Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos mendapat perhatian dan penolakan dari berbagai pihak. Aturan tersebut bisa berdampak terhadap penjualan rokok di masyarakat.

Dr. Listia Natadjaja, Dosen sekaligus Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Kristen Petra Surabaya, mengatakan masyarakat nantinya akan kesulitan membedakan antara rokok yang legal dan ilegal jika semua kemasan diseragamkan.

"Dengan kemasan yang seragam, rokok legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan karena tidak ada lagi identitas visual yang bisa digunakan konsumen untuk mengenali merek dan kualitas produk," papar Dr. Listia, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menekankan dari sudut pandang desain, kemasan rokok memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan identitas produk. "Jika semua kemasan diseragamkan, maka nilai kompetitif di pasar akan hilang, dan ini akan merugikan perusahaan rokok legal karena mereka sudah mendaftarkan merek dan HAKI untuk desain kemasan dan lain sebagainya," tambahnya.

Desain dalam kemasan produk menurut Dr Listia sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk, khususnya produk yang baru masuk ke pasar. Desain kemasan yang baik dan menarik, tentu saja bisa menarik minat beli konsumen.

Di sisi lain, asosiasi rokok juga menolak keras rencana penerapan kemasan polos pada rokok. Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), asosiasi yang mewakili perusahaan rokok kecil dan menengah, mencurigai adanya rencana "pembunuhan sistematik" terhadap industri mereka jika Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos diberlakukan.

Wakil Sekjen Formasi, Abdul Gafur, menyatakan bahwa penerapan RPMK yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan berdampak sangat buruk bagi industri rokok skala kecil dan menengah.

"Kami tidak bisa membayangkan dampaknya. Peredaran rokok ilegal pasti akan semakin marak, daya beli menurun, dan ujung-ujungnya terjadi PHK besar-besaran. Negara juga akan kehilangan pemasukan ratusan triliun jika RPMK ini disahkan," ujar Abdul Gafur, Senin (23/9/2024), di kantornya.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman kemasan rokok akan merugikan pengusaha kecil karena konsumen tidak bisa membedakan merek rokok yang mereka beli. Semua produk akan tampak sama, hanya dibedakan oleh gambar dan warna seragam.

Dampak Ekonomi yang Meluas

Abdul Gafur juga menyoroti potensi peningkatan rokok ilegal. Saat ini, peredaran rokok ilegal mencapai 10 miliar batang per tahun, sementara produksi rokok oleh pengusaha skala menengah hanya 3 miliar batang per tahun. Ini menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi industri rokok legal jika RPMK diberlakukan.

"Biaya produksi rokok ilegal tanpa cukai hanya Rp5.000 per 20 batang, sementara rokok legal mencapai Rp22.000 per 20 batang. Dari harga rokok legal, 70 persen masuk ke kas negara melalui cukai, dan kami hanya mendapat 30 persen yang harus mencakup biaya produksi. Dengan aturan baru ini, margin keuntungan semakin kecil," katanya.

Sementara itu, Sekjen Formasi, JP Suhardjo, menegaskan bahwa asosiasi tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan RPMK ini. Ia merasa bahwa pelaku industri rokok selalu disudutkan dengan narasi dampak negatif rokok terhadap kesehatan, seperti serangan jantung dan kanker.

"Kami seharusnya dilibatkan dalam diskusi soal kebijakan ini. Rokok selalu dianggap penyebab utama berbagai penyakit, tetapi mengapa produk lain seperti gula, yang juga bisa menyebabkan kematian, tidak dikenakan cukai?" protes Suhardjo.

Ia berharap Kementerian Kesehatan bisa lebih bijaksana dalam membuat kebijakan terkait rokok, mengingat dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga menyangkut mata pencaharian banyak orang dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

"Industri rokok bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika aturan ini diterapkan, itu sama saja dengan pembunuhan sistematis terhadap industri kami," tutupnya.

Produsen AC dalam negeri, yakni PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (BEST) bekerja sama dan investasi dengan MBO Group dari China untuk membangun pabrik produksi Air Conditioner di Indonesia.

