Bisnis.com, JAKARTA -- KB Bank (BBKP), yang sebelumnya bernama KB Bukopin, gencar menggaet berbagai ekosistem mulai dari kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga pertanian untuk mendongkrak kinerja bisnisnya pada tahun ini.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee mengatakan di Indonesia telah banyak bank dengan berbagai ekosistem bisnisnya masing-masing.

"Kami pun membutuhkan strategi tangkap pasar, fokus ke beberapa ekosistem, electric vehicle, agrikultur, dan medical industry," katanya dalam acara KB Bank 54Th Anniversary pada Rabu (10/7/2024).

KB Bank melakukan perhitungan matang dalam menyasar peluang pasar di sektor-sektor tersebut. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat di sumber daya alam [SDA], kami pun cari pasar seperti itu," tuturnya.

Adapun, dalam menyasar pasar tersebut, KB Bank pun telah gencar bekerja sama. Untuk EV misalnya, KB Bank telah menjajaki kerja sama dengan anchor company. Kerja sama dilakukan dalam hal pengadaan mobil listrik dan bus listrik.

Untuk pasar agrikultur, KB Bank menggaet kerja sama dengan pabrik gula. "Ada kerja sama dengan anchor company mulai dari proses penanaman benih sampai produksi gula," katanya.

Sementara itu, dilihat dari kinerja keuangannya, hingga Mei 2024, KB Bank mencatat pertumbuhan kredit baru sebesar 79,34% secara tahunan (year on year/yoy).

Perseroan juga mencatat pertumbuhan dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) sebesar 33,88% yoy pada periode Mei 2024. Rasio CASA pun membaik dari 20,04% pada periode lima bulan tahun 2023 menjadi 28,33% pada periode yang sama 2024.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) untuk periode lima bulan pertama 2024 terjaga di 27,05% atau terus membaik dari periode yang sama 2023 yang menyentuh angka 49,64%.

KB Bank sendiri telah meraup pendapatan bunga bersih (NII) sebesar Rp366 miliar, tumbuh pesat 140,93% yoy. Secara operasional, perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan operasional lainnya sebesar 92,57% dari Rp162 miliar pada periode Mei 2023 menjadi Rp312 miliar pada periode Mei 2024.

Dengan pertumbuhan pendapatannya, KB Bank mampu mencatatkan laba operasional sebelum beban pencadangan (PPOP) positif sebesar Rp27 miliar sepanjang periode lima bulan pertama 2024. Namun, KB Bank masih membukukan rugi bersih sebesar Rp3,09 triliun hingga Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater mencapai Rp6,81 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka tersebut meningkat 33,64% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit paylater tersebut meningkat, Agusman mencatat kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) masih terjaga di bawah 5%.

“Adapun rasio NPF Gross dan NPF Netto PP BNPL per Mei 2024 masing-masing sebesar 3,22% dan 0,84%,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Rabu (10/7/2024).

Agusman menyebut pembiayaan BNPL di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital.

OJK bahkan sedang menyiapkan aturan khusus terkait dengan paylater.Saat ini, aturan khusus terkait paylater masih dalam kajian.

Beberapa aturan tersebut antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi.

“Kemudian ada juga rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, hingga manajemen risiko,” kata Agusman.

OJK mencatat produk paylater mulai berkembang pada 2014 yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan. Pada 2023, telah terdapat tujuh perusahaan pembiayaan yang memiliki produk paylater.

Kontrak pembiayaan BNPL juga berkembang sangat signifikan selama lima tahun terakhir (2019–2023) dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35% yoy. Kontrak pembiayaan BNPL pada Desember 2023 mendominasi sekitar 82,56% dari total kontrak pembiayaan dengan jumlah sebesar 96,80 juta kontrak.

Namun, total aset penyelenggara BNPL hanya berkisar 2% dibandingkan total aset perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Dari perbandingan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai portofolio BNPL di industri perusahaan pembiayaan masih sangat kecil dan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja industri perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Namun demikian, potensi untuk pertumbuhan ke depan masih sangat besar, mengingat permintaan yang tinggi di masyarakat.

Belum lagi beberapa bank yang mulai menghadirkan paylater melalui aplikasinya. Sebut saja PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), hingga PT Bank Mandiri (Persero) yang telah menawarkan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi korporasi atau akuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dipastikan batal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pada prinsipnya pengajuan permohonan suatu aksi korporasi antara lain berupa akuisisi, merupakan kewenangan manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi diantara para pihak.

Dian menegaskan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain.

“Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Dalam hal ini, kata Dian, apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada OJK, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait prospek terkait konsolidasi perbankan syariah ke depan, OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia.

