Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

IDXChannel- PT Pupuk Indonesia (Persero) ingin agar kain Songket Palembang mampu bersaing di pasar internasional.

Sehingga, memberi dampak positif bagi perekonomian, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia di kancah global.

Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan mengatakan, perusahaan melalui UMKM binaan tengah mendorong kain Songket Palembang di pasar dunia.

Salah satu strateginya, menampilkan kain songket Palembang yang diproduksi oleh UMKM binaan di panggung internasional, Jakarta Fashion Week 2025 (JFW). Adapun, karya tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan dua desainer berbakat, Maya Ratih dan Temma Prasetio.

“Melalui pemberdayaan UMKM lokal, kami ingin karya anak bangsa, seperti kain songket Palembang yang kaya nilai budaya, mampu bersaing di kancah global, sehingga mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan budaya Indonesia,” ujar Tina Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (15/10/2024).

Saat ini, Pupuk Indonesia memiliki 1.817 UMKM binaan, di mana 336 diantaranya merupakan perajin wastra nusantara.

Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia mengoptimalkan perannya untuk memberdayakan pelaku usaha mikro agar bisa naik kelas dan mencaplok pasar internasional. Apalagi kain Songket Palembang memiliki nilai jual yang tinggi.

Tina memastikan, langkah perusahaan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003.

Senada, Ketua Umum Perkumpulan Istri Karyawan Pupuk Indonesia (PIKA-PI), Tata Rahmad Pribadi menyebut, program yang dilakukan dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan. Salah satunya, partisipasi UMKM binaan Pupuk Indonesia di Jakarta Fashion Week.

PIKA-PI sendiri membantu UMKM binaan untuk mendapatkan eksposur melalui bazar dan pameran di skala nasional dan internasional.

“Selain mengusung misi pelestarian budaya melalui JFW, kami juga memberdayakan para perajin songket yang selama ini bekerja di balik layar, menuju panggung yang lebih bersinar,” tutur Tata

“Kami percaya bahwa dengan memberikan dukungan bagi tangan-tangan terampil yang melahirkan karya memukau dunia tersebut, dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Hasil positif ini dapat dilihat pada kegiatan Panen Riset PreciX - Agrosolution di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dengan penerapan teknologi pertanian presisi bertajuk "PreciX" kembali berhasil meningkatkan produktivitas dalam budi daya padi.

"Hasil positif ini dapat dilihat pada kegiatan Panen Riset PreciX - Agrosolution di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang," kata SVP Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Pupuk Indonesia Gita Bina Nugraha di sela menghadiri kegiatan "Panen Riset PreciX - Agrosolution" di Subang, Jawa Barat, Kamis.

Dia menyampaikan, demplot di Sukamandi dilaksanakan di lahan seluas 11,68 hektare. Panen dengan cara atau kebiasaan petani sebelumnya hanya memperoleh hasil 5,1 ton per hektare.

Namun, dengan teknologi pertanian presisi atau precision farming didapatkan panen sebesar 5,6 ton per hektare atau terjadi peningkatan produktivitas hampir 10 persen.

"Tujuan utama dari teknologi pertanian presisi ini adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan di Indonesia," ujarnya.

Dengan penerapan pertanian presisi pada Program Agrosolution, Pupuk Indonesia bersama pemangku kepentingan terkait lainnya berupaya meningkatkan hasil panen sekaligus menciptakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Melalui langkah ini, Pupuk Indonesia memberikan nilai tambah maksimal tidak hanya melalui peningkatan hasil panen tapi juga pendapatan bagi petani," tuturnya.

Ia menuturkan, program Agrosolution merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, melibatkan perbankan, lembaga asuransi hingga offtaker.

Dengan demikian penda Petani dipastikan pendapatan petani juga meningkat. Dari demplot ini ada peningkatan penghasilan petani sekitar 11 persen.

"Dengan teknologi dan kolaborasi ini, petani tidak hanya mendapatkan hasil panen lebih tinggi, tapi juga harus lebih menguntungkan. Oleh karena itu ada peran stakeholder yang berkontribusi," ucapnya.

Teknologi yang memanfaatkan alat drone ini mampu memberikan rekomendasi pemupukan dengan cepat dan presisi. Implementasinya, teknologi ini mendukung layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang juga ada pada pendampingan budidaya Makmur/Agrosolution.

"Apabila PreciX mendeteksi kebutuhan hara pada tanaman, sementara MUT ini mendeteksi kandungan hara pada tanah," imbuhnya.