Nilai investasi yang digelontorkan mencapai sekitar Rp 350 miliar, dengan target penyelesaian pembangunan pada tahun 2026 dan kapasitas produksi mencapai 1 juta unit AC per tahun.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Acara penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024, di Restaurant Empurau, Jakarta Barat. CEO MBO Group, Sail Zhang, menjelaskan bahwa MBO merupakan produsen AC terbesar ke-6 di Tiongkok yang berkembang pesat.

Pada bulan Oktober ini, MBO Group telah membuka pabrik AC baru di kota Anqing, Tiongkok, yang merupakan Smart Factory dengan teknologifull robotictanpa tenaga manusia, sehingga saat ini MBO memiliki total tiga pabrik.

"Target berikutnya bagi MBO Group adalah membangun pabrik di Asia Tenggara, dan pilihan jatuh pada Indonesia melalui kerjasama dengan PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Andy Arif Widjaja, Managing Director PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh, mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik AC di Indonesia adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia serta menciptakan lapangan kerja.

"Pabrik AC ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menargetkan ekspor ke pasar Amerika dan Eropa," tambahnya.

Pabrik ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen Indonesia bahwa produk BESTLIFE memiliki kualitas yang terjamin, dirancang khusus sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh kehadiran Pusat R&D (Research & Development) yang juga berlokasi di Indonesia.
Dukungan Pemerintah

Rencana Pembangunan Pabrik AC Rp 350 M Foto: Dok. Istimewa

Dalam sambutannya, Darmadi Durianto, Anggota DPR RI Komisi VI menyatakan apresiasi dari pemerintah atas investasi ini. Ia menegaskan bahwa perjanjian ini membuktikan bahwa pasar Indonesia tetap menarik bagi investor meskipun kondisi ekonomi saat ini masih dalam pemulihan.

Darmadi juga menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik, yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini.

Pekerja industri rokok tembakau menolak pemerintah membuat aturan turunan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan turunan kebijakan tersebut akan berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP-RTMM), Sudarto, mengingatkan bahwa ancaman badai PHK juga akan menerpa Industri Hasil Tembakau (IHT), yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 6 juta tenaga kerja.

Apalagi menurutnya peraturan yang berkaitan dengan pertembakauan yang sangat menekan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dengan ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek sedang dikejar target penyelesaiannya akhir September ini.

"IHT ini adalah industri padat karya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Seharusnya dipertahankan dan dilindungi dengan kebijakan yang baik. Ada jutaan pekerja yang terlibat di berbagai level dalam IHT, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil. Hati-hati, potensi PHK bagi pekerja akan memperburuk kondisi ekonomi pekerja yang sudah sangat tertekan, apalagi baru adanya pengesahan PP 28/2024," ujar Sudarto, dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Perwakilan dari Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Nikodemus, menanggapi bahwa jangan sampai pekerja jadi korban karena aturan yang tidak seimbang.

"Kami berharap jangan ada aturan yang tidak berpihak pada pekerja. Ketika ada aturan yang menekan, dan tidak mengatur secara ideal, maka salah satu pihak akan jadi korban. Maka, agar tidak ada korban, kita harus duduk bareng, Kemenkes bersama Kemenkeu, dan lintas kementerian lainnya agar pekerja dapat diberi perlindungan sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan," ujar Nikodemus

Nikodemus juga menekankan bahwa para pekerja harus diberi perlindungan, agar jangan sampai pekerja kehilangan martabat nya.

"Kami di Kemenaker akan terus hadir dan mem-back up, mempertahankan tenaga kerja. Kami ingin pekerja tidak menjadi korban aturan yang tidak seimbang" tambahnya.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menekankan bahwa selama ini industri hasil tembakau diatur oleh aturan fiskal dan non fiskal yang akhir-akhir ini sangat menghimpit.

"IHT ini adalah industri padat karya dan padat regulasi, ada 480 peraturan tingkat daerah hingga pusat yang mengelilingi kami. Bisa dibayangkan bahwa industri ini sangat tertekan. Nah, sekarang pemerintah melahirkan peraturan yang terus melarang. Mulai dari UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2024, dan sekarang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini akan menimbulkan masalah baru, pekerjanya mau dikemanakan?" tegas Henry.

Rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai banyak protes. Aturan ini dikhawatirkan bakal mengancam industri hasil tembakau, termasuk para tenaga kerja.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perumusan PP 28/2024 maupun RPMK akibat minimnya keterlibatan kalangan pekerja dalam pembuatan regulasi tersebut.

Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya memaksa hadir pada public hearing yang digelar oleh Kemenkes guna menyampaikan aspirasi meskipun tidak mendapatkan undangan resmi. Sejumlah perwakilan tenaga kerja angkat bicara dalam forum yang didominasi oleh LSM yang mengatasnamakan kesehatan. Menurutnya banyak aturan-aturan dalam PP 28/2024 maupun RPMK yang berdampak negatif bagi pekerja industri hasil tembakau dan makanan-minuman.

"Kami merasa hak kami sebagai pekerja tidak terlindungi dengan baik dan terus-menerus mengajukan protes. Padahal, seharusnya pemerintah melindungi industri hasil tembakau yang telah menjadi sawah ladang tenaga kerja dan sumber mata pencaharian kami selama ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," ujarnya dalam Forum Diskusi Advokasi Industri bertajuk "Antisipasi Regulasi Industri yang Dapat Menghambat Kelangsungan & Pertumbuhan Industri Sebagai Sawah Ladang, Sumber Matapencaharian Pekerja" kata Sudarto, di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Sudarto juga menindaklanjuti masukan secara verbal yang telah disampaikan pada saat public hearing dengan mengirimkan dua puluh ribu ribu masukan tertulis melalui situs resmi Kementerian Kesehatan. Ia berharap, masukan pekerja dapat diakomodir. Namun demikian, sejauh ini Kemenkes belum transparan membuka apa saja masukan masyarakat yang sudah diterima melalui situs PartisipasiSehat Kemenkes ini. Dalam beberapa kesempatan, situs ini sempat down karena banyaknya masukan bagi RPMK.

"Sebanyak hampir 20 ribuan masukan telah kami kirimkan melalui situs PartisipasiSehat untuk menyuarakan penolakan terhadap PP 28 dan aturan-aturan turunannya, termasuk kemasan (rokok) polos tanpa merek pada RPMK. Walaupun cara pengisiannya cukup rumit dan situsnya seringkali error namun kawan-kawan terus berupaka menyuarakan penolakan. Kami berharap dalam waktu dekat Menteri Kesehatan berani transparan dan menyampaikan kepada publik seperti apa saja bentuk penolakan RPMK pada situs partisipasisehat."

Sudarto menilai, beragam isu dan polemik yang muncul dalam PP 28 dan RPMK Kemasan Polos Tanpa Merk menunjukan bahwa pemerintah lalai memperkirakan dampak ekonomi aturan tersebut terhadap pekerja dan industri. Imbasnya, akan banyak buruh yang dikorbankan apabila kebijakan ini diimplementasikan ke depan.

Ia menegaskan pentingnya memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait dalam setiap regulasi baru. Sudarto juga berharap Kementerian Kesehatan mampu berkoordinasi dan berkonsolidasi lebih baik dengan Kementerian terkait lainnya dan tidak mengedepankan ego sektoral demi hadirnya kebijakan yang seimbang,

"Kami berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dampak sosial dan ekonomi dari regulasi ini. Kami meminta Kemenkes menghapus aturan kemasan rokok polos tanpa merek dari Rancangan Permenkes dan meninjau ulang PP 28/2024 soal tembakau," tutup Sudarto.

Sudarto berharap langkah dialog yang dilaksanakan pihaknya kali ini akan membuka pintu Kemenkes untuk mendengarkan kembali aspirasi pekerja atas dampak dari PP 28/2024 dan RPMK. Meskipun demikian, langkah untuk turun ke jalan pun menjadi pertimbangan jika langkah-langkah diplomasi tidak dihiraukan oleh Kemenkes.

"Kami ingin mengambil jalan diplomasi dahulu melalui dialog dua arah. Tetapi jika gagal, kami siap untuk bertindak lebih tegas dengan turun ke jalan menyuarakan aspirasi kami sampai diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes," tegas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan segera masuk menjadi pemain semikonduktor. Pemerintah akan fokus mengembangkan produksi semikonduktor di dalam negeri.

Indonesia, kata Jokowi, bakal menggunakan selenium yang diklaim bisa dihasilkan pada smelter tembaga sebagai bahan baku semikonduktor.

