Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kian menanjak imbas kondisi bisnis tak menentu kala pandemi Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan yang di antaranya terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Berdasarkan data OJK, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%. NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ( LPPI ) Amin Nurdin mengatakan kondisi membengkaknya NPL UMKM terjadi saat UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19.

"Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Seiring dengan membengkaknya kredit macet UMKM, memang terdapat usulan adanya langkah hapus buku dan hapus tagih. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat di DPR RI pada 8 Juli 2024.

Syarat Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. Dia menilai hal itu bukan karena kesengajaan, tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut.

"Kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta.

Dia mengingatkan harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya, pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Perbesar

Bocoran Rancangan Aturan dari OJK

OJK sendiri memang telah menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM itu. Terdapat draf Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Dalam aturan itu, Bab VII membahas mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM. Di Pasal 28 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM, lembaga jasa keuangan dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet.

Kemudian di Pasal 29, lembaga jasa keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih paling sedikit memenuhi

1. Kriteria dan persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;

2. Limit pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;

2. Kewenangan persetujuan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih; dan

4. Tata cara pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Di Pasal 30 dijelaskan juga bahwa lembaga jasa keuangan wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan yang telah dilakukan hapus buku dan hapus tagih.

Lalu, di Pasal 31 dijelaskan bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta ketentuan pelaksanaannya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sebenarnya hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya.

Akan tetapi, hal yang membuat ini menjadi tantangan saat aturan ini diimplementasikan adalah bagi bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Menurut Dian, hal ini menjadi isu utama lantaran jangan sampai Himbara pada saat melakukan hapus buku dan hapus tagih dianggap merugikan negara.

“Nah, itu yang mereka [Himbara] takut, itu sebetulnya yang jadi isu utama, sehingga kalau bank-bank swasta ya tiap hari mungkin melakukan hapus buku,” tambahnya.

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, hapus buku ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk membayar utang yang sudah dijalankan.

Sementara itu, aturan hapus tagih alias pemutihan adalah sebuah penghapusan tagihan yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan reputasi mereka dan mendapat kredit baru kembali.

Peringatan Kredit Macet dari BI

Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah (NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kredit ke segmen UMKM masih tumbuh 5,68% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024.

"Sementara NPL UMKM naik menjadi 4% saat ini," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024). NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Meski begitu, menurut Juda, perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup guna mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sejumlah perbankan pun memang telah mencatatkan peningkatan NPL UMKM mereka pada tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy. Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy.

Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy. NPL secara bank only di ketiga segmen ini mencatatkan kenaikan. Segmen mikro memiliki NPL per Maret 2024 sebesar 2,69% dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank asal Jepang, MUFG Bank Ltd., menyiapkan Rp1,69 triliun untuk memborong sisa saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN). Kepastian nilai akuisisi sisa saham publik itu, setelah perusahaan keuangan raksasa dari negeri Matahari Terbit itu mengumumkan melaksanakan tender offer sisa saham MFIN di Rp3.297 per lembar.

"Pemegang saham yang ditawarkan memperhatikan pasal 7 ayat (1) huruf b POJK No. 9/2018, dengan harga penawaran tender wajib sebesar Rp3.297 per saham," tulis perusahaan dalam prospektus yang diterbitkan di Bisnis Indonesia edisi Senin (22/7/2024).

Disebutkan tender sukarela dijalankan setelah MUFG dan Adira Finance rampung melakukan akuisisi Mandala Finance pada 13 Maret 2024. Kepemilikan MUFG dan cucu usahanya itu melalui Bank Danamon secara berurutan sebesar 70,16% dan 10%.

"Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, saham perusahaan sasaran terdiri atas 2,65 miliar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan tercatat di BEI.

MUFG menargetkan tender sukarela rampung dalam waktu 30 hari. Perinciannya, periode penawaran pada 23 Juli - 21 Agustus 2024. Sedangkan tanggal terakhir pembayaran pada 28 Agustus 2024.

Dijelaskan juga MUFG belum memutuskan apakah setelah tender offer akan menjadikan Mandala Finance perusahaan tertutup atau tetap menjadi perusahaan terbuka. Namun demikian, jika aksi korporasi lanjutan dilakukan, perusahaan memastikan akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi ini akan difasilitasi oleh PT Sinartama Gunita yang beralamat di Plaza Bil Tower.

Kinerja Mandala Finance (MFIN)
Sementara itu, dalam catatan Bisnis, Mandala Multifinance (MFIN) atau Mandala Finance telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp3,2 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 17% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana melihat kenaikan penyaluran pembiayaan tersebut lantaran adanya kebutuhan masyarakat yang perlu didukung untuk terus bertumbuh dan maju, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh sektor perbankan.

“Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan terhadap pembiayaan semakin meningkat,” kata Christel kepada Bisnis pekan lalu (11/7/2024).

