Bisnis.com, JAKARTA -- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyatakan siap menjawab arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan peran reasuransi domestik dalam pertumbuhan sektor industri asuransi nasional. OJK sendiri meminta perusahaan reasuransi nasional menyerap risiko lebih besar karenamenjadi penyebab defisit yang meningkat dari 2022 ke 2023.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menyatakan sepakat dengan OJK bahwa kontribusi reasuransi domestik perlu didorong lebih kuat. "Reasuransi adalah tulang punggung dari industri keuangan, sehingga harus didukung. Ini tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga mendukung ekonomi Indonesia secara umum," ujar Benny di The Westin Jakarta, Rabu (24/07).

OJK mencatat bahwa defisit neraca pembayaran sektor asuransi melebar dari Rp7,95 triliun pada 2022 menjadi Rp10,20 triliun pada 2023. Sementara proporsi premi reasuransi ke luar negeri terhadap total premi reasuransi meningkat dari 34,8% pada 2022 menjadi 38% pada 2023.

Menurut survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, 93% pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Namun, 33% pelaku industri menilai pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik pertumbuhan di luar negeri.

OJK juga mencatat dua tantangan utama dalam meningkatkan pertumbuhan industri perasuransian: rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan dari reasuransi dalam negeri. Literasi masyarakat yang rendah menjadi tantangan bagi pelaku industri perasuransian dan OJK.

Benny menekankan bahwa reasuransi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. "Reasuransi bukan hanya mencari profit, tetapi juga menguatkan ekonomi Indonesia. Dukungan dari regulator, OJK, pemerintah, dan seluruh pemain industri sangat diperlukan," tegasnya.

OJK memandang perasuransian memiliki dua peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional: sebagai sarana perlindungan atas risiko bagi individu dan badan usaha, serta sebagai sumber dana untuk investasi. Pandangan ini juga diakui oleh Indonesia Re.

Indonesia Re dan OJK berharap bahwa dengan regulasi dan enforcement yang tepat, industri reasuransi domestik dapat mencapai ekspektasi pertumbuhan yang lebih baik dalam lima tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak segan memutus kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang terindikasi melakukan kecurangan (fraud) dalam klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga kini, BPJS Kesehatan telah memutus kerja sama dengan lebih dari lima rumah sakit terkait kasus fraud atau klaim fiktif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa total biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp158 triliun pada tahun 2023. "Sudah beberapa RS diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan, angka persisnya lupa, tetapi yang jelas lebih dari lima RS," kata Ghufron kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan berusaha amanat dalam mengelola dana peserta JKN dan berupaya membayar tepat waktu. Namun, dia mengakui bahwa perlu ada peningkatan dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud.

Hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN), yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menemukan indikasi kecurangan di enam rumah sakit di tiga provinsi. Tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Modus yang digunakan di antaranya adalah phantom billing, yaitu rekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif senilai Rp20–30 miliar, sementara dua rumah sakit di Sumatera Utara terindikasi melakukan fraud senilai Rp1–3 miliar dan Rp4–10 miliar.

Tim gabungan mencatat delapan modus yang digunakan oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN, dengan dua modus terbesar adalah phantom billing dan manipulation diagnosis. Phantom billing merujuk pada klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan, sedangkan manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dari hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Enam modus lainnya termasuk self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, serta suap/gratifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% secara year-on-year (yoy) pada semester I/2024, mencapai Rp154,46 miliar.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pendapatan ini diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun."Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% dari realisasi tahun 2023," ujar Wahyudi kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Jasindo Syariah fokus pada empat lini bisnis utama: asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. "Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan tahun ini," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Jasindo Syariah akan menerapkan beberapa strategi utama pada semester II/2024. Salah satu strategi adalah optimalisasi penjualan produk yang sudah ada dengan fokus pada produk-produk yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Perusahaan juga akan melakukan kampanye pemasaran dan promosi secara optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah berencana memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.

Strategi lainnya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi automasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

"Perusahaan juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah," tambah Wahyudi.

