Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadiri Grand Opening of New Building 3 PT Volex Indonesia yang berada di Kawasan Industri Sekupang, Kota Batam pada Minggu (4/8) lalu. Dalam acara tersebut, hadir pula Chairman Volex Lord Rothschild.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, dirinya bangga atas peresmian gedung ke-3 Volex Indonesia. Perusahaan ini sendiri bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik.

Prabowo mengatakan, hal ini menunjukkan jika perusahaan milik sahabat dekatnya ini terus mengalami kemajuan dan perkembangan produksinya.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan ekspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri telah diakui memiliki kualitas yang memadai," kata Prabowo dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (6/8/2024).

Lalu, siapa Nat Rothschild?

Lord Rothschild atau Nathaniel Philip Victor James Rothschild (Nat Rothschild) adalah anak bungsu dari Jacob Rothschild yang meninggal dunia pada Februari 2024 lalu. Ia merupakan Baron Rothschild ke-5.

Dikutip dari Forbes, Nat Rothschild tercatat memiliki kekayaan bersih US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,1 triliun (kurs Rp 16.100) pada tahun 2012. Nat merupakan pewaris dinasti perbankan Eropa. Ia membangun bisnisnya dengan investasi besar di bidang komoditas, termasuk saham di produsen batu bara di Indonesia, Bumi.

Nat juga bekerja sama dengan mantan bos BP Tony Hayward di Vallares yakni sebuah kendaraan investasi minyak yang mereka gabungkan dengan raksasa Turki Genel pada tahun 2011.

Lulusan Eton dan Oxford ini memiliki koneksi yang baik. Dia dekat dengan miliarder Rusia Oleg Deripaska, yang pernah berperan sebagai penasihat dan investor utama ketika perusahaan logamnya Rusal bangkrut. Ia juga berinvestasi di Glencore yakni raksasa komoditas yang didukung para milarder.

Industri tekstil Indonesia tertekan dan dihantam badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan industri ini mengalami kontraksi ke level 47 pada Juli.

Sementara itu, rilis dari S&P Global menunjukkan data Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 atau berada pada level kontraksi di bawah 50 untuk bulan Juli.

Lantas, baik-baik saja kah ekonomi Indonesia? Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid menilai ekonomi Indonesia pada level mikro masih baik-baik saja. Namun, ia menyebut ada tantangan yang datang dari luar negeri.

"Kalau dilihat dari micro economic numbers, kita baik-baik aja. Cuma keadaan di luar tidak baik-baik aja," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut gejolak di luar negeri, misalnya terkait energi bakal terasa oleh Indonesia. Oleh karena itu, Arsjad menyebut Indonesia perlu mewaspadai hal ini.

"Apa pun, sedikit saja, contohnya harga energi naik tiba-tiba, pastinya dampaknya ke kita juga. Jadi kita harus waspada, tapi kita jangan berpikir negatif, jangan pesimis, kita harus pikir positif," bebernya.

Secara khusus, Arsjad buka-bukaan soal kondisi industri tekstil yang sedang dihantam badai PHK. Arsjad mengakui bahwa sektor tersebut memang dalam kondisi babak belur.

"Bahwa kenyataan yang ada saat ini memang industri tekstil sedang babak belur," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristiadi, mendapat bocoran bakal ada pabrik tekstil yang melakukan PHK pada Agustus. Bahkan dia sudah mendapat konfirmasi bakal ada satu pabrik yang melakukan PHK terhadap 500 pekerja.

Arsjad menilai terpuruknya sektor tekstil tak lepas dari maraknya produk impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Produk tersebut masuk tanpa membayar pajak sehingga perlu segera disetop.

Menteri Pertahanan sekaligus terpilih Prabowo Subianto memuji Chairman Volex Lord Rothschild atau Nathaniel Philip Victor James Rothschild (Nat Rothschild) yang berinvestasi di Batam. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Grand Opening of New Building 3 PT Volex Indonesia yang berada di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Minggu (4/8).

Perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik. Peresmian ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Prabowo, Nat Rothschild dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan dirinya bangga atas peresmian gedung ke-3 Volex Indonesia. Dia mengatakan, hal ini menunjukkan jika perusahaan milik sahabat dekatnya ini terus mengalami kemajuan dan perkembangan dalam produksinya.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan ekspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri telah diakui memiliki kualitas yang memadai," kata Prabowo dikutip dari laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (6/8/2024).

