JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aset industri asuransi jiwa dapat bertumbuh dalam rentang 3-5% pada tahun 2025. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun 2024.

“Kalau melihat jenis usaha dari asuransi jiwa, kita melihat bahwa di tahun 2025 terjadi peningkatan sedikit di kisaran 3-5% untuk pertumbuhan aset di tahun 2025,” ungkap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Adapun aset industri asuransi jiwa sampai dengan September 2024 tercatat meningkat 2,85% year on year (yoy) menjadi Rp 635,41 triliun. Perkembangan ini lebih tinggi dari peningkatan total aset industri perasuransian yang naik 2,46% (yoy), namun lebih rendah dari pertumbuhan total aset asuransi komersial yang sebesar 3,81% (yoy) dalam kurun sembilan bulan.

Adapun target OJK untuk pertumbuhan premi asuransi jiwa adalah 7,6% pada tahun 2024 ini. Tapi pendapatan premi dalam realisasinya hanya mampu tumbuh 2,73% menjadi Rp 135,64 triliun hingga September 2024, setelah beberapa waktu cenderung tercatat menurun.

Ogi menerangkan, salah satu pendorong kinerja industri asuransi jiwa ke depan adalah peta jalan yang sudah diluncurkan pada tahun 2023 lalu. Ini akan memacu kinerja asuransi jiwa yang lebih baik di masa mendatang. “Kita sudah punya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian 2023-2027, kami menghadapkan implementasinya berjalan dengan baik,” tegas Ogi.

Selanjutnya pada 2025 mendatang, Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri perasuransian yaitu ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu, berbagai perspektif baik dari konsumen, industri, dan ekonomi makro juga perlu disikapi oleh industri perasuransian.

“Dari perspektif konsumen secara fundamental dapat dilihat dari tingkat literasi dan inklusi yang rendah. Dari perspektif industri, tantangan yang dikaitkan dengan dukungan permodalan, kebutuhan akan tenaga expert, dan infrastruktur yang memadai,” ungkap Ogi.

Sementara dari perspektif yang lebih ekonomi makro, OJK melihat industri perasuransian butuh penguatan supaya bisa berkontribusi lebih terhadap perekonomian, termasuk penguatan dari segi manajemen risiko maupun tata kelola.

Pergeseran-Pergeseran

Dari sisi produk, OJK melihat akan ada pergeseran pemanfaatan produk dari masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada kinerja industri asuransi jiwa pada 2025. Menurut Ogi, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link tidak lagi jadi penyumbang terbesar.

“Untuk asuransi jiwa terjadi pergeseran, produk unit link bukan lagi jadi penyumbang terbesar, bergeser ke urutan nomor dua. (Jadi) pertama adalah produk tradisional berbentuk endowment,” urai Ogi.

Kemudian, OJK yakin akan terjadi pertumbuhan yang lebih berarti dari lini asuransi kesehatan di sektor industri asuransi jiwa. Kinerja lini asuransi kesehatan dipercaya bakal mulai menunjukkan perbaikan, setelah beberapa waktu belakangan ini mengalami koreksi.

Ogi menambahkan, pergeseran preferensi produk yang memengaruhi pertumbuhan pada tahun 2025 terjadi secara organik dan anorganik. Pergeseran yang dimaksud berlangsung mengingat perusahaan asuransi jiwa tetap melakukan intensifikasi produk yang sudah ada, maupun karena inovasi produk baru untuk intensifikasi di masa yang akan datang.

“Kemudian juga perbaikan-perbaikan dari bisnis proses yang akan mengarah ke arah efisiensi daripada industri perasuransian. Penerapan-penerapan daripada manajemen risiko dan tata kelola, selain juga peningkatan modal dan ekuitas yang sudah kita atur dalam POJK-nya,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Premi dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dilaporkan terkontraksi. Sebaliknya, premi asuransi dari produk proteksi tumbuh tinggi sampai dengan Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan, premi dari PAYDI atau unit link masih menunjukkan kontraksi. Namun demikian, tren premi bulanan unit link menunjukkan kondisi yang flat.

“(Premi unit link) diharapkan dapat tumbuh di akhir tahun 2024 seiring dengan OJK terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana, dengan tujuan agar portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, pada Kamis (3/10/2024) malam.

Ogi sebelumnya menyampaikan bahwa kinerja premi unit link telah memasuki era normal baru. Menurut dia, meski terjadi kontraksi secara tahunan (yoy), premi unit link sudah mulai menunjukkan pertumbuhan secara bulanan (mtm).

