Pemerintah akhirnya meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) komoditas nikel dan timah pada Senin (22/7) kemarin. Digitalisasi ini diharapkan bisa membuat sektor tambang menjadi lebih tertib.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, tata kelola sektor Minerba ke depannya diawasi oleh sistem. Pengusaha yang kedapatan tidak taat, misalnya terkait lingkungan, terancam tidak bisa melakukan kegiatan usahanya termasuk ekspor.

"Satu hal dengan sistem ini bukan hanya penerimaan, tapi juga link kepada lingkungan, pekerja. Karena kalau dia tidak comply dia akan otomatis blocked. Jadi dia bisa oleh Bea Cukai dia nggak bisa ekspor, siapa pun dia," kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024) kemarin.

Bahkan beking dari oknum polisi hingga tentara tidak akan berguna. Luhut berharap implementasi Simbara bisa menciptakan kedisiplinan dalam tata kelola tambang Indonesia.

"Mau dia pakai baju kuning, merah, hitam, nggak bisa. Mau tentara, polisi yang backing, nggak bisa, karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan negara ini, dan saya saya kira KPK tugasnya akan makin kurang," lanjut dia.

Luhut menegaskan pertambangan ilegal yang saat ini masih beroperasi akan berkurang. Apalagi pengusaha yang kedapatan tak tertib terancam tak bisa melakukan ekspor.

"Penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib karena kalau tidak dia nggak bisa ekspor," tuturnya.

Sebagai informasi, sistem yang diluncurkan pada 2022 itu sebelumnya hanya mengintegrasikan pengelolaan batu bara. Perluasan Simbara untuk komoditas nikel dan timah diresmikan langsung oleh Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas itu mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

Luhut menambahkan, Simbara bisa mendongkrak penerimaan negara dari pembayaran royalti hingga Rp 10 triliun. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, royalti atau iuran eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan.

"Tadi saya tanya Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto) ini berapa kita bisa dapat uang? Hanya dari royalti bisa Rp 5-10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak," pungkasnya.

Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten sebentar lagi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Edutek Medika Internasional Banten telah disetujui sebagai KEK dan saat ini sedang menunggu peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana kegiatan usaha calon KEK ini mencakup riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi, pendidikan, dan industri kreatif.

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menerangkan, adapun anchor investor atau investor jangkar calon KEK ini adalah Monash University. Keberadaan KEK ini diharapkan menghadirkan kampus luar negeri yang berkualitas di Indonesia.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, anchor investor yang utama adalah tadi Monash University. Dan karena dia juga ada tema pendidikan ya di dalamnya. Jadi bagaimana kita juga menghadirkan universitas dari luar negeri yang punya kualitas untuk bisa membuat buka cabang di Indonesia," katanya di kantornya, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dia menambahkan, dengan keberadaan kampus luar negeri tersebut, anak-anak muda Indonesia tak perlu lagi kuliah di luar negeri.

"Sehingga kita juga nggak perlu anak-anak muda Indonesia nggak perlu luar negeri untuk sekolah. Mereka cukup datang ke Tangerang, ke BSD, untuk bisa sekolah di Monash," ungkapnya.

Ia menambahkan, King's College London akan dibuka juga di KEK Singhasari yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Ia berharap, banyak perguruan tinggi dari luar negeri dan berkualitas membuka cabangnya di Indonesia.

"Kemudian saat ini juga sedang dipersiapkan King's College London di KEK Singhasari. Dia akan buka cabang juga di sana, sehingga dengan demikian makin banyak, dengan makin banyaknya perguruan tinggi yang akan buka cabang di Indonesia tentunya kita punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," paparnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditanya terkait rencana pembentukan Wealth Management Consulting (WMC) atau Family office di Tanah Air. Inisiasi itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu melakukan perbandingan terhadap family office di berbagai negara. Ia menyebut terdapat negara yang sukses membentuk family office, tetapi ada juga yang gagal.