Di Sukamandi, lanjut Gita, Pupuk Indonesia juga memanfaatkan teknologi pertanian presisi untuk melakukan mapping di lahan seluas 592 hektare. Diperoleh rekomendasi pemupukan per hektarnya NPK sebanyak 373 kg, Urea 189,61 kg, dan KCl 64,53 kg.

"Sebagai perbandingan, petani sebelumnya mengaplikasikan pupuk NPK 300 kg, Urea 200kg, dan KCl 100 kg," terangnya.

Ia menambahkan, pengembangan teknologi pertanian presisi dimulai dari arahan Kementerian BUMN Republik Indonesia, dimana unit-unit riset pada klaster pangan dan pupuk diharapkan dapat berkolaborasi, yang kemudian dituangkan dalam Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFFRI).

"Anggotanya adalah IFRI Pupuk Indonesia, RNI Food Research Institute (RFRI), dan Bulog Food Research Institute (BFRI)," ucapnya.

Pupuk Indonesia bersama anggota holding tahun 2024 ini melakukan riset pertanian presisi di berbagai tempat di Indonesia, dengan beragam komoditas. Riset itu dilakukan di 46 titik demonstration plot (demplot) yang tersebar di 12 provinsi.

"Adapun komoditas yang menjadi riset tidak hanya padi, tapi juga kepala sawit, tebu, dan jagung," jelasnya.

Dari total riset tersebut, Pupuk Indonesia telah menggelar demplot pertanian presisi di luas lahan 8.265 hektare dan sudah melakukan mapping di lahan seluas 252.647 hektare. Hasil riset ini diperoleh peningkatan produktivitas kurang lebih 13,5 persen.

"Harapannya, pola budi daya ini digunakan berkelanjutan, selain untuk mencapai produktivitas pertanian, lahan tersebut juga harus dapat mendukung hasil pertanian yang berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk generasi setelah kita," kata Gita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketahanan pangan menjadi fokus pemerintah. Nah, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmen ikut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, kehadiran pupuk menjadi penting dalam mendukung produksi, serta mendorong produktivitas tanaman pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras serta pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data, pada tahun 2045 diproyeksikan kebutuhan beras mencapai 37,9 juta ton dengan jumlah penduduk 324 juta orang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 282 juta dengan kebutuhan beras sekitar 30,9 juta ton.

BUMN tersebut dalam lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar dua juta ton. Pada saat yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk untuk petani.

Dalam memastikan soal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi end-to-end untuk pelaksanaan distribusi pupuk. Melalui strategi integrated distribution and outbound logistic (Indigo), BUMN ini memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.

“Jadi ini transparan dan menjadi inovasi dari Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk,” kata Rahmad dalam penjelasannya di Indonesia Future Policy Dialogue, Kamis (10/10).

Sementara mengenai masalah keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga pupuk bakal berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13% dan 14% pupuk NPK. Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk tersebut bakal berdampak ke penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektare, serta penurunan pendapatan petani sekitar Rp 3,1 juta per hektar.

Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, serta meminimalisir regulatory cost.

Rahmad menambahkan keterjangkauan harga pupuk tergantung pula pada harga bahan baku terutama gas. Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menerapkan harga gas murah US$6 per MMBTU.

Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak bisa hanya dari peran satu institusi. Dia mendorong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut. “Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” ujar Rahmad.

PT Pupuk Indonesia (Persero) membeberkan rencana pembangunan pabrik pupuk di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi membangun proyek strategis nasional (PSN) ini diperkirakan menelan US$ 1 miliar atau setara Rp 15,6 triliun (kurs Rp 15.600).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan ada kemungkinan besaran kebutuhan investasi untuk pembangunan pabrik tersebut bertambah. Sebab, ada rencana pembangunan lebih dari satu pabrik.

"Investasi barangkali bisa lebih lah, karena kita mau menyiapkan tidak hanya untuk satu pabrik aja. Awalnya satu tapi ini akan kita teruskan untuk bangun lagi," kata Rahmad, ditemui di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun ia menekankan bukan berarti anggarannya bengkak atau over budget. Rahmad juga mengaku tidak hafal berapa jumlah spesifik dari anggaran pembangunan pabrik itu, tapi kisarannya masih di US$ 1 miliar.

"Itu bukan over budget ya, tapi memang angkanya kan secara dolar nanti kita bisa sampaikan," ujarnya.

Secara keseluruhan, saat ini pembangunan Pabrik Pupuk Fakfak tengah dalam persiapan untuk membangun infrastruktur. Rahmad mengatakan, pembangunan pabrik ini akan dimulai pada awal 2025 mendatang.