Prabowo pun yakin sebagai perusahaan yang telah lama berkiprah di Kota Batam dan berbagai negara di dunia, serta di bawah langsung kebijakan Rothschild, Volex akan terus berkembang menjadi industri yang maju dan modern.

"Apalagi saya terus berkomitmen untuk mendukung kemajuan sektor industri di berbagai bidang. Karena dengan keunggulan sumber daya baik alam ataupun manusianya, negara kita akan bisa tumbuh menjadi negara industri yang maju dan berdaya saing. Kota Batam salah satu daerah yang menjadi kemajuan industri Indonesia ini," ujarnya.

Prabowo juga memuji kepemimpinan politik di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat kompak dan rukun. Sehingga Kota Batam bisa terus jadi kota tujuan investasi, terutama negara luar yang akan berinvestasi ke Indonesia.

"Dan kepemimpinan politik yang baik seperti ini, cerminan dari kepribadian seorang pemimpin yang cakap dan mampu dalam memimpin jalannya pemerintahan. Baik untuk Kota Batam dan juga Provinsi Kepri," terangnya.

Sementara, Ansar mengatakan, Kepulauan Riau sebagai wilayah secara geografis memiliki banyak keunggulan. Menurutnya, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan sejumlah negara di luar negeri dan juga berada di salah satu pusat jalur perdagangan laut paling penting yakni Selat Malaka.

"Karenanya, Kepri bayak mendapatkan keuntungan melalui kebijakan dari pusat seperti ditetapkan menjadi daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Yang mana itu dimaksudkan untuk bisa menarik sebanyak mungkin investasi luar negeri masuk ke Indonesia melalui wilayah Kepulauan Riau," ungkapnya.

Sementara, Nat Rothschild dalam kicauannya di akun X menyambut baik kedatangan Prabowo ke fasilitas manufaktur Volex.

"Honoured to welcome President-elect of Indonesia, General (Ret.) Prabowo Subianto, to Volex's Batam manufacturing facility yesterday, as we marked the grand opening of the facility's new expansion. Delighted to experience the ceremony with the President-elect and so many of my wonderful colleagues," tulisnya.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menyebut larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak bisa mematikan usaha. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 yang baru saja disahkan dan mengakibatkan pedagang sangat dirugikan atas aturan ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, menyesalkan adanya aturan zonasi tersebut yang dinilai memberatkan di lapangan. "Aturan ini hanya dapat dijalankan dari sisi kesehatan, sementara konsekuensinya berimbas pada omzet pedagang yang akan menurun drastis," ujar dia dalam keterangannya, ditulis Selasa (6/8/2024).

Menurut dia APPSI juga tidak pernah dilibatkan. Padahal, banyak ketentuan yang akan sulit diterapkan. Yang mungkin terjadi justru penjualan rokok akan dilakukan sembunyi-sembunyi, penjualan pedagang turun, dan setoran cukai kepada pemerintah tergerus.

Mujiburrohman mengatakan selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar. Ia juga mempertanyakan urgensi dari aturan ini dan menilai adanya PP Kesehatan hanya akan memperparah kondisi pelaku usaha yang sebelumnya masih merangkak keluar dari masa pandemi.

"Aturan ini hanya akan merugikan para pedagang dan rakyat kecil, jadi malah mengorbankan pedagang kecil hanya untuk aturan yang pelaksanaannya saja masih belum jelas," ujar dia.

Pedagang pun mengeluhkan aturan ini dan khawatir dengan nasibnya kelak. Aturan ini dikhawatirkan akan mematikan pedagang pasar. Beberapa mengatakan mereka sudah membangun usaha jauh lebih lama dari satuan pendidikan atau tempat bermain anak yang baru dibuat belakangan.

"Saya tidak tahu masalahnya di mana. Padahal berjualan pun nggak ke anak-anak, selalu saya cek. Kalau kayak begini sama saja mau mematikan usaha kami," imbuh Samsul yang merupakan seorang pedagang warung Madura di Jakarta Selatan.

Bagi Samsul, aturan yang akan diberlakukan menjadi sangat menyesatkan dan tidak berdasar. Bukan hanya itu, ia juga mengkhawatirkan pelaksanaannya di lapangan. "Lagian kalau mau dijalankan, pengawasannya bagaimana? Masa mau main sidak begitu saja. Baiknya aturan-aturan seperti ini dipikirkan lagi, jangan sampai malah kita-kita pelaku usaha kecil yang kena imbasnya," katanya.

