proses pemulihan industri dan daya beli masyarakat. Serta, lebih menggencarkan operasi penindakan rokok ilegal untuk menekan peredarannya," ujarnya.

Kepala kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki mengatakan, saat ini peredaran rokok ilegal telah menyebar hingga ke wilayah Makassar, Lampung, dan Kalimantan. Diakui Untung Basuki, sejatinya penindakan terhadap rokok ilegal telah meningkat, namun masih diperlukan strategi berbeda sesuai dengan wilayah produksi dan distribusi.

"Tantangan pemerintah saat ini semakin sulit dalam melakukan pengawasan rokok illegal. Pasalnya, distribusi yang ada kini tidak lagi menggunakan metode konvensional melainkan melalui jalur logistik yang lebih rumit, seperti e-commerce," terang Untung Basuki.

Untung Basuki menegaskan, salah satu strategi Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok illegal adalah berfokus ke aspek rokok ilegal yang salah peruntukan dan salah personalisasi sehingga bisa dimitigasi.

"Pentingnya memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan QR code pada pita cukai, untuk memitigasi peredaran rokok ilegal," tukasnya.

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT) Cahyadi mengisi talkshow bertajuk 'Textile and Apparel Industry Muslim Fashion' dalam ajang Industrial Festival 2024. Melalui kegiatan ini, BBSPJIT Kemenperin turut mendukung pelaku modest fesyen untuk bisa mendapatkan material yang cocok dengan desain dan tren saat ini.

"Indonesia ini kaya akan material tekstil yang sustainable, ramah lingkungan, maupun yang terkait dengan halal, contohnya serat alam. Selama ini kita hanya mengenal kapas, padahal kita juga punya rayon, rami, dan serat nanas. Bahkan serat nanas kita itu menjadi nomor satu di dunia," ungkap Cahyadi dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9/2024).

Dalam talkshow yang berlangsung Sabtu (28/9), Cahyadi menerangkan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih menjadi salah satu sektor manufaktur yang menopang perekonomian Indonesia. Pada Triwulan I tahun 2024, industri TPT mampu menyumbang sebesar 5,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar US$ 11,6 Miliar dengan surplus mencapai sebesar US$ 3,2 Miliar.

Di samping itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk tekstil berkualitas dengan kekayaan sumber daya alamnya.

Ia menambahkan ada tiga hal yang memengaruhi tren fesyen halal. Pertama adalah modest fashion, salah satu tren yang populer di industri fesyen muslim. Pakaian modest fashion ini dirancang untuk menutupi tubuh sesuai dengan syariat Islam, tetapi tetap mengikuti tren modern dan bergaya.

Kedua, adanya pengaruh desain global yang menjadi dasar para desainer muslim untuk mulai menggabungkan elemen-elemen modern dan kontemporer dalam pakaian tradisional muslim, seperti hijab, abaya, kaftan, dan gamis, sehingga lebih diterima secara global. Ketiga, di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, fashion muslim mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan atau sustainable fashion dengan menggunakan bahan-bahan berkelanjutan dan produksi bersih.

Sementara itu, Desainer dan Pengusaha Hannie Hananto menjelaskan tren kesadaran terhadap produk-produk ramah lingkungan keberlanjutan juga tidak terlepas dari peran generasi muda atau Gen-Z.

"Saya riset kecil-kecilan, Gen-Z ini sangat menyadari dan menghargai pentingnya kualitas dari suatu produk, terbukti dari konten-konten yang biasanya mereka bagikan di media sosial," ujarnya.

Hannie juga mengajak para stakeholder maupun masyarakat untuk bekerja sama mewujudkan lingkungan berkelanjutan, khususnya di industri manufaktur. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pembelian produk fast fashion yang dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang, lalu mulai menciptakan tren bangga menggunakan wastra.

Adapun dalam acara Industrial Festival 2024 hari ketiga (28/9) ini, tersedia Coaching Clinic untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan tertentu secara interaktif terkait kewirausahaan maupun hal-hal lain yang terkait dengan industri. Sasaran kegiatan ini merupakan wirausaha muda dan profesional muda usia 18-35 tahun. Acara ini bertujuan membantu wirausaha dalam mengembangkan keterampilan dan strategi bisnis mereka agar ke depannya muncul wirausaha baru.

