Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan melakukan impor pangan lagi untuk program ketahanan pangan dalam negeri.

Terbaru, sinyal impor beras telah disampaikan oleh Menteri Koorditor Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut indonesia buka peluang impor sebanyak 1 juta ton beras dari India.

Merespon hal ini, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menyebut peluang impor beras memang bisa saja kembali terjadi di era pemerintahan baru. Pasalnya, tingkat produktivitas padi rata-rata terus mengalami penurunan sebesar 1% di setiap tahun.

Sementara, kebutuhan akan pangan termasuk beras diprediksi terus melonjak seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Jika penurunan produktivitas terus terjadi, sementara demand terus meningkat, tentu akan memperbesar porsi impor yang dapat menjadi Indonesia tak swasembada," urai Eliza pada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Eliza mengingatkan pada pemerintah untuk mewaspadai ketergantungan impor utamanya pada komoditas strategis. Hal ini bisa berdampak pada ketidakstabilian ekonomi dan politk dalam negeri. Apalagi, sektor pangan ini merupakan komoditas politis.

Untuk mencapai ketahanan pangan dari produksi dalam negeri, menurutnya perlu merubah beberapa pendekatan kebijakan. Yang paling utama, jelasnya, menyamakan misi antara pemerintah pusat sampai ke level daerah.

"Swasembada bisa dilakukan asal pendekatanya yang dirubah." tadasnya.

Eliza melihat program lain yang bisa dilakukan adalah intensifikasi lahan karena akan melibatkan petani secara langsung.

Dirinya menyebut rata-rata produktivitas padi kita masih 5-6 ton per hektar. Namun menurutnya masih ada ruang untuk mengdongkrak produktivitas salah satunya melalui pengembangan varietas bibit.

Hanya saja, Eliza melihat inovasi ini kerap tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga produktivitas tanaman pangan relatif stagnan cenderung turun.

"Kalau setiap sentra produksi di dorong peningkatan produktivitasnya, ini secara agregrat nasional akan bertambah jumlah produksi berasnya," ungkap Eliza.

Lebih lanjut, Eliza menyayangkan pemerintah justru mengambil langkah ekstensifikasi salah satunya terkait pengembangan food estate. Padahal menurutnya dampak negatif dari program ini lebih besar dari tingkat keberhasilanya.

Hal lain yang disayangkan dari kebijakan itu karena mengorbankan hutan dan memperparah dampak perubahan iklim di sektor pertanian.

"Pilihan kebijakan mestinya juga tak hanya fokus pada peningkatan produktivitas tapi juga kesejahteraan petaninya," jelas Eliza.

Selain beras, pemerintah juga mewacanakan impor sapi perah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menyebut akan ada impor sebanyak 250 ribu sapi perah dari Vietnam untuk dikembangkan di dalam negeri.

Amran pun mengklaim wacana ini sudah disampaikanya kepada Kepala Negara Prabowo Subianto. Saat mendapat restu, impor sapi perah akan segera dijalankan untuk tahun depan.

"Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sampi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional," jelas Amran.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenali panduan transfer antar rekening BRI melalui BRImo hingga Agen BRILink. Nasabah Bank Rakyat Indonesia perlu mengetahui langkah-langkah transfer antar sesama rekening BRI.

Transfer antar rekening BRI berarti memindahkan dana dari satu rekening BRI ke rekening BRI lainnya, antara nasabah yang sama-sama menggunakan layanan BRI.

Proses ini bisa dilakukan melalui layanan perbankan digital seperti internet banking atau mobile banking. Kini, nasabah dapat dengan mudah mentransfer dana antar rekening BRI melalui berbagai cara, mulai dari mobile banking hingga ATM.

Cara transfer ke sesama BRI

Bank Rakyat Indonesia atau BRI memberikan kemudahan transfer ke sesama nasabah tanpa biaya admin pada platform tertentu.

Beberapa metode transfer ke sesama BRI tersedia melalui ATM, BRImo, IB BRI, dan BRIlink, namun transfer melalui BRIlink mungkin dikenai biaya.

Bagi nasabah tanpa akses layanan perbankan digital, BRILink dan ATM bisa dimanfaatkan untuk melakukan transfer.

Pahami panduan cara transfer BRI ke sesama lewat ATM hingga BRImo yang bisa dicoba oleh nasabah.

1. Transfer ke sesama BRI melalui BRImo

Nasabah dapat menerapkan cara transfer BRI ke BRI lain dengan aplikasi m-banking berikut.