"Dari sisi desain, rancangan dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Mengenai insentif pajak, kata Sri Mulyani, Indonesia telah memiliki banyak pelajaran dalam memberikan fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance. Selain itu, fasilitas pajak secara komprehensif saat ini diberikan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menyelaraskan kebijakan mengenai pemberian insentif dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri," pungkas Sri Mulyani.

Family office merupakan inisiasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Instrumen itu diyakini akan meningkatkan investasi di Indonesia dengan menarik dana-dana keluarga kaya di dunia untuk simpan di Indonesia.

Luhut mengaku belajar soal family office hingga ke Uni Emirat Arab. Hasil kunjungannya itu disebut sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi, saya sudah lapor Pak Jokowi dan Presiden terpilih tadi malam, masalah family office dan family business. Kenapa kita ingin ini, karena sekarang uang bertaburan yang pengin masuk ke Indonesia, kita harus kasih insentif," kata Luhut.

Luhut menargetkan pembentukan family office sebelum Oktober 2024. Artinya sebelum masa pemerintahan Jokowi habis.

"Sekarang bicara minimum berapa yang harus mereka masukan, berapa yang harus mereka investasikan, dan berapa pegawai yang me-run office-nya di sini, itu saya kira teknis, tetapi ini harus selesai sebelum Oktober," kata Luhut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadilla dan Muhammad Budi Djatmiko sebagai anggota dewan komisaris di PT Pos Indonesia (Persero). Keduanya ditetapkan sebagai komisaris berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang digelar Kamis (18/7) kemarin.

Penetapan komisaris tersebut cukup menyita perhatian publik mengingat sosok Fauzi Baadilla selama ini dikenal sebagai aktor. Namun terlepas dari itu, sebagai komisaris independen baru di Pos Indonesia, tentu Fauzi Baadilla berhak menerima gaji yang cukup besar dari BUMN pengiriman dan logistik ini.

Berdasarkan laporan keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) 31 Desember 2023, komisaris perusahaan berhak mendapatkan imbalan penghasilan berupa gaji, honorarium, dan tunjangan. Namun tidak dijelaskan secara rinci besaran gaji atau honorarium yang diterima setiap bulan.

"Manajemen telah mencadangkan provisi untuk pembayaran jasa produksi untuk karyawan dan tenaga kerja kontrak pembayaran tantiem untuk direksi dan komisaris," tulis laporan itu.

Dalam laporan itu disebutkan, total imbalan yang dibayarkan perusahaan kepada dewan komisaris pada 2023 kemarin sebesar Rp 16.713.310.728 (Rp 16,71 miliar). Besaran dana ini digunakan untuk pembayaran imbalan pendapatan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan pada 2023 kemarin.

"Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp 26.947.964.975 dan Rp 16.713.310.728 sampai dengan 31 Desember 2023," jelas laporan keuangan PT Pos Indonesia lagi.

Mengingat pada 2023 kemarin jumlah dewan komisaris perusahaan ada lima (Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan tiga orang Komisaris), artinya setiap komisaris total berhak mendapat sekitar Rp 3.342.662.145 (Rp 3,34 miliar) di tahun itu.

Jika dihitung setiap bulannya, komisaris BUMN ini bisa membawa pulang Rp 278.555.178 (Rp 278,55 juta). Namun besaran ini belum bisa dipastikan karena tidak diketahui apakah besaran gaji atau imbalan pendapatan yang diterima masing-masing komisaris sama.

Lihat juga Video 'Prilly Latuconsina Ditunjuk Erick Thohir Sebagai Pengurus Yayasan BUMN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Wakil Presiden Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mendapat banyak dukungan untuk maju sebagai calon presiden menggantikan Joe Biden dalam Pilpres AS 2024 nanti. Dukungan ini salah satunya datang dari Biden yang dengan sukarela undur diri dari ajang tersebut karena dinilai tidak sanggup melawan Donald Trump.