“Artinya premi yang diterima bulanan sudah mulai meningkat, rata-rata sekitar Rp 4,11 triliun per bulan (hingga Juli). Nah itu kita harapkan menjadi equilibrium dan konsisten tumbuh di kisaran nilai tersebut dan kontribusinya 25-30% dari total premi perusahaan asuransi jiwa,” beber Ogi.

Lebih jauh menengok kebelakang, Ogi meyakini tahun ini jadi saat-saat yang penting untuk perusahaan asuransi mulai beradaptasi dengan modal produk unit link terbaru, setelah dua tahun melakukan penyesuaian. Pada awal tahun ini, ia percaya bahwa premi unit link bakal berbalik arah untuk tumbuh secara positif.

Di samping unit link, Ogi menuturkan, OJK juga terus mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan produk proteksi. Dengan begitu, perusahaan asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan terhadap risiko terkait jiwa pemegang polis.

“Sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif bagi produktivitas masyarakat. Sampai dengan akhir Agustus 2024, premi dari produk proteksi ini tumbuh dengan baik sekitar 14% yoy,” demikian tutup Ogi Prastomiyono.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Zurich) dan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) berkolaborasi meluncurkan produk perlindungan asuransi melalui aplikasi Indosat.

Presiden Direktur Zurich Asuransi Indonesia Edhi Tjahja Negara, mengatakan, produk baru ini diharapkan menjadi lebih mudah untuk dijangkau oleh pelanggan Indosat dalam satu aplikasi. Kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan inklusi finansial.

"Solusi digital pertama kami, yang dirancang berdasarkan strategi Zurich Edge dalam platform ini, akan memastikan perlindungan komprehensif hanya dengan sekali klik, sehingga mendorong inklusi keuangan yang lebih besar," kata Edhi dalam keterangan resmi, Senin (2/9).

Dalam produk baru ini, Zurich akan menyediakan produknya melalui aplikasi Indosat yaitu myIM3 dan bima+, termasuk penggantian tagihan pascabayar dan asuransi perjalanan untuk pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi, dan kebutuhan medis darurat.

Ke depannya disebut akan ada penawaran lainnya, seperti paket pembayaran rumah sakit dan proteks layar retak dengan premi yang terjangkau.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ritesh Kumar Singh mengatakan, kerja sama strategis ini menggabungkan jaringan luas dan kelengkapan ekosistem digital Indosat dengan keunggulan Zurich dalam hal perlindungan asuransi.

"Dengan dukungan teknologi termutakhir dan pendekatan berbasis data, kami optimistis dapat meningkatkan keterjangkauan layanan secara signifikan dan proteksi komprehensif bagi segmen yang sudah terpapar asuransi maupun yang belum," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tak jadi mengajukan usulan revisi terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Usulan tersebut dilakukan lantaran premi produk unit link terus tergerus.

Terbaru, AAJI mencatat premi unit link mencapai sebanyak Rp36,68 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut turun 13,8% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp42,56 triliun.

Ketua Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi jiwa lebih banyak yang memilih untuk menolak usulan tersebut. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan AAJI dengan pimpinan perusahaan asuransi jiwa pada akhir Juni silam.

“Akhirnya kami engga ajukan, karena menurut para CEO [pimpinan perusahaan asuransi jiwa] enggak segampang itu juga. Maksudnya gini, jangan sampai kami mengajukan permohonan revisi SEOJK PAYDI tapi enggak banyak juga anggota yang jual dan enggak enak ke OJK-nya,” kata Budi ditemui usai Konferensi Pers Kinerja Semester I/2024 di Jakarta, pada Rabu (28/8/2024).

Namun demikian, apabila dalam prosesnya dirasa sudah perlu, maka AAJI akan berdiskusi kembali. Terlebih, saat ini masih banyak perusahaan memerlukan waktu untuk melakukan penyempurnaan produk unit link melalui SEOJK PAYDI terbaru yang efektif pada Maret tahun lalu.

“Jadi daripada kami harus berjuang untuk ditinjau ulang, tapi ternyata enggak siap juga jual unit link lagi, jadi ditunda sampai semua CEO bulat suara ‘ayo’ maju ke OJK,” katanya.

Budi mengatakan bahwa tantangan di lapangan adalah tenaga pemasar asuransi jiwa lebih terbiasa, terbentuk, dan terlatih untuk memasarkan asuransi unit link. Premi unit link memang sempat mendominasi total premi industri asuransi jiwa mencapai sebanyak 70%, tetapi saat ini preminya hanya mendekati 40% dari total keseluruhan premi..