Sampai semester I/2024, Jasindo Syariah mencatat Risk Based Capital (RBC) sebesar 892,59%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang minimal di level 120%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% secara year-on-year (yoy) pada semester I/2024, mencapai Rp154,46 miliar.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pendapatan ini diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun."Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% dari realisasi tahun 2023," ujar Wahyudi kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Jasindo Syariah fokus pada empat lini bisnis utama: asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. "Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan tahun ini," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Jasindo Syariah akan menerapkan beberapa strategi utama pada semester II/2024. Salah satu strategi adalah optimalisasi penjualan produk yang sudah ada dengan fokus pada produk-produk yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Perusahaan juga akan melakukan kampanye pemasaran dan promosi secara optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah berencana memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.

Strategi lainnya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi automasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

"Perusahaan juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah," tambah Wahyudi.

Sampai semester I/2024, Jasindo Syariah mencatat Risk Based Capital (RBC) sebesar 892,59%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang minimal di level 120%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat defisit neraca pembayaran sektor asuransi melebar dari 2022 ke 2023, yakni sebesar -Rp7,95 triliun menjadi -Rp10,20 triliun.

Lonjakan defisit itu seiring pembelian premi reasuransi yang naik dari 34,8% pada 2022 menjadi 38% pada akhir 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan guna meringankan beban neraca pembayaran di Tanah Air, perlu dilakukan upaya mendorong industri reasuransi nasioanal.

"OJK menilai bahwa peran reasuransi domestik perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri asuransi nasional," kata Ogi di konferensi internasional yang diselenggarakan Indonesia Re di The Westin Jakarta, Rabu (24/07/2024).

OJK mencatat secara agretat aset industri perasuransian pada Mei 2025 mencapai Rp1.120,57 triliun. Angka tersebut terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi umum konvensional Rp583,94 triliun, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah Rp33,19 triliun.

Kemudian kontribusi dari reasuransi konvensional sebesar Rp271,74 triliun dan reasuransi syariah Rp12,12 triliun.

Selanjutnya kontribusi dari asuransi non komersial BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan Asabri sebesar Rp219,58 triliun.

Berikutnya di sisi premi dan klaim per Mei 2024 juga mengalami pertumbuhan poaitif. Ojk mencatat pertumbuhan premi sebesar 7,93 persen yot yaitu mencapai 210,44 T pada sisi klaim tercatat pertumbuhan 9,95 yoy yaitu mencapai 166,11 T

OJK mencatat per Mei 2025 total premi tumbuh 7,93% mencapai Rp210,44 triliun. Sementara klaim tumbuh 9,95% mencapai Rp116,11 triliun.

Saat ini terdapat 149 total perusahaan perasuransian yang terdaftar di OJK. Terdiri dari 49 asuransi jiwa konvensional, 72 asuransi umum konvensional, dan 8 reasuransi konvensional.

Sementara unit syariah terdiri dari 9 asuransi jiwa syariah, 6 asuransi umum syariah, dan 1 reasuransi syariah.

"Rangkaian data statistik tersebut merupakan indikasi bahwa struktur industri reasuransi yang sehat saat ini oleh pelaku lokal masih perlu dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan," tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re telah menerima persetujuan untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada tahun 2024. Suntikan modal ini akan digunakan untuk memperbaiki kesehatan finansial perusahaan, terutama tingkat solvabilitas (risk based capital/RBC), yang ditargetkan berada di level 180% hingga 200%.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, mengungkapkan bahwa perbaikan RBC tidak hanya mengandalkan PMN. "Kami juga melakukan perbaikan organik, mencari mitra strategis, dan optimalisasi aset. Banyak langkah yang kami ambil," ujar Benny di The Westin, Jakarta, Rabu (24/07/2024).

Pada semester I/2024, Indonesia Re mencatat RBC di level 130,42%, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 132,30%. Namun, angka tersebut menunjukkan perbaikan dari posisi Januari 2024 yang berada di level 126,73%. Berdasarkan regulasi OJK, RBC minimal untuk perusahaan asuransi dan reasuransi adalah 120%.

