Pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis NIK. Hal ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek yang bakal diubah jadi berbasis NIK.

Jika kebijakan ini jadi dilaksanakan, maka subsidi hanya dirasakan oleh orang yang berhak memerolehnya, mengacu pada NIK. Sedangkan bagi yang NIK-nya tidak terdaftar dalam subsidi, otomatis tarif KRL akan terasa lebih mahal.

Yang terbaru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek Rp 1.000. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan tarif itu baru menjadi kajian dan sampai saat ini belum ada keputusan untuk penerapannya.

Sejauh ini tarif KRL Jabodetabek terdiri dari dua komponen, tarif dasar untuk 25 kilometer (km) dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000," sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Soal kenaikan tarif KRL Jabodetabek, Risal mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.

Dalam catatan detikcom, sejauh ini tarif dasar KRL Jabodetabek untuk 25 km pertama adalah Rp 3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL Jabodetabek lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan progresif Rp 1.000 per 10 km.

Nah sejak 2022 lalu wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek sudah muncul. Dalam paparan Ditjen Perkeretaapian pada Januari 2022 lalu, usulan kenaikan dilakukan pada tarif dasar 25 km pertama.

Pada paparan Ditjen Perkeretaapian kala itu, tarif dasar diusulkan naik Rp 2.000, jadi tarif dasar ditetapkan Rp 5.000 untuk 25 km pertama. Sementara tarif lanjutan 10 km berikutnya tidak naik, tetap 1.000.

Lalu bagaimana menurut detikers? Setuju nggak jika pemerintah mengubah skema subsidi KRL jadi berbasis NIK? Langsungisi polling di bawah ini, jangan lupa cantumkan alasannya juga.

Polling ditutup pada Sabtu 14 September jam 14.00 atau jam 2 siang.

Masa kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Artinya, semakin dekat Waktu menuju pergantian pemerintahan ke era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan kesiapannya apabila dipilih untuk lanjut menjadi Menteri di kabinet berikutnya.

"Saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau (Prabowo)," kata AHY, usai Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, menjalankan pemerintahan di tingkat nasional merupakan sebuah amanah besar. Hal ini tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

"Jadi tentunya kita harus siap dan siap untuk menjadi bagian super team yang akan beliau (Prabowo) bentuk 5 tahun ke depan," ujar dia.

Lebih lanjut AHY mengatakan, Partai Demokrat sendiri menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin. Karena itu, pria yang juga menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini juga berharap partainya dapat ikut serta mengawal pemerintahan mendatang.

"Kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat," katanya.

Sebagai tambahan informasi, AHY sendiri baru dilantik menjadi Menteri ATR/BPN pada bulan Februari lalu. Artinya, masa jabatannya selama 8 bulan hingga Oktober mendatang.

AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Hadi sendiri dilantik menggantikan posisi Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan, seluruh menteri hadir, termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

AHY mengatakan, dalam kesempatan tersebut Prabowo juga turut menyampaikan sambutannya. Salah satu yang paling ditekankan AHY adalah semangat Prabowo dalam melakukan keberlanjutan dari program sebelumnya.

"Kita tadi mendengar yang disampaikan Pak Presiden Terpilih, Pak Prabowo, yang tentunya dengan semangat ingin melakukan keberlanjutan. Utamanya kepada hal-hal yang sudah baik tadi, capaian-capaian prestasi dan yang dirasakan tetap relevan, bahkan semakin relevan dijalankan ke depan," kata AHY.

Ia menambahkan, capaian-capaian ini baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Harapannya, ke depan Indonesia bisa terus maju dan masyarakat bisa semakin sejahtera.