“Jadi perlu training lagi dalamnya,” katanya.

Budi mengatakan bagi asosiasi, produk tradisional dan produk unit link semuanya baik untuk bertumbuh. Namun demikian, Budi menyebut industri tidak boleh lengah apabila ada yang terlalu dominan, khususnya saat ini produk tradisional. Budi mengatakan bahwa ketika produk tradisional mulai mendominasi perusahaan asuransi, maka harus diimbangi dengan pilihan investasi yang tepat.

Dia khawatir apabila tidak diimbangi dengan investasi yang tepat, maka dominasi tradisional dapat menyebabkan masalah lain di industri. Oleh sebab itu, lanjut Budi, asosiasi berharap adanya keseimbangan antara produk unit link dan tradisional.

“Keseimbangan antara unit link dengan tradisional itu penting juga untuk dijaga, meskipun sekali lagi itu pilihan nasabah,”” katanya.

Budi mengatakan bahwa nasabah yang cenderung berusia lebih tua, memilih produk tradisional. Sementara nasabah yang lebih muda, mungkin memilih yang menawarkan investasi. Pihaknya pun meyakini bahwa peluang unit link untuk tumbuh masih ada.

“Barangkali tidak segampang itu, masih butuh waktu. Masih turun lagi, tapi kalau kami melihat generasi mudanya semakin lama, semakin banyak dan lebih suka segala aspek lebih dinamis, barangkali setiap waktu nanti orang akan naik lagi,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, AAJI akan berdiskusi terkait dengan tiga isu tersebut dengan para pemimpin perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat. Menurutnya ada tiga topik yang dibahas.

Pertama, ada beberapa perusahaan yang mengeluhkan terkait dengan perpindahan tenaga pemasar asuransi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Meskipun sudah memenuhi aturan yang sama, tetapi aturan yang ada saat ini sudah terlalu lama. Oleh sebab itu, asosiasi khawatir bahwa aturan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini.

“Kalau ini ada kesepakatan yang lebih baik, ini akan baik untuk kedua belah pihak, baik untuk industri asuransi, dan hopefully baik juga buat masyarakat,” kata Budi pada 20 Juni 2024.

Dengan aturan baru, Budi mengatakan diharapkan pula dapat menghindari agen asuransi yang pindah perusahaan untuk membujuk nasabahnya turut memindahkan polis di perusahaan baru. Dengan demikian, persaingan antara perusahaan asuransi jiwa akan lebih sehat.

Tantangan kedua adalah terkait produk asuransi unit linked di industri asuransi jiwa. Budi mengatakan pihaknya turut menyoroti menyusutnya premi unit linked di tengah produk tradisional yang terus naik.

Budi mengatakan naiknya produk tradisional sebenarnya bukan hal buruk, tetapi pihaknya khawatir apabila perusahaan asuransi jiwa terlalu dominan pada produk tradisional dan pengelolaannya tidak cukup baik, dampaknya akan lebih berat daripada satu perusahaan yang dominan pada unitlink.

“Bahkan dikelola dengan baik pun kalau pilihan investasi jangka panjangnya masih terbatas itu juga tidak baik. Ini yang mestinya kita sikapi sama-sama bagaimana menjaga keseimbangan di antara keduanya, itu penting. Ketika keseimbangan mulai ada gapnya, ini yg ingin kami sampaikan kepada CEO,” ungkap Budi.

Ketiga, lanjut Budi, mengenai inflasi medis di mana menyebabkan klaim kesehatan industri asuransi jiwa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pihaknya ingin membahas bagaimana menyikapi tantangan tersebut di mana inflasi kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) mengumumkan menjalin kemitraan dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KB Bank Syariah). Kemitraan ini memungkinkan perseroan untuk memasarkan produk asuransi kepada nasabah KB Bank Syariah.

“Alhamdulillah, pada kesempatan silaturahmi ini Jasindo Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan KB Bank Syariah. Semoga pintu kerja sama yang terbuka ini dapat memberikan nilai tambah dan keberkahan bagi kedua belah pihak,” ujar Direktur Utama Jasindo Syariah, At Yaltha dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Adapun sejumlah produk asuransi Jasindo Syariah yang akan dipasarkan via KB Bank Syariah antara lain asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi engineering, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi aneka.

At Yaltha menuturkan, seluruh produk tersebut dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaannya.

“Melalui kerja sama strategis ini, baik Jasindo Syariah maupun KB Bank Syariah berkomitmen untuk memberikan solusi proteksi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas At Yaltha.

Di sisi lain, perjanjian kerja sama antara Jasindo Syariah dan KB Bank Syariah juga mengatur mengenai kerahasiaan data nasabah, dimana kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip perlindungan data serta memperoleh persetujuan dalam pemrosesan data pribadi (consent).

Direktur Operasional Jasindo Syariah, Mulia Perwira Daulata, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan kesesuaian peruntukan segala informasi yang terkait dengan proses penutupan asuransi nasabah KB Bank Syariah.

“Keamanan data merupakan major issue di institusi keuangan karena menyangkut sensitivitas data nasabah. Oleh karena itu, ada klausul-khusus dalam perjanjian ini yang membahas keamanan data nasabah. Prinsipnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kami akan tunduk pada seluruh aturan yang menjamin perlindungan nasabah sebagai konsumen kedua belah pihak,” urai dia.

Mulia menambahkan, sejak resmi berdiri pada tahun 2016 sebagai hasil spin off dari Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Asuransi Jasindo, Jasindo Syariah terus mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance/GCG) untuk menjaga kredibilitasnya di ekosistem keuangan syariah.

“Bagaimanapun, inti dari bisnis asuransi adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan mendorong peningkatan penetrasi asuransi untuk dapat menggarap basis nasabah perbankan. Dalam prosesnya, nasabah harus merasa nyaman, aman, dan tidak dirugikan,” pungkas Mulia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, produk asuransithird party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.

Manfaat itu aan terasa ketika terjadi kecelakaan dan mengalami tututan dari pihak ketiga yang dirugikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela.

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024)

"Sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Ia menambahkan, dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150.00 kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar.

Dengan kata lain, terdapat kurang lebih rata-rata kerugian senilai Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta per kejadian.

Sementara itu, dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar, mahasiswa, maupun lansia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, produk asuransithird party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.

Manfaat itu aan terasa ketika terjadi kecelakaan dan mengalami tututan dari pihak ketiga yang dirugikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela.

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024)

"Sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (7/8/2024).

Ia menambahkan, dari data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada 2023 terdapat hampir 150.00 kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir Rp 300 miliar.

Dengan kata lain, terdapat kurang lebih rata-rata kerugian senilai Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 juta sampai Rp 10 juta per kejadian.

Sementara itu, dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60 persen masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar, mahasiswa, maupun lansia.

SHUTTERSTOCK/JD8 Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi," terang Ogi.

Tentunya, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut.

Namun perlu diingat, pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis Law of Large Number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

Oleh karena itu, asuransi TPL diharapkan membuat masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Lebih lajut, Ogi menyampaikan, asuransi TPL ini adalah salah satu usaha untuk mencapai definisi welfare state, ketika negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dari risiko yang semakin besar pada lalu lintas.

Sedikit catatan, sebelumnya program-program sosial ini sudah pernah dijalankan melalui pembentukan Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan, dana desa, maupun program-program seperti KIS, KIP, dan lainnya pada sektor lalu lintas.

Selain itu, sudah diberlakukan asuransi sosial wajib yang dijalankan oleh Jasa Raharja di mana pengendara membayar premi Jasa Raharja setiap pada perpanjangan STNK, maupun tiket perjalanan.

"Asuransi TPL akan melengkapi perlindungan terhadap itu juga dalam kaitannya untuk menaikkan kesejahteraan sosial," tutur Ogi.

Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti
tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang kita kenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive).

Saat ini, produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransiunitlink merupakan produk asuransi yang memiliki fungsi perlindungan sekaligus nilai investasi di dalamnya.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami terdapat unsur risiko dalam nilai investasi yang ada di dalam produk asuransi unit link.

Country Chief Product Officer Allianz Life Indonesia Himawan Purnama menjelaskan, produk unitlink memiliki manfaat proteksi dan investasi yang terpisah dengan biaya masing-masing.

SHUTTERSTOCK/DEEMERWHA STUDIO Ilustrasi asuransi.

"Ketika misalkan terjadi pembayaran klaim untuk asuransi kesehatan, tidak ada pengaruhnya dengan porsi investasinya," kata dia dalam media workshop dengan topik Health Insurance 101, Rabu (7/8/2024).

Pada dasarnya, porsi investasi dalam produk unitlink akan ditempatkan pada pasar modal. Oleh karena itu, apa yang terjadi di pasar modal pasti berpengaruh ke nilai investasi pada asuransi unitlink.

Lantas, apa yang terjadi ketika nilai investasi pada produk unitlink turun?

Head of Investment Communications and Fund Development Allianz Life Indonesia Meta Lakhsmi Permata Dewi menjelaskan, ketika nilai investasi di produk asuransi unitlink turun tidak berarti polis yang ada di dalamnya tidak dapat memberikan proteksi lagi.

"Masih ada manfaat perlindungannya, yang nilainya naik turun itu baru nilai aktiva bersihnya atau nilai unitnya, tapi jumlah unitnya sendiri masih ada di sana," ujar dia.

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Dengan kata lain, ketika nasabah tidak melakukan penjualan, penurunan nilai investasi tersebut belum terealisasikan.

Namun, ketika nasabah sudah menjual dan memilih untuk cut loss unitnya pada saat harga turun, kerugian tersebut baru benar-benar dirasakan.

"Kalau dijual semua proteksinya bagaimana, kita perlu tahu kalau asuransi unitlin punya manfaat proteksi yang masih berjalan walaupun market dalam kondisi turun," imbuh dia.

Perlu dicatat, uang pertanggungan pada asuransi unitlink tidak dipengaruhi oleh nilai unit penyertaan yang naik turun.

Nilai penyertaan unitlink hanya dipengaruhi oleh nilai aktiva bersihnya. Sedangkan, nilai pertanggungan berupa benefit dan manfaatnya akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk itu, porsi asuransi kesehatan pada asuransi unitlink tidak akan berkurang selama pemegang polis masih membayarkan premi dan tetap menaati prosedur aturan tetap dilakukan.

"Itu tetap akan dibayarkan (manfaatnya), tidak akan dikurangi, jadi proteksinya tetap dijaga," ujar dia.

Lebih lanjut, Meta menjelaskan, sebelum memiliki produk asuransi unitlink, calon nasabah sudah harus terlebih dahulu mampu mengetahui profil risikonya.

Calon nasabah dengan profil risiko rendah atau tidak suka mengambil risiko dapat mempertimbangkan unitlink dengan subdana di pasar uang dan pendapatan tetap yang dialokasikan pada obligasi.

Sementara, calon nasabah dengan profil risiko moderat dapat memilih subdana di pendapatan campuran berupa pendapatan tetap dan saham.

Adapun, calon nasabah yang profil risiko tinggi dan bisa menerima lebih banyak risiko dapat memilih subdana di saham.

IDXChannel-Bank Muamalat Indonesia menargetkan pertumbuhan volume penjualan untuk produk bancassurance sebesar 100 persen pada tahun ini, atau naik dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu.

"Target tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan berbasis komisi atau Fee Based Income (FBI) dari bancassurance yang diharapkan meningkat 53 persen pada akhir 2024," kata SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan dalam rilis Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, bancassurance merupakan produk yang akan digencarkan penjualannya pada tahun ini. Pihaknya optimistis dapat mencapai target yang dicanangkan mengingat potensi pasar yang masih terbuka lebar.

“Portofolio produk bancassurance di Bank Muamalat terus tumbuh setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini didorong oleh kesadaran nasabah akan pentingnya investasi dan perencanaan keuangan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Adapun produk asuransi yang ditawarkan beragam, antara lain asuransi untuk kebutuhan dana pendidikan anak, asuransi yang menggabungkan antara proteksi jiwa dengan investasi, hingga produk asuransi unit link syariah dengan pembayaran premi/kontribusi secara berkala dalam mata uang USD.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini pun menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya dengan
melengkapi rangkaian produk Bancassurance yang tersedia untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan segmen nasabah yang lebih luas.

Bank Muamalat juga meningkatkan kapasitas tenaga pemasar dalam hal pengetahuan produk dan kemampuan analisa. Tujuannya agar tenaga pemasar dapat merekomendasikan produk yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan nasabah.

Selain itu, Bank Muamalat juga akan memperbanyak kegiatan customer gathering sebagai media sosialisasi produk, sekaligus literasi keuangan untuk nasabah yang dirangkaikan dengan program-program promosi yang menarik.

“Kami juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang terkait dengan produk bancassurance guna memastikan nasabah mendapatkan customer experience yang baik dan berkualitas, dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan kehati-hatian,” tutur Dedy.

(SAN)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) mengenai Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan penyusunan itu merupakan tindak lanjut dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 8/2024).

Ogi menyebut, salah satu substansi yang diatur dalam POJK 8/2024 adalah penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi.

"Melalui penguatan pengaturan aspek prudensial, antara lain penguatan peran komite pengembangan produk dan kewajiban pengujian atas setiap produk asuransi sebelum dipasarkan oleh perusahaan," ucapnya dalam keterangan resmi konferensi RDK OJK, Senin (8/7).

Sejalan dengan itu, Ogi mengatakan diperlukan penyempurnaan pedoman pelaporan produk asuransi yang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait dengan perencanaan, tata kelola, dan mitigasi risiko oleh perusahaan dalam pemasaran produk asuransi/produk asuransi syariah, yang akan diatur dalam RSEOJK tersebut.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan proses underwriting atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

Ogi menerangkan perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan akan menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang diwajibkan sebagai pelapor dalam SLIK.

Terkait hal tersebut, dia bilang OJK sedang menyusun RSEOJK Penilaian Kualitas Tagihan Subrogasi dan Suretyship oleh Perusahaan Asuransi/Syariah, serta Perusahaan Penjaminan/Syariah. RSEOJK itu nantinya akan berfungsi sebagai pedoman terhadap penilaian yang dimaksud.

Selain itu, penyusunan RSEOJK juga sebagai tindak lanjut amanat RPOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang saat ini secara paralel sedang disusun.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang ketentuan baru untuk memperkuat pengaturan trkait perilaku agen asuransi. Ketentuan yang dimaksud dalam rangka menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Hal ini tercantum dalam RPOJK tentang Perubahan atas POJK 69/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. RPOJK ini diantaranya memuat kewajiban dan larangan perusahaan asuransi terhadap mitra agen asuransinya.

Ada beberapa poin penambahan dan perubahan ketentuan dalam RPOJK tersebut. Salah satu pasal menambah kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan agen asuransi telah mendapat persetujuan calon nasabah dalam memperoleh, memanfaatkan, dan mengungkapkan data pribadi dalam setiap pemasaran produk asuransi atau penutupan polis Asuransi.

Selain itu, perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi punya kewajiban memiliki prosedur “pengendalian internal” untuk memastikan seluruh perilaku agen asuransi dalam setiap pemasaran produk asuransi dan/atau penutupan polis asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kode etik agen asuransi; dan peraturan internal perusahaan.

Adapun prosedur pengendalian internal dimaksud wajib memuat paling sedikit kriteria agen asuransi; proses seleksi agen asuransi; dan tata cara melakukan hubungan keagenan dengan agen asuransi; dan proses manajemen risiko dalam hubungan keagenan dengan agen asuransi dalam aspek pelindungan pemegang polis.

Tidak sampai disana, sebuah perusahaan asuransi yang memanfaatkan layanan keagenan juga mesti memiliki prosedur pengendalian internal yang memuat mengenai tata cara penghentian keagenan dengan agen asuransi, termasuk mekanisme penghapusan data pemegang polis.

Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa suatu perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

Larangan bagi Agen Asuransi

Berikutnya, RPOJK kali ini mengatur beberapa larangan bagi perusahaan asuransi dan agen asuransi. Ke depan OJK berencana mengatur agar perusahaan asuransi dilarang mengikat perjanjian dengan agen asuransi yang masih terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi lain di bidang dan prinsip penyelenggaraan yang sama.

Dalam hal agen asuransi pindah perusahaan tempat bekerja ke perusahaan asuransi sejenis, maka sang agen dilarang melakukan penutupan produk asuransi atas pemegang polis atau klien sebelumnya dengan jangka waktu satu tahun.

Lalu, seorang agen asuransi saat melakukan penawaran produk mesti menunjukkan dua tanda identitas yaitu bukti bahwa perusahaan terdaftar OJK dan lisensi keagenan yang berlaku. Agen juga mesti menyampaikan informasi mengenai produk asuransi dengan benar, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis.

Yang dimaksud dengan “informasi mengenai produk asuransi” antara lain:

manfaat;

syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;

risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;

besar dan cara pembayaran Premi; dan

biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Sementara jika seorang agen asuransi tidak lagi menjadi agen asuransi, maka perusahaan asuransi tempatnya bekerja harus memberitahukan kepada asosiasi terkait. Menurut OJK, pemberitahuan kepada asosiasi ini ditujukan memitigasi risiko terjadi praktek poaching dan/atau twisting.

Terakhir, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa agen asuransi tidak melakukan tindakan penahanan premi/kontribusi sesuai dengan peraturan internal perusahaan asuransi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News