Benny menekankan pentingnya dua hal dalam industri perasuransian: kapasitas finansial dan kapabilitas. "Financial capacity termasuk permodalan. PMN bukan satu-satunya solusi. Kami memiliki beberapa alternatif usaha yang sedang dan akan terus kami lakukan. Jadi, jangan hanya fokus pada PMN," jelasnya.

Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Indonesia Re, Beatrix Santi Anugrah, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat permodalan. "Target RBC Indonesia Re di level 180% sampai 200% tetap sama. Kami akan terus memperkuat RBC, memperkuat permodalan, dan memperkuat industri secara keseluruhan," tegas Beatrix.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penerapan sistem pembayaran digital dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meningkat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Lantas, bagaimana dengan penerapan QRIS di daerah?

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mencatat sekira 60% anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital. Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat menyampaikan masih ada 40% yang belum sepenuhnya beralih ke QRIS lantaran keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

"[40%] Ini didominasi UMKM, terutama yang berada di daerah," ujar Erik dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, langkah digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.

Namun, dia tak menampik tantangannya ada pada infrastruktur teknologi, ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.

"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," ucapnya.

Di sisi lain, Erik mengatakan transaksi digital memiliki dampak positif di antaranya transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu, pencatatan transaksi lebih transparan dan terstruktur, serta mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan transportasi.

QRIS juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Meski demikian, transaksi digital juga memiliki sisi negatif, di mana bisa membuat ketergantungan sehingga akan menimbulkan masalah jika terjadi gangguan teknis. Dampak negatif lainnya, yakni risiko kebocoran data dan penipuan digital.

"Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur internet di seluruh Indonesia dan meningkatkan literasi digital melalui edukasi dan pelatihan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

HIPPI juga memberikan catatan untuk perbaikan penggunaan QRIS yakni memperluas lebih banyak sektor dan wilayah. Mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha, serta dibarengi dengan melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.

Praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh signifikan yakni mencapai 226, 54% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2024 dengan pengguna mencapai 50 juta.

Adapun, jumlah merchant yang menjual produk/jasanya secara luring dan daring mencapai 32,71 juta pada Juni lalu. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan Mei lalu dengan 32,25 juta merchant.

"Dari data itu, kampanye transaksi digital on the track. Artinya toko mulai merasakan manfaat dari QRIS dalam transaksi pembayaran, ini sangat positif untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Indra mengatakan Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Menurutnya, BI tidak bisa dibiarkan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Perlu semua pihak yang terlibat dalam pengadaan system transaksi digital juga turut serta kampanye.

Dia memberi contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya.

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi BI pada 2014,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan, arus kas UMKM dan pembuatan laporan pajak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lini keuangan PT Astra International Tbk. (ASII), Astra Financial membukukan transaksi mencapai Rp917,491 miliar dalam 5 hari GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Capaian ini naik 4,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp880,068 miliar.

Acara GIIAS 2024 sendiri berlangsung 18-28 Juli 2024. Dengan masih tersisanya waktu acara, Astra Financial optimistis dapat meningkatkan nilai bisnis yang dibukukan.

Astra Financial, adalah entitas bisnis dalam ASII beranggotakan sepuluh unit seperti FIFgroup, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, Bank Saqu dan SEVA. Periode 2024 merupakan tahun keenam Astra Financial berpartisipasi dan menjadi Platinum Sponsor di GIIAS 2024 di Tangerang dan Surabaya. Secara keseluruhan Astra Financial menargetkan transaksi sebesar Rp2,8 triliun untuk GIIAS 2024.

Tan Chian Hok, Project Director Astra Financial di GIIAS 2024, mengatakan pencapaian transaksi senilai Rp917,491 miliar tersebut merupakan bukti kepercayaan publik terhadap reputasi dan pelayanan bermutu Astra Financial. "Kami bersyukur meskipun kondisi pasar penuh tantangan, kami masih dapat mencapai kinerja yang positif," kata Tan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci pada lima hari pelaksanaan, ACC dan TAF mencatatkan transaksi roda empat senilai Rp899,197 miliar dari 2.402 unit, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Sementara FIFgroup melaporkan transaksi roda dua senilai Rp6,109 miliar dari 265 unit, naik 43,7% dari tahun sebelumnya.