Menurut Dian, upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respons industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah.

Hal ini diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal, dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif.

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun ini. Namun, seiring berjalannya due diligence, BTN mengambil keputusan tak melanjutkan proses akuisisi.

"Pada dasarnya kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka [Bank Muamalat]. Tapi secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Aksi korporasi itu awalnya dirancang BTN sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS). Dalam perjalanan spin off, BTN pun menjajaki akuisisi Bank Muamalat.

Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, UUS BTN yakni BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat.

Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, due diligence tak kunjung berbuah hasil sehingga memunculkan kabar batalnya aksi akuisisi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang saat ini berada di level 6,25% sejak April 2024, naik 25 basis poin (bps) dari sebelumnya 6% sejak Oktober 2023, memengaruhi kondisi likuiditas perbankan.

Dalam situasi ini, bank-bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengelola likuiditasnya selama suku bunga tetap tinggi.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa meskipun kondisi likuiditas bank cenderung menurun, situasi ini masih dalam batas yang baik. "Kondisi likuiditas bank sekarang mengetat tapi masih baik," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, dia pun menyebut naiknya suku bunga acuan memang akan memengaruhi likuiditas perbankan, termasuk pola bank dalam meraup pendanaan. Adapun, strategi yang akan diambil bank adalah dengan meningkatkan layanan serta memberikan stimulus untuk menarik nasabah dalam meraup dana murah (current account savings accout/CASA) di bank.

Kondisi likuiditas sendiri dapat tercermin dari rasio loan to deposit ratio (LDR). Makin tinggi LDR bank, maka semakin ketat likuditasnya. Sebaliknya, makin kecil LDR, maka semakin longgar likuiditas bank.

Peningkatan LDR juga bisa mengindikasikan bahwa bank menjadi lebih bergantung pada dana pihak ketiga untuk mendukung operasinya, yang dapat menunjukkan situasi likuiditas yang lebih ketat.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, kondisi likuiditas bank umum per April 2024 mencapai 84,49%, naik 365 basis poin (bps) dari tahun lalu yang mencapai 80,84%.

Bila dirinci, per April 2024 LDR KBMI I berada di level 78,98%; KBMI II di level 82,83%; KBMI III di level 89,47%; dan KBMI IV di level 83,71%.

Kondisi BNI

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa likuiditas penting bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Adapun, dana pihak ketiga tumbuh 4,9% per Maret 2024 menjadi Rp780 triliun yang didominasi CASA sebesar 69,7% dari total DPK.

Menurutnya, pertumbuhan DPK masih sehat untuk menopang penyaluran kredit sebesar 9,6% per Maret 2024. Tercatat, LDR BNI berada di level 89% per Maret 2024 yang tergolong masih memadai

“Di tengah kondisi likuiditas yang cukup ketat, BNI terus berkomitmen untuk DPK khusus dana berbasis transaksi dapat dijaga tumbuh sesuai dengan market,” paparnya di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, pekan lalu BNI telah merilis aplikasi super yakni wondr. Di mana, Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini mengatakan peluncuran ini memang memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan BNI.

"Kita memang menyasar ke nasabah ritel, kalau nasabah ritel naik [maka] target avegerage balance naik dan cost of funds lebih terkontrol,” ujarnya kepada awak media, Jumat (5/7/2024).

Lewat wondr, pihaknya pun terus menggenjot porsi CASA di atas 70%. "Tapi, yang paling penting adalah CASA yang sifatnya transaksi ya," ucapnya.

Capaian BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pun mengamini pernyataan Dirut BNI terkait ketatnya likuiditas. Perseroan juga melaporkan akan merevisi target kreditnya sebagai respons suku bunga yang tinggi.

Untuk diketahui, BTN memang membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 14,8% menjadi Rp344,2 triliun pada kuartal I/2024.

Sayangnya, laju simpanan nasabah di bank atau dana pihak ketiga (DPK) BTN dinilai tidak bisa mengimbangi kredit, di mana hanya tumbuh 11,9%. Alhasil, saat ini Dirut menyampaikan bahwa BTN memilih menahan ekspansi kredit dan tidak menetapkan target penyaluran kredit yang setara atau lebih tinggi dari pencapaian kuartal I/2024. Di mana, pihaknya menurunkan pertumbuhan target kredit ke level 10-11% hingga akhir tahun.