Samsul pun berharap pemerintah memikirkan ulang aturan ini karena sudah banyak sekali keresahan yang dirasakan sesama pedagang warung di sekitarnya. "Semua kena imbasnya, jangan sampai kondisi masyarakat semakin terpuruk dari PP Kesehatan ini," ujar dia.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya mengatur penjualan rokok, seperti larangan penjualan rokok eceran dan penjualan rokok di larang dekat sekolahan radius 200 meter.

Penerapan aturan ini disebut sangat berdampak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan sektor ekonomi rakyat lainnya.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, mengungkapkan, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

"Kita ditunjuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi ini malah digerus sama pemerintah lewat regulasi ini," kata Ali dihubungi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ali menyebut aturan ini justru akan menyebabkan masalah baru bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan akan terjadi potensi penurunan kontribusi ekonomi bagi negara serta meningkatnya jumlah pengangguran hingga kemiskinan. Padahal, dua isu ini sering disebut sebagai prioritas pemerintah untuk ditanggulangi.

"Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Ia menambahkan lagi, seperti aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menjelaskan kebijakan ini akan menyebabkan penurunan yang besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini mempertimbangkan bahwa penjualan rokok bisa mencapai separuh dari keseluruhan omzet pedagang kecil.

"Imbas larangan ini, tentunya akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan di warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang pada akhirnya akan memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai polemik di kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey yang menyayangkan PP Kesehatan yang seharusnya mereformasi dan membangun sistem dan layanan kesehatan sampai ke pelosok negeri, justru mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, PP Kesehatan yang disusun ini mencampuradukkan sektor kesehatan dan ekonomi, seperti terkait pengaturan penjualan produk tembakau.

Roy menjelaskan kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, upaya masyarakat mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, termasuk pedagang dan pelaku usaha.

"Jadi tidak bisa, seolah-olah dalam kebijakan, kesehatan harus menang, ekonomi kalah, atau sebaiknya. Harus balance. Artinya, sebagai bagian turunan dari UU Kesehatan, ya seharusnya PP ini fokus lah mengatur kesehatan. Bukan mengatur sampai bagaimana harus berjualan, berdagang," tegas dia dalam keterangannya, dikutip, Selasa (6/8/2024).

Aturan itu tertulis dalam PP Kesehatan yang tercantum dalam pasal 434 ayat (1) huruf c yang mencantumkan larangan menjual produk tembakau secara eceran satuan per batang. Selain itu, pasal 434 ayat (1) huruf e menambahkan pengaturan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Roy juga mempertanyakan bagaimana implementasi PP Kesehatan terutama terkait zonasi pelarangan penjualan sejauh 200m.

"Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana mengukurnya, mau pakai meteran? Apakah Satpol PP-nya turun ke lapangan, mengukur pakai meteran? Begitu juga dengan definisi tempat pendidikan yang sangat luas, apakah termasuk tempat kursus balet, kursus/bimbingan belajar, narasinya tidak spesifik. Maka, pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP Kesehatan ini akan multitafsir dan dapat menjadi pasal karet, karena tidak mudah dilaksanakan," paparnya.

Menurut Roy, sejak 12 tahun lalu, sektor pertembakauan sudah sepakat dan disiplin menjalani implementasi aturan mengenai pengamanan zat adiktif yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012, Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Baginya yang menjadi urgensi saat ini adalah penertiban rokok ilegal.

"Kenapa pemerintah tidak fokus membasmi rokok ilegal yang sedang marak saat ini? Kenapa yang membayar cukai, yang berkontribusi bagi penerimaan negara, bagi pembangunan, bagi investasi tidak dilindungi? Dampak regulasi ini sampai ke hulu, ke petani tembakau. Pemerintah tidak memikirkan mitigasinya," ujarnya.

Dia juga mengatakan selama ini pelaku usaha pun tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut. Aprindo berharap pemerintah tidak mematikan ekonomi masyarakat dengan disahkannya PP Kesehatan ini.

"Kami sudah menaati, mulai dari pembatasan iklan, kami juga patuh menjual rokok untuk usia dewasa. Lah, kenapa sekarang ditambah pasal karet ini, yang ujungnya juga tidak dapat menjamin hilangnya rokok ilegal? Sejak awal kami tidak pernah dilibatkan, tidak diajak bicara dan tidak tahu menahu soal sosialisasi peraturan ini" jelas dia.