• Buka BRI mobile.
• Masukkan USER ID dan Password.
• Pilih menu Transfer.
• Klik Tambah Daftar Baru.
• Pilih Bank BRI.
• Masukan nomor rekening BRI.
• Klik Lanjutkan.
• Masukan nominal transfer BRI.
• Klik Transfer.
• Periksa transfer BRI dari nama dan jumlah uang.
• Klik Transfer.
• Terakhir masukan PIN BRImo.

2. Transfer ke sesama BRI melalui ATM

Berikutnya, nasabah dapat transfer BRI ke BRI lain melalui mesin ATM terdekat.

• Datang ke ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.
• Pilih bahasa Indonesia.
• Isi PIN ATM.
• Klik Menu Transaksi Lainnya.
• Klik menu Transfer.
• Masukkan kode 002 + nomor rekening BRI.
• Masukkan nominal transfer BRI.
• Klik Benar saat konfirmasi.
• Masukkan nomor referensi.
• Klik Ya.
• Pilih rekening Tabungan atau Giro.
• Tunggu bukti transfer BRI muncul.

3. Transfer ke sesama BRI melalui Internet Banking

Kemudian, untuk nasabah bisa ikuti cara transfer BRI ke BRI lain dengan fasilitas internet banking ini.

• Buka laman https//ib.bri.co.id pada browser.
• Login user ID dan password.
• Pilih Transfer.
• Klik Transfer Sesama BRI.
• Masukkan nomor rekening tujuan, bank tujuan, nominal transfer BRI..
• Klik Kirim pada menu konfirmasi.
• Masukkan password.
• Klik Permintaan m-Token BRI.
• Masukkan m-Token dari SMS BRI.
• Klik Kirim.
• Tunggu notifikasi transfer BRI berhasil.

4. Transfer ke sesama BRI dengan BRIlink

Pengguna yang dekat dengan BRILink bisa datang untuk transfer uang melalui agen terdekat..

• Datang ke BRIlink terdekat.
• Berikan nomor rekening dan uang tunai.
• Tunggu agen BRIlink untuk proses transfer.
• Biaya Admin akan dikenakan.

5. Transfer ke sesama BRI via SMS banking

Terakhir, fitur SMS Banking dapat dimanfaatkan untuk transfer BRI ke sesama dengan tarif pulsa Rp 250/pesan.

• Buka menu SMS/Message.
• Ketik TRANSFER (Spasi) BRI+Nomor Rekening Tujuan (Spasi) Nominal (Spasi) PIN.
• Kirim ke 3300.
• Tunggu SMS balasan transfer BRI berhasil.

Untuk nasabah yang melakukan transfer BRI ke Bank lain bisa diterapkan dengan tambahan biaya admin. Itulah penjelasan terkait cara transfer ke sesama BRI lain secara online dan offline yang bisa dilakukan oleh nasabah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal menindaklanjuti terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dari serikat pekerja hingga partai buruh.

Adapun salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait klaster ketenagakerjaan, soal penyusunan upah minimum hingga pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Terkait keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti putusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ujarnya usai rapat kementerian di bidang perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan, dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan nantinya bakal ada konsekuensi dari perubahan yang tertuang dalam putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat pula nomenklatur pemisahan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Nomenklatur pemisahan kementerian tenaga kerja dengan BP2MI dan tentu ada konsekuensi terhadap undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kemenaker bakal mempersiapkan perumusan upah minimum sebagaimana yang juga terdapat pada putusan MK tersebut. Namun, lanjut Airlangga, mengenai hal teknis mengenai upah ini perlu disampaikan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Secara bertahap dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian upah sektoral kemudian akan ada pemberitahuan kepada para Gubernur yang siklusnya ada di sana, namun hal teknisnya kami harus lapor pak Presiden dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Adapun, beberapa poin penting dari putusan MK tersebut di antaranya, pembuatan UU Ketenagakerjaan baru, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun. Berikutnya, terkait pekerja alih daya, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), besaran uang pesangon hingga tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Raksasa kendaraan listrik China, BYD (002594.SZ), meningkatkan produksi hampir 200.000 unit dari Agustus hingga Oktober.

Dalam pernyataan yang diunggah di Weibo pada hari Sabtu, Wakil Presiden Eksekutif He Zhiqi mengungkapkan bahwa perusahaan juga telah merekrut sekitar 200.000 karyawan baru di sektor manufaktur mobil dan komponen.

Kinerja Keuangan yang Kuat

BYD melaporkan kenaikan laba bersih kuartal ketiga sebesar 11,5%, mempertahankan momentum penjualan yang kuat.

Pendapatan untuk periode Juli hingga September melonjak 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 201,1 miliar yuan (sekitar US$28,24 miliar).

Ini merupakan kemenangan yang signifikan bagi BYD dalam hal pendapatan kuartalan dibandingkan dengan Tesla, sejak produsen mobil asal China tersebut menghentikan produksi kendaraan bermesin bensin pada tahun 2022.