“Likuditas ada tersedia tapi mahal. Sebagian bilang ketat, tapi kami menyampaikan mahal. Jadi, kita turunkan kredit karena likuiditas yang cukup mahal. Jadi, jangan sampai kita salurkan kredit lama-lama rugi, kita salurkan lebih mahal daripada kalau kita beli di market harga dananya,” ujarnya

Menurut Nixon, suku bunga tinggi membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, karena biaya dana atau cost of fund (CoF) yang masih mahal dan belum adanya kepastian terkait penurunan suku bunga acuan.

Sebagaimana diketahui, LDR BTN per Maret 2024 mencapai 96,23% dari periode yang sama tahun lalu 93,79%.

Kondisi CIMB Niaga dan Bank Oke

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa likuiditas terjaga baik dengan LDR di sekitar 86% dan porsi CASA sekitar 65% dari total DPK.

“Kami fokus konsisten di CASA untuk dana yang lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Tak mau kalah, pemain bank mini seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan bahwa kondisi likuiditas masing-masing bank pastinya berbeda, tergantung dari apakah pertumbuhan DPK bank tersebut dapat mengimbangi pertumbuhan kredit.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan secara khusus untuk perseroan sampai dengan bulan Juli 2024, pertumbuhan DPK dibanding akhir tahun lalu sekitar 3% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit yang hanya sekitar 1%.

“Dalam kondisi likuiditas ketat, bank perlu mengambil langkah-langkah strategis dan operasional untuk menjaga stabilitas finansial dan memenuhi kewajiban jangka pendek,” ujarnya kepada Bisnis.

Mulai dari, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menyiapkan alternatif sumber pendanaan dalam kondisi darurat, misalnya melalui money market line, interbank borrowing ataupun jika terpaksa melakukan transaksi repo dengan bank lain.

“Dari sisi kredit bank juga harus memastikan kualitas kredit untuk menghindari resiko kredit atau membatasi pemberian kredit baru,” ungkapnya.

Adapun, LDR Bank Oke per Maret 2024 mencapai 143,21% dari periode yang sama tahun lalu 134,55%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae melaporkan likuiditas industri bank per Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang masih mempertahankan higher for longer,” ujarnya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Adapun, dari sisi kinerja intermediasi, kredit masih masih tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 triliun.Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap perkembangan perusahaan asuransi bermasalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (dalam likuidasi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan liabilitas polis setuju restrukturisasi Jiwasraya yang telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mencapai sebesar Rp37,98 triliun (99,7%) dan yang akan dialihkan selanjutnya sebesar Rp124 miliar.

Sementara itu, Ogi menambahkan bagi yang menolak restrukturisasi telah dilakukan penawaran ulang dengan menjelaskan kembali skema restrukturisasi yang lebih menguntungkan pemegang polis dibandingkan tetap menjadi pemegang polis Jiwasraya.

“Jiwasraya telah berhasil mempersuasi pemegang polis yang menolak restrukturisasi menjadi menyetujuinya sejak Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, sebanyak 65,6% dari pemegang polis yang semula menolak restru saat ini telah menyetujui skema restru yang ditawarkan,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya Rabu (10/7/2024).

Ogi menambahkan proses penawaran ulang opsi restrukturisasi polis kepada peserta yang menolak restrukturisasi telah diperpanjang beberapa kali terakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Lebih lanjut,OJK tetap meminta Jiwasraya menangani dengan baik peserta menolak restrukturisasi dan mempersiapkan proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap tidak menyetujui restrukturisasi. OJK juga tetap menghargai setiap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Untuk itu OJK juga telah meminta Jiwasraya menghormati dan melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, untuk kasus Wanaartha Life, Ogi mengatakan OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang terjadi.

Selain itu, OJK menyebut bahwa tim likuidasi Wanaartha Life juga telah selesai melakukan pembagian dana jaminan tahap pertama secara proporsional kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, tim likuidasi telah menyampaikan permohonan pencairan tahap kedua atas dana jaminan dan OJK telah menyetujui permohonan pencairan tahap kedua tersebut,” kata Ogi.

Berdasarkan laporan yang disampaikan tim likuidasi, diketahui saat ini tim sedang melakukan pembayaran tahap kedua kepada pemegang polis yang akan dibayarkan secara proporsional mulai dari Juni sampai dengan Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asabri (Persero) mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,61 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono menyampaikan dasar permintaan PMN ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang dihadapi perusahaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024), Wahyu mengungkapkan bahwa pada 2023, Asabri telah membayar uang pensiun kepada lebih dari 484.000 peserta dengan total Rp17,2 triliun. Selain itu, perusahaan juga membayar klaim program THT, JKK, dan JKm sebesar Rp1,7 triliun.

