Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemilu Raya Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pemira ILUNI FHUI) 2024 semakin mendekati hari pelaksanaan.

Lima kandidat ketua umum ILUNI FHUI terus memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi mereka kepada para alumni melalui berbagai momen kampanye.

Sebagai pemanasan sebelum Debat yang akan berlangsung pada 17 dan 24 November mendatang, kelima kandidat ini, yaitu Raden Rahmat Bastian (FHUI 1992), Fernandes Raja Saor (FHUI 2006), Mohamad Fajri Mekka Putra (FHUI 1999), Robby Ferliansyah Asshiddiqie (FHUI 2005), dan Yusuf Didi Setiarto (FHUI 1994), tampil dalam diskusi di YouTube Channel Podcast Sembilan pada Senin (4/11/2024).

Setiap kandidat diberi waktu 10 menit untuk memperkenalkan visi dan misi mereka dalam podcast bertema "Mensinergikan Peran Hukum di FHUI dan Peran Aktif Alumni FHUI Membangun Sistem Hukum di Indonesia," yang dipandu oleh Alexander Frans dan Wina Armada Sukardi.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Rahmat Bastian, kandidat nomor 5, menyoroti pentingnya sinergi dan konektivitas antaralumni serta pemberdayaan para alumni FHUI di masa depan.

"Sinergi antaralumni tidak bisa dipisahkan. Kami merasa tidak bisa membangun ILUNI yang kuat tanpa peran masing-masing alumni," ujarnya melalui keterangannya Kamis (7/11).

Rahmat menambahkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) alumni FHUI menjadi kunci utama. Menurutnya, lulusan FHUI memiliki latar belakang yang beragam, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga menjadi entrepreneur dan birokrat.

"Saya memiliki data dari 1964, dan variasi profesi alumni sangat beragam. Saya sendiri berasal dari korporat lawyer, mendirikan firma hukum, dan belajar manajemen perkantoran. HRE (Human Resources Empowerment) adalah elemen penting dari ILUNI," jelas CEO PT Kalimatera Kotawaringin itu.

Ia menegaskan bahwa semua alumni FHUI memiliki keistimewaan, mengingat proses seleksi yang ketat untuk bisa masuk dan menempuh pendidikan di FHUI. Meski begitu, Rahmat mengakui masih banyak lulusan FHUI yang menunggu kesempatan kerja.

"Ada alumni lain yang bertanya, kenapa alumni FHUI tidak membuka lapangan kerja. Jika saya terpilih, saya akan proaktif memberdayakan alumni agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi lulusan FHUI lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmat menekankan bahwa ILUNI FHUI harus aktif menjalin *link and match* dengan dunia praktik.

"Dunia praktik tidak terbatas pada lamaran kerja, tetapi juga mencakup kewirausahaan yang membuka lapangan kerja baru," ucapnya.

Jika terpilih sebagai Ketua Umum ILUNI FHUI 2024-2027, Rahmat telah menyiapkan tiga program utama. Pertama, memperkuat konektivitas dan jaringan bagi ILUNI FHUI dan mahasiswa FHUI.

Kedua, berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan hukum di Indonesia. Ketiga, menjadikan ILUNI FHUI sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Rahmat juga menekankan bahwa proses Pemira ini bukan sekadar kompetisi, tetapi bentuk pengabdian.

"Kami berlima adalah kandidat terbanyak dalam sejarah Pemira ILUNI FHUI. Ini adalah langkah sejarah bagi kita," ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh alumni FHUI untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih secara online hingga 9 November, agar bisa memberikan suara pada pemungutan suara online yang akan digelar 29-30 November 2024.

Rahmat menambahkan, jika terpilih, ia berencana mengadakan berbagai program, termasuk kegiatan besar bagi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta reuni akbar FHUI di Gelora Bung Karno untuk merangkul semua alumni tanpa kecuali.

Wakil Ketua Panitia Pemira ILUNI FHUI Arya Wibisana menjelaskan bahwa pendaftaran pemilih menggunakan sistem elektronik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. "Kali ini, pemilih harus melampirkan pindaian ijazah," ungkap Arya.

