Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Selatan melakukan pembasahan lahan di tempat pembuangan akhir (TPA) Sukawinatan sebagai upaya antisipasi terjadinya kebakaran.

Langkah itu dilakukan sejalan dengan kondisi di tahun sebelumnya, dimana TPA itu sempat terbakar beberapa kali.

“Kita lakukan pembahasan lahan kemarin, Senin (5/8/2024) untuk antisipasi terbakarnya TPS Sukawinatan,” kata Kepala Bidang Penanganan Darurat (BPBD) Sumatra Selatan, Sudirman, Selasa (6/8/2024).

Selain pembasahan lahan, pihaknya bersama stakeholder terkait juga akan melakukan patroli secara rutin guna memantau kondisi TPA tersebut agar tidak terjadi kebakaran yang menimbulkan asap.

Adapun kegiatan pembasahan lahan dilakukan selama dua kali yakni mulai dari pagi sampai siang. Kemudian dilanjutkan siang sampai sore.

“Personel kita menggunakan pompa jinjing untuk melakukan penyiraman sampah dan semak belukar,” imbuhnya.

Sudirman mengakui, mitigasi bencana kebakaran juga dilakukan dengan melakukan patroli di seputaran perbatasan Kota Palembang, terutama lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Seperti di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Talang Jambe dan Talang Kelapo.

“Tentunya upaya (pencegahan) ini dilakukan agar Sumsel tidak lagi terkena bencana asap seperti tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa wajar apabila terjadi pro dan kontra dari masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Padahal, dia menekankan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Khususnya, dari bahaya kekerasan seksual dan seks bebas sebelum menikah.

“Ya, memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra antara satu pandangan dari sisi kesehatan satu pandangan dari sisi etik dan agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu, tetapi kan mesti jalan tengah. Harus solusinya dong [makanya aturan ini dibuat],” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024).

Sekadar informasi, salah satu beleid yang menjadi sorotan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan itu lantaran pemerintah bakal mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, dan pil KB hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Menurut catatan Bisnis, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga dari sisi penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Bisnis.com, SEMARANG - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Grand Batang City menggelar diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mempersiapkan penyediaan tenaga kerja bagi para tenant.

Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerja sama antara KITB dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Jawa Tengah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, serta seluruh tenant KITB.

"Kami percaya keberhasilan kawasan industri sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja yang ada. Melalui FGD ini, kami berupaya menciptakan sinergi antara dunia industri dan dunia pendidikan, serta pemerintah, untuk bersama-sama menghasilkan tenaga kerja unggul dan siap menghadapi tantangan global," jelas M. Fakhrur Rozi, Direktur Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat KITB, dikutip Selasa (6/8/2024).

Kegiatan FGD tersebut berlangsung di Ballroom Gedung Pengelola KITB dan dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Rozi menjelaskan bahwa fokus utama diskusi adalah penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di industri.

Lewat FGD tersebut, diharapkan tercapai sinergi antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada.Selama jalannya diskusi, peserta diajak untuk merumuskan kompetensi yang paling dibutuhkan oleh industri yang dijalankan para tenant di KITB.

Pembahasan juga dilangsungkan untuk menentukan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal di Kabupaten Batang dan sekitarnya. Para tenant KITB juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan kebutuhannya terkait tenaga kerja.

Rozi menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi penting sebagai masukan berharga bagi pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.Caswiyono Rusydie C., perwakilan dari Kemenaker yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan dukungan penuh atas kegiatan FGD yang dilaksanakan.

"Kolaborasi antara industri dan pendidikan vokasi sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan di dunia kerja," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini KITB telah memiliki 18 tenant baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hingga saat ini, total investasi yang berhasil direalisasikan di Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah mencapai angka Rp14,8 triliun. Realisasi investasi tersebut ke depannya diproyeksikan bakal mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi 18.900 tenaga kerja.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang akan meresmikan perubahan nama Rumah Sakit Sumedang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umar Wirahadikusumah.

Peluncuran nama baru tersebut rencananya akan dilaksanakan 7 Agustus 2024, beberapa hari setelah pengambilan keputusan dari DPRD atas Perda perubahan nama tersebut.