Senada dengan Roy Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menilai sejumlah aturan bagi produk tembakau, khususnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta penjualan rokok eceran seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan akan mempersulit kondisi pedagang koperasi dan ritel yang tersebar di berbagai wilayah.

"Karena selama ini, rokok merupakan komoditas utama yang membantu omzet penjualan hingga 50%. Aturan ini jelas akan mempersulit pelaku usaha seperti kami," ujar Anang.

Anang melanjutkan selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah para konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel. Apalagi, banyak pedagang yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

"Pemerintah seharusnya memikirkan posisi pedagang ritel yang sudah ada sebelum fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak tersebut didirikan," terangnya.

Selain itu, Anang juga menyatakan dengan adanya pelarangan tersebut terdapat potensi peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang dapat menekan para peritel yang telah patuh untuk menjual rokok legal sesuai hukumnya. Penerapan regulasi ini dapat menyulitkan masyarakat dan pengawasannya juga masih menjadi pertanyaan.

"Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daripada mengatur, apakah penjualan harus dilakukan secara eceran atau tidak? atau apakah penjualan boleh dilakukan dekat dengan lokasi tertentu?" jelas dia.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Luluk Nur Hamidah, menegaskan PP Kesehatan yang melarang penjualan rokok ketengan telah mengorbankan rakyat kecil. Ketentuan ini akan mematikan usaha mikro yang selama ini sudah eksis berjualan.

Luluk menegaskan pengetatan aturan rokok menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, pemerintah semestinya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari kebijakan yang akan berdampak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dengan perekonomian rendah. "Kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban," ujarnya.

Menurut Luluk, dibandingkan melarang penjualan rokok ketengan, pemerintah seharusnya fokus memperdalam literasi tentang bahaya rokok kepada anak-anak. Kebijakan baru ini justru menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, sementara tujuan utamanya belum tentu tercapai. "Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah," imbuh dia.

Pemerintah memperketat aturan penjualan rokok melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perokok anak dibawah umur.

Melalui aturan baru itu, pedagang dilarang berjualan rokok ketengan secara eceran per batang. Kemudian penjualan rokok juga dilarang di dekat institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas.

Namun berdasarkan pantauan detikcom, Senin (5/8/2024), banyak warung menjual rokok dekat institusi pendidikan ataupun secara ketengan. Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD di Kota Baru itu, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok.

Kemudian ada juga SMP yang terletak sangat dekat dengan Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Sayang, sama seperti sekolah-sekolah lain yang telah dikunjungi, dekat kawasan ini juga terdapat sejumlah warung begitu juga dengan satu gerai minimarket yang menjual rokok.

Sehingga meski pemerintah melarang penjualan rokok 200 meter dari institusi pendidikan, dalam penelusuran detikcom ini sebagian besar warung hingga minimarket dekat sekolah masih menjual rokok. Bahkan ada yang berada sangat dekat dari sekolah kurang dari 10 meter atau bahkan tepat berada di depan bangunan.

Alasan Banyak Warung Dekat Sekolah Masih Jualan Rokok

Salah seorang pemilik warung bernama Hafiz yang berjualan di dekat SMP Negeri daerah Kota Baru, Bekasi Barat, merasa aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab menurutnya yang membuat anak merokok atau tidak sebagian besar bergantung pada didikan orang tua.

"Kalau saya aturan yang seperti itu sih nggak masuk akal saja. Di luar logika saya lah istilahnya. Kita kan warung nih sudah lama (berjualan), misalkan dikeluarkan aturan dilarang jualan rokok dekat sekolah, kok baru sekarang?" katanya saat ditemui detikcom.

"Sekarang (anak merokok atau tidak) ya tergantung didikan orang tua kan, kita kan juga pernah muda nih. Kita dulu pasti juga dilarang sama orang tua kan, apalagi saya. Makanya dulu pas muda saya nggak ngerokok, pas kerja baru merokok. Jadi ya tergantung didikan orang tua," jelas Hafiz lagi.

Selain itu menurutnya, yang menjual rokok ke anak sekolah justru bukan warung-warung yang berada di dekat sekolah itu. Sebab anak-anak di bawah umur ini pasti merokok di tempat-tempat yang jauh dari pantauan guru atau orang tua mereka, bukan di warung yang berada dekat sekolahnya.