"Sekarang kita sedang persiapan untuk bantu infrastruktur. Jadi mudah-mudahan di awal tahun 2025 kita sudah mulai infrastrukturnya dibangun. Nah kita lanjutkan bangun pabriknya," kata dia.

Rahmad memperkirakan pembangunan pabrik ini memakan waktu sekitar 40 bulan atau 3,5 tahun. Harapannya, pembangunan masih on track sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia timur.

Pembangunan pabrik ini juga sejalan dengan pembangunan fasilitas hilirisasi di Papua. Harapannya, bisa terwujud pembangunan satu ekosistem yang baik.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengidentifikasi komoditas strategis sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya pada komoditas singkong.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Produktivitas Singkong dan Kebijakan Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Petani di Palembang, Selasa (8/10) lalu.

Tri Wahyudi menjelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 terdapat sembilan komoditas sebagai penerima pupuk bersubsidi, terdiri dari padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sementara itu, pada awal tahun 2024 Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

"Kebijakan penambahan volume ini diperlukan upaya optimalisasi dalam meningkatkan serapannya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis daerah yang berpotensi mendapatkan pupuk bersubsidi. Harapannya berdampak terhadap optimalisasi serapan pupuk bersubsidi, nilai ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian," ujar Tri Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Ia menerangkan, singkong yang juga dikenal sebagai ubi kayu dapat dikategorikan sebagai komoditas alternatif pangan yang memiliki kandungan karbohidrat setara beras. Indonesia sendiri menduduki urutan kelima sebagai negara produsen singkong terbesar di dunia, dengan total produksi 18,3 juta ton (2020). Dari produksi tersebut memasok 87% untuk kebutuhan nasional.

Sebagian besar atau 97% produksi ubi kayu digunakan untuk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa ubi kayu mempunyai peran strategis sebagai penyangga pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya peningkatan produktivitas singkong harus diwujudkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Komponen budidaya yang berperan dalam peningkatan produktivitas singkong adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, varietas yang sesuai (tahan cekaman biotik dan abiotik), dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)," terangnya.

Tri Wahyudi mengaku mendapatkan masukan dari stakeholder, salah satunya Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) yang berharap singkong masuk menjadi komoditas yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan petani meningkat, industri singkong tanah air dapat berkembang, ketahanan pangan nasional terjaga.

"FGD ini dilaksanakan untuk menggali kondisi di lapangan dan merumuskan strategi peningkatan produktivitas tanaman singkong dan kebijakan dukungan pupuk bersubsidi untuk petani singkong sebagai salah satu komoditas strategis di wilayah Sumatera Bagian Selatan," terangnya.

Simak: Jokowi Pastikan Lunasi Utang Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan). Merespons hal tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan merupakan milik negara.

Dia mengatakan, pihaknya siap menjalankan apapun keputusan pemerintah. "Pupuk Indonesia itu milik negara. Negara yang mengelola pemerintah, kita siap apapun keputusan pemerintah," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan, pihaknya bisa melakukan penyesuaian. Rahmad bilang, perusahaan menjalankan keputusan pemerintah dengan cara terbaik.

"Kita terbiasa, kita pasti bisa menyesuaikan lah. Apapun keputusan pemerintah, kita laksanakan dengan cara yang terbaik," ujarnya.

Dikutip dari detikJateng, Sudaryono mengungkapkan pihaknya mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres tersebut nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Sudaryono menerangkan, rencana pengajuan Perpres yang mengatur soal pengelolaan sektor pertanian akan dilakukan tahun depan. Perpres tersebut, berkaitan dengan pengelolaan Pupuk Indonesia dan Bulog akan di bawah perintah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan)," ucap Sudaryono saat memberikan sambutan pada acara kunjungan kerjanya di Wonosari, Klaten, Senin (23/9).

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian," lanjutnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini seiring keputusan pemerintah meningkatkan volume pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menerangkan, pemerintah telah mengubah kebijakan demi menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, salah satunya alokasi pupuk subsidi berdasarkan lahan. Semula, alokasi pupuk subsidi ini berdasarkan anggaran.

"Nah sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu ya, makanya 9,5 juta ton ini insyaallah akan terus dijaga di situ," katanya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar penebusan pupuk subsidi ini lebih mudah. Namun, pengawasan tetap dilakukan mengingat pupuk itu merupakan pupuk subsidi.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan digitalisasi proses penebusan. Lewat digitalisasi ini, petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menebus pupuk subsidi. Tentunya, penebusan dengan cara ini bisa dilakukan oleh petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Oleh karenanya di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk mendigitalisasi kios-kios, mendigitalisasi proses penembusan, 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan," terangnya.