Christel mengatakan sampai dengan saat ini kontributor terbesar dalam pembiayaan Mandala Finance masih didominasi oleh pembiayaan motor baru dan bekas. Selain itu, dia mengungkapkan pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan, salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM khususnya segmen usaha yang berskala mikro dan kecil.
Sejalan dengan outlook positif dari OJK terkait pertumbuhan industri pembiayaan sebesar 10-11%, Christel mengatakan pihaknya terus optimis dengan proyeksi pertumbuhan dua digit dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat tahun ini.

Untuk terus meningkatkan pembiayaan dan keberlanjutan, pihaknya akan tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan melalui penyaluran pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian yang tepat sasaran untuk menjaga portofolio bisnis yang sehat. “Serta diversifikasi portofolio, peningkatan inovasi teknologi dalam produk dan layanan untuk menjawab berbagai kebutuhan pelanggan,” kata Christel.

Sementara itu pada 2023, Mandala Finance telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp5,5 triliun. Angka tersebut meningkat 5,76% yoy apabila dibandingkan Rp5,2 triliun pada 2022. Dari sisi kinerja, Mandala Finance meraup laba sebanyak Rp422 miliar per 31 Desember 2023. Angka tersebut turun 35,8% yoy apabila dibandingkan dengan laba pada 2022 yang mencapai Rp658 miliar.

Penurunan laba tersebut disebut lantaran efek jangka panjang pandemi Covid-19. Di mana mempengaruhi kemampuan bayar konsumen Mandala Finance. Meskipun sudah mulai ada pemulihan dan kebangkitan usaha mikro, namun masih ada beberapa konsumen yang masih terpengaruh efek jangka panjang pandemi Covid-19.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap kerja sama dengan asuransi kesehatan bisa menguntungkan semua pihak.

Ketua BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengungkap bahwa saat ini masih ada tantangan terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan asuransi swasta.

Menurutnya semua pihak belum memahami dan memiliki persepsi yang sama. Hal tersebut lantaran aturan skema kerja sama antar perusahaan asuransi swasta dan BPJS Kesehatan yang masih belum jelas.

“Jadi harapan BPJS Kesehatan persepsi sama dan menguntungkan semua pihak,” kata Ghufron saat dihubungi Bisnis pada Minggu (21/7/2024).

Ghufron menjelaskan sejauh ini sudah ada kerjasama dengan asuransi komersial. Mekanisme kerja sama yang dilakukan adalah membayar pelayanan kesehatan secara sharing. Dengan skema tersebut, beberapa peserta mendapatkan privilege atau pelayanan non-medis yang berbeda, namun secara medis sama.

Beberapa waktu lalu dalam Insurance Forum, Ghufron juga menyinggung pengembangan kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta melalui skema Coordinate of Benefit (CoB) harus saling menguntungkan baik untuk peserta, asuransi swasta, dan semua pihak yang terlibat. Menurutnya BPJS Kesehatan tidak harus menjadi pembayar utama.

Di sisi lain Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nadia Tarmizi Wiweko mengatakan bahwa pihaknya masih m fokus terhadap standar perawatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Setelah beberapa aturan teknis baru pembahasan tarif yang juga dilakukan bersama BPJS dan Kemenkeu,” kata Nadia.

Oleh sebab itu, detail mengenai pengembangan skema CoB pasca KRIS tersebut juga masih perlu dikaji.

Kerja sama BPJS Kesehatan dan asuransi swasta sejatinya telah bergulir sejak lama. Bahkan sejak berdirinya badan publik tersebut pada 2014 silam.

Hal tersebut untuk menghindari tumpang tindih antara masyarakat yang sudah memiliki asuransi komersial dan harus wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kerja sama tersebut dimungkinkan dengan skema CoB atau koordinasi manfaat. Dalam kerjasama tersebut, peserta BPJS Kesehatan dapat menggunakan fasilitas tambahan yang disediakan oleh perusahaan asuransi swasta.

Sebagai contoh, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti dokter serta pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Pelayanan tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Apabila peserta tersebut menginginkan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan seperti poliklinik eksekutif maka jasa asuransi swasta dapat digunakan. Begitu juga dengan rawat inap tingkat lanjutan.

Namun demikian, kerja sama tersebut belum berjalan dengan maksimal. Tidak sedikit perusahaan asuransi swasta yang memilih untuk mundur dari kerja sama tersebut. Seperti halnya PT PertaLife Insurance yang tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan menggunakan skema CoB sejak 2022. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak PertaLife.

Kemudian, PT BNI Life Insurance yang mengaku kerja sama CoB antara perusahaan dan BPJS Kesehatan tidak berlanjut semenjak Adendum Perjanjian Kerjasama serta belum jelasnya skema CoB dari BPJS Kesehatan.

“Saat ini BNI Life tidak memiliki kerjasama lebih lanjut terkait CoB dengan BPJS Kesehatan, namun jika nasabah asuransi kesehatan kumpulan BNI Life dirawat inap dengan menggunakan BPJS Kesehatan, maka BNI Life akan memberikan santunan harian kepada nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku,” tutur GM Corsec, Legal and Corcomm BNI Life Arry Herwindo W kepada Bisnis pada Minggu (21/7/2024).