"Anak-anak ini beli rokok bukan di warung dekat sekolah. Pas di sekolah mereka nggak beli, tapi pas di luar sekolah, di saat dia nggak pakai seragam pasti beli di warung lain. Pasti belinya jauh dari sini. Misalnya anak sini, dia nggak berani ngerokok di sini. Dia paling main dulu ke mana," ucap Hafiz.

"Di sini guru juga sering lihat kan anak-anak yang pada pulang jajan apa di warung. Kita segan juga mau jual, gurunya sih nggak ada yang negur kita atau gimana, tapi ya sama-sama tahu aja (jangan jual rokok ke anak sekolah). Makanya kadang malah saya yang kasih tahu ke gurunya, anak-anak kadang suka ngerokok di belakang masjid sana," tambahnya sembari menunjuk arah masjid yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang lain bernama Sumiyati yang berjualan dekat SD daerah Pulo Gebang, Jakarta Timur. Meski baru mendengar adanya pelarangan jual rokok dekat sekolah tersebut, ia merasa aturan ini tidak tepat karena pembeli rokok di warungnya bukanlah anak sekolah.

"Emang kenapa kalau jualan rokok? Kan di sini yang beli juga bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan paling beli jajanan atau es-es, mana ada mereka beli rokok," ucap Sumiyati.

Ia mengatakan sebagian besar pembeli rokok di warungnya justru pedagang kaki lima depan sekolah. Dalam hal ini banyak dari mereka yang membeli rokok secara eceran. Karena hal ini juga ia merasa kurang setuju akan ketentuan itu.

"Yang beli rokok kan paling pedagang-pedagang di situ kan (sembari menunjuk para pedagang kaki lima depan sekolah). Kalau nggak ya paling satu dua bapak-bapak yang nunggu anaknya pulang," paparnya.

Pemerintah tengah merampungkan integrasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy. Melalui KSP, setiap kebijakan kementerian dan lembaga (K/L) akan menggunakan satu peta dasar yang sama, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, KSP merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Saat ini kebijakan satu peta tengah menggabungkan 151 peta tematik dari berbagai (K/L) menjadi satu peta dasar. Dalam prosesnya, penetapan satu peta dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan geospasial.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan program tersebut mulai digunakan dalam rencana strategis KPK. Penggunaan KSP tersebut untuk merampungkan permasalahan di industri kelapa sawit.

"Jadi, pemanfaatan dari One Map Policy ini sudah mulai digunakan oleh teman-teman dari penegak hukum, KPK. KPK ini punya rencana strategis mereka, dan tentunya di KPK ini juga sudah bekerja sama dengan One Map Policy, memanfaatkan peta-peta One Map Policy ini dalam rangka untuk penertiban masalah kelapa sawit," kata Wahyu dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat yang disiarkan secara daring, Senin (5/8/2024).

Dia menyebut, ada dua daerah yang menjadi proyek percontohan untuk kasus tersebut, yakni Kalimantan Tengah dan Riau. Dengan adanya KSP, lahan kelapa sawit yang sedang dipermasalahkan dapat dinilai apakah masuk kawasan hutan atau tidak.

Dengan begitu, lahan industri sawit sudah terpetakan oleh KPK. Hal tersebut dinilai dapat memangkas korupsi lantaran hanya diintegrasikan melalui data-data peta yang dibutuhkan.

"Jadi, dari sini tampaknya memang dengan adanya KPK masuk di dalam strategi nasional mereka, ini teman-teman daerah ini sama-sama mencoba untuk memberikan informasi kepada kami, kepada One Map Policy, kepada BIG, untuk sama-sama memasukkan ke dalam peta. Nah dengan demikian, maka peta yang ada di kelapa sawit, kelapa sawit yang di kawasan hutan atau tidak itu," jelasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Sri Hadmoko mengatakan KSP telah diterapkan di banyak negara, seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, hingga Amerika Serikat (AS).

"Banyak sebetulnya, beberapa negara tetangga kita ya, ada itu smart country di Singapura, kemudian Korea. Kemudian di Eropa hampir semua ya, saya kira Prancis sebagai salah satu contoh dengan IGN-nya. Kemudian US, Amerika juga bisa jadi benchmark, mereka sangat advance berkaitan dengan mapping, dan lembaganya juga sangat kuat," ujarnya.

Bahkan data-data CCTV di Taiwan saling terintegrasi dan ada penandaan letak geografisnya. Meski begitu, Indonesia juga harus mempunyai metode sendiri lantaran termasuk negara kepulauan.