Materi-materi yang diberikan dalam coaching clinic meliputi Pembuatan Kemasan untuk Produk Halal oleh Klinik Kemasan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Agus Susilo, Pembuatan Konten untuk Pemasaran Produk Halal oleh Akhmad Rifaldy Fauzy, dan Pemasaran Digital oleh Digital Marketer Rizaldy Febriyansyah.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik banyak dikritik. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai tidak melibatkan berbagai kementerian dan pihak terkait dalam proses penyusunannya.

"DPR tentu tidak mau meninggalkan aspek kesehatan, tentu itu fundamental sekali, tetapi juga tidak mau meninggalkan aspek bisnis dan usaha di mana kementerian yang mengatur bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja. Ada Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemudian, ada Kementerian Pendidikan karena ada sangkut pautnya dengan sekolah," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan resmi, ditulis Minggu (29/9/2024).

Saleh mempertanyakan apakah seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam menyusun RPMK tersebut. Menurutnya, jika mereka tidak dilibatkan, mereka merasa ditinggalkan dan akan protes.

"Permasalahan utama ini dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Kami selaku pemangku kepentingan di bidang produksi industri tidak dilibatkan. Bahkan, finalisasi Peraturan Pemerintah sebelum ditanda tangan oleh Presiden Republik Indonesia itu tidak diparaf oleh beberapa kementerian. Justru di sinilah yang kami sesalkan," kata Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi.

Benny menambahkan, untuk masalah kesehatan, industri juga sepakat tidak mau Indonesia menjadi tidak sehat. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan permasalahan ini tidak bisa hanya mempertimbangkan sudut pandang kesehatan atau industri saja. Kedua belah pihak harus duduk bersama-sama untuk menemukan jalan tengah yang dapat memfasilitasi kebutuhan seluruh pihak terkait.

"Kami ingin melakukan pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya. Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing," kata Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Kemasan Polos

Salah satu pasal yang menjadi kontroversi dalam RPMK adalah ketentuan mengenai standardisasi kemasan menjadi polos. Pasal 5 dalam draf menyebutkan, kemasan produk tembakau harus berwarna Pantone 448 C, serta memiliki penulisan merek, varian, dan identitas produsen menggunakan Bahasa Indonesia.

Secara terpisah, Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag Angga Handian Putra menyatakan, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos (24/09). Menurut Angga, pihaknya mengetahui rancangan aturan tersebut melalui situs Kemenkes, bukan dari komunikasi langsung.

Kemendag juga mengingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga turut menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlaku.

"Kami berharap bahwa Kementerian Kesehatan menyertai bukti-bukti ilmiah dan memperhatikan ketentuan-ketentuan WTO yang ada," pungkas Angga.

Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani juga terang-terangan menyampaikan kekhawatirannya. Ia menyoroti potensi kesulitan pengawasan di lapangan jika kebijakan kemasan polos ini diterapkan, terutama dalam membedakan berbagai jenis rokok yang beredar. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan peredaran rokok ilegal.

"Bahwa kalau kemudian kemasan rokok menjadi polos, dari sisi pandangan kami, punya risiko dalam aspek pengawasan," kata Askolani saat konferensi pers APBN Kita Edisi September 2024 di Jakarta (23/09).

PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini seiring keputusan pemerintah meningkatkan volume pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menerangkan, pemerintah telah mengubah kebijakan demi menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, salah satunya alokasi pupuk subsidi berdasarkan lahan. Semula, alokasi pupuk subsidi ini berdasarkan anggaran.

"Nah sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu ya, makanya 9,5 juta ton ini insyaallah akan terus dijaga di situ," katanya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar penebusan pupuk subsidi ini lebih mudah. Namun, pengawasan tetap dilakukan mengingat pupuk itu merupakan pupuk subsidi.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan digitalisasi proses penebusan. Lewat digitalisasi ini, petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menebus pupuk subsidi. Tentunya, penebusan dengan cara ini bisa dilakukan oleh petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Oleh karenanya di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk mendigitalisasi kios-kios, mendigitalisasi proses penembusan, 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan," terangnya.