Rahmad menambahkan, dalam alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton tersebut, terdapat 500 ribu ton pupuk organik. Dia bilang, keberadaan pupuk organik penting untuk mendukung produktivitas lahan.

"Dan yang terakhir apa, organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau mengenjot produktivitas. Kalau mengenjat produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa digenjot 2-3 tahun, setelah itu akan terjun bebas. Nah makanya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan dari sisi pupuk," ujarnya.

Selain itu, Rahmad mengatakan, pihaknya juga mempercepat proses pembaharuan data penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik.

"Kalau dulu updatenya itu setahun sekali. Jadi seumpama ini petani buruk, pindah dia menggarap ke tempat lain. Pada musim yang berbeda tapi di tahun yang sama sudah nggak bisa kalau zaman dulu. Kalau sekarang pencatatannya setiap mau musim tanam. Jadi ini selesai musim tanam ini, dia mau sewa lahan di tempat lain. Di tempat lain itu dia bisa daftar untuk masuk di sana yang di sini di lain," paparnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar Jambore Makmur 2024 di Banda Aceh pada 24-25 September 2024 sebagai wadah para petani muda untuk bertukar ide dan mengasah kemampuan, sekaligus memperkuat kolaborasi terkait tantangan ketahanan pangan nasional.

Diikuti oleh lebih dari 500 peserta termasuk petani muda, penyuluh, serta mahasiswa dari fakultas pertanian berbagai universitas, ajang Jambore Makmur 2024 membantu peserta mengadopsi praktik-praktik pertanian yang modern dan ramah lingkungan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa peran petani muda penting dalam upaya perwujudan ketahanan pangan, serta menyongsong visi Indonesia emas 2045.

Mengibaratkan petani milenial sebagai pemegang saham utama Indonesia Emas 2045, Rahmad mendorong para petani muda itu untuk bersama-sama mencapai tujuan utama, yakni ketahanan pangan bagi Indonesia.

"Jambore Makmur ini adalah wadah untuk para petani milennial bisa berkolaborasi, berinteraksi, dan bersilaturahmi. Karena itu, kita hadirkan petani dari banyak tempat di Indonesia. Petani muda millennial, masa depan ini milik kalian," kata Rahmad saat memberikan sambutan.

Rahmad menjelaskan, Pupuk Indonesia meyakini bahwa regenerasi petani adalah kunci keberlanjutan sektor pertanian. Untuk itu, Jambore Makmur 2024 turut melibatkan Taruna Makmur, yaitu para mahasiswa yang akan bertugas memberi pendampingan budidaya dan layanan agronomis bagi petani yang bergabung pada Program Makmur.

"Kita selalu berbicara pada sasaran pendirian negara ini adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu tidak mungkin terwujud kalau pangan tidak tercukupi. Oleh karena itu, kami mendorong program Makmur ini sebagai fondasi bagi Indonesia untuk mencapai keadilan sosial," lanjutnya.

Dirinya optimis, semangat petani milenial akan mempercepat pencapaian swasembada pangan, diikuti Indonesia Emas 2045.

Optimisme itu antara lain didorong fakta melalui peluncuran Program Taruna Makmur pada 2023 yang berhasil menjaring 76 mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) lingkup Kementerian Pertanian, yakni Polbangtan Bogor, Yogyakarta, Malang, Medan, dan Gowa.

"Saya yakin dengan semangat anak-anak muda, petani millennial, bahwa Indonesia akan segera swasembada pangan dan mencapai Indonesia Emas 2045. Mari kita jadikan ini sebagai momentum, karena ini adalah Hari Tani Nasional. Mari kita jadikan Indonesia kuat dengan mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia," katanya.

Sejak diluncurkan pada 2021, program Makmur telah memberdayakan lebih dari 130.233 petani dan mencakup 328.612 hektare lahan pertanian, dengan hasil berupa peningkatan produktivitas padi sebesar 14 persen dan kenaikan pendapatan petani hingga 38 persen.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Bagi Anda yang berminat menjadi mitra distributor pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 PT Pupuk Indonesia, informasi ini tidak boleh dilewatkan.

PT Pupuk Indonesia membuka kembali pendaftaran mitra distributor pupuk subsidi 2025.

Mengutip siaran pers, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Distributor Management System (DIMAS) selama periode tanggal 1-15 September 2024.

Sistem pendaftaran calon mitra distributor telah dilakukan Pupuk Indonesia secara online sejak 2021 lalu.