Strategi Pertumbuhan

Peningkatan produksi dan perekrutan besar-besaran ini mencerminkan strategi agresif BYD untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, BYD berusaha untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk kendaraan listrik, seiring dengan pergeseran dunia menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun BYD telah menunjukkan kinerja yang baik, persaingan di sektor kendaraan listrik semakin ketat, terutama dari Tesla dan perusahaan-perusahaan lain yang juga berinvestasi besar dalam teknologi dan produksi kendaraan listrik.

Namun, dengan basis pelanggan yang terus berkembang dan dukungan dari kebijakan pemerintah, BYD berada dalam posisi yang baik untuk terus tumbuh dan berinovasi di pasar ini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga, atau aturan tentang pemutihan utang UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat program-program pemerintah di masa lalu yang terkait dengan sektor pertanian.

Apabila tidak ada hapus buku-hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat petani/nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, masuk di dalam database sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi.

Oleh karena itu, Airlangga bilang hal ini semacam "moraturium" kepada mereka yang pernah bermasalah. Bagi bank BUMN, hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa.

Sehingga dengan hapus buku-hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Airlangga konferensi pers, Minggu (3/11).

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro tak bisa mengakses kredit perbankan.

Hal ini karena bank masih memiliki hak tagih meski utang tersebut telah dihapus bukukan.

Dengan demikian, data 6 juta orang tersebut bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim yang juga Adik Prabowo ini mengatakan, utang tersebut ada yang berasal dari 20 tahun lalu.

"Mereka sekarang terpaksa, mereka kemana? Ke rentenir dan pinjol karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan. Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak," ujar Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan bahwa pada hari Minggu (3/11/2024), mereka mendeteksi 35 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur dan pembom, yang terbang ke arah selatan pulau itu untuk melakukan latihan di Pasifik.

Ini adalah hari kedua berturut-turut Taiwan melaporkan aktivitas militer semacam itu.

China menganggap Taiwan, yang dipimpin secara demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun ada penolakan tegas dari pemerintah Taipei.

Negara tersebut secara rutin mengirimkan pesawat militer ke wilayah udara dan perairan dekat Taiwan sebagai upaya untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan terkait misi yang dilakukan, yang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.

Amerika Serikat, yang terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri, telah meningkatkan penjualan senjata ke Taipei. Salah satunya adalah sistem rudal senilai US$ 2 miliar yang diumumkan bulan lalu, yang memicu kemarahan Beijing.

Sejak pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi total 37 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16, pesawat pengebom H-6 berkemampuan nuklir, dan pesawat nirawak.

Dari jumlah tersebut, 35 pesawat terbang ke arah barat daya, selatan, dan tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat untuk melakukan pelatihan jarak jauh. Kementerian tersebut menambahkan bahwa mereka telah mengerahkan pasukan untuk menjaga situasi.

Pada hari Sabtu, Kementerian Pertahanan Taiwan juga menyatakan bahwa China telah melaksanakan "patroli kesiapan tempur gabungan" dengan kapal perang dan pesawat di dekat wilayah Taiwan.

Sebelumnya, bulan lalu, China menggelar latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan, yang dinyatakan sebagai peringatan terhadap "tindakan separatis", dan mendapat kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS.

Beijing menunjukkan ketidakpuasan terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang mulai menjabat pada bulan Mei, dengan menyebutnya sebagai seorang "separatis".

Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka, dan ia telah berulang kali menawarkan dialog dengan Beijing, namun tawarannya ditolak.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendukung pernyataan sikap Presiden Prabowo Subianto yang melarang pejabat untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan hasil yang tak pasti.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

"Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” kata Mahfud dalam keterangan resmi di sosial media instagram pribadinya, Minggu (3/11).

Masalahnya, tambah Mahfud, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan aturan resmi.

Bahkan, beberapa panitia khusus (pansus) untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) juga diberikan hak istimewa ini. Padahal, Mahfud menilai, kunjungan dan studi banding itu tidak memiliki urgensi khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Untuk itu, Mahfud berharap Prabowo ke depan bisa mengatur kembali hak dalam melakukan kunker ini secara ketat untuk memastikan tak ada kebocoran anggaran negara.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," jelas Mahfud

"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri.

Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beledi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dikarenakan insentif tax holiday mampu menarik investasi.

Hal ini terlihat proporsi investasi yang masuk dari pemberian insentif tax holiday sebesar 25% dari realisasi investasi.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2022, belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir memang menunjukkan tren peningkatan.