Rahmad menambahkan, dalam alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton tersebut, terdapat 500 ribu ton pupuk organik. Dia bilang, keberadaan pupuk organik penting untuk mendukung produktivitas lahan.

"Dan yang terakhir apa, organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau mengenjot produktivitas. Kalau mengenjat produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa digenjot 2-3 tahun, setelah itu akan terjun bebas. Nah makanya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan dari sisi pupuk," ujarnya.

Selain itu, Rahmad mengatakan, pihaknya juga mempercepat proses pembaharuan data penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik.

"Kalau dulu updatenya itu setahun sekali. Jadi seumpama ini petani buruk, pindah dia menggarap ke tempat lain. Pada musim yang berbeda tapi di tahun yang sama sudah nggak bisa kalau zaman dulu. Kalau sekarang pencatatannya setiap mau musim tanam. Jadi ini selesai musim tanam ini, dia mau sewa lahan di tempat lain. Di tempat lain itu dia bisa daftar untuk masuk di sana yang di sini di lain," paparnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar Rembuk Tani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewat acara tersebut, perusahaan ingin mendapatkan masukan dari para petani terkait penyaluran pupuk.

Dalam acara yang dihadiri ratusan petani tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk subsidi untuk membantu petani. Volume pupuk subsidi naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

"Pak Jokowi juga mendorong atau memutuskan mengubah volume pupuk subsidi. Meningkatkan pupuk subsidi dari 4,7 dari 9,55 juta ton," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur NTB, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Rahmad, dulu volume subsidi menyesuaikan dengan anggaran. Kini, volume pupuk subsidi telah ditetapkan. Terangnya, tanpa tambahan volume itu, maka para petani sudah tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau seumpama tidak dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tidak mendapat pupuk subsidi," katanya.

Khusus NTB bahkan sudah habis dari Agustus lalu. Meski demikian, dia mengatakan, pemerintah menambahkan volume subsidi karena memahami kebutuhan petani.

"Bahkan untuk NTB ini mungkin dari bulan Agustus kemarin sudah habis alokasi pupuk subsidi kalau 4,77 juta ton. Pak Jokowi tahu persis kebutuhannya lebih dari itu," ungkapnya.

Rahmad menerangkan, dengan volume pupuk subsidi 9,55 juta ton diharapkan dapat meningkatkan produksi petani. Dia mengatakan, pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi.

"Nah kalau hitung-hitungannya dikasih pupuk sama tidak dikasih pupuk itu bedanya 60%," ungkapnya.

"Kalau 30 ton kentang per hektar seumpama tidak dikasih pupuk itu kira-kira nggak sampai separuhnya. Mungkin cuma 10 ton karena bedanya itu 60%," tambah Rahmad.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara hilirisasi rumput laut. Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar rumput laut karena punya garis pantai yang panjang.

Luhut mengatakan Indonesia akan membentuk Satuan Tugas dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk proyek hilirisasi rumput laut. Menurutnya ini menjadi tonggak pengembangan ekonomi biru yang menargetkan produksi kelautan di Indonesia.

"Yang paling menarik menurut saya itu masalah seaweed. Ternyata di UN itu sudah ada program untuk seaweed ini, dan saya akhirnya usulin, kenapa kita nggak bikin task force saja mengenai seaweed? Karena dia sangat berpengaruh kepada climatechange. Ini kuncinya, jadi bisnis biru ini. Blue ekonomi," ujar Luhut lewat akun Instagramnya, Jumat (27/9/2024).

Nantinya di agenda COP 29, Indonesia bakal menjadi pemimpin dari Satgas tersebut. Satu bulan ke depan bakal ada hasil riset awal soal potensi hilirisasi rumput laut.