"Tentunya ada cukup banyak pencapaian yang diraih 10 tahun terakhir ini dan seluruh jajaran kementerian juga memiliki pemahaman terkait apa saja program-program unggulan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Penyiapan transisi pemerintahan memang menjadi salah satu pesan terakhir Presiden Jokowi dalam sambutannya, sekaligus pembahasan lebih lanjut dalam sidang. Hal ini lantaran, tinggal 1 bulan lagi menjelang purnatugas Jokowi dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Kita mempersiapkan sebuah transisi pemerintahan yang juga bukan hanya mulus, tetapi juga bisa segera menjadi landasan agar segera bisa berlari kencang, bekerja fokus, dan membuat Indonesia juga bisa take off. Ini adalah pesan yang disampaikan Pak Presiden (Jokowi)," kata dia.

Selain transisi ke pemerintahan baru, katanya, Jokowi juga meminta kepada seluruh jajaran cabinet untuk bisa menuntaskan target-target sesuai dengan tugas pokok masing-masing sampai dengan akhir masa kepemimpinannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal merombak program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Benefit JKP bakal dinaikkan.

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Buruh harus membayar iuran JKP 0,46% dari upah per bulan. Iuran ini dibayarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan kebijakan JKP akan direvisi agar cakupannya bisa lebih luas di tengah masyarakat. Pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan bisa mendapatkan program ini bila kehilangan pekerjaan.

"Terkait kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan. Jadi, dengan perbaikan-perbaikan ini kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP, sehingga diperluas lagi kriterianya ini," papar Airlangga usai rapat kabinet di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Nah perombakan lainnya adalah biaya pelatihan dan benefit uang tunai yang didapatkan pekerja lewat program JKP akan ditingkatkan. Pertama untuk biaya pelatihan akan dinaikkan jumlahnya dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

"Kemudian biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan Prakerja Rp 2,4 juta," ujar Airlangga.

Sementara itu untuk benefit uang tunai selama 6 bulan jumlahnya juga ditingkatkan. Benefit uang tunai awalnya diberikan 45% dari gaji selama 3 bulan dan 25% dari gaji selama 3 bulan berikutnya. Gaji disesuaikan penghasilan terakhir, namun yang masuk hitungan maksimal cuma Rp 5 juta per bulan.

Pemerintah akan mengubah benefitnya menjadi selama 6 bulan berturut-turut pekerja yang mendapatkan JKP mendapatkan 45% gajinya. "Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45%," sebut Airlangga.

Pemerintah sedang mempersiapkan landasan aturan untuk kebijakan ini. "Sekarang akan disiapkan PP dan Permenaker," pungkasnya.

PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) atau PIK2 milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (09/09) kemarin. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan ibu kota baru itu.

Kunjungan ini dihadiri oleh Staf Khusus Komunikasi Publik OIKN Troy Pantouw dan serta Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution. Selain itu, turut hadir juga sebagai investor Citi Group, pemegang saham PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PANI), serta pemangku jabatan di PANI.

Dalam kesempatan ini, rombongan staf dan investor perusahaan milik Aguan tersebut sempat mengunjungi Swissotel Nusantara yang merupakan salah satu proyek milik Konsorsium Nusantara. Hotel ini sempat digunakan sebagai salah satu akomodasi saat kemarin upacara 17 Agustus pertama kali digelar di IKN.

"Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Swissotel Nusantara, hasil kerja Konsorsium Nusantara dan dibangun oleh perusahaan asosiasi PANI, PT Kusuma Putra Alam (KPA)," tulis OIKN dalam salah satu unggahan Instagram resminya, Jumat (13/9/2024).

[Gambas:Instagram]

Keberadaan Swissotel Nusantara ini menjadi penting mengingat hotel tersebut merupakan bagian dari kompleks komersial dan perhotelan di IKN yang dikelola oleh konsorsium internasional.

"Fasilitas ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat akomodasi berkualitas tinggi, tetapi juga mencerminkan kemajuan dan keunggulan desain arsitektur Nusantara," terang OIKN.

Sebagai informasi, Swissotel Nusantara ini dibangun menggunakan dana investasi dari Konsorsium Nusantara yang dikepalai oleh Aguan. Konsorsium itu terdiri dari sepuluh perusahaan besar RI, termasuk Agung Sedayu Group.

Adapun sejumlah investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara ini terdiri dari Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart.