Pada lini asuransi, tercatat Asuransi Astra mencatatkan premi senilai Rp1,064 miliar, naik 68,8% dibandingkan tahun 2023. Astra Life juga mencatatkan penjualan asuransi jiwa kredit senilai Rp8,462 miliar, tumbuh 5,7% dibandingkan tahun lalu.

Selanjutnya SEVA berhasil melakukan 1.949 persetujuan instan pada hari kelima GIIAS, mencapai 126,6% dari target. Moxa mencapai 1.403 akun baru, 159,4% dari target awal. AstraPay mencatatkan 11.268 transaksi, naik 50,3% dari tahun lalu. Maucash optimis mencapai target penyaluran productive financing lebih dari Rp100 miliar, dengan pencapaian 73% hingga hari kelima. Bank Saqu, pendatang baru di bisnis bank digital, mencatatkan 4.738 transaksi hingga hari kelima, mencapai 153,8% dari target.

Jelang acara penutupan pada akhir pekan ini, Astra Financial menawarkan berbagai promo menarik di GIIAS 2024, termasuk program Astra Financial Deals yang menawarkan produk spesial seperti Honda Vario, Daihatsu Ayla, emas 1 gram, iPhone 15 Pro, Cashback Down Payment, dan lainnya dengan harga spesial. Pada penutupan GIIAS 2024 pada 28 Juli, akan ada produk spesial Toyota Agya seharga Rp67 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha asuransi jiwa syariah tercatat mengalami kerugian dalam dua berturut dalam laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian, dana tabbaru yang merupakan iuran berada dalam posisi pertumbuhan solid.

Dana tabarru adalah dana yang dikumpulkan dari banyak orang atau peserta yang sukarela membayar iuran setiap bulan. Pada perusahaan asuransi syariah, saat peserta membayar iuran, langsung dipisahkan antara hak perusahaan asuransi sebagai pengelola, yang saat ini dilaporkan rugi dua bulan beruntun, Serta dana tabbaru. Dana tabbaru berfungsi memastikan klaim dan hak pemegang polis terlindungi.

Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode April dan Mei 2024 mencatat secara industri, yakni gabungan pelaku bisnis asuransi syariah, mencatat kerugian masing-masing sebesar -Rp99,25 miliar dan -Rp85,01 miliar. Padahal, sejak Januari hingga Maret, asuransi jiwa syariah masih membukukan laba, meskipun trennya terus menurun, yakni berturut-turut sebesar Rp141,70 miliar, Rp121,51 miliar, dan Rp93,33 miliar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin H. Noekman menyatakan gambaran kinerja bulanan tersebut tidak bisa menggambarkan secara utuh kinerja asuransi jiwa syariah. "Asuransi jiwa ada dua pengertian klaim, ada pemberian manfaat jatuh tempo atau ada klaim sebenarnya. Jadi, kurang pas kalau hanya melihat kinerja satu bulan saja," ujar Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Erwin mengakui bahwa kinerja yang merugi ini jelas memiliki dampak. "Termasuk laba perusahaan yang semakin menurun. Ke depan, penyesuaian perusahaan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, di asuransi syariah banyak berharap ada relaksasi dari regulator OJK untuk efisiensi, utamanya dari share service [dengan perusahaan induk yang konvensional]," jelas Erwin.

Meskipun mencatat kerugian di dua bulan terakhir, kontribusi tabarru menunjukkan tren peningkatan. Dari Januari hingga Mei 2024, kontribusi tabarru tercatat berturut-turut sebesar Rp2,03 triliun, Rp3,73 triliun, Rp5,67 triliun, Rp7,38 triliun, dan Rp9,03 triliun. Menurut Erwin, hal ini menjadi indikator positif untuk memastikan perlindungan konsumen polis asuransi jiwa syariah. "Bila asuransi jiwa syariah mencatatkan kerugian, kemungkinan besar perusahaan banyak melakukan investasi-investasi baru [sedangkan dana tabbaru terus tumbuh]," tambahnya.

