ekBis#1

Diterpa Kabar PHK, Begini Kinerja Bank Commonwealth Terbaru usai Dicaplok OCBC

Bisnis.com, JAKARTA - Unit usaha dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) di Indonesia, yakni PT Bank Commonwealth, mencatatkan kerugian per Mei 2024. Berikut kinerja bisnis di tengah langkah penggabungan ke OCBC Indonesia yang ditarget rampung pada 1 September 2024.

Sebagaimana diketahui, OCBC Indonesia mengumumkan proses akuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) telah selesai. Dengan demikian, 100% saham PTBC telah sepenuhnya dimiliki oleh OCBC efektif 1 Mei 2024.

Adapun, sebagai bagian dari OCBC, kegiatan operasional PTBC masih akan berjalan secara mandiri sampai dengan proses merger yang direncanakan akan selesai selambatnya kuartal IV/2024.

Layanan kepada nasabah PTBC akan berjalan seperti biasa melalui beragam kanal dan produk perbankannya, termasuk transaksi perbankan di kantor cabang dan kanal digital PTBC.

Terkait kinerja, Bank Commonwealth per Mei 2024 masih mencatatkan rugi bersih Rp239,87 miliar pada Mei 2024, meningkat 2,31% yoy dibandingkan dengan rugi bersih pada tahun sebelumnya Rp234,46 miliar.

Rugi bersih bank didorong oleh penyusutan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 19,95% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp198,51 miliar dari sebelumnya Rp248 miliar.

Lebih lanjut, pendapatan berbasis komisi (fee based income) Bank Commonwealth turun hingga 15,35% yoy menjadi Rp75,25 miliar pada Mei 2024. Kemudian, pendapatan lainnya turun 5,94% menjadi Rp16,13 miliar selama lima bulan pertama 2024.

Kemudian, dari sisi intermediasi, Bank Commonwealth mencatatkan penyaluran kredit Rp8,13 triliun pada Mei 2024, turun 8,66% yoy dari sebelumnya Rp8,9 triliun. Aset bank juga turun 13,18% yoy menjadi Rp15,57 triliun dibanding sebelumnya Rp17,93 triliun.

Dari sisi pendanaan, tercatat dana pihak ketiga (DPK) bank mencapai Rp10,59 triliun, turun 7,53% yoy. Dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Commonwealth juga susut 14,7% yoy menjadi Rp4,24 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi bulan lalu, Bank Commonwealth akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan.

Adapun, setelah penggabungan menjadi efektif, OCBC Indonesia akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam menjalankan penggabungan, kedua bank harus memenuhi berbagai ketentuan, di antaranya baik OCBC Indonesia dan PTBC wajib memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari masing-masing pemegang sahamnya.

Selain itu, kedua bank mesti memenuhi ketentuan tidak adanya kreditur yang tidak menyetujui rencana penggabungan. Sementara, kewajiban terhadap para kreditur OCBC Indonesia dan PTBC yang tidak menyetujui rencana penggabungan tersebut harus dipenuhi.

"Penggabungan ini diperkirakan akan efektif pada 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC," tulis Manajemen OCBC Indonesia di keterbukaan informasi pada Selasa (11/6/2024).

Adapun, sebelumnya kedua bank akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). OCBC Indonesia akan menggelar RUPSLB pada 10 Juli 2024. Lalu, RUPSLB PTBC akan dilaksanakan pada 2 Agustus 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Kabar PHK Massal

Saat ini, Bank Commonwealth sedang dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

KPK Ungkap Modus Klaim Fiktif JKN BPJS Kesehatan di Tiga Rumah Sakit, Ada Baksos

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik fraud berupa klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan sejumlah orang dan diduga dilakukan oleh komplotan. Bersama dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK menemukan indikasi kuat adanya praktik fraud di beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa praktik fraud tersebut melibatkan klaim fiktif atau pengajuan klaim atas layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan. Beberapa kasus juga ditemukan dengan modus memberikan diagnosis yang berbeda untuk mendapatkan klaim lebih tinggi.

Modus ini dilakukan oleh komplotan dengan tugas yang berbeda-beda, termasuk menggelembungkan jumlah klaim yang ditagihkan ke BPJS. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan dokumen pribadi pasien yang sebenarnya tidak menggunakan layanan yang dijamin BPJS.