Investasi Xinyi Group Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau belum juga terealisasi. Padahal, nota kesepahaman kerja sama investasi sudah ditandatangani Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia dengan Xinyi Group pada Juli 2023.

Xinyi rencananya membangun ekosistem rantai pasok industri kaca dan industri kaca panel surya. Dana yang siap digelontorkan mencapai US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun.

Investasi di Rempang merupakan proyek kedua Xinyi di Indonesia, setelah sebelumnya sudah menanamkan modal untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan groundbreaking proyek Xinyi di Rempang ditargetkan terlaksana pada triwulan I-2025. Dengan begitu realisasi investasinya tidak terlaksana di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Target groundbreaking tahun depan. Kita usahakan triwulan I-2025. Tapi kita lihat kondisinya terlebih dahulu," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Iya. Ini kan banyak yang kita harus selesaikan," tambah Yuliot saat dikonfirmasi bahwa realisasi Xinyi Group tak dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi.

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah terus menyiapkan lokasi untuk investasi Xinyi. Untuk pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan.

"Yang di Rempang kan kita lagi menyiapkan lokasinya terlebih dahulu. Untuk lokasi pelepasan kawasan hutannya kan sudah. Ini ada masyarakat yang berkebun di kawasan hutan ini kan harus kita selesaikan. Dan juga sebagian ganti rugi kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan," bebernya.

Menurut Yuliot, yang terpenting dalam investasi adalah bagaimana hal itu berhasil direalisasikan, bukan soal di pemerintahan siapa investasi itu terlaksana. Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Investasi/BKPM untuk melakukan fasilitasi agar rencana investasi bisa diselesaikan.

Dilansir dari keterangan Kementerian Investasi/BKPM, investasi di Pulau Rempang diperkirakan dapat menyerap sekitar 35.000 tenaga kerja. Investasi ini akan berfokus pada pengembangan ekosistem hilirisasi industri kaca panel surya terintegrasi mulai dari pengolahan pasir silika hingga ke pembuatan kaca panel surya dan polisilikon.

Peserta BPJS Kesehatan bisa mengetahui daftar rumah sakit yang menjadi rujukan, atau yang fasilitas kesehatan (faskes) lain yang telah bekerjasama dengan BPJS secara online.

Semua data yang dibutuhkan bisa dicek pada laman resmi BPJS Kesehatan. Simak langkah-langkah cek rujukan BPJS online 2024 di bawah ini.

Cek Rumah Sakit Rujukan BPJS Online

• Buka laman bpjs-kesehatan.go.id
• Pilih menu "Fasilitas Kesehatan" di halaman utama
• Pada menu Navigasi, klik "Dashboard"
• Pilih Provinsi
• Pilih Jenis Faskes "Rumah Sakit"
• Jika sudah, klik tombol "Cari Faskes"
• Informasi rumah sakit akan muncul pada peta lokasi. Lalu, gunakan fitur zoom in dan zoom out untuk mencari rumah sakit terdekat di daerah kamu.

Tampilan peta rujukan rumah sakit BPJS Kesehatan. Foto: Tangkapan layar situs BPJS Kesehatan.

Akan ada informasi juga pada simbol RS yang belum melakukan bridging ketersediaan kamar (berwarna merah). Sementara, RS yang sudah melakukan bridging ketersediaan kamar akan berwarna hijau pada peta.

Cek Rumah Sakit Rujukan BPJS Kesehatan

Apabila mengalami kesulitan pada cara sebelumnya, kamu juga bisa mencari rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan cara berikut.

• Buka laman bpjs-kesehatan.go.id/bpjs
• Pilih "Fasilitas Kesehatan"
• Klik "Ketersediaan Faskes"
• Pilih Provinsi
• Pilih Kabupaten/Kota
• Pilih "Rumah Sakit" di bagian jenis faskes
• Pilih "Faskes Kerjasama"
• Klik tombol "Cari Faskes"
• Arahkan kursor pada peta, lalu gunakan fitur zoom in dan zoom out untuk melihat rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Nantinya ada informasi terkait warna simbol rumah sakit yang sudah bekerja sama (hijau), dalam proses kerjasama (kuning), hingga faskes yang belum bekerjasama (merah) dengan BPJS Kesehatan.