"Salah satu alasan utama perubahan nama adalah sebagai rebranding guna meningkatkan citra rumah sakit. Nama baru diharapkan dapat mencerminkan visi dan misi yang lebih modern dan profesional," ujar Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli, Selasa (6/8/2024).

Di samping itu, perubahan nama menjadi RSUD Umar Wirahadikusumah juga sebagai penghormatan kepada tokoh sekaligus Pahlawan Sumedang.

"Nama rumah sakit diubah untuk menghormati tokoh pahlawan Sumedang yang berjasa mengharumkan nama baik Sumedang di kancah nasional," ucap Yudia.

Menurutnya, perubahan nama akan diikuti dengan perubahan logo rumah sakit yang mewakili nama rumah sakit dan visi yang diusung.

"Bentuk logonya seperti Gunungan Wayang sebagai simbol kehidupan semesta dan awal perubahan. Ada huruf U dan W, sebagai inisial Umar Wirahadikusumah. Ini semua melambangkan semangat perjuang menuju kesehatan dan kesejahteraan rakyat Sumedang," ucapnya.

Ia menilai, RSUD Umar Wirahadikusumah sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Melalui spirit nama baru, diharapkan mampu menambah dan meningkatkan motivasi seluruh jajaran RSUD dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sumedang," ujarnya.

Umar Wirahadikusumah sendiri dilahirkan di Situraja 10 Oktober 1924 tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1983-1988.

Di usia muda ia bergabung dengan pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dan diangkat sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tahun 1945. Ia pernah menjadi ajudan Panglima Kodam III/Siliwangi Jenderal A H Nasution.

Umar Wirahadikusumah setelah purnawirawan di militer tahun 1973 menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun. Kemudian menjadi Wakil Presiden ke-4. Di mililter Umar Wirahadikusumah memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama saat penumpasan PKI pada 1948 serta PRRI di Sumatera, termasuk penumpasan G 30S/PKI 1965.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang bebas dari permainan kongkalikong.

Kepala Bidang Kajian dan Avokasi KPPU Kanwil V Ratmawan Ari Kusnandar menyatakan pihaknya ingin memastikan bahwa semua kontraktor yang berpartisipasi dalam tender proyek pemerintah bermain adil dan tidak ada yang bersekongkol untuk curang.

“Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/8/2024).

Dia menjelaskan, KPPU Kanwil V mendorong agar proses tender ini dilakukan secara terbuka, transparan, kompetitif, adil dan sesuai aturan.

"Saya yakin dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat prinsip-prinsip yang harus diutamakan oleh semua pelaku pengadaan antara lain efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, dan yang paling utama dalam perspektif pengadaan persaingan usaha adalah saling berkompetisi untuk memenangkan tender" jelasnya.

Menurutnya, kompetensi dan kapabilitas Pokja menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara baik dan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian, dia meminta bantuan dari masyarakat untuk melaporkan persekongkolan dalam tender, sehingga KPPU akan menindaklanjutinya.

Semua ini dilakukan agar semua pihak yang berpartisipasi dalam tender, memiliki peluang yang sama untuk menang berdasarkan kualitas dan kinerja mereka.

“KPPU juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan persekongkolan dalam tender dengan mengirim laporan ke alamat KPPU Kanwil V di Jl. Dahlia No. 6 Samarinda atau melalui email [email protected],” terang Ratmawan.

Adapun, dia berharap seluruh proyek pemerintah di Kaltim bisa terlaksana dengan lebih baik dan adil, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Bisnis.com, CIREBON - PT KAI (Persero) menutup 11 perlintasan sebidang di wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon selama Januari-Agustus 2024. Upaya itu mencegah adanya kecelakaan jiwa akibat tertabrak kereta.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Rokhmad Makin Zainul mengatakan penutupan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2.

Dalam peraturan perlintasan sebidang kurang dari dua meter yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan tidak berpintu harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

"Selama periode 2020 hingga Agustus 2024, KAI Daop 3 Cirebon telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 79 titik," kata Rokhmad di Kota Cirebon, Selasa (6/8/2024).

Rokhmad mengatakan, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa sosialisasi kepada masyarakat sekitar pun sudah dilakukan.