"Tapi Indonesia saya kira punya, kita memiliki metode kita sendiri karena yang cocok dengan negara Indonesia, karena negara kita berbeda dengan mereka karena negara kita kepulauan. Apalagi kita negara tropis basah. Jadi, kalau satelit kita banyak sekali tertutupi awan," jelasnya.

Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) menilai larangan jual rokok bagi warung yang berada 200 meter dari sekolah sangat memengaruhi omzet mereka. Tidak tanggung-tanggung, para pemilik warung dekat sekolah ini bisa kehilangan setengah pendapatan mereka.

Ketua Perpeksi, Junaidi, mengatakan rokok merupakan sumber pendapatan utama dari warung atau toko kelontong daripada produk sembako lain. Sebab hasil penjualan rokok ini mencapai sekitar 50-60% pendapatan warung secara keseluruhan.

"Penjualan rokok ini mendominasi di angka 50-60% dalam total akumulasi income-nya ya. Kan warung sembako itu tidak hanya menjual rokok, berbagai macam kebutuhan. Tetapi kalau diakumulasikan 50-60% itu sumbangsih dari rokok," jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (5/8/2024).

Jangankan melarang warung dekat sekolah untuk menjual rokok sama sekali, menurut Junaidi dengan adanya larangan menjual rokok ketengan alias eceran per batang saja sudah bisa membuat pendapatan warung-warung tadi turun hingga 30%.

Belum lagi dengan kenaikan harga rokok dari tahun ke tahun yang membuat banyak orang kesulitan untuk membeli rokok per bungkus, sehingga banyak dari mereka kemudian membeli rokok per batang alias ketengan.

"(Pelarangan jual rokok ketengan) bisa 30% lah mempengaruhinya itu, kalau ditotal akumulatif pendapatannya itu. Kurang lebih ya," papar Junaidi.

"Karena rata-rata yang laku di hampir semua toko ya ketengan, karena dengan beberapa tahun ini harga rokok semakin naik semakin naik, jadi banyak yang tidak mampu beli sebungkus ya akhirnya ngeteng," ucapnya lagi.

Sebagai informasi, aturan terkait larangan berjualan rokok secara ketengan dan/atau berada di dekat institusi pendidikan ini tertuang pada Pasal 434 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan ini disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

(a) menggunakan mesin layan diri,
(b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil
(c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.
(d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui,
(e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak,
(f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Pemerintah resmi melarang penjualan rokok ketengan alias eceran per batang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi), Junaidi, mengatakan pada dasarnya para penjual di warung sepakat untuk tidak menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur. Sehingga ia sepakat dengan aturan pemerintah yang menetapkan batasan usia pembeli rokok harus 21 tahun ke atas.

"Saya setuju untuk pembatasannya di bawah usia 21 tahun itu tidak boleh diberikan pembelian, terutama yang remaja, saya sepakat dengan hal itu sebenarnya," ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (5/8/2024).

Meski begitu ia merasa tidak setuju dengan aturan pelarangan warung atau toko kelontong menjual rokok. Sebab sebelum PP ini dikeluarkan, banyak warung sudah berjualan selama bertahun-tahun di daerah tersebut termasuk di antaranya menjual rokok.

"Tetapi di satu sisi, apabila larangan (jual rokok) itu terutama di dalam jarak 200 meter dari daerah pendidikan itu saya rasa akan sangat mengganggu ya. Karena biar bagaimanapun sudah banyak toko kelontong yang pada intinya sebelum adanya PP ini dikeluarkan, sudah bertahun-tahun berjualan di sana," kata Junaidi.

Belum lagi menurutnya, warung atau toko kelontong dekat sekolah bukanlah satu-satunya tempat bagi anak di bawah umur membeli rokok. Salah satunya adalah gerai-gerai minimarket hingga pedagang asongan (kaki lima).

Untuk itu menurutnya proses penanganan pengurangan jumlah perokok di bawah umur ini tidak hanya ditekankan pada pelarangan penjualan oleh warung-warung dekat sekolah, tapi juga dari pihak sekolah hingga keluarga harus turut serta dilibatkan.

"Di satu sisi mendukung PP ini dilarang menjual (rokok) ke yang dibawah 21 tahun, saya sepakati itu. Tapi jangan digeneralisir bahwa dengan kita mengeluarkan PP ini seakan-akan itu mampu menekan jumlah perokok remaja itu saya rasa keliru besar," papar Junaidi.