Arry menyinggung skema CoB BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini adalah BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan pembayar utama. Menurutnya skema tersebut kurang disukai (less preferable), dimana asuransi swasta harus bekerjasama dengan Rumah Sakit (RS) provider BPJS Kesehatan untuk mekanisme split billing antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta di RS. Padahal menurutnya CoB dengan BPJS Kesehatan merupakan pasar yang potensial, mengingat BPJS Kesehatan wajib dimiliki oleh pekerja ataupun semua lapisan masyarakat lainnya.

“Namun untuk dapat menggarap pasar potensial ini perlu disiapkan aturan main yang lebih baik dan infrastruktur dengan rumah sakit dan pihak terkait lainnya,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Suku bunga deposito perbankan masih mencatatkan peningkatan seiring dengan keputusan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan ke level 6,25% pada April 2024 lalu. Bagaimana kondisi penyesuaian suku bunga simpanan di bank digital terbaru?

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juli 2024, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%. Langkah ini diambil dalam tiga bulan berturut-turut setelah RDG BI periode April 2024 terjadi kenaikan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

"Transmisi kebijakan moneter berjalan semakin baik," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI pada beberapa waktu lalu (17/7/2024).

Menurutnya, transmisi suku bunga acuan BI terhadap bunga bank tetap stabil diiringi likuiditas perbankan yang tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing.

Meski begitu, tercatat suku bunga deposito perbankan mengalami peningkatan. Tercatat, bunga deposito satu bulan perbankan mencapai level 4,63% pada Juni 2024.

Posisi bunga deposito pada Juni 2024 naik dibandingkan bunga deposito pada bulan sebelumnya atau Mei 2024 di level 4,61%. Namun, suku bunga deposito tetap mengalami penurunan jika dibandingkan pada akhir tahun lalu atau Desember 2023 di level 4,69%.

Sebelumnya, dalam laporan Indikator Pasar Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memproyeksikan terjadinya tren peningkatan suku bunga simpanan di perbankan.

"Arah suku bunga simpanan rupiah potensial bergerak naik pasca penyesuaian suku bunga kebijakan di tengah kondisi likuiditas yang memadai," tulis LPS dalam laporannya yang dirilis April lalu (30/4/2024).

Meski demikian, LPS mencatat bahwa respons antar kelompok bank diperkirakan akan berbeda dipengaruhi kondisi internal likuiditas masing-masing bank dan target ekspansi dari sisi kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

Penyesuaian Bunga di Bank Digital

Seiring dengan tren suku bunga acuan, bank digital pun melakukan penyesuaian terhadap bunga depositonya. PT Bank Jago Tbk. (ARTO) misalnya menaikkan suku bunga depositonya sebesar 25 bps.

Terdapat penyesuaian atas suku bunga deposito bank digital, di mana untuk simpanan Rp1 juta hingga Rp49,99 juta suku bunga ditetapkan 4,25% per tahun.

Sementara, penyesuaian suku bunga deposito hingga 25 bps terjadi pada simpanan sebesar Rp50 juta hingga Rp99,99 juta yang menjadi 4,75% per tahun, dari semula 4,5%.

Lalu, untuk simpanan Rp100 juta ke atas menjadi 5,25% per tahun dari sebelumnya 5%. Terakhir, Kantong Terkunci berada pada level 4,25%.

Head of Finance, Technology & Operations, Supranoto Prajogo, mengatakan dalam menetapkan suku bunga pihaknya mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kebijakan suku bunga acuan dan kondisi industri perbankan.

“Bank Jago melakukan penyesuaian suku bunga sebagai respons atas kenaikan suku bunga acuan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/6/2024).

Meski demikian, Supranoto menyatakan bahwa penawaran bunga bukan menjadi satu-satunya faktor bagi nasabah untuk menggunakan perbankan digital, melainkan unique value proposition (UVP) juga menjadi strategi yang lebih berkelanjutan (sustainable) untuk bisnis perseroan.

“Bank Jago juga percaya dengan UVP kami, yaitu menyediakan solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan dan tertanam di dalam ekosistem digital,” ucapnya.

Senior Vice President Finance PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), David Wirawan, mengatakan seiring dengan tren suku bunga acuan, Bank Amar mengkaji penyesuaian termasuk untuk bunga simpanan.

"Kami saat ini masih terus melakukan eksplorasi, sampai saat ini belum [penyesuaian]. Akan tetapi mungkin ke depannya melihat kondisi likuiditas dan juga target bisnis ke depannya, mungkin akan ada penyesuaian juga," kata David.

Sebagaimana diketahui, bank digital memang terkenal menawarkan bunga deposito yang tinggi kepada nasabahnya. Bank Jago menawarkan bunga deposito tertinggi 5,25%.

