Sektor industri manufaktur di Indonesia dinilai masih berhasil tumbuh positif berdasarkan dari hasil beberapa data dan indikator yang dirilis belakangan ini oleh berbagai lembaga. Berdasarkan data Bank Dunia atau World Bank misalnya, yang menempatkan Indonesia naik dua peringkat ke posisi-12 top Manufacturing Countries by Value Added

"Ada data yang cukup menggembirakan yang dirilis oleh World Bank, yakni pada tahun 2023 lalu Indonesia berhasil masuk di posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia, dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) sebesar US$ 255 miliar," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Menurut Menperin posisi Indonesia tersebut mengungguli jauh dibandingkan negara Asean lainnya, seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia. "Di tingkat global, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai US$ 128 miliar, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-24 dengan nilai US$ 102 miliar," sebutnya.

Nilai MVA Indonesia pada tahun 2023 tersebut meningkat 36,4 persen (atau senilai US$ 68 miliar) dari tahun 2022 yang mencapai US$ 187 miliar. "Hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-14 dunia di tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada 2023," imbuhnya.

Menperin mengemukakan, struktur manufaktur yang telah dimiliki di tanah air sudah jauh lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah yang besar daripada negara-negara kompetitor lainnya di Asean atau dunia.

"Untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu industri manufaktur harus terus menerus berupaya untuk memperkuat daya saing," tegasnya.

Menperin menambahkan, berdasarkan dari hasil kunjungan kerjanya menghadiri gelaran Hannover Messe 2024 di Jerman beberapa waktu lalu, Kanselir Jerman dan Presiden Uni Eropa pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya bagi sebuah negara untuk mampu menciptakan nilai (value creation).

"Jadi, mereka berdua mengatakan bahwa hanya negara-negara yang mampu melakukan value creation yang akan menang di dalam persaingan manufaktur global termasuk persaingan ekonomi global. Untuk itu, kita harus cepat mengeksplorasi peluang-peluang yang ada, salah satunya dengan memperkuat peran dan menggali potensi pengembangan jasa industri bagi sektor manufaktur di Indonesia," paparnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, jasa industri merupakan salah satu sektor pendukung dalam bangun industri nasional. Selama ini jasa industri berperan strategis sebagai enabler bagi pengembangan industri secara efektif, efisien, integrator, dan komprehensif, serta mampu menunjang kegiatan sektor industri pengolahan serta sektor lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional.

"Bersama dengan lembaga dan tenaga ahli, Kementerian Perindustrian memproyeksi kontribusi jasa industri selama tahun 2015-2022 sebesar 3,35-3,75 persen terhadap PDB nasional. Di samping itu, total ekspor produk jasa Indonesia pada tahun 2022 mencapai US$ 23 miliar, di mana sekitar US$ 370 juta di antaranya merupakan maintenance and repair services," ujar dia.

Upaya Kemenperin Kejar Target 'Making Indonesia 4.0' di 2030

Upaya Kemenperin Kejar Target 'Making Indonesia 4.0' di 2030

Kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi nasional perlu menjadi perhatian Pemerintah. IHT tidak hanya mengisi penerimaan pajak, tapi juga menjadi penggerak ekonomi dan serapan tenaga kerja di daerah.

Situasi yang sama terjadi di Jawa Timur, di luar dari kontributor utama produksi hasil tembakau dan penerimaan cukai, IHT juga menjadi salah satu kunci penggerak ekonomi di Jawa Timur. Setiap tahunnya provinsi ini juga menjadi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar. Kebijakan terhadap IHT akan langsung berdampak pada ekonomi daerah seperti Jawa Timur yang menggantungkan ekonomi dan serapan tenaga kerja dari sektor ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Iwan mengatakan, IHT merupakan sektor yang memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian Jawa Timur, di mana sub-sektor industri pengolahan ini memberikan kontribusi terbesar kedua pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan Jawa Timur.

"Selain itu, industri SKT berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja karena merupakan industri padat karya, dan memiliki keterkaitan sektor hulu hingga ke hilir yang sangat erat dalam penyerapan produksi tembakau lokal dengan melibatkan lebih dari 300.000 petani tembakau dan cengkih. Dominasi industri hasil tembakau di Jawa Timur secara otomatis menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang cukai terbesar di Indonesia, berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut," ungkap Iwan dalam keterangannya, Senin (22/7/2024).

Dengan kontribusi yang besar ini, Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT tidaklah sederhana, apalagi mempertimbangkan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja cukup besar, khususnya di Jawa Timur. Selain itu, geliat IHT nasional juga berdampak dalam peningkatan permintaan komoditas tembakau sebagai bahan baku sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi petani tembakau.

