Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah investor kripto di Indonesia terus mengalami peningkatan seturut dengan tingginya minat generasi muda terhadap investasi digital.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor kripto telah mencapai 20,16 juta orang hingga April 2024. Jumlah tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan pada akhir tahun 2023 yang mencapai 18,51 juta investor.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, mengatakan, kenaikan jumlah investor kripto saat ini tidak hanya didorong potensi keuntungan yang tinggi, tapi juga meningkatnya jumlah generasi milenial dan generasi Z untuk berinvestasi di aset digital.

Menurutnya, generasi ini lebih akrab dengan teknologi dan memiliki akses yang lebih mudah ke platform perdagangan kripto.

Kemudahan akses dan teknologi blokchain yang memberikan keamanan dan transparansi juga turut menarik menarik minat banyak investor. Apalagi, kripto juga mampu memberikan alternatif investasi di luar aset tradisional seperti saham dan properti.

Dengan melihat gambaran ini, Oscar optimistis prospek investor kripto di Tanah Air sangat cerah. "Dengan meningkatnya adopsi teknologi dan kesadaran akan manfaat diversifikasi portofolio, kami optimis bahwa investasi kripto akan terus berkembang," ujar Oscar kepada KONTAN akhir pekan lalu.

Optimisme Oscar tersebut semakin didukung data bahwa mayoritas investor kripto di Indonesia didominasi generasi muda yang rentang usianya antara 18 hingga 35 tahun.

Lebih lanjut, Oscar mengatakan, pertumbuhan investor kripto ini diperkirakan akan berlanjut jika mendapat dukungan regulasi dari pemerintah. "Termasuk regulasi keamanan dan perlindungan konsumen," imbuhnya.

Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan standar keamanan yang ketat untuk melindungi dana investor dan mencegah aktivitas penipuan. Selain itu, ia bilang kerangka pajak yang jelas juga penting. "Penetapan pajak yang jelas dan adil untuk transaksi kripto dapat memberikan kepastian bagi investor," tegas Oscar.

Selain itu, pemerintah juga harus mengatur prosedur anti-pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC). Implementasi prosedur KYC dan AML yang kuat dapat mencegah penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal.

Di Indonesia, lanjut Oscar, Bappebti telah mengeluarkan regulasi mengenai aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. "Ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi pelaku industri dan investor," ucapnya.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan pajak atas transaksi kripto sejak Mei 2022. Setiap transaksi kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari nilai transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,1% dari nilai transaksi di bursa yang terdaftar di Bappebti.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kejelasan hukum bagi pelaku industri kripto. "Namun, regulasi ini juga dapat mengurangi minat investor yang mencari keuntungan maksimum," sambung Oscar.

Sebagai perbandingan, Oscar mengatakan, ada negara-negara yang tidak mengenakan pajak atas transaksi kripto untuk menarik lebih banyak investor dan perusahaan kripto. Misalnya, Portugal tidak mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan dari transaksi kripto, yang menjadikannya tujuan populer bagi investor kripto.

Menuruntya, kebijakan ini mendorong banyak pelaku industri kripto untuk pindah dan beroperasi di negara tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di Portugal.

Untuk itu Oscar mengatakan penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara kebijakan pajak yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku pasar, dengan tetap menjaga daya saing internasional agar tidak kehilangan potensi investasi ke negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak yang lebih menarik.

Oscara juga mengingatakan bahwa pengawasan dan pengendalian yang ketat diperlukan untuk memastikan aktivitas perdagangan kripto berjalan dengan baik.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. TNI mengeklaim telah mengambil alih Bandar Udara (Bandara) Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang selama ini dikuasasi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

TNI, dalam hal ini, Batalyon Infanteri (Yonif) 751/Vira Jaya Sakti Raider yang merupakan bagian Komando Daerah (Kodam) XVII/Cenderawasih, berhasil menguasai Bandara Agandugume, Jumat (5/7/2024).