"Tadi yang disampaikan Pak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini bisa diproduksi menjadi semikonduktor," beber Jokowi saat meresmikan smelter Freeport Gresik, disiarkan virtual, Senin (23/9/2024).

Niat Jokowi itu juga diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya Jokowi sudah berani mengambil inisiatif kebijakan hilirisasi, mulai dari komoditas nikel hingga tembaga sudah masuk dalam program hilirisasi.

Nah, Erick mengaku dibisiki Jokowi bahwa industri semikonduktor akan menjadi masa depan buat Indonesia. Banyaknya selenium bakal menjadi modal besar bagi Indonesia untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik, bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia. Karena bahan bakunya selenium juga ada di sini," ungkap Erick di acara yang sama.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terkait pengetatan pada produk rokok masih menimbulkan banyak kritik. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Industri Hasil Tembakau (IHT).

"Alih-alih membuka lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam hajat hidup orang banyak. Alih-alih menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha khususnya industri hasil tembakau," ujar Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2024).

Willy mengatakan potensi PHK itu menjadi suatu keniscayaan yang akan terjadi karena PP 28/2024 mengatur banyaknya pengetatan terhadap produksi rokok, termasuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

"Aturan yang dibangun secara sepihak, dan tidak melibatkan banyak stakeholder serta tidak komprehensif pasti akan berekses negatif," tuturnya.

Jika aturan standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan, Willy menyebut akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

"Dan kebijakan ini pasti menekan dari sisi produksi IHT. Akhirnya, industri akan melakukan efisiensi di mana-mana, khususnya tenaga kerja. Maka potensi PHK massal jadi keniscayaan," ungkap Willy.

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memperkirakan PHK massal tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan juga ke industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Willy mengingatkan, banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tembakau.

Ia juga memaparkan bahwa industri tembakau merupakan bagian dari identitas nasional yang harus dijaga dan dipertahankan. Karena masih banyak masyarakat yang bergantung dari sektor ini, seperti petani, produsen, pedagang kecil, serta pihak distributor.

"Kalau kita tidak memiliki keberpihakan terhadap tembakau sebagai identitas nasional, apalagi di tengah industrialisasi yang gila-gilaan dan susahnya lapangan pekerjaan, kita mau ngapain?" sambung Willy.

Terlebih banyak pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri mengeluhkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berdampak luas bagi industri rokok nasional.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik disinyalir memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau alternatif dengan referensi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat berdampak besar bagi pelaku usaha rokok kretek atau industri rokok UMKM atau rumahan.

Pengusaha media luar-griya lewat AMLI diketahui mengeluhkan terkait aturan ini. Willy mengatakan, bukan hanya IHT saja yang terimbas tapi juga industri kreatif dan lainnya.

"Potensi pendapatannya akan menggerus 80 persen pendapatan mereka. Belum lagi para penggiat industri kreatif. Semua itu niscaya akan terimbas," terang Legislator dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.

Willy juga mengingatkan, pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), CHT mencapai Rp 210,29 triliun pada tahun 2023. Meskipun dalam kurun lima tahun ke belakang angkanya terus menurun, tapi industri ini adalah salah satu penyumbang pendapatan negara yang besar atau 10 persen dari APBN di tahun 2023.

"Padahal, iklim ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Sama dengan yang terjadi di dunia. Di tengah situasi seperti ini, industri tembakau memiliki peran dan fungsi strategi," ungkap Willy.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan negara itu pun menyoroti pernyataan pihak Kemenperin yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan tersebut. Willy menegaskan, kebijakan yang dibuat seharusnya mempertimbangkan dari sisi industri termasuk pengusaha kecil dan UMKM di sektor tembakau.

"Tapi karena kebijakan yang tidak partisipatif ini, beberapa sektor usaha jadi bergejolak. Lebih-lebih terhadap buruh di IHT," sebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Willy memahami PP 28/2024 dibuat dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Walau begitu, ia mengingatkan kebijakan juga harus mempertimbangkan pada aspek lain, apalagi banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini.

Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter.

"Saya berharap Pemerintah bisa lebih arif dan peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Apalagi ini masa transisi," kata Willy.

"Tidak semestinya lahir kebijakan-kebijakan yang malah melahirkan gejolak di tengah warga masyarakat," tambahnya.