"IHT memberikan multiplier effect khususnya dalam sektor sosial atau penyedia lapangan kerja, dikarenakan sektor ini dikategorikan sebagai labor intensive baik dalam guna mendukung aktivitas on-farm hingga off-farm. Namun di sisi lain, konsumsi rokok memiliki risiko bagi kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan dalam upaya edukasi bagi konsumen rokok, serta upaya perlindungan bagi pelaku tata niaga pertembakauan di Jawa Timur mulai dari hulu sampai hilir," tegasnya.

Berdasarkan data triwulan I-2024, perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,81 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB Rp764,33T, di mana sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama struktur ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 31,54 persen terhadap PDRB Jawa Timur.

Iwan menjelaskan sub-sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) berkontribusi sebesar 22,78 persen, menjadikannya sub-sektor dengan kontribusi nilai ekonomi terbesar setelah Industri Makanan & Minuman. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan sumbangsih sebesar 43,9% dari total produksi nasional.

Pada tahun 2023, tercatat terdapat 1.041 unit IHT di Jawa Timur, di mana 91,64 persen dari unit usaha tersebut memproduksi SKT dalam skala besar dan menengah dengan nilai produksi kurang lebih 195 miliar batang di tahun 2023.

Simak juga Video 'Pengendalian Produk Tembakau Perlu Dukungan Industri Hulu dan Hilir':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah mengembangkan 2 juta hektare (ha) lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk perkebunan tebu dan industri gula. Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan, pengembangan investasi pada klaster 3 di lahan tersebut terus berjalan.

Menurutnya rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol pada klaster ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun. Di sana akan berdiri 5 pabrik industri gula yang terintegrasi dengan bioetanol.

"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Kabupaten Merauke agar masyarakat setempat terlibat. Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Secara rinci, investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp 150 miliar per tahun.

Mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024. Satgas ini dibentuk untuk melakukan percepatan fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat 5 klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas kurang lebih 1.000.000 ha, klaster 3 seluas kurang lebih 504.373 ha, dan klaster 4 seluas kurang lebih 400.000 ha.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot mengapresiasi perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan. "Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik daripada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," tutupnya.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menyampaikan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke ini terus berjalan.

Rencananya akan berdiri 5 pabrik industri gula yang terintegrasi dengan bioetanol. Selain itu sudah dibangun juga Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Australia.

"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Kabupaten Merauke agar masyarakat setempat terlibat. Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp 150 miliar per tahun.

Mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024. Satgas ini dibentuk untuk melakukan percepatan fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat 5 klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas kurang lebih 1.000.000 ha, klaster 3 seluas kurang lebih 504.373 ha, dan klaster 4 seluas kurang lebih 400.000 ha.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot mengapresiasi perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan. "Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik daripada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," tutupnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri manufaktur Indonesia terancam lantaran banjir barang impor. Situasi tersebut bisa membuat industri manufaktur terpuruk. Sekali terpuruk, akan sulit bagi industri untuk restart alias hidup kembali.

"Kalau kita terlambat menyiapkan policy-policy perlindungan kemudian manufaktur itu tutup dengan berbagai macam alasan, semisal gempuran barang-barang impor baik itu legal maupun ilegal, sektor itu untuk restart (hidup kembali) sangat sulit. Untuk restart-nya lagi sulit sekali," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Oleh sebab itu, Agus mengatakan bahwa semua stakeholder termasuk pemerintah harus peka terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Ia memberi contoh salah satu negara yang kini sedang terhantam industri manufakturnya adalah Thailand.

Berdasarkan laporan dari Reuters, Agus mengatakan bahwa Thailand kini sedang digempur produk impor murah dari China. Akibatnya, industri dalam negeri Thailand sulit berkompetisi, pemerintahnya pun terlambat memberikan perlindungan.

"Maka Reuters dengan gamblang mengatakan bahwa ekonomi Thailand hanya 2,5%, sangat rendah. Ini bukan kata saya ya, kata Reuters, kata kuncinya adalah negara harus hadir dalam melindungi industri dalam negeri," terang Agus.

Di sisi lain, Agus menjelaskan bahwa fenomena gempuran produk impor terjadi di tengah euforia luar biasa negara tersebut karena masuknya sejumlah pabrik kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV) dari China. Namun, karena kedatangan pabrik EV, sejumlah perusahaan otomotif non-listrik terkena imbasnya.