Pengambilalihan bandara itu dalam rangka pembangunan gudang logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi bencana kelaparan.

Operasi tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas Kapten (Inf) Roxy Maraxilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan, dan Komandan Satgas Pengamanan (Dansatgaspam) Letkol (Inf) Erwan Harliantoro selaku pengendali Komando Taktis Sinak.

Pasukan beroperasi di bawah komando Brigjen Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) Korem 173/Praja Vira Braja.

“Kini Agandugume telah diamankan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Frits Wilem dalam siaran pers Penerangan Yonif 751, Minggu (7/7/2024).

Para prajurit menempuh waktu selama tujuh hari delapan malam, melalui hutan belantara, atau sejauh 31 kilometer dari Distrik Sinak menuju Distrik Agandugume.

Frits Wilem mengatakan, pengamanan bandara ini dilakukan sebagai langkah awal membangun gudang logistik yang akan membantu mengatasi kelaparan di Agandugume.

"Sesuai instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo). Masyarakat di sini sebelumnya mengalami dampak serius dari musibah embun upas yang merusak tanaman pertanian mereka," kata Frits Wilem.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tembus Hutan 8 Hari, TNI Ambil Alih Bandara Agandugume yang Dikuasai OPM"

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mencatat Ahmad Luthfi menduduki posisi nomor wahid sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Sementara, Kaesang Pangarep masuk ke poisisi lima besar.

Dalam simulasi terbuka yang dilakukan pada 10 sampai 17 Juni 2024 tersebut, menggunakan metode multistage random sampling yang menyasar pada 800 responden dengan rentang usia 17 tahun ke atas. Di mana, ini memiliki margin of error kurang lebih 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, simulasi terbuka memiliki arti tidak memberikan pilihan jawaban apapun kepada responden.

“Dan siapapun nama yang ada di kepala mereka silahkan disebutkan ketika ditanya,” ujarnya dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu (7/7).

Adapun Top of Mind bakal calon gubernur Jawa Tengah berdasarkan survei tersebut di antaranya, Irjen. Pol. Ahmad Luthfi 8,6%. Dico Ganinduto 4,6%, Taj Yasin Maimoen 4,3%, Bambang Wuryanto (Pacul) 4,1%, Kaesang Pangarep 4%.

Berikutnya, Sudaryono 1,5%, Achmad Husein 1,2%, Hendrar Prihadi 1,2%, Ganjar Pranowo 1,2%, Raffi Ahmad 0,8%, M. Yusuf Chudlori 0,5%, Sudirman Said 0,4%, Erick Thohir 0,3%, A. S. Sukawijaya 0,3%, Abdul Wachid 0,2%, Joko Sutopo (Jekek) 0,2%.

Kemudian Juliyatmono 0,2%, F.X. Hadi Rudyatmo 0,2%, Nana Sudjana 0,1%, Anies Baswedan 0,1%, Tiwi 0,1%, Agung 0,1, Rilo 0,1%, Witiarso Utomo 0,1%, lainnya 0,0, dan jawaban Tidak tahu/jawab 65,7%.

“Dari data ini, kita bisa simpulkan mayoritas atau lebih dari 2/3 warga Jawa Tengah belum punya calon gubernur favorit yang ada di kepala mereka,” kata Burhan.

Dia bilang, ini terbukti bahwa dari jawaban yang diberikan oleh responden semuanya berada pada angka di bawah 10%.

“Jadi strong Votters (pemilih kuat) yaitu pemilih yang bisa menyebut secara langsung siapa calon gubernur yang ada di kepala mereka ketika simulasi Top of Mind ini disodorkan itu di bawah 10%, nggak ada nama yang di atas 10%,” terang Burhan.

Lebih lanjut, Burhan menambahkan, ini membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Tengah masih terbuka lebar bagi siapapun yang hendak mencalonkan dirinya.