"Nah itu akhirnya sepakat nanti di COP 29 itu akan ada Satgas ini dan Indonesia akan menjadi leader di situ. Task force ini akan bekerja dan saya usul 1 bulan ke depan sudah ada bentuk-bentuk kerja samanya dan riset bersama. Dari China mau, dari Amerika, mau dari mana-mana," beber Luhut.

Luhut bilang masyarakat Indonesia 62% tinggal di garis pantai, nantinya semua pihak akan menikmati hasil hilirisasi ini ke depan.

"Karena selama setahun setengah ini kita baru mulai ngerjakan itu, dan risetnya sudah jalan juga. Saya lihat ini satu peluang Indonesia lagi untuk bisa membuat ekonomi kita lebih baik," sebut Luhut.

"Yang paling penting satu, membantu climate change ini, karena climate change is real. Jadi kalau enggak, bumi ini memanas satu setengah derajat. Itu memang dampak buat dasar," katanya.

Paguyuban Pemilik Warung Kopi mengajukan petisi untuk menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 dan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengaturan Industri Hasil Tembakau (IHT). Mereka menilai aturan-aturan tersebut justru meresahkan para pengusaha kecil.

"Kami resah karena aturan ini secara perlahan membunuh kami. Larangan penjualan rokok eceran saja sudah sangat memberatkan, ditambah lagi aturan jarak minimal dengan institusi pendidikan. Ini tidak relevan. Lagipula, kami tidak mungkin menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur," ungkap Ketua Paguyuban Pemilik Warung Kopi, Hussein Gozali, Jumat (27/9/2024).

Petisi tersebut berisi beberapa tuntutan, termasuk penghapusan pasal tentang larangan penjualan rokok secara eceran, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, serta pengaturan mengenai kemasan polos rokok.

Hussein, yang akrab disapa Cak Chong, menjelaskan bahwa sekitar 50% dari omzet warkop berasal dari penjualan kopi dan rokok. "Jika menjual rokok dalam kemasan, keuntungannya hanya Rp1.000-Rp2.000 per bungkus. Namun, kalau kami menjual eceran, keuntungan dari satu bungkus bisa mencapai Rp5.000. Sekitar 80% pembeli di warkop lebih memilih membeli rokok secara eceran. Jadi, larangan penjualan eceran ini juga akan memberatkan pembeli," paparnya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk lebih memahami kondisi di lapangan, mengingat pendapatan negara terbesar berasal dari cukai rokok. "Kami berharap ada advokasi dari penggiat UMKM atau pakar untuk membantu para pengusaha kecil dalam menghadapi aturan ini," tambah Cak Chong.

Selain larangan penjualan eceran dan aturan jarak dengan institusi pendidikan, Cak Chong juga menyoroti pengaturan kemasan polos rokok, yang menurutnya akan menyulitkan pedagang dalam membedakan legalitas produk rokok. Ia khawatir, apabila tidak sengaja menjual rokok ilegal, barang dagangannya akan disita oleh aparat.

Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan kesejahteraan rakyat kecil dan mengabaikan asas keadilan bagi pedagang kecil. Ia pun meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat bawah.

"Jika petisi penolakan ini tidak direspons oleh pemerintah, kami siap menggelar aksi massal bersama para pedagang kecil di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur, yang terdampak oleh aturan ini," tegasnya.

Mengutip data dari Indef, penerapan PP 28/2024 berpotensi mengakibatkan hilangnya pendapatan negara hingga Rp308 triliun atau sekitar 1,5% dari PDB. Dampaknya terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun, setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga dapat memengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor IHT dan produk turunannya, atau 1,6% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyatakan bahwa industri rokok adalah industri yang rumit. Ia juga mempertanyakan larangan penjualan rokok eceran serta aturan jarak dan lainnya. "Harusnya gula juga dilarang. Kenapa rokok terus yang dipersoalkan?" katanya.

Menurut Suko, aturan ini perlu dipertimbangkan lebih serius karena menyangkut kepentingan banyak orang, terutama bagi daerah seperti Jawa Timur yang merupakan penghasil tembakau dan memiliki pendapatan daerah yang bergantung pada rokok.