Sebagai informasi, Kemenperin juga telah menyampaikan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemenperin pun menyoroti beberapa pasal yang melarang penjualan rokok dalam jarak 200 meter dari sekolah serta pembatasan iklan yang berpotensi berdampak dari sisi pembelian atau ekosistem pasar industri rokok. Pasal tersebut dinilai sebagai upaya menciptakan stigma negatif terhadap industri kretek. Sedangkan ekosistem dari industri tersebut melibatkan 5,9 juta jiwa.

Kritik juga disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Rokok Perusahaan Indonesia (GAPPRI) yang mengatakan bahwa industri kretek ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, mulai dari petani hingga pengecer tembakau. Dengan adanya regulasi ini malah membuat industri semakin sulit, padahal saat pandemi IHT salah satu yang bisa bertahan tanpa PHK.

Mereka mempertanyakan kebijakan tersebut apakah tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya. Menurut mereka terlalu banyak peraturan yang dibuat untuk IHT yaitu PP 109 tahun 2022.

Willy meminta Pemerintah untuk segera mencari solusi dari dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurutnya diperlukan solusi saling menguntungkan yang melibatkan berbagai pihak.

"Kita butuh solusi triple win, tidak hanya satu atau dua pihak yang diuntungkan, tetapi juga secara strategis lingkungan dan ekosistem yang lebih luas," pungkas Willy.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara mengenai wacana aturan kemasan rokok polos tanpa merek. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Ini diakomodasi diusulkan dalam draft Permenkes, turunan dari PP Kesehatan. Dari sisi kami, Kemenkeu kami sampaikan masukan juga ke Kemenkes," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam APBN Kita, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Menurutnya, rencana aturan kemasan rokok polos memiliki risiko dalam aspek pengawasan. Sebab, pihaknya tak bisa membedakan jenis rokok yang kemudian menentukan golongan rokok. Padahal, itu menjadi basis Bea Cukai melakukan pengawasan.

"Bahwa kalau kemudian kemasan rokok menjadi polos, dari sisi pandangan kami, punya risiko dalam aspek pengawasan. Sebab kita tidak bisa membedakan antara jenis rokok yang kemudian itu menentukan golongan dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," katanya.

Dia mengatakan, risiko itu menjadi nyata jika pihaknya tak bisa melihat secara kasat mata untuk membedakan jenis rokok.

"Dan risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian kemasan, kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya, yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini," ujarnya.

"Kami sudah menyampaikan masukan ke Kemenkes dan tentunya dari industri juga sudah sampaikan masukan Kemenkes mengenai Permenkes," tambahnya.

Pemerintah menyatakan belum akan melakukan penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025. Hal ini berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan CHT penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dalam APBN Kita, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Namun demikian, dia mengatakan, pemerintah akan melihat alternatif lain yakni penyesuaian harga jual di level industri.

"Tapi kemudian pemerintah akan melihat alternatif kebijakan lainnya itu melakukan penyesuaian harga jual di level industri," ujarnya.

Askolani mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian selama beberapa bulan ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengambil kebijakan.

"Tentunya nanti akan di-review dalam berapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Industri perhiasan dalam negeri terus mencatatkan kinerja yang cemerlang, terutama dalam hal kemampuan menembus pasar internasional. Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2023, ekspor barang perhiasan dan barang berharga mencapai US$ 5,6 miliar atau naik 46,88% dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka US$ 3,8 miliar.

Sementara itu, kinerja ekspor pada bulan Januari-Juli 2024 telah menyentuh US$ 3,67 miliar, melonjak 18,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. "Tren positif ini tentunya menjadi pelecut bagi pelaku industri perhiasan dalam negeri untuk terus mengembangkan produk dan ekspansi pasarnya," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam keterangan resmi, ditulis Minggu (22/9/2024).

Reni menjelaskan pihaknya aktif mendorong kemudahan akses untuk perluasan pasar bagi para pelaku industri perhiasan, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM). Upaya ini misalnya direalisasikan melalui pemberian fasilitasi partisipasi pada Pameran Internasional Jewellry and Gem World (JGW) Hong Kong 2024 yang diselenggarakan pada 18-22 September 2024 di Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC).