Sebagai informasi, pemilihan gubernur Jawa Tengah menjadi salah satu yang penting dan menarik untuk disimak. Setelah 10 tahun dipimpin oleh Ganjar Pranowo, provinsi dengan 28,3 juta pemilih ini akan kembali menggelar pemilihan gubernur pada November tahun ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat untuk mewaspadai banyaknya jasa atau joki unlock IMEI yang banyak beredar di media sosial.

Kepala subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengimbau, agar masyarakat tidak muda tergiur dengan tawaran jasa atau joki unlock IMEI tersebut.

Menurutnya, dengan banyaknya kasus IMEI yang terblokir, menjadi ladang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal negatif, salah satunya dengan jasa unlock IMEI ilegal.

"Lebih aman dengan membeli perangkat telekomunikasi di toko-toko resmi dan terpercaya, karena Bea Cukai hanya melayani pendaftaran IMEI untuk perangkat yang dibawa penumpang atau barang kiriman dari luar negeri," ujar Encep dalam katerangan resminya, Jumat (5/7).

Asal tahu saja, menggunakan handphone dengan keluaran brand ternama kini menjadi idaman setiap orang. Bahkan untuk memenuhinya, tak jarang keputusan membeli dari penjual antah-berantah pun tak tercegah hanya karena tergiur harga yang relatif murah.

Padahal legalitasnya masih dipertanyakan, hingga akhirnya tahu IMEI tak terdaftar dan lansgung mengubungi jasa joki IMEI yang ilegal.

IMEI merupakan identitas internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi agar dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional.

Layanan registrasinya, kini diatur pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean.

Terkait hal ini, Encep menjelaskan bahwa pendaftaran IMEI dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir secara elektronik melalui laman https://www.beacukai.go.id/register-imei.html

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui electronic customs declaration (ECD) melalui https://ecd.beacukai.go.id/ bagi penumpang dan awak sarana pengangkut dari luar negeri saat tiba di Indonesia dengan menunjukkan paspor, boarding pass, invoice (jika ada), dan identitas pendukung lainnya.

Namun, jika penumpang telah keluar terminal bandara, pendaftaran tetap dapat dilayani paling lambat 60 hari sejak kedatangan dengan konsekuensi tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk.

“Pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, tetapi ada pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tetap dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan pembebasan sesuai aturan dalam PMK 203/PMK.04/2017," kata Encep.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, menurunnya penerimaan negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas, dikhawatirkan akan menambah beban utang.

Ecky menyebut, saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp 8.262 triliun. Bahkan, peningkatan tersebut mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2024.

Dirinya menilai, jika proyek-proyek mercusuar terus berjalan dan penerimaan negara terus merosot karena anjloknya harga komoditas, maka beban utang akan terus bertambah.

"Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah mencapai 15% dari total belanja negara. Saya khawatir bukan hanya soal utang yang terus meningkay, namun juga persoalan crowding out dana publik," ujar Ecky dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (7/7).

Ecky bilang, sentimen suku bunga The Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkay yield Surat Berharga Negara. Hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong spending better dalam belanja negara. Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu seperti proyek-proyek mercesuar yang bukan menjadi prioritas.

"Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan," katanya.

Menurutnya, prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.

Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian.

Di tengah gejolak harga pangan, bantalan tersebut menjadi penting.

"Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan," kata Ecky.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1446 H kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Menag mengajak untuk menjadikan semangat tahun baru ini sebagai inspirasi melakukan evaluasi dan perbaikan diri.

Tahun Baru Hijriyah didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Menurut Menag, hijrah bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mencari ridha Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun dengan kesabaran dan keikhlasan, beliau berhasil membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di Madinah.

“Pada momen berharga ini, mari kita meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama,” kata Yaqut dikutip KONTAN, Minggu (7/7/2024).

Menurut Menag, perjuangan Nabi Muhammad SAW telah menginspirasi para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan bangsa.