Bank digital milik Sea Group PT Bank Seabank Indonesia menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun. Lalu, PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) besutan Kredivo Group memiliki produk simpanan dengan suku bunga hingga 8,75%. Bahkan, Bank Amar menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun.

Berikut daftar suku bunga deposito bank digital terbaru:

1. Bank Jago

Melansir dari situs resminya, mulai 12 Juni 2024 suku bunga deposito Bank Jago untuk simpanan Rp1 juta hingga Rp49,99 juta menjadi 4,25% per tahun. Kemudian, simpanan di Rp50 juta hingga Rp99,99 juta menjadi 4,75% per tahun dan di atas Rp100 juta adalah 5,25% per tahun.

2. Allo Bank

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) menawarkan deposito dengan suku bunga mulai 4% hingga 6%, di mana, minimum setoran awal adalah Rp1 juta.

3. Seabank

Seabank menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan. Nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, penempatan deposito relatif dalam jangka waktu singkat, mulai dari 1 bulan.

4. Bank Raya

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO), perseroan menawarkan bunga deposito mulai 3% hingga 3,5% dengan pilihan tenor 1, 3, 6, 12, 24 hingga 36 bulan.

Tak hanya itu, Bank Raya juga menawarkan produk simpanan layaknya deposito dengan minimal setoran awal Rp50 juta. Adapun, untuk tenor 1 bulan bunga yang didapatkan 4%, 3 bulan mendapatkan bunga 4,25%, 6 bulan dengan bunga 4,5%, 12 bulan dengan bunga 5%, dan tenor 24 bulan dengan bunga 6%.

5. Bank Saqu

Bank Saqu, layanan bank digital dari PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab menawarkan fitur Busposito. Fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Di sini, bunga simpanan bisa mencapai 7%.

6. Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC belum berubah sejak 15 Oktober 2023. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun. Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.

7. Krom Bank

Krom Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

Adapun, dalam produk deposito berjangka, nasabah bisa menggunakan fitur untuk mengalokasikan dana sesuai tujuan jangka panjang, dengan memilih periode jatuh tempo sesuai rencana keuangan nasabah. Dalam satu akun, nasabah bisa membuat 20 deposito.

8. Bank Amar

Bank Amar menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun. Nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000.

Melansir dari situs resmi perusahaan, Bank Amar menawarkan rate berupa suku bunga deposito, di mana untuk tenor 1 bulan bunga yang ditawarkan mencapai 5,75% per tahun. Lalu untuk tenor 3 bulan mencapai 6% per tahun.

Selanjutnya, pada 6 bulan Bank Amar menawarkan bunga hingga 6,25%, sementara itu 12 bulan sebesar 7%. Kemudian, untuk tenor 18 bulan perseroan menawarkan 7,5%.

Lebih lanjut, apabila nasabah menyimpan dananya selama 24 bulan, maka Bank Amar menawarkan bunga hingga 8% per tahun, sedangkan untuk tenor 36 bulan mencapai 9% per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah bank bangkrut di Indonesia pada 2024 mengalami lonjakan hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Regulator hingga asosiasi pun ambil langkah.

Sebagaimana diketahui, telah terdapat 12 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga paruh pertama 2024. Seluruh bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang masuk dalam daftar bank bangkrut merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

2. PT BPR Dananta

3. BPRS Saka Dana Mulia

4. BPR Bali Artha Anugrah

5. BPR Sembilan Mutiara

6. BPR Aceh Utara

7. PT BPR EDCCASH

8. Perumda BPR Bank Purworejo

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Langkah OJK, LPS, hingga Asosiasi

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Begitu juga dengan LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan setelah dicabut izinnya oleh OJK, LPS bertugas menjalankan likuidasi bank bangkrut dan mengklaim simpanan nasabah di bank. Adapun, menurut Purbaya simpanan nasabah di bank dijamin aman.

Sejak 2005 LPS berdiri hingga 29 Februari 2024, sudah ada Rp2,23 triliun dana nasabah selamat dan sudah diklaim serta layak bayar.

Tahun ini pun anggaran yang ada di LPS untuk pemenuhan klaim simpanan nasabah di bank bangkrut telah mencukupi. Sebab, aset LPS mencapai Rp224,66 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.

Sumber dana LPS berasal dari modal awal pemerintah senilai Rp4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1% dari dana pihak ketiga (DPK), dan yang terakhir adalah dari hasil investasi.

Asosiasi pun ambil langkah. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah mengatakan BPR yang di cabut izinnya bukan karena masalah bisnis, tetapi karena adanya mismanagement alias fraud.

"Kami turut prihatin atas hal tersebut, akibatnya ada BPR yang dilikuidasi oleh regulator, semua pelaku industri saya yakin tidak pernah mengharapkan atau menginginkan bisnisnya di tutup karena ada tindakan yang merugikan bank," ujarnya.