Misalnya saja pada tahun 2023 belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp 6,3 triliun, meningkat lagi pada 2024 sebesar Rp 7,16 triliun dan 2025 sebesar Rp 8,01 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan kembali merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 202, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dari sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

"Itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan berapa lama eksportir diwajibkan untuk menyimpan DHE dengan aturan yang akan direvisi. Yang jelas, jangka waktunya akan lebih lama dari yang berlaku saat ini.

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Sedang dirapatkan, kemudian nanti setelah siap nanti kita akan umumkan. Sedang dibahas, lebih lama (jangka waktunya) tentunya. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," imbuhnya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, kebijakan mendorong para eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri membuahkan hasil. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diterima KONTAN, total DHE SDA yang masuk ke sistem keuangan Indonesia senilai Rp 43,9 miliar di periode Januari hingga April 2024.

Dana itu ditempatkan pada instrumen, baik bank berupa rekening khusus dan time deposit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga Term Deposit (TD) Valas DHE di BI.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani sumur-sumur migas idle atau yang tidak dikelolakan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, jika Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak berminat mengelola sumur-sumur tersebut maka dapat dikembalikan ke pemerintah.

"Pemetaannya sudah, Sekarang Satgas sudah terbentuk. Sudah mulai kerja. Satgas pemetaan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11).

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM kini tengah mempertimbangkan skema yang dapat diadopsi untuk mengoptimalisasi sumur-sumur idle tersebut.

Menurutnya, saat ini jumlah sumur idle yang telah dipetakan mencapai 4.500 sampai 5.000 sumur. Dengan potensi maksimum produksi mencapai 15 barel per hari.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya berencana meningkatkan kegiatan eksplorasi dan memetakan potensi produksi maksimal sampai akhir tahun 2024.

"Jadi ada 6.000 sumur yang kita lagi identifikasi. Dari jumlah ini yang potensial untuk dinaikkan dalam wilayah kerja daerah mana saja. Kita identifikasi permasalahannya," ungkap Yuliot kepada awak media di Ternate, Rabu (30/10).

Yuliot menjelaskan, identifikasi yang dilakukan meliputi jumlah cadangan hingga peluang implementasi teknologi. Optimalisasi potensi 6.000 sumur ini dinilai menjadi salah satu langkah cepat dalam mengerek produksi.

"Ini tingkat produksi (saat ini) sekitar 609 ribu bph. Paling tidak kita bisa meningkatkan sekitar 20 ribu bph sampai akhir tahun. Itu yang kita targetkan," sambung Yuliot.

Yuliot menjelaskan, Kementerian ESDM pun telah menjalin kordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong kegiatan eksplorasi.

Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meningkatkan retorikanya dengan memperingatkan bahwa negara-negara musuh, termasuk Amerika Serikat, akan menerima "respons yang menghancurkan" atas tindakan mereka terhadap Iran, menyusul serangan misil Israel yang terjadi seminggu lalu.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan oleh televisi negara, Khamenei menyatakan, "Musuh, baik rezim Zionis maupun Amerika Serikat, pasti akan menerima respons yang menghancurkan atas tindakan mereka terhadap Iran dan Front Perlawanan."

Khamenei menambahkan bahwa tindakan permusuhan terhadap Republik Islam tidak akan dilupakan.

Serangan Israel pada 26 Oktober

Pernyataan tersebut mungkin merujuk pada serangan yang dilakukan oleh Israel pada 26 Oktober, yang menargetkan fasilitas militer di Iran dan mengakibatkan kematian lima orang, termasuk seorang warga sipil.

Angkatan bersenjata Israel menggunakan lebih dari 100 pesawat tempur dalam serangan tersebut, meskipun tidak ada konfirmasi mengenai kerusakan besar pada fasilitas minyak atau nuklir.

Pernyataan Khamenei pada hari Sabtu menandai pergeseran dari nada yang lebih terukur setelah serangan Israel.

Sebelumnya, ia mengkarakterisasi serangan tersebut sebagai "kesalahan perhitungan," dan memperingatkan agar tidak melebih-lebihkan atau meremehkan signifikansi serangan tersebut tanpa mengeluarkan ancaman balasan secara eksplisit.

Kenaikan ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat internasional mengenai kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam konflik di kawasan tersebut.

Sikap keras Khamenei bisa jadi merupakan sinyal bagi sekutunya di wilayah itu bahwa Iran tetap berkomitmen untuk melawan setiap bentuk agresi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025.

Airlangga menyebut, perpanjangan insentif PPN DTP tersebut masih akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, dirinya belum memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

"Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Adapun pelemahan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP perumahan. Ia meyakini, dengan perpanjangan insentif tersebut maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, insentif PPN DTP perumahan merupakan komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Sehingga pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan kembali memberikan insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

"Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," imbuhnya.