Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa meminta pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, buruh mengancam akan melakukan mogok nasional secara berkala sampai permintaannya dipenuhi.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (17/7/2024), aksi unjuk rasa dilakukan di persimpangan Jl. M.H. Thamrin dengan Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat Patung Arjuna Wijaya.

"Hari ini sidang MK (Mahkamah Konstitusi) yang kemungkinan terakhir sebelum diambil keputusan rapat permusyawaratan majelis hakim, yaitu pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan saksi fakta. Saya akan hadir sebagai saksi fakta berkaitan dengan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

"Sikap Partai Buruh, KSPI, dan partai buruh lainnya jelas, cabut omnibus law UU Cipta Kerja khususnya di kluster ketenagakerjaan. Ada sembilan poin (tuntutan), dan tujuh poin di antaranya adalah yang terpenting," terangnya

Sembilan poin yang dimaksud Said adalah penghapusan upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, PHK yang dipermudah, pesangon yang kecil, pengaturan jam kerja, hilangnya hak istirahat cuti panjang, tidak adanya kepastian upah bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan, penggunaan tenaga kerja asing, dan penghapusan sanksi pidana bagi yang melanggar hak-hak buruh.

"Pertama kami menolak outsourcing seumur hidup. Dua, kami menolak upah murah, tidak ada batas bawah batas atas. Inflasi 2,8% tapi naik upah hanya 1,58%. Brazil naik 13%, Inggris baru-baru ini partai buruh menang naik 20%, bahkan Turki naik 30% daripada kenaikan upahnya," ucap Said.

"Ketiga adalah karyawan kontrak yang tanpa periode yang akhirnya juga menuju kepada outsourcing seumur hidup atau karyawan kontrak seumur hidup. Keempat adalah berkenaan dengan outsourcing seumur hidup. Kelima berkenaan dengan PHK yang dipermudah," ucapnya sambil menjelaskan tuntutan yang lain.

Atas tuntutannya itu, serikat buruh berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut UU Cipta Kerja. Namun jika permintaan ini tidak dikabulkan, Said mengatakan para buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa secara nasional.

"UU Cipta Kerja harus dihapuskan, sekali lagi mogok nasional kami lakukan bila mana hakim tidak memperhatikan tujuh poin yang telah saya sebutkan tadi. Mogok nasional akan dilakukan dua minggu atau paling lama satu bulan setelah keputusan MK dikeluarkan," jelasnya.

Said mengatakan kalaupun MK tidak bisa mencabut UU Cipta Kerja, ia akan meminta kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk mencabut UU Cipta Kerja.

"Kami berharap mas Gibran (Wakil Presiden terpilih), termasuk tentu bapak Presiden Prabowo subianto untuk mengeluarkan Perpu yang mencabut khusus klaster ketenagakerjaan," kata Said.

Bersamaan dengan itu kelompok buruh akan terus melakukan mogok nasional secara berkala atau terus menerus sampai tuntutan mereka ini dipenuhi. "Kalau keadilan di Mahkamah tidak kita dapatkan, maka keadilan di jalan yang akan kita ambil," tegasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas atau Local Currency Transaction (LCT). Hal tersebut sebagai upaya pendalaman pasar keuangan mengurangi volatilitas nilai tukar dan membentuk efisiensi harga.

Hal itu disampaikan pada pertemuan Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) ke-29. Pada acara itu, para gubernur bank sentral membahas berbagai kebijakan dan inisiatif yang sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini dan tantangan kebijakan global pengendalian inflasi dan arus modal.

"Inisiatif LCT terus menunjukkan perkembangan yang positif pasca implementasinya, terlihat dari peningkatan volume transaksi dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi, maupun pembentukan harga yang semakin efisien," ujar Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Dalam forum tersebut Perry memaparkan tiga upaya penting dalam meningkatkan implementasi LCT yaitu:

1. Mendorong ekosistem yang memadai dengan cakupan partisipan, produk, harga dan infrastruktur

2. Memperkuat peran aktif otoritas dalam mendorong terciptanya ekosistem LCT yang optimal serta mengembangkan pasar keuangan dalam mata uang lokal

3. Mempererat sinergi antar otoritas baik domestik maupun di negara mitra. Saat ini, BI telah memiliki kerja sama LCT dengan 8 (delapan) negara, dan 6 (enam) di antaranya merupakan negara anggota EMEAP.

Lebih lanjut, para gubernur bertukar pandangan mengenai efektivitas instrumen kebijakan untuk melengkapi kebijakan makroekonomi tradisional dan pengelolaan dampak dari ketidakpastian eksternal. Forum juga mendukung perkembangan inisiatif EMEAP di area pasar keuangan, pengawasan dan resolusi perbankan, sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan, dan teknologi informasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airkangga Hartarto menjelaskan hasil rapatnya dengan sejumlah menteri di kantornya, hari ini. Rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.

Menurut Airlangga pihaknya sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden," katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024)

Airlangga membantah bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana pemerintah adalah agar konsumsi BBM lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan," ujarnya singkat.

Soal rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, Airlangga menyebut peluncurannya tidak pada 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, rencana peluncuran itu bakal dilaksanakan pada 17 Agustus.

"Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17," tuturnya.

Ia menambahkan, tanggal 1 September merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. Kemudian perlu juga ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut. Sebelumnya, Menteri-menteri pemerintahan Jokowi terpantau merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Tingginya suku bunga global serta penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah berdampak positif bagi perbankan Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, hal ini terlihat dari tumbuhnya kredit perbankan di dalam negeri.

Menurutnya meningkatnya suku bunga global dan pelemahan rupiah menyebabkan mahalnya biaya dana dari luar negeri. Hal inilah yang memicu pertumbuhan kredit oleh korporasi bagi perbankan Indonesia.

"Dari sisi fungsi intermediasi, hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan kredit perbankan Indonesia utamanya dari sisi kredit produktif karena dari daya tarik kredit perbankan domestik akan semakin menarik bagi korporasi domestik," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Pada kesempatan itu, ia menyebut kenaikan suku bunga global, utamanya Fed Funds Rate (FFR) membuat investasi di US Treasury Bond menjadi lebih menarik. Penyebabnya karena imbal hasil yang ditawarkan semakin tinggi, ditambah dukungan dari suku bunga deposito dolar di AS yang dapat mencapai 5,25% sampai 5,75%.

"Hal ini telah mendorong permintaan atas USD sehingga menyebabkan mata uang lain terdepresiasi termasuk Rupiah. Dollar index cenderung menguat sementara pergerakan nilai tukar IDR/USD cukup volatile dengan kecenderungan melemah dalam enam bulan terakhir," imbuhnya.

Adapun untuk memperkuat stabilitas nilai rupiah, suku bunga acuan di Indonesia telah meningkat secara bertahap dari 3,50% menjadi 6,25% atau terhitung sebanyak 8 (delapan) kali kurang dari dua tahun. Meningkatnya suku bunga acuan juga berdampak bagi peningkatan biaya dana perbankan atau biaya bunga DPK (dana pihak ketiga).

"Di sisi lain, perbankan Indonesia lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga kredit meskipun suku bunga dana cenderung meningkat, sehingga dapat menyebabkan tekanan pada profitabilitas perbankan," tuturnya.

Ia menambahkan, profitabilitas perbankan saat ini tergolong baik. Perbankan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit, margin bunga bersih (NIM) dan return of asset (ROA) yang masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Bank Indonesia (BI) tidak lagi menaikkan suku bunga acuan BI Rate. Pesan ini disampaikan jelang pengumuman hasil rapat dewan gubernur (RDG) yang akan diumumkan Rabu (17/6) besok.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan saat ini pelaku usaha membutuhkan kebijakan suku bunga acuan yang longgar di tengah tingginya tekanan daya beli kepada masyarakat dan pelemahan ekonomi secara global.

"Kalau kita sih maunya kalau bisa ya jangan dinaikkan BI Rate lagi lah, dengan kondisi yang seperti ini," kata Shinta saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Shinta mengakui tidak mudah di posisi seperti saat ini karena BI perlu mengambil kebijakan khusus untuk membuat rupiah kembali stabil di kisaran Rp 15.000/US$, terutama terkait kebutuhan mereka untuk melakukan intervensi di pasar spot.

Dengan kurs rupiah di atas Rp 16.000/US$, telah menjadi beban tersendiri bagi dunia usaha, terutama terkait belanja modal dan bahan baku yang mayoritas masih dipenuhi dari impor.

"Jadi kami apresiasi pemerintah dan BI yang terus mencoba untuk mengendalikan nilai tukar, tapi ya memang kita harus menjaga sih kalau bisa di level di bawah Rp 16.000 ya tentu saja akan lebih baik," tutur Shinta.

Mengutip data RTI, Selasa (16/7), dolar AS terhadap rupiah masih betah di level Rp 16.000-an. Level tertingginya pada Rp 16.208 dan terendahnya Rp 16.152.

Sebanyak tujuh orang perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Salah satu pembicaraannya terkait rencana pengenaan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada pekerja swasta mulai 2027.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan pihaknya mengusulkan agar konsep iuran Tapera direvisi. Saat ini rencana pelaksanaan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

"Karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi. Jadi kita kembali, akan memberikan masukan untuk revisi dari Undang-Undang Tapera," kata Shinta kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Airlangga, kata Shinta, mendukung untuk pelaksanaan revisi Undang-Undang Tapera. "Beliau (Airlangga) mendukung bahwa yang direvisi di undang-undangnya terlebih dahulu, itu yang kita akan revisi," ucap Shinta.

Selanjutnya pengusaha akan berkoordinasi dengan DPR RI untuk memastikan agar masukannya bisa ditampung. Kemungkinan pembicaraan ini akan dilakukan dengan pihak DPR RI di periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu sih kelihatannya seperti itu. Karena percuma kalau kita bolak-balik hanya dengan pemerintah, tapi kalau di undang-undangnya tidak. Kelihatannya undang-undang kita harus tunggu sampai mungkin parlemen yang baru," jelasnya.

Dalam aturan saat ini mengamanatkan paling lambat 2027 gaji pekerja akan dipotong setiap bulannya sebesar 2,5% dan 0,5% ditanggung perusahaan. Shinta pernah menyatakan keberatannya apabila iuran tersebut diwajibkan untuk sektor swasta, harusnya dibuat sukarela.

"Kalau untuk ASN, TNI/Polri itu monggo. Jadi khusus untuk swasta ini memang kan pelaksanaannya rencana baru 2027, tapi kita nggak mau dong nunggu 2027. Kita harus melaksanakan sekarang untuk revisinya tuh seperti apa," kata Shinta.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tentang program BPJS Ketenagakerjaan yang serupa yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) sehingga dikhawatirkan tumpang tindih. Justru pengusaha sendiri mengharapkan agar program yang sudah adalah yang dioptimalkan, dibandingkan dengan menggalangkan iuran baru.

Saat ini beban yang telah ditanggung pemberi kerja maupun pekerja hampir 18,24-19,74% yang terdiri atas potongan jaminan tenaga kerja, JHT, jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun jaminan sosial kesehatan, hingga cadang pesangon. Karena itulah, ia menilai kalau Tapera akan memperbesar beban tersebut.

"Tidak align dengan apa yang sudah ada di PBJS Ketenagakerjaan dan lain-lainnya, karena ada undang-undang yang berkait juga. Jadi prinsipnya kami akan memberikan masukan untuk revisi undang-undangnya. Jadi prinsipnya ini bukan soal mengubah jumlah iuran, tapi konsep," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait batalnya akuisisi Bank Muamalat oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan sampai saat ini belum ada permohonan pengajuan kepada OJK terkait aksi korporasi BTN.

Menurutnya seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan. Ia menyebut rencana konsolidasi ini sebenarnya disambut baik OJK.

"OJK menilai rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan menggabungkan. Itulah sebabnya kenapa OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Dengan batalnya akuisisi ini kata Dian investor lain masih berpeluang untuk mengakuisisi Bank Muamalat. OJK mempersilakan investor asing dan investor dalam negeri terhadap peluang tersebut.

"Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum," tuturnya.

"Oleh karena itu OJK akan membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah," lanjut Dian.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Informasi ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Kami tidak akan lakukan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian pada saat tertutup. Jadi kami tidak akan meneruskan," ujar Nixon di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Nixon kemudian menjelaskan bahwa informasi ini memang belum dinyatakan secara terbuka lewat keterbukaan informasi karena pihaknya harus menjaga kesepakatan bersama dengan pihak yang hendak diakuisisi. Namun, BTN telah menyampaikan hal ini kepada Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keputusan ini tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk merubah skema pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada produk tabung 3 kg atau gas melon menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Ia menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR.

"Kementerian ESDM telah mereka bahas dengan kami (DPR) mengenai ini (rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg). Karena kami mengeluhkan, saya secara pribadi mengeluhkan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk LPG 3 kg itu tidak tepat, karena 80% penggunanya itu masyarakat mampu," kata Eddy kepada detikcom, Selasa (16/7/2024).

Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Padahal, saat ini menurut Eddy masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.

"Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya," ucapnya.

"Terus kemudian yang jangan lupa, kita juga harus melihat bahwa DTKS ini kan belum sempurna juga. Bahkan ketika masyarakat itu sudah mendaftarkan, mencatatkan nama yang sesungguhnya berhak mendapatkan bansos, banyak yang nggak dapat juga. Jadi mungkin ada permasalahan di DTKS yang perlu disempurnakan oleh karena itu butuh waktu," terang Eddy lagi.

Dengan asumsi subsidi LPG 3 kg yang diberikan pemerintah saat ini sebesar Rp 33 ribu per tabung, dan setiap keluarga menggunakan sekitar tiga tabung per bulan, maka jatah subsidi tunai yang langsung dikirimkan ke penerima manfaat yaitu sekitar Rp 100 ribu per bulannya.

"Misalnya satu keluarga menggunakan LPG 3 kg tiga tabung per bulannya. Di dalam satu tabung itu kan subsidi pemerintah Rp 33 ribu, nah jadi mereka akan menerima setiap bulannya ke rekening itu Rp 33 ribu kali tiga, yaitu Rp 99 ribu. Nah itulah yang diterima," kata Eddy.

Namun ia sendiri masih belum bisa memastikan nominal akhir besaran bantuan tunai subsidi gas 3 kg yang akan diberikan nanti. Sebab perihal ini juga masih dibahas oleh Kementerian ESDM bersama DPR.

"Tergantung perhitungan akhir ya, ada yang mengatakan (kebutuhan masyarakat) tiga tabung ada yang mengatakan empat tabung (per bulan). Jadi saya kira (subsidi yang diberikan nanti) antara Rp 100-120 ribu. Kurang lebih di situ kisarannya ya," jelas Eddy.

Kemudian Eddy mengatakan nantinya pemerintah akan memberikan uang subsidi lebih kepada kelompok masyarakat tertentu. Misalkan saja mereka yang membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ataupun pihak-pihak yang melakukan kegiatan sosial seperti yayasan yang menampung anak yatim piatu.

Sebab biar bagaimanapun, ia tidak bisa memungkiri kalau kelompok-kelompok ini pasti membutuhkan penggunaan gas melon atau tabung LPG 3 kg lebih banyak dari masyarakat umumnya. Oleh karena itu mereka dinilai berhak mendapat tambahan BLT ini.

"Itu juga nanti akan ada pengecualian untuk UMKM. UMKM nanti juga harus didaftarkan untuk menerima secara langsung. Jadi mereka-mereka yang masuk dalam kategori usaha UMKM, termasuk di antaranya yang melaksanakan kegiatan sosial misalnya yatim piatu, puskesmas gitu ya, itu mereka tetap berhak mendapat itu. Asal mereka mendaftarkan diri dan nanti akan ditransfer ke rekening mereka," ujar Eddy.

Sebagai informasi, rencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg dari barang menjadi tunai sebenarnya sudah cukup lama diusulkan pemerintah terutama dari Kementerian ESDM. Langkah ini ingin dilakukan seiring dengan upaya transformasi penyaluran bantuan dengan sistem yang lebih tepat sasaran.

"Kita, pemerintah, berkomitmen untuk mengarah, melanjutkan ke subsidi tepat sasaran yaitu transformasi dari komoditas ke orang. Arahnya ke sana," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pada pertengahan Januari 2024 kemarin.

Namun demikian, sistem tersebut masih digodok pemerintah. Tutuka mengatakan, sistem ini kemungkinan dicoba setelah skema pembelian LPG 3 kg dengan KTP berjalan penuh. Langkah ini diharapkan dapat membuat subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan menurunkan konsumsi.

"Nantinya kalau ini sudah selesai, sudah establish, apa yang ditanyakan tadi mengenai subsidi langsung ke orang berupa tunai itu bisa dijalankan. Jadi subsidinya langsung, kan sudah ada NIK, 'oh ini berhak', berarti nanti bisa langsung dapat subsidi. Nah sekarang, dalam rangka proses menuju by man by address. Kita sudah siapkan perangkat regulasinya apa yang perlu dilakukan," jelasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan bea masuk sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak kinerja ekspor RI.

Hal ini disampaikannya merespons kondisi tren penyusutan neraca perdagangan dibandingkan bulan sebelumnya. Arsjad menilai, Indonesia perlu mencari cara untuk mendorong peluang positif di tengah tren tersebut. Pemerintah bisa meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor.

"Semestinya biaya impor itu nol kalau memang mau diekspor. Kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad dalam Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat mendorong industri lebih kompetitif dan lebih kuat. Dengan demikian, harapannya barang impor ini dapat menjadi alat dalam meningkatkan nilai tambah bagi produk ekspor.

Tidak hanya itu, Kadin juga tengah berupaya mendorong pasar non-tradisional. Salah satu caranya, pihaknya tengah mengupayakan jalinan kerja sama dengan Afrika hingga Amerika Latin.

"Banyak hal yang bisa kita kerja samakan. Dan juga produk-produk lain yang sekarang ini bisa saling kita membantu antara Amerika Latin dengan kita. Jadi yang namanya pasar non-tradisional itu harus kita lakukan karena ternyata lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita nggak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani menyoroti kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah. Menurutnya, kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," kata Shinta.

Shinta mengatakan, pasar Afrika menjadi salah satu pasar kunci yang juga saat ini tengah dikembangkan dari sisi industri kendaraan hingga potensi investasinya.

Selain Afrika, Kadin juga membidik Amerika Selatan sebagai pasar potensial didukung dengan berbagai agenda besar di sana mulai dari G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar. Tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," kata dia.

Shinta mengatakan, IC-CEPA ini akan menjadi patokannya. Selain itu, juga telah terjalin kerja sama Indonesia dengan negara-negara Latin lainnya yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai mau negosiasi untuk Mercosur. Dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

Indonesia masih impor sejumlah barang dari Israel di tengah kecaman dunia terhadap negara tersebut. Meskipun nilainya kecil dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah impor Indonesia.

"Impor asal Israel itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan total impor Indonesia. Saking kecilnya, menjadi tidak berarti jika kita bandingkan dengan total impor," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Berdasarkan data BPS yang diterima detikcom, total impor Indonesia dari Israel mencapai US$ 2,76 juta pada Juni 2024. Jumlah itu turun 53,6% dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 82,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Komoditas yang paling banyak diimpor dari Israel pada Juni 2024 adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$ 889.213. Nilai itu merosot 77% dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 202,99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Komoditas lain yang diimpor dari Israel adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, dengan nilai mencapai US$ 374.527. Nilai tersebut merosot 71,28% dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 79,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ada juga impor perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia asal Israel senilai US$ 352.258. Jumlah itu mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 5,75% dan 8,35%.

Barang impor lainnya dari Israel berupa instrumen optik, fotografi, sinematografi dan medis senilai US$ 616.468. Nilai itu juga mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 171,68% dan 43,60%.

Lalu bahan kimia organik senilai US$ 114.690 dari Israel, merosot 23,82% secara bulanan namun meningkat 20,41% secara tahunan. Impor barang lainnya senilai US$ 403.892, naik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 326,39% dan 153,91%.

Sebanyak dua produk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) impor yakni kain (HS 107) dan karpet atau tekstil penutup lantai lainnya (HS 64) bakal dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pekan depan. Kabar ini disampaikan Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Franciska Simanjuntak.

Franciska mengatakan aturan BMTP dua produk tersebut menunggu tahap akhir dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya diterbitkan minggu depan.

"Ada pengenaan dua produk lagi saat ini sedang menunggu PMK, sedang tahap akhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat satu, dua minggu ini akan keluar yaitu mengenai kain dan karpet," ucap Franciska di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Franciska menjelaskan bahwa ada sejumlah produk TPT yang sedang proses investigasi dan bisa dikenakan BMTP, salah satunya ikat pinggang atau strap staple synthetic, berbagai produk lainnya adalah pakaian dan aksesoris pakaian.

Produk lainnya yang dikenakan bea tambahan adalah polyester staple fiber dan spin draw yarn. Kedua produk itu dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Pengaturan BMAD dan BMTP termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Regulasi itu menjelaskan bahwa pemerintah bisa mengenakan bea tambahan untuk melindungi industri dalam negeri.

Perbedaan antara tindakan antidumping dan tindakan safeguard perdagangan terletak pada subjek pengenaannya. Namun, tersapat sejumlah syarat agar instrumen itu bisa digunakan. Utamanya adalah kerugian serta ancaman kerugian bagi industri dalam negeri.

"Selain itu, harus ada hubungan sebab akibat antara kedua persyaratan tersebut," beber Staf Khusus Menteri Perdagangan (Mendag) Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Franciska menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki empat produk yang lonjakan impornya diduga cukup tinggi, yaitu benang kapas, benang filamen artifisial, kain tenunan dari kapas, serta slag wool.

"Ini sedang berlangsung penyelidikannya dan diharapkan selesai pada September 2024-Oktober tahun ini," jelasnya.

Sementara untuk sejumlah produk yang sedang dikenakan tindakan pengamanan adalah benang dari serat stapel sintetik maupun artifisial, pakaian, dan aksesori pakaian, I dan H section dari baja panduan lainnya, evaporator, dan ubin keramik.

Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bank of Korea (BoK). Dengan MoU ini maka pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dapat dilakukan Korea Selatan atau sebaliknya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama pembayaran berbasis QR code bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code.

Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran.

"Kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments," kata Perry dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2024).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Sebelum diterapkan secara penuh, Perry menyebut pihaknya akan melakukan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba. Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, apalagi tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Dia pun berharap kerja sama ini dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. Saat ini, QRIS lintas negara sudah terealisasi beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas," jelasnya.