Dia mengatakan asosiasi selalu mengajak para pelaku industri untuk terus meningkatkan tata kelola dan manajemen risikonya, sebab bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan yang mengelola dana masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Selain itu, asosiasi terus berupaya mengawal dan memastikan bahwa implementasi tata kelola harus didukung adanya penguatan kompetensi bagi seluruh pengurus. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi, serta seluruh pejabat eksekutif dan karyawan mesti memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan SKKNI, regulasi yang ada, dan perkembangan industri terkini.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor perbankan rawan terkena serangan siber. Oleh karena itu, sejumlah bank digital seperti PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC milik Akulaku hingga PT Bank Digital BCA atau BCA Digital besutan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyiapkan strategi menangkal serangan siber.

Direktur Bisnis BNC Aditya Windarwo mengatakan BNC memahami bahwa keamanan teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan layanan digital.

"Oleh karenanya, dalam ekosistem digital BNC sendiri, kami telah bekerja sama dengan beberapa mitra yang dikenal luas secara global sebagai penyedia layanan teknologi yang mumpuni," katanya kepada Bisnis, Jumat (22/7/2024).

BNC pun melakukan peningkatan sistem dan perbaikan secara rutin. BNC sering memberikan pembaruan terkini pada aplikasinya, termasuk dari sisi keamanan dan teknologi.

Selain itu, BNC melakukan investasi secara berkelanjutan di bidang teknologi informasi. Lalu, BNC secara aktif melakukan sosialisasi kepada para nasabah dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Terdapat sejumlah langkah cyber hygiene yang bisa dilakukan nasabah agar terhindar dari praktik kejahatan siber, seperti pembaruan di sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian, nasabah bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor (two-step authentication) untuk keamanan tambahan suatu aplikasi.

Lalu, nasabah bisa memanfaatkan fungsi biometric pada aplikasi keuangan dan menggunakan fingerprint verification dan langkah lainnya.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Indonesia Anton Hermawan mengatakan dalam menangkal serangan siber, bank pun memprioritaskan keamanan data nasabah melalui penerapan standar ISO 2700, risk management plan, dan disaster recovery yang diuji, serta di-review secara berkala.

Krom Bank juga menjalankan enkripsi tingkat tinggi berbagai data nasabah dan penerapan PIN, password, dan OTP yang memperkuat setiap transaksi.

"Kami berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keamanan data dan dana nasabah, guna menciptakan iklim industri yang kondusif,” tutur Anton.

Sebelumnya, Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati mengatakan BCA Digital berkomitmen untuk terus meningkatkan penguatan sistem keamanan di tengah maraknya ancaman serangan siber.

BCA Digital misalnya terus mengembangkan arsitektur teknologi yang tepat guna dan mengimplementasikan teknologi terbaru, termasuk untuk sistem pengamanan siber demi menjaga keamanan data, maupun aktivitas transaksi nasabah.

"Di BCA Digital, teknologi memegang peranan yang cukup krusial, di mana bank beroperasi secara full digital, tanpa cabang. BCA Digital sangat mengandalkan penggunaan teknologi," ujarnya.

BCA Digital juga selalu bersinergi dengan BCA untuk menerapkan standar kualitas produk perbankan. "[Untuk menciptakan sistem] yang secure and reliable, dengan tujuan agar nasabah dapat melakukan aktivitas perbankan dengan lancar, aman dan nyaman cukup lewat smartphone mereka. Hal ini adalah hal yang dicari," tuturnya.

Ancaman Serangan Siber bagi Bank Digital

Upaya-upaya tersebut dilakukan bank digital karena sektor perbankan rawan terkena serangan siber. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya.

Sementara, data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US$100 miliar.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan sektor perbankan kerap kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber karena mempunyai nilai ekonomi yang besar.

“Perbankan selalu akan dilihat pertama, karena ini adalah industri yang berjalan berdasarkan kepercayaan dan keamanan,” tuturnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga mengungkapkan terdapat dua ancaman utama yang saat ini mengintai perbankan, yaitu ransomware dan advanced persistent threat (APT).

Sebagaimana diketahui ransomware adalah malware yang digunakan untuk menyandera aset korban, seperti dokumen, sistem, ataupun perangkat.

Sementara itu, APT merupakan attack campaign yang dilakukan oleh kelompok serangan siber atau threat actor. APT menggunakan metode dan teknik yang dirancang untuk melakukan serangan siber secara terus-menerus tanpa terdeteksi, mendapatkan akses ke sistem, dan bertahan dalam sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Amal usaha hingga organisasi otonom dari Muhammadiyah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah bank syariah pada beberapa waktu terakhir. Hal itu terjadi setelah Muhammadiyah mengalihkan dana simpanan dan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI.

Terbaru, 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah di Kota Serang, Banten membuka rekening secara serentak di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih mencatatkan ekuitas minus. Pada Juni 2024, ekuitas perusahaan minus Rp3,42 triliun.