Apa yang Dilakukan Setelah Dapat Surat Rujukan?

Surat rujukan biasanya akan diberikan setelah pemeriksaan pada faskes tingkat 1. Peserta BPJS yang sakit harus berobat dulu ke faskes tingkat 1 yakni Puskesmas, Praktik Dokter, Klinik Pertama, atau Rumah Sakit Kelas D.

Jika sudah mendapat rujukan, segeralah kunjungi rumah sakit rujukan BPJS. Peserta BPJS Kesehatan bisa diberi meminta rujukan lebih lanjut untuk mendapatkan perawatan faskes tingkat kedua berupa dokter spesialis.

Kita juga bisa memilih rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan. Nantinya, peserta perlu mengajukan penggantian lokasi rumah sakit.

Itu tadi penjelasan mengenai cek rumah sakit rujukan BPJS yang bisa kamu pilih. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari informasi secara manual atau menghubungi berbagai pihak.

YouTube Kembangkan Fitur Pintasan Kesehatan Darurat

YouTube Kembangkan Fitur Pintasan Kesehatan Darurat

Pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyatakan selama ini 80-95% BBM bersubsidi ternyata dipakai oleh masyarakat yang sudah mampu.

Dari data yang dipaparkan Rachmat, 95% solar subsidi di 2022 dinikmati oleh golongan masyarakat di desil 5 hingga 10. Itu merupakan desil rumah tangga dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia. Jumlah BBM yang digunakan lebih dari 15 juta kiloliter.

Sementara di tahun yang sama, konsumsi Pertalite yang juga disubsidi, 80%-nya pun dinikmati oleh golongan di desil 5-10. Volumenya mencapai 19 juta kiloliter lebih.

"Makin tinggi pendapatan makin gede penggunaan BBM, subsidinya juga makin banyak. BBM subsidi yang dinikmati oleh golongan rentan malah dipakai golongan lebih kuat," ujar Rachmat dalam diskusi di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Masih dari data yang dipaparkan Rachmat, jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah sejak 2019 rata-rata per tahunnya mencapai Rp 119 triliun. Dengan subsidi terbesar dikucurkan pada tahun 2022 yang menyentuh angka Rp 292 triliun.

Menurutnya, pemerintah tak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu. Oleh karena itu perencanaan subsidi tepat sasaran dilakukan.

"Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran. Bisa win-win lah, tidak ada beban tambahan, isu subsidi tidak tepat bisa diperbaiki," ujar Rachmat.

Dari informasi yang beredar belakangan ini pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas silinder mobil. Kendaraan yang boleh memberi BBM subsidi maksimal berkapasitas 1.400 cc. Sedangkan untuk mobil diesel, yang masih boleh membeli BBM subsidi kapasitas mesinnya maksimal 2.000 cc.

Merespons informasi itu, Rachmat bilang kalaupun ada kendaraan yang dilarang membeli BBM subsidi, jumlahnya tak signifikan. Dari hitung-hitungannya, tak sampai 10% kendaraan yang bakal kena pelarangan

"Jika skenario yang beredar benar maka ini cuma berdampak di bawah 10% dari total kendaraan," sebut Rachmat.

Mukesh Ambani merupakan salah satu pengusaha paling kaya di dunia. Forbes Real Time Billionaires menaksir kekayaan Ambani per hari ini, Kamis (12/9), di angka US$ 112,9 miliar atau Rp 1.739,22 triliun (kurs Rp 15.405/dolar AS).

Selain sukses sebagai pengusaha, konglomerat terkaya India ini ternyata juga berhasil menjadi 'mentor' para pengusaha ternama di negaranya. Hal ini terlihat dari banyaknya bos perusahaan India yang sebelumnya pernah bekerja di Reliance Industries milik Mukesh Ambani.