Senada dengan para pengusaha warkop, ia khawatir bahwa larangan penjualan eceran rokok akan mengurangi minat masyarakat untuk nongkrong di warkop.

"Padahal, cangkrukan adalah tradisi Jawa Timur," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka-bukaan Harga Jual Eceran (HJE) rokok. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu telah mengumumkan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan naik pada 2025, namun besaran HJE tetap akan disesuaikan.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC M. Aflah Farobi mengatakan, HJE akan disesuaikan dengan mengacu pada fakta yang ada di lapangan. Pihaknya tengah berfokus pada gap dari harga jual itu sendiri.

"Kalau HJE itu kan seharusnya mendekati dengan fakta. Faktanya berapa? Yang sedang kita kaji adalah gap-nya itu seberapa kalau gap-nya sudah terlalu jauh harus kita dekatkan dengan harga jual eceran di masyarakat," kata Aflah dalam Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Karena belum menentukan besaran HJE, Bea Cukai belum mengetahui pengaruh perubahannya terhadap penerimaan negara. Namun demikian, menurutnya HJE tersebut diberlakukan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Apakah nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan? Ini yang sedang kita hitung, tapi ketentuanya yang dijual ke masyarakat harus sesuai harga jual eceran. Ini sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung, tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memastikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan tidak naik. Keputusan ini berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dalam acara APBN KiTa, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Meski tidak menaikkan CHT, pemerintah akan melihat alternatif lain yakni penyesuaian harga jual di level industri. Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan kajian selama beberapa bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengambil kebijakan.

"Tentunya nanti akan di-review dalam berapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," terang Askolani.

Keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang diapresiasi industri rokok dalam negeri.

Salah satunya dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI). Seperti diketahui, salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yang nilai rata-ratanya di atas 10% setiap tahunnya, sehingga kenaikan totalnya di atas 65%. Fenomena ini ditandai oleh para konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal.

GAPPRI menyampaikan rasa terima kasih karena pemerintah tidak jadi mengerek tarif CHT pada 2025, sehingga keputusan ini akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal.

"Selain apresiasi tarif CHT tidak naik, GAPPRI juga meminta pemerintah agar harga jual eceran (HJE) rokok tidak berubah di tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%," kata ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Henry menyatakan, berdasarkan kondisi pasar rokok legal yang terancam oleh tekanan kebijakan non fiskal dan fiskal, pabrik anggota GAPPRI berupaya untuk bertahan dengan tenaga kerja dan kelangsungan industri, serta turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan CHT yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Kami mendorong adanya keseimbangan antara fungsi pengendalian dan fungsi penerimaan ke depan," ujar Henry Najoan.

GAPPRI memohon kepada Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan 4 (empat) usulan sebagai berikut. Pertama, tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik. Hal ini demi menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Kedua, GAPPRI berharap Harga Jual Eceran (HJE) tahun 2025 tidak naik. Hal ini untuk menyesuaikan dengan daya beli yang semakin rendah.

Ketiga, tidak dinaikkan PPN pada tahun 2025, demi menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

Keempat, mendorong agar Operasi Gempur Rokok Ilegal terus ditingkatkan sampai ke produsen rokok ilegal secara extra ordinary dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) terkait.

"4 usulan kami dimaksudkan lebih berpihak melindungi rokok legal yang sudah merekrut banyak tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita dan sebagian besar pabrik padat berbahan baku dalam negeri," terang Henry Najoan.

Henry mengungkapkan, industri hasil tembakau (IHT) nasional sedang tidak baik-baik saja dengan indikasi yang jelas. Dalam hal ini, terjadi fenomena down trading atau penyusutan konsumsi rokok Golongan I. Rokok Golongan II pun ikut mengalami penyusutan lantaran para konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah lagi, termasuk rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal pun terus menggerus pangsa pasar rokok legal. Hal ini tercermin dari penerimaan CHT tahun 2023 yang tidak mencapai target.

"Prediksi kami target CHT tahun 2024 pun tidak akan tercapai," tegas Henry.

Fakta-fakta di atas menandakan bahwa harga rokok legal di Indonesia sudah tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen karena daya beli mereka sangat lemah seiring tingginya kenaikan tarif CHT periode 2020-2024.