Menurutnya, keberadaan perlintasan di wilayah Daop 3 Cirebon berada di tengah permukiman warga, kawasan sekolah, akses pertanian, hingga pasar. Keberadaan perlintasan itu semakin membahayakan masyarakat.

"Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antara lain sosialisasi keselamatan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat, memasang spanduk peringatan di perlintasan rawan, dan menertibkan bangunan liar di sekitar jalur kereta api," katanya.

Saat ini di wilayah Daop 3 Cirebon terdapat 156 titik perlintasan sebidang, yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 74 dan 82 titik perlintasan tidak terjaga.

Dalam aturan, kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara tiba-tiba, sehingga pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang.

Ia pun mengharapkan, seluruh unsur masyarakat dan pemerintah bersama-sama peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang.

"Diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada saat berkendara melintas perlintasan sebidang kereta api,“ tutup Rokhmad.

Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali menyebut aturan larangan menjual rokok secara eceran yang diterbitkan oleh pemerintah tidak berdampak ke ritel modern.

Ketua Aprindo Bali, Anak Agung Ngurah Agra Putra menjelaskan ritel modern sejak awal tidak menjual rokok secara eceran, sehingga tidak akan terpengaruh dengan larangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. “ Di ritel modern atau toko swalayan tidak terdampak. Karena rata - rata di toko swalayan tidak menjual (rokok) secara eceran,” jelas Agra saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (6/8/2024)

Agra menyebut yang akan terdampak aturan tersebut warung kecil atau toko kelontong, yang selama ini menjual rokok secara eceran. Praktek menjual rokok secara eceran memang sudah lama terjadi, termasuk di Bali, harga yang lebih murah menjadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dampak negatifnya banyak anak dibawah umur juga bisa membeli rokok secara eceran, karena harganya berkisar di Rp2.000 - Rp3.000 per batang, tergantung jenis rokok.

Dalam PP Nomor 28 larangan penjualan rokok secara ketengan tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c. Aturan itu menegaskan penjualan rokok tidak lagi boleh diedarkan dalam kemasan 'kiddie pack' atau kurang dari 20 pcs kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

“Mungkin yg akan terdampak lebih ke toko/warung rakyat (toko tradisional) yang memang mereka juga menjual rokok secara eceran,” ujar Agra.

Aprindo mencatat penjualan rokok di Bali sepanjang 2024 meningkat jika dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, khususnya jika dibandingkan dengan pandemi Covid - 19. Walaupun tidak menyebutkan angka spesifik, Agra menjelaskan penjualan tertinggi terdapat di ritel dengan format minimarket dan toko kelontong.

Tujuan pemerintah menerbitkan larangan tersebut untuk menekan penjualan rokok kepada masyarakat di bawah umur dan menekan penyakit yang disebabkan oleh rokok seperti TBC. Kemenkes mencatat Lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada 2023. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus sebelum pandemi yang rata-rata penemuannya di bawah 600.000 per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya berani melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di ajang Pilkada Jakarta 2024.

“Kalau saya pribadi, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Knamil juga saya berani,” kata Kaesang dikutip dari Antara, Selasa (6/8/2024).

Tantangan itu disampaikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan surat rekomendasi partai kepada 13 bakal calon kepala daerah yang diusung PSI pada Pilkada 2024.

Namun, Kaesang menyebut masih menunggu dinamika di lapangan soal kepastian sosok yang akan diusung partainya pada Pilkada Jakarta 2024.

“Ya, kalau untuk di Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies, ya. Terus ini ada juga yang terbaru ini Pak Ridwan Kamil,” ucapnya.

Ketika ditanyakan soal Ridwan Kamil yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta 2024, Kaesang menilai sosok tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin Jakarta.

“Ya, enggak masalah. Saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

"KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Namun, dia belum menyebutkan partai-partai baru dalam KIM Plus selain partai-partai politik dalam KIM pada Pilpres lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Cek daftar harga masuk beach club terbesar di dunia yang ada di Indonesia berikut ini. Bukan di Eropa, beach club terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia.

Beach club yang dimaksud adalah Atlas Beach Club yang berlokasi di Kuta Utara, Bali.