Para ulama seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya telah berjuang keras dalam menyemai ajaran Islam dan membangun bangsa Indonesia.

“Mereka menghadapi berbagai tantangan, namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, mereka berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Tahun Baru 1446 Hijriyah semoga membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua.

"Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” tandas Yaqut.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) berupaya untuk mendukung efisiensi biaya kesehatan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Kementerian Kesehatan tengah berupaya untuk menurunkan harga obat dan alat kesehatan. Hal itu lantaran Presiden Joko Widodo meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan KLBF berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi biaya kesehatan Indonesia. Hal itu juga termasuk upaya alam menekan harga obat dan alkes.

"Kami berupaya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah, kami juga sudah melakukan berbagai inisiatif," kata Kartika kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Kartika menyebutkan KLBF telah secara proaktif melakukan berbagai inisiatif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di antaranya, mendukung pengadaan obat generik untuk BPJS, meningkatkan TKDN, mengembangkan RnD local serta mendorong kerja sama transfer teknologi.

"Harapannya bisa membuat harga obat dan alkes menjadi semakin terjangkau di masa depan," ujarnya.

Kartika juga mengatakan meski sedang dalam tekanan kurs rupiah mengingat sebagian besar bahan baku masih impor, KLBF tetap mendorong penyediaan obat generik dengan harga yang terjangkau untuk program JKN. Baru-baru ini KLBF juga memulai investasi pada fasilitas radiofarmaka untuk meningkatkan akses deteksi dini kanker agar lebih luas dan terjangkau.

KLBF juga sedang merintis produksi TB Kits secara lokal untuk membantu pengendalian penyakit TB. Berbagai kerja sama sedang dijajaki untuk melakukan alih teknologi alat kesehatan agar dapat diproduksi lokal dan ke depannya lebih efisien.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan daya saing dan resiliensi industri kesehatan Indonesia melalui berbagai investasi dan inisiatif yang terus dijalankan," ucapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Polemik judi online seolah tidak ada hentinya menjangkiti Tanah Air, upaya demi upaya pun terus dilakukan demi memberangus peredaran perjudian ini. Di tengah upaya itu, pemerintah diduga malah membuka keran investasi untuk judi online ini.

Hal tersebut terlihat dari tersedianya fasilitas investasi judi di website sistem perizinan berusaha oss.go.id. Di situs tersebut, tampak aktivitas perjudian dan pertaruhan masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot menjelaskan bahwa bidang usaha perjudian merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Selain itu, kata dia, bidang usaha perjudian ini tertutup bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Artinya, aktivitas judi online merupakan bidang usaha yang ilegal.

“Ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 yang sudah diubah dengan Perpres nomor 49 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Yuliot mengungkapkan, pengaturan yang tercanang dalam KBLI merupakan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), pasalnya bidang usaha tertutup termasuk perjudian pada sistem OSS tidak diberikan akses alias diblok.

“Layanan bidang usaha perjudian pada sistem OSS diblok dan tidak ada izin perjudian yang diterbitkan melalui OSS,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan bahwa KBLI memang tidak membedakan aktivitas legal dan ilegal. Di mana, semua aktivitas bisa didaftarkan di sistem OSS.

“Keputusan KBLI ini biasanya diatur oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk legalitas aktivitas diatur oleh peraturan yang lebih tinggi,” kata Huda kepada Kontan.co.id.

Huda menuturkan, perjudian merupakan aktivitas ilegal sesuai dengan Undang-Undang yang ketentuannya lebih tinggi dibandingkan peraturan BPS. Menurutnya, yang perlu dikritisi ialah peraturan BPS di mana telah memasukkan perjudian sebagai aktivitas yang dicatat, sedangkan aktivitas ilegal lainnya tidak, contohnya prostitusi yang keduanya dilarang oleh UU.