Bagi alumni yang tidak memiliki ijazah, mereka bisa melampirkan surat keterangan dari FHUI. Sistem baru ini menggunakan *OC Independent Electronic Voting System*, yang memungkinkan pemilihan dilakukan melalui situs web, tanpa aplikasi tambahan.

Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 29-30 November 2024, dan hasilnya akan diumumkan pada Musyawarah Nasional ILUNI FHUI pada 1 Desember 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengubah batas waktu pembayaran beberapa jenis pajak yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya, kini diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya.

Terkait perubahan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan tata kelola pembayaran pajak.

“Latar belakang penyeragaman jatuh tempo pembayaran pada beberapa jenis pajak adalah untuk memudahkan tata kelola pembayaran," ujar Dwi kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Dengan perubahan ini, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih mudah mengingat tanggal pembayaran pajak mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi keterlambatan dan denda akibat keterlambatan pembayaran.

Diberitakan Kontan sebelumnya, merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

9. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

10. PPN KMS

11. Bea Materai yang dipungut

12. Pajak Penjualan

13. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah bersiap menerapkan mandatori program biodiesel 40% atau B40 pada tahun 2025.

Hanya saja di tengah rencana B40, produksi sawit nasional justru stagnan bahkan cenderung menurun.

B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) 40% dan solar 60%. Artinya, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel dipastikan melonjak, dari yang saat ini mencapai 35%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton per Agustus 2024. Angka ini turun sekitar 4,1% dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton.

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia tengah menghadapi stagnansi produksi selama beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, progres program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang lambat. Tak pelak, produksi CPO belum akan meningkat dalam waktu dekat.

"Meski faktor cuaca lebih mendukung pada tahun ini, peningkatan produksi (CPO) secara signifikan tidak diharapkan terjadi," kata Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui jika rencana mandatori B40 hingga B50 tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO. Atas dasar itu, permasalahan produktivitas CPO harus menjadi perhatian dari industri sawit. "Wajib meningkatkan produktivitas," tandasnya di kesempatan yang sama.

Sudaryono menegaskan, adanya kebijakan B40,B50, hingga B100 tak lain sebagai strategi kita dalam menghadapi tantangan global terhadap komoditas kelapa sawit yang sangat sangat strategis bagi perekonomian Indonesia.

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki nilai tawar yang kuat lantaran posisi sawit masih sangat dibutuhkan dunia dan belum bisa digantikan oleh minyak nabati lainnya.

Untuk diketahui, implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan, yakni kudu memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, program B40 akan dimulai pada 1 Januari 2025. Apalagi bahan bakar B40 telah tuntas uji coba.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo menyebutkan, implikasi pengurangan ekspor CPO harus diperhitungkan secara matang.

Pasalnya, pengurangan ekspor bakal berdampak pada berkurangnya penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). Terlebih dana pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola BPDPKS digunakan untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, masih ada kekurangan produksi FAME sebesar 300.000 kiloliter untuk memenuhi produksi B40 pada 2025.

"Itu yang juga perlu dipertimbangkan, efek domino, perlu dilihat secara komprehensif, terkait dengan insentifnya, kecukupan suplai bahan bakunya," ucap Edi.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyatakan, untuk merealisasikan B40 pada tahun depan membutuhkan dana sekitar Rp 47 triliun. Proyeksi kebutuhan dana tersebut berdasarkan asumsi harga biodisel lebih tinggi ketimbang solar.

"Penerapan B40 butuh 16 juta kiloliter biodiesel atau naik 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan CPO untuk B35 yang membutuhkan biodiesel 13,4 juta kiloliter," ungkapnya.

Namun konsekuensinya biaya yang mesti disiapkan BPDPKS jadi lebih besar jika harga biodiesel lebih mahal dari solar. Kecuali, seperti pada tahun 2023 lalu yang mana harga solar lebih tinggi dari FAME."Itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

BPDPKS juga memperkirakan pada akhir tahun 2024 memiliki saldo sebesar Rp32 triliun, sedangkan pendapatan dari pungutan ekspor CPO pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 21,5 triliun. Alhasil, jika diakumulasikan saldo yang dimiliki BPDPKS mencapai Rp 53,5 triliun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) ingin turut dilibatkan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis.