Pabrik tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah luar biasa. Belajar dari situasi ini, Agus berpesan bahwa jangan sampai hal serupa terjadi di Indonesia. Politisi partai Golkar ini mengatakan bahwa ketenagakerjaan harus dilindungi, salah satu langkah utamanya pun dengan melindungi industri manufaktur.

"Dalam Reuters dikatakan bahwa job loss nya gede sekali. Besar sekali. Pemerintah tidak boleh terlambat dalam melindungi jobs. Kalau orang itchy, nggak suka bicara soal manufaktur, lindungi jobs, lindungi lah ketenagakerjaan kita, dalam konteks kita (Indonesia) ya manufaktur," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) menyatakan kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan II 2024 tetap kuat dan berada pada fase ekspansi (indeks >50%). Hal itu tercermin dari PMI-BI triwulan II 2024 sebesar 51,97%.

"Berdasarkan komponen pembentuk PMI-BI, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada Volume Produksi, diikuti Volume Persediaan Barang Jadi dan Volume Total Pesanan," ujar Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam siaran persnya, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, komponen Kecepatan Penerimaan Barang Pesanan Input meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi dan menopang kinerja PMI-BI, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, diikuti Industri Pengolahan Tembakau, serta Industri Mesin dan Perlengkapan.

"Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan LU Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang berada pada fase ekspansi, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,65%," jelas dia.

Pada triwulan III 2024, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan kembali meningkat tercermin dari PMI-BI yang tercatat sebesar 54,18%. Berdasarkan komponen pembentuknya, seluruh komponen diprakirakan meningkat dan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Produksi, diikuti Volume Persediaan Barang Jadi dan Volume Total Pesanan.

"Seluruh Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Pengolahan Tembakau, diikuti Industri Furniture dan Industri Barang Galian Bukan Logam," ujar dia.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan penyebab puluhan wilayah kabupaten kosong pasokan pupuk subsidi. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan hal tersebut terjadi lantaran kendala kontrak penyaluran pupuk subsidi dengan pemerintah.

Rahmad mengatakan mulanya Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dari 4,7 juta ton untuk tahun 2024. Alokasi itu disetujui dengan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret 2024.

"Bulan April, diikuti dengan keluarnya Permentan yang merefleksikan 9,55 juta ton itu dikirimkan ke seluruh gubernur. Dari gubernur mengeluarkan surat keputusan (SK), kemudian kabupaten mengeluarkan SK, itu semua selesai baru bulan Juni," kata Rahmad dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Setelah bulan Juni, ternyata Kementerian Pertanian (Kementan) tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai dengan alokasi yang baru. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran kontrak penyaluran pupuk subsidi masih mengacu pada ketersediaan anggaran yang lama.

"Baru sadar ternyata Kementan tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai jumlah yang tersebut di Permentan. ini karena ternyata anggarannya belum ada. Nah, sekarang kita tahu lebih sekitar 150 kabupaten itu akan habis alokasinya pada bulan Juli," jelasnya.

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementan, terjadi kesepakatan agar pihaknya tetap menyalurkan pupuk subsidi, meskipun tanpa kontrak. Dia bilang pihaknya saat ini tengah mengurus administrasi terkait hal tersebut.

"Kami diinstruksikan untuk tidak menyetop penyaluran kita, meskipun kontrak yang belum ada. Nah, ini kita sedang garap, administrasinya supaya itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum karena menyalurkan tanpa ada kontrak itu sesuatu yang tantangan," terangnya.

Sebelumnya, Rahmad mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.

Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.

"Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan siap untuk ekspansi ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke sana.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya telah mengadakan diskusi internal dengan pihak Otoritas IKN (OIKN) menyangkut dukungan peritel di sana. Mengingat saat ini belum ada mal beroperasi di sana, Hippindo siap memberikan dukungan berupa foodtruck atau truk makanan.

"Kita sudah dipanggil (OIKN). Kalau sudah siap, ya kita kirim dulu mungkin foodtruck untuk makan minumnya. Kecil-kecil dulu nggak usah langsung mal," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Sebagai penyewa gerai-gerai di pusat perbelanjaan, Hippindo menantikan rampungnya proyek mal di ibu kota baru itu. Setelahnya, barulah peritel bisa mulai masuk secara penuh ke IKN.

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut progres pembangunan mal di sana, Budi mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti. Namun yang pasti, Hippindo siap masuk dan mendukung ekonomi di sana.

"Belum tau (kapan rampung). Kalau mal-nya sudah ada baru kita masuk, siap kalau udah ada mal-nya," ujarnya.