"Partisipasi pada pameran JGW ini bertujuan untuk memberikan akses pasar kepada pelaku industri perhiasan dalam negeri khususnya yang masih berskala kecil dan menengah," ungkapnya. Pelaku IKM perhiasan ini juga dapat memperluas jejaring bisnisnya karena pameran JGW Hong Kong dihadiri banyak buyer potensial dari berbagai negara di dunia.

"Kami melihat Hongkong sebagai salah satu negara potensial tujuan ekspor perhiasan, di mana Hongkong termasuk dalam lima besar untuk negara tujuan ekspor produk perhiasan Indonesia," lanjut Reni.

Selain sebagai target pasar, Hongkong juga merupakan salah satu negara kompetitor yang menguasai 11,9% market share ekspor produk perhiasan dunia, tertinggi ketiga di dunia. "Ini dapat menjadi ajang bagi pelaku IKM binaan kami untuk dapat belajar banyak, serta menggali informasi dan wawasan tentang perkembangan industri perhiasan di sini," tambah Reni.

Di samping itu, pameran JGW Hong Kong merupakan event yang menghubungkan antara pemasok dan pelanggan perhiasan dari seluruh dunia. Bahkan, peserta di pameran JGW Hong Kong terbagi menjadi beragam kelompok produk, seperti berlian, batu permata, mutiara, perhiasan emas dan perak, logam mulia, hingga mesin dan teknologi industri perhiasan.

"Kami optimistis, dengan potensi sumber daya alam, keahlian SDM perajin, desainer dan peningkatan kualitas produk, serta didukung dengan pembinaan dan promosi dari berbagai pihak, industri perhiasan dalam negeri mampu terus berkembang dan semakin besar pasarnya di kancah internasional," paparnya.

Dirjen IKMA menuturkan bahwa berdasarkan data Trademap.org, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-12 sebagai negara eksportir terbesar produk perhiasan ke dunia, dengan angka market share 2,4 persen. "Angka ini harus terus kita dorong dan maksimalkan, serta kita harus melibatkan pelaku IKM agar turut merasakan dampak positif dari tren peningkatan ekspor produk perhiasan dalam negeri," tegasnya.

Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan, Alexandra Arri Cahyani menyampaikan bahwa Ditjen IKMA memfasilitasi enam IKM perhiasan binaan dalam ajang ini. Mereka telah melalui beberapa tahap kurasi dan pendampingan. "Setelah melalui proses pendaftaran hingga kurasi, terpilih enam IKM yang dinyatakan berhak menerima fasilitasi partisipasi pameran JGW Hong Kong, yakni Ellyhan Jewelry dari Jakarta, Nadha Jewelry dari Jakarta, D-Natiqa Pearls & Jewels dari Jawa Barat, Borobudur Silver dari Yogyakarta, Ottilia Pearls dari NTB, dan Mutiara Lombok Waidah dari NTB," ungkap Alexandra.

Proses kurasi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi hingga praktisi bisnis. Selain itu para peserta juga mendapatkan fasilitasi lainnya seperti workshop persiapan partisipasi pameran serta pembuatan materi promosi produk berupa foto dan video.

"Dalam pelaksanaan workshop kami juga menghadirkan berbagai narasumber mulai dari Kemendag, Kemenkeu, akademisi dan praktisi, agar para IKM semakin siap dalam mengikuti pameran dan mampu menangkap setiap peluang transaksi yang ada," jelas Alexandra.

Pemerintah berencana menekan prevalensi perokok anak melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tidak tepat. Salah satu usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang paling disoroti saat ini yaitu standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang dianggap akan berimbas ke dalam ekosistem industri pertembakauan. Salah satunya industri kreatif yang telah menjadi lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto mengatakan selama ini produk tembakau menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi periklanan, yang mana jika aturan pembatasan iklan diberlakukan yaitu dengan zonasi iklan media luar ruang radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, maka keberadaan pengusaha dan tenaga kerjanya akan terancam.

"PP ini telah dan sudah mempengaruhi revenue kawan-kawan karena perpanjangan iklan sekarang sudah mundur, termasuk untuk memasang baru. Kepastian hukum dan definisi hukum radius 500 meter harus dijelaskan karena kalau dilihat, jarak 500 meter sendiri tak ada lagi blind spot dan seperti melarang total. Padahal tembakau adalah produk yang sah dan legal dikonsumsi," kata dia dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/9/2024).