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto menyebut pihaknya siap mengakomodir pelaksanaan program itu melalu BUMDes yang tersebar di seluruh desa. Ia bahkan menargetkan setiap BUMDes bisa memasok minimal satu bahan baku untuk program tersebut.

"Kalau bisa BUMDes jadi penyuplai langsung minimal di daerah mereka," kata Yandri dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/11).

Yandri memastikan BUMDes dapat berperan langsung dalam budidaya, atau mengsolidasi petani, perkebunan dan nelayan dengan melibatkan pendamping desa.

"Kita ingin jadikan BUMDes bisa jadi pengelola lumbung pangan dan sebagai unit layanan makanan bergizi," urainya.

Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto bakal disalurkan oleh pihaknya melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut bakal mengelola anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Seperti diketahui, untuk melaksanana program ini pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.

"Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dadan menjelaskan, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

Sumber: Warta Kota | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) naik pesawat komersil setelah tidak lagi menjadi Presiden RI.

Jokowi naik pesawat komersil Garuda untuk ke Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Momen Jokowi naik pesawat komersil itu kemudian dibagikan oleh Presiden ke-7 RI tersebut.

Terlihat Jokowi berangkat ke Jakarta ditemani oleh istrinya Iriana Jokowi.

Jokowi berangkat dari Bandara Adi Sumarmo Solo dan duduk di ruang tunggu seperti warga sipil pada umumnya.

Jokowi mengaku berangkat ke Jakarta setelah dua pekan di Solo untuk menengok cucu.

View this post on Instagram

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

“Setelah lebih dua minggu tinggal di Solo, kami berangkat ke Jakarta untuk menengok cucu, Bismillah,” tulis Jokowi.

Diketahui sejumlah cucu Jokowi saat ini berada di Jakarta. Misalnya saja yang baru lahir yakni anak Kaesang Pangarep Bebingah Sang Tansahayu.

Sebelumnya saat pulang ke Solo, Jawa Tengah pada 20 Oktober 2024, Jokowi pulang menggunakan Pesawat TNI Angkatan Udara.

Fasilitas itu diberikan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik di hari yang sama.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memberikan pandangan terhadap kinerja industri yang melambat di sepanjang 2024.

"Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya Pilkada serentak yang akan dilakukan Desember 2024, lalu pelantikan Presiden juga baru Oktober kemarin dilakukan sehingga para pebisnis masih menunggu paling tidak saat pelantikan Januari 2025 baru mulai ekspansi, Hal ini yang membuat jadi faktor perlambatan industri," jelas Budiharjo Iduansjah kepada Kontan, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Budiharjo juga memberikan pandangan terhadap kinerja beberapa perusahaan yang terlilit kerugian dan juga PHK di sepanjang tahun 2024.

Berawal dari kinerja emiten e-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Asal tahu saja, BUKA masih menanggung rugi bersih mencapai Rp 597,34 miliar per kuartal III 2024 kendati angka ini telah menyusut 23,04% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah memberikan pendapat bahwa apa yang dihadapi oleh Bukalapak merupakan bentuk dari persaingan bisnis.

"Kalau untuk Bukalapak, itu akibat dari persaingan sesama e-commerce. Bukalapak seperti masih mencari konsep sedangkan lainnya, seperti Shopee dan TikTok Shop bertahan sebab sudah ada bentuknya. Akann lebih baik jika BUKA dapat berpartner dengan Pemerintah atau pihak luar namun harus ada lokal juga,"

Sementara itu, pada kinerja PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), Budiharjo menilai KFC terpukul dengan penjual ayam krispi lokal saat adanya boikot.

KFC tercatat membukukan kerugian periode berjalan atau kerugian bersih senilai Rp 558,75 miliar per kuartal III 2024. Kerugian ini meningkat 266,58% dibandingkan rugi periode sama tahun lalu senilai Rp 152,42 miliar. Dari sisi pendapatan KFC, juga menyusut 22% menjadi Rp 3,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 4,62 triliun.