Di samping itu, Budi menaruh perhatian lebih terhadap nasib Jakarta usai ibu kota pindah. Ia khawatir pemasukannya bisa turun lantaran 40% omzet dari para pengusaha ritel ini bersumber dari Jakarta.

"40% omzetnya Hippindo tuh di Jakarta. Jadi kami ini kalau Jakarta sepi bahaya juga, jadi Jakarta kantor pusat kami. Anggota kami ada 800 brand rata-rata juga di Jakarta kantornya," kata dia.

Secara keseluruhan, lanjut Budi, hanya 20% kontribusi sektor online terhadap bisnis para anggota Hippindo. Atas hal ini, pihaknya masih mengandalkan dorongan dari traffic atau aktivitas pengunjung secara offline untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis.

Oleh karena itulah, pengembangan ekonomi Jakarta sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dari para pengusaha, UMKM, hingga ekonomi Indonesia sendiri. Selaras dengan itu, pihaknya turut aktif dalam membantu meningkatkan traffic atau kunjungan konsumen ke mal.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan penyebab puluhan wilayah kabupaten kosong pasokan pupuk subsidi. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan hal tersebut terjadi lantaran kendala kontrak penyaluran pupuk subsidi dengan pemerintah.

Rahmad mengatakan mulanya Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dari 4,7 juta ton untuk tahun 2024. Alokasi itu disetujui dengan rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Maret 2024.

"Bulan April, diikuti dengan keluarnya Permentan yang merefleksikan 9,55 juta ton itu dikirimkan ke seluruh gubernur. Dari gubernur mengeluarkan surat keputusan (SK), kemudian kabupaten mengeluarkan SK, itu semua selesai baru bulan Juni," kata Rahmad dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Setelah bulan Juni, ternyata Kementerian Pertanian (Kementan) tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai dengan alokasi yang baru. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran kontrak penyaluran pupuk subsidi masih mengacu pada ketersediaan anggaran yang lama.

"Baru sadar ternyata Kementan tidak bisa berkontrak dengan Pupuk Indonesia sesuai jumlah yang tersebut di Permentan. ini karena ternyata anggarannya belum ada. Nah, sekarang kita tahu lebih sekitar 150 kabupaten itu akan habis alokasinya pada bulan Juli," jelasnya.

Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kementan, terjadi kesepakatan agar pihaknya tetap menyalurkan pupuk subsidi, meskipun tanpa kontrak. Dia bilang pihaknya saat ini tengah mengurus administrasi terkait hal tersebut.

"Kami diinstruksikan untuk tidak menyetop penyaluran kita, meskipun kontrak yang belum ada. Nah, ini kita sedang garap, administrasinya supaya itu bisa dilakukan tanpa melanggar hukum karena menyalurkan tanpa ada kontrak itu sesuatu yang tantangan," terangnya.

Sebelumnya, Rahmad mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.

Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.

"Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyoroti tata kelola penyaluran pupuk subsidi. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menilai tata kelola penyaluran pupuk subsidi terlalu rumit dan banyak regulasi.

Rahmad mengatakan peraturan mengenai penyaluran pupuk subsidi tersebut tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga di daerah. Bahkan di pusat, program tersebut harus melalui 6-7 kementerian.

"Problemnya sekarang mohon maaf sorry to say ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak. Pupuk ini overly regulated. Terlalu banyak yang mengurusi. Padahal smallholders dapatnya subsidi dari pemerintah nih yah enggak lebih dari 1 juta. Ini kita tahu ada paling tidak 6 kementerian, bahkan mungkin kadang-kadang 7," kata Rahmad dalam Forum Diskusi Publik, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan realisasi kenaikan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton terhambat regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait. Penyaluran tersebut membutuhkan Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur. Di mana kedua hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ketika semua peraturan terkait sudah terbit, ternyata pemerintah dan Pupuk Indonesia tidak bisa berkontrak lantaran anggaran yang belum tersedia. Namun, hal ini telah teratasi dalam rapat pengendalian inflasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.

"Contoh verifikasi dan validasi dilakukan petugas kecamatan sebagian besar PPL itu honorer. untuk itu, biayanya ditanggungkam ke siapa? Seringkali verval itu dibebankan ke distributor sehingga menyebabkan HET-nya kemudian tidak bisa dipertahankan. Itu baru satu hal belum lagi distributor mau perpanjang rekomendasi, setiap tahun memperpanjang rekomendasi dinas. Jadi variasi kebijakan tingkat nasional ke daerah ini very complicated," imbuhnya.