Atlas Beach Club bediri di atas lahan seluas 3 hektare dengan kapasitas lebih dari 10.000 pengunjung selalu mendapat okupansi tinggi sampai 99% sepanjang tahun.

Tempat hiburan ini memang masih terbilang baru karena baru resmi dibuka pada jUli 2022 lalu. Meski demikian, Atlas Beach Club sukses menarik minat wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Bali.

Atlas Beach Club sering menhadirkan pertunjukkan seru. Atlas bahkan menjadi klub pertama yang menghadirkan gelaran beach festival dunia dan mampu menampung sampai dengan 15.000 orang.

Lalu berapa harga tiket masuk ke Atlas Beach Club?

Dilansir dari Traveloka, berikut adalah harga yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika hendak menikmati berbagai faslitas di Atlas Beach Club.

1. One Day Pass + First Drink Charge: 9,27 dolar

2. One Day Pass + First Drink Charge: 9,26 dolar

3. One Day Pass + First Drink + Popcorn Chicken Fries: 15,44 dolar

4. Tiket Masuk untuk 2 Orang + Foodventure Voucher: 40,15 dolar

5. Tiket Masuk untuk 4 Orang + Tasty Treat Voucher: 77,21 dolar

6. [Sunday-Thursday] One Day Pass - Island Wanderer Daybed + Tiket Masuk untuk 6 Orang: 123,54 dolar

7. [Friday-Saturday] One Day Pass - Island Wanderer Daybed + Tiket Masuk untuk 6 Orang: 154,43 dolar

Harga masuk Atlas Beach Club

8. Little Lagoon Daybed (Entry for 4-6 people) - Season : Low Season: 154,84 dolar

9. [Sunday-Thursday] One Day Pass - Fancy Family Sliding Pool Daybed + Tiket Masuk untuk 6 Orang: 185,31 dolar

10. [Friday-Saturday] One Day Pass - Fancy Family Sliding Pool Daybed + Tiket Masuk untuk 6 Orang: 216,19 dolar

11. [Sunday-Thursday] One Day Pass - Sunset Chaser Ground Lagoon Daybed + Tiket Masuk untuk 6 orang: 216,19 dolar

12. [Friday-Saturday] One Day Pass - Sunset Chaser Ground Lagoon Daybed + Tiket Masuk untuk 6 orang: 216,19 dolar

13. Little Lagoon Daybed (Entry for 4-6 people) - Season : High Season: 216,19 dolar

14. The Elites II VIP L Sofa (Entry for 8-10 people) - Season : Low Season: 556,81 dolar

15. The Elites II VIP L Sofa (Entry for 8-10 people) - Season : High Season: 618,74 dolar

16. [Sunday-Thursday] One Day Pass - The Elites I VIP L, M, R Sofa + Tiket Masuk untuk 12 Orang: 648,59 dolar

17. [Friday-Saturday] One Day Pass - The Elites I VIP L, M, R Sofa + Tiket Masuk untuk 12 Orang: 741,24 dolar

18. [Sunday-Thursday] One Day Pass - The Jetsetter VVIP Sofa + Tiket Masuk untuk 12 Orang: 1235,40 dolar

19. [Friday-Saturday] One Day Pass - The Jetsetter VVIP Sofa + Tiket Masuk untuk 12 Orang: 1358,94 dolar

Bisnis.com, BANDUNG--Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandung memprediksi musim kemarau akan berakhir pertengahan September 2024.

Observer dan Forecaster BMKG Stasiun Bandung Muhamad Iid Mujtahiddin mengatakan, berdasarkan analisisnya puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus.

Sementara, pertengahan September hujan diprediksi sudah mulai turun.

"Kalau untuk periode puncak musim kemarau kita lihat sampai dengan bulan Agustus atau September. Tapi di pertengahan September itu diperkirakan akan ada beberapa wilayah yang sudah mulai turun hujan atau memasuki transisi dari musim kemarau ke musim hujan," ujar Iid, dikutip Selasa (6/8/2024).

Menurutnya, potensi hujan tetap bisa terjadi meski dalam kondisi kemarau saat ini. Hanya saja, intensitasnya tidak sebesar setelah kemarau. Hal ini juga dirasakan sebagain daerah di Jawa Barat dalam beberapa hari kemarin.