"Asabri saat ini menghadapi beberapa masalah penting, termasuk ekuitas negatif akibat penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim yang tinggi, dan peningkatan beban cadangan," kata Wahyu.

Ia menambahkan bahwa tren penurunan tersebut diperkirakan akan berlanjut, sementara solvabilitas perusahaan belum menjamin kelangsungan usaha.

Menurut Wahyu, jumlah aset investasi yang dimiliki saat ini belum mampu menutup gap antara pembayaran klaim dan penerimaan premi, karena besarnya aset investasi non-produktif. "Akibatnya, hasil pengembangan yang diberikan kepada peserta menjadi tidak optimal," jelasnya.

Masalah lainnya adalah tingginya beban klaim dibandingkan dengan penerimaan premi. Sejak 2017, gap ini dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Asabri telah melakukan beberapa langkah strategis, termasuk perhitungan cadangan program THT menggunakan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan sejak 2021 dan penerimaan UPSL sebesar Rp4,55 triliun pada 2022 dan 2023.

Lebih lanjut, Asabri juga mendorong realisasi penjualan aset sitaan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan terkait pembayaran UPSL tahun 2023 sebesar Rp5,17 triliun dengan skenario penerimaan bertahap pada tahun 2026 dan 2027 secara proporsional. Namun, langkah-langkah strategis tersebut diperkirakan belum memberikan keberlanjutan jangka panjang, sehingga perusahaan berencana mengajukan PMN sebesar Rp3,61 triliun untuk APBN 2025.

PMN yang diajukan akan digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90% dan Corporate Bond sebesar 10%, dengan tujuan menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut. Wahyu menegaskan, "Usulan PMN Rp3,61 triliun ini untuk menyelesaikan permasalahan ekuitas negatif, solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan jumlah aset investasi sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri."

Laporan keuangan Asabri per 31 Desember 2023 mencatat perusahaan mengelola aset sebesar Rp46,94 triliun dengan ekuitas negatif Rp1,069 triliun, yang merupakan peningkatan dibandingkan empat tahun lalu saat ekuitas Asabri mencapai negatif Rp13,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit.

Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.
“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujarnya.
Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri.

Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.
Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.
Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit.

Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.
"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok.
Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.
“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” ujar Iing Ichsan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank pernah mengalami masa-masa sulit, sebelum akhirnya korporasi keuangan asal Korea Selatan, Kookmin Bank masuk pada 2018. Ragam transformasi bisnis dijalankan agar KB Bank bisa kembali sehat.

Direktur Utama Bank KB Bukopin Woo Yeul Lee mengatakan Kookmin Bank dari Korea Selatan masuk ke KB Bank yang sebelumnya bernama Bank Bukopin pada 2018. Kemudian, Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali di bank itu pada 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Dokumen rencana penyehatan keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 memuat rencana lama yang kini mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni demutualisasi atau perubahan bentuk perusahaan dari asuransi mutual.

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan berbentuk usaha bersama atau asuransi mutual, yakni semua orang yang membeli polis asuransi otomatis menjadi pemilik perusahaan, seperti pemegang saham. Artinya, demutualisasi adalah mengubah bentuk perusahaan sehingga status pemegang saham tidak lagi dipegang langsung oleh pemegang polis AJB Bumiputera.

Bisnis.com, JAKARTA —

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menjelaskan tambahan modal diperlukan untuk memperkuat peran Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin KUR. Kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

"Dalam posisinya sebagai penjamin, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut KUR telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan penyaluran sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007-2023 yang mampu menjangkau 60 juta UMKM dan menciptakan 94 juta lapangan kerja. Selain itu, KUR juga membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, dengan peningkatan penyaluran hingga 2,6 kali lipat.

Namun, pandemi menyebabkan combined ratio mencapai di atas 100%, diperkirakan akan meningkat menjadi di atas 200% pada 2024. Kondisi ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo, sehingga diperlukan penguatan modal untuk menjaga keberlanjutan program KUR.

Sebagai konteks, rasio gabungan atau combined ratio dihitung dengan menjumlahkan kerugian dan biaya yang terjadi, lalu membaginya dengan premi yang diperoleh .

"Penambahan PMN sebesar Rp2 triliun untuk Askrindo dan Rp1 triliun untuk Jamkrindo diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program KUR," kata Hexana. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penyesuaian tarif imbal jasa penjaminan untuk menjaga keberlanjutan tambahan PMN tersebut.