"Dia mengumpulkan dokumen pasien, seperti KTP, KK, dan kartu BPJS, melalui bakti sosial bekerja sama dengan kepala desa. Sudah canggih, niatnya sudah mengumpulkan KTP dan kartu BPJS. Dia [oknum] mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam, yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di situ, tetapi dia tandatangan saja. Jadi ini memang komplotan beneran," terangnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Anggota komplotan ini juga diduga menandatangani rekam medis, catatan program pasien, pemeriksaan penunjang, serta kelengkapan syarat-syarat lainnya untuk mengajukan klaim. Pahala menegaskan bahwa praktik fraud ini tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi juga dokter hingga pihak direksi atau manajemen tertinggi rumah sakit.

"Kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita? Karena enggak mungkin satu orang yang ngejalanin, enggak mungkin dokter saja yang ngejalanin. Yang kita temukan sampai pemilik-pemiliknya, sampai dirutnya," jelasnya.

Dari audit klaim BPJS, tim gabungan KPK, Kemenkes, serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Hasilnya, dari enam rumah sakit di tiga provinsi, tiga rumah sakit diduga terlibat fraud berupa phantom billing dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar.

Tiga rumah sakit yang terindikasi fraud meliputi dua rumah sakit di Sumatra Utara dan satu di Jawa Tengah. Modus yang digunakan adalah merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Salah satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif terbesar, yakni di kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sementara dua rumah sakit di Sumatra Utara masing-masing terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan Rp4 miliar hingga Rp10 miliar.

Temuan ini telah dipaparkan kepada pimpinan KPK dan disepakati untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan korupsi. Selain itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan memberikan waktu enam bulan bagi fasilitas kesehatan lainnya yang diduga terlibat fraud untuk melakukan koreksi dan mengembalikan kerugian negara ke BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan, maka dugaan fraud tersebut bisa ditindaklanjuti secara pidana.

Profil 14 Bank Bangkrut hingga Juli 2024, Terbaru di Jawa Timur

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank yang dicabut izin usahanya di Indonesia meningkat menjadi 14 hingga pekan ketiga Juli 2024. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung ini didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, menyatakan bahwa pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru, jumlah bank bangkrut di Indonesia tahun ini semakin meningkat. Sepanjang tahun berjalan (year-to-date), OJK telah mencabut izin usaha 14 bank yang semuanya merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Jalan A.Yani No. 62 RT 001 RW 005 Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

2. PT BPR Dananta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus.

Adapun, pencabutan izin usaha PT BPR Dananta merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Sebelum pencabutan ini, pada 13 Desember 2023 OJK telah menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

3. BPRS Saka Dana Mulia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menutup satu bank setelah libur Lebaran 2024. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 berttanggal 19 April 2024, bank terbaru yang dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha adalah PT BPRS Saka Dana Mulia.

Sebelumnya, OJK pada 10 April 2023 telah menetapkan PT BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Baik.

4. BPR Bali Artha Anugrah

Pencabutan usaha bank yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali ini mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Artha Anugrah.

Bank dicabut usahanya akibat masalah modal dan likuditas yang tidak kunjung membaik.

5. BPR Sembilan Mutiara

BPR yang beralamat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dicabut izinnya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara.

Sebelumnya OJK telah melakukan upaya penyehatan terhadap BPR tersebut. Namun, akhirnya Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak dapat menjalankan penyehatan BPR Sembilan Mutiara.

6. BPR Aceh Utara

OJK mencabut izin usaha BPR Aceh Utara mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

Bank yang beralamat di Jalan Merdeka No. 35-36, Lhokseumawe, Provinsi Aceh ini sebelumnya berstatus dalam penyehatan. Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.

OJK telah memberikan waktu kepada Direksi dan pemegang saham pengendali BPR untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan.

7. BPR EDCCASH

Sebelum dicabut izin usahanya oleh OJK, bank yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua, Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten itu telah masuk dalam status pengawasan bank dalam penyehatan OJK sejak 31 Maret 2023.

Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan bank dalam resolusi.

Karena Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

8. Perumda BPR Bank Purworejo

Bank yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini dicabut izin usahanya oleh OJK

Ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak bisa dijalankan.

LPS pun memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya.

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

OJK mencabut izin usaha bank tersebut karena bermasalah dalam tingkat kesehatannya. BPR Bank Pasar Bhakti sudah lama didirikan, yakni pada tanggal 20 Oktober 1971.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

Per 2020, BPR Bank Pasar Bhakti mencatatkan aset Rp59,91 miliar dengan jumlah kredit yang disalurkan Rp47,62 miliar.