"Pengawasannya kan bukan dari kita selaku penggiat UMKM, bisa dari sub-sistem lah, bisa dari sekolah sendiri, bisa dari keluarga sendiri kan," tambahnya.

Walaupun pada akhirnya Junaidi juga tidak mengelak kalau ada sejumlah warung yang masih menjual rokok kepada anak di bawah umur. Sehingga pihaknya juga hanya bisa memberikan edukasi kepada para pemilik warung, khususnya yang tergabung dalam Perpeksi agar ikut-ikutan berjualan rokok untuk anak di bawah umur.

"Ya kita kan ada berapa ribu kepala (pemilik warung), ya saya secara pribadi selalu mengedukasi kepada teman-teman khususnya yang anggota Perpeksi lah ya, untuk anak-anak yang utamanya kelas 10 (1 SMA), kelas 6 (SD) atau 7 (1 SMP), saya ingatkan terus jangan lah (jual rokok ke anak di bawah umur)," terangnya.

Banyak warung atau toko kelontong yang berlokasi sangat dekat dengan sekolah masih berjualan rokok. Padahal berjualan rokok dekat institusi pendidikan ini sudah dilarang pemerintah.

Pada dasarnya langkah ini dimaksudkan guna mengurangi angka perokok muda alias di bawah umur. Selain berjualan rokok dekat sekolah, pemerintah juga melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang.

Salah seorang pemilik warung bernama Hafiz yang berjualan di dekat SMP Negeri daerah Kota Baru, Bekasi Barat, merasa aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab menurutnya yang membuat anak merokok atau tidak sebagian besar bergantung pada didikan orang tua.

"Kalau saya aturan yang seperti itu sih nggak masuk akal saja. Di luar logika saya lah istilahnya. Kita kan warung nih sudah lama (berjualan), misalkan dikeluarkan aturan dilarang jualan rokok dekat sekolah, kok baru sekarang?" katanya saat ditemui detikcom, Senin (5/8/2024).

"Sekarang (anak merokok atau tidak) ya tergantung didikan orang tua kan, kita kan juga pernah muda nih. Kita dulu pasti juga dilarang sama orang tua kan, apalagi saya. Makanya dulu pas muda saya nggak ngerokok, pas kerja baru merokok. Jadi ya tergantung didikan orang tua," jelas Hafiz lagi.

Selain itu menurutnya, yang menjual rokok ke anak sekolah justru bukan warung-warung yang berada di dekat sekolah itu. Sebab anak-anak di bawah umur ini pasti merokok di tempat-tempat yang jauh dari pantauan guru atau orang tua mereka, bukan di warung yang berada dekat sekolahnya.

"Anak-anak ini beli rokok bukan di warung dekat sekolah. Pas di sekolah mereka nggak beli, tapi pas di luar sekolah, di saat dia nggak pakai seragam pasti beli di warung lain. Pasti belinya jauh dari sini. Misalnya anak sini, dia nggak berani ngerokok di sini. Dia paling main dulu ke mana," ucap Hafiz.

"Di sini guru juga sering lihat kan anak-anak yang pada pulang jajan apa di warung. Kita segan juga mau jual, gurunya sih nggak ada yang negur kita atau gimana, tapi ya sama-sama tahu aja (jangan jual rokok ke anak sekolah). Makanya kadang malah saya yang kasih tahu ke gurunya, anak-anak kadang suka ngerokok di belakang masjid sana," tambahnya sembari menunjuk arah masjid yang dimaksud.

Hal senada juga disampaikan oleh pedagang lain bernama Sumiyati yang berjualan dekat SD daerah Pulo Gebang, Jakarta Timur. Meski baru mendengar adanya pelarangan jual rokok dekat sekolah tersebut, ia merasa aturan ini tidak tepat karena pembeli rokok di warungnya bukanlah anak sekolah.

"Emang kenapa kalau jualan rokok? Kan di sini yang beli juga bukan anak-anak. Kalau anak-anak kan paling beli jajanan atau es-es, mana ada mereka beli rokok," ucap Sumiyati.

Ia mengatakan sebagian besar pembeli rokok di warungnya justru pedagang kaki lima depan sekolah. Dalam hal ini banyak dari mereka yang membeli rokok secara eceran. Karena hal ini juga ia merasa kurang setuju akan ketentuan itu.