Sementara apa yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau yang dikenal sebagai Sritex, Budihardjo enggan berkomentar banyak. Dia menilai Sritex masih sangat kuat dalam bisnis pengadaan seragam. Dia menilai, selain adanya impor, Sritex memiliki masalah dalam manajemen dan perbaikan mesin.

"Saya tidak mau berkomentar banyak mengenai Sritex, tapi mungkin Sritex harus membuat produk yang ditujukan untuk anak muda, seperti Uniqlo, misalnya. Jadi ada brand dan toko sendiri dan bisa ekspor. Jadi tidak hanya produksi seragam dan baju tentara," urainya.

Budiharjo menilai fenomena kinerja industri yang menurun ini pasti akan berimbas pada aksi mengurangi investasi dan biaya. Hipindo berpendapat iklim bisnis dapat diperbaiki misalnya dengan tidak banyak membuat peraturan, membuat ekosistem rantai pasok, dan memperkuat basis perdagangan Indonesia.

"Tak hanya itu, sektor konsumsi dalam negeri juga harus diperkuat. Jadi ekspor oke dijalankan, tapi di dalam negeri harus jadi tuan rumah, harus ada program bangga buatan dalam negeri, belanja buatan indonesia. Lalu buat pabrik di indonesia, mengajak orang luar investasi dengan membuka pabrik dengan tujuan pasar dalam negeri, baru diekspor," paparnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4%-5% dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4%-5% untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto bakal memaksimalkan kerja sama dengan swasta dalam membangun desa tertinggal.

Yandri mengklaim saat ini pihaknya mengantongi setidaknya 400 perusahaan swasta yang ingin terlibat pembangunan desa di Indonesia. Perusahaan ini memiliki ketertarikan dalam mengembangkan potensi dari desa.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/11).

Dirinya menyebut peningkatan kerja sama bersama swasta dinilai penting, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk berbagai program pengembangan di desa.

Ia juga mengatakan beberapa desa banyak yang berhasil berkembang karena ada dukungan dari pihak luar untuk memaksilakan potensi daerah.

Dia mencontohkan Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Keberhasilan dari desa ini tak luput dari pemberdayaan swasta dari Astra Internasional.

Contoh lain, Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah," jelasnya.

Beberapa hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Walau demikian memang perlu adanya dukungan bersama termasuk dari pihak swasta.

"Artinya desa perlu disentuh dengan baik dan sekali lagi ini perlu libatkan swasta," tutupnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri investasi dan hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan peta jalan hilirisasi investasi strategis dengan terdapat 28 komoditas dan potensi investasinya mencapai US$ 618 miliar hingga 2040.

Rosan mengatakan ada 28 komiditas yang akan menjadi potensi dari hilirisasi. Dari keseluruhan komoditas tersebut akan memberikan dampak pada ekonomi Indonesia hingga tahun 2040.

"Salah satu dampak ekonominya hingga tahun 2040 adalah potensi investasi akan mencapai US$ 618,1 miliar," ungkap Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu juga akan memberikan dampak pada ekspor sebsar US$ 857,9 miliar, PDB US$ 235,9 miliar hingga penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,01 juta jiwa. Meski begitu dari seluruh komoditas yang potensial tersebut hanya ada beberapa yang akan menjadi fokus hilirisasi.

"Karena kita juga punya keterbatasan dari pendanaan, teknologi dan lainnya, jadi akhirnya dari kementerian investasi memilih industri yang memiliki ketersediaan cadanagnnya," ujarnya.

Rosan menyebutkan Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia dengan porsi 42% nikel di dunia berada di Indonesia. Kemudian sawit, kelapa, pala juga menjadi penghasil yang nomor satu di dunia.

"Sementara rumput laut itu juga nomor satu di dunia dari negara tropis," jelasnya.

Rosan menambahkan kementerian investasi dan hilirisasi juga sudah membuat peta sebaran potensi investasi hilirasisi strategis di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingg NTT dan NTB.

"Ini juga sesuai arahan bapak presiden kita tidak boleh mengekspor barang mentah lagi, jadi kita terus dorong hilirisasi," ujarnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024, dinilai akan berdampak pada aliran masuk modal ke dalam negeri.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, ketidakpastian global diperkirakan meningkat setelah kemenangan Trump dalam Pemilihan Presiden AS 2024. Sentimen risk-off diperkirakan akan semakin meningkat setelah kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2024.