Setelah bekerja selama beberapa tahun, banyak dari pengusaha sukses India ini yang kemudian memutuskan untuk berhenti dan membangun perusahaan mereka sendiri. Salah satunya ada pengusaha sekaligus investor ternama Vikas Choudhury.

Melansir dari outlet berita India, DNA, Vikas Choudhury merupakan pendiri perusahaan investasi Playbook Partners. Perusahaan ini tercatat sudah menghimpun dan mengelola dana investasi hingga US$ 130 juta atau sekitar Rp 2 triliun (kurs Rp 15.405/dolar AS).

Ke depan perusahaan milik Vikas ini juga berencana untuk memperluas bisnisnya dengan menghimpun dan mengelola dana investasi hingga US$ 250 juta atau Rp 3,85 triliun, membuat Playbook Partners semakin ternama dan disegani di India.

Disebutkan dana yang berasal dari berbagai investor baik lokal maupun internasional ini banyak digunakan Vikas untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan berbasis teknologi di India.

Namun sebelum meraih kesuksesan dari Playbook Partners miliknya, sebelumnya Vikas pernah bekerja di bawah naungan Mukesh selama lima tahun. Ia tercatat sempat bekerja sebagai Presiden Reliance Jio (anak usaha Reliance Industries) dari 2017 hingga 2022 lalu.

Di perusahaan milik Mukesh Ambani itu dirinya dipercaya memimpin sejumlah bisnis Reliance termasuk e-commerce (elektronik dan grosir JioMart), telekomunikasi (Jio4Gsim, JioPhone), dan lainnya.

Lihat juga Video: Kesan Rihanna Seusai Tampil di Pesta Pranikah Anak Konglomerat India

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

PT Pertamina EP Regional 1 Zona 4 menargetkan pengeboran 157 sumur sumber minyak dan gas (migas) baru sampai 2025. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produksi migas di tengah penurunan secara alami (decline).

General Manajer PT Pertamina EP Regional 1 Zona 4, Djudjuwanto mengatakan target tersebut dibagi menjadi 72 sumur di 2024 dan 85 sumur di 2025. Sepanjang tahun ini sudah 38 sumur dibor dengan hasil di atas target.

"Ditemukan beberapa cadangan-cadangan baru. Tentunya pemboran ini di tahun ini kita ada 72, tahun depan ada 85 sumur. Jadi bisa dibayangkan begitu sibuknya teman-teman ini untuk bisa meningkatkan produksi kita. Insya Allah tercapai di tahun ini karena kita melakukan percepatan," kata Djudjuwanto di kantornya, Prabumulih, Sumatera Selatan, Kamis (12/9/2024).

Jumlah pemboran itu sekitar 57% dari jumlah pemboran Pertamina EP di Indonesia. Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak sumber 'harta karun' migas.

"Kenapa dilakukan pemboran? Kalau kita tidak melakukan hal ini, produksi akan terus turun dan nanti akan habis. Supaya kita bisa bertahan, salah satunya dengan melakukan pemboran," tambahnya.

Sebagai informasi, Zona 4 memiliki tujuh lapangan yakni Prabumulih Field, Ramba Field, Pendopo Field, Adera Field, Limau Field, Ogan Komering Field dan Raja Tempirai Field.

Rata-rata produksi minyak Zona 4 tahun ini dengan tujuh lapangan sekitar 25.000 barel minyak per hari (BOPD), sedangkan produksi gas 539,86 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Dengan demikian rata-rata produksi migas 2024 sebesar 117.791 barel setara minyak per hari (BOEPD).

"Produksi tahun ini 25-26.000 barel minyak per hari, target 29.000-an. Jadi masih ada gap untuk sisa minyak. Kalau gas secara jualan, gas ini intinya bagaimana kami menyalurkan yang dari bawah tanah ke konsumen sekitar," ucap Djudjuwanto.