Janoe juga menilai adanya aturan baru inisiatif Kemenkes yakni kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal. Menurut Janoe, identitas sebuah merek atau brand terletak dari kemasannya sehingga informasi yang semestinya diketahui konsumen, menjadi hilang bersamaan dengan hak perusahaan tembakau untuk berusaha, menjual dan memasarkan produknya ke publik.

Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya (AMLI) Fabianus Bernadi menjelaskan selama ini industri media luar ruang sudah terdampak sejak Kemenkes menginisiasi PP 28/2024 tahun lalu.

"Sekarang ada turunan PP 28 khusus kemasan polos yaitu RPMK di mana ada bagian pengamanan produk tembakau dan elektrik lewat kemasan rokok polos tanpa merek. Kalau produk tembakau ini tak ada identitas, lalu apa yang mau diiklankan? Ini justru malah menghilangkan poin penting dari suatu iklan," ucapnya.

Fabianus memaparkan dari 79% pengiklan yang boleh mengiklankan produk tembakau, 86 persen akan terdampak langsung dari aturan ini. Terdapat penurunan pendapatan sekitar 50 persen dan aturan yang belum disahkan ini sebelumnya telah menekan bisnis iklan media luar ruang yang menggunakan sistem sewa 6 bulan sampai setahun kedepan. Fabianus juga menyayangkan pembatasan penayangan iklan di Videotron yang disamakan dengan TV yaitu hanya di jam 00.00-05.00 pagi.

"Kontribusi iklan media luar ruang ke PAD cukup besar. Oleh karena itu kami akan membuat pernyataan bersama berdasarkan data yang sudah dikaji bersama dengan pelaku usaha luar kota, DPI dan beberapa bidang legal kita. Kita menyatakan pernyataan bersama," tegasnya.

Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Syaifullah Agam sepakat bahwa masukan publik, baik dari sisi pro maupun kontra, perlu untuk disuarakan. Termasuk jika berbagai pihak merasa dirugikan dari suatu kebijakan, maka mereka berhak mengajukan keberatannya dan mencari win win solution-nya seperti apa.

"Dalam membuat kebijakan yang mengatur masyarakat, harusnya ada public hearing dan ada langkah ke depannya, ini penting untuk melibatkan semua pihak. Kita yang dirugikan membutuhkan audiensi untuk melihat naskahnya karena itu mereveal kenapa dibuat begitu, ada alasannya. Ini yang mungkin bisa di challenge," ujarnya.

Syaiful juga menyoroti dampak yang akan terjadi jika kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan karena ini akan meningkatkan produk ilegal yang dapat dengan mudah membuat produk polosan. Padahal menurutnya, brand merupakan citra dari suatu produk yang sulit dibangun dengan biaya yang tidak kecil juga.

"Kita perlu mencari solusi yang bisa memberikan kenyamanan seluruh pihak. Karena tujuan dari ini seperti yang disampaikan semestinya bukan untuk membatasi tapi untuk mendorong kesehatan masyarakat. Karena jika begitu, nanti yang ada malah merugikan banyak pihak. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan mencoba peluang yang bisa dimanfaatkan," jelas dia.

Pemerintah akan mengatur produk tembakau melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Misbakhun meminta bahwa negara harus hadir dalam regulasi yang berdasarkan tata cara dan penyusunan Undang-Undang. Karena negara perlu berhati-hati dengan adanya intervensi asing dan anti tembakau yang ingin menekan ekosistem melalui berbagai regulasi yang pasal-pasalnya mengacu secara tidak langsung pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Dengan isu yang dibawa melalui PP 28/2024, itu kita sudah kocar-kacir. Padahal, kalau menurut saya PP 28/2024 ini jelas sekali adalah konsolidasi kelompok anti tembakau dan intervensi asing yang ingin menyampaikan bahwa tembakau itu hanya berkaitan dengan kesehatan semata. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita," kata dia dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sebagai industri nasional satu-satunya yang tersisa di tengah gempuran intervensi asing, Misbakhun kembali tekankan masa depan industri hasil tembakau dan imbas yang akan terjadi pada pertembakauan jika regulasi tidak ditempatkan secara proporsional. Pemerintah harus membawa negara yang adil dan menempatkan komoditas tembakau dengan objektif, tidak hanya melihatnya dari sisi kesehatan saja.