Dari sisi pendanaan, BPR tersebut telah meraup tabungan dari nasabah senilai Rp11,97 miliar dan produk deposito Rp31,45 miliar.

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

PT BPR Usaha Madani Karya Mulia yang berbasis di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah juga dicabut izin usahanya oleh OJK. Bank tersebut telah beroperasi lama dengan menggunakan izin prinsip per 8 Agustus 2006.

Pencabutan izin usaha bank mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia.

LPS memutuskan untuk tidak menjalankan penyelamatan terhadap BPR tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. LPS pun akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Bank ini awalnya bermasalah dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif pada 2020. Seiring berjalannya waktu, bank tak bisa diselamatkan.

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024 bank dicabut izinnya oleh OJK.

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Bank yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun ini dicabut izin usahanya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma.

Sebelumnya, bank tersebut mengalami masalah tata kelola dan berstatus bank dalam penyehatan serta bank dalam resolusi.

13. BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri bangkrut dan dicabut izin usahanya mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024.

Bank yang beralamat di Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini telah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK sejak Oktober 2023. Bank mencatatkan permodalan yang lemah serta predikat tidak sehat dari OJK.

Kemudian, pada awal bulan ini BPR Lubuk Raya Mandiri berstatus pengawasan dalam resolusi hingga akhirnya dicabut izin usahanya oleh OJK.

14. PT BPR Sumber Artha Waru Agung

Hanya selang sehari, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”

Soal Asuransi Wajib Kendaraan, PLN Insurance Tunggu Aturan

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) menyambut baik wacana asuransi wajib bagi pengendara mobil dan motor yang direncanakan akan diterapkan pada tahun depan. Nantinya, pengendara mobil dan motor akan diwajibkan memiliki asuransi kendaraan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third Party Liability/TPL). Asuransi ini memberikan perlindungan atau ganti rugi terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

Presiden Direktur PLN Insurance, Moch. Hirmas Fuady, menyatakan bahwa jika asuransi ini diwajibkan, maka peluang pertumbuhan bisnis asuransi akan semakin besar. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi terkait pelaksanaan asuransi wajib ini.

“Tinggal bagaimana regulasi dari Pemerintah, apakah nanti diserahkan kepada industri asuransi atau BUMN [Badan Usaha Milik Negara],” ujar Hirmas setelah acara AAUI Talkshow di Maipark Ballroom, Rabu (24/7/2024).

Hirmas berharap semua pelaku industri asuransi dapat mengambil bagian dari pelaksanaan asuransi wajib ini. Menurutnya, aturan pelaksanaan mungkin dapat dibagi dalam beberapa segmen. Namun, semua itu masih bergantung pada aturan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. PLN Insurance sendiri sudah siap melihat peluang yang besar dari wacana ini.

“Kami siap menyambutnya. Karena jumlah kendaraan bermotor bukan hanya roda empat, tetapi juga roda dua. Jumlahnya cukup banyak,” katanya.

Hirmas juga menyebutkan bahwa PLN Insurance sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan, meskipun saat ini porsinya masih kecil karena belum banyak digunakan.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang dikutip dari laman resmi PLN Insurance, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp824 miliar, meningkat 33,85% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Rp616,2 miliar pada 2022. Dari sisi hasil investasi, PLN Insurance mencatatkan peningkatan 78,1% menjadi Rp12,7 miliar dari sebelumnya Rp7,1 miliar pada 2022.

PLN Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp57,49 miliar, meningkat 3,4% dari Rp55,6 miliar pada 2022. Dari sisi ekuitas, perusahaan memiliki ekuitas sebesar Rp355 miliar pada 2023, sedikit meningkat dibandingkan Rp305 miliar pada 2022. Sementara itu, liabilitas yang ditanggung turun menjadi Rp1,39 triliun dibandingkan Rp1,42 triliun pada 2022.

Jumlah aset perusahaan mencapai Rp1,75 triliun, meningkat dibandingkan Rp1,73 triliun pada 2022. Tingkat kesehatan perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 204% pada 2023, sedikit turun dibandingkan 208% pada 2022, namun masih jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK yakni 120%.

Konsensus Ekonom atas Laba BRI (BBRI) per Semester I/2024

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan melaporkan kinerja keuangan pada Kamis (25/7/2024) pagi. Konsensus analis memprediksi laba bersih dan pendapatan BBRI akan mengalami peningkatan pada semester I/2024.

Berdasarkan data Bloomberg, konsensus memperkirakan laba BBRI akan meningkat menjadi Rp30,21 triliun hingga Juni 2024. Estimasi konsensus analis itu tumbuh 2,69% dari realisasi laba bersih BBRI pada paruh pertama tahun lalu Rp29,56 triliun.

Sementara itu, pendapatan BBRI diperkirakan meningkat menjadi Rp103,27 triliun. Adapun, pada semester I/2023 BBRI tercatat membukukan laba bersih sebesar Rp99,03 triliun.

Konsensus analis Bloomberg juga masih memandang positif prospek saham BBRI. Dari 35 analis yang memantau, 32 di antaranya merekomendasikan beli, dan sisanya memilih rekomendasi jual. Target harga rata-rata saham BBRI adalah Rp5.935.

Sebagaimana diketahui, pada penutupan perdagangan Selasa (24/7/2024), harga saham BBRI turun 0,21% ke level Rp4.780. Meski demikian, selama sepekan, harga saham BBRI naik 0,42%. Namun, harga saham BBRI harus memerah sejak awal tahun atau secara year to date (ytd) 16,51%.

CEO Jooara Rencana Keuangan Gembong Suwito mengatakan sejak Maret 2024, usai pembagian dividen, saham BBRI terus dijual oleh investor asing dari titik tertinggi Rp6.450 dan titik terendah di Rp4.090 alias turun 36% sebelum mampu rebound dan saat ini mencapai Rp4.780

“Secara prediksi BBRI masih akan tumbuh single digit di kisaran 6-9% baik secara Revenue ataupun EPS. Hal ini disebabkan tren naiknya rasio kredit bermasalah (NPL) dan efek segmen UMKM saat ini mengalami penurunan kinerja,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut apabila laporan keuangan kuartal II/2024 di atas para ekspektasi analis, di mana mampu tumbuh lebih dari 10% maka ini bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan BBRI ke level Rp5.00 hingga Rp5.100 dalam beberapa bulan ke depan.

Sebagaimana diketahui, BBRI telah membukukan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp15,88 triliun kuartal I/2024. Terdapat sejumlah penopang kinerja laba bank pada tiga bulan pertama tahun ini.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan raupan laba bank pada kuartal I/2024 tetap tumbuh di tengah kondisi perekonomian global yang diselimuti ketidakpastian. Laba BRI itu tumbuh tipis 2,47% secara tahunan (year on year/yoy).

Menurutnya, faktor pendorong laba bank pada kuartal I/2024 di antaranya kinerja kredit yang mampu tumbuh signifikan. Tercatat nilai penyaluran kredit di BRI mencapai Rp1.308,65 triliun pada kuartal I/2024, tumbuh 10,89% yoy.

"Semua segmen kredit tumbuh positif, baik mikro, konsumer, segmen kecil dan menengah, serta korporasi juga tumbuh," ujar Catur beberapa waktu lalu (25/4/2024).

Adapun, segmen kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di BRI mendominasi penyaluran kredit secara keseluruhan dengan porsi 83,25%.

Raupan laba bank juga ditopang oleh pendapatan bunga bersih atau fee based income yang tumbuh 6,92% yoy. "Fee based income jadi faktor pendorong laba BRI. Fee based income ini tidak lepas dari kontribusi super app BRImo," kata Catur.

Pintu Impor Tekstil Sampai Keramik Digeser ke Papua Hingga Sulawesi, Menteri Teten: Hambatan Non Tarif!

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur.

Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM.

"Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas]," ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024).

Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Lokasi pintu masuk yang lebih jauh dapat menambah ongkos kirim produk impor untuk sampai ke konsumen yang kebanyakan di wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Dengan begitu, harga produk impor tidak akan begitu murah dan produk lokal dapat berdaya saing.

Namun, Teten menegaskan, pemindahan lokasi pintu masuk impor di wilayah Indonesia timur baiknya hanya untuk produk jadi atau consumer goods, alias bukan untuk impor bahan baku industri.

"Semua negara terapkan tarif dan nontarif, kalau kita yang nontarif, salah sautnya pindahin tempat masuknya barang impor, taro paling laur dari indonesia kan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Sabtu (20/7/2024), pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur.

Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas). Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Pintu Impor Tekstil Hingga Keramik Digeser ke Papua Hingga Sulawesi, Menteri Teten: Hambatan Non Tarif!