Sebelumnya pada Juni 2023, ekuitas perusahaan minus sebanyak Rp2,99 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memerintahkan perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut untuk memenuhi aturan minimum permodalan sebanyak Rp250 miliar pada 2026. Perintah itu tertuang dalamPeraturan OJK (POJK) Nomor 23 tahun 2023 telah menaikan batas minimum ekuitas secara bertahap dari semula Rp100 miliar menjadi Rp250 miliar mulai 2026.

Berdasarkan laporan keuangan AJB Bumiputera per 30 Juni 2024, dikutip dari laman resminya pada Sabtu (20/7/2024), perusahaan mencatatkan jumlah pendapatan sebanyak Rp626,74 miliar hingga paruh tahun ini.

Angka tersebut turun 5,13% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan Rp660,64 miliar pada Juni 2023. Sementara jumlah beban klaim dan manfaat perusahaan meningkat drastis mencapai Rp749,69 miliar pada 30 Juni 2023.

Adapun pada 30 Juni 2023, jumlah beban klaim dan manfaat perusahaan minus Rp8,01 miliar. Perusahaan mencatatkan kerugian sebanyak Rp254,5 miliar, setelah sebelumnya mencatatkan laba sebanyak Rp413,04 miliar.

Sementara itu, liabilitas yang ditanggung perusahaan mencapai Rp13,89 triliun. Angka tersebut meningkat 2,07% yoy apabila dibandingkan Rp13,60 triliun.

Dari sisi jumlah aset, AJB Bumiputera mencatatkan nilai Rp10,46 triliun. Jumlah aset itu naik 1,388% yoy dibandingkan Rp10,61 triliun pada Juni 2023. Aset tersebut terdiri dari jumlah investasi yang mencapai Rp6,72 triliun, serta bukan investasi Rp3,73 triliun.

Aset investasi paling mendominasi adalah bangunan dan hak strata atau tanah dengan bangunan (SHGB) untuk investasi sebanyak Rp4,4 triliun. Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp549, 44 miliar. Sedangkan aset bukan investasi juga didominasi oleh bangunan dan tanah dengan bangunan sebanyak rp2,67 triliun.

Tingkat kesehatan finansial AJB Bumiputera dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih minus -755,52%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BCA kembali menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran periode 2024-2029.

Adapun, kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga perbankan dengan pasar modal, mendukung perkembangan infrastruktur transaksi, serta meningkatkan efisiensi, dan kenyamanan para investor.

Direktur BCA John Kosasih mengatakan kerja sama ini merupakan wujud komitmen BCA dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia.

“Kami siap memberikan layanan terbaik dengan menghadirkan platform transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi relevan bagi para investor dan nasabah,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Kerja sama antara BCA dan KSEI sebagai Bank Pembayaran telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam menjalankan peran sebagai Bank Pembayaran.

Selain itu, BCA memastikan setiap transaksi di pasar modal berjalan lancar melalui penyediaan sistem pembayaran yang efisien, sehingga transaksi dapat diselesaikan tepat waktu. Kolaborasi dengan KSEI diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal bagi nasabah dan investor dalam bertransaksi di pasar modal.

BCA juga telah menjadi Bank Administrator RDN sejak 2011. Perseroan tidak hanya bertanggung jawab mengadministrasikan rekening dana nasabah, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah mengakses informasi penting terkait saldo dan mutasi rekening dana nasabah melalui myBCA, BCA Mobile, dan KlikBCA.

Selain itu, e-channel BCA juga telah terintegrasi dengan fasilitas Akses KSEI dalam menampilkan saldo efek dan saldo RDN konsolidasi.

Peran Bank RDN sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang positif, meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal, serta memberikan transparansi guna membangun lingkungan investasi yang aman dan nyaman.

“Kami mendukung perkembangan pasar modal melalui kerja sama yang solid dengan KSEI dan kami berharap masyarakat dapat bertransaksi di pasar modal dengan lebih mudah dan nyaman, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri pasar modal Indonesia,” kata John.

Adapun, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menuturkan tidak terdapat perbedaan terkait kerja sama saat ini dengan periode sebelumnya. Hanya saja, perjanjian kerja sama pada periode 2019-2024 sudah berakhir sehingga bank-bank tersebut tidak lagi bisa bekerja sama dengan KSEI apabila kerja sama mereka tidak diperpanjang.

"Nah, kami sudah melakukan proses pembaruan perjanjian ini sejak tahun 2023 lalu. Hari ini kami tandatangani ini perjanjian untuk 5 tahun yang akan datang, dengan jumlah kerja sama lebih banyak, bertambah 8 bank ya," ujar Samsul di Gedung BEI, Jumat (19/7/2024).

Dia melanjutkan dengan pembaruan kerja sama ini, KSEI dapat mempercepat proses birokrasi pembukaan rekening. Menurutnya, bank-bank ini memiliki tenaga yang cukup banyak untuk mengakselerasi pembukaan rekening maupun pengadministrasian dana investor di bank.