"Dengan menjaga tarif CHT, HJE, serta PPN, hal ini tentu akan membantu pemulihan iklim industri rokok legal dengan harapan produksi dapat meningkat dan pasti target penerimaan CHT dapat tercapai," terang Henry Najoan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang ditetapkan pada 27 Juli lalu. Kemudian, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, menjadi kekhawatiran GAPPRI mengingat dampak berganda kebijakan yang terlalu ketat.

"Rokok ilegal akan semakin menjamur jika regulasi yang diterapkan justru menekan industri formal. Kemasan polos dan pembatasan iklan luar ruang bukanlah solusi efektif untuk menurunkan prevalensi merokok, tetapi hanya akan membuka jalan bagi produk ilegal yang merugikan negara dari segi penerimaan cukai," kata Henry Najoan.

PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam mengimplementasikan bisnis berkelanjutan. Salah satunya melalui pemanfaatan ekosistem hilir energi.

Pada rangkaian kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024, khususnya wilayah Teritori Jawa Bagian Barat (JBB), Pertamina bersama insan media berkunjung ke PT Polytama Propindo (Polytama) afiliasi Pertamina. Polytama merupakan anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro).

Pada kunjungan tersebut, insan media diajak melihat secara langsung proses produksi produk petrokimia berupa plastik ramah lingkungan yang diproduksi Polytama.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan melalui kegiatan media visit ke Polytama ini, diharapkan insan media dapat terinspirasi membuat karya jurnalistik mengenai ekosistem hilir energi yang menghasilkan produk petrokimia ramah lingkungan.

"Melalui peran media, masyarakat dapat mengetahui penggunaan plastik yang tepat dan ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari," terang Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Direktur Commercial & Support Polytama Dwinanto Kurniawan menambahkan, disebut ramah lingkungan karena bahan baku plastik jenis polipropelina ini mudah didaur ulang 'iam recyclable' dengan metode pirolisis tanpa menghasilkan zat kimia berbahaya.

Ekosistem hilir energi ini berbahan dasar propylene dalam fase gas, yang dihasilkan dari proses pengolahan (distilasi) Minyak Bumi sehingga menghasilkan produk petrokimia berupa bijih plastik sebagai bahan baku plastik yang ramah lingkungan.

Propylene dalam fase gas ini dihasilkan dari Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan yang merupakan unit operasi dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional, Sub Holding Refining & Petrochemical Pertamina.

"Bahan baku plastik jenis polipropelina yang diproduksi Polytama dengan merk dagang Masplene®️ memiliki dua bentuk yakni pellet maupun granule. Inovasi produk granule ini merupakan inovasi Polytama dan satu-satunya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara,"jelas Dwinanto.

Beberapa sektor Industri secara nasional kemudian membuat produk olahan dari bijih plastik jenis polipropelina, masyarakat dapat membedakan plastik ramah lingkungan dengan mudah, yakni bertanda simbol segitiga dengan kode plastik 5, mulai dari kemasan makanan dan minuman, karung plastik, peralatan Rumah Tangga dari plastik, tas belanja spunbond, plastik film Laundry, karpet, masker, APD, hingga part otomotif dan elektronik.

Polytama menghasilkan bijih plastik jenis polipropelina sebanyak 300.000 ton per tahun, 23.000-24.000 Metrik Ton (MT) per bulan atau 780-800 MT per harinya. Produk Polytama juga telah memperoleh kualifikasi tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai 81,83%.

Menurut Dwinanto, untuk mendukung kemandirian sektor petrokimia, Polytama akan meningkatkan kapasitas perusahaan hingga dua kali lipat pada 2027 atau menjadi 600.000 ton per tahun dari yang sebelumnya 300.000 ton per tahun melalui proyek Polypropylene plant Balongan.

"Rencana Tahun 2027 akan menjadi 600.000 metrik ton. Itu artinya nanti 2027, Polytama akan menjadi produsen polipropilena terbesar di Indonesia," kata Dwinanto.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.