Karena terlalu banyak peraturan, Rahmat menyebut dapat menyebabkan regulatory cost, seperti penagihan pupuk subsidi dengan biaya bunga yang besar. Menurutnya, dari proses pertama penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencaira dana memakan waktu lima bulan. Apabila dapat disederhanakan dan waktu yang sedikit, tentu dapat menghemat anggaran negara.

Dia juga menyoroti terkait peraturan kewajiban stok pupuk di tiap kabupaten. Setidaknya, Pupuk Indonesia harus menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk setiap kabupaten. Hal tersebut menelan biaya sebesar Rp 9 triliun.

"Belum lagi, misalnya ketentuan di Permendag yang mewajibkan kita memiliki stok di setiap kabupaten. Di kabupaten Karawang, di Gresik, di Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lampung, Sidoarjo. Akibatnya kita ini mengharuskan stok sebesar 1,7 juta ton untuk memenuhi regulatory tadi. Biayanya itu Rp 9 triliun," terangnya.

Dengan rumitnya regulasi tersebut, dia mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk subsidi. Dengan begitu, petani dapat menebus pupuk dengan mudah dan murah.

"Saya mendukung ada perbaikan yg sifatnya dirombak atau dipermudah gimana petani bisa menebus pupuk dengan mudah bagaimana susbidi BBM," pungkasnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkapkan masih terdapat kendala mengenai alokasi anggaran untuk pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut anggaran untuk penyaluran pupuk subsidi tersebut masih belum ada.

Rahmad memastikan pihaknya tetap akan menyalurkan pupuk subsidi meskipun kontrak penyaluran masih mengacu pada anggaran yang lama. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah disepakati bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, menelpon Presiden, Menteri Keuangan dan sudah disepakati dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri. Kemudian kami sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan," kata Rahmad kepada awak media, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Rahmad menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengurus persoalan administrasi terkait hal tersebut. Perihal skema penagihannya, itu akan menjadi urusan pihaknya dengan pemerintah. Terpenting, petani tetap mendapatkan pupuk subsidi.

"Kalau (jawaban) normatif ya kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak, tapi kemarin jelas sekali ini keadaan darurat ini adalah keadaan yang genting Indonesia membutuhkan produksi pertanian yang tidak terganggu, untuk itu kami pun sepakat dengan pemerintah, kontraknya urusan kami dengan pemerintah," terangnya.

Dia pun menjelaskan bahwa pupuk subsidi yang telah habis merupakan alokasi pupuk subsidi pada awal 2024 sebesar 4,7 juta ton dengan anggaran Rp 26,7 triliun. Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton.

"Jadi bukan alokasi 9,5 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama itu yang volumenya sudah habis di bulan Juli ini. 100 lebih kebupaten yang sudah habis," imbuhnya.

Sebelumnya, Rahmad mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.

Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.

"Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

Indonesia berhasil membuat kapal perang untuk armada angkatan laut Uni Emirat Arab (UEA). Pencapaian ini dipamerkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi.

Jokowi memaparkan perusahaan galangan kapal pelat merah, PT PAL Indonesia yang bakal menggarap kapal perang berjenis landing platform dock.

"Kita juga ada kerja sama pembangunan kapal LPD untuk angkatan laut UEA oleh PT PAL Indonesia," kata Jokowi dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu (17/7/2024).

Pada 2023, PT PAL Indonesia telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis dengan perusahaan lokal UEA Marakeb Technologies LLC bidang sistem persenjataan bagi proyek Kapal Landing Platform Dock (LPD).

PT PAL akan membangun kapal LPD terbesar yang pernah diproduksi di Indonesia yaitu sepanjang 163 meter dengan persenjataan lengkap. Sebagai kapal multiperan, LPD tidak hanya mampu mengangkut pasukan, namun juga mengangkut berbagai kendaraan tempur serta helikopter dengan kapasitas helipad buat 3 helikopter dan 1 heli hangar.

Di samping itu, ada LPD yang dilengkapi 4 landing craft vehicle personel (LCVP) dan 2 landing craft utility (LCU) sehingga kemampuan debarkasi pasukan menjadi lebih optimal, bahkan juga ada yang dilengkapi sensor weapon and command (sewaco). Terlebih PT PAL juga menyuguhkan berbagai fitur equipment pendukung di kapal seperti vehicle lift, passenger lift, turn table, snatch winch.

Kapal LPD PT PAL yang sudah melalui berbagai lautan dunia yaitu KRI Banjarmasin-592, KRI Banda Aceh-593, kemudian ada KRI Semarang-594, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, termasuk dua kapal LPD untuk tentara AL Filipina yaitu BRP Tarlac-601 dan BRP Davao Del Sur-602.