“(Kemenangan Trump) Akan meningkatkan risk off sentiment di seluruh dunia, sehingga membatasi potensi aliran modal masuk menjelang akhir tahun 2024 meskipun prospek ekonomi Indonesia masih positif,” tutur Josua kepada Kontan, Kamis (7/11).

Hal ini karena, kebijakan Trump yang diperkirakan inward looking bisa berpotensi memicu fase baru perang dagang dan perang mata uang, meningkatkan inflasi AS, dan mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuannya.

Disamping itu, juga ada risiko pertumbuhan yang slower for longer atau melambat lebih lama di China, sehingga faktor-faktor tersebut kemungkinan akan meningkatkan permintaan aset-aset safe haven, terutama dolar AS, dan dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kebijakan proteksionisme Trump, lanjutan Josua, akan menjadi tantangan bagi kemajuan disinflasi AS, yang dapat membatasi atau menunda ruang gerak The Fed untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, sehingga meningkatkan daya tarik aset AS bagi investor.

Josua juga melihat imbal hasil US treasury juga berpeluang tetap tinggi, karena agenda pemotongan pajak Trump dapat memperlebar defisit fiskal AS. Akibatnya, dolar AS kemungkinan akan menguat terhadap mata uang global lainnya.

“Kami memperkirakan Bank Indonesia akan menggunakan cadangan devisanya untuk mengintervensi pasar valas dan menstabilkan rupiah, yang berpotensi mengurangi tingkat cadangan devisa,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Josua melihat masih adanya potensi arus modal masuk, didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dan prospek yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa mencapai US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Posisi ini meningkat 0,87% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 149,9 miliar.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global terkini, Josua memperkirakan cadangan devisa akan ada di kisaran US$ 148 miliar hingga US$ 153 miliar pada akhir tahun 2024, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir 2023 yang sebesar US$ 146,4 miliar.

“Oleh karena itu, kami mengantisipasi rupiah akan berada di kisaran Rp 15.600 - 16.000 per dolar AS pada akhir tahun 2024 (dibandingkan Rp 15.397 per dolar AS pada penutupan tahun 2023),” tambahnya.

Sementara itu, pada 2025 mendatang, cadangan devisa diperkirakan berada di antara US$ 150 miliar hingga US$ 155 miliar, dengan rupiah bergerak di kisaran Rp 15.400 - 15.800 per dolar AS.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut terdapat enam perusahaan besar di Tanah Air yang siap mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibeberkan pria yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

"Ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” katanya.

Ara menjelaskan, kehadiran enam perusahaan ini demi menekan besarnya biaya APBN untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Namun, Ara tak menyebutkan secara rinci siapa saja enam perusahaan tersebut.

Hanya saja, beberapa waktu lalu Kementerian PKP telah melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking program 3 juta rumah di Tangerang, Banten.

Adapun groundbreaking perdana tersebut dilakukan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di mana, ini didirikan dengan menggandeng pengusaha swasta yaitu Agung Sedayu Group dan Bumi Samboro Sukses dengan luasan 2,5 Ha.

Sementara itu, lanjut Ara, pihaknya juga turut terbantu dengan adanya lahan dari hasil sitaan Kejaksaan Agung hingga kementerian/lembaga lainnya untuk program itu.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare (Ha) tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," jelasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bakal menggelontorkan anggaran jumbo ke provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk program strategis besutan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menjelaskan, NTT memiliki titik layanan makan bergizi gratis yang cukup besar yakni mencapai 749 titik. Dari besarnya titik tersebut uang yang digelontorkan ke provinsi tersebut mencapai Rp 8 triliun.

“Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau 4 kali lebih besar dari APBD-nya,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dadan mengungkapkan, tiap-tiap satuan pelayanan di daerah bakal mengelola anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Seperti diketahui, untuk melaksanakan program ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” ungkapnya.

Dia bilang, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah invetasi besar-besaran pemerintah prabowo-gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” tandasnya.