Ketika ditanya apakah tren kerugian ini akan berlanjut di semester II/2024, Erwin menegaskan bahwa asosiasi lebih fokus pada kesehatan dana tabarru. "Karena itu yang penting. Kami di asosiasi lebih mengutamakan perlindungan konsumen. Artinya, jika dana tabarru sehat, ini aman untuk melindungi nasabah," ungkapnya.

Erwin tidak mengelak bahwa industri asuransi jiwa syariah mengalami kesulitan ketika mencatatkan kerugian usaha. "Pada akhirnya, kerugian kembali ke faktor modal. Di sisi lain, kerugian menunjukkan adanya inefisiensi," ujarnya.

Meski demikian, Erwin optimis asuransi syariah akan tetap tumbuh pada semester II/2024, baik itu asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, maupun reasuransi syariah. Data OJK mencatat hanya asuransi jiwa syariah yang mencatat kerugian usaha dalam dua bulan terakhir. Sementara itu, asuransi umum syariah mencatat laba usaha sebesar Rp119,81 miliar pada April dan Rp224,99 miliar pada Mei 2024. Reasuransi mencatat laba sebesar Rp129,21 miliar pada April dan Rp167,64 miliar pada Mei 2024.

"Kami sebenarnya tidak memiliki target tertentu. Namun, kami masih optimis. Salah satu pendorong adalah asuransi umrah. Permintaan dari kementerian untuk penyesuaian tarif juga mungkin akan semakin meningkatkan portofolio kami," pungkas Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah salah satu bank bangkrut, PT BPR Sumber Artha Waru Ageng, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kel. Wadungsari, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengatakan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Sumber Artha Waru Ageng, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024.

“Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Kata Annas, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

Adapun, dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng bersumber dari dana LPS.

Lebih lanjut, nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

“Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” katanya.

Annas juga mengimbau agar nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Tak hanya itu, dia pun mewanti-wanti nasabah agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Sumber Artha Waru Ageng dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah.

“Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS,” katanya.

Adapun, Annas menyampaikan agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Di mana syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan Tidak melakukan pidana yang merugikan bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bahwa pegawainya tidak sekongkol dengan pihak Rumah Sakit (RS) terkait dengan temuan fraud oleh lembaga negara lintas instansi. Dalam praktik kecurangan ini ditemukan indikasi kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar.

Dari hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam enam RS di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN tersebut. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Perinciannya satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar – Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar – Rp10 miliar.

“Kami sampaikan untuk kasus ini tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan persekongkolan dengan pihak RS,” kata Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam Diskusi Media: Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan dan Pencegahannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (24/7/2024).

Mundiharno mengungkap terkait dengan dugaan fraud tersebut yang menemukan justru pegawai BPJS Kesehatan, yang melakukan audit sampai turun ke pasien. Dia memastikan bahwa internal BPJS Kesehatan telah melakukan pengawasan serta audit untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Hal tersebut menurutnya untuk menjaga tata kelola, risiko, dan kepatuhan di dalam BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN. Selain itu, pihaknya menegaskan apabila ada pegawai yang terindikasi melakukan fraud akan dikenakan sanksi berat. Namun demikian, pihaknya pun tidak menampik apabila ada temuan bahwa pegawai BPJS Kesehatan turut dalam aksi fraud tersebut.

“Monggo kalau ada indikasi itu, karena di beberapa kasus pihak yang dirugikan merasa seperti itu. Kami [akan] turunkan tim kepatuhan turunkan tim untuk melakukan audit. Kalau yang ini relatif terjaga dengan baik sehingga kami efektif menemukan kasus fraud,” ungkapnya.