SVP Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman mengatakan sistem tersebut diterapkan pasca dilaksanakan sentralisasi fungsi pemasaran di Pupuk Indonesia Grup.

“Pupuk Indonesia mengumumkan pembukaan pendaftaran mitra distributor pupuk bersubsidi pada tahun anggaran 2025 yang dilakukan melalui aplikasi DIMAS.

Bagi calon distributor yang ingin mendaftar bisa langsung masuk ke laman dimas.pupuk-indonesia.com dan segera menyiapkan dokumen persyaratan yang diberlakukan.

Dalam menjaring calon distributor, dikatakan Deni, aplikasi DIMAS menerapkan asas efisien, efektif, akuntabel, kompetitif, adil dan wajar.

Dengan adanya asas tersebut, dapat mengurangi intervensi dari sisi pendaftaran, penilaian, dan pengangkatan atau penetapan Distributor.

Pendaftaran secara online juga menandakan proses bisnis yang transparan, hingga meningkatkan kecepatan proses pendaftaran, penilaian, pemilihan Distributor, dan integrasi data.

Syarat menjadi distributor pupuk subsidi

Syarat untuk menjadi Distributor pupuk bersubsidi sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian khususnya pada pasal 6 ayat (2).

Syarat-syarat yang tertuang dalam beleid ini antara lain:

- Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;

- Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;

- Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46652 (empat enam enam lima dua);

- Memiliki bukti penguasaan gudang yang terdaftar dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- Memiliki surat keterangan dari kepala dinas yang membidangi perdagangan dengan ditembuskan kepada kepala dinas yang membidangi pertanian di wilayah kabupaten/kota setempat sebagai Distributor yang berlaku selama masa penunjukkan Distributor oleh Holding BUMN Pupuk;

- Mempunyai jaringan distribusi yang memadai dari aspek skala ekonomi, sebaran wilayah, dan kesediaan pelaku usaha di setiap kelurahan dan/ atau desa di wilayah tanggung jawabnya; dan

- Kriteria usaha dengan skala kecil dan/ atau skala menengah yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak sampai di situ, para calon distributor pupuk bersubsidi juga harus memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh produsen dalam hal ini Pupuk Indonesia.

Adapun tambahannya seperti, antara lain:

- Surat permohonan menjadi Distributor;

- Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;

- Akta Pendirian Perusahaan; Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk semua gudang yang dimiliki atau dikuasai;

- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

- Memiliki Surat keterangan tidak sedang bermasalah dengan perbankan dan/atau pihak otoritas jasa keuangan lainnya;

- Surat Pernyataan tentang kesanggupan melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan/peraturan pemerintah yang berlaku dan kebijakan perusahaan;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Distributor bahwa daftar seluruh pengecer yang ditunjuk oleh Distributor telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi;

- Tidak memiliki hutang atau kewajiban kepada PT Pupuk Indonesia sebagai konsekuensi atas selisih penyaluran, stok opname, serta hasil audit negara.

“Selanjutnya para calon distributor akan diverifikasi oleh tim penjualan wilayah baik secara dokumen kelengkapannya maupun fisik bangunan gedung kantor, kapasitas gudang, serta armada yang akan digunakan, dan harus mendapat persetujuan dari GM wilayah terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya berjenjang sampai tingkat Direktur Pemasaran,” tutup Deni.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pupuk Indonesia berkomimtmen terus menyalurkan pupuk bersubsidi meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa proses administratif penambahan anggaran masih berjalan, sehingga Kementerian Pertanian belum bisa menyelesaikan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia.

Kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama sebesar 4,7 juta ton akan berakhir pada Juli 2024.

Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani terpenuhi dan produktivitas pertanian meningkat.

Rahmad mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian yang bergerak cepat mengatasi kendala ini. "Menteri Pertanian langsung menelepon Presiden dan Menteri Keuangan, dan sudah disepakati untuk terus menyalurkan pupuk subsidi," jelasnya.

Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan sesuai Permentan.

"Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama telah habis pada bulan Juli 2024. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi petani dalam masa tanam tahun ini," ujar Rahmad seperti dikutip Sabtu (20/7).

Diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga.

Pemerintah dan Pupuk Indonesia berupaya menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 3,41 juta ton pupuk subsidi, dengan stok urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton siap disalurkan.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta, menekankan pentingnya sosialisasi untuk mendukung kebijakan pupuk bersubsidi.

"Masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar dan menebus pupuk subsidi. Sebanyak 1 juta petani di Jawa Barat belum melakukan transaksi penebusan. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus," jelasnya.