Melansir dari Forbes, Senin (22/7/2024), Kamala Harris yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden AS memiliki kekayaan sebesar US$ 8 juta atau setara dengan Rp 129,8 miliar (kurs Rp 16.225/dolar AS). Namun nilai tersebut merupakan harta kekayaan gabungan dengan sang suami, Doug Emhoff.

"Kami (Forbes) memperkirakan Kamala Harris dan Doug Emhoff, seorang pengacara hiburan sukses yang berbasis di Los Angeles, memiliki kekayaan sekitar US$ 8 juta," tulis Forbes dalam laporannya.

"Kekayaan bersih pasangan ini sebagian besar terdiri dari uang yang diperoleh Emhoff sebagai pengacara (lebih dari US$ 1 juta per tahun), hasil penjualan buku-buku yang diterbitkan Harris sebelum menjabat dan aset real estat mereka, termasuk rumah bernilai jutaan dolar di Los Angeles," jelas Forbes lagi.

Sementara itu, dalam laporan Finbold disebutkan Kamala Harris selaku Wakil Presiden AS wajib menyetorkan dan membuka harta kekayaannya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya di pemerintahan.

Dalam laporan terakhirnya pada 2023 lalu, Kamala Harris mengaku memiliki kekayaan bersih sekitar minus US$ 2.108.952 sampai dengan US$ 5.839.999 atau setara dengan Rp -34,21 miliar sampai Rp 97,75 miliar. Nominal kekayaannya ini sulit untuk dihitung dengan detil karena bentuk laporan harta kekayaan pejabat AS yang bisa menggunakan angka di kisaran tertentu.

"Memperkirakan kekayaan bersih Wakil Presiden merupakan sebuah tantangan karena formulir pengungkapan (harta kekayaan) tidak mewajibkan nilai pastinya (aset yang dimiliki). Sebaliknya, para pejabat melaporkan nilai aset dan kewajiban mereka dalam kisaran tertentu," tulis Finbold dalam laporannya.

"Aset besar dapat dicantumkan dalam kategori luas seperti 'lebih dari US$ 1 juta" atau 'lebih dari US$ 50 juta', yang berpotensi bernilai lebih tinggi. Selain itu, Wakil Presiden memperoleh (gaji) US$ 235.100 per tahun, tetapi jumlah ini tidak perlu diungkapkan," jelas laporan itu lagi.

Namun jika harus dibedah, menurut laporan pengungkapan harta kekayaan milik Kamala Harris tahun 2023, total aset yang dimilikinya antara US$ 2.891.048-6.840.000 atau setara dengan Rp 46,9-105,13 miliar dengan beberapa asetnya yang paling berharga antara lain:

• Tabungan bank senilai antara US$ 500.001 sampai US$ 1 juta
• Deposito bank yang dipegang oleh pasangannya (emhoff), bernilai antara US$ 250.001 sampai US$ 500.000
• ETF Obligasi Korporasi Tingkat Investasi iShares Broad USD, bernilai antara US$ 250.001 sampai US$ 500.000
• iShares TR Core MSCI EAFE ETF, bernilai antara US$ 250.001 sampai US$ 500.000;
• Program imbalan pasti Sistem Pensiun Karyawan San Francisco, bernilai antara US$ 250.001 sampai US$ 500.000.

Namun di luar itu Kamala Harris melaporkan dengan kewajiban pembayaran alias utang berkisar antara US$ 1-5 juta. Besaran utang inilah yang kemudian membuat hasil akhir laporan harta kekayaannya berada di kisaran Rp -34,21 miliar sampai Rp 97,75 miliar.

Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan progres terkini pembangunan jelang perayaan HUT ke-79 RI.

Progres ini disampaikan dalam momentum kunjungan kerja bersama ke IKN, Jumat (19/7). Agenda ini dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian PUPR, dan Otorita IKN yang tergabung dalam Tim Komunikasi antar K/L.