“Secara legalitas kadang dibungkus oleh kategori “hiburan malam” namun perjudian ada subkategori khusus. Kemudian, ketika UU lebih tinggi sudah melegalkan aktivitas perjudian, secara de jure harusnya Kementerian Investasi juga harus melihat UU lainnya yang mengatur sektoral, bukan hanya peraturan BPS tentang KBLI,” tutur dia.

Lebih lanjut, Huda menambahkan, ketika hal ini disajikan dalam sistem OSS maka akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa boleh berinvestasi di perjudian.

“Jadi yang di dalam OSS bukan berasal dari semua kategori KBLI, tapi juga memasukkan unsur legalitas aktivitas tersebut. Jika ilegal, saya rasa tidak perlu ditampilkan,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang hingga era kepemimpinan Prabowo Subianto yakni 2025 mendatang.

Ini karena hingga semester I-2024, Satgas BLBI beru mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun.

Angka ini baru setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI hingga 2025 mendatang agar seluruh sisa piutang negara bisa dipulihkan.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa perpanjangan masa tugas Satgas BLBI merupakan langkah yang baik, mengingat capaian tugas dari Satgas BLBI yang belum terselesaikan.

"Apalagi kita tahu, bahwa selama ini masalah dari BLBI tidak pernah tuntas terselesaikan. Dengan adanya momentum ini, setidaknya memberikan harapan terkait penyelesaian kasus yang sudah lama tidak terselesaikan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Sejalan dengan perpanjangan masa tugas tersebut, Yusuf menyebut, koordinasi antar instansi pemerintah ketika melakukan penyidikan kasus tersebut perlu dilakukan.

"Upaya investigasi juga perlu memperhatikan peluang aset yang telah diubah bentuknya misalnya ke dalam berbagai instrumen pasar keuangan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah memastikan potensi penggunaan instrumen di pasar keuangan dalam menyembunyikan aset.

Selain itu, upaya memastikan aset yang dilelang aman dan tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari juga perlu dilakukan.

"Artinya, jangan sampai ada keraguan dari para peserta lelang bahwa aset yang akan mereka beli punya potensi bermasalah sehingga bermuara terhadap keengganan untuk membeli aset tersebut," imbuh Yusuf.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski dalam tekanan, prospek aset kripto dipandang positif. Adopsi teknologi blockchain menjadi pemicunya.

Berdasarkan coinmarketcap, harga Bitcoin kembali menanjak setelah tertekan ke bawah US$ 55.000 pada Jumat (5/7). Namun, pada Minggu (7/7) pukul 15.00 WIB, harganya kembali ke US$ 57.128.

Mobee Crypto Analyst Giovani mengatakan, sentimen utama yang mempengaruhi harga, termasuk perkembangan regulasi, faktor makro ekonomi seperti inflasi dan suku bunga, serta kemajuan teknologi dalam ruang blockchain.

Menurutnya, kejelasan regulasi yang positif dapat meningkatkan kepercayaan investor, sementara berita negatif atau regulasi yang ketat dapat menekan harga.

"Sentimen pasar yang didorong oleh adopsi teknologi blockchain dan kemitraan besar juga akan memainkan peran penting," Ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/7).

Euforia akan ETF Ethereum menjadi pendorong prospek aset kripto.

Selain itu, Vaneck, perusahaan manajemen investasi asal Amerika Serikat (AS) juga mengajukan Solana ETF, diikuti juga oleh 21Shares, yang menambah kepercayaan investor untuk melirik aset kripto sebagai aset investasi.

Dari banyaknya pilihan aset kripto, Mobee melihat Bitcoin, Ethereum, dan Solana menjadi aset yang menarik dicermati.

Disebutkan, Ethereum menarik perhatian karena peningkatan yang diantisipasi dan dampak dari ETH spot ETF yang akan datang.

