Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan leasing PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik sebanyak Rp178 miliar pada semester I/2024.

Angka tersebut meningkat sebanyak 163,3% secara tahunan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Adira Finance telah menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik sebanyak Rp67,7 miliar pada semester I/2023 dengan mobil listrik 77% dan motor listrik 23%.

“Hingga semester I/2024 pembiayaan kendaraan listrik tercatat naik signifikan menjadi sebesar Rp178 miliar,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/7/2024).

Meski naik tajam, porsi pembiayaan kendaraan listrik ADMF masih relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan. Adira Finance melihat ada beberapa tantangan yang dihadapi pembiayaan kendaraan listrik antara lain harga kendaraan listrik yang relatif masih cukup mahal dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Kemudian, masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik seperti kurangnya pos-pos pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

“Harga jual kembali [resale value] pada kendaraan listrik masih belum ada kepastian mengingat pasarnya masih relatif baru dan sedikit,” ungkap Gani.

Namun demikian, Gani mengatakan Adira Finance melihat prospek pembiayaan baru kendaraan listrik dapat terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsep green living.

Tidak hanya itu, tersedianya berbagai merek kendaraan listrik, serta adanya insentif dari Pemerintah atas pembelian kendaraan listrik sehingga juga dapat menarik permintaan masyarakat.

“Adira Finance menargetkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2024 dapat meningkat sekitar 2x lipat dari pencapaian tahun 2023, sejalan dengan pertumbuhan pasar,” katanya.

Adapun sampai akhir 2023, Adira Finance telah menyalurkan kredit kendaraan listrik sebanyak Rp189 miliar yang mana meningkat 538% yoy apabila dibandingkan pada Rp29,6 miliar pada 2022. Adira Finance memulai pembiayaan kendaraan listrik pada Juli 2022.

OJK mencatat pembiayaan listrik mencapai sebanyak Rp4,39 triliun yang mana berkontribusi hanya 1% dari total penyaluran yakni Rp398,64 triliun.Meskipun kontribusinya belum banyak, potensi penyaluran kendaraan listrik cukup menjanjikan dengan adanya tren peningkatan penjualan setiap tahunnya.

Misalnya saja terkait mobil listrik, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik mencapai 11.940 unit pada Januari--Juni 2024, yang mana menyumbang 2,92% dari penjualan nasional. Penjualan mobil listrik pada paruh pertama tersebut tumbuh 104,24% yoy dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 5.846.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja kredit perbankan mampu tumbuh tembus level 12% hingga akhir 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 mencapai level 12,36% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit sepanjang kuartal II/2024 itu didorong oleh sisi penawaran dan permintaan yang kuat.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK kuartal II/2024 sebesar 8,45% yoy. Selain itu, Perry menyebutkan pertumbuhan itu juga didorong oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga.

BI pun optimistis kinerja kredit perbankan masih tetap moncer hingga akhir tahun ini. "Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 ada pada batas atas, kisaran 10%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga optimistis atas kinerja kredit perbankan pada tahun ini mengacu rencana bisnis bank (RBB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan memasuki semester kedua 2024, secara umum berdasarkan hasil revisi RBB, perbankan masih optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan tahun ini.

"Hal ini tecermin dari target kredit dan DPK [dana pihak ketiga] tahun 2024 yang direvisi ke atas dan masih searah dengan proyeksi OJK awal tahun," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

OJK sendiri pada awal tahun ini menargetkan kredit perbankan tumbuh 9%-11% sepanjang 2024. Meski begitu, di tengah tantangan likuiditas saat suku bunga acuan tinggi, sejumlah bank seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka pada tahun ini.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi mampu menekan biaya dana atau cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank memonitor performa kreditnya pula. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada pekan lalu (10/7/2024).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu juga mengatakan seiring dengan tren suku bunga tinggi, saat ini likuiditas seret. "Hari ini likuiditas mahal, tersedia, ada, tapi mahal," ujarnya pada pekan lalu (8/7/2024).

Dengan kondisi seperti itu, bank pun mengerem kreditnya. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turunkan hanya 10%-11% pada akhir tahun, karena likuiditas mahal. Jangan sampai kami salurkan kredit, tapi lama-lama rugi karena dana mahal," tuturnya.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. “Karena ada beban cost of fund yang cukup lumayan," katanya.

Amin juga menyoroti bagaimana permintaan kredit yang diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank kini mulai selektif.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI masih dalam tren tinggi. BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juli 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja kredit perbankan mampu tumbuh tembus level 12% hingga akhir 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 mencapai level 12,36% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit sepanjang kuartal II/2024 itu didorong oleh sisi penawaran dan permintaan yang kuat.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK kuartal II/2024 sebesar 8,45% yoy. Selain itu, Perry menyebutkan pertumbuhan itu juga didorong oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga.

BI pun optimistis kinerja kredit perbankan masih tetap moncer hingga akhir tahun ini. "Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 ada pada batas atas, kisaran 10%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga optimistis atas kinerja kredit perbankan pada tahun ini mengacu rencana bisnis bank (RBB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan memasuki semester kedua 2024, secara umum berdasarkan hasil revisi RBB, perbankan masih optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan tahun ini.

"Hal ini tecermin dari target kredit dan DPK [dana pihak ketiga] tahun 2024 yang direvisi ke atas dan masih searah dengan proyeksi OJK awal tahun," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

OJK sendiri pada awal tahun ini menargetkan kredit perbankan tumbuh 9%-11% sepanjang 2024. Meski begitu, di tengah tantangan likuiditas saat suku bunga acuan tinggi, sejumlah bank seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka pada tahun ini.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi mampu menekan biaya dana atau cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank memonitor performa kreditnya pula. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada pekan lalu (10/7/2024).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu juga mengatakan seiring dengan tren suku bunga tinggi, saat ini likuiditas seret. "Hari ini likuiditas mahal, tersedia, ada, tapi mahal," ujarnya pada pekan lalu (8/7/2024).

Dengan kondisi seperti itu, bank pun mengerem kreditnya. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turunkan hanya 10%-11% pada akhir tahun, karena likuiditas mahal. Jangan sampai kami salurkan kredit, tapi lama-lama rugi karena dana mahal," tuturnya.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. “Karena ada beban cost of fund yang cukup lumayan," katanya.

Amin juga menyoroti bagaimana permintaan kredit yang diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank kini mulai selektif.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan BI masih dalam tren tinggi. BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juli 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bersama BPJS Ketenagakerjaan Batam menjalin sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menggelar kegiatan sosialisasi kepada 40 perusahaan Main Kontraktor besar yang melibatkan Sub Kontraktor dalam pelaksanaan proyeknya.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk respon cepat pasca terbitnya Surat Edaran terkait Penguatan Implementasi Kepatuhan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja Khususnya Perusahaan Main Kontraktor yang memiliki Sub Kontraktor

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Said Muhammad Idris menyebutkan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan Subkontraktor yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi pekerja yang berpotensi mengalami risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

“Karena mungkin sifatnya borongan, teman-teman kita ini tidak didaftarkan. Padahal regulasi sudah menegaskan bahwa setiap pekerja tanpa memandang status baik karyawan tetap, harian, borongan , magang dan lain- lain wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan bahwa Pemprov Kepri dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi akan serius melakukan pengawalan guna memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari pemberi kerjanya masing- masing.

“Karena di belakang para pekerja kita ini tentunya ada keluarga, anak dan istri yang nasibnya harus dijamin jika terjadi resiko-resiko saat bekerja. Maka melalui surat edaran ini kami meminta agar perusahaan Main Kontraktor turut aktif melakukan monitoring dan kontrol kepada subkontraktor masing- masing, yang secara teknis nanti akan disampaikan oleh teman- teman BPJS Ketenagakerjaan,”imbuhnya.

Sejalan dengan itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam, Suci Rahmad mengapresiasi inisiatif dan langkah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau yang sudah menerbitkan Surat Edaran.

Pihaknya membeberkan bahwa angka kecelakaan kerja di Kota Batam yang cukup tinggi, oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang kuat bagi para pemberi kerja untuk memproteksi pekerja masing- masing.

“Sampai dengan bulan Juni 2024 laporan jumlah kecelakaan kerja di Kota Batam ada sebanyak 10.107 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 37 org. Tentu kami berharap tidak ada kasus kecelakaan yang tidak mendapatkan manfaat karena kelalaian pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,”ungkap Suci.

Selain sosialisasi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan para Main Contractor sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan surat edaran dengan benar dan tegas, khususnya dalam mengawasi para Sub Contractor untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, demi terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan ketenagakerjaan.

“Dengan adanya Implementasi Surat Edaran ini tentunya dapat mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja yang ada di Kota Batam bahkan di seluruh wilayah Kepulauan Riau, sehingga kemudian menutup celah ketidakhadiran manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap resiko- resiko sosial yang menimpa para pekerja,” pungkas suci.

Bisnis.com, MALANG — Penghimpunan premi asuransi umum mengalami penurunan drastis sebesar 56,37% dari Rp363 miliar pada Maret 2023 menjadi Rp158 miliar pada Maret 2024 di wilayah Malang, Jawa Timur.

Kepala OJK Malang Biger A. Maghribi menyampaikan lini asuransi jiwa juga mengalami penurunan sebesar 42,58% secara year-on-year (yoy), dari Rp1,475 triliun menjadi Rp847 miliar pada periode yang sama.

"Pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan premi dan kontribusi," ujar Biger pada Rabu (17/7/2024).

Selanjutnya aset dana pensiun mengalami penurunan sebesar 0,84% menjadi Rp219 miliar. Sedangkan penyaluran piutang pembiayaan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,40% secara yoy menjadi Rp7,1 triliun pada April 2024.

Terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Biger menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdapat 6 LKM yang memiliki izin usaha di wilayah kerja KOJK Malang, terdiri dari 4 PT LKM dan 2 Koperasi LKM. Berdasarkan jenis kegiatan usaha, terdapat 4 LKM konvensional dan 2 LKM syariah.

Sesuai dengan kegiatan usaha LKM yang memberikan pinjaman, penyaluran pinjaman/pembiayaan di wilayah kerja KOJK Malang tumbuh sebesar 38,19% secara yoy, dari Rp8,2 miliar pada April 2023 menjadi Rp11,33 miliar pada April 2024. Selain penyaluran pinjaman, LKM juga mengelola simpanan/tabungan dari masyarakat yang totalnya mencapai Rp5,47 miliar hingga akhir April 2024, tumbuh 20% secara yoy.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penurunan premi asuransi pada triwulan I/2024 disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menunda pembayaran premi untuk mempersiapkan kebutuhan tinggi selama Ramadan dan Lebaran.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan yang cepat dan mudah memberikan peluang bagi LKM untuk terus berkembang, ditandai dengan peningkatan penyaluran pinjaman. "Pengawasan dan supervisi pada LKM terus ditingkatkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian (micro prudential) LKM," pungkas Joko.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending mengungkap sejumlah faktor yang membuat debitur pinjaman online alias pinjol mengalami gagal bayar.

Country Head Modalku, Arthur Adisusanto menjelaskan faktor kondisi ekonomi menjadi salah satu yang membuat gagal bayar pinjol.

Ketika ekonomi mengalami lesu, banyak industri yang mengalami perlambatan bisnis akibat terganggunya pasokan barang hingga berkurangnya permintaan di industri ritel, yang pada akhirnya juga berdampak ke pelaku UMKM.

"Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan bayar penerima dana dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha fintech lending," kata Arthur kepada Bisnis, Rabu (17/07/2024).

Adapun per 17 Juli 2024, angka TWP90 Modalku berada di level 1.6%.

Arthur mengatakan Modalku konsisten untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

Modalku juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali.

"Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia, Christian Hanggra merinci ada beberapa faktor yang membuat gagal bayar pinjol.

Pertama, P2P lending tidak memiliki analisis kredit yang mendalam cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap wanprestasi.

Kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perubahan kondisi ekonomi yang mendadak menurutnya dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Ketiga, keterbatasan data dan informasi peminjam. Kurangnya akses terhadap data dan informasi yang akurat mengenai peminjam ini dia nilai dapat menyulitkan dalam proses penilaian kelayakan kredit.

"Keempat adalah kurangnya edukasi keuangan. Peminjam yang kurang memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik lebih rentan terhadap wanprestasi," tegasnya.

Adapun secara nasional rasio TWP90 berdasarkan catatan OJK masih terjaga. OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjol di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan 25,44% yoy menjadi sebesar Rp64,56 triliun. TWP90 tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, dibanding pada April 2024 mencapai 2,79%.

Sementara secara tren sepanjang tahun 2024 ini rasio TWP90 tetap terjaga, yakni 2,95% pada Januari 2024, 2,95% pada Februari 2024, 2,94% pada Maret 2024, dan 2,79% pada April 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) buka suara terkait suku bunga atau imbal hasil dari instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang lebih menarik ketimbang Surat Berharga Negara (SBN) milik pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan bahwa rupiah cukup tertekan akibat kaburnya modal asing SBN tempo hari kala meletupnya lagi konflik di Timur Tengah. Meski sekarang sudah mulai pulih, SBN yang masuk masih terbatas.

“Untuk melindungi kita dari spillover, Fed Fund Rate, yield US Treasury, maupun dolar, makanya kami mengarahkan SRBI bisa lebih tinggi. Kalau yield US Treasury lebih tinggi, makanya yield SRBI harus lebih kompetitif,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024).

Pada dasarnya, SRBI menjadi alat untuk menstabilkan rupiah yang BI luncurkan pada pertengahan September 2023 lalu.

Surat berharga ini merupakan surat utang jangka pendek Bank Indonesia dengan jaminan SBN yang dibeli dari pemerintah.

Tercatat kini suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan per tanggal 12 Juli 2024 tercatat masing-masing pada level 7,30%, 7,39%, dan 7,43%.

Padahal, pada bulan lalu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 14 Juni 2024 tercatat menarik masing-masing pada level 7,16%, 7,28%, dan 7,35%,

Membandingkan dengan imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun relatif stabil, per 16 Juli 2024 masing-masing sebesar 6,68% dan 6,95%, di tengah yield US Treasury dan premi risiko pasar keuangan global yang masih tinggi.

Perry pun menekankan bahwa kebijakan ini telah berkoordinasi dengan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan.

Dirinya memastikan apabila terdapat kenaikan yield SBN yang terlalu tinggi, pihaknya akan membeli dari pasar sekunder agar kenaikan yield SBN relative stabil.

“Sehingga untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dalam jangka pendek ini yield SRBI memang perlu sejalan dengan globa supaya terjadi inflow,” jelasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyoroti instrumen baru Bank Indonesia yang ditujukan untuk menjaga stabilitas cadangan devisa di dalam negeri, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects Bank Dunia Edisi Juni 2024, pengenalan instrumen SRBI dinilai telah menimbulkan konsekuensi yang sebelumnya tidak terduga. Sebagai instrumen dengan imbal hasil yang lebih tinggi, SRBI dinilai telah menyaingi instrumen SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.

Per 15 Juli 2024, posisi instrument SRBI tercatat senilai Rp775,45 triliun. Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri, tecermin dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp220,35 triliun (28,42% dari total outstanding).

Bisnis.com, JAKARTA — Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar mulai 18 Juli 2024 di ICE BSD City, Tangerang diharapkan dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan leasing pada paruh kedua tahun ini. Diketahui, penjualan kendaraan pada semester I/2024 menunjukan tren penurunan.

Adapun penjualan mobil domestik secara wholesales mencapai 72.936 unit pada Juni 2024, turun 11,8% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan pada Juni 2023. Lalu, penjualan ritel mencapai 70.198 unit, turun 12,3% dibandingkan Juni 2023.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan dalam ajang GIIAS, perusahaan leasing atau pembiayaan turut mendukung dengan memberikan fasilitas kredit. Tidak hanya itu perusahaan juga biasanya memberikan promosi menarik kepada calon pembeli.

Masuknya merek-merek baru ke pasar otomotif pada gelaran GIIAS juga dapat mendorong peningkatan animo di masyarakat.

“Ini harapan kami [dengan GIIAS] bisa mengejar ketertinggalan pada semester I/2024, kan semester pertama ada banyak hari libur dan banyak peristiwa, sangat pendek bulannya, kita lihat ke depan juga sudah tidak banyak hari libur,” kata Suwandi ditemui usai Media Gathering Pembiayaan dan Perbankan di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (17/6/2024).

Dari sisi pemain, PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) melihat potensi pembiayaan pada acara GIIAS 2024 sangat besar. Terlebih dengan hadirnya berbagai model baru yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Indonesia.

“Pameran otomotif ini tentunya juga akan mendorong pembiayaan di mobil baru, karena masyarakat tertarik untuk menjual mobilnya untuk mengganti dengan mobil baru,” kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman saat dihubungi Bisnis pada Rabu (17/4/2024).

Oleh sebab itu, Ristiawan meyakini momentum GIIAS 2024 tetap akan menjadi salah satu faktor pendorong pembiayaan baru dan menjadi potensi pertumbuhan kinerja bagi perusahaan. Adapun CNAF optimis pembiayaan kendaraan pada semester II/2024 akan terus bertumbuh seiring dengan target pertumbuhan pembiayaan baru perusahaan sebesar Rp5,27 Triliun.

Dengan total sampai dengan akhir tahun yakni Rp9 triliun. Sampai dengan semester I/2024, penyaluran pembiayaan baru CNAF mencapai sebanyak Rp4,62 triliun sampai dengan Juni 2024. Angka tersebut meningkat 20% yoy apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp3,84 triliun.

Perusahaan leasing PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk juga turut serta dalam acara GIIAS 2024 dengan memberikan dukungan kepada semua agen pemegang merek.

“Dalam acara GIIAS kali ini Adira Finance fokus memberikan dukungan terbaik saat mendapatkan referensi dari dealer,” kata Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani saat dihubungi Rabu (17/7/2024).

Gani mengatakan Adira Finance telah menyiapkan program menarik yang ditujukan untuk segmen pelanggan GIIAS dan bekerjasama dengan seluruh tim dealer dalam memberikan customer journey terbaik bagi pelanggan.

“Perusahaan optimistis bahwa GIIAS dapat meningkatkan animo masyarakat, terutama dengan kehadiran model kendaraan baru dari berbagai merek,” katanya.

Sampai dengan semester I/2024, Adira Finance menyalurkan pembiayaan baru sebanyak Rp20 triliun yang mana turun 2% yoy apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), yang merupakan leasing mobil di bawah Astra Financial melihat pembiayaan pada kuartal III/2024 dapat didongkrak melalui gelaran GIIAS 2024.

CEO ACC Hendry Christian Wong mengatakan pihaknya optimistis dengan pameran otomotif terbesar tersebut mampu mendongkrak pembiayaan mobil baru. Namun demikian, untuk kuartal IV/2024, secara musiman dia memprediksi bahwa pembiayaan biasanya akan menurun.

“Tapi memang kami belum memikirkan setelah GIIAS programnya apa, tapi yang pasti kami terus membuat program untuk teman-teman otomotif di Toyota dan Daihatsu, karena saat ini kami masih fokus di GIIAS di kuartal III/2024,” kata Hendry saat ditemui di Media Gathering Astra Financial beberapa waktu lalu.

Hingga Juni 2024, ACC telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp19 triliun. Pembiayaan perusahaan masih didominasi dengan mobil baru sebanyak 55%. Kemudian mobil bekas 5%, fasilitas dana 20%, dan pembiayaan alat berat 20%.

Adapun sampai dengan akhir tahun, ACC menargetkan pembiayaan di atas Rp36 triliun. Target tersebut masih konservatif dibandingkan target tahun lalu yang mencapai Rp36 triliun. Target konservatif tersebut karena pasar otomotif masih challenging sampai dengan semester I/2024.

Kredit Kendaraan Masih Naik

OJK sebelumnya mencatat industri pembiayaan masih mencatatkan kenaikan penyaluran pembiayaan di tengah penjualan mobil yang turun pada Januari— April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkap piutang pembiayaan kendaraan per April 2024 tercatat sebanyak Rp398,64 triliun. Angka tersebut meningkat sebanyak 13,09% yoy apabila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi peningkatannya cukup tinggi,” kata Agusman dalam konferensi pers virtual Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan Mei 2024, Senin (10/6/2024).

Agusman menyebut pembiayaan untuk mobil baru khususnya juga masih menunjukan tren kenaikan dan masih menjadi penyumbang terbesar pembiayaan. Adapun pembiayaan mobil baru mencapai sebanyak Rp150,69 triliun atau meningkat 10% yoy. Di sisi lain, mobil bekas mencapai Rp 83,72 triliun yang juga meningkat 25,82%.

OJK memproyeksikan pembiayaan kendaraan masih memiliki peluang tumbuh sampai dengan 9–11% sampai dengan akhir 2024. Agusman juga melihat masih belum ada pergeseran pembiayaan meskipun penjualan mobil baru turun.

Terlebih pembiayaan kendaraan masih menjadi kontributor utama industri leasing. Pada April 2024, pembiayaan kendaran berkontribusi sebanyak 77,70% dari total pembiayaan.

“Jadi belum ada terlihat peralihan fokus yang besar kepada multiguna,” katanya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota Batam daftarkan 3.500 Nelayan pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Perikanan Batam Yudi Admajianto telah melakukan pendataan dan menganggarkan bantuan untuk Nelayan kecil se Kota Batam mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan ini akan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh alokasi anggaran setiap tahun yang bersumber dari APBD Kota Batam.

Besar iuran yang dibayarkan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk 3.500 nelayan mencapai Rp 930 juta per tahun untuk dua jenis program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JkM).

Program ini merupakan kegiatan lanjutan dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang telah dimulai sejak tahun 2023 lalu.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk memberikan proteksi keamanan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

“Ini lah bentuk perhatian Pemko Batam untuk membantu kesejahteraan nelayan. Ke depan kami bersama nelayan akan terus memetakan kebutuhan nelayan, agar bisa meningkatkan pendapatan hasil tangkapan ikan mereka,” ucap Yudi.

Menurutnya dengan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Nelayan dapat bekerja tanpa rasa cemas sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapannya menjadi lebih optimal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terkait dengan tata kelola bank perekonomian rakyat (BPR) untuk mencegah tindakan fraud penyebab kebangkrutan bank. Asosiasi BPR, yaitu Perbarindo, pun buka suara atas aturan tersebut.

Aturan yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan Perbarindo menyambut baik aturan baru dari OJK itu untuk keberlangsungan industri BPR ke depan. Sejak pengawasan sebelum berpindah ke OJK pun menurutnya industri BPR sudah beradaptasi dengan ketentuan regulator.

"Kami comply karena BPR merupakan industri yang berbasis kepercayaan," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (17/7/2024).

Dia mengatakan dalam memenuhi ketentuan di aturan baru itu, beban operasional BPR memang akan mengalami penambahan. "Akan tetapi, penerapan governance atau tata kelola yang baik memastikan bahwa industri BPR akan semakin bisa tumbuh sehat, produktif, dan akan semakin bermanfaat bagi stakeholder," tutur Tedy.

Adapun, penguatan tata kelola di aturan baru OJK itu juga sejalan dengan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama. Dengan begitu BPR dan BPRS menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

Terkait konsolidasi tersebut, Tedy mengatakan industri BPR sudah mulai merespons mengikuti arahan dari OJK. Perbarindo pun terus mendorong adanya konsolidasi di industri BPR.

"BPR bisa berperan aktif dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di mana BPR atau BPRS berlokasi, as community bank," ujar Tedy.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan POJK tersebut terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/7/2024).

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

Sebagaimana diketahui, telah marak kebangkrutan di industri BPR. Terdapat 12 BPR bangkrut di Indonesia dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2024 berjalan.

Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kian laris manis di pasar dengan tingginya yield. Namun, pembelian SRBI oleh investor domestik yang lebih tinggi bisa memicu efek crowding out dan membuat likuiditas perbankan juga bisa semakin terkuras. Bank Indonesia (BI) pun buka suara.

Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono mengatakan tidak ada crowding out dari SRBI ke kredit. Hal ini terlihat berdasarkan tren kredit Bank BUMN hingga kredit swasta nasional yang tergabung dalam KBMI III dan KBMI IV sejak Desember 2023 hingga Juni 2024 yang terus mengalami kenaikan.

“Jadi perkembangannya semua naik DPK naik, kredit naik dan SRBI naik. Betul ada sedikit alokasi dari SBN ke SRBI tapi ini tidak mengurangi komposisi bank bahwa dia tetap menjalankan fungsi untuk memberikan kredit jauh lebih banyak dibanding sebelumnya,” ujarnya dalam RDG Juli 2024, Rabu (17/7/2024).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa aset bank terbagi menjadi tiga, yakni dalam bentuk kredit, alat likuid, dan penempatan ke BI.

Adapun, untuk bank-bank BUMN dari sisi aset, komposisi ke kredit pada Desember 2023 mencapai 68,01%, lalu pada Juni 2024 menjadi 71,9%. Sementara, KBMI III dan IV pada Desember 2023 sebesar 61,17% naik menjadi 63,28%.

Pada periode yang sama, komposisi atas penempatan ke BI pada Bank BUMN dari 9,03% turun menjadi 5,64%, lantaran ekspansi moneter. Kemudian, KBMI III dan KBMI IV dari semula 7,84% menjadi 6,14%. “Jadi, ini realokasi lebih banyak ke penyaluran kredit,” ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, kepemilikan perbankan terhadap SRBI per Juni mencapai Rp461,29 triliun, secara bulanan naik Rp76,74 triliun dari Mei 2024 yakni Rp384,55 triliun. Dengan capaian per Juni 2024, itu artinya SRBI perbankan mendominasi hingga 63,97% dari total keseluruhan SRBI yang diterbitkan.

Meski demikian, pertumbuhan kredit perbankan pada kuartal II/2024 mencapai level 12,36% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit sepanjang kuartal II/2024 itu didorong oleh sisi penawaran dan permintaan yang kuat.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga didukung oleh pertumbuhan DPK kuartal II/2024 sebesar 8,45% yoy. Selain itu, Perry menyebutkan pertumbuhan itu juga didorong oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh permintaan dari korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang tetap tinggi dan kemampuan bayar yang tetap kuat.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit dari rumah tangga juga terjaga stabil, terutama dari kelas menengah-atas, seiring dengan ekspektasi penghasilan yang terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) tidak mengubah rencana penurunan suku bunga acuan atau BI Rate, yakni tetap pada kuartal IV/2024.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya masih melihat ruang penurunan suku bunga sejalan dengan kondisi FFR di Amerika Serikat.

“Arah BI Rate akan turun kemungkinan masih sama, yaitu pada kuartal IV/2024, dan kemungkinan FFR memang maju,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024)

Perry bersama jajaran dewan gubernur akan terus memantu kondisi FFR. Selain itu, juga terhadap US Treasury, serta kinerja dolar AS.

Dirinya mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang-ruang penurunan BI Rate tahun ini.

Adapun, bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) membuka peluang penurunan fed fund rate (FFR) lebih cepat dari proyeksi sebelumnya di akhir 2024.

Perry menyampaikan pihaknya melihat FFR akan turun lebih cepat dari semula Desember 2024, menjadi November 2024.

“Semula FFR itu kami perkirakan baru turun Desember, ada probabilitas yang semakin besar bisa maju ke November. Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September,” ujar Perry.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat peluang penurunan BI Rate baru akan muncul jika The Fed merealisasikan pemangkasan FFR.

Ke depan, arah kebijakan moneter BI terkait BI Rate akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi dan politik global, terutama di AS.

Oleh karena itu, Josua terus mengantisipasi bahwa BI akan mempertahankan BI Rate di level saat ini, yakni 6,25% hingga akhir 2024.

“Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan BI-rate dapat terjadi di kuartal I/2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).