Upaya Pencegahan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Di sisi lain, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkap dalam upaya mencegah fraud pada klaim program JKN, BPJS Kesehatan memiliki beberapa layer dalam memastikan proses pengelolaan klaim sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Tidak berhenti di area verifikasi, tetapi juga di tahapan setelah pembayaran melalui verifikasi pasca-klaim (VPK) dan audit administrasi klaim (AAK).

“Pengelolaan klaim berlapis dilakukan sebagai langkah optimal dalam memastikan pembiayaan telah tepat dibayarkan FKRTL [fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan] atau RS,” kata Lily.

Lily menjelaskan proses verifikasi klaim dimulai ketika FKRTL telah mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap yang disertai dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari fasilitas kesehatan, dokumen ini merupakan pernyataan tanggung jawab penuh atas pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan proses verifikasi sudah berjalan.

Selanjutnya BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Selanjutnya output hasil verifikasi disampaikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi. BPJS Kesehatan akan membayar klaim berstatus layak.

“Pada 2023, rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku,” kata Lily.

Temuan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Diberitakan sebelumnya, Tim PK-JKN mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan tim gabungan tersebut menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS Kesehatan.

Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim. Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp1–3 miliar, dan satu RS di Sumatera Utara lainnya Rp4–10 miliar. Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.

Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis. Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bahwa pegawainya tidak sekongkol dengan pihak Rumah Sakit (RS) terkait dengan temuan fraud oleh lembaga negara lintas instansi. Dalam praktik kecurangan ini ditemukan indikasi kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar.

Dari hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam enam RS di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN tersebut. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Perinciannya satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar – Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar – Rp10 miliar.

“Kami sampaikan untuk kasus ini tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan persekongkolan dengan pihak RS,” kata Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam Diskusi Media: Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan dan Pencegahannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (24/7/2024).

Mundiharno mengungkap terkait dengan dugaan fraud tersebut yang menemukan justru pegawai BPJS Kesehatan, yang melakukan audit sampai turun ke pasien. Dia memastikan bahwa internal BPJS Kesehatan telah melakukan pengawasan serta audit untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Hal tersebut menurutnya untuk menjaga tata kelola, risiko, dan kepatuhan di dalam BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN. Selain itu, pihaknya menegaskan apabila ada pegawai yang terindikasi melakukan fraud akan dikenakan sanksi berat. Namun demikian, pihaknya pun tidak menampik apabila ada temuan bahwa pegawai BPJS Kesehatan turut dalam aksi fraud tersebut.

“Monggo kalau ada indikasi itu, karena di beberapa kasus pihak yang dirugikan merasa seperti itu. Kami [akan] turunkan tim kepatuhan turunkan tim untuk melakukan audit. Kalau yang ini relatif terjaga dengan baik sehingga kami efektif menemukan kasus fraud,” ungkapnya.

Upaya Pencegahan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Di sisi lain, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkap dalam upaya mencegah fraud pada klaim program JKN, BPJS Kesehatan memiliki beberapa layer dalam memastikan proses pengelolaan klaim sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Tidak berhenti di area verifikasi, tetapi juga di tahapan setelah pembayaran melalui verifikasi pasca-klaim (VPK) dan audit administrasi klaim (AAK).

“Pengelolaan klaim berlapis dilakukan sebagai langkah optimal dalam memastikan pembiayaan telah tepat dibayarkan FKRTL [fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan] atau RS,” kata Lily.

Lily menjelaskan proses verifikasi klaim dimulai ketika FKRTL telah mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap yang disertai dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari fasilitas kesehatan, dokumen ini merupakan pernyataan tanggung jawab penuh atas pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan proses verifikasi sudah berjalan.

Selanjutnya BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Selanjutnya output hasil verifikasi disampaikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi. BPJS Kesehatan akan membayar klaim berstatus layak.

“Pada 2023, rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku,” kata Lily.

Temuan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Diberitakan sebelumnya, Tim PK-JKN mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan tim gabungan tersebut menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS Kesehatan.

Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim. Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp1–3 miliar, dan satu RS di Sumatera Utara lainnya Rp4–10 miliar. Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.

Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis. Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.