"Untuk musim kemarau, sekarang memang tidak sekering tahun 2023, atau pada saat El Nino. Masih ada hujan, tetapi di bawah kriteria musim hujan normal," katanya.

Berdasarkan update informasi Iklim Dasarian Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Juli 2024, khususnya Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH). Sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat tengah berada pada kategori HTH panjang dengan waktu antara 21-31 hari.

Beberapa juga masuk kriteria Sangat Panjang hingga 31-60 hari, Menengah (11-20 hari), Pendek (6-10 hari), dan Sangat Pendek (1-5 hari) dengan HTH terpanjang terjadi di Pagelaran, Cianjur dengan HTH selama 31 hari.

Meski begitu, kondisi itu turut dirasakan semua wilayah Jabar seperti Bekasi, Karawang, Subang bagian Utara-Tengah, kemudian Indramayu bagian barat-timur, kemudian Cirebon, Majalengka, Sumedang, kemudian d Sukabumi juga ada, dan di Cianjur Utara (sebagian tidak).

"Kemudian di ailayah Bandung, Garut, hampir menyeluruh, karena hampir 74,8% kategori HTH -nya panjang, artinya sampai 30 hari," katanya.

Adapun untuk Prediksi Curah Hujan Dasarian I Agustus 2024, 91% wilayah Jawa Barat akan mengalami hujan dengan kriteria hujan Rendah (0-50 mm) dan 9% wilayah Jawa Barat akan mengalami hujan dengan kategori Menengah.

"Pada dasarian I Agustus 2024, 34% wilayah Jawa Barat akan mengalami hujan dengan sifat Bawah Normal (BN), 26% wilayah akan mengalami hujan dengan sifat Normal (N), dan 40% wilayah akan mengalami hujan dengan sifat Atas Normal (AN)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menilai peluang Ridwan Kamil untuk melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta 2024 kian terbuka seiring dengan strategi politik siasat dari parpol.

Dia menyebut langkah Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta masih belum pasti. Pasalnya, PKB dan Nasdem dua partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepadanya justru mulai berbalik arah

“Memungkinkan dong apalagi parpol gencar menggunakan demokrasi siasat. Namun, peluang RK masih terbuka untuk melawan Anies Baswedan atau jagoan dari PDIP, Ahok misalnya,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Meski begitu, dia menyayangkan langkah beberapa partai politik (parpol) yang saling menahan calon untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, hal tersebut akan membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat.

“Strategi saling menyandra sehingga tidak ada yang bisa bergerak diawal sehingga demokrasi siasat ini merugikan masyarakat, tidak bisa menentukan calonnya,” tandas Hendri.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga angkat bicara mengenai calon Gubernur yang akan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu mengatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tengah on the way atau bersiap diri menuju Pilgub DKI Jakarta 2024.

"[Ridwan Kamil] On the way to DKI," ungkap Airlangga di Istana Negara, Senin (5/8/2024).

Sementara soal nasib pengusaha Jusuf Hamka yang dikabarkan didorong Golkar untuk menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta masih belum jelas. Dia meminta semua pihak menunggu kabar terbarunya.

"Ya nanti kita lihat, terima kasih," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa dinamika politik di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 kian menarik untuk disoroti.

Penyebabnya, isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya diikuti oleh calon tunggal merupakan sebuah dinamika politik yang baik untuk terus diawasi.

Meski begitu, dia menekankan bahwa masih ada waktu hampir satu bulan untuk sampai masuk ke tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Mengingat, pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27-29 Agustus 2024.

“Ya kan masih ada waktu hampir satu bulan, tentu ada dinamikanya,” tuturnya di Puri Agung Convention Hall, Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (5/8/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu melanjutkan bahwa saat ini setiap pihak dapat memperhatikan perkembangan kontestasi politik yang berjalan. Namun, JK enggan berandai-andai apabila Pilkada Jakarta benar-benar terjadi dengan calon tunggal.

Sehingga, JK meminta masyarakat agar sabar untuk menunggu proses politik yang sangat dinamis.

“Ya tunggu lah,” pungkas JK.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Penggunaan alat kontrasepsi tersebut diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.