IFG juga mengusulkan agar IFG, Askrindo, Jamkrindo, dan bank penyalur KUR dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi penyalur dan penjamin KUR.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN sebesar Rp3 triliun untuk IFG yang akan digunakan untuk penguatan permodalan KUR dalam APBN 2025. Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina Dwidya Sistha, menyatakan PMN ini akan dialokasikan kepada anggota holding di bidang asuransi dan penjaminan.

"Tambahan PMN tersebut akan digunakan oleh Jamkrindo dan Askrindo untuk meningkatkan kapasitas penjaminan dalam melanjutkan penugasan pemerintah dalam menjamin KUR usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar Oktarina kepada Bisnis, Selasa (19/3/2024).

Oktarina menambahkan sejak diluncurkan pada 2007, KUR telah berperan penting dalam menstimulasi ekonomi sektor riil melalui UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga konglomerat pemilik Mayapada Group, Dato' Sri Tahir. Ibunda Tahir, Lina Sindawaty, meninggal dunia pada Rabu (10/7/2024) pukul 00.30 WIB.

Mendiang meninggalkan tiga orang anak yakni Dato Sri Tahir, ⁠Elizabeth Sindawati dan Margaret Sindawati.

Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) Hendra Mulyono pun mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut “Benar,” ujarnya pada Bisnis, Rabu (10/7/2024)

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, terkait jadwal semayam akan diinfokan menyusul.

“Kami yang berduka mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa,"

Lina Sindawaty merupakan Ibunda dari Dato’ Sri Tahir, pendiri Mayapada Group yang juga sekaligus Pemegang Saham pengendali PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Sebelumnya juga menjabat Komisaris Utama (1990-2011), Wakil Komisaris Utama (2011-2013). Saat ini Dato' Sri. Tahir, MBA menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mayapada dan terakhir diangkat berdasarkan Akta RUPS No 61 tanggal 16 Juli 2020.

Sementara itu, saat dihubungi Bisnis untuk mengucapkan turut berduka cita, Tahir menjawab singkat. "Amen, terima kasih."

Adapun, kabar duka cita ini juga turut disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

“Berita duka cita, telah meninggal dengan tenang tadi malam, ibu kandung dari Prof. Dr. Dato Sri Tahir, bos dan pemilik dari Mayapada Group,” ungkap Hotman.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan bahwa masih ada delapan perusahaan asuransi umum yang belum memiliki tenaga aktuaris internal, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan tenggat waktu hingga 31 Desember 2023.

Bern Dwyanto, Direktur Eksekutif AAUI menjelaskan pemenuhan kewajiban aktuaris pada asuransi umum masih terkendala oleh keterbatasan jumlah Fellow actuary (FSAI) yang tersedia untuk diangkat sebagai appointed actuary. "Dengan keterbatasan tersebut, biaya untuk mendapatkan tenaga aktuaria menjadi lebih tinggi, yang menjadi beban bagi perusahaan asuransi, terutama yang memiliki kondisi keuangan menengah," ujar Bern kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024).

Bern menyatakan perusahaan asuransi umum yang belum memiliki aktuaris sedang berupaya memenuhi kewajiban tersebut dengan berbagai cara dan dukungan dari pihak terkait. "Sebagian besar perusahaan tersebut masih dalam proses di OJK," tambah Bern.

AAUI melalui Bidang Aktuaria dan Pemodelan terus berkoordinasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk membantu pemenuhan ketentuan aktuaria. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain mengadakan ujian di luar jadwal regular, memberikan rekomendasi ke OJK terkait calon aktuaris yang akan melaksanakan fit and proper test, serta memberikan informasi mengenai ketersediaan aktuaris FSAI yang dapat direkrut oleh perusahaan asuransi umum.

"Semoga upaya ini dapat membantu pemenuhan tenaga aktuaris di industri asuransi umum, terutama karena hal ini diamanatkan dalam undang-undang perasuransian," kata Bern.

Sebelumnya, OJK mencatat masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memenuhi kebutuhan tenaga aktuaris per Mei 2024. Pemenuhan aktuaris menjadi penting sebagai salah satu langkah dalam implementasi PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74), di mana peran aktuaris sangat krusial dalam berbagai aspek bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 bertujuan untuk memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan asuransi maupun antar industri, dengan harapan dapat efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Selain untuk implementasi PSAK 117, keberadaan aktuaris juga penting dalam kegiatan usaha asuransi untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan secara optimal. OJK mencatat bahwa aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024, meningkat 1,30% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp1.106,23 triliun.

Dari sisi akumulasi pendapatan premi di asuransi komersial pada Mei 2024, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 8,59% yoy menjadi Rp137,4 triliun. Ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23% yoy menjadi Rp73,51 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 16,94% yoy menjadi Rp63,89 triliun.