"Karena ada peran tembakau yang luar biasa, ada hak buruh, petani, dan lainnya yang harus dijaga dan dilindungi nasibnya karena melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah amanat konstitusi," jelas dia.

Komisi IX Fraksi Partai Golkar DPR RI Yahya Zaini yang mengatakan bahwa pengaturan terkait pertembakauan semestinya tetap diberikan ruang hidup dan pengaturannya tidak boleh terlalu ketat. Yahya menegaskan kembali tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib yang bergantung pada komoditas ini, berbeda dengan negara lainnya yang telah meratifikasi FCTC.

"Sebaiknya regulasi tembakau jangan terlalu ketat karena ekosistem kita ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang tidak punya pabrik dan perkebunan tembakau seluas di negara kita. Kalau masih mau diberikan ruang hidup, jangan terlalu ketat," ujar dia.

Yahya juga menyayangkan nirpartisipasi penyusunan regulasi yang berdampak ke banyak pihak ini sejak kemunculan RPP Kesehatan di publik. "Jangankan masyarakat tembakau, anggota DPR Komisi IX saja tidak dilibatkan dalam pembahasan PP 28/2024. Kami berharap dapat dilibatkan kembali atau dilaporkan hasilnya karena terus terang hal itu tidak dilakukan. Kita juga protes tapi suara kami tidak didengar," keluhnya.

Beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia tidak bisa latah mengikuti negara-negara lain yang berkiblat pada FCTC, lantaran nasib petani tembakau yang akan terancam kehilangan lapangan kerja apabila ratifikasi dilakukan.

"Kita perlu memikirkan, ini yang kadang-kadang juga dilupakan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau yang hidupnya bergantung dari industri tembakau. Ini juga tidak kecil, menyangkut orang yang sangat banyak," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan FCTC perlu terlebih dulu dikaji secara mendalam. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan sosialnya, pemerintah dapat mengambil keputusan yang komprehensif terkait ikut atau tidaknya Indonesia dalam FCTC.

"Harus betul-betul kita lihat dari seluruh aspek sehingga apa yang kita putuskan ini betul-betul bermanfaat bagi semuanya," tambahnya.

Qualcomm dilaporkan tertarik mengakuisisi raksasa chip dunia, Intel. Jika kesepakatan benar-benar terjadi maka ini akan menjadi salah satu merger teknologi terbesar yang pernah ada.

Saat ini Intel menghadapi kondisi yang sulit. Usai kabar ini berhembus, saham Intel naik 3% pada penutupan, sementara saham Qualcomm turun 3%.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (21/9/2024), Intel memiliki kapitalisasi pasar lebih dari US$ 90 miliar. Dengan predikat pembuat chip terbesar dunia, Intel justru mengalami penurunan kinerja pada 2024.

Sahamnya mengalami penurunan satu hari terbesar dalam lebih dari 50 tahun pada bulan Agustus usai laporan kinerja mereka terbit. Saham Intel turun 53% tahun ini di tengah keraguan investor tentang rencana mahal perusahaan untuk memproduksi dan merancang chip.

Qualcomm dan Intel bersaing di beberapa pasar, termasuk chip PC dan laptop. Berbeda dengan Intel, Qualcomm tidak memproduksi chipnya sendiri, melainkan bergantung pada perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dan Samsung untuk menangani produksinya.

Pada hari Senin, setelah rapat dewan untuk membahas strategi, CEO Intel Patrick Gelsinger mengirimkan memo kepada staf yang menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk berinvestasi besar-besaran dalam bisnis pengecoran, sebuah proyek yang dapat menelan biaya US$ 100 miliar selama lima tahun ke depan.

Intel juga melewatkan tren kecerdasan buatan yang menarik perhatian. Sebagian besar program AI tingkat lanjut, seperti ChatGPT, berjalan pada prosesor grafis Nvidia, bukan pada prosesor pusat Intel. Nvidia memiliki lebih dari 80% pasar yang berkembang pesat, menurut para analis.

Qualcomm menghasilkan pendapatan lebih sedikit dibandingkan Intel. Intel melaporkan penjualan sebesar US$ 35,8 miliar pada tahun fiskal 2023, dibandingkan dengan Intel sebesar US$ 54,2 miliar pada periode yang sama.