"Jadi ini saya kira akan cukup membantu sekali bagi pasar modal Indonesia dalam rangka untuk mencapai target pertumbuhan investor 20 juta di tahun 2027," ujar Samsul.

Lebih lanjut Samsul menyampaikan, berdasarkan data per Juni 2024, total investor di pasar modal telah menembus 13 juta investor, dengan rata-rata penyelesaian transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun.

Rata-rata pertumbuhan investor tercatat sebesar 38,7% per tahun sejak tahun 2020, hingga dominasi individu lokal sebesar 99% dari total investor. Hal ini menjadi alasan utama bagi KSEI untuk memberikan kemudahan bagi investor, salah satunya melalui penunjukan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran yang kredibel.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan leasing di bawah Astra Financial, Astra Credit Company (ACC) dan Toyota Astra Finance (TAF) menebar promo dalam acara GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang pada 18–28 Juli 2024.

Astra Financial hadir sebagai sponsor platinum dalam acara tersebut serta memberikan dukungan layanan kredit mobil bagi calon nasabah di GIIAS 2024.

Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 Suparno Djasmin mengatakan dalam rangka memperingati HUT Astra ke-67, Astra Financial melalui ACC dan TAF menghadirkan promo pembiayaan mobil dengan special rate.

“Adapun special rate diberikan mulai dari 0,67% untuk tenor 1 tahun, 2,67% untuk tenor dua dan tiga tahun, 4,67% untuk tenor empat dan lima tahun serta 6,67% untuk tenor enam tahun,” kata Suparno dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Astra Financial juga memberikan hadiah langsung asuransi mobil satu tahun untuk pembelian mobil secara tunai dengan polis asuransi satu tahun dari Asuransi Astra Buana atau Garda Oto dan cashback hingga 67% untuk pembelian asuransi jiwa dari Astra Life.

Suparno mengatakan dengan berbagai program promo yang ditawarkan Astra Financial selama GIIAS 2024 dapat menstimulasi industri otomotif dan berbagai sektor ekonomi, khususnya dalam bentuk pembiayaan, asuransi, perbankan, dan fintech.

“Sejalan dengan visi kami, yakni untuk menjadi penyedia layanan jasa keuangan ritel yang terdepan di Indonesia, Astra Financial di GIIAS hadir untuk mendukung industri otomotif nasional, dan memberikan layanan keuangan yang inovatif, terdepan, menyeluruh dan berkelanjutan bagi konsumen untuk memiliki kendaraan impian yang dikemas dalam One Stop Solution,” katanya.

Astra Financial hadir bersama 10 Unit Bisnis yaitu ACC dan TAF, yang memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda empat, termasuk jenis hybrid dan listrik. SEVA, dengan inovasinya melalui fitur instant approval, memberikan kemudahan dan kepastian pengajuan pembiayaan kendaraan kurang dari 30 menit.

FIFGROUP, memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda dua. Garda Oto dari Asuransi Astra dan Astra Life, memberikan layanan perlindungan kendaraan dan jiwa.

Selain itu, Astra Financial juga menghadirkan produk dan layanan digital di GIIAS 2024, yaitu layanan keuangan digital AstraPay, Moxa dan fintech Maucash.

Tak ketinggalan, layanan perbankan digital yaitu Bank Saqu by Bank Jasa Jakarta, menawarkan fitur Busposito yakni produk deposito pertama yang memanfaatkan kekuatan komunitas untuk pengunjung GIIAS 2024.

Astra Financial mendukung GIIAS untuk keenam kalinya sejak 2018. Kala itu divisi keuangan Astra Group tersebut mencatat nilai transaksi sebesar Rp1,1 triliun. Lima tahun ke depan, angka tersebut mencapai Rp2,8 triliun pada GIIAS 2023, meningkat dua setengah kali lipat.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Mandiri Utama Finance (MUF) menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp1,7 triliun pada Mei 2024, tumbuh 15,2% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja mengatakan bahwa pembiayaan syariah makin digemari konsumen. Hal tersebut terlihat dari kontribusi pembiayaan syariah terhadap total pembiayaan MUF per Mei 2024 yang mencapai 19% YoY.

“Ini meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 17% YoY per Mei 2023,” kata Stanley kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Stanley mengungkap pembiayaan syariah untuk mobil baru masih berkontribusi paling besar terhadap seluruh pembiayaan syariah MUF, yaitu mencapai Rp1 triliun, meningkat 23% yoy. Dengan kinerja positif tersebut, MUF pun menargetkan pembiayaan syariah sampai dengan akhir tahun mencapai Rp3,6 triliun.

Melihat antusiasme masyarakat dan permintaan konsumen terhadap pembiayaan syariah yang terus meningkat, Stanley mengatakan pihaknya optimistis bahwa capaian penyaluran pembiayaan syariah kedepannya masih akan terus bertumbuh.