Bitcoin tetap menjadi barometer pasar kripto, sering kali menentukan arah seluruh pasar. "Solana menarik perhatian karena pendekatan inovatifnya terhadap skalabilitas dan interoperabilitas," papanrya.

Narasi AI disebut juga semakin populer dalam ruang blockchain, dengan proyek-proyek yang mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas mereka.

Contohnya, lonjakan harga saham NVIDIA menunjukkan adanya permintaan yang besar untuk teknologi AI dan perangkat keras pendukungnya.

Tren tersebut dinilai kemungkinan akan merambah ke proyek-proyek blockchain yang memanfaatkan AI. Sebab, investor mencari peluang di sektor teknologi tinggi yang sedang berkembang pesat ini.

Selain itu, Giovani menyebutkan bahwa investor dengan profil risiko rendah juga bisa memanfaatkan stable coin seperti USD Coin (USDC).

Harganya memiliki perbandingan 1:1 terhadap dolar AS dan digunakan gunakan dalam transaksi oleh jutaan orang diseluruh dunia.

Sehingga jika mencari passif income, investor mungkin bisa memilih menyimpan dolar digital seperti USDC untuk investasi daripada menyimpan di Bitcoin atau aset kripto lainnya.

"Saat ini di Mobee para pengguna juga bisa menabung dolar digital USDC melalui fitur Flexi Earn kami yang saat ini menawarkan bunga tahun sebesar 10%," imbuhnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Produsen mobil listrik asal China, BYD Co., tengah melakukan ekspansi bisnis besar-besaran ke sejumlah negara.

Terbaru, perusahaan ini akan membangun pabrik di Turki dengan nilai investasi mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp16,251 triliun.

Melansir dari Bloomberg pada Minggu (7/7), pembangunan pabrik di Turki ini direncanakan untuk meningkatkan akses BYD ke Uni Eropa.

Turki memiliki perjanjian serikat pabean dengan Uni Eropa, sehingga dapat meningkatkan kehadiran produsen mobil China di Eropa.

Sumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan, "Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan tersebut pada hari Senin dalam sebuah upacara di provinsi Manisa, tempat pabrik tersebut akan dibangun."

Selain membangun pabrik di Turki, BYD juga mengakuisisi 20% saham di distributor lokalnya, Rever Automotive, di Thailand, yang merupakan pasar terbesarnya di luar China.

Melansir dari Reuters, akuisisi ini dilakukan saat Rever menghadapi penyelidikan pemerintah atas diskon besar-besaran yang membuat beberapa pelanggan merasa mereka membayar lebih untuk mobil mereka.

Produsen mobil yang berbasis di Shenzhen ini juga akan membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand, dengan nilai investasi US$490 juta.

Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 150.000 kendaraan dan mempekerjakan 10.000 pekerja.

Rever Automotive, yang memiliki lebih dari 100 ruang pamer di Thailand, mulai menjual kendaraan BYD pada tahun 2022.

BYD segera menjadi merek mobil listrik terlaris di negara tersebut, menguasai 46% pangsa segmen mobil listrik di Thailand pada kuartal pertama 2024.

"Kami sangat senang dapat memperdalam kemitraan kami untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan berkontribusi pada transisi Thailand menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," kata Liu Xueliang, General Manager Penjualan Mobil BYD Asia-Pasifik, dikutip dari Reuters pada Minggu (7/7).

Sebagai informasi, penjualan BYD melonjak ke rekor 982.747 kendaraan pada kuartal kedua, naik lebih dari 40% dari tahun lalu.

Produsen mobil ini mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi merek mobil terlaris di China.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.

Penggelembungan harga itu diduga menimbulkan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel Johan dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap terkait dugaan skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Selain itu, kata dia, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI.

Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Bapanas dan Bulog telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Penjelasan Bulog dan Bapanas

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, persoalan keterlambatan bongkar muat atau demurrage sudah pernah dijelaskan pihaknya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi bagian dari risiko handling komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor, kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” imbuh dia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras"