Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan rencana untuk merilis fitur buy now pay later (BNPL) dalam beberapa waktu mendatang.

Riga Sunkara, Division Head of Digital Business Bank Permata, menjelaskan bahwa fitur paylater menjadi salah satu masukan yang ditampung dalam pengembangan aplikasi mobile banking Bank Permata, Permata ME.

“Tentunya semua feedback atau masukan mengenai ada paylater, itu kita akan jadikan sebagai pengembangan selanjutnya, sehingga terus berkelanjutan,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Lebih lanjut, Direktur Consumer Banking Bank Permata Djumariah Tenteram mengakui adanya rencana perseroan untuk merambah layanan paylater.

Namun demikian, dirinya belum dapat memastikan target waktu peluncuran produk tersebut. Djumariah hanya menyiratkan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan layanan tersebut sesegera mungkin.

“Iya, secepat mungkin. Secepat mungkin, ya,” jelasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnis BNPL atau paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada September 2024, porsi produk kredit paylater bank sebesar 0,24%, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Adapun, Bank Permata juga baru meluncurkan Permata ME, yang merupakan tampilan baru dari aplikasi mobile banking PermataMobile X.

Direktur Utama PermataBank, Meliza M. Rusli menyampaikan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan kelanjutan dari perubahan logo dan identitas Bank Permata yang telah dilakukan.

PermataBank sebelumnya mengubah logo menjadi bunga lotus yang identik dengan pemegang saham pengendalinya, Bangkok Bank, pada Jumat (27/9/2024) lalu.

Bisnis.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui bisnis Wealth Management berhasil membukukan aset yang dikelola (Asset UnderManagement) naik 23,05% year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp239,6 triliun per Agustus 2024. Hal ini mencerminkan ekspansi dan diversifikasi portofolio nasabah yang berkelanjutan.

Disamping itu, bisnis Wealth Management BRI mengalami peningkatan profitabilitas yang terus tumbuh positif, dengan Fee-Based Income (FBI) dariBancassurance meningkat 28,97% yoy. Adapun jumlah nasabah prioritas BRI telah mencapai 161 ribu nasabah pada periode ini, atau meningkat 21,98% yoy.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa Wealth Management BRI berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan komprehensif dan layanan yang dipersonalisasi kepada Nasabah Prima.

“BRI terus mengakselerasi kinerja bisnis Wealth Management BRI. Strategi yang dilakukan dengan memperkuat edukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan Masyarakat. Misinya dalam hal ini juga membantu nasabah prima (BRI Private dan BRI Prioritas) menjelajahi kompleksitas lanskap keuangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Handayani, BRI turut melakukan pendampingan oleh financial advisor berpengalaman yang selalu memastikan penawaran produk sesuai profil risiko nasabah. Ditambah lagi, Wealth Management BRI didukung oleh ekosistem BRI Group.

“BRI optimistis bisnis Wealth Management mampu bertumbuh serta memiliki prospek yang baik. Salah satu faktor pendukung yang dapat terlihat, yakni saat ini muncul rasa kesadaran oleh para nasabah untuk memproteksi diri, keluarga, serta aset mereka yang diharapkan nantinya akan tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Sebagai informasi, atas pelayanan Wealth Management yang optimal, BRI mendapatkan penghargaan Total Service Quality Satisfaction based on Customer Perception Survey SQIndex 2024 dengan Predikat Diamond di ajang Service Quality Awards 2024.

SQ Award merupakan penghargaan bergengsi bertaraf nasional yang telah diadakan sejak tahun 2007 oleh Majalah Marketing dan CARRE (Customer Action Recognition and Reward Experience).

Penghargaan ini bertujuan untuk menganugerahkan perusahaan-perusahaan yang berhasil memberikan layanan terbaik pada industrinya masing-masing dengan meraih nilai tertinggi dan di atas standar industri pada Service Quality Index (SQIndex). Adapun indikator utama yang dinilai yakni kualitas layanan, meliputi Service Accessibility, Service Process, People, Service Solution dan Perceived Service Value

Bisnis.com, NUSA DUA — Penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah yakni 2,59% pada 2023. Angka tersebut masih tertinggal jauh dari negara lain, misalnya saja Malaysia 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, dan Afrika Selatan 12,6%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tantangan penetrasi dihadapi oleh Indonesia, terutama karena karakteristik negara yang terdiri dari ribuan pulau.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengatakan bahwa masalah penetrasi tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Menurut Iwan, digitalisasi dalam bisnis asuransi penting untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, harapannya ini dapat meningkatkan penetrasi.

“Kami melihat bahwa persyaratan utama yang memang harus ada infrastruktur digital yang kuat. Itu sebabnya kami dorong perusahaan [asuransi] untuk terus mengembangkan digital, karena digital ini bisa menjangkau jarak yang ini menjadi permasalahan karena Indonesia negara kepulauan,” kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Iwan menyoroti penerapan teknologi digital tidak hanya membantu perusahaan asuransi dalam menekan biaya, tetapi juga berperan dalam memitigasi risiko, terutama risiko fraud. Dengan digitalisasi, Iwan mengungkap perusahaan asuransi bisa langsung berinteraksi dengan konsumen tanpa melalui perantara yang selama ini menambah biaya.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih ketat terhadap para agen dan perantara yang terlibat dalam ekosistem asuransi. OJK kini mendorong pendaftaran agen asuransi secara digital sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan registrasi agen yang transparan dan terpantau secara digital, risiko adanya penipuan atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak perantara dapat diminimalisasi.

“Agen ini punya peran penting untuk memastikan bahwa kualitas yang masuk ke perusahaan asuransi itu, itu kualitas yang bisa dijaga, dan kalau kualitas yang masuk baik, kita mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen risiko dengan baik, harusnya hasilnya baik,” kata Iwan.

Selain itu, Iwan mengatakan OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Iwan mencontohkan bahwa produk asuransi kecelakaan diri adalah salah satu jenis produk yang bisa dipasarkan secara digital dengan mudah.

“Kami juga mendorong perusahaan untuk mencoba menelurkan produk-produk sederhana, yang bisa [juga] dipasarkan secara digital,” kata Iwan.

Namun, Iwan juga mengingatkan bahwa kemudahan dalam pemasaran digital harus diimbangi dengan proses klaim yang juga sederhana dan cepat. Menurutnya, jika proses klaim tidak dipermudah, hal itu justru akan menghambat pertumbuhan penetrasi asuransi di Indonesia.

“Kami tidak ingin penetrasi digital tinggi, tetapi proses klaimnya masih konvensional,” ungkapnya.

Bisnis.com, MAKASSAR -- PT Mandiri Utama Finance (MUF) mengandalkan pameran sebagai salah satu strategi menghimpun realisasi pembiayaan di wilayah Sulawesi. Pada wilayah ini, MUF mengincar pencairan kredit sebesar Rp2,8 triliun hingga akhir tahun nanti.

Aris Toteles, Regional Head MUF area Sulawesi menyebut pameran biasanya memberi kontribusi besar terhadap kinerja perusahaan. Dalam pameran terbaru misalnya, pihaknya membidik transaksi mencapai Rp160 miliar pada kegiatan yang berlangsung hingga 13 Oktober 2024.

"Kami tawarkan banyak promo untuk mencapai realisasi itu, yaitu dari bunga mulai dari 2% untuk kredit mobil, serta angsuran motor mulai dari Rp700 ribuan. Di hari pertama bahkan sudah ada 11 SPK," ungkapnya saat membuka acara di Tans Studio Mal Makassar, Rabu (10/10/2024).

Marketing SEVP MUF Yanto Tjia mengatakan penyaluran pembiayaan MUF untuk wilayah Sulawesi hingga September 2024 telah mencapai Rp1,6 triliun, tumbuh 21,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu untuk memperluas jangkauan, MUF juga membuka kantor cabangnya yang kedua di Kota Makassar. Langkah ini untuk memudahkan konsumen memperoleh kredit seiring dengan permintaan layanan pembiayaan kendaraan yang terus meningkat.

MUF Auto Fest 2024 Makassar menghadirkan berbagai jenis otomotif baik kendaraan konvensional maupun elektrik, termasuk BYD, Toyota, Hyundai, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Daihatsu, Wuling, Suzuki, Yamaha, Vespa, Kawasaki, Yadea, Volta, Viar, dan United E-Motor.

Bisnis.com, NUSA DUA — Penetrasi asuransi masih menjadi tantangan bagi industri. Bahkan sejak 2020, penetrasi asuransi mengalami penurunan dari 3,11% menjadi 2,59% pada 2023.

Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, apalagi penetrasi asuransi di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di antaranya Malaysia 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, dan Afrika Selatan 12,6%.

Dari data inklusi keuangan per 2022, literasi keuangan sektor asuransi juga tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%, artinya hanya setengah yang paham asuransi memilih menggunakan asuransi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pun menyoroti masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia dibandingkan negara lain.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan bahwa industri asuransi di Indonesia secara konsisten menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan premi dan aset. Dari data OJK per Agustus 2024, aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun, yang meningkat 1,32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1.117,75 triliun. Namun demikian, kontribusi asuransi terhadap perekonomian nasional relatif stagnan.

“Hal ini terlihat dari terbatasnya pertumbuhan total penetrasi asuransi komersial, asuransi wajib, dan asuransi sosial, yang secara kolektif merupakan mayoritas industri asuransi,” kata Budi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Budi mengatakan berdasarkan gambaran pasar, populasi Indonesia yang besar dan ekonomi yang terus berkembang memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan asuransi. Meskipun memiliki potensi, tingkat penetrasi asuransi umum di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara sejawatnya di negara-negara Asean dan tentunya di antara negara-negara maju.

Hal ini, menurutnya juga memberikan peluang bagi perluasan pasar di Indonesia yang masih tersedia. Selain itu, lanjut Budi, meskipun ada hambatan dari lonjakan komoditas yang berkelanjutan, peningkatan volatilitas harga pangan dan energi, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kecepatan yang stabil, didorong oleh peningkatan belanja publik, meningkatnya investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil.

“Dalam hal ini, perusahaan asuransi umum perlu mengatasi cara inovatif untuk melakukan penetrasi,” kata Budi.

Budi menyinggung sektor swasta Indonesia dicirikan oleh banyak perusahaan kecil, tetapi dominasi ekonomi hanya dari sedikit perusahaan besar. Sektor swasta Indonesia adalah rumah bagi 66 juta bisnis, di mana hanya sembilan juta yang terdaftar secara resmi. Menurutnya banyak sektor swasta Indonesia kurang menyadari manfaat asuransi, yang menghambat penetrasi pasar.

Selain itu, masalah kepercayaan, di mana ketidakpastian mengakibatkan diskresi dari para penegak peraturan pemerintah. Menururnya meningkatkan konsistensi peraturan dan mendorong akses ke pasar internasional adalah kunci untuk melepaskan potensi sektor swasta Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang akan menguntungkan industri asuransi.

“Kekhawatiran tentang keandalan perusahaan asuransi karena pengalaman masa lalu atau kurangnya kepercayaan pada sektor keuangan menjadi isu utama,” ungkapnya.

Di sisi lain, AAUI juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mendorong pengembangan industri asuransi. Termasuk di antaranya dalam penerapan peraturan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen, serta memberikan insentif bagi perusahaan asuransi untuk memperluas jangkauan.

Adapun inisiatif tersebut antara lain kesehatan keuangan untuk perusahaan asuransi dan reasuransi, tata kelola untuk perusahaan mutual, pemisahan unit syariah, regulasi asuransi kredit dan penjaminan, perizinan, hingga implementasi IFRS 17 atau PSAK 117 untuk perusahaan asuransi sebagai standar global baru untuk akuntansi kontrak asuransi.

“Saya yakin, Indonesia adalah lanskap yang menjanjikan bagi industri kita. Pasar kita siap untuk pertumbuhan yang signifikan pada 2025 didorong oleh kombinasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, lingkungan regulasi yang menguntungkan, kemajuan teknologi, dan perluasan penawaran produk,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) berupaya mendongrak bisnis perbankan ritel di sisa tahun 2024. Salah satu satu langkah yang dilakukan yakni bekerja sama dengan Garuda Indonesia.

Head of Retail Banking Bank QNB Indonesia Grace Luzar mengatakan kerja sama ini menggunakan konsep menabung . QNB Indonesia menawarkan hadiah GarudaMiles bagi nasabah QNB First baru dan existing yang melakukan penempatan dana di berbagai portofolio seperti simpanan dan produk-produk wealth management.

"Memahami kebutuhan nasabah QNB First akan layanan perbankan yang nyaman dan terintegrasi, serta gaya hidup mereka, Bank QNB Indonesia menghadirkan program First Reward yang inovatif melalui kerja sama dengan maskapai nasional Indonesia, Garuda Indonesia," kata Grace yang dikutip Kamis (10/10/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisatawan lokal pada Juli 2024 mencapai lebih dari 77 juta. Jumlah penumpang domestik tercatat tumbuh 11,70%, sementara penumpang penerbangan internasional pada bulan yang sama tumbuh 45,43%.

Menurutnya, kolaborasi ini diyakini dapat mendukung nasabah QNB First dalam merencanakan perjalanan, baik domestik maupun ke luar negeri.

Sebagaimana diketahui, Bank QNB Indonesia menawarkan welcome bonus GarudaMiles senilai tiket pesawat Jakarta ke Singapura. Selain itu, sebagai nilai tambah, Bank juga menawarkan cash back dan poin Life Rewards hingga 20.000 poin yang dapat ditukarkan melalui QNB Indonesia Mobile Banking ke berbagai pilihan hadiah sesuai kebutuhan atau keinginan nasabah, mulai dari travelling, elektronik, hingga voucher belanja.

Reward GarudaMiles akan tersedia mulai Oktober hingga Desember 2024. Program ini dimulai pada Oktober 2024 untuk turut mendukung bulan inklusi keuangan OJK, dengan tujuan meningkatkan jumlah nasabah dan menarik calon nasabah dalam memperluas akses layanan keuangan bersama Bank QNB Indonesia.

"Kami yakin strategi ini merupakan langkah yang tepat untuk mendongkrak bisnis perbankan ritel Bank QNB Indonesia di sisa tahun 2024,” ujarnya.

Grace optimistis kolaborasi dengan Garuda Indonesia akan memberikan kontribusi positif dan mendukung visi Bank untuk membangun pertumbuhan yang solid dan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memproyeksikan pendapatan bunga bersih (NII) perseroan baru akan membaik pada kuartal II/2025.

Meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 6% pada bulan lalu yakni September 2024, akan tetapi perlu jeda waktu sebelum perubahan suku bunga tersebut mempengaruhi kinerja perbankan.

“Suku bunga turun NII harusnya NII membaik karena cost-nya harus turun. Tapi lagi-lagi saya bilang, mungkin akan membaik di kuartal II tahun depan lah,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Jakarta yang dikutip Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, era suku bunga tinggi telah menyebabkan kenaikan beban bunga bank, sementara itu pada saat yang sama pendapatan bunga tetap stabil lantaran suku bunga kredit yang sulit dinaikkan. Akibatnya, cost terus meningkat tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan yang sepadan.

“Sekarang kan cost-nya mulai bergerak turun. Jadi NII makin membaik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyinggung bahwa rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL masih relatif stabil, perseroan mencatat hingga saat ini NPL masih di bawah 2%.

Meski demikian, dirinya tidak menutup mata terkait potensi kenaikan NPL di tengah daya beli yang melemah.

“Kalau NPL ada pasti ada gejolak, NPL itu pasti ada [dengan] kondisi-kondisi daya beli di bawah, tapi kebanyakan kredit kecil lah,” ujarnya.

Sebagai informasi, BNI mencatat laba Rp14,22 triliun per Agustus 2024, tumbuh 4,3% yoy dibandingkan Rp13,64 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Laba BBNI tersebut dijaga tetap tumbuh meskipun pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) bank terkoreksi 6,83% secara yoy menjadi Rp25,56 triliun pada Agustus 2024 dari Rp27,44 triliun pada Agustus 2023.

Menilik laporan keuangan perseroan, salah satu yang menopang laba BBRI itu, yakni pendapatan berbasis komisi dan provisi (fee based income) dibukukan tumbuh 3,15% ke level Rp6,8 triliun.

Di samping itu, BBNI juga membukukan pendapatan lainnya naik cukup signifikan 33,45% yoy menjadi Rp3,75 triliun dari posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya Rp2,81 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terus berperan aktif mendukung komitmen peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Kali ini, IFG Life bersama dengan para stakeholders di sektor keuangan dan asuransi memeriahkan Festival Literasi Finansial di Bengkulu.

Gatot Haryadi, Corporate Secretary IFG Life, mengatakan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan terus menunjukkan perbaikan, salah satunya ditopang sinergi dan komitmen bersama antara para pelaku industri di sektor jasa keuangan, regulator, dan dunia pendidikan serta komunitas di masyarakat.

Mengacu pada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan penduduk Indonesia pada 2024 mencapai 65,43%.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Indeks ini menunjukkan bahwa kendati literasi dan inklusi keuangan sudah cukup baik, namun Indonesia masih dihadapkan pada kondisi yang timpang, yaitu tingkat inklusi lebih baik dibandingkan dengan tingkat literasi atau pemahaman yang memadai.

“Literasi dan inklusi keuangan nasional memang terus mengalami perbaikan, namun kita lihat bahwa inklusi keuangan selalu lebih tinggi dari literasi, artinya masyarakat memiliki produk keuangan tetapi literasinya masih perlu didorong lebih baik lagi agar lebih paham dengan produk dan jasa keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, IFG Life terus berperan aktif, termasuk membuka kolaborasi dan sinergi bersama stakeholders, untuk mendorong literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia,” tutur Gatot.

Kali ini, lanjut Gatot, pihaknya turut serta berkolaborasi dalam penyelenggaraan Festival Literasi Finansial yang digelar pada pekan pertama Oktober 2024 di Bengkulu, berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bisnis Indonesia. Dengan menggandeng komunitas akademis, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas generasi muda terhadap hal-hal yang terkait dengan keuangan.

Bengkulu sendiri, mengacu pada data SNLIK masih mencatatkan level literasi keuangan di bawah rata-rata nasional, yakni 30,39%. Di Bengkulu, serta banyak daerah lainnya di Indonesia, juga marak terjadi kasus-kasus keuangan seperti investasi dan pinjol ilegal. Oleh karena itu, Gatot menilai penting sekali Festival Literasi Keuangan kali ini dilakukan di Bengkulu. Selain itu, lanjutnya, masih banyak daerah lain di Indonesia yang juga memerlukan perhatian para pelaku industri dan stakeholder jasa keuangan untuk ditingkatkan literasinya.

“Banyak kasus keuangan terjadi karena kurangnya literasi keuangan. Ini mencakup misalnya, kurang bijaknya dalam pengelolaan keuangan sehingga mudah tergiur tawaran-tawaran menggiurkan tanpa menelaahnya dengan lebih seksama atau tidak bisa memilah antara mana keinginan dan mana kebutuhan keuangan. Makanya penting sekali IFG Life juga para pelaku industri dan stakeholders lainnya berkolaborasi untuk bersama-sama agar pemahaman masyarakat kita terhadap keuangan itu semakin baik,” tuturnya.

Selain Festival Literasi Finansial 2024 yang digelar bersama dengan stakeholders, sepanjang tahun ini IFG Life juga telah melakukan sejumlah kegiatan literasi baik secara offline maupun online di sejumlah daerah di Indonesia.

“Diskusi pengelolaan keuangan dengan generasi Z dan milenial, diskusi pengelolaan dan proteksi keuangan dengan para ibu di Jakarta, Semarang, Bandung, dan kota lain; edukasi keuangan untuk para pelaku UMKM, kolaborasi dan literasi keuangan dengan menggandeng Badan Pengelola Geopark Rinjani, literasi keuangan sekaligus CSR kepada sekolah-sekolah di Bogor, edukasi kesehatan dan keuangan LifeTalk, dan masih banyak lagi,” papar Gatot.

Gatot berharap, berbagai upaya yang dilakukan oleh IFG Life, baik secara mandiri maupun dengan bersinergi dengan ekosistem holding BUMN serta para stakeholders lainnya di sektor jasa dan keuangan dapat memacu literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk semakin baik lagi.

“Ini [gerakan literasi] harus menjadi hal yang terus menerus dan berkelanjutan agar fondasi pemahaman finansial masyarakat dapat senantiasa diperkuat, sehingga mereka memiliki bekal informasi yang cukup untuk membuat keputusan keuangan yang baik yang tidak merugikan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan skema baru pelayanan asuransi kesehatan wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan melalui sistem Kelas Rawat Inap Standard (KRIS).

Dengan KRIS, pemerintah menetapkan 12 kriteria standar yang harus dimiliki rumah sakit (RS) dalam melayani program JKN. Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kepada RS pemerintah. Sementara bagi RS swasta, pemerintah berharap ada kolaborasi dengan pihak asuransi swasta selain BPJS Kesehatan.

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan mengatakan jika RS swasta kekurangan dana untuk memenuhi 12 kriteria tersebut. Diharapkan mereka bisa meningkatkan kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan.

Tidak cuma itu, kolaborasi asuransi swasta juga diharapkan dapat mengisi gap manfaat yang diterima pasien lebih dari manfaat yang ditanggung JKN. Skema ini dikenal dengan Coordination of Benefit atau CoB. Nadia menjelaskan, standard manfaat medis dan non medis yang dijamin oleh BPJS pada dasarnya telah memastikan kebutuhan dasar kesehatan sesuai indikasi medis serta faktor keselamatan pasien rawat inap melalui KRIS dengan kriteria yang jelas.

"Sehingga ada peluang optimalisasi peran asuransi swasta untuk mengisi gap manfaat amenities yang diinginkan oleh peserta JKN yang mampu membayar premi lebih guna mendapatkan produk asuransi swasta yang menawarkan di luar dari standard manfaat yang dijamin JKN," kata Nadia kepada Bisnis, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dengan inflasi medis yang diprediksi akan terjadi hingga akhir tahun ini, Kementerian Kesehatan mendorong optimalisasi peran asuransi swasta untuk mengendalikan pembiayaan kesehatan yang berasal dari kantong pribadi individu atau out of pocket.

Skema KRIS juga direspons positif oleh industri asuransi. Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia, Dian Budiani mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan layanan kesehatan baik itu pihak swasta maupun BPJS Kesehatan.

"Bagi kami di asuransi swasta, pemberlakuakn KRIS menjadi peluang untuk menanggungg selisih biaya yang timbul ketika masyarakat ingin mendapatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya," kata Dian.

Prudential Indonesia juga memandang CoB sebagai peluang untuk meningkatkan penetrasi asuransi ketika penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Dengan konsep COB, menurutnya ada peluang berbagi risiko antara asuransi swasta seperti Prudential Indonesia dengan BPJS Kesehatan.

Senada, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko dan GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Fauzi Arfan mengatakan, adanya skema KRIS dapat mendorong rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas mereka sehingga menjadi peluang besar bagi asuransi swasta turut mengambil peran.

"Peningkatan kualitas rumah sakit melalui penerapan KRIS memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk-produk asuransi kesehatan yang lebih menarik, seperti manfaat tambahan untuk perawatan di rumah sakit yang telah memenuhi kriteria KRIS," kata Fauzi.

Sementara itu, Direktur Pengembagan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Diwe Novara mengatakan bahwa KRIS memberi peluang bagi para peserta JKN dan peserta Jasindo untuk melakukan koordinasi manfaat atau CoB terutama dalam hal adanya kenaikan kelas kamar. Hal ini menurutnya akan menjadi pendorong asuransi swasta melakukan penetrasi memberbanyak kemitraan dengan RS.

"Dengan adanya CoB ini dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat atas adanya besaran out of pocket terutama untuk masyarakat yang memiliki riwayat penyakit yang memerlukan biaya besar. Mereka tetap dapat menerima manfaat maupun layanan dari JKN maupun asuransi kesehatan tambahan dan hal ini menjadi peluang bagi industri asuransi," kata Diwe.

Dari prespektif pakar, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menilau KRIS bisa menjadi peluang industri asuransi memperluas cakupan peserta dengan menawarkan produk asuransi pelengkap bagi pasien yang menggunakan KRIS.

KRIS sendiri menetapkan standard minimum fasilitas rawat inap, tetapi menurut Wahyudin banyak pasien medium to high level yang menginginkan perawatan dengan fasilitas yang lebih baik, seperti kamar yang lebih nyaman, akses ke dokter spesialis, atau layanan tambahan yang lebih cepat.

"Asuransi swasta dapat masuk untuk menyediakan produk asuransi yang meliputi layanan-layanan yang tidak dicakup oleh KRIS, seperti operasi dengan teknologi mutakhir, perawatan jangka panjang, atau layanan spesialis tertentu," tandasnya.

Sebagai informasi. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan implementasi KRIS dimulai 1 Juli 2025. Artinya, sebelum tenggat waktu tersebut pemerintah harus selesai menghitung dan menetapkan tarif dan manfaat program JKN, serta memastikan semua rumah sakit memenuhi 12 standard KRIS.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater terus menggelembung. Khusus industri leasing saja, model bisnis ini mencapai Rp7,99 triliun per Agustus 2024.

Capaian itu melonjak tajam alias setara kenaikan 89,20% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara, tingkat kredit bermasalah dilihat dari nonperforming financing (NPF) gross dalam kondisi terjaga yakni posisi 2,52% per Agustus 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2024 yakni 2,82%.

Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance mengatakan lini bisnis paylater telah tumbuh signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dalam catatannya, kontrak pembiayaan dengan skema BNPL di industri leasing dari 2019 hingga 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 144,35%.

"Pada akhir 2023 tercatat sebesar 82,56% dari total kontrak di perusahaan pembiayaan merupakan transaksi BNPL," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Iwan menjelaskan meski secara kontrak mendominasi, nominal transaksinya masih sangat kecil dibanding total piutang pembiayaan. Piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 sebesar Rp7,99 triliun. Sementara total piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan di bulan yang sama mencapai Rp499,29 triliun.

"Kenapa kita kontraknya besar karena dari pembiayaan kecil-kecil itu, seperti beli token listrik, beli pulsa, itu belinya Rp200.000 saja terhitung kontrak. Itu kenapa mendominasi kontrak 82,56%, tapi dari nominalnya itu hanya berkontribusi 20%," kata Iwan.

Potensi pasar BNPL perusahaan pembiayaan yang terbuka sangat lebar tersebut menurutnya karena lini bisnis ini menyasar segmentasi masyarakat unbanked, di mana dia menjelaskan presentase masyarakat unbanked di Indonesia ada 67%.

Namun potensi pangsa pasar yang besar itu di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri. Dia menjelaskan karakteristik masyarakat unbanked memiliki profil risiko yang tinggi. Hal ini juga yang membuat pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan masih minor jika dibandingkan dengan pembiayaan BNPL dari sektor perbankan.

"Kenapa masih belum mendominasi dari sisi nominal dibanding pembiayaan yang lain seperti pembiayaan untuk investasi atau produktif, pertama kita sifatnya kan ritel, kecil-kecil. Dan kita pun kita tidak mungkin mengambil unbanked semuanya karena kami harus memastikan nasabah yang kami akuisisi harus dipastikan kemampuan membayarnya bagus," kata Iwan.

Tantangan berikutnya adalah soal literasi keuangan. Iwan menjelaskan karakteristik penerima pinjaman BNPL saat ini didominasi kelompok umur 18-35 tahun.

Iwan menggambarkan kebiasaan dari penerima pinjaman kelompok usia tersebut cenderung sangat pas dengan kemudahan yang ditawarkan produk BNPL yang mudah untuk mendapat pinjaman.

"Memang 18-35 tahun itu anak muda. Kemudahan itu memang membuat orang utang, ambil ambil ambil terus. Di sisi lain, kami intens melakukan literasi. Kita tidak sekadar jualan, tapi memastikan kalau nasabah berutang harus diselesaikan," pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkap piutang paylater menjadi andalan likuiditas masyarajat di tengah penurunan daya beli.

“Masyarakat akan cari pembiayaan yang cocok bagi karakteristik masing-masing penduduk. Daya beli mereka menurun namun di satu sisi kebutuhan mereka tetap ada, bahkan meningkat,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Huda mengatakan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, karena tidak mempunyai data historis keuangan yang bagus, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah pinjaman dengan skema paylater.

“Bagi mereka, ya pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah,” katanya.

Huda juga menyinggung terkait dengan aturan paylater yang mana masih dalam tahap kajian oleh regulator. Adapun beberapa poin yang dikaji oleh regulator antara lain persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Menurutnya, untuk aturan paylater, idealnya harusnya sudah mengacu ke Undang-undang yang berlaku.

“Ketika sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, ya sudah sewajarnya pengaturan BNPL juga mengacu ke sana. Soal perlindungan data pihak ketiga, hingga penggunaan data pribadi. Idealnya mengacu ke UU PDP, termasuk aturan pidana soal kebocoran data pribadi,” ungkapnya.

Paylater Perbankan

Tidak hanya paylater dari perusahaan pembiayaan, OJK juga melaporkan bisnis paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

Porsi produk kredit paylater bank tercatat sebesar 0,24% dibandingkan dengan total kredit, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekening paylater bank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.664 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (10/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,22% atau 34,5 poin ke level Rp15.664 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,07% ke level 102,85.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Dolar Hong Kong misalnya melemah 0,01%, won Korea Selatan melemah 0,13%, dan peso Filipina melemah 0,21%.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,14%, dolar Taiwan menguat 0,09%, serta yuan China menguat 0,12%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Kamis (10/10/2024), mata uang rupiah diproyeksikan fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.610 - Rp15.730.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, data ketenagakerjaan AS yang kuat menyebabkan dolar AS menguat. Selain itu, membuat pasar meredam skala penurunan suku bunga yang diharapkan.

Meski begitu, masih terdapat 85% peluang penurunan suku bunga acuan dengan tingkat 25 basis poin yang diperhitungkan mengacu CME FedWatch. Lalu, kemungkinan kecil The Fed akan membiarkan suku bunga tidak berubah.

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS bulan September yang akan dirilis pada hari ini menjadi bagian utama perhatian investor dalam sepekan perdagangan.

Investor juga tetap fokus pada China setelah hari yang bergejolak di pasar China dan Hong Kong. Pemerintah China sendiri optimistis akan mencapai target pertumbuhan setahun penuh, tetapi menahan diri untuk tidak memperkenalkan langkah-langkah fiskal yang lebih kuat.

Dari dalam negeri, terdapat sentimen atas hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) per September 2024 yang mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2024 yang berada pada level optimis, yakni sebesar 123,5.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) per September 2024 tercatat masing-masing sebesar 113,9 dan 133,1. Pada September 2024, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan IKK tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp3,1 juta – Rp4 juta.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (10/10/2024)?

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.47 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.638 dan harga jual sebesar Rp15.658 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.810 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.649 dan Rp15.674 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.770 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 dan harga jual sebesar Rp15.650 berdasarkan e-rate.

Kemudian Mandiri menetapkan harga beli bank notes sebesar Rp15.425 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.641 dan Rp15.661.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.795 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) merancang sejumlah produk yang dibutuhkan pasar untuk meningkatkan penetrasi di segmen syariah.

Chief Strategy Officer Prudential Syariah Mayang Ekaputri mengatakan dalam peluang pasar yang masih terbuka lebar pihaknya lebih memprioritaskan pengembangan produk asuransi.

"Karena market masih besar banget, fokus perusahaan sekarang adalah bagaimana mengeluarkan produk-produk yang tepat, sehingga menjangkau market-market yang tadinya belum tergapai sama konvensional. Kita lebih fokus inovasi," katanya kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024)..

Prudential Syariah sendiri telah melakukan pemisahan dari induknya. Lebih dahulu dari kondisi di industri. Pasalnya, berdasarkan rilis OJK sudah 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK, 12 di antaranya memilih mekanisme pengalihan portofolio daripada pendirian perusahaan baru.

Menanggapi soal peluang Prudential Syariah menerima pengalihan portofolio itu, Chief Financial Official Prudential Syariah, Paul Setio Kartono menyatakan pihaknya belum memikirkan langkah untuk melakukan akuisisi nasabah dari UUS eksisting..

"Belum ada tawaran, juga belum terpikirkan untuk perluasan bisnis dari konsolidasi itu," katanya.

Paul menjelaskan, industri asuransi jiwa syariah masih punya ruang yang terbuka lebar. Dia mencontohkan, total premi asuransi jiwa baru 3% dari PDB, sangat kecil dibanding negara-negara maju yang sudah di belasan persen. Sementara dari penetrasinya, jumlah polis individu asuransi jiwa masih di bawah 10%, dan polis individu asuransi jiwa syariah bahkan masih di sekitar 1%.

"Jadi oportuniti masih luas sekali. Jadi dalam mengejar peluang bisnis itu, pasti kita lihat mana nih yang perlu diprioritaskan," jelasnya.