Kunjungan kerja ini dilakukan ke beberapa lokasi yang disiapkan pemerintah seperti Plaza Seremoni, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan kesiapan lokasi upacara HUT ke-79 RI di IKN.

Penampakan Terbaru Proyek IKN, Siap Sambut Upacara 17 Agustus Foto: Dok. Kementerian PUPR

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga melaporkan progres dua infrastruktur dasar di IKN antara lain infrastruktur air dan jalan.

Pertama untuk infrastruktur air, Danis mengatakan, IKN telah memiliki sumber air baku. Selain itu ada sumber lainnya yaitu Bendungan Sepaku Semoi.

"Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik," kata Danis, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/7/2024) kemarin.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga Foto: Dok. Kementerian PUPR

Lebih lanjut ia menambahkan, untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan bersumber dari Intake Sepaku. Sumber air inilah yang akan diproses melalui pengelolaan air bersih di samping intake tersebut.

"Kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Dari sana didistribusi ke setiap persil setiap Gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN," sambungnya.

Penampakan Terbaru Proyek IKN, Siap Sambut Upacara 17 Agustus Foto: Dok. Kementerian PUPR

Selain infrastruktur air, infrastruktur jalan bebas hambatan alias tol dari Balikpapan menuju IKN juga hamper rampung. Ditargetkan tol ini dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Pada saat ini Kementerian PUPR sedang membangun tol yaitu sesi 3A, 3B dan 5A. InsyaAllah progresnya rata-rata sudah 90%, yang akan kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN," paparnya.

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua setengah jam. Melalui tol baru, lanjut Danis, perjalanan darat dapat ditempuh hanya dalam satu jam perjalanan darat.

"Kalau dari Balikpapan tadi memerlukan dua setengah jam, mulai tol fungsional itu sekitar satu sampai satu setengah jam, sehingga kita menghemat satu setengah jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) baru saja mengumumkan peluncuran produk asuransi terbaru, JRP-TPL Pro. Produk ini telah sepenuhnya disetujui oleh OJK dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024 dan dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga.

Kehadiran produk anyar ini menjadi salah satu upaya dari JRP Insurance untuk berkontribusi terkait wacana asuransi wajib Third Party Liability (TPL) untuk kendaraan bermotor di tahun 2025 mendatang.

Asuransi wajib TPL ini merupakan asuransi yang menjamin atas kerugian pihak ketiga. Dengan kata lain, bila seseorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapatkan ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut.

"Produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan," kata Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Minggu (21/7/2024).

Dia mengatakan JRP Insurance mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya. Baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP-TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

"Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind)," jelasnya.

Abdul menjelaskan cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga. Produk JRP-TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

"Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi," tuturnya.

Untuk proses klaim, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan JRP-TPL Pro dan bagaimana produk ini bisa memberikan manfaat bisa langsung hubungi tim layanan Call Center, Website www.jrp.co.id, akun Sosial media resmi perusahaan atau Install Aplikasi EZurance Smart Customer di App Store dan Google Play.

"Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital," kata Abdul.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan tersebut diharapkan bakal berjalan pada 2025 mendatang. Kewajiban asuransi tersebut diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) di mana saat ini asuransi kendaraan bersifat sukarela.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," tutup Ogi.

Dirut Jasa Raharja Beberkan Strategi Wujudkan Mudik Aman-Ceria

Dirut Jasa Raharja Beberkan Strategi Wujudkan Mudik Aman-Ceria

Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono belum lama ini dilantik jadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Jabatan itu akan terus diemban sampai pemerintahan baru kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Reuters, Minggu (21/7/2024).

"(Thomas) Djiwandono akan tetap menjadi wakil menteri keuangan saat masa jabatan Prabowo resmi dimulai pada Oktober," kata Dasco.