"Yang beli rokok kan paling pedagang-pedagang di situ kan (sembari menunjuk para pedagang kaki lima depan sekolah). Kalau nggak ya paling satu dua bapak-bapak yang nunggu anaknya pulang," paparnya.

"Kalau pedagang sih kebanyakan keteng ya, kadang beli berapa batang, ada yang beli setengah bungkus. Kalau bapak-bapak biasanya beli 1-2 batang aja buat nunggu anaknya kan, kalau nggak skalian langsung sebungkus, ya tergantung orangnya sih," tambah Sumiyati.

Sebagai informasi, aturan terkait larangan berjualan rokok secara ketengan dan/atau berada di dekat institusi pendidikan ini sudah tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun berdasarkan penelusuran detikcom di sejumlah warung dekat sekolah ini masih menjual rokok. Misalkan saja warung-warung yang berada tepat berseberangan dengan salah satu SD di Kota Baru, Bekasi Barat. Tepat di depan bangunan sekolah ini setidaknya terdapat tiga warung yang berjualan rokok baik per bungkus ataupun ketengan.

Kemudian sekitar 400 meter dari SD di Kota Baru ini, berdiri juga salah satu SMP Negeri Kota Bekasi. Kurang dari 10 meter di samping bangunan sekolah juga berdiri warung yang menjual rokok.

Hal serupa juga ditemui dekat SD Pulo Gebang, Jakarta Timur. Sebab tepat di depan bangunan sekolah ini juga ada beberapa warung kelontong yang pada bagian etalase tokonya sudah terpajang berbagai jenis rokok

Kurang dari 10 meter dekat bangunan sekolah juga terdapat salah satu gerai jaringan minimarket yang tentu juga menjual rokok. Walaupun di gerai jaringan minimarket ini tidak bisa membeli rokok secara ketengan.

Begitu juga di dekat salah satu sekolah (SD-SMA) swasta di kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Meski bangunan sekolah berada dalam komplek perumahan sehingga tidak ditemui warung kelontong, namun di dekat kawasan itu berdiri sebuah gerai minimarket yang menjual rokok pada area kasir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional termasuk pakaian jadi mengalami kontraksi pada kuartal II-2024. Kondisi ini terjadi baik secara tahunan maupun secara kuartalan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal II-2024 terkontraksi 0,03% secara year on year. Secara kuartalan (q to q) juga kontraksi sebesar 2,63%.

"Jadi di kuartal II-2024 ini pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi kontraksi baik secara tahunan maupun kuartalan," kata Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Industri TPT nasional memang sedang menghadapi tekanan. Hal itu terlihat dari banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penutupan pabrik-pabrik tekstil di Tanah Air.

Sebelumnya berdasarkan catatan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak Januari-Juni 2024 setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800-an orang. Jumlah itu kemungkinan lebih sedikit daripada kondisi nyata di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada 6 perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800-an," kata Presiden KSPN Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6).

Menurutnya, kondisi ini memang cukup lumrah di industri tekstil Tanah Air. Bahkan menurutnya sekitar 90% pemangkasan yang terjadi di industri ini, khususnya dari perusahaan dengan pangsa pasar lokal tidak memberikan kejelasan terkait pemberian pesangon.

"Memang rata-rata ketika perusahaan pabrik atau produk tekstil, terutama yang local oriented, yang kebanyakan pasar lokal itu memang ketika pabrik tutup, pesangonnya 90% bermasalah. Kecuali untuk pabrik-pabrik yang ekspor oriented, itu mereka lebih patuh lah. Biasanya mengutamakan (pemberian pesangon)," ucap Ristadi.

Berikut Rincian PHK pabrik tekstil di Indonesia periode Januari-Juni 2024:

PHK Massal Akibat Pabrik Tutup
1. PT Dupantex, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 karyawan.

2. PT Alenatex, Jawa Barat, PHK sekitar 700 karyawan.

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 500 orang.

4. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah, PHK sekitar 700 orang.

5. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah, PHK sekitar 400 orang.

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah, PHK sekitar 8.000 orang.

PHK Massal Karena Efisiensi
1. PT Sinar Pantja Djaja, Semarang, sekitar 2.000 karyawan.

2. PT Bitratex, Semarang, sekitar 400 karyawan.

3. PT Djohartex, Magelang, sekitar 300 karyawan.

4. PT Pulomas, Bandung sekitar 100 karyawan.