“Tentunya juga dengan kualitas layanan kami yang terus ditingkatkan,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan nilai outstanding pembiayaan syariah masih terus bertumbuh sampai dengan Mei 2024. Pada periode tersebut nilai outstanding syariah mencapai Rp26,5 triliun yang mana meningkat 27,49% yoy.

Dari sisi pembiayaan bermasalah, OJK mencatat pembiayaan syariah masih terkendali dengan rasio non performing financing (NPF) gross per Mei 2024 sebesar 1,9% dan NPF netto sebesar 0,62%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pihaknya bersama dengan seluruh stakeholders akan terus melakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendorong perusahaan pembiayaan syariah untuk melakukan perluasan produk pembiayaan syariah melalui inovasi dan diversifikasi produk.

“Sehingga diharapkan pembiayaan syariah akan terus berkembang,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) memandang positif aturan perusahaan asuransi yang wajib melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 31 Desember 2026.

Zurich Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berhasil melakukan spin off dan lepas dari induknya lebih awal pada September 2021.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak melihat bahwa dengan makin banyaknya perusahaan asuransi syariah sebagai persaingan.

Namun demikian, pihaknya melihat dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah, maka ekosistemnya semakin terbentuk.

Dengan demikian, perusahaan dengan beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya bisa bertumbuh bersama mengembangkan industri asuransi syariah.

“Memang menurut saya salah satu kuncinya untuk industri asuransi umum syariah ini bisa bertumbuh dan bisa sustainable itu ekosistemnya harus berjalan bersama-sama. Enggak bisa jalan sendiri,” kata Hilman saat ditemui usai Media Briefing kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Hilman mengatakan peluang industri asuransi syariah masih sangat luas. Terlebih angka penetrasi asuransi syariah masih sangat rendah jauh di bawah 5%, di sisi lain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang menganut prinsip syariah.

Dengan demikian, pola pikir yang sama untuk mengembangkan industri asuransi syariah diperlukan. Menurutnya perusahaan asuransi harus mampu melihat peluang tersebut dan berani berinvestasi terhadap pangsa pasar syariah tersebut, salah satunya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariahnya sendiri dan lepas dari induk.

“Memang harus mau dan harus berani investasi. Jadi kalau bicara spin off, melakukan spin off itu adalah salah satu start yang dibutuhkan. Sehingga kita tahu bahwa pemegang saham memang punya fokus kesana,” ungkapnya.

HIlman mengatakan banyak yang harus diinvestasikan untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah. Salah satunya adalah permodalan, di mana untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah modal yang harus dimiliki minimum sebanyak Rp100 miliar.

Selain modal, menurutnya perusahaan juga harus berinvestasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), sistem, hingga produk-produk yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah.

“Dan juga tentunya kita harus memikirkan bagaimana proposisi industri asuransi syariah ini. Supaya bisa semakin meningkatkan inklusi dan penetrasi,” ungkapnya.

Pada kuartal I/2024, Zurich Syariah berhasil mencatatkan laba bersih sebanyak Rp20,09 miliar yang mana meningkat sekitar 137% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan laba pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp8,48 miliar.

Dari sisi kesehatan keuangan dilihat dari rasio solvabilitas dana tabarru dan dana perusahaan juga masih tinggi yakni masing-masin 689,4% dan 9.394%. Angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 120%.

Perkembangan Spin Off UUS Perusahaan Asuransi

Sebelumnya, OJK mencatat sudah ada 30 perusahaan yang akan melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru. Hal tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang telah diserahkan pada Desember silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

Dari dua perusahaan tersebut, lanjut Ogi, ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK. Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini. Namun demikian, Ogi tidak menyebut detail perusahaan tersebut.

Sementara satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Untuk itu, proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025.

Perusahaan asuransi juga dapat melakukan spin off dengan pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya. Ogi menyebut ada 11 perusahaan yang memilih opsi tersebut.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” katanya.

Ogi mengatakan bahwa satu perusahaan yang mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, akan mengalihkannya pada semester II/2024. Dua perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada triwulan III/2024. Sementara satu perusahaan lainnya akan mengalihkan portofolio pada triwulan IV/2024.

“Sesuai dengan RKPUS, untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester II/2024 tersebut ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester 1/ 2025,” kata Ogi.

Berdasarkan data statistik OJK pada Mei 2024, aset industri asuransi jiwa syariah mencapai Rp33,18 triliun. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan Rp32,79 triliun pada Januari 2024.

Sementara itu, jumlah ekuitas dananya mencapai Rp23,5 triliun yang mana juga meningkat dibandingkan Rp23,97 pada Januari 2024. Sementara asuransi umum syariah, mencatatkan aset sebanyak Rp9,24 triliun per Mei 2024 yang mana naik dari posisi Januari 2024 yakni Rp8,68 triliun. Dari sisi ekuitas dan mencapai Rp4,55 triliun, naik dari posisi Rp4,3 triliun pada Januari 2023.