Terkait posisi Menteri Keuangan (Menkeu), Thomas Djiwandono mengatakan saat ini Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati itu.

"Bapak Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk jabatan menteri keuangan," ucap Thomas Djiwandono.

Thomas Djiwandono mengaku tidak akan menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo-Gibran. Kehadirannya sebagai Wamenkeu II saat ini disebut untuk menyelaraskan rencana pemerintahan mendatang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang dirancang Kementerian Keuangan.

"Penunjukan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo," ujar Dasco.

Selain keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi yang sering menegaskan bahwa komitmen pemerintah yang akan datang tetap menjaga defisit anggaran 2025 di bawah batas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Harga gabah kering simpan di tingkat penggilingan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Harga gabah naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 7.500 per kg

Kenaikan harga gabah ini memicu kenaikan harga beras di pasaran.

"Kita masih memproduksi beras dari gabah kering simpan (GKS) dari petani," kata Bambang (55) pemilik penggilingan di Warunggunung Kabupaten Lebak yang dikutip dari Antara, Minggu (21/7/2024).

Gabah yang dipasok dari petani Kabupaten Lebak itu disimpan di gudang dan dijemur untuk dijadikan produksi beras. Melonjaknya harga gabah dipicu naiknya harga beras di pasaran hingga harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kg.

"Kami sendiri memasok beras dengan harga Rp 12.500 per kilogram hingga 30 ton per bulan ke Pasar Tradisional Rangkasbitung," kata Bambang.

Ketua Kelompok Tani Sukabungah Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan harga gabah kering simpan dijual Rp 7.500 per kg setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga gabah tersebut. Saat ini, kata dia, petani di Kabupaten Lebak belum memasuki panen raya sehingga harga gabah terjadi kenaikan.

Para pemilik penggilingan memproduksi beras dari gabah kering simpan dari hasil panen Maret- April 2024. Sementara, permintaan beras untuk pasar cenderung meningkat, sehingga dapat memicu kenaikan gabah di tingkat penggilingan.

Saat ini, kata dia, harga beras jenis medium KW 1 dijual Rp 14.000 per kg, KW 2 Rp 13.500 per kg dan KW 3 Rp 12.600 per kg

"Kami sebagai petani merasa senang jika harga gabah terjadi kenaikan," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati saat membeli minyak goreng dengan syarat foto menggunakan KTP. Pasalnya foto tersebut bisa digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.

Hal itu terjadi terjadi di Situbondo, di mana sejumlah warga Desa Arjasa membeli minyak goreng murah dari seseorang dengan syarat difoto menggunakan e-KTP.

"Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus seperti pemberian hadiah, menang undian, komisi, pembelian produk dengan harga khusus, tawaran kerja," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/7/2024).

Wanita yang akrab disapa Kiki ini meminta konsumen dan masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak gegabah melakukan klik pada link sembarangan, mengunduh file dari orang tidak dikenal, hingga memberikan informasi data pribadi seperti KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan one time password (OTP) kepada pihak lain.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya," ujar Kiki.

OJK menemukan data pribadi konsumen produk keuangan sering digunakan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersil. Dari temuan tersebut, beberapa kasus telah disampaikan kepada kepolisian karena adanya unsur pidana di dalamnya.

Kiki menegaskan OJK akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.

"OJK juga mengimbau kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk meningkatkan proses Know Your Customer (KYC) sehingga dapat turut memitigasi risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat/konsumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tutur Kiki.

Kementerian ESDM mengungkap adanya anomali atau 'keganjilan' dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Keganjilan itu terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Tata Kelola Pertambangan (Minerba dan Migas), Kontribusinya Bagi Penerimaan Negara dan Perspektif Tindak Pidana di Bidang Pertambangan di Wilayah Sumatera Selatan, Palembang.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M Idris F Sihite mengatakan, berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disimpulkan adanya anomali di mana sejumlah wilayah Indonesia yang kaya SDA justru angka kemiskinannya cukup tinggi.

"Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan," ujarnya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (21/7/2024).

Menurut Idris, penghentian anomali pengelolaan SDA tersebut membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi.

"Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, apakah tata kelola sumber daya alam sudah sejalan dengan tujuan pasar 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tutur Sihite.

Sihite mengungkapkan, anomali yang secara kasat mata terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan cadangan batubara terbesar kedua di Indonesia sebanyak 9,3 miliar ton dengan produksi batubara tahun 2023 sebanyak 104,68 juta ton, serta menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 9,898 triliun (iuran tetap sebesar Rp 66,4 milyar dan royalti sebesar Rp 9,832 triliun). Hal itu dianggap tidak juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi ini.

Salah satu penyebab dari anomali tersebut menurut Sihite adalah banyaknya pertambangan tanpa izin di Provinsi Sumatera Selatan yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.

"Provinsi Sumsel merupakan salah satu lokasi PETI terbanyak di Indonesia. PETI merupakan tindak pidana pertambangan sub sektor minerba dengan delik khusus (lex spesialis) di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dengan beb (Pasal 158 s/d Pasal 164 UU No 3 Th 2020)," ujar Sihite.

Selanjutnya kepada para jaksa yang hadir dalam FGD Sihite mengharapkan perlunya melakukan reformulasi strategi pengungkapan perkara pertambangan tanpa izin (PETI) berbasis scientific evidence dan 'catch the big fish'.

"Semua komoditas tambang punya identitas seperti DNA, sehingga dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan scientific evidence, yang basisnya terukur di laboratorium. Bukti ilmiah merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menghitung kerugian negara dari praktek pertambangan illegal," jelas Sihite.

Guna melakukan penghitungan dampak kerugian negara, Sihite mengatakan Kementerian ESDM memiliki kemampuan mengungkap data baku, terukur, dan komprehensif untuk membuktikan secara riil kerugian negara ditimbulkan bukan sekedar perkiraan. Sihite juga juga meminta para jaksa untuk mengubah cara pengungkapan perkara, dengan membalik pengungkapan perkara dari hilir dan memutus supply chain dari end user sampai dengan illegal refinery. Pengungkapan berbasis anti money laundering (AML) dan follow the money dengan mengintegrasikan fungsi dan kewenangan pihak-pihak terkait.

"Opsi tindakan hukum lainnya bersifat non pidana secara kumulatif maupun terpisah, untuk memulihkan kerugian negara dan 'memaksa' para pelaku mematuhinya (terutama untuk kasus reklamasi tambang)," kata Sihite.

Media sosial dihebohkan oleh potongan video dengan narasi pengendara mobil membeli BBM Rp 10.000. Dalam video tersebut, tampak beberapa orang di dalam mobil diduga menggunakan seragam PNS tertawa terbahak-bahak saat membeli BBM tersebut.

Petugas pun tetap melayani konsumen tersebut. Pada video tersebut terlihat juga petugas mengisikan BBM ke mobil dengan menggunakan nozzle warna putih.

Patut diketahui, nozzle warna putih identik dengan BBM jenis Pertalite.

Terkait viralnya video tersebut, Manager Media dan Stakeholder Management PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari berharap agar konsumen berperilaku sopan dan tidak bercanda saat membeli BBM. Menurutnya, hal itu membuat operator bingung.

"Kami berharap konsumen bisa berperilaku sopan dan tidak bercanda di saat melakukan pembelian BBM. Karena hal ini membuat operator bingung akan keseriusan konsumen dalam membeli BBM tersebut," katanya kepada detikcom, Minggu (21/7/2024).

Terlebih, jika candaan tersebut menjadi konten di media sosial, menurutnya hal itu kurang etis.

"Apalagi jika kemudian hal tersebut menjadi konten media sosial, rasanya kurang etis," ungkapnya.