Simak Video: Menerawang Masa Depan Migas RI

[Gambas:Video 20detik]

PT Adaro Energy Indonesia Tbk akan melepas anak usahanya PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Adaro berencana menjual seluruh saham yang dimiliki pada AAI.

"Perseroan berencana melakukan transaksi penjualan atas sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada AAI (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) (Rencana Transaksi)," bunyi keterangan perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi BEI seperti dikutip, Kamis (12/9/2024).

Adaro menggenggam 99,9999% saham AAI. Disebutkan, total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha AAI melebihi 50% dari total aset, laba bersih dan pendapatan usaha perseroan.

"Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 karena masing-masing total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha AAI melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2024 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Laporan Keuangan 30 Juni 2024)," bunyi keterangan perusahaan lebih lanjut.

Selanjutnya dijelaskan, nilai rencana transaksi akan mempertimbangkan hasil penilaian saham dari penilai independen yaitu sebesar US$ 2.450.224 ribu (US$ 2,45 miliar) atau setara Rp 35,73 triliun (kurs Rp 15.400) atau setara dengan 31,8% dari total ekuitas perseroan. Sesuai POJK 35/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal mengenai batas kewajaran, nilai transaksi sebanyak-banyaknya tidak dapat melebihi 34,2% dari total ekuitas perseroan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 POJK 17/2020, perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham perseroan terlebih dahulu karena masing-masing total aset, laba bersih, dan pendapatan usaha AAI melebihi 50% dari total aset, laba bersih, dan pendapatan perseroan.

Perseroan juga wajib menggunakan penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran dari transaksi material dimaksud dan mengumumkan keterbukaan informasi ini dalam situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dimohonkan persetujuannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB secara tatap muka dan daring (hybrid) untuk menyetujui Rencana Transaksi di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024. Pengumuman RUPSLB dimaksud diumumkan bersamaan dengan pengumuman keterbukaan informasi Rencana Transaksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat 1 huruf b POJK 17/2020," jelasnya.

Simak Video: Inovasi Energi Terbarukan Solusi Berkelanjutan untuk Krisis Lingkungan

[Gambas:Video 20detik]

PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality melaporkan realisasi investasi untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur pada semester I-2024 secara kumulatif menembus angka Rp 2,99 triliun.

Plt Sekretariat Jendral Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin mengapresiasi kinerja signifikan dari KEK Sanur. Rizal mengatakan, realisasi investasi Rp 2,99 triliun ini berdampak dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.853 orang.

"Secara kumulatif hingga semester I-2024, KEK Sanur mampu merealisasikan investasi mencapai Rp2,99 triliun, menyerap tenaga kerja sebanyak 2.853 orang," kata Rizal dalam Investor Gathering melalui keterangan tertulis InJourney Hospitality, Kamis (12/9/2024).

Selain mencatatkan kinerja keuangan yang positif, KEK Sanur menduduki peringkat ke-4 untuk KEK keseluruhan dan peringkat ke-2 untuk kategori KEK Jasa berdasarkan pemeringkatan LPEM UI.

"Kami mengapresiasi InJourney Hospitality selaku BUPP KEK Sanur yang mampu menyelesaikan pembangunan kawasan dan dinyatakan siap beroperasi dalam waktu kurang dari 3 tahun," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat menyampaikan, pihaknya selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas setiap dukungan stakeholder, khususnya kementerian dan lembaga (K/L) dalam setiap milestone pengembangan KEK Sanur.

"Dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, kami optimis dapat mewujudkan visi KEK Sanur sebagai International Medical & Wellness Destination yang membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional" ujar Christine.

Sebagai tambahan informasi, KEK Sanur merupakan KEK kesehatan pertama di Indonesia yang dikembangkan di lahan seluas 41,26 Ha dengan fasilitas kesehatan dan pariwisata terintegrasi bestandar internasional.

Salah satu fasilitasnya yaitu International Medical Facility yang membawa Top Notch Brands, menghadirkan Best Technology & Medicines serta Expertise untuk menciptakan